kestrad

1. Drg Hj TITY PURWANTI

2. PENDAHULUAN
 Pengobatan Tradisional merupakan budaya yg
masih tumbuh berkembang & dilaksanakan serta
dipercaya oleh sebagian masyarakat Indonesia
 Trend penggunaan pengobatan tradisional
menjadi meningkat dg menipisnya kemampuan
ekonomi sebagian masyarakat Indonesia &
semakin tdk terjangkaunya pengobatan modern
 Intervensi & globalisasi pengobatan tradisional dr
manca negara juga meningkat
 Perlu pengembangan secara terstruktur &
sistematis agar pelayanan pengobatan tradisional
bisa menjadi tuan rumah di Indonesia tetapi
mutu terjaga & tetap terjangkau

3. TUJUAN
 Meningkatnya pendayagunaan pengobatan tradisional baik
secara tersendiri atau terpadu pd sistem pelayanan kesehatan
paripurna, dlm rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat
yg optimal.
UMUM
KHUSUS
 Meningkatkannya mutu pelayanan pengobatan tradisional,
shg masyarakat terhindar dr dampak negatif krn
pengobatan tradisional.
 Meningkatnya kemandirian masyarakat dlm mengatasi
masalah kesehatan dg upaya pengobatan tradisional
 Terbinanya berbagai tenaga pengobat tradisional dlm
pelayanan kesehatan
 Terintegrasinya upaya pengobatan tradisional dlm program
pelayanan kesehatan paripurna, mulai dari tingkat rumah
tangga , puskesmas, sampai dg rujukan

4. KEBIJAKSANAAN
☻Pengembangan & Pembinaan Upaya Pengobatan
Tradisional diarahkan utk peningkatan mutu, keamanan &
manfaatnya mencegah efek negatif & praktek yg
membahayakan kesehatan
☻Pembinaan ditujukan utk semua jenis & kategori
pengobatan tradisional yg diselenggarakan scr Lintas
Program & Lintas Sektor terkait dg mengikut sertakan
Organisasi Pengobat Tradisional yg ada
☻Pengujian, Sertifikasi, Akreditasi Pengobatan Tradisional
dilakukan oleh Tim Penguji yg t.d institusi yg ditunjuk
Pemerintah, Unsur Asosiasi Profesi Pengobat Tradisional,
para pakar ilmuan terkait, praktisi pengobat tradisional,
lembaga/LSM terkait
☻Pengobatan tradisional yg tlh diuji & terbukti bermanfaat
& aman, diusahakan utk menjadi bagian (terintegrasi) dlm
sistem Pelayanan Kesehatan

5. LANDASAN HUKUM
 UU KESEHATAN NO 36 TAHUN 2009
 PERMENKES RI NO : 1186/MENKES/PER/XI/1996 TTG :
PEMANFAATAN AKUPUNTUR DI SARANA PELAYANAN
KESEHATAN
 KEPMENKES RI NO : 1076/MENKES/SK/VII/2003 TTG :
PENYELENGGARAAN PENGOBATAN TRADISIONAL
 KEPMENKES RI NO : 1277/MENKES/SK/VIII/2003 TTG TENAGA
AKUPUNTUR
 PERMENKES RI NO : 1205/MENKES/PER/X/2004 TTG
PEDOMAN PERSYARATAN PELAYANAN KESEHATAN SEHAT
PAKAI AIR (SPA)
 PERMENKES RI NO : 1109/MENKES/PER/IX/2007 TTG :
PENYELENGGARAAN PENGOBATAN KOMPLEMENTER –
ALTERNATIF DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

