Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Indonesia

@
www.indonesia.travel indonesia.travel @indtravel
indtravel indonesia.travel theindonesiatravel
Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Kementerian Pariwisata
Tahun 2015
Lantai 19, Gedung Sapta Pesona
Jl. Medan Merdeka Barat No. 17
Jakarta 10110
Telepon : (021) 3838524, 3838535, 3838519
Faximile : (021) 3440076
Jakarta, Februari 2016
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
KEMENTERIAN PARIWISATA

i
LAK KEMENTERIAN PARIWISATA
2015
Kata Pengantar
Segenap puji dan syukur kita panjatkan kehadirat
Tuhan Yang Maha Esa, atas bimbingan-Nya, sehingga
penyusunan buku Laporan Kinerja Kementerian
Pariwisata Tahun 2015 dapat tersusun dan diselesaikan.
Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2015
disusun dalam rangka pelaksanaan amanah Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) dan mengacu pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2015 ini menjabarkan hasil kerja
yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata berdasarkan Penetapan Sasaran
dan Indikator Kinerja tahun 2015 yang termuat dalam Rencana Strategis
Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019, serta Sasaran Strategis Kementerian
Pariwisata dalam RPJM 2015 – 2019, yang merupakan cerminan amanat visi dan
misi Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla sebagaimana tertuang dalam NAWA
CITA.
Prospek kepariwisataan yang semakin cerah dan posisi strategis yang diemban
dalam kerangka pembangunan nasional, memberikan dorongan dan keharusan
akan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kinerja kepariwisataan
nasional, maupun peningkatan daya saing yang semakin kuat agar mampu menarik
kunjungan wisatawan mancanegara yang semakin besar, pergerakan wisatawan
nusantara yang semakin merata serta minat investasi yang semakin tinggi di
Indonesia. Dengan demikian nilai manfaat ekonomi yang didorong oleh sektor
Pariwisata akan berkontribusi signifikan bagi pembangunan nasional dan
kesejahteraan masyarakat.
Kondisi kepariwisataan nasional tahun 2015 secara makro menunjukkan
perkembangan dan kontribusi yang terus meningkat dan semakin signifikan
terhadap PDB nasional sebesar 4,23% atau senilai Rp. 461,36 triliun, dengan
peningkatan devisa yang dihasilkan mencapai US$ 11,9 milyar, dan tenaga kerja
pariwisata sebanyak 12,16 juta orang.

ii
2015
Pada kondisi mikro, juga ditandai dengan peningkatan jumlah wisatawan
mancanegara (wisman) sebanyak 10,4 juta wisman dan wisatawan nusantara
(wisnus) sebanyak 255,20 juta perjalanan. Disisi lain lain, salah satu indikator
penting yaitu aspek daya saing kepariwisataan, berdasar penilaian WEF (World
Economic Forum) posisi Indonesia juga meningkat signifikan dari ranking 70 dunia
menjadi rangking 50 di tahun 2015.
Pertumbuhan pariwisata Indonesi-a yang melebihi rata-rata dunia, sebagai mana
tercatat di tahun 2015 sebesar 10,63 % memberikan kepercayaan diri Kementerian
Pariwisata untuk meningkatkan target kunjungan wisman pada tahun 2016 dari 10
juta menjadi 12 juta.
Akhir kata, atas diselesaikannya dokumen Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata
tahun 2015 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berkontribusi dalam proses penyusunan dan diharapkan dapat memberikan
manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun
evaluasi kinerja.
Jakarta, Februari 2016
Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc
Menteri Pariwisata Republik Indonesia

