Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan umum belanja daerah yang mencakup tujuan, jenis-jenis urusan pemerintahan yang didanai, prioritas alokasi dana, pedoman penetapan harga satuan, dan klasifikasi belanja daerah ke dalam belanja operasi, modal, tidak terduga, dan transfer. Dokumen ini juga menjelaskan beberapa jenis belanja operasi dan transfer serta ketentuan terkaitnya.

1. BELANJA DAERAH
Kelompok 6
Sandrin Arta
Andes Pranita
Maulia Evita

2. Ketentuan Umum
a. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
d. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
e. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait
Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar
dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah
dan potensi yang dimiliki Daerah.
h. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarannya telah
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk
fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan insfrastruktur.

3. i. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan
penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.
j. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan
peraturan perurndang-undangan.
k. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
l. Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
m. Standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
n. Penetapan standar harga satuan pada masing-masing Daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu Daerah.
o. Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Perkada.
p. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam
penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
q. Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub
rincian objek belanja daerah.
r. Urusan Pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi.
s. Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
t. Belanja Daerah menurut program, kegiatan, dan sub kegiatan disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota
berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

4. klasifikasi Belanja Daerah
terdiri atas
a. belanja operasi
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
b. belanja modal
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan
aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
c. belanja tidak terduga
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk
keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya.
d. belanja transfer
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah
desa.

5. Ketentuan Terkait
Belanja Operasi

6. Belanja
Pegawai
Belanja pegawai digunakan
untuk menganggarkan
kompensasi yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.

7. Belanja Barang
dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja barang dan jasa
digunakan untuk
menganggarkan pengadaan
barang/jasa yang nilai
manfaatnya kurang dari 12
(dua belas) bulan, termasuk
barang/jasa yang akan
diserahkan atau dijual kepada
masyarakat/pihak lain.
Belanja bunga berupa belanja
bunga utang pinjaman dan belanja
bunga utang obligasi. Pemerintah
daerah yang memiliki kewajiban
pembayaran bunga utang
dianggarkan pembayarannya
dalam APBD tahun anggaran
berkenaan.

8. Belanja
Subsidi
Belanja subsidi digunakan untuk
menganggarkan belanja subsidi agar
harga jual produksi atau jasa yang
dihasilkan oleh badan usaha milik
negara, BUMD dan/atau badan
usaha milik swasta sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, sehingga dapat
terjangkau oleh masyarakat.

9. 1
Belanja Hibah
Belanja hibah berupa uang, barang
atau jasa dapat dianggarkan dalam
APBD sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja
urusan pemerintahan wajib dan
belanja urusan pemerintahan pilihan,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Terkait
Belanja Modal
Belanja tidak terduga digunakan untuk
menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat
termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat
diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas
kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya serta untuk belanja
bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya.

11. Belanja Bagi Hasil
Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan
bagi hasil yang bersumber dari pendapatan
provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan
kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau
pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada
pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
Belanja Bantuan Keuangan
Ketentuan Terkait
Belanja Transfer

12. Terima kasih