Dokumen ini membahas tentang kebijakan fiskal dan teori pilihan publik dalam konteks pembiayaan pembangunan di Indonesia. Selain itu, dijelaskan juga struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber-sumber pembiayaan yang penting untuk mencapai otonomi daerah. Tujuan utama adalah meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui optimalisasi berbagai sumber pendapatan dan pengelolaan yang efisien.

1. 6
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
BAB II
KAJIAN LITERATUR
2.1 Pilihan Fiskal dan Pilihan Publik
2.1 Pilihan Fiskal Secara teoritis kebijakan fiskal dalam model ekonomi makro dirumuskan melalui pengeluaran pendapatan nasional kotor (gross national income) yang bertujuan mempengaruhi sektor investasi – saving ( IS) sehingga mampu mempengaruhi agregat demand (AD) nasional, secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut: Saat subsidi di hapuskan maka pengeluaran pemerintah ( G ) akan turun, dan pendapatan agregat ikut turun. Agar penghapusan subsidi tidak membuat Y terlalu turun, maka dana subsidi dipindahkan ke sektor lain yang dapat diserap kembali kas negara, yaitu investasi. Dana subsidi yang biasa digunakan untuk mengurangi harga BBM dan beberapa kebutuhan pokok agar tetap terjangkau dialokasikan untuk pembangunan kawasan industri yang ditopang oleh infrastruktur penunjang dan pelatihan bagi tenaga SDM yang akan mengelola. Pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi di wilayah – wilayah tertinggal di Indonesia selain mendukung industri dalam negeri dapat pula menarik minat investor asing untuk menanam modal di Indonesia. Anggaran subsidi yang di pindahkan ke investasi melalui pembangunan industri – industri dalam negeri tersebut dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga dapat mengurangi pengangguran terdidik maupun tidak terdidik. Kurva Okun menggambarkan hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi (economic growth) dengan tenaga kerja (employment). Saat pengangguran menurun atau tenaga kerja yang terserap (employment) meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan meingkat pula. Saat employment meningkat dan Q meningkat, maka pajak (T) dapat meningkat. 2.2 Pilihan Publik
Teori pilihan publik sebagian besar berasal dari literatur-literatur tentang keuangan negara yang dikembangkan tahun 50-an oleh Musgrave & Peacock (Classics in the Theory of Public Finance, 1958), dsb. Teori-teori tersebut oleh pakar ekonomi dikembangkan lebih lanjut menjadi teori publik. Tujuannya adalah untuk membantu pakar-pakar politik memfasilitasi konseptualisasi berbagai teori politik sebagai masalah-masalah aksi kolektif.
Menurut Samuelson & Nordhaus (1995), yang dimaksud dengan teori pilihan publik adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah membuat keputusan Y = C + I + G + E – M

2. 7
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
yang terkait dengan kepentingan masyarakat (publik). Definisi yang lebih sederhana diberikan oleh Caporaso & Levine (1992), yang mengartikan pilihan publik sebagai aplikasi metode-metode ekonomi terhadap politik. Definisi tersebut sesuai dengan pendapat Buchanan (1984) yang mengatakan bahwa teori pilihan publik menggunakan alat dan metode yang sudah dikembangkan hingga tingkat analisis canggih ke dalam teori-teori ekonomi dan diaplikasikan ke sektor politik atau pemerintahan, ke ilmu politik atau ke ilmu ekonomi publik.
Bagi Buchanan, teori pilihan publik bukan metode dalam arti biasa, juga bukan seperangkat alat analisis, melainkan sebuah perspektif untuk bidang politik. Perspektif ini muncul dari pengembangan dan pengaplikasian perangkat dan metode ilmu ekonomi terhadap proses pengambilan keputusan kolektif dan berbagai fenomena-fenomena yang bersifat nonpasar.Teori ekonomi publik dapat digunakan untuk mempelajari perilaku para aktor politik maupun sebagai petunjuk bagi pengambilan keputusan dalam penentuan pilihan kebijakan publik yang paling efektif.
2.2 Struktur Pendapatan dan Belanja Daerah
Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah;
c. Pembiayaan Daerah.
Berikut ini adalah uraian masing-masing struktur yang menyusun anggaran pendapatan dan belanja suatu daerah,
a. Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah selanjutnya dikelompokan atas :
- Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Dana Perimbangan;
- Lain-lain Pendapatan daerah yang sah.
b. Belanja Daerah
Belanja Daerah selanjutnya dikelompokan atas :
- Belanja Tidak langsung;
- Belanja langsung.
c. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Daerah terdiri dari :
- Penerimaan Pembiayaan;
- Pengeluaran Pembiayaan.

3. 8
Kelompok 10 Kelas A
Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan
2014
Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan surplus atau defisit APBD. Selanjutnya pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jika terjadi defisit, maka jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran. SedangkanSILPA tahun berjalan merupakan selisih antara surplus/defisit APBD dengan pembiayaan neto.
2.3 Sumber – Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Sumber-sumber pembiayaan untuk pelaksanaan desentralisasi terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil BUMD; b. Dana Perimbangan; c. Pinjaman Daerah dan; d. Penerimaan lain-lain yang sah. Daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat masih sangat kuat, harus diupayakan seminimal mungkin. Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek-subyek pendapatan daerah, antara lain dilakukan dengan cara: memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih terarah. Salah satu pilar utama dalam melaksanakan otonomi daerah adalah meningkatkan kemampuankeuangan daerah. Salah satu aspek dalam upaya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah adalah meningkatkan sumber-sumber pembiayaan untuk pelaksanaan desentralisasi