Sumber paparan akreditasi asosiasi

1. K O N S E P R A P E R M E N A K R E D I T A S I
A S O S I A S I
J a k a r t a , D e s e m b e r 2 0 1 9

2. 2
A K R E D I T A S I A S O S I A S I

3. untuk memastikan adanya sistem penjaminan mutu untuk
menentukan kelayakan Asosiasi berdasarkan kriteria
persyaratan yang telah ditetapkan (disesuaikan dengan
regulasi, standar industri konstruksi dan best practice)
Penjaminan
Mutu
dalam mendirikan LSBU dan untuk dapat mengusulkan
anggotanya sebagai pengurus LPJK;
Kelayakan
Asoasiasi
Untuk mempermudah pembinaan pemerintah dalam rangka
peningkatan kinerja Asosiasi serta suatu bentuk supervisi
pemerintah → sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi
kinerja Asosiasi
Fungsi
Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintah
Akreditasi dapat membantu membangun reputasi Asosiasi dan
mendapatkan pengakuan profesionalisme asosiasi pada sektor
Jasa Konstruksi Indonesia di tingkat internasional.
Membangun
Reputasi dan
bentuk
pengakuan
T U J U A N
A K R E D I T A S I
A S O S I A S I
B A D A N
U S A H A

4. BILA DALAM PERJALANAN ASOSIASI TERAKREDITASI TIDAK MENJALANKAN TUGAS
DENGAN BAIK MAKA AKREDITASI DAPAT DICABUT
Pengaturan lebih lanjut ditetapkan melalui Peraturan Menteri
Asosiasi Badan
Usaha Jasa
Konstruksi yang
terakreditasi
Asosiasi Profesi
Jasa Konstruksi
yang terakreditasi
Asosiasi terkait
Rantai Pasok
Jasa Konstruksi
yang terakreditasi
PerSyaratan:
1. Jumlah dan sebaran anggota
2. Pemberdayaan kepada anggota
3. Pemilihan pengurus secara demokratis
4. Sarana dan prasarana di tingkat pusat dan
daerah
5. Pelaksanaan kewajiban sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan
MENTERI
mengakreditasi
PENGURUS
LEMBAGA
Lembaga Sertifikasi
Badan Usaha
(LSBU)
Lembaga Sertifkasi
Profesi
(LSP)
Mengusulkan
membentuk
membentuk
AKREDITASI ASOSIASI SESUAI UU 2 TAHUN 2017
UU 2/2017

5. 5
Asosiasi Badan
Usaha
Terakreditasi
Asosiasi
Profesi
Terakreditasi
Lembaga
Lembaga
Diklat
LS-BU
LSP
membentuk
Tenaga Kerja
Konstruksi
Badan Usaha Jasa
Konstruksi
Sertifikasi
Sertifikasi
Registrasi
Registrasi
KELEMBAGAAN
melisensi
Menteri
membentuk
Lisensi sesuai UU 13/2003 &
UU 11/2014
UNSUR:
1. Asosiasi
Perusahaan
2. Asosiasi Profesi
3. Penguna Jasa
4. Perguruan
Tinggi/Pakar
Dapat juga dari
Asosiasi terkait
Rantai Pasok
DPR
persetujuan

6. Biaya dan pembebanan
1. Biaya akreditasi asosiasi menjadi beban asosiasi,
merupakan PNBP Lembaga.
2. Biaya lisensi LSBU menjadi beban LSBU, merupakan
PNBP Lembaga
3. Biaya sertifikasi BUJK menjadi beban BUJK, merupakan
pendapatan LSBU.
Catatan
Asosiasi BU Terakreditasi dapat membentuk LS-BU (Acuan UU 20/2014 – BSN & KAN)
LSBU adalah Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) bagi BUJK
LSBU mengajukan permohonan Lisensi ke Kemen PUPR (Lembaga)
Lisensi dapat diberikan jika memenuhi persyaratan seperti:
1. Memiliki Asesor
2. Memiliki Sarana Prasarana
3. Memiliki auditor mutu
4. dsb
BAGAN ALUR PEMBENTUKAN LS-BU OLEH ASOSIASI BUJK AKREDITASI
Registrasi
online
Di Lembaga
Asosiasi BUJK
1
Asosiasi BUJK
2
Asosiasi BUJK
3
Asosiasi BUJK
4
Asosiasi BUJK
5
Asosiasi BUJK
6
Asosiasi BUJK
7
Akreditasi
Asosiasi
(oleh Lembaga)
LSBU 1
Asosiasi
BUJK 1
Asosiasi
BUJK 3
Asosiasi
BUJK 5
Asosiasi
BUJK 6
Asosiasi
BUJK 7
LSBU 2
LSBU 3
LSBU 4
LSBU 5
Lisensi
LSBU
(Lembaga*)
LSBU 1
LSBU 5
Penetapan
LSBU
(oleh
Lembaga)
LSBU 5
LSBU 1
1. Akreditasi Asosiasi BUJK
2. Pendirian dan penetapan LSBU 3. Sertifikasi oleh LSBU
BUJK
sertifikat
Akreditasi
LSBU oleh
BSN/KAN

