dana kampanye

1. KALENDER PENGAWASAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2017
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
1. Penyerahan Laporan
Awal Dana
Kampanye (LADK)
a. Pasangan Calon tidak
melaporkan LADK
sesuai batas waktu
yang ditentukan;
b. Petugas yang ditunjuk
melaporkan LADK
tidak menyerahkan
Surat Tugas;
c. Pasangan Calon tidak
melaporkan LADK
dengan format yang
lengkap;
d. Pasangan Calon tidak
mengisi cakupan
informasi LADK
dengan lengkap;
e. Pasangan Calon tidak
melampirkan Surat
Pernyataan
Penyumbang dengan
isian data dan
informasi yang
lengkap;
f. Pasangan Calon
menerima sumbangan
dana kampanye dari
pihak yang dilarang
dan/atau sumbangan
yang melebihi batas
sesuai ketentuan;
g. KPU Prov tidak
memberikan sanksi
peringatan kepada
Pasangan Calon yang
terlambat/tidak
melaporkan LADK;
h. KPU Prov tidak
a. Memastikan Paslon
melaporkan LADK
sesuai batas waktu
yang ditentukan;
b. Memastikan Petugas
yang melaporkan
LADK menyerahkan
Surat Tugas;
c. Memastikan Paslon
melaporkan LADK
dengan format yang
lengkap;
d. Memastikan Paslon
mengisi cakupan
informasi LADK
dengan lengkap;
e. Memastikan Paslon
melampirkan Surat
Pernyataan
Penyumbang dengan
isian data dan
informasi yang
lengkap;
f. Memastikan Paslon
tidak menerima
sumbangan dana
kampanye dari pihak
yang dilarang dan/atau
menerima sumbangan
yang melebihi batas
sesuai ketentuan;
g. Memastikan KPU Prov
memberikan sanksi
peringatan kepada
Pasangan Calon yang
terlambat/tidak
melaporkan LADK;
h. Memastikan KPU Prov
a. Pembuatan alat
kerja/instrumen
pengawasan sub
tahapan
Penyerahan
Laporan Awal
Dana Kampanye
(LADK);
b. Evaluasi atau
pengujian hasil
pengawasan sub
tahapan
Penyerahan
Laporan Awal
Dana Kampanye
(LADK).
a. Pengawasan Layar
dengan substansi
saran/himbauan/
peringatan dini kepada
KPU Prov dan Paslon
terkait dengan ketaatan
dan kepatuhan
terhadap proses
pelaksanaan sub
tahapan Penyerahan
Laporan Awal Dana
Kampanye (LADK);
b. Pengawasan Melekat
dengan substansi
ketaatan dan
kepatuhan KPU dalam
menerima Penyerahan
Laporan Awal Dana
Kampanye (LADK);
c. Pengawasan Literatur
dengan substansi
pengawasan pada
aspek kelengkapan
format dan
keterpenuhan cakupan
informasi LADK Paslon;
d. Pengawasan
Investigasi dengan
cara melakukan
penelusuran terhadap
pihak pemberi
sumbangan untuk
memastikan kebenaran
dan kesesuaian nilai
sumbangan dengan
kondisi faktual
penyumbang.
a. Dalam hal ditemukan
cakupan informasi dan
format LADK Paslon
yang tidak lengkap,
maka Bawaslu Prov
merekomendasikan
kepada KPU Prov untuk
meminta Paslon
bersangkutan
melengkapi sesegera
mungkin;
b. Dalam hal ditemukan
sumbangan dana
kampanye dari pihak
yang dilarang dan/atau
sumbangan yang
melebihi batas sesuai
ketentuan, maka
Bawaslu Prov
merekomendasikan
kepada Paslon yang
bersangkutan untuk
tidak menggunakan
dana tersebut dan
mengembalikan ke kas
negara.
Aktifitas pengawasan
menggunakan Form A
Pengawasan.
