Tugas Ekonomi, Rahayu Puspita Sari,XI MIPA 5,Ibu Ranti,APBN &APBD dalam Pemba...Rahayu Puspita Sari
Rumah tangga negara memiliki berbagai macam penerimaan dan pengeluaran negara yang pengelolaannya diatur dalam keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara ini dituangkan oleh pemerintah dalam bentuk anggaran berupa APBN dan APBD. APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam waktu satu tahun. APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan daerah dan jenis-jenis pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. APBD sama saja dengan APBN, namun dalam skala atau lingkup yang lebih kecil.
STRATEGI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN POTENSI PARIWISATA KAWASAN WADUK JEHEM KABUPA...deliadzanni
Studi kelayakan terhadap pembangunan waduk yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh Satuan Kerja Sementara Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Bali, Bagian Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Sumber Air/PPSA Bali melalui Kegiatan Studi Kelayakan Waduk Jehem di Kabupaten Bangli, Tahun Anggaran 2005, dilakukan dengan lingkup pemanfaatanhanya untuk pemenuhan air irigasi dan airbaku di Kabupaten Bangli. Tahap perencanaan waduk ini seperti Desain Detail (DD), Model Test dan Analisis Terhadap Dampak Lingkungan (Amdal) juga telah dilaksanakan. Hasil kajian ekonomi pada studi kelayakan menyatakan bahwa pembangunan waduk layak untuk dilaksanakan.
Tugas Ekonomi, Rahayu Puspita Sari,XI MIPA 5,Ibu Ranti,APBN &APBD dalam Pemba...Rahayu Puspita Sari
Rumah tangga negara memiliki berbagai macam penerimaan dan pengeluaran negara yang pengelolaannya diatur dalam keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara ini dituangkan oleh pemerintah dalam bentuk anggaran berupa APBN dan APBD. APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam waktu satu tahun. APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan daerah dan jenis-jenis pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. APBD sama saja dengan APBN, namun dalam skala atau lingkup yang lebih kecil.
STRATEGI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN POTENSI PARIWISATA KAWASAN WADUK JEHEM KABUPA...deliadzanni
Studi kelayakan terhadap pembangunan waduk yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh Satuan Kerja Sementara Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Bali, Bagian Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Sumber Air/PPSA Bali melalui Kegiatan Studi Kelayakan Waduk Jehem di Kabupaten Bangli, Tahun Anggaran 2005, dilakukan dengan lingkup pemanfaatanhanya untuk pemenuhan air irigasi dan airbaku di Kabupaten Bangli. Tahap perencanaan waduk ini seperti Desain Detail (DD), Model Test dan Analisis Terhadap Dampak Lingkungan (Amdal) juga telah dilaksanakan. Hasil kajian ekonomi pada studi kelayakan menyatakan bahwa pembangunan waduk layak untuk dilaksanakan.
PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH TERJANGKAU MELALUI KEM...Latifah Tio
PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH TERJANGKAU MELALUI KEMITRAAN PEMERINTAH, DUNIA USAHA DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKATKECAMATAN MIJEN, KOTA SEMARANG(TEMATIK KONSEP PEMBIAYAAN) SEBAGAI TUGAS BESAR MATA KULIAH PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
BAB I
PENDAHULUAN
Akuntansi sector public memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akutansi pada domain public. Domain public sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sector swasta.
Secara kelembagaan, domain public antara lain berupa badan-badan pemerintahan (pusat dan daerah), BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi, politik, LSM, Universitas dan organisasi nirlaba lainnya.
Akuntansi sector public adalah akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi pemreintahan/lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba, dan merupakan suatu bagian dari disiplin ilmu akuntansi sebagai yang utuh.
Secara umum, akuntansi sector public merupakan suatu mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negar egaradepartemen-departemen di bawahnya.
Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan.
Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategic telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.
Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi:
1. Aspek perencanaan;
2. Aspek pengendalian; dan
3. Aspek akuntabilitas publik.
Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus (oversight body).