7. Asosiasi Profesi
2
3. Sertifikasi oleh LSP
Registrasi
online
Di Lembaga
Akreditasi
Asosiasi
(*oleh
Lembaga)
LSP 1
Asosiasi Profesi
1
Asosiasi
Profesi 3
Asosiasi Profesi
4
Asosiasi Profesi
5
Asosiasi Profesi
6
Asosiasi Profesi
7
Asosiasi
Profesi 1
Terakreditasi
Asosiasi
Profesi 3
Terakreditasi
Asosiasi
Profesi 4
Terakreditasi
Asosiasi
Profesi 5
Terakreditasi
Asosiasi
Profesi 6
Terakreditasi
LSP 2
LSP 3
LSP 4
Lisensi
LSP
(oleh
BNSP**)
LSP 1
LSP 4
Penetapan
LSP
(oleh Lembaga)
LSP 4
LSP 1
1. Akreditasi Asosiasi Profesi 2. Pendirian/Pembentukan LSP
Tenaga Kerja
Konstruksi
sertifikat
Rekomendasi
Menteri
Akredit
asi
BSN/K
AN
BAGAN ALUR PEMBENTUKAN LSP BARU OLEH ASOSIASI PROFESI
Persyaratan Akreditasi (pasal 84
ayat 6):
a. jumlah dan sebaran anggota;
b. pemberdayaan kepada
anggota;
c. pemilihan pengurus secara
demokratis;
d. sarana dan prasarana di
tingkat pusat dan daerah; dan
e. pelaksanaan kewajiban sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.
Persyaratan LSP:
a. Aspek Legalitas dan Kelengkapan
Pembentukan LSP
b. Aspek Pengelolaan Organisasi dan
Sumber Daya LSP;
c. Aspek Pengelolaan SDM LSP;
d. Aspek Pengelolaan Dokumen,
Rekaman dan Sistem Sertifikasi
Kompetensi; dan
e. Aspek Pengelolaan Sistem
Manajemen Mutu LSP.
58
Asosiasi
Profesi
Eksisting
• Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP adalah
lembaga independen yang dibentuk sebagai amanat Pasal
18 (5) UU No. 13 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan,
yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi
kerja dan dapat memberikan lisensi kepada lembaga
sertifikasi profesi (LSP) yang memenuhi persyaratan yang
ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja

8. RAPERMEN
AKREDITASI
ASOSIAS I

9. RUANG LINGKUP
RAPERMEN AKREDITASI ASOSIASI
AKREDITASI
ASOSIASI
TATA CARA
AKREDITASI
ASOSIASI
Hak dan
Kewajiban
Pemantauan
Evaluasi
Sanksi
Pendanaan
01
02
03
04
05
06

10. A K R E D I T A S I A S O S I A S I
OBJEK
AKREDITASI
Asosiasi Badan
Usaha
Asosiasi Profesi
Asosiasi terkait
Rantai Pasok
Tim Akreditasi
Kelompok Kerja
Sekretariat
SUBJEK
AKREDITASI
Tim
Pelaksana
Akreditasi
Akreditasi pertama kali dilaksanakan oleh Menteri PUPR, selanjutnya dilaksanakan oleh LPJK
sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

11. 11
KEBIJAKAN AKREDITASI
Status Akreditasi
Status Tidak Terakreditasi
Keluaran proses Akreditasi
4 Tahun
Masa berlaku status akreditasi
• Permohonan dapat Setiap saat
• Dengan periode penetapan 4 bulan sekali
• Permohonan Akreditasi yang diterima kurang dari 4 (empat) minggu sebelum
batas periode penetapan Akreditasi akan diproses pada periode berikutnya.
permohonan Akreditasi