1

2. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
melakukan
pencermatan terhadap
cakupan informasi dan
format LADK;
i. KPU Prov tidak
membuat tanda terima
dan BA Penerimaan
LADK serta tidak
membuat catatan
khusus dalam BA
untuk cakupan
informasi/format LADK
yang tidak lengkap;
j. KPU Prov tidak
mengumumkan LADK
paling lambat 1 (satu)
hari setelah menerima
LADK;
k. KPU Prov tidak
membuka akses data
dan informasi bagi
Bawaslu Prov.
melakukan
pencermatan terhadap
cakupan informasi dan
format LADK
i. Memastikan KPU Prov
membuat tanda terima
dan BA Penerimaan
LADK serta membuat
catatan khusus dalam
BA untuk cakupan
informasi/format LADK
yang tidak lengkap;
j. Memastikan KPU Prov
mengumumkan LADK
paling lambat 1 (satu)
hari setelah menerima
LADK;
k. Memastikan KPU Prov
membuka akses data
dan informasi bagi
Bawaslu Prov.
2. Penyerahan Laporan
Penerimaan
Sumbangan Dana
Kampanye (LPSDK)
a. Pasangan Calon tidak
melaporkan LPSDK
sesuai batas waktu
yang ditentukan;
b. Petugas yang ditunjuk
melaporkan LPSDK
tidak menyerahkan
Surat Tugas;
c. Pasangan Calon tidak
melaporkan LPSDK
dengan format yang
lengkap;
d. Pasangan Calon tidak
mengisi cakupan
informasi LPSDK
dengan lengkap;
e. Pasangan Calon tidak
melampirkan Surat
Pernyataan
Penyumbang dengan
a. Memastikan Paslon
melaporkan LPSDK
sesuai batas waktu
yang ditentukan;
b. Memastikan Petugas
yang melaporkan
LPSDK menyerahkan
Surat Tugas;
c. Memastikan Paslon
melaporkan LPSDK
dengan format yang
lengkap;
d. Memastikan Paslon
mengisi cakupan
informasi LPSDK
dengan lengkap;
e. Memastikan Paslon
melampirkan Surat
Pernyataan
Penyumbang dengan
a. Pembuatan alat
kerja/instrumen
pengawasan sub
tahapan
Penyerahan
Laporan
Penerimaan
Sumbangan Dana
Kampanye
(LPSDK);
b. Evaluasi atau
pengujian hasil
pengawasan sub
tahapan
Penyerahan
Laporan
Penerimaan
Sumbangan Dana
Kampanye
(LPSDK).
a. Pengawasan Layar
dengan substansi
saran/himbauan/
peringatan dini kepada
KPU Prov dan Paslon
terkait ketaatan dan
kepatuhan terhadap
proses pelaksanaan
sub tahapan
Penyerahan Laporan
Penerimaan
Sumbangan Dana
Kampanye (LPSDK);
b. Pengawasan Melekat
dengan substansi
ketaatan dan
kepatuhan KPU dalam
menerima Penyerahan
Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana
a. Dalam hal ditemukan
cakupan informasi dan
format LPSDK Paslon
yang tidak lengkap,
maka Bawaslu Prov
merekomendasikan
kepada KPU Prov untuk
meminta Paslon
bersangkutan
melengkapi sesegera
mungkin;
b. Dalam hal ditemukan
sumbangan dana
kampanye dari pihak
yang dilarang dan/atau
sumbangan yang
melebihi batas sesuai
ketentuan, maka
Bawaslu Prov
merekomendasikan
2

3. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
isian data dan
informasi yang
lengkap;
f. Pasangan Calon
menerima sumbangan
dana kampanye dari
pihak yang dilarang
dan/atau sumbangan
yang melebihi batas
sesuai ketentuan;
g. KPU Prov tidak
memberikan sanksi
peringatan kepada
Pasangan Calon yang
terlambat/tidak
melaporkan LPSDK;
h. KPU Prov tidak
melakukan
pencermatan terhadap
cakupan informasi dan
format LPSDK;
i. KPU Prov tidak
membuat tanda terima
dan BA Penerimaan
LPSDK serta tidak
membuat catatan
khusus dalam BA
untuk cakupan
informasi/format
LPSDK yang tidak
lengkap;
j. KPU Prov tidak
mengumumkan
LPSDK paling lambat
1 (satu) hari setelah
menerima LPSDK;
k. KPU Prov tidak
membuka akses data
dan informasi bagi
Bawaslu Prov.
