pembangunan ekonomi dearah

1. ISWAHYUNI
11141051

2. Suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya
mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk pola
kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swastab untuk
menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang
perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam
wilayah tersebut. (lincolin Arsyad,1999)
Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai
tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja
untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut,
pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama
mengambil inisiatif pembangunan daerah dengan menggunakan
sumber daya yang ada harus memperkirakan potensi sumber daya
yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian
daerah.

3. Suatu daerah ditinjau dari aspek ekonomi, mempunyai tiga pengertian:
1. Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi
didalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama
seperti segi pendapatan perkapitanya, sosial budaya, geografisnya.
Daerah ini disebut daerah homogen
2. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh
satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi daerah. Daerah ini disebut
daerah nodal
3. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada dibawah suatu
administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan,
didasarkan pada pembagian administratif suatu negara, daerah ini
disebut daerah perencanaan

4. Teori ekonomi Neo Klasik
Memberikan dua konsep pokok yaitu keseimbangan dan mobilitas faktor
produksi, artinya sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan
alamiahnya ika modal bisa mengalir tanpa pembatasan
Teori Basis Ekonomi
Bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi daerah berhubungan
langsung dengan permintaan akan barang dan asa dari luar daerah
Teori lokasi
Bahwa teknologi dan komunikasi modern telah mengubah signifikan suatu
lokasi tertentu untuk kegiatan produksi dan distribusi barang dengan cara
memilih lokasi yang memaksimumkan peluangnya untuk mendekati pasar

5. Interpreneur
pemerintah daerah bertanggungawab untuk menalankan suatu usaha bisnis
seperti BUMD yang harus dikelola lebih baik sehingga menguntungkan
Koordinator
Perintah bisa melibatkan lembaga-lembaga lainnya, dunia usaha, dan
masyarakat dalam penyusunan konsistensi pembangunan daerah
Fasilitator
Pemerintah dapat mempercepat pembangunan melalui perbikan lingkungan
daerahnya serta pengeturan penetapan daerah yang lebih baik
Stimulator
Pemerintah dapat menstimulasi oengembangan usaha melalui tindakan –
tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan untuk masuk ke
daerah tersebut

6. Menurut Arsyad (1999:122-126) strategi pembangunan ekonomi daerah
dapat dikelompokkan empat kelompok besar:
 Pengembangan program perbaikan kondisi fisik daerah untuk
menciptakan identitas daerah
 Pengembangan dunia usaha untuk mencipatakan perekonomian
daerah
 Peningakatan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia
 Pengembangan ekonomi masyarakat melalui perberdayaan
masyarakat untuk pengembangan suatu kelompok masyarakat
tertentu disuatu daerah

7.  Mismanajemen secara mendasar terjadi berupa kesalahan persepsi
dikebanyakan pimpinan daerah mengani konsep pembangunan yang
seharusnya diterapkan.
 Perspektif konseptual, pemaknaan pembangunan juga sering
disalahpahami hanya sebagai aktivitas pembangunan oleh
pemerintah saja.
 Pimpinan daerah sering gagal melakukan perencanaan, pelaksaan
dan pengendalian APBD secara baik. Hal ini umumnya disebabkan
rendahnya kompetensi kepala daerah dalam bidang ekonomi
pembangunanminimnya komitmen sosial dan akuntabilitas publik
dalam mengintegrasikan seluruh proses anggaran

8.  Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat
 Tingginya angka anak putus sekolah
 Banyaknya wabah penyakit
 Tingginya angka kematian bayi dan Ibu melahirkan
 Banyaknya kenakalan remaja
 Kesulitan akses infrastuktur
 Keterisolasian suatu daerah juga kerkadang menghambat
kemajuan pembangunan

9. Pembangunan ekonomi daerah hendaknya dicarikan model
dan pendekatan yang cocok dengan situasi dan kondisi
masyarakatnya. Program pembanguna ekonomi pedesaan harus
dilakukan, namun tetap memperhatikan faktor keamanan dana, serta
menghindari kekeliruan dalam mengelola dana.
Mengingat SDM di daerah masih kurang siap dalam
mengeksekusi program pembangunan ekonomi, maka perlulah
dilakukan pendampingan daro kaum profesional yang sudah terlatih
dengan pengetahuan manajerial dan pengelolaan usaha, serta
memahami akan program tersebut.

10. 1) Sulitnya akses transportasi ke daerah terpencil
2) Rendahnya SDM yang siap untuk menjalankan program
pemerintah
3) Mental malas yang ada dimasyarakat
4) Rndahnya rasa tanggung jawab mengembalikan kredit yang
menyebabkan macetnya dana
5) Kurangnya pengetahuan kewirausahaan dan kurangnya
kreatifitas serta daya inovasi masyarakat

11.  Sosialisasi program pada tingkat kabupaten kota
 Pembentukan INDUK KOPERASI di Kabupaten
 Pembentukan KOPERASI UNIT DESA di pedesaan
 Pembentukan Badan Pendamping Usaha Koperasi Kabupaten
 Pelatihan untuk tenaga trainer
 Daerah harus membuat perda untuk penyertaan modal
 Kementrian Desa dan PDT, perlu menyusun PP sebagai kerangka
aturan dalam menjalankan program tersebut
 Kerjasama antara INDUK KOPERASI dengan Lembaga Keuangan
yang Resmi
 Untuk meminimalisir resiko kredit, pemerintah daerah dapat
bekerjasama dengan lembaga penjaminan kredit

12.  Munculnya lapangan pekerjaan
 Meningkatnya pendapatan nasional
 Melancarkan kegiatan ekonomi
 Mendorong terciptanya perkembangan teknologi dengan
pengetahuan yang mengimbangi
 Mengurangi j.umlah pembangunan mensej.ahterakan masyarakat
 Memperbaiki kualitas pendidikan
 Meningkatnya keahlian
 Meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk bisa berkembang

13. DAMPAK POSITIF DAMPAK NEGATIF
 pelaksaan kegiatan ekonomi
akan berjalan lebih lancar
 Penciptaan lapangan kerja yang
dibutuhkan
 Dapat meningkatkan
pendapatan nasional
 pembangunan ekonomi yang
tidak direncakan akan merusak
lingkungan
 Industrialisasi mengh.asilkan
pengurangan lahan pertanian