12. T i m A k r e d i t a s i
Tim Akreditasi terdiri atas KPPU, OMBUDSMAN, kementerian PUPR, LPJK, dan pakar/akademisi.
Tugas dan wewenang Tim Akreditasi meliputi:
a. memberikan arahan teknis kepada Kelompok Kerja;
b. memberikan rekomendasi penetapan Akreditasi Asosiasi kepada Menteri;
c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian Akreditasi oleh
Kelompok Kerja; dan
d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Akreditasi Asosiasi kepada Menteri.
AKREDITASI ASOSIASI
berjumlah 5 (lima) orang

13. A K R E D I T A S I A S O S I A S I
Kelompok Kerja
Kelompok Kerja terdiri atas:
a. Kelompok Kerja penilaian Akreditasi Asosiasi Badan Usaha;
b. Kelompok Kerja penilaian Akreditasi Asosiasi Profesi; dan
c. Kelompok Kerja penilaian Akreditasi Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi.
Tugas dan Wewenang Kelompok Kerja:
a. melaksanakan Verifikasi dan Validasi terhadap berkas permohonan;
b. melaksanakan proses penilaian terhadap Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi, dan
Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang memenuhi persyaratan; dan
c. menyusun dan menyampaikan laporan penilaian Akreditasi Asosiasi kepada Tim Akreditasi.
Setiap Kelompok Kerja berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang
Kelompok Kerja merupakan penilai akreditasi (asesor)

14. A K R E D I T A S I A S O S I A S I
Sekretariat
Sekretariat adalah unit yang bertugas melaksanakan administrasi pelaksanaan Akreditasi Asosiasi →
Sekretariat LPJK
Tugas dan Wewenang Sekretariat:
a. menerima berkas permohonan Akreditasi dari Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi, dan
Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi;
b. memeriksa kelengkapan berkas permohonan Akreditasi;
c. melakukan verifikasi pembayaran biaya permohonan baru dan perpanjangan Akreditasi oleh
asosiasi;
d. melaksanakan tugas administrasi untuk mendukung kegiatan Tim Akreditasi dan Kelompok Kerja;
e. mengumumkan daftar Asosiasi terakreditasi.

15. ASOSIASI
BADAN
USAHA
UMUM
Jenis usaha
Pekerjaan
Konstruksi
Jenis usaha
Jasa Konsultansi
Konstruksi
Jenis usaha
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
Memiliki cabang di daerah
provinsi
Tidak memiliki cabang di
daerah provinsi
Memiliki cabang di daerah
provinsi
Tidak memiliki cabang di
daerah provinsi
KHUSUS
A S O S I A S I B A D A N U S A H A

16. Bidang Jasa Konstruksi
ASOSIASI PROFESI
Umum - Cabang Khusus - Cabang Tanpa Cabang
Asosiasi yang memiliki cabang di
lebih dari 1 provinsi dan yang
anggotanya memiliki kompetensi
pada lebih dari satu bidang
jasa konstruksi.
Asosiasi yang tidak memiliki
cabang baik di tingkat provinsi
maupun kabupaten/kota.
Klasifikasi Asosiasi Profesi berdasarkan Permen PUPR No.51/2015
Asosiasi yang memiliki cabang di
lebih dari 1 provinsi dan yang
anggotanya memiliki kompetensi
hanya pada satu bidang jasa
konstruksi.

17. ASOSIASI
PROFESI
Arsitektur
Sipil
Mekanikal
Tata
Lingkungan
Manajemen
Pelaksanaan
Berdasarkan bidang
keilmuan yang terkait
Jasa Konstruksi, baik
yang tidak memiliki
cabang dan memiliki
cabang.
atau
atau
atau
atau
A S O S I A S I P R O F E S I

18. Klasifikasi
Sub-Klasifikasi
ASOSIASI PROFESI
Umum Khusus
Asosiasi mewadahi TKK Ahli
pada lebih dari 1 sub-klasifikasi
dan memiliki cabang
Asosiasi mewadahi TKK Ahli
pada 1 sub-klasifikasi baik
yang memiliki cabang ataupun
yang tidak memiliki cabang.
ARSITEKTUR,
SIPIL,
MEKANIKAL,
TATA LINGKUNGAN,
ATAU;
MANAJEMEN
PELAKSANAAN.
e.g: SUB-KLASIFIKASI bidang
SIPIL
Jalan
JEMBATAN
BANGUNAN
.................
.......DST