6. UU KESEHATAN NO 36 TH 2009
YANKESTRAD DIATUR DLM BAB VI (UPAYA KESEHATAN)
 PASAL 59 :
- Berdasar cara pengobatan, YanKesTrad terbagi menjadi :
Yankestrad yg menggunakan ketrampilan & yg menggunakan Ramuan
- YanKesTrad dibina & diawasi oleh pemerintah agar dpt dipertanggung jawabkan
manfaat & keamanannya serta tdk bertentangan dg norma agama
 PASAL 60 :
- Setiap org yg melakukan YanKesTrad yg menggunakan alat & teknologi hrs
mendapat izin dr lembaga kesehatan yg berwenang serta hrs dpt dipertanggung
jawabkan manfaat & keamananya serta tdk bertentangan dg norma agama &
kebudayaan masy
 PASAL 61 :
- Masy diberi kesempatan utk mengembangkan, meningkatkan, menggunakan
YanKesTrad yg dpt dipertanggung jawabkan manfaat & keamanannya
- Pemerintah mengatur & mengawasi YanKesTrad dg didasarkan pd keamanan,
kepentingan & perlindungan masy

7. SK MENKES No.1076/Menkes/SK/VII/2003
Tentang:
1.PENDAFTARAN SEMUA BATTRA YG
BATTRA ( STPT ) BELUM TERUJI
2.PERIJINAN BATTRA BATTRA YG TELAH TERUJI
( SIPT ) ( SAAT INI BARU 
AKUPUNKTURIS )
3. TENAGA BATTRA HANYA SBG KONSULTAN
ASING
REGULASI
PENYELENGGARAAN PENGOBATAN TRAD.

8. PELAKSANAAN
 INVENTARISASI DATA :
- DIPERLUKAN KESERAGAMAN FORMAT LAPORAN
PUSKESMAS, KAB/KOTA
 PEMBINAAN BATTRA :
- MELIBATKAN LP/LS TERKAIT DG MENGIKUT
SERTAKAN ORGANISASI PENGOBAT TRADISIONAL YG ADA
- POLA PEMBINAAN BERDASARKAN JENIS
PENGOBATAN (TOLERANSI, INTEGRASI,TERSENDIRI)
- TAHAPAN PEMBINAAN (INFORMATIF, FORMATIF,
NORMATIF )

9. LANJUTAN
PELAKSANAAN
 PEMANTAUAN & PENGAWASAN :
- Pengawasan mutu pelayanan praktek pengobatan
tradisional yg menyimpang dr standar yg berlaku
- Pemantauan thd akibat sampingan yg mungkin timbul
dr penggunaan sarana yg tdk memenuhi syarat
kesehatan maupun dr malpraktek oleh pengobat
tradisional
- Penggunaan indikator utk pemantauan & penilaian
pembinaan pengobatan tradisional
- Pengembangan sistem pencatatan & pelaporan
pembinaan pengobatan tradisional

11. I. PENGOBAT TRADISIONAL LOKAL
 Harus punya STPT atau SIPT yg dikeluarkan oleh
kadinkes Kab/Kota.
 Menyediakan :
1.Ruang praktek ukuran min 2 x 2.5 m2
2.Ruang tunggu
3.Papan nama ukuran max 1 x 1,5 m2
4.Kamar kecil yg terpisah dr ruang praktek
5.Penerangan yg baik
6.Sarana & prasarana yg memenuhi syarat
7.Ramuan/ obat tradisional yg memenuhi syarat
8.Pencatatan sesuai kebutuhan

12. A. STPT (Surat Terdaftar Pengobat Tradisional)
 STPT hanya berlaku utk 1 Kab/Kota
 Diterbitkan oleh Kadinkes Kab/Kota
 Masa berlaku tgt Perda kab/Kota setempat
 Tata cara memperoleh STPT :
1.Permohonan tertulis + kelengkapan pendaftaran
kpd kadinkes Kab/Kota setempat (Formulir D)
2.kelengkapan pendaftaran :
* Biodata battra (Formulir B)
* FC KTP
* Surat keterangan kades/Lurah tempat praktek
* Rekomendasi dr asosiasi/Organisasi profesi

13. LANJUTAN
* FC sertifikat/ijasah Pengobatan tradisional
* Surat pengantar Puskesmas setempat
* Pas foto uk 4x6 cm 2 lembar
* Rekomendasi Kejaksaan Kab/Kota
( Battra Supranatural )
Rekomendasi Kantor Depag Kab/Kota
( Battra pendekatan agama )