Analisis Kemampuan Daerah (Pembiayaan Pembangunan )Kota Surabaya
1. 6
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
BAB II
KAJIAN LITERATUR
2.1 Pilihan Fiskal dan Pilihan Publik
2.1 Pilihan Fiskal Secara teoritis kebijakan fiskal dalam model ekonomi makro dirumuskan melalui pengeluaran pendapatan nasional kotor (gross national income) yang bertujuan mempengaruhi sektor investasi – saving ( IS) sehingga mampu mempengaruhi agregat demand (AD) nasional, secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut: Saat subsidi di hapuskan maka pengeluaran pemerintah ( G ) akan turun, dan pendapatan agregat ikut turun. Agar penghapusan subsidi tidak membuat Y terlalu turun, maka dana subsidi dipindahkan ke sektor lain yang dapat diserap kembali kas negara, yaitu investasi. Dana subsidi yang biasa digunakan untuk mengurangi harga BBM dan beberapa kebutuhan pokok agar tetap terjangkau dialokasikan untuk pembangunan kawasan industri yang ditopang oleh infrastruktur penunjang dan pelatihan bagi tenaga SDM yang akan mengelola. Pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi di wilayah – wilayah tertinggal di Indonesia selain mendukung industri dalam negeri dapat pula menarik minat investor asing untuk menanam modal di Indonesia. Anggaran subsidi yang di pindahkan ke investasi melalui pembangunan industri – industri dalam negeri tersebut dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga dapat mengurangi pengangguran terdidik maupun tidak terdidik. Kurva Okun menggambarkan hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi (economic growth) dengan tenaga kerja (employment). Saat pengangguran menurun atau tenaga kerja yang terserap (employment) meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan meingkat pula. Saat employment meningkat dan Q meningkat, maka pajak (T) dapat meningkat. 2.2 Pilihan Publik
Teori pilihan publik sebagian besar berasal dari literatur-literatur tentang keuangan negara yang dikembangkan tahun 50-an oleh Musgrave & Peacock (Classics in the Theory of Public Finance, 1958), dsb. Teori-teori tersebut oleh pakar ekonomi dikembangkan lebih lanjut menjadi teori publik. Tujuannya adalah untuk membantu pakar-pakar politik memfasilitasi konseptualisasi berbagai teori politik sebagai masalah-masalah aksi kolektif.
Menurut Samuelson & Nordhaus (1995), yang dimaksud dengan teori pilihan publik adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah membuat keputusan Y = C + I + G + E – M
2. 7
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
yang terkait dengan kepentingan masyarakat (publik). Definisi yang lebih sederhana diberikan oleh Caporaso & Levine (1992), yang mengartikan pilihan publik sebagai aplikasi metode-metode ekonomi terhadap politik. Definisi tersebut sesuai dengan pendapat Buchanan (1984) yang mengatakan bahwa teori pilihan publik menggunakan alat dan metode yang sudah dikembangkan hingga tingkat analisis canggih ke dalam teori-teori ekonomi dan diaplikasikan ke sektor politik atau pemerintahan, ke ilmu politik atau ke ilmu ekonomi publik.
Bagi Buchanan, teori pilihan publik bukan metode dalam arti biasa, juga bukan seperangkat alat analisis, melainkan sebuah perspektif untuk bidang politik. Perspektif ini muncul dari pengembangan dan pengaplikasian perangkat dan metode ilmu ekonomi terhadap proses pengambilan keputusan kolektif dan berbagai fenomena-fenomena yang bersifat nonpasar.Teori ekonomi publik dapat digunakan untuk mempelajari perilaku para aktor politik maupun sebagai petunjuk bagi pengambilan keputusan dalam penentuan pilihan kebijakan publik yang paling efektif.
2.2 Struktur Pendapatan dan Belanja Daerah
Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah;
c. Pembiayaan Daerah.
Berikut ini adalah uraian masing-masing struktur yang menyusun anggaran pendapatan dan belanja suatu daerah,
a. Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah selanjutnya dikelompokan atas :
- Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Dana Perimbangan;
- Lain-lain Pendapatan daerah yang sah.
b. Belanja Daerah
Belanja Daerah selanjutnya dikelompokan atas :
- Belanja Tidak langsung;
- Belanja langsung.
c. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Daerah terdiri dari :
- Penerimaan Pembiayaan;
- Pengeluaran Pembiayaan.
3. 8
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan surplus atau defisit APBD. Selanjutnya pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jika terjadi defisit, maka jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran. SedangkanSILPA tahun berjalan merupakan selisih antara surplus/defisit APBD dengan pembiayaan neto.
2.3 Sumber – Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Sumber-sumber pembiayaan untuk pelaksanaan desentralisasi terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil BUMD; b. Dana Perimbangan; c. Pinjaman Daerah dan; d. Penerimaan lain-lain yang sah. Daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat masih sangat kuat, harus diupayakan seminimal mungkin. Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek-subyek pendapatan daerah, antara lain dilakukan dengan cara: memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih terarah. Salah satu pilar utama dalam melaksanakan otonomi daerah adalah meningkatkan kemampuankeuangan daerah. Salah satu aspek dalam upaya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah adalah meningkatkan sumber-sumber pembiayaan untuk pelaksanaan desentralisasi