19. ASOSIASI TERKAIT RANTAI
PASOK KONSTRUKSI
Asosiasi Badan
Usaha Material
Konstruksi
ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK KONSTRUKSI
Asosiasi Badan
Usaha Peralatan
Konstruksi
Asosiasi Badan
Usaha terkait
teknologi
Konstruksi
Asosiasi Badan
Usaha Sumber Daya
Manusia dibidang Jasa
Konstruksi

20. 20
ASOSIASI
Ya
Tidak
KELOMPOK KERJA
Menyiapkan berkas
Permohonan sesuai
Persyaratan
Mulai
Ya
Tidak
SEKRETARIAT
Berkas
Permohonan
Menerima dan
memeriksa kelengkapan
Berkas Permohonan
lengkap?
Tagihan Biaya
Akreditasi
Permintaan
Kelengkapan
Permohonan
Melengkapi
kelengkapan Berkas
Permohonana
<= 5 Hari Kerja
Melakukan
Pembayaran Biaya
Akreditasi
(<= 5 hari kerja)
Bukti Pembayaran
Biaya Akreditasi
Menerima Bukti
Pembayaran dan
Mengajukan Permohonan
Berkas Akreditasi
1.Berkas
Permohonan
2.Bukti Pembayaran
Menerima dan
Melakukan Verifikasi
Validasi Berkas
Permohonan
Berita Acara
Peninjuan
Lapangan
Penilaian
Permohonan
Akreditasi Asosiasi
Berkas
Permohonan
Laporan Penilaian
Akreditasi
Asosiasi
Melakukan Reviu
dan Membuat
Laporan
Pelaksanaan
Akreditasi Asosiasi
Berita Acara
Verifikasi dan
Validasi
Permohonan
TIM AKREDITASI
Peninjauan
Lapangan
Rekomendasi
Akreditasi
Asosiasi
LPJK
Menerima Rekomendasi
Akreditasi Asosiasi dan
Mengajukan Usulan
Penetapan Oleh Menteri
Rekomendasi
Akreditasi
Asosiasi
MENTERI
Menetapkan
Status Akreditasi
Asosiasi
Surat
Penetapan
Akreditasi
Asosiasi
Menerbitkan
Surat Tanda
Akreditasi
Surat Tanda
Akreditasi
Selesai
Memenuhi?
Surat Penetapan
Akreditasi Asosiasi
Membuat
Pengumuman
Asosiasi Terakreditasi
Arsip
Selesai
Bagan Alir Tata Cara Akreditasi Asosiasi

21. PENGAJUAN KEMBALI DAN PERPANJANGAN
Asosiasi yang dinyatakan gugur atau tidak terakreditasi dapat
mengajukan permohonan kembali pada periode Akreditasi berikutnya.
Asosiasi terakreditasi harus melakukan perpanjangan Akreditasi
sebelum masa berlaku berakhir.
Pengajuan kembali dan perpanjangan Akreditasi disampaikan kepada Tim
Tim Akreditasi melalui Sekretariat.
Prosedur atau tata cara pengajuan kembali dan perpanjangan Akreditasi
sama dengan proses pengajuan Akreditasi baru.
Dalam hal asosiasi terakreditasi tidak mengajukan permohonan perpanjangan
Akreditasi sebelum masa berlaku Akreditasi berakhir → asosiasi harus mengajukan
permohonan Akreditasi baru.

22. PENILAIAN AKREDITASI
Penilaian & Penetapan
Tim Akreditasi melakukan reviu atas laporan peni-laian Akreditasi Asosiasi → menyerahkan rekomendasi hasil penilaian
kepada Menteri melalui LPJK.
MENTERI menetapkan status Akreditasi
Pengumuman
Sekretariat
asosiasi dinilai pemenuhan persyaratan Umum
tidak memenuhi
memenuhi
penilaian persyaratan Akreditasi
gugur
LPJK menerbitkan tanda akreditasi.
berdasarkan Instrumen Akreditasi (bobot)
Kelompok Kerja menyusun Laporan penilaian Akreditasi Asosiasi disampaikan kepada Tim Akreditasi.

