Belanja Negara (Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke daerah)

1. BELANJA
NEGARA
Kelompok 4
1. Ade Fhaiz Amelia (02)
2. Aulia Rizki (06)
3. Hijrah Anggraini Nashuha (13)
2022

2. Pokok Pembahasan
1. Pengertian Belanja Negara
2. Klasifikasi Belanja Negara
3. Jenis Belanja Negara untuk Pemerintah Pusat
dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(TKDD)
4. Tujuan Penggunaan Setiap Jenis Belanja
5. Ketentuan Umum Pelaksanaan Belanja Negara
(Pengantar ke Pertemuan 7)

3. Apa Itu Belanja Negara?
(Menurut Ps 1 Angka 14 UU 17/2003) Belanja
negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
Belanja terdiri atas :
- Belanja Pemerintah Pusat, dan
- Transfer ke Daerah

4. 1 2 3
Klasifikasi Belanja Pemerintah Pusat
Menurut
Program
Menurut
Organisasi
Menurut
Fungsi
Sesuai RUU APBN Tahun 2023

5. Belanja Menurut Organisasi
Rincian belanja negara menurut
organisasi disesuaikan dengan susunan
kementerian negara/lembaga
pemerintahan pusat. belanja
pemerintah pusat yang dialokasikan
kepada K/L, sesuai dengan program-
program Rencana Kerja Pemerintah
yang akan dijalankan.

6. Belanja Menurut Fungsi
Rincian belanja negara menurut fungsi
antara lain terdiri dari pelayanan umum,
pertahanan, ketertiban dan keamanan,
ekonomi, lingkungan hidup, perumahan
dan fasilitas umum, kesehatan,
pariwisata, budaya, agama, pendidikan,
dan perlindungan sosial.

7. Menurut Program
Rincian belanja negara menurut
Program merupakan belanja
Pemerintah Pusat yang
dialokasikan untukmencapai hasil
(outcome) tertentu pada Bagian
Anggarankementerian
negara/lembaga dan Bagian
AnggaranBendahara Umum
Negara.

8. Belanja Penyelenggaraan Pemerintah
Pusat
•Belanja Pegawai
•Belanja Barang dan Jasa
•Belanja Modal
•Belanja Bunga Utang
•Belanja Subsidi
•Belanja Hibah
•Belanja Bantuan Sosial
•Belanja Lain-lain

9. Belanja Pegawai (51)
Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang
diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan
pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat
sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas
di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas
pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka
mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.
Contoh Penggunaan Belanja Pegawai :
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS, Uang Makan PNS, Uang
Lembur PNS, dll.

10. Belanja Barang (52)
Pengeluaran untuk pembelian barang
dan/atau jasa yang habis pakai untuk
memproduksi barang dan/atau jasa
yang dipasarkan maupun yang tidak
dipasarkan serta pengadaan barang
yang dimaksudkan untuk diserahkan
atau dijual kepada masyarakat di luar
kriteria belanja bantuan sosial serta
belanja perjalanan.

11. Jenis Belanja Barang
1. Belanja Barang Operasional, contoh : Keperluan Kantor,
Pengiriman Surat Dinas
2. Belanja Barang Non Operasional : Jasa Konsultan, Biaya
Perjalanan, Jasa Pemeliharaan
3. Belanja barang Badan Layanan Umum (BLU) : merupakan
pengeluaran anggaran belanja operasional BLU termasuk
pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU.
4. Belanja barang untuk masyarakat atau entitas lain merupakan
pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang
yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau
entitas lain yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam
kriteria kegiatan bantuan sosial .

12. Belanja Modal (53)
Pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau
menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat
lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal
kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah
Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua
pendanaan yang dibutuhkan hingga asset tersebut tersedia dan
siap untuk digunakan. Termasuk biaya operasional panitia
pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pengadaan asset
berkenaan.

13. Belanja Modal (53)
Belanja
Modal
Tanah
Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Belanja Modal
Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Belanja
Modal
Lainnya
Belanja Modal
Badan Layanan
Umum (BLU)
1 4
3
2 6
5

14. Belanja Bunga Utang (54)
Pembayaran kewajiban atas penggunaan
pokok utang (principal outstanding), baik
utang dalam negeri maupun utang luar
negeri yang dihitung berdasarkan
ketentuan dan persyaratan dari utang yang
sudah ada dan perkiraan utang baru,
termasuk untuk biaya terkait dengan
pengelolaan utang.

15. Belanja Subsidi (55)
Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga
untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor
barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak
sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh
masyarakat. Belanja subsidi diberikan oleh Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara.
Belanja Subsidi terdiri dari
1. Energi : BBM, LPG, Listrik
2. Non Energi : Pangan, Pupuk, Pajak

16. Belanja Hibah (56)
Merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer
uang/barang kepada pemerintah negara lain, organisasi
internasional, BUMN/D, dan pemerintah daerah yang
bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak
perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan
dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah
dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk
uang, barang, atau jasa.
Termasuk dalam belanja hibah adalah pinjaman dan/atau
hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah.

17. Belanja Bantuan Sosial (57)
Transfer uang atau barang yang diberikan oleh
Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada
anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan
termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non
pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang
lain yang berperan untuk melindungi individu,
kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan
terjadinya risiko sosial.