iii
2015
Kata Pengantar ............................................................................................ i
Daftar Isi ..................................................................................................... iii
Ikhtisar Eksekutif ......................................................................................... 1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang........................................................................................................8
B. Gambaran Kementerian Pariwisata .....................................................................11
1. Posisi Strategis Kementerian Pariwisata dan Dukungan Sektoral dalam
Pembangunan Kepariwisataan.....................................................................12
2. Permasalahan Pembangunan Kepariwisataan ..............................................13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis ................................................................................................20
B. Penetapan dan Perjanjian Kinerja........................................................................23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi ..................................................................................26
Sasaran Strategis Kemenpar 2015.......................................................................26
Capaian dan Analisis Kinerja 2015.......................................................................28
1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Destinasi Pariwisata............................29
2. Meningkatnya Investasi di sektor Pariwisata ..................................................43
3. Meningkatnya Kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan
tenaga kerja nasional ......................................................................................48
4. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap
Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional ..........................................................52
5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)...........56
6. Meningkatnya jumlah penerimaan devisa ......................................................71
7. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)..................75
8. Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (wisnus)...............81
9. Meningkatnya kapasitas dan profesionalitas SDM Pariwisata........................91
10. Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi
di Lingkungan Kementerian Pariwisata...........................................................98
11. Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata ..............109
B. Anggaran Tahun 2015..........................................................................................127
BAB IV PENUTUP.........................................................................................................131
Lampiran
Perjanjian Kinerja
Pernyataan Hasil Evaluasi

1
LAK Kementerian Pariwisata - 2015
Sesuai dengan rentang waktu Rencana
Strategis 2015 – 2019, maka Laporan
Kinerja Kementerian Pariwisata
Tahun 2015 ini merupakan Laporan
Kinerja yang pertama, yang
menyajikan perbandingan antara
capaian kinerja (performance results)
dengan Rencana Kinerja (Performance
Plan) dan informasi akuntabilitas
kinerja selama Tahun 2015.
Bagi Kementerian Pariwisata, Laporan
Kinerja memiliki dua fungsi utama.
Pertama, merupakan sarana untuk
menyampaikan pertanggungjawaban
kinerja kepada seluruh para pemangku
kepentingan (Presiden, Instansi
Pemerintah Pusat/Daerah,
pelaku/industri pariwisata). Kedua,
merupakan sumber informasi untuk
perbaikan dan peningkatan kinerja
secara berkelanjutan. Adanya dua
fungsi utama ini memperjelas bahwa
informasi yang tertuang dalam
Laporan Kinerja Tahun 2015 harus
dapat memenuhi kebutuhan pengguna
internal dan eksternal.
Laporan Kinerja ini secara garis besar
berisikan informasi mengenai rencana
kinerja dan capaian kinerja yang telah
dicapai pada tahun 2015. Rencana
Kinerja (Performance Plan) 2015 dan
Perjanjian Kinerja 2015 merupakan
kinerja yang ingin dicapai selama
tahun 2015 yang sepenuhnya mengacu
pada Rencana Strategis 2015 – 2019
Kementerian Pariwisata. Sementara
itu, capaian kinerja (Performance
Results) merupakan hasil realisasi
seluruh kegiatan selama tahun 2015
yang memang diarahkan bagi
pemenuhan target yang ditetapkan
dalam Rencana Kinerja 2015.
Data statistik per Januari s.d.
Desember 2015 menunjukkan capaian
pembangunan pariwisata Indonesia
mampu melampaui target yang telah
ditentukan. Hal ini dibuktikan melalui
kunjungan wisatawan mancanegara
yang meningkat menjadi 10,4 juta
orang, dari target 2015 sebesar 10 juta
orang. Adapun kunjungan wisatawan
mancanegara tersebut berkontribusi
terhadap penerimaan devisa sebesar
Rp 144 triliun. Peningkatan
pencapaian devisa tersebut justru
terjadi ketika devisa dari komoditi
batu bara dan migas cenderung
mengalami penurunan, seperti
diproyeksikan melalui tabel berikut.
Ikhtisar Eksekutif

2
Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan nusantara telah mencapai 255
juta perjalanan, dengan total pengeluaran wisnus sebesar Rp 224.68 Triliun. Jumlah
penyerapan tenaga kerja diperkirakan mencapai 11,3 juta orang.
Tidak hanya itu, branding Wonderful Indonesia pada tahun 2015 naik 100
peringkat, dari semula tanpa peringkat menjadi peringkat ke-47, serta diraihnya
berbagai penghargaan internasional untuk beberapa kategori, seperti; UNWTO
Award 2015, ASEANTA Award 2015, World Halal Destination 2015.