23. P E R S Y A R A T A N
U M U M
1. surat permohonan Akreditasi yang ditandatangani ketua
umum/ketua atau sebutan lain sesuai dengan anggaran dasar
dan anggaran rumah tangga asosiasi
2. jumlah dan sebaran anggota untuk asosiasi yang memiliki
cabang atau jumlah anggota untuk asosiasi yang tidak
memiliki cabang;
3. pemberdayaan kepada anggota;
4. pemilihan pengurus secara demokratis;
5. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah yang
memiliki cabang;
6. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
7. laporan tahunan asosiasi atau membuat surat kesanggupan
8. pakta integritas, yang ditandatangani oleh ketua umum/ketua
atau sebutan lain
9. surat pernyataan yang menyatakan tidak dalam sengketa
kepengurusan asosiasi; dan
10.surat pernyataan yang menyatakan kebenaran isi dokumen di
atas materai, yang ditandatangani oleh ketua umum/ketua
atau sebutan lain
K H U S U S
1. Sistem Manajemen Mutu (SMM) minimal memiliki dokumen
mutu;
2. afiliasi dengan organisasi internasional yang terkait dengan
Jasa Konstruksi;
3. kerjasama dengan kementerian/lembaga/pemerintah
daerah/instansi lainnya;
4. pelayanan publik/pengabdian masyarakat/tanggungjawab
sosial;
5. partisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah;
6. publikasi ilmiah bagi Asosiasi Profesi;
7. sarana dan prasarana pusat dan daerah lainnya yang
meliputi website, database sistem informasi, dan/atau
perlengkapan kantor.

24. Pelaksanaan
Kewajiban sesuai
dengan Ketentuan
Peraturan
Perundang-
undangan
30%
INSTRUMEN
PENILAIAN
AKREDITASI ASOSIASI
(berdasarkan UU 2/2017)
Jumlah dan
Sebaran
Anggota
20%
Pemberdayaan
kepada Anggota
25% Pemilihan
Pengurus
secara
Demokratis
15%
Sarana dan
Prasarana di
Tingkat Pusat
dan Daerah
10%

25. J U M L A H D A N S E B A R A N
Asosiasi Kategori
Permen 51/2015 Rapermen
Jumlah
Cabang
(min.)
Jumlah
Anggota per
Cabang
(min.)
Jumlah
Cabang
(min.)
Jumlah
Anggota per
Cabang
(min.)
Jumlah
Anggota
Total (min)
Asosiasi
Badan Usaha
Konsultan 17 15 17 15 -
Pekerjaan
Konstruksi
Umum
Cabang
10 100 10 100 -
Umum Tdk
Cabang
- 40 - - 40
Khusus
Cabang
10 10 10 10 -
Khusus Tdk
Cabang
- - - - 30
Pekerjaan
Terintegrasi
- - - - - 30
Jumlah anggota dinilai berdasarkan jumlah anggota tetap asosiasi yang memiliki SBU dan IUJK dan sebaran
anggota dinilai berdasarkan jumlah cabang dan sebaran anggota per cabang yang dimiliki asosiasi di daerah

26. ✓ Asosiasi profesi masih diklasifikasikan sesuai klasifikasi Asosiasi Profesi pada Permen No.
51/2015 (AP umum, AP khusus, dan AP tanpa Cabang)
Jumlah
Cabang
Jumlah
Anggota
Jumlah
Anggota
(terampil)*
Jumlah PKB
Umum
Cabang
Min. 17 Min. 2000 Min. 500 3x setahun
Khusus
cabang
Min. 10 Min. 300 Min. 500 3x setahun
Tanpa
Cabang
- Min. 100 Min. 500 3x setahun
AKREDITASI PERDANA
✓ Asosiasi profesi akan dinilai berdasarkan persyaratan
pada Permen No. 51/2015 untuk kriteria Jumlah dan
sebaran anggota serta jumlah kegiatan PKB.
✓ Pada akreditasi Asosiasi Profesi berikutnya, Asosiasi
Profesi diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi pada
Permen Akreditasi.
✓ Penilaian pada akreditasi berikutnya, didasarkan pada
standar minimal yang ditetapkan pada Permen
Akreditasi.
*hanya untuk asosiasi yang mempunyai anggota terampil