18. Belanja Lain-Lain (58)
Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban
pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja
pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga
utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan
sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya.
Termasuk dalam belanja Lain-Lain adalah Dana Cadangan
dan Risiko Fiskal, Belanja Lembaga Non Kementerian,
Belanja Lain-Lain BUN, Belanja Lain-Lain Tanggap
Darurat, dan Belanja Lainnya

19. RAPBN Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2023

20. Transfer ke Daerah
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU
HKPD). Dalam UU HKPD tersebut terdapat perubahan klasifikasi
transfer ke daerah:
(1) Dana Bagi Hasil (DBH);
(2) Dana Alokasi Umum (DAU);
(3) Dana Alokasi Khusus (DAK);
(4) Dana Otonomi Khusus;
(5) Dana Keistimewaan;
(6) Dana Desa; serta
(7) Pemerintah dapat memberikan Insentif Fiskal kepada daerah

21. Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Sebelum ada UU HKPD
Anggaran
Transfer ke
Daerah
Dana Desa
Transfer ke
Daerah
Dana
Perimbangan
Dana Transfer
Umum
Dana Bagi
Hasil
Dana Alokasi
Umum
Dana Transfer
khusus
DAK Fisik
DAK Non Fisik
Dana Insentif
Daerah
Dana Otonomi
Khusus dan
DIY
Dana Otonomi
Khusus
Dana Otonomi
DIY

22. Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Setelah ada UU HKPD
Tranfer ke
Daerah
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi
Umum
Dana Alokasi
Khusus
DAK Fisik
DAK Non Fisik
Hibah ke Daerah
Dana Otonomi
Khusus
Dana Otsus
Provinsi Papua
Dana Otsus
Aceh
Dana Tambahan
Infratruktur Papua
Dana
Keistimewaan
DIY
Dana Desa
Insentif Fiskal

23. Transfer ke Daerah
Dana Alokasi
Umum
Dana Bagi
Hasil
Dana Bagi Hasil adalah dana
yang dialokasikan clalam
APBN kepada claerah
berclasarkan angka
persentase tertentu dari
pendapatan negara untuk
menclanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.
Dana Alokasi Umum adalah
clana yang dialokasikan dalam
APBN kepada daerah dengan
tujuan pemerataan
kemampuan keuangan
antarclaerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan
desentralisasi.

24. Transfer ke Daerah
Dana Alokasi
Khusus Non Fisik
Dana Alokasi
Khusus Fisik
Dana Alokasi Khusus Fisik
adalah dana yang
dialokasikan dalam APBN
kepada daerah tertentu
dengan tujuan untuk
membantu mendanai
Kegiatan khusus fisik yang
merupakan urusan daerah
dan sesuai dengan prioritas
Dana Alokasi Khusus Nonfisik
adalah dana yang dialokasikan
dalam APBN kepada daerah
dengan tujuan untuk membantu
mendanai Kegiatan khusus
nonfisik yang merupakan
urusan daerah.

25. Transfer ke Daerah
Dana Otonomi
Khusus
Hibah ke
Daerah
Hibah kepada Daerah merupakan
salah satu komponen pendukung
untuk mendanai penyelenggaraan
urusan yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah dalam
kerangka hubungan keuangan
antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.
Dana Otonomi Khusus adalah dana
yang dialokasikan dalam APBN
untuk membiayai pelaksanaan
otonomi khusus suatu daerah.
- Dana Otsus Papua
- Dana Otsus Aceh
- Dana Tambahan Infrastruktur
Papua

26. Transfer ke Daerah
Dana Desa
Dana
Keistimewaan DIY
Dana Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta adalah
dana yang dialokasikan
dalam APBN untuk
penyelenggaraan urusan
keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta
Dana Desa adalah dana yang
dialokasikan dalam APBN yang
diperuntukkan bagi desa yang
ditransfer melalui APBD
kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, clan
pemberdayaan masyarakat.

27. Transfer ke Daerah
Insentif Fiskal
Berdasarkan UU HKPD, anggaran Dana
Insentif Daerah (DID) yang merupakan
bagian dari TKD berubah nomenklatur
menjadi Insentif Fiskal mulai tahun
anggaran 2023. Pemerintah pusat
mengalokasikan DID untuk memberikan
penghargaan kepada daerah yang
mempunyai kinerja baik dalam bidang tata
kelola keuangan daerah, pelayanan
umum pemerintahan, pelayanan dasar
publik dan kesejahteraan masyarakat.

28. Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa
APBN 2022 VS 2023

29. Pelaksanaan
Belanja
Secara prinsip, pembayaran
belanja pemerintah dilakukan
secara langsung kepada pihak
penyedia, kecuali apabila
terdapat hambatan dapat
menggunakan mekanisme uang
persediaan (di perusahaan
disebut petty cash)

30. UU No. 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan
Negara
PMK 102/PMK.02/2018
tentang Klasifikasi
Anggaran
PMK No. 190/PMK.02/2012
tentang Tata Cara
Pembayaran dalam Rangka
Pelaksanaan APBN
Dasar Hukum
PP No. 45 Tahun 2013
tentang Tata Cara
Pelaksanaan APBN,
diubah terakhir dengan
PP No. 50 Tahun 2018

31. Pelaksanaan Belanja
Prinsip Umum berdasarkan Pasal 17 sd 19 UU No. 1/2004
• PA/KPA melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen
pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.
• Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam
dokumen pelaksanaan anggaran, PA/KPA berwenang mengadakan
ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah
ditetapkan.
• Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji,
membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan
memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN
• Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh
Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

32. Alur Pelaksanaan Belanja
KPA
Kuasa
BUN
Pencairan
Dana
Pelaksanaan
Komitmen
(PPK)
Pembebanan
dan Perintah
Bayar
(PPSPM)
Perja
njian
Pengad
aan
barang/
jasa
Prestasi
kerja
Perintah
Bayar
Pengujian
tagihan
Pembeban
Pengujian Pencairan Dana
Penagih
an
SPP
• Wetmatigheid
• Rechtmatigheid
Pencairan
Dana
Doelmatigheid
Psl. 57 s.d Psl. 76,
PP 45/2013
SPM
SP2D

33. Terima kasih