3
Capaian Kinerja terhadap Sasaran RPJMN 2015 – 2019
Kebijakan pembangunan kepariwisataan tahun 2015 merupakan tahun pertama dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 yang
tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pariwisata Tahun 2015-
2019.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 merupakan
pelaksanaan Visi dan Misi Presiden terpilih. Dokumen RPJMN 2015–2019 memuat
Strategi Pembangunan Nasional, Kebijakan Umum, Prioritas Nasional, dan Program
serta Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh K/L. Seperti diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
Kementerian Pariwisata perlu melakukan evaluasi atas capaian pelaksanaan RPJMN
2015–2019, dan memasuki tahun 2015 merupakan evaluasi tahun pertama
pelaksanaan RPJMN 2015–2019. Sasaran strategis pembangunan kepariwisataan
nasional sampai dengan tahun 2019 dituangkan dalam sejumlah indikator
pencapaian sebagai berikut :
Tabel 1. Capaian RPJMN Tahun 2015
NO. SASARAN
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
2015
TARGET REALISASI CAPAIAN
1. Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan
mancanegara
Jumlah
wisatawan
mancanegara ke
Indonesia (Juta
orang)
Rata-rata
pertumbuhan
7,93 % per
tahun
10,63 % 134 %
2. Meningkatnya
jumlah
pergerakan
wisatawan
nusantara
Jumlah
perjalanan
wisatawan
nusantara (Juta
perjalanan)
Rata-rata
pertumbuhan
2,1% per
tahun
1,53 % 72,8 %
3. Meningkatnya
jumlah
penerimaan
devisa
Jumlah
penerimaan
devisa (US$
miliar)
Rata-rata
pertumbuhan
10,7% per
tahun
13,1 % 122 %

4
NO. SASARAN
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
2015
TARGET REALISASI CAPAIAN
4 Meningkatnya
jumlah
pengeluaran
wisatawan
mancanegara
Jumlah
pengeluaran per
wisatawan
mancanegara
per kunjungan
(US$)
Rata-rata
pertumbuhan
2,5% per
tahun
0.05 % 20 %
5 Meningkatnya
jumlah
pengeluaran
wisatawan
nusantara
Jumlah
pengeluaran per
wisatawan
nusantara per
kunjungan (ribu
Rp)
Rata-rata
pertumbuhan
4% per tahun
5 % 125 %
6 Meningkatnya
jumlah tenaga
kerja di bidang
pariwisata
Jumlah
penyerapan
tenaga kerja di
bidang
pariwisata (juta
orang)
Rata-rata
pertumbuhan
9,8% per
tahun
18% 183 %
7 Meningkatnya
kontribusi produk
domestik bruto di
bidang
Kepariwisataan
Kontribusi
sektor
pariwisata
terhadap produk
Domestik Bruto
(PDB) nasional
(Trilliun Rp)
Rata-rata
pertumbuhan
5,8% per
tahun
4,23 % 72,8 %
Capaian Kinerja terhadap Sasaran Strategis Tahun 2015-2019
Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2015 menunjukkan bahwa
Kementerian Pariwisata memenuhi Sasaran Strategis yang ditargetkan. Realisasi
pencapaian sasaran Kementerian Pariwisata yang diukur dengan menggunakan
Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015
SASARAN KEMENTERIAN
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
2015
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
1 Meningkatnya
Kualitas dan
Kuantitas Destinasi
Pariwisata
1 Jumlah daerah yang
difasilitasi untuk
pengembangan
infrastruktur dan
ekosistem (provinsi)
27 28 103

5
SASARAN KEMENTERIAN
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
2015
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
2 Jumlah fasilitasi
peningkatan
destinasi wisata,
budaya, alam dan
buatan (lokasi)
15 15 100
3 Jumlah fasilitasi
peningkatan tata
kelola destinasi
pariwisata (lokasi)
25 25 100
4 Jumlah fasilitasi
pemberdayaan
masyarakat
(provinsi)
34 34 100
2 Meningkatnya
investasi di sektor
pariwisata
5 Kontribusi investasi
sektor pariwisata
terhadap total
investasi nasional
(persentase)
3.6 2.6 72
3 Meningkatnya
kontribusi
kepariwisataan
terhadap
penyerapan tenaga
kerja nasional
6 Jumlah tenaga kerja
langsung, tidak
langsung, dan ikutan
sektor pariwisata
(juta orang)
11.3 12.16* 107,6
4 Meningkatnya
kontribusi
pariwisata
terhadap Produk
Domestik Bruto
(PDB) Nasional
7 Kontribusi sektor
pariwisata terhadap
PDB nasional
(persentase)
4 4,23 105,75
5 Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan
mancanegara
(wisman)
8 Jumlah wisatawan
mancanegara ke
Indonesia (juta
orang)
10 10,41 100,26
6 Meningkatnya
jumlah penerimaan
devisa
9 Jumlah penerimaan
devisa (triliun Rp)
144 163 113,2
7 Meningkatnya
jumlah perjalanan
wisatawan
nusantara (wisnus)
10 Jumlah perjalanan
wisatawan nusantara
(juta perjalanan)
255 255,05 100