14. B. SIPT (Surat Ijin Pengobat Tradisional)
 Hanya diberikan pd Battra yg metodenya tlh memenuhi
persyaratan & terbukti aman bermanfaat
 Diberikan kpd akupunturis yg lulus uji kompetensi dr
Asosiasi / Organisasi profesi dibidangnya
 Tata cara memperoleh SIPT :
1.Permohonan tertulis + kelengkapan pendaftaran
kpd kadinkes Kab/Kota setempat (Formulir D)
2.kelengkapan pendaftaran :
* Biodata battra ( Formulir B )
* FC KTP
* Surat keterangan kades/Lurah tempat praktek
* Rekomendasi dr asosiasi/Organisasi profesi

15. LANJUTAN
* FC sertifikat/ijasah Pengobatan tradisional
* Surat pengantar Puskesmas setempat
* Pas foto uk 4x6 cm 2 lembar
* Peta lokasi usaha dan denah ruangan

16. II. PENGOBAT TRADISIONAL ASING
 Battra asing hrs diajukan oleh sarana
pengobatan tradisional atau sarana
pelayanan kesehatan.
 Sarana tsb hrs memenuhi persyaratan :
* Tlh mempekerjakan min 2 org battra
Indonesia yg tlh punya STPT/SIPT
* Memiliki ijin sarana
* Memiliki prasarana yg memenuhi syarat

17. LANJUTAN
Battra Asing
 Sarana tsb hrs mengajukan
permohonan tertulis kpd Menteri
Kesehatan, tembusan kpd kadinkes
Prop dg dilampiri dokumen lengkap ttg
battra asing yg akan didatangkan ke
Indonesia
 Kelengkapan permohonan :
1. Biodata battra ( Formulir B )
2. FC KTP ( identitas di negaranya )
3. Pas foto 4x6 cm 2 lbr

18. LANJUTAN
Battra Asing
4. FC sertifikat/ijasah Battra yg tlh dilegalisir oleh
lembaga yg berwenang di negara asal
5. FC surat ijin praktek di negaranya
6. Rekomendasi dr Depkes / Instansi Kesehatan
min di TK Kab/Kota di negaranya
7. Rekomendasi dr asosiasi profesi di negaranya
8. Surat keterangan pengalaman bekerja dibidang
pengobatan tradisional yg diterbitkan oleh
Institusi tempat bekerjanya

19. LANJUTAN
Battra Asing
9. Membuat deskripsi keahlian
10. Memiliki rencana alih tehnologi yg dibuat oleh
sarana pengobatan tradisional
11. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan
alih tehnologi
12. Semua dokumen diterjemahkan dlm bhs Inggris
atau bhs Indonesia oleh penterjemah profesional
yg resmi
13. Memiliki min 2 org Battra Indonesia yg punya
STPT / SIPT sbg pendamping

20. PERSYARATAN SARANA
 Sarana yg berbadan hukum dibidang kesehatan
( memiliki akte Notaris )
 Memiliki ijin/tanda daftar operasional sarana pengobatan
tradisional dr dinkes Kab/Kota
 Membuat keterangan kegiatan sarana pelayanan ( profil
klinik )
 Ada penanggung jawab klinik dibidang tehnis pelayanan
 Memiliki ruang tunggu uk min 3x4m, ruang pendaftaran uk
min 2x2m, ruang periksa uk min 4x4m, ruang tindakan uk
min 3x3m,ruang obat uk min 3x3m
 Memiliki bhn & peralatan sesuai dg jenis pengobatan yg
diselenggarakan
 Memenuhi hygiene & sanitasi yg sesuai dg ketentuan
peraturan perundang-undangan yg berlaku
 Sarana Pengobatan tsb sdh berjalan min 6 bulan