isian data dan
informasi yang
lengkap;
f. Memastikan Paslon
tidak menerima
sumbangan dana
kampanye dari pihak
yang dilarang dan/atau
menerima sumbangan
yang melebihi batas
sesuai ketentuan;
g. Memastikan KPU Prov
memberikan sanksi
peringatan kepada
Pasangan Calon yang
terlambat/tidak
melaporkan LPSDK;
h. Memastikan KPU Prov
melakukan
pencermatan terhadap
cakupan informasi dan
format LPSDK
i. Memastikan KPU Prov
membuat tanda terima
dan BA Penerimaan
LPSDK serta membuat
catatan khusus dalam
BA untuk cakupan
informasi/format
LPSDK yang tidak
lengkap;
j. Memastikan KPU Prov
mengumumkan
LPSDK paling lambat
1 (satu) hari setelah
menerima LPSDK;
k. Memastikan KPU Prov
membuka akses data
dan informasi bagi
Bawaslu Prov.
Kampanye (LPSDK);
c. Pengawasan Literatur
dengan substansi
pengawasan pada
aspek kelengkapan
format dan
keterpenuhan cakupan
informasi LPSDK.
d. Pengawasan
Investigasi dengan
cara melakukan
penelusuran terhadap
pihak yang
memberikan
sumbangan untuk
memastikan kebenaran
dan kesesuaian nilai
sumbangan dengan
kondisi faktual
penyumbang.
kepada Paslon yang
bersangkutan untuk
tidak menggunakan
dana tersebut dan
mengembalikan ke kas
negara.
Aktifitas pengawasan
menggunakan Form A
pengawasan.
3

4. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
3. Penyerahan Laporan
Penerimaan dan
Pengeluaran Dana
Kampanye (LPPDK)
a. Pasangan Calon tidak
melaporkan LPPDK
sesuai batas waktu
yang ditentukan;
b. Petugas yang ditunjuk
melaporkan LPPDK
tidak menyerahkan
Surat Tugas;
c. Pasangan Calon tidak
melaporkan LPPDK
dengan format yang
lengkap;
d. Pasangan Calon tidak
mengisi cakupan
informasi LPPDK
dengan lengkap;
e. Pasangan Calon tidak
melampirkan Surat
Pernyataan
Penyumbang dengan
isian data dan
informasi yang
lengkap;
f. Pasangan Calon
menerima sumbangan
dana kampanye dari
pihak yang dilarang
dan/atau sumbangan
yang melebihi batas
sesuai ketentuan;
g. KPU Prov tidak
memberikan sanksi
pembatalan Pasangan
Calon kepada
Pasangan Calon yang
terlambat/tidak
melaporkan LPPDK;
h. KPU Prov tidak
membuat tanda terima
dan BA Penerimaan
LPPDK serta tidak
a. Memastikan Paslon
melaporkan LPPDK
sesuai batas waktu
yang ditentukan;
b. Memastikan Petugas
yang melaporkan
LPPDK menyerahkan
Surat Tugas;
c. Memastikan Paslon
melaporkan LPPDK
dengan format yang
lengkap;
d. Memastikan Paslon
mengisi cakupan
informasi LPPDK
dengan lengkap;
e. Memastikan Paslon
melampirkan Surat
Pernyataan
Penyumbang dengan
isian data dan
informasi yang
lengkap;
f. Memastikan Paslon
tidak menerima
sumbangan dana
kampanye dari pihak
yang dilarang dan/atau
menerima sumbangan
yang melebihi batas
sesuai ketentuan;
g. Memastikan KPU Prov
memberikan sanksi
pembatalan Pasangan
Calon kepada
Pasangan Calon yang
terlambat/tidak
melaporkan LPPDK;
h. Memastikan KPU Prov
membuat tanda terima
dan BA Penerimaan
LPPDK serta membuat
c. Pembuatan alat
kerja/instrumen
pengawasan sub
tahapan
Penyerahan
Laporan
Penerimaan dan
Pengeluaran Dana
Kampanye
(LPPDK);
d. Evaluasi atau
pengujian hasil
pengawasan sub
tahapan
Penyerahan
Laporan
Penerimaan dan
Pengeluaran Dana
Kampanye
(LPPDK).
