The document discusses the sustainability of the Community-Based Water Supply and Sanitation Program (PAMSIMAS) in reducing stunting prevalence in Indonesia. It analyzes several policy alternatives to support the sustainability of PAMSIMAS, and recommends integrating the stunting handling program led by the Vice President to better coordinate between relevant ministries and stakeholders.

1. KEBERLANJUTAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR
MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
(PAMSIMAS) DALAM MENURUNKAN ANGKA
PREVALENSI STUNTING DI INDONESIA
PELATIHAN PENYUSUNAN POLICY BRIEF
KELOMPOK 2
MAXI WILLEM SOLANG
ATIKA WAEL
BAYU DWI SAMOEDRA
DIAN VITTA AGUSTINA
DONI PRIYANTO
PATHURACHMAN
YUNI SRI HANDAYANI
“INDONESIA EMAS 2045
TANPA STUNTING”

2. KEBERLANJUTAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT (Pamsimas) DALAM PENANGULANGAN STUNTING DI
DAERAH
RINGKASAN EKSEKUTIF
Program Penyediaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
merupakan salah satu program andalan yang mendukung Percepatan Penurunan Angka Prevalansi
Stunting di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan besarnya “ Upaya – Upaya Apa Saja Yang Dapat
Mendukung Keberlanjutan Program PAMSIMAS Dalam Penurunan Angka Prevalensi Stunting di
Indonesia ?”
Beberapa alternatif kebijakan yang coba ditawarkan antara lain yaitu : pertama (Melalui Kemenko PMK
mengadakan Program Penanganan Stunting, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang melibatkan
Kemenkes dan Kemen PUPR) ; kedua (Melalui Kementerian PPN/BAPPENAS mengadakan Program
PAMSIMAS INTEGRASI yang melibatkan Kemendagri, Kemen PAN RB, Kemenkeu, Kemen PUPR dan
Kemen PUPR); ketiga (Melalui Kemendragi mengoptimalkan peran dan fungsi POKJA AMPL/PKP); dan
keempat (Menyederhanakan program kerja Penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang ada di Dirjen Cipta
Karya agar menjadi satu program yang berfokus pada Penanganan Penurunan Angka Stunting).
Dari keempat alternatif kebijakan tersebut, Kebijakan Kedua dinilai lebih Efektivitas, Efisien, Kesetaraan,
Implementabilitas, Fleksibilitas, dan Inovasi dari ketiga kebijakan lainnya. Program PAMSIMAS
INTEGRASI bisa menjadi salah satu solusi untuk penanganan stunting yang terpadu di Indonesia
LATAR BELAKANG
Indonesia akan mengalami usia emas pada tahun 2045, saat itu
Indonesia genap berusia 100 Tahun. Indonesia ditargetkan sudah
menjadi negara maju dan telah sejajar dengan negara adidaya.
Salah satu pendukungnya adalah Sumber Daya Manusia (SDM)
yang produktif, inovatif, berkarakter kuat, sehat dan berperadaban
unggul. Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup
masyarakat merupakan salah satu pilar Indonesia Emas 2045. SDM
yang sehat ditandai salah satunya tidak mengalami gangguan
kesehatan, Stunting masuk dalam salah satu ganguan kesehatan.

3. Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga
mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Biasanya, stunting mulai terjadi saat anak masih
berada dalam kandungan dan terlihat saat mereka memasuki usia dua tahun. Berbagai studi yang
dilakukan oleh WHO, UNICEF, Bank Dunia dan berbagai kalangan akademisi menemukan ketersediaan
akses air minum dan sanitasi yang aman merupakan kunci mencegah penyakit berbasis lingkungan yang
mengakibatkan kejadian infeksi berulang pada anak yang rentan menimbulkan stunting. Hal itu diperkuat
Study Lancet Tahun 2008 yang menyebutkan kontribusi terbesar intervensi penurunan stunting adalah
intervensi sensitif (nonkesehatan) sebanyak 70 persen, salah satunya terkait ketersediaan sarana akses
air minum dan sanitasi.