27. AKREDITASI selanjutnya
Sebaran
Cabang
Jumlah
Anggota
PKB
Arsitektur
Umum Min. 17 Min. 750 Min. 12 per tahun
Khusus - Min. 100 Min. 6 per tahun
Sipil
Umum Min. 17 Min. 1000 Min. 12 per tahun
Khusus - Min. 300 Min. 6 per tahun
Mekanikal-
elektrikal
Umum Min. 17 Min. 750 Min. 12 per tahun
Khusus - Min. 100 Min. 6 per tahun
Tata Lingkungan
Umum Min. 17 Min. 750 Min. 12 per tahun
Khusus - Min. 100 Min. 6 per tahun
Manajemen
Pelaksanaan
Umum Min. 17 Min. 750 Min. 12 per tahun
Khusus - Min. 100 Min. 6 per tahun

28. P E R S Y A R A T A N A K R E D I T A S I
Asosiasi Kategori
Permen 51/2015 Rapermen
Jumlah
Cabang
(min.)
Jumlah
Anggota per
Cabang (min.)
Jumlah
Cabang
(min.)
Jumlah
Anggota Total
(min)
Asosiasi Rantai
Pasok
BU Material - - - - 20
BU Peralatan - - - - 20
BU Teknologi - - - - 20
BU SDM - - - - 20

29. P E M B E R D A Y A A N K E P A D A A N G G O T A
• Pemberdayaan kepada anggota berdasarkan
a. Program pengembangan usaha atau pengembangan profesi berkelanjutan untuk 5 (lima) tahun kedepan;
b. Laporan pelaksanaan pengembangan usaha atau pengembangan profesi berkelanjutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
• Jenis kegiatan meliputi:
1. Focus Group Discussion.
2. Workshop.
3. Seminar/Konferensi
4. Pertemuan Ilmiah
5. Pelatihan
6. Pendampingan Hukum
7. Memiliki Pembelajaran Tekstual dan/atau Interaktif Berbasis Teknologi Informasi Jarak Jauh*
8. Bimbingan Teknis dan/atau Pendampingan Insentif*
9. Program PUB/PKB 5 Tahun ke Depan
10. Kegiatan lainnya.
Dengan minimal 10 kegiatan per tahun untuk asosiasi Badan Usaha
Bobot dinilai dengan kriteria jenis
kegiatan, nama kegiatan, jumlah
kegiatan dan jumlah perserta
dibandingkan dengan jumlah
anggota total baik di pusat maupun
di cabang

30. P E M I L I H A N P E N G U R U S S E C A R A
D E M O K R A T I S
Pemilihan pengurus secara demokratis dinilai berdasarkan
a. pelaksanaan musyawarah nasional atau kongres dan/atau musyawarah
daerah yang sesuai dengan frekuensi yang disebutkan dalam AD/ART
b. susunan pengurus asosiasi yang sesuai dengan AD/ART

31. S A R A N A D A N P R A S A R A N A P U S A T D A N
D A E R A H
• Sarana dan prasarana dinilai berdasarkan ketersediaan sarana dan
prasarana di pusat dan di daerah bagi asosiasi yang memiliki cabang
meliputi
1. bangunan gedung kantor (wajib)
2. sumber daya manusia/karyawan (wajib)
3. Website
4. Database Sistem Informasi
5. Inventaris Perlengkapan Kantor

32. P E L A K S A N A A N K E W A J I B A N A S O S I A S I B A D A N
U S A H A D A N A S O S I A S I R A N T A I P A S O K
1. Akta notaris
2. pengesahan BHP kemenkumham
3. AD/ART - tata kelola organisasi
4. Surat keterangan domisili atau keterangan lain
yang menunjukkan tempat domisili kantor asosiasi
5. NPWP
6. Seluruh karyawan asosiasi telah terdaftar sebagai
anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
kesehatan
7. Surat pernyataan tidak ada sengketa
kepengurusan
8. Program kerja masa bakti kepengurusan
9. dokumen kode etik dan kode tata laku serta
keberadaan dewan etik;
10.dokumen program kerja asosiasi;
11. laporan keuangan asosiasi yang telah diaudit tahun terakhir sebelum
pengajuan permohonan akreditasi;
12. rapat pengurus terjadwal;
13. Ketua Asosiasi Badan Usaha Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan
Konstruksi Terintegrasi merupakan Penanggung Jawab Badan Usaha
(PJBU) atau Komisaris atau Direktur atau pemilik perusahaan yang tertera
pada akta perusahaan dan/atau yang memiliki KTA Asosiasi Badan Usaha
dan SBU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
Penjelasan: Rumusan Nomor 13 sudah mengakomodir Ketua yang non-
KTA dan SBU sepanjang tertera pada akta perusahaan.
11. pengurus Asosiasi Badan Usaha tidak merangkap sebagai pengurus pada
Asosiasi Badan Usaha yang lain yang dibuktikan dengan surat
pernyataan;