6
SASARAN KEMENTERIAN
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
2015
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
8 Meningkatnya
jumlah
pengeluaran
wisatawan
nusantara (wisnus)
11 Jumlah pengeluaran
wisatawan nusantara
(Triliun Rp)
191,25 224,65 117
9 Meningkatnya
kapasitas dan
profesionalisme
SDM Pariwisata
di sektor pariwisata
yang disertifikasi
(orang)
17.500 17.500 100
13 Jumlah lulusan
pendidikan tinggi
kepariwisataan yang
tersalurkan di
industri pariwisata
(orang)
1.750 1.750 100
10 Terlaksananya/
terwujudnya
pelaksanaan
reformasi birokrasi
di Lingkungan
Kementerian
Pariwisata
14 Indeks Reformasi
Birokrasi RB
(Presentase)
70% 64,47% 92,10
11 Meningkatnya
kualitas kinerja
organisasi
Kementerian
Pariwisata
15 Opini keuangan
Kementerian
Pariwisata (predikat)
WDP Masih
dalam
proses
Audit BPK
-
16 Predikat SAKIP
Kementerian
Pariwisata (nilai)
A BB -
Jumlah Anggaran Tahun 2015............................................................Rp 2.479.340.591.000,-
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2015........................................Rp 2 .102.336.219.932,-
Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019 terdapat
11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama.
Selanjutnya sasaran strategis tersebut diwujudkan dalam 3 (tiga) program dengan
anggaran sebesar Rp 2.479.340.591.000,-. Secara keseluruhan dapat diinformasikan
bahwa hasil capaian kinerja Kementerian Pariwisata selama tahun 2015 telah
memenuhi 11 (sebelas) Sasaran Strategis yang ditargetkan. Dengan demikian, tugas
dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab (core area) Kementerian Pariwisata yaitu
Mengembangkan Pariwisata dapat diwujudkan. Komitmen yang kuat dari Pimpinan
dan seluruh aparatur Kementerian Pariwisata, untuk memfokuskan pemanfaatan

7
sumber-sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan
kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2015 – 2019 dan Rencana Kinerja
Tahun 2015, serta masukan dari pemangku kepentingan yang telah bersama-sama
memajukan pariwisata menjadi salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini.
Sesuai dengan hasil analisis di atas, kami merumuskan beberapa langkah penting
sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai
bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kinerja Tahun 2016, yaitu sebagai
berikut:
1. Melakukan koordinasi yang baik di antara unit-unit organisasi terkait yang
berada dalam lingkungan Kementerian Pariwisata, Instansi Pemerintah Pusat dan
Daerah maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk merumuskan kebijakan bidang
Pariwisata dalam rangka mencapai target kunjungan Wisatawan Mancanegara
dan Wisatawan Nusantara;
2. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi
dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan
tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra. Hal ini
secara khusus akan difokuskan pada sasaran-sasaran strategis yang capaian
kinerjanya masih berada di bawah target yang ditetapkan;
3. Menyusun dan merumuskan kebijakan melalui Rencana Strategis Kementerian
Pariwisata 2015 - 2019 yang akan dijadikan pijakan dalam pencapaian target
kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara, Kontribusi
Pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto, Penerimaan Devisa, dan
Penyerapan Tenaga Kerja sektor Pariwisata.

BAB I PENDAHULUANBAB I PENDAHULUANBAB I PENDAHULUAN
@
Wakatobi - Sulawesi Tenggara

8
A. LATAR BELAKANG
Kementerian Pariwisata secara resmi
telah terbentuk pada tanggal 27
Oktober 2014 berdasarkan Surat
Keputusan Presiden Nomor 121/P
Tahun 2014 tentang Pembentukan
Kementerian dan Pengangkatan
Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun
2014 – 2019.
Laporan Kinerja Kementerian