Salah satu faktor penyebab stunting adalah faktor sanitasi yang buruk serta keterbatasan akses pada air
bersih. Oleh karena itu, penyediaan terhadap Air Minum yang Aman dan Sanitasi yang Aman akan mampu
menanggulangi serta mencegah terjadinya stunting di masyarakat. Salah satu program pemerintah yang
menangani air minum dan sanitasi adalah Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat yang dikenal sebagai PAMSIMAS. Program PAMSIMAS pada periode 2008 – 2015 menangani
12.222 desa dan pada perode tahun 2016 – 2021 telah menangani 23.706 desa, sedangkan Angka
Prevalensi Stunting pada tahun 2014 sebesar 37 % turun menjadi 21,6 % di tahun 2022 (data : Kemenkes)
atau turun 15,4 % selama 8 tahun. Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa dengan bertambahnya
jumlah desa sasaran PAMSIMAS maka Angka Prevalensi Stunting juga mengalami penurunan.
Inpres No. 04 Tahun 2022 dan Perpres No.72 Tahun 2021 mengamatkan Kementerian PUPR Pemerintah
melalui Kementerian PUPR telah melaksanakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat (PAMSIMAS) sejak tahun 2008 hingga saat ini. Program PAMSIMAS yang telah dilaksanakan
sejak tahun 2008 hingga akhir 2021 telah berhasil menambah 24,5 juta akses air minum pada 35.928 desa
yang tersebar di 408 kabupaten di seluruh Indonesia. Menyisakan 47.915 desa yang belum memiliki akses
air minum.
POLICY ISSUE
Indonesia Emas Tahun 2045 yang menjadi target Pemerintah akan berat untuk tercapai apabila angka
prevalensi Stunting tidak dapat ditekan sekecil mungkin karena Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan
faktor penggerak terciptanya Indonesia Emas Tahun 2045. SDM yang unggul, inovatif, dan produktif
tergantung pada kesehatannya pada saat masih dalam kandungan Ibu dan sampai dengan 1000 hari
pertama sejak kelahiran. Salah satu faktor yang dapat mengurangi tingginya angka prevalensi Stunting
adalah Sanitasi yang Aman dan Ketersediaan Air Minum yang Aman bagi Keluarga Usia Produktif saat ini
yang akan melahirkan SDM – SDM yang unggul inovatif dan produktif pada Tahun 2045.
POLICY QUESTION
Upaya - Upaya Apa Saja Yang Dapat
Mendukung Keberlanjutan Program
PAMSIMAS dalam menurunan angka
prevalensi Stunting di Indonesia ?

4. KRITIK TERHADAP KEBIJAKAN (CRITIQUE ON EXISTING POLICIES)
Beberapa kritik terhadap kebijakan Penanganan Stunting dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi di
Indonesia :
1. (UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air). Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
untuk yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR banyak bentuknya salah satunya PAMSIMAS,
seharusnya bisa disederhanakan menyesuaikan dengan Isu Nasional (Stunting) yang merupakan
target yang ada di RPJMN;
2. (Perpres No.72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting). Saat ini sudah ada Program
Percepatan Penanganan Stunting dan telah ada Tim Percepatan Penanganan Stunting. Sudah
terdapat roadmapnya tetapi masih bersifat sektoral belum adanya satu Sistem yang terpadu untuk
melakukan perencanan, pelaksanaan dan evaluasi bersama agar lebih efektif, efesien dan lebih
menghemat anggaran;
3. (Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
Tahun 2020-2024). Bapak Presiden Jokowi menargetkan pada tahun 2024 nanti, Angka Prevalensi
Stunting harus turun menjadi 14 % atau adanya gap sekitar 7,6 %. Dibutuhkan lebih dari 6.000 desa
sasaran baru penyediaan air minum yang aman dan sanitasi yang aman untuk mencapai target
tersebut;
4. (Permen PUPR Nomor 12 tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman). Saat ini kebijakan Stunting masih bersifat koordinatif saja
terutama di daerah, peran Kelompok Kerja (POKJA) yang dibentuk dari tingkat Pusat sampai Daerah
belum berjalan efektif. Apalagi di daerah, POKJA terkadang hanya sifatnya seremonial saja karena di
daerah banyak yang menjalankan program sesuai dengan program prioritas Gubernur / Bupati /
Walikota.
