Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pp 112 2000

545 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pp 112 2000

  1. 1. PERATURAN PEMERINT AH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2000 TENT ANG PEN GEN AAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TAN AH DAN BANGUN AN KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentangBea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diub ah dengan Und ang-undang N omor 20Tahun 2000, perlu menetap kan P eraturan Pemerintah tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah d anBangunan karena Pemberian Hak Pengelo laan;Mengingat :1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 seb ag aimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Und ang Dasar 1945;2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea P erolehan Hak atas T anah dan Bangunan (Lembaran Neg ara Republik Indonesia T ahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran N eg ara Nomor 3688) seb ag aimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 T ahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988); MEMUTUSKAN :Menetapkan :PEMERIN TAH P EMERINT AH TENTANG PEN GEN AAN BEA PEROLEHAN HAK AT AS TAN AH DAN BANGUN AN KARENAPEMBERIAN HAK PEN GELOLAAN. Pasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Hak Peng elolaan adalah hak menguasai dari N egaraatas tanah yang kewenangan p elaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemeg ang haknya untukmerencanakan peruntukan dan peng gunaan tanah, menggunakan tanah untuk keperluan p elaksanaantugasnya, menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama denganpihak ketig a. Pasal 2Besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah d an Bangunan karena pemberian Hak Pengelolaan adalah sebagaiberikut :a. 0% (nol persen) dari Bea Perolehan Hak atas Tanah d an Bangunan yang seharusnya terutang, dalam hal penerima Hak Pengelolaan adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga p emerintah lainnya, dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas);b. 50% (lima puluh persen) d ari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang dalam hal penerima Hak Pengelolaan selain dimaksud pada huruf a. Pasal 3Saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk pemberian Hak Pengelolaan adalahsejak tanggal ditandatang ani dan diterbitkannya kep utusan pemberian Hak Pengelolaan sesuai dengan peraturanperundang-und angan yang berlaku. Pasal 4(1) Nilai Perolehan Objek Pajak dalam hal pemberian Hak Pengelolaan ad alah nilai pasar pada saat diterbitkannya keputusan pemberian Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.MyTax Profesional - Licensed to MyTax Profesional 1
  2. 2. (2) Dalam hal nilai pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) leb ih rendah dari pad a Nilai Jual Ob jek Pajak Pajak Bumi dan Bang unan, Nilai Perolehan Objek Pajak yang d igunakan seb ag ai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya pero lehan. Pasal 5Kep ala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota hanya dapat melakukan pend aftaran Hak Pengelolaan setelahWajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak b erupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan atau Surat Keterangan Bebas Bea Perolehan Hak atas Tanah d an Bang unan. Pasal 6Ketentuan meng enai tata cara pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah d an Bangunan karena pemberianHak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh MenteriKeuangan. Pasal 7Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah N omor 36 Tahun 1997 tentangPengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bang unan karena Pemberian Hak Pengelolaan (LembaranNegara Republik Indo nesia Tahun 1997 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomo r 3708), d inyatakantidak berlaku. Pasal 8Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tangg al 1 Januari 2001.Ag ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng undang an Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran N eg ara Rep ublik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2000 PRESIDEN REPU BLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHIDDiundangkan di JakartaPada tanggal 1 Desember 2000SEKRET ARIS NEGARA REPUBLIK IN DON ESIA,ttd.DJOHAN EFFENDI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 214MyTax Profesional - Licensed to MyTax Profesional 2
  3. 3. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINT AH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2000 TENT ANG PEN GEN AAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TAN AH DAN BANGUN AN KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAANUMUMDalam Und ang-undang N omor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunansebagaimana telah diubah d engan Undang-undang Nomo r 20 Tahun 2000, pemberian Hak Pengelolaanmerup akan ob jek pajak. Dikenakannya Hak Pengelolaan sebagai objek pajak adalah karena penerima HakPengelolaan memp eroleh manfaat ekonomis dari tanah yang dikelolanya. N amun, mengingat pada umumnyaHak Pengelolaan diberikan kepada Dep artemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah DaerahPropinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga pemerintah lainnya, dan Perusahaan UmumPembangunan Perumahan N asional (Perum Perumnas) tidak dimaksud kan untuk mencari keuntungan,sehingga pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena pemberian Hak Pengelolaan perludiatur dengan Peraturan Pemerintah.PASAL DEMI PASALPasal 1 Cukup jelasPasal 2 Huruf a Yang dimaksud d engan lembaga pemerintah lainnya antara lain Otorita Peng embangan Daerah Industri Pulau Batam, Badan Pengelola Gelanggang Olahrag a Senayan, dan lembaga p emerintah sejenis yang d itetapkan deng an Keputusan Presiden. Contoh : Perusahaan U mum Pembangunan Perumahan N asional (Perum Perumnas) memperoleh Hak Pengelolaan atas tanah seluas 10 Ha dengan N ilai Perolehan Ob jek Pajak sebesar Rp 1.000.000.000,00 maka besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terutang adalah sebagai berikut : - Nilai Perolehan Ob jek Pajak Rp 1.000.000.000,00 - Nilai Perolehan Ob jek Pajak T idak Kena Pajak Rp 60.000.000,00 - Nilai Perolehan Ob jek pajak Kena Pajak Rp 940.000.000,00 - BPHTB terutang = 5% x Rp 940.000.000,00 = Rp 47.000.000,00 - BPHTB yang harus dibayar = 0% x Rp 47.000.000,00 = NIHIL Huruf b Contoh : Suatu Badan Usaha Milik Negara memp eroleh Hak Pengelolaan atas tanah seluas 10 Ha d engan Nilai Perolehan Objek Pajak sebesar Rp 1.000.000.000,00, maka besarnya BPHTB terutang adalah sebagai berikut : - Nilai Perolehan Ob jek Pajak Rp 1.000.000.000,00 - Nilai Perolehan Ob jek Pajak T idak Kena Pajak Rp 60.000.000,00 Nilai Perolehan Ob jek Pajak Kena Pajak Rp 940.000.000,00 - BPHTB terutang = 5% x Rp 940.000.000,00 = Rp 47.000.000,00 - BPHTB yang harus dibayar = 50% x Rp 47.000.000,00MyTax Profesional - Licensed to MyTax Profesional 3
  4. 4. = Rp 23.500.000;00Pasal 3 Cukup jelasPasal 4 Cukup jelasPasal 5 Dalam hal penerima Hak Pengelolaan adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga pemerintah lainnya, dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas), maka sebagai pengganti Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas T anah dan Bangunan adalah Surat Keterangan Bebas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari Kantor Pelayanan PBB yang wilayahnya meliputi letak tanah dan atau b angunan yang d iberikan Hak Pengelolaan.Pasal 6 Cukup jelasPasal 7 Cukup jelasPasal 8 Cukup jelas T AMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPULBIK INDONESIA NOMOR 4031MyTax Profesional - Licensed to MyTax Profesional 4

×