21. LANJUTAN
Battra Asing
 Persetujuan tertulis dr Menkes diberikan pd battra asing yg tlh
memenuhi persyaratan
 Battra asing hanya dpt bekerja sbg konsultan pd sarana yg tlh
mengajukannya
 Persetujuan tertulis tsb berlaku 1 thn, bisa diperpanjang
sepanjang memenuhi persyaratan
 Sebelum bekerja hrs lapor ke Dinkes Prop, Dinkes Kab/Kota,
kadisnaker prop, Organisasi Profesi yg terkait
 Membuat laporan kegiatan tiap 3 bln & 1 th akhir masa tugas
kpd kadinkes Prop tembusan kpd Menkes

22. III. PENGOBAT TRADISIONAL WNI YG BELAJAR
DI LUAR NEGERI
 Hrs mengajukan permohonan & mendapat persetujuan
tertulis dr kadinkes Prop.
 Kelengkapan permohonan:
1.Biodata Battra ( formilir B )
2.FC KTP
3.Pas foto 4x6cm 2 lbr
4.FC sertifikat/ijasah Battra yg tlh dilegalisir
5.Rekomendasi dr Asosiasi/Organisasi Profesi terkait
 SIPT/STPT dikeluarkan oleh kadinkes Kab/Kota setempat
dg persyaratan spt Battra lokal

23. Semua pengobat tradisional yg menjalankan
pekerjaan pengobatan tradisional wajib
mendaftarkan diri kpd Kepala Dinas
Kab/Kota setempat utk memperoleh Surat
Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT)
 Kadinkes Kab/Kota melakukan
pendaftaran berdasarkan permohonan
 STPT diterbitkan oleh Kadinkes
Kab/Kota, selambat2nya 1 (satu) bulan
sejak permohonan & kelengkapan
diterima

24.  Kadinkes Kab/Kota membuat
pembukuan STPT yg telah diterbitkan
 Kadinkes Kab/Kota menyampaikan
laporan kepada Bupati/Walikota
setempat secara berkala-
tembusan Kadinkes Prop

25. PENYELENGARAAN PRAKTEK BATTRA
 1. Tdk bertentangandg upaya Kes Masy
 2. Tdk bertentangan dg norma & nilai budaya
 3. Tdk membahayakan jiwa
 4. Aman & bermanfaat
 5. Hrs memberi info yg jelas & tepat
--> Khusus metoda pengobatannya
 6. Semua tindakan hrs mendpt persetujuan
pasien & keluarga  lisan/tertulis
 7. Peralatan yg digunakanaman bagi kesehatan
& sesuai dg keilmuannya

26. 7. Dilarang menggunakan peralatan &
penunjang diagnostik Kedokteran
8. Penggunaan obat sesuai ketentuan yg berlaku
9. Obat tradisional yg diberikan mempunyai
No.pendaftaran atau obat tradisional racikan
10. Wajib melaporkan kegiatan ke Dinkes tiap
4 (empat) bln
11. Merujuk pasien bl diluar kewenangannya
(sesuai keilmuan & kompetensi)
12. Dilarang mempromosikan diri secara
berlebihan

27. Tindakan Administratif thd Battra yg
melaksanakan Kegiatan tdk sesuai
Ketentuan
a.Teguran lisan
b.Teguran tertulis
c.Pencabutan STPT atau SIPT
d.Penghentian sementara kegiatan
e.Larangan melakukan pekerjaan sbg
battra

28. PEMBINAAN BATTRA

29. PERAN SERTA BATRA DLM UPAYA KES MASY
1. Sbg pelengkap pelayanan kesehatan yg tdk
terjangkau oleh pelayanan kesehatan
formal
2. Sbg penggerak pembangunan masyarakat
yg membawa pesan-pesan program
pembangunan & penggerak peran serta
masy ( misal sbg motivator & komunikator
program KB, KIA dsb )

30. CIRI2 BATRA YG BISA SBG KOMUNIKATOR & MOTIVATOR KES
1. Memiliki motif spiritual utk berbuat amal dlm masy
2. Merupakan tokoh masy yg disegani
3. Berpengalaman, terkenal & populer di masy
4. Berkepribadian luwes, akomodatif thd hal2 baru,
komunikatif, kooperatif
5. Cara pengobatan terutama menggunakan ramuan
atau manipulasi fisik, hal2 spiritual hanya sbg
tambahan
6. Pengetahuan umum atau mobilitas sosial cukup
tinggi

