Dokumen tersebut memberikan panduan lengkap tentang pelaksanaan penilaian kinerja pegawai negeri sipil (PNS) melalui sistem e-SKP (e-Standar Kinerja Pegawai), mulai dari proses penyusunan target kerja tahunan, pelaporan kinerja bulanan, hingga penilaian kinerja akhir tahun berdasarkan pencapaian sasaran kerja dan perilaku kerja.
2. Apakah Penilaian Prestasi Kerja PNS?
Proses penilaian secara sistematis
yang dilakukan oleh Pejabat Penilai
terhadap Sasaran Kerja Pegawai dan
Perilaku Kerja PNS.
Biro Kepegawaian, Kemdikbud
.....yang dinilai?
Pegawai Negeri Sipil
3. P e nda hulua n
1. Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas :
a. unsur sasaran kerja pegawai (SKP)
b. unsur perilaku kerja;
2. Penilaian prestasi kerja PNS bulanan dilaksanakan sekali dalam 1
bulan, terdiri atas unsur Tugas Jabatan, Tugas Tambahan dan
Kreativitas;
2. Penilaian prestasi kerja PNS tahunan dilaksanakan sekali dalam 1
tahun, dilaksanakan pada bulan Desember tahun berjalan/akhir
Januari tahun berikutnya), yang terdiri atas unsur:
a. SKP bobotnya 60 %
b. Perilaku kerja bobotnya 40 %
4. Unsur perilaku kerja yg mempengaruhi prestasi kerja yg dievaluasi
harus relevan & berhubungan dgn pelaksanaan tugas jabatan PNS yg
dinilai.
4. L a ta r B e la ka ng
1. Salah satu Sasaran Strategis Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu “Meningkatnya
Kinerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur”;
1. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
belum mampu menyajikan penilaian pegawai
secara obyektif, terukur, transparan dan adil;
1. E-SKP secara terukur, diharapkan mampu
memberikan motivasi kerja pegawai, sehingga
pegawai lebih produktif, dan proaktif.
5. Ma ks ud da n T ujua n
1. E-SKP dimaksudkan/dijadikan alat ukur
yang obyektif dan transparan bagi
pegawai, pejabat penilai (atasan langsung)
dan tim penilai kerja pegawai dalam
pengambilan keputusan.
2. Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan
untuk mengevaluasi kinerja PNS, yang dapat
memberi petunjuk bagi pejabat yang
berkepentingan dalam rangka mengevaluasi
kinerja unit dan organisasi
6. D a s a r H u k u m
Peraturan Tentang
UU ASN No 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara
PP 10 Tahun 1979 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) PNS
PP 46 tahun 2011 Penilaian Prestasi Kerja PNS
Perka BKN No. 1 Tahun 2013 Petunjuk Pelaksanaan Prestasi Kerja
Perka BKN No. 3 Tahun 2016 Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan SKP
Permenpan No. 16 Tahun 2009 Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
Permenpan No. 14 Tahun 2016
Tentang Perubahan atas
Permenpan Nomor 21 Tahun
2010
Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
Permendikbud Nomor 143
Tahun 2014
Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
Permendikbud Nomor 6 Tahun
2018
Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
7. Manfaat Hasil Penilaian Kinerja PNS
• Bidang Pekerjaan
Penilaian prestasi kerja PNS dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam kebijakan perencanaan
kebutuhan dan kompetensi SDM PNS, serta kegiatan perancangan pekerjaan PNS dalam organisasi
• Bidang Pengangkatan dan Penempatan
Penilaian prestasi kerja PNS dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam proses rekrutmen,
seleksi, dan penempatan PNS dalam jabatan, sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerjanya
• Bidang Pengembangan
sebagai dasar pertimbangan pengembangan karier dan pengembangan kemampuan serta
keterampilan PNS yang berkaitan dengan pola karier dan program pendidikan dan pelatihan dalam
organisasi
• Bidang Penghargaan
sebagai dasar pertimbangan pemberian penghargaan dengan berbasis prestasi kerja seperti kenaikan
pangkat, kenaikan gaji, tunjangan prestasi kerja, promosi, atau kompensasi dan lain-lain
• Bidang Disiplin
sebagai dasar peningkatan kinerja PNS dan kewajiban pegawai mematuhi peraturan perundang-
undangan tentang disiplin PNS
8. Perbedaan PKG dan SKP
No Perbedaan PKG SKP
1. Dasar pelaksanaan Permenpan No. 16/2009 ttg Jabatan Guru
dan Angka Kreditnya
PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi Kerja PNS
2. Siapa yang menilai Kepala Sekolah atau Guru Senior yang
ditunjuk (Kompeten)
Kepala Sekolah sebagai atasan
3. Apa yang dinilai Kompetensi Guru Portofolio yang dapat ditagih
4. Kewajiban menyusun Dalam pelaksanaan PKG Guru diwajibkan
menyusun dokumen rencana dan
pelaksanaan pembelajaran
Setiap PNS wajib membuat SKP sebagai syarat
dalam kenaikan pangkat, prmosi jabatan dan
perpindahan pegawai
5. Kapan dinilai? 2 kali dalam setahun (formatif dan
sumatif)
1 kali dalam setahun (31 Desember tahun
berjalan dan paling lambat minggu pertama
bulan Januari tahun berikutnya)
9. Apakah Saya PNS yang BERKINERJA?
Tergantung Nilai Prestasi Kerja ANDA.
Semakin tinggi Nilai PK PNS, semakin baik kinerja
ANDA.
