Dokumen tersebut membahas tentang sertifikasi profesi di bidang ekonomi syariah, mencakup penjelasan mengenai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, tahapan sertifikasi, tugas Badan Nasional Sertifikasi Profesi, pentingnya memiliki sertifikasi, serta proses sertifikasi kompetensi pengawas syariah.

1. SERTIFIKASI PROFESI
EKONOMI SYARIAH
Kelompok 12
1. Muhammad Ainur Rifqy (190721100132)
2. Faizah Fairani (190721100019)
3. Imroatul Latifah (190721100232)
4. Nanda Dwi Ramadani (190721100176)

2. Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(SKKNI)
Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah sesuatu
yang penting dan di perlukan sebagai tolak ukur dalam menentukan
kompetensi suatu pekerja yang berlaku secara nasional di Indonesia sesuai
dengan jabatan dan kerja yang dimilikinya. Dalam artian lain SKKNI ini
berisi sekumpulan kemampuan kerja yang mencakup beberapa aspek
yakni aspek pengetahuan, keterampilan, dan keahlian serta sikap kerja
yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang
ditetapkan.

3. Badan Nasional Sertifikasi
Profesi (BNSP)
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) artinya badan yang dibuat sesuai
menggunakan UU nomer 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam
membentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi yaitu dengan melaksanakan
sertifikasi kompetensi untuk tenaga kerja, baik dari lulusan pelatihan kerja
atau tenaga kerja yang berpengalaman. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
diharapkan sebagai forum yang memiliki otoritas serta menjadikan acuan
pada sertifikasi kompetensi kerja yang secara nasional maupun
internasional. jadi, dapat membentuk sistem sertifikasi kompetensi kerja
nasional yang akan diakui oleh semua pihak.

4. Tahapan-tahapan Sertifikasi Badan Nasional
Sertifikasi Profesi
a. Tahap pengajuan sertifikasi BNSP
b. Tahap Pra-Assessment
c. Tahap Uji Kompetensi Tes Tulis
d. Tahap Uji Kompetensi Tes Praktik
e. Pengumuman

5. ● Melaksanaan serta mengembangan suatu sistem tunjangan
profesi kompetensi kerja
● Melaksanakan serta mengembangkan suatu sistem tunjuangan
profesi pendidikan dan pembinaan vokasi
● Mengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja
nasional.
● Dapat mengembangan pengakuan serifikasi kompetensi kerja baik,
nasional serta internasional.
● Melaksanaan dan mengembangan kolaborasi antar forum, dalam
bidang nasional dan internasional tunjangan profesi profesi.
● Melaksanakan
sistem informasi dan data dalam sertifikasi kompetensi kerja.
Tugas Badan Nasional Sertifikasi
Profesi

6. Pentingnya Memiliki Sertifikasi
BNSP
Ada beberapa alasan mengapa kita harus memiliki sertifikasi BNSP,
yaitu :
1. Sebagai bukti ke badan usaha bahwa kita mempunyai pengetahuan
dan kompetensi dalam menekuni bidang yang kita miliki.
2. Menerima pengakuan kompetensi dan profesi oleh negara.
3. Akan timbulnya rasa percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki.
4. Jika sudah mempunyai sertifikasi BNSP, memudahkan tenaga kerja
untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan.

7. Lembaga Sertifikasi Profesi Ekonomi
Syariah
Lembaga sertifikasi profesi ekonomi syariah adalah suatu
lembaga sertifikasi pada profesi pengawas syariah di lembaga
keuangan syariah, sertifikasi ini dilakukan untuk memastikan
kompetensi para pengawas syariah di lembaga keuangan dan
bisnis syariah agar aspek kesesuaian dan kepatuhan syariah
(sharia comply) dapat dijaga.

8. Skema dari Lembaga Sertifikasi Profesi

9. Sertifikasi Profesi Ekonomi Syariah
Sesuai dengan penjelasan dari Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama
Indonesia (LSP MUI) sendiri terkait sertifikasi profesi dalam bidang ekonomi
syariah adalah menyertifikasi lembaga-lembaga seperti pengawas zakat,
nazir wakaf, dan lain-lain. Jadi pada bidang ekonomi syariah LSP MUI
melaksanakan sertifikasi pada pengawas syariah.
Bagi lembaga-lembaga keuangan yang melabeli dirinya sebagai lembaga
keuangan syariah harus dapat menjalankan dan mengoperasionalkan
kegiatan dalam lembaga tersebut dengan berpacuan pada prinsip-prinsip
syariah. Oleh sebab itu diperlukan seorang Dewan Pengawas Syariah (DPS)
untuk dapat mengawasi dan memastikan lembaga tersebut untuk tetap pada
jalurnya, baik dalam pengembangan produk, pengelolaan dana, sistem
manajemennya, maupun sistem operasionalnya yang harus sesuai dengan
prinsip syariah.

10. Alur dan Proses Sertifikasi Kompetensi Pengawas Syariah
1) Peserta mengunduh dan memahami SKKNI
2) Kemudian peserta mengunduh dan mengisi form
3) Selanjunya peserta melakukan transfer untuk pembayaran biaya sertifikasi
4) Bukti transfer dan berkas-berkas tercantum dalam skema sertifikasi
5) Selanjutnya pihak LSP DSN MUI melakukan pra asesmen kepada para peserta.
6) Kemudian melakukan tindak lanjut hasil pra asesmen.
7) Kemudian asesor komptensi akan melakukan asesmen kepada para peserta.
8) Melakukan uji lanjut jika memang diperlukan
9) Kemudian rekomendasi hasil asesmen. Disini LSP akan melakukan pemeriksaan atas hasil yang
dikumpulkan dari uji kompetensi
10) Kemudian rapat komite teknis.
11) Selanjutnya penetapan hasil asesmen.
12) Tahap yang terakhir penerbitan sertifikasi.

11. Sekian
dan
Terima Kasih