31. KARAKTERISTIK BATTRA BERDASAR HASIL PENELITIAN
1. Taraf pendidikan rendah
2. Usia yg agak lanjut
3. Orientasi kuat thd tradisi budaya setempat
4. Pekerjaan Battra hanya sbg sambilan (bukan sbg profesi)
5. Tehnik pengobatan campuran (ramuan & campuran), tidak
bersistem,serta menggunakan legitimasi spiritual utk
mendukung praktek pengobatanya
6. Riwayat menjadi battra tdk melalui proses pendidikan,
sifatnya mendadak(wahyu) atau belajar sendiri
7. Praktek pengobatan dijalankan sendiri, tdk ada hubungan
profesi dg battra lain
8. Pendekatan dg penderita bersifat holistik (melihat hub
keadaan sakit dg lingkungan & kejadian hidup)

32. PENGEMBANGAN PENGETAHUAN DAN
KETERAMPILAN BATTRA
 Battra diharuskan mengikuti pendidikan/ pelatihan
untuk peningkatan pengetahuan & keterampilan
 Pendidikan & pelatihan dilaksanakan oleh Depkes
atau DINKES setempat atau oleh Asosiasi yg
bersangkutan
 SP3T atau instansi yg berwenang diharapkan dpt
mengembangkan model/bentuk DIKLAT sebelum
direplikasikan , diterapkan & disebar luaskan.

33. POLA TOLERANSI
- DIAKUI KEBERAADAN
- BELUM/TDK
RASIONAL
-
POLA TERSENDIRI
* RASIONAL AMAN
MANFAAT, DAPAT
DIPERTANGGUNG
JAWABKAN
* KAIDAH TERSENDIRI
POLA INTEGRASI
- RASIONAL, AMAN,
MANFAAT,
SESUAI ILMU KEDOKTERAN
TERINTEGRASI
DALAM YANNKES
FORMAL (KONVENSIONAL)
BERKEMBANG
TERSENDIRI
LIMITASI
EFEK
SAMPING
POLA PEMBINAAN PENGOBATAN TRADISIONAL

34. TAHAPAN PEMBINAAN PENGOBATAN
TRADISIONAL
 Informatif
– Inventarisasi
– Wajib daftar
– Standar keluaran : limitasi akibat / efek samping
 Formatif
– Seleksi atas dasar manfaat
– Dapat diberikan izin
– Standar keluaran dan proses
 Normatif
– Seleksi atas dasar bukti ilmiah
– Dapat diberikan izin
– Standar keluaran, proses dan masukan

36. LATAR BELAKANG
 Dg meningkatnya jumlah metode pengobatan tradisional diiringi
pula dg meningkatnya jumlah pengobat tradisional, hal tsb
tentu saja akan berdampak dg meningkatnya masyarakat yg
memanfaatkan pengobatan tradisional.
 Agar pengobatan tradisional dpt dimanfaatkan oleh masyarakat
secara aman, perlu ditingkatkan pula pembinaan &
pengawasan.
 Pembinaan & Pengawasan melalui tiga pilar, diantaranya
Asosiasi/Organisasi Pengobat Tradisional.
 Sampai saat ini tlh terbentuk 10 (sepuluh) Asosiasi yg menjadi
Mitra Depkes RI dlm melakukan pembinaan dan 2 (dua )
organisasi profesi

37. Sekumpulan dr para pengobat
tradisional yg memp keahlian/
kemampuan di bidang pengobatan
tradisional yg sejenis & memp tujuan
utk mengembangkan/meningkatkan
keterampilan & pengetahuan mereka
PENGERTIAN ASOSIASI /
ORGANISASI PEENGOBAT TRAD