33. P E L A K S A N A A N K E W A J I B A N
A S O S I A S I P R O F E S I
1. Akta notaris
2. pengesahan BHP kemenkumham
3. AD/ART - tata kelola organisasi
4. Surat keterangan domisili atau keterangan lain
yang menunjukkan tempat domisili kantor asosiasi
5. NPWP
6. Seluruh karyawan asosiasi telah terdaftar sebagai
anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
kesehatan
7. Surat pernyataan tidak ada sengketa
kepengurusan
8. Program kerja masa bakti kepengurusan
9. dokumen kode etik dan kode tata laku serta
keberadaan dewan etik;
10.dokumen program kerja asosiasi;
11. laporan keuangan asosiasi yang telah diaudit tahun terakhir
sebelum pengajuan permohonan akreditasi;
12. rapat pengurus terjadwal;
13. pedoman praktik profesi bagi Asosiasi Profesi;
14. ketua Asosiasi Profesi wajib memiliki kartu tanda anggota (KTA);
15. Ketua umum Asosiasi Profesi harus memiliki latar belakang bidang
keilmuan terkait Jasa Konstruksi.
Penjelasan: Keilmuan yang dimaksud adalah ASMET yang
dibuktikan dengan pengalaman atau sertifikat kompetensi atau
ijazah
11. pengurus Asosiasi Badan Usaha tidak merangkap sebagai
pengurus pada Asosiasi Badan Usaha yang lain yang dibuktikan
dengan surat pernyataan;
12. pengurus Asosiasi Profesi tidak merangkap sebagai pengurus
pada Asosiasi Profesi yang lain yang dibuktikan dengan surat
pernyataan.

34. HAK DAN KEWAJIBAN
HAK KEWAJIBAN
• Mendapatkan surat tanda terakreditasi.
• Membentuk LSBU bagi Asosiasi Badan
Usaha terakreditasi
• Membentuk LSP bagi Asosiasi Profesi
Terakreditasi.
• Dapat mengusulkan anggota asosiasi
menjadi calon pengurus LPJK.
• Menyusun dan menegakkan kode etik serta tata laku
bagi anggotanya.
• Melakukan PUB bagi Asosiasi Badan Usaha dan
Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi.
• Melakukan PKB bagi Asosiasi Profesi.
• Melakukan pemberdayaan kepada anggotanya.
• penyampaian laporan kinerja tahunan asosiasi dan
keuangan (audited) asosiasi untuk periode 1 Januari
sampai dengan 31 Desember
• Melakukan kewajiban lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,

35. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pemantauan dan evaluasi dilakukan minimal 1 kali per tahun
Pemantauan dan evaluasi dilakukan atas:
Pemenuhan persyaratan dan status
Akreditasi yang telah ditetapkan
Dilaksanakan oleh
LPJK bersama dengan unit organisasi
Berdasar data dan informasi dari:
a.laporan kinerja tahunan asosiasi terakreditasi;
b.sistem informasi terkait PUB; dan
c.fakta atau temuan hasil surveilans dan/atau pengaduan masyarakat.
laporan hasil pemantauan dan evaluasi
Menteri
memberikan sanksi administratif sesuai
ketentuan perundang-undangan melalui LPJK

36. SANKSI
Sanksi
Peringatan
Tertulis
Sanksi
Pembekuan
Akreditasi
Sanksi
Pencabutan
Akreditasi
Jangka waktu
pemenuhan
kewajiban
selama 30
hari kalender
Subjek Pengenaan
Sanksi
Sanksi administratif diberikan
kepada Asosiasi Badan Usaha
terakreditasi atas pelaksanaan
kewajiban Asosiasi.
Implikasi
LSBU yang bentuk Asosiasi
Badan Usaha tidak dapat
melakukan proses
perpanjangan lisensi.
Jangka waktu
pemenuhan
kewajiban
selama 30
hari kalender
Asosiasi Badan Usaha tidak
dapat mengusulkan anggotanya
menjadi pengurus LPJK
Asosiasi dapat menyampaikan
permohonan Akreditasi baru paling
cepat 1 (satu) tahun setelah
akreditasinya dicabut.

37. T H A N K Y O U !
A N Y Q U E S T I O N S ?
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat