Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan menghapus tarif retribusi untuk pelayanan rawat jalan di puskesmas guna meringankan beban masyarakat terhadap biaya kesehatan.

1. PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 07 TAHUN 2009
T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TENGAH,
Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap biaya
pelayanan kesehatan, maka perlu melaksanakan kebijakan
daerah dengan meniadakan pungutan retribusi dan tarif untuk
jenis pelayanan rawat jalan di puskesmas;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Tengah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Drt. Nomor 4 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai
Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3495);

2. 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit
Swadana dan Tata Cara Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/Men.Kes/SK/
IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia
Sehat 2010;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/Men.Kes/SK/I/2003
tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang
Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/IX/
2003 Tahun 2000 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan di Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/
2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/MENKES/SK/II/
2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

3. 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 14 Tahun
2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2006 Nomor 14)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun
2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Tengah Tahun 2007 Nomor 11).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2008 Nomor 01);
Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
dan
BUPATI LAMPUNG TENGAH
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTAN RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 14 Tahun
2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Tengah Tahun 2006 Nomor 14) dubah sebagai berikut :
Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
”Pasal 8
(1) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas khusus pada Romawi I
angka 1 Rawat Jalan Lampiran II Peraturan Daerah ini, dihapus.
(2) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas Swadana khusus pada
Romawi I angka 1 Rawat Jalan Lampiran III Peraturan Daerah ini, dihapus.
(3) Dengan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) biaya pelayanan rawat
jalan di Puskesmas dibebankan pada APBD
Pasal II
Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

4. Pasal III
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 2009
BUPATI LAMPUNG TENGAH,
MUDIYANTO THOYIB
Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH
MUSAWIR SUBING
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2009
NOMOR 07