38. 38 DIT BINA KESKOM
11 SENTRA P3T :
DKI JAKARTA,
JABAR, JATENG,
DIY, JATIM, BALI,
SUMUT,SULTRA,
SULUT, MALUKU,
NTB dan SULSEL
SUMSEL
PAKSI,
IKNI, IHI,
AP3I, ARSI,
ASPETRI,
PERCHIRINDO,
IPATRI,
PERTAPI, ASTI, ABI
SENTRA P3T/
BKTM/LKTM
PERATURAN
PERUNDANGAN
PEDOMAN
JJUKLAK-JUKNIS
REGULASI
ASOSIASI PENGOBAT
TRADISIONAL
3 PILAR
PEMBINAAN PELAYANAN
KESEHATAN TRADISIONAL

39. PERAN ASOSIASI ATAU ORGANISASI
PROFESI BATTRA
 Maraknya perkembangan Batantra asli
Indonesia maupun luar negeri menuntut
perlu dilakukan pembinaan yg
profesional
 Pembinaan dilakukan dg mengikut
sertakan asosiasi atau organisasi profesi
Batantra Yg bersangkutan

40. PERAN ASOSIASI “PROFESI”
 PERAN DALAM PEMBINAAN
– Identifikasi warga asosiasi
– Rekomendasi perijinan : praktek Batra,
pendidikan Batra, praktek Batra WNA, sarana
prasarana praktek
– Kegiatan peningkatan “KEILMUAN”
– Kegiatan pembinaan sikap perilaku & etika
profesi
– Kegiatan sosialisasi hukum, peraturan &
ketentuan pemerintah
– Kegiatan bakti sosial pd masyarakat

41. PERAN ASOSIASI DALAM
PEMBERIAN REKOMENDASI
 Asosiasi profesi berwenang
memberikan rekomendasi bagi warga
profesinya dlm upaya utk
mempertahankan kualitas pelayanan
kesehatan yg diberikannya
 Asosiasi profesi bertanggung jawab thd
rekomendasi yg diberikannya
 Peran asosiasi Batra dlm rekomendasi
 penting & strategis

42. PENERBITAN SURAT REKOMENDASI
 Dilaksanakan stl seluruh dokumen
pendukung lengkap
 Surat rekomendasi memiliki format
standar (baku) dan memiliki masa
berlaku
 Surat rekomendasi ditanda tangani
oleh ketua DPC (ijin praktek), DPD (ijin
sarana terpadu), DPP (ijin bagi Batra
WNA)

43. PERAN DLM PEMBINAAN
 SEMINAR, SIMPOSIUM, LOKAKARYA
TENTANG “KEILMUAN”  PENINGKATAN
KOMPETENSI  PELAYANAN BAIK
 LOKAKARYA, TEMU & DISKUSI INTENSIF
TTG KODE ETIK  SIKAP PERILAKU 
PELAYANAN BAIK  MENJAGA
MARTABAT & KEHORMATAN PROFESI
 LOKAKARYA, TEMU SOSIALISASI HUKUM,
PERATURAN & KETENTUAN PEMERINTAH
 BAKTI SOSIAL MASYARAKAT 
KEPEKAAN THD MASALAH KESEHATAN
MASYARAKAT

44. PERAN DLM PENGAWASAN
 PENGAWASAN ANGGOTA
DLM PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
SESUAI DG “KEILMUAN”NYA
– PENGAWASAN UTK MENTAATI PERATURAN &
HUKUM
– PENGAWASAN THD PENGAMALAN KODE ETIK
PROFESI
– PEMBERIAN SANKSI APABILA TERJADI
PELANGGARAN KODE ETIK
– PENYAMPAIAN LAPORAN KPD PEMERINTAH
APABILA TERJADI PELANGGARAN HUKUM

45. PERAN LAIN ASOSIASI PROFESI
 Pendataan warga profesi yg tlh berpraktek
dg surat ijin Batantra
 Pendataan & dokumentasi anggotanya :
idenitfikasi lengkap, riwayat hidup, FC
dokumen kompetensi keilmuan, pas foto
terbaru, lokasi praktek
 Pendataan sarana pelayanan kesehatan
Batantra terpadu
 Pendataan sarana pelayanan kesehatan yg
mempekerjakan tenaga kerja asing