a. Pengawasan Layar
dengan substansi
saran/himbauan/
peringatan dini kepada
KPU Prov dan Paslon
terkait ketaatan dan
kepatuhan terhadap
proses pelaksanaan
sub tahapan
Penyerahan Laporan
Penerimaan dan
Pengeluaran Dana
Kampanye (LPPDK);
b. Pengawasan Melekat
dengan substansi
ketaatan dan
kepatuhan KPU dalam
menerima Penyerahan
Laporan Penerimaan
dan Pengeluaran Dana
Kampanye (LPPDK);
c. Pengawasan Literatur
dengan substansi
pengawasan pada
aspek kelengkapan
format dan
keterpenuhan cakupan
informasi LPPDK.
d. Pengawasan
Investigasi dengan
cara melakukan
penelusuran terhadap
pihak yang
memberikan
sumbangan untuk
memastikan kebenaran
dan kesesuaian nilai
sumbangan dengan
kondisi faktual
penyumbang.
a. Dalam hal ditemukan
cakupan informasi dan
format LPPDK Paslon
yang tidak lengkap,
maka Bawaslu Prov
merekomendasikan
kepada KPU Prov untuk
meminta Paslon
bersangkutan
melengkapi sesegera
mungkin;
b. Dalam hal ditemukan
sumbangan dana
kampanye dari pihak
yang dilarang dan/atau
sumbangan yang
melebihi batas sesuai
ketentuan, maka
Bawaslu Prov
merekomendasikan
kepada Paslon yang
bersangkutan untuk
tidak menggunakan
dana tersebut dan
mengembalikan ke kas
negara.
c. Bawaslu Provinsi
melakukan
pencermatan terhadap
kelengkapan bukti
pengeluaran yang
meliputi jumlah unit dan
jenis barang, bentuk
jasa, kwitansi dan
rincian item
pengeluaran untuk
setiap aktifitas
kampanye, serta
kejanggalan berkas
lainnya.
Aktifitas pengawasan
menggunakan Form A
4

5. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
membuat catatan
khusus dalam BA
untuk cakupan
informasi/format
LPPDK yang tidak
lengkap;
i. KPU Prov tidak
menyampaikan
LPPDK kepada KAP
paling lambat 1 (satu)
hari setelah menerima
LPPDK;
j. KPU Prov tidak
membuka akses data
dan informasi bagi
Bawaslu Prov.
catatan khusus dalam
BA untuk cakupan
informasi/format
LPPDK yang tidak
lengkap;
i. Memastikan KPU Prov
tidak menyampaikan
LPPDK kepada KAP
paling lambat 1 (satu)
hari setelah menerima
LPPDK;
j. Memastikan KPU Prov
membuka akses data
dan informasi bagi
Bawaslu Prov.
pengawasan.
5

6. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
membuat catatan
khusus dalam BA
untuk cakupan
informasi/format
LPPDK yang tidak
lengkap;
i. KPU Prov tidak
menyampaikan
LPPDK kepada KAP
paling lambat 1 (satu)
hari setelah menerima
LPPDK;
j. KPU Prov tidak
membuka akses data
dan informasi bagi
Bawaslu Prov.
catatan khusus dalam
BA untuk cakupan
informasi/format
LPPDK yang tidak
lengkap;
i. Memastikan KPU Prov
tidak menyampaikan
LPPDK kepada KAP
paling lambat 1 (satu)
hari setelah menerima
LPPDK;
j. Memastikan KPU Prov
membuka akses data
dan informasi bagi
Bawaslu Prov.
pengawasan.
5