PK PNS = Penilaian Kerja PNS
SKP = Standar Kerja Pegawai
PKP = Perilaku Kerja Pegawai
40% x
Nilai PKP
60% x
Nilai SKP
Nilai PK
PNS
10. Diberikan kepada PNS yang tidak mencapai Sasaran Kerja yang
ditetapkan (Sesuai PP No 53 Tahun 2010)
⮚Bila tidak menyusun SKP, akan dijatuhi hukuman disiplin
sesuai peraturan perundang-undangan tentang disiplin
PNS
⮚Bila tidak melakukan penilaian akan dijatuhi hukuman disiplin
sesuai dengan peraturan perUUan
⮚Apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya
mencapai 25% s.d. 50%.
SANSKI DAN HUKUMAN DISIPLIN
11. •penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
•penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
•penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
HUKUMAN DISIPLIN SEDANG
(PP. NO. 53 THN. 2010
12. •TAPKIN JAB. STRUKTURAL
•TAPKIN JAB. FUNGSIONAL
•TAPKIN JAB. PELAKSANA
•PENYUSUNAN TARGET SKP
•VERIFIKASI SKP
•PENETAPAN SKP
•BREAKDOWN TARGET BULANAN
•REALISASI BULANAN
•TUGAS TAMBAHAN
•KREATIVITAS
•REALISASI SKP AKHIR TAHUN
•PENILAIAN PERILAKU KERJA
•SASARAN KERJA (60%)
•PERILAKU KERJA (40%)
•NILAI PRESTASI KERJA
Keterangan :
: Proses pada awal tahun
: Realisasi bulanan
: Penilaian pada akhir tahunMEKANISME PENILAIAN
E
-
S
K
P
16. Kegiatan Tugas Pokok Jabatan yg akan dilakukan harus :
Eselon 1 Eselon 2 Eselon 3 Eselon 4
Jafung/
Pelaksana
Mengacu pada
Renstra dan
RKT yg
dijabarkan
sesuai tugas
dan fungsi,
wewenang,
tanggung jawab
dan uraian
tugasnya sbg.
kegiatan dalam
SKP pejabat
struktural
eselon I
Mengacu pada
SKP eselon I
dijabarkan sesuai
tugas dan fungsi,
wewenang,
tanggung jawab
dan uraian
tugasnya sbg.
kegiatan SKP
pejabat struktural
eselon II
Mengacu pada
SKP eselon II
dijabarkan
sesuai dengan
tugas dan fungsi,
wewenang,
tanggung jawab
dan uraian
tugasnya sbg.
kegiatan dalam
SKP pejabat
struktural eselon
III
Mengacu pada
SKP eselon III
(SKK) dijabarkan
sesuai dengan
tugas dan fungsi,
wewenang,
tanggung jawab
dan uraian
tugasnya sbg
kegiatan dalam
SKP pejabat
struktural eselon
IV
Mengacu pada
SKP eselon IV
dijabarkan
sesuai dengan
tugas dan
fungsi,
wewenang,
tanggung jawab
dan uraian
tugasnya sbg.
kegiatan dalam
SKP Jafung
PENYUSUNAN SKP PNS
17. JABATAN KATA OPERASIAL
Pejabat Eselon I Merumuskan Kebijakan, Menetapkan,
Mengembangkan dan Menyelenggarakan
Pejabat Eselon II Menyelenggarakan dan Menetapkan
Pejabat Eselon III Merumuskan, Melaksanakan,
Mengembangkan, dan Mensosialisasikan
Pejabat Eselon IV Memproses, Merancang, Menyusun,
Melakukan, dan Mengerjakan
Pejabat Fungsional Umum Menyiapkan, Mengetik, Mengumpulkan
Bahan, Membayar, Mendokumentasikan,
Mengolah Data dan Sebagainya
Pejabat Fungsional Tertentu Kata Operasional Yang Digunakan
Disesuaikan Dengan Tingkatan Jabatan
Fungsional Tertentu
KATA OPERASIONAL DALAM MENYUSUN URAIAN TUGAS
POKOK JABATAN
18. Kriteria
Nilai Keterangan
91 - 100
Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan
pelayanan di atas standar yg ditentukan dll.
76 - 90
Hasil kerja mempunya 1 atau 2 kesalahan kecil, tidak ada
kesalahan besar, revisi, dan pelayanan sesuai standar yg telah
ditentukan dll.
61 - 75
Hasil kerja mempunyai 3 atau 4 kesalahan kecil, dan tidak ada
kesalahan besar, revisi, dan pelayanan cukup memenuhi standar
yg ditentukan
51 -60
Hasil kerja mempunyai 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan
besar, revisi, dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yg
ditentukan dll.
50 ke
bawah
Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 kesalahan kecil dan ada
kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi, pelayanan di bawah
standar yg ditentukan dll.
UNTUK MENILAI KUALITAS OUTPUT, DIGUNAKAN KRITERIA SBB :
19. •LANGKAH MELAPORKAN KINERJA
•Setiap ASN wajib melaporkan hasil pekerjaan secara periodik per bulan melalui aplikasi e-master untuk direkap
•LANGKAH PEMBUATAN NILAI AKHIR SKP TAHUNAN
•Atasan langsung memberikan penilaian perilaku
•ASN mencetak form dan dimintakan tanda tangan
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33. Contact Person :
Ria Miki : 0821 3982 7108
Nurul : 0811 3061 085
Materi e-skp bisa didownload di :
http://bit.ly/2OKtNwI