47. IKATAN NATUROPATIS
INDONESIA (IKNI)
 Didirikan : 6 Maret 1975
 Ketua Umum : Handaja Tjandra
 Sekretaris Umum : Martan Wiranata, SE
 Alamat Sekretariat : Jln Pintu besar
utara No. 10 Jakarta TelP: (62-21) 690-
3327, 629-9389, Fax: 692-9735

48. PERSATUAN AKUPUNKTUR
SELURUH INDONESIA (PAKSI)
 Didirikan : 5 Desember 1986
 Ketua Umum : Dr. Tomi Hardjatno
 Sekretaris Umum : Drg Murniati
 Alamat Sekretariat : Jln H.Zaini I No.
48-B RT.003/07 Cipete Selatan
Jakarta- 12410
Telp: 021-7503296/7665145

49. IKATAN HOMOEOPATHY
INDONESIA (IHI)
 Didirikan : 26 January 2003
 Ketua Umum : Drs. Jamal Akhmad,S
DIHom
 Sekretaris Umum : Afiati, DIHom
 Alamat Sekretariat : Jln Taman
Margasatwa No. 55 Jakarta .Telp: 021-
780660

50. ASOSIASI REIKI SELURUH
INDONESIA (ARSI)
 Didirikan : 10 Juni 2004
 Ketua Umum : Tjiptadinata Effendi
 Sekretaris Umum : Ir. Fendra Hendra
Winata, MBA
 Alamat Sekretariat : Jln Duri Kencana
Raya No. 15 Duri Kelapa Jakarta Barat
Tepl: 021- 5653217

51. ASOSIASI PENGOBAT
TRADISIONAL RAMUAN
INDONESIA (ASPETRI)
 Didirikan : 27 Juni 2005
 Ketua Umum : Ir. W.P. Winarto
 Sekretaris Umum : Drs. H.Arief Hariana
 Alamat Sekretariat : ITC Cempaka Mas
Tower LT 6 No.2A, Jln. Letjen Suprapto-
Jakarta-Pusat. Telp: 021-42900420/Fax:
42900463

52. PERSATUAN AHLI PIJAT TUNA
NETRA INDONESIA (PERTAPI)
 Didirikan : 19 November 2000
 Ketua Umum : Drs. Dati Sosiawan
Putra
 Sekretaris Umum : Drs. I Nyoman
Sondra
 Alamat Sekretariat : Jln Cicendo Gg
Pajiping No.4 Bandung Telp: 022-
4233853

53. ASOSIASI PRAKTISI PIJAT
PENGOBATAN INDONESIA (AP3I)
 Didirikan : 6 November 2004
 Ketua Umum : Putu Oka Sukanta
 Sekretaris Umum : Ratna Fawgy
 Alamat Sekretariat : Raya Pasir Kuda No.
175, A/7 Ciomas Bogor

54. ASOSIASI SPA TERAPIS INDONESIA
(ASTI)
 Didirikan : 15 Juni 2005
 Ketua Umum : Kusuma Dewi Sutantu,
Cidesco
 Sekretaris Umum : Drg. Mia
Purwandari , Akp, Cidesco
 Alamat Sekretariat : Jln Semarang
Kav.830, Blok M, Cinere, Jakarta 1654,
Telp: (62-21) 7541478, Fax 7541478

55. PERHIMPUNAN CHIROPRAKSI
INDONESIA (PERCHIRINDO)
 Didirikan : 28 Juni 2005
 Ketua Umum : Dr. H. Sukarto, SpKp
 Sekretaris Umum : Tomi Hutomo
 Alamat Sekretariat : Jln. Kemang Raya
No.10 A Jakarta

56. IKATAN PENGOBAT TRADISIONAL
INDONESIA (IPATRI)
 Didirikan : 15 November 2006
 Ketua Umum : Prof. DR.dr. Nyoman
Adiputra, PFK,M.O.H
 Sekretaris Umum : I Wayan Anggara
Bawa, ST
 Alamat Sekretariat : Gedung Nari Graha, Jln.
Cjut Nyak Dien No. 2 Niti Mandala Renon
Denpasar, Telp: 0361-223653/Fax 227267