ALTERNATIF KEBIJAKAN (POLICY ALTERNATIVES)
Untuk penanganan Stunting dan Penyediaan Air Minum terdapat beberapa alternatif kebijakan yaitu :
1. Penentuan Lead Policy Institution yaitu Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(PMK) karena Implementasi Penanganan Stunting dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
merupakan urusan lintas sektor dan kemitraan yang kuat sehingga dibutuhkan lembaga utama yang
menjadi mengorganisir implementasi tersebut, mempersiapkan roadmap dan panduan nasional
sehingga dapat berjalan dengan baik dan terorganisir;
2. Melalui Kementerian PPN/BAPPENAS dapat memasukan Program Penanganan Stunting secara
Integrasi seperti halnya Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi. Program PAMSIMAS
INTEGRASI dapat masuk dalam Aplikasi KRISNA yang selama ini telah dipergunakan untuk
pengusulan kegiatan – kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang pembiayaannya melalui APBN.
Apalagi mulai tahun 2022 PAMSIMAS sudah dibiayai dari APBN seperti DAK pada umumnya;
3. Melalui Kementerian Dalam Negeri dapat lebih mengoptimalkan fungsi dan peran POKJA
AMPL/PPAS/PKP yang ada dari tingkat Pusat sampai Daerah agar dapat mensinergikan /

5. mengkolaborasikan Program dan Kegiatan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam
Penanganan Stunting dengan menyediakan Air Minum yang Aman dan Sanitasi yang Aman;
4. Kementerian PUPR melalui Dirjen Cipta Karya dapat mengelaborasikan beberapa kegiatan
penyediaan air minum dan sanitasi menjadi 1 (satu) Program Kegiatan besar sehingga
mempermudah dalam pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya.
REKOMENDASI KEBIJAKAN (POLICY RECOMENDATION)
Dari 4 (empat) alternatif yang diberikan maka perlunya analisis / penilaian berdasarkan kriteria
(Efektivitas, Efisien, Kesetaraan, Implementabilitas, Fleksibilitas, dan Inovasi) untuk menghasilkan
rekomendasi yang dirasa paling tepat.
Alternatif nomor 1 yaitu “ Penentuan Lead Policy Institution yaitu Kemenko Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (PMK) “. Kemenko PMK dalam hal ini sebagai Pengkoordinator Pelaksanaan
Program Penurunan Angka Stunting selama ini telah melaksanakan dengan baik tetapi masih bisa
dimaksimalkan dengan adanya keterlibatan beberapa Kementerian lain seperti Kementerian
PPN/BAPPENA, Kemendagri, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB dan Kementerian PUPR.
Sehingga perlu adanya Leader yang Kedudukan dan Kewenangannya lebih dari Kemenko PMK.
Alternatif nomor 2 yaitu “Melalui Kementerian PPN/BAPPENAS dapat memasukan Program Penanganan
Stunting secara Integrasi seperti halnya Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi “. Program
PAMSIMAS INTEGRASI dapat masuk dalam Aplikasi KRISNA yang selama ini telah dipergunakan untuk
pengusulan kegiatan – kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang pembiayaannya melalui APBN. Apalagi
mulai tahun 2022 PAMSIMAS sudah dibiayai dari APBN seperti DAK pada umumnya memiliki tingkat
efektivitas dan efisien yang lebih baik karena Kementerian PPN / BAPPENAS menjadi Leading Policy yang
dapat mengkoordinasikan kementerian terkait. Alternatif kedua juga dapat langsung diimplementasikan
karena dapat mengadaptasi dari program sejenis. Bersifat fleksibel, adanya kesetaraan dan Inovatif
karena melibatkan beberapa kementerian di luar Kementerian PPN / BAPPENAS dan Kementerian PUPR
yaitu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial yang memang selama ini sebagai kementerian yang
mengampu dana DAK.