57. FORUM KOMUNIKASI PARANORMAL
DAN PENYEMBUH ALTERNATIF
INDONESIA (FKPPAI)
 Didirikan : 27 Januari 2001
 Ketua : Sabdono Surohadi K
 Sekjen : Drs Sunarto
 Alamat Sekt : Jln Puri Pesanggrahan
No.20 Bukit Cinere Indah Jakarta,
Telp: 021- 7544071, Fax: 7533651

58.  Didirikan : tahun 2003
 Ketua : Oyong Karmayuda, SH
 Sekjen : Iskandar Alamsyah
 Alamat sekt : Jln Wali Kukul Pangkalan
Jati Pondok Labu Jakarta,
TelP: 021- 7546373

59. KARAKTERISTIK ASOSIASI/PROFESI
BATTRA
1. Memp batang tubuh teoritis ( Body of Knowledge ) yg
sama / ketrampilan yg sama ( Core Competence/Skill)
shg tiap profesi perlu menjabarkan :
a. Landasan falsafah & pola penalaran/prinsip dasar
b. Tujuan pengobatan
c. Teknis pemeriksaan & diagnosa
d. Cara, teknik pengobatan
e. Obat, alat/bahan yg dipergunakan
2. Mempunyai landasan etika profesi
3. Mempunyai standar pendidikan pelatihan
4. Mempunyai standar profesi & standar pelayanannya

60. KRITERIA ASOSIASI/ORGANISASI BATTRA
HRS MEMENUHI BEBERAPA BATASAN
1. Memp deskripsi ttg apa yg dimaksud dg profesi
/ keahlian sesuai dg batasan & kriteria profesi
2. Memp anggaran Dasar & Rumah Tangga
(AD/ART) dg Akte notaris
3. Memp pengurus & masa periode kepengurusan
yg jelas
4. Memiliki anggota sesuai kriteria yg ada dlm
AD/ART dg dibuktikan kartu anggota
5. Memp sekretariat, tempat & alamat yg jelas
6. Memp program kerja yg jelas dg tahapan
pencapaiannya
7. Memp kode etik profesi sesuai dg batasan &
kriteria profesi

61. SYARAT-SYARAT
 Daftar nama anggota dan alamat anggota
 Ada susunan pengurus (DPP, DPD, DPC )
 Ada alamat kantor, sekretariat jelas
 Ada AD/ART
 Ada program jangka pendek,menengah &
panjang
 Akte Notaris berbadan hukum
 Ada standar Pendidikan
 Ada Standar Pelayanan
 Ada Kode Etik

62. SKEMA MEKANISME PENGAJUAN ASOSIASI BATTRA
SEBAGAI MITRA KEMENTERIAN KESEHATAN
ASOSIASI /
ORGS
BATTRA
MENKES cq.
DIRJEN
binakesmas
SUBDIT
KESTRAD
SEKR TIM
VERIF
TIM VERIF
Kajian
Dokumen
Usulan diberi
rekom/tdk
PERSETUJUAN
MENKES
SK MITRA
DEPDAGRI
DEPKEH
AKTE NOTARIS
AD/RT, PENGURUS
DPP, DPD
ALAMAT SEKR
PROGKER, DLL
METODA
BARU
LP,
PAKAR
TEMU AHLI
SP3T’
BKTM
LKTM

63. PENUTUP
 Kebijakan Penyelenggaraan Kesehatan
Tradisional merupakan acuan dlm
pembinaan & pengawasan baik bagi pelaku
pelayanan maupun sarana pelayanan utk
mewujudkan pelayanan yg aman &
bermanfaat bagi kesehatan
 Ketegasan berbagai pihak dlm menerapkan
sanksi bagi pelanggaran akan melindungi
masy dr praktek2 yg tdk bertanggung jawab