Berdasarkan analisis diatas maka alternatif nomor 1 dan 2 dapat dikolabirasikan (digabungkan) menjadi
1 (satu) rekomendasi bersama yaitu Program Penanganan Penurunan Angka Prevalensi Stunting di
Indonesia dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden selaku Lead Policy sehingga Program tersebut dapat lebih
lebar jangkaunya, lebih bisa menyentuh semua stakeholder terkait dan mudah dalam koordinasi serta
evaluasinya.
Dengan demikian Menko PMK dapat melaporkan alternatif kebijakan ini kepada Bapak Wakil Presiden,
sebagai salah satu terobos besar dalam Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Indonesia. Sehingga
target Indonesia Emas 2045 Tanpa Stunting dapat secara stimultan terealisasi dengan baik.

6. RENCANA TINDAK KEBIJAKAN (POLICY ACTION PLAN)
Rencana tindak dibagi menjadi rencana jangka pendek ,rencana jangka menengah dan jangka panjang
RENCANA TINDAK LANJUT STAKEHOLDER KETERANGAN
Rencana Jangka Pendek (1-2 Tahun)
1. Koordinasi dan Sinkronisasi
Program Penurunan Stunting
TERINTEGRASI
2. Pilot Project Program Penurunan
Stunting TERINTEGRASI
3. Penyiapan Payung Hukum Program
Penurunan Stunting TERINTEGRASI
S TERINTEGRASI
4. Penyiapan Sistem Informasi
Aplikasi Program Penurunan
Stunting TERINTEGRASI
TERINTEGRASI
5. Sosialisasi Peraturan dan Program
Program Penurunan Stunting
TERINTEGRASI TERINTEGRASI
 Penanggung Jawab:
Wakil Presiden,
Kemenko PMK
 Pendukung :
Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Kesehatan,
Kementerian PUPR,
Kementerian Keuangan,
Kementerian Sosial dan
Kementerian terkait,
Pemerintah Daerah
 Koordinasi Sinkronisasi Rancangan
Program Penurunan Stunting
TERINTEGRASI
 Pelaksanaan Pilot Program Penurunan
Stunting TERINTEGRASI
 Penyiapan dan penetapan payung hukum
dan Program Penurunan Stunting
TERINTEGRASI
 Penyiapan, penetapan dan konektivitas
sistem aplikasi Program Penurunan
Stunting TERINTEGRASI dengan Aplikasi
KRISNA
 Penyiapan dan Sosialisasi Peraturan dan
Program Program Penurunan Stunting
TERINTEGRASI
Rencana Jangka Menengah (2-5 Tahun)
Pelaksanaan Program Kegiatan
Program Penurunan Stunting
TERINTEGRASI TERINTEGRAS
Sama dengan Stakeholder
Jangka Pendek
 Pengusulan Pelaksanaan Program Kegiatan
Program Penurunan Stunting
TERINTEGRASI menggunakan aplikasi
Aplikasi KRISNA
Rencana Jangka Panjang (5-10 Tahun)
Pelaksanaan Program Kegiatan
Program Penurunan Stunting
TERINTEGRASI TERINTEGRAS
Sama dengan Stakeholder
Jangka Pendek
 Pengusulan Pelaksanaan Program Kegiatan
Program Penurunan Stunting
TERINTEGRASI
 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Program Kegiatan Program Penurunan
Stunting TERINTEGRASI
REFERENSI
 https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/
 https://pu.go.id/berita/tag/PAMSIMAS
END NOTE
Jalan menuju Indonesia Emas 2045 masih panjang dan penuh tantangan, tanpa adanya Kolaborasi dari
seluruh stake holder maka impian Indonesia Emas 2045 tanpa Stunting akan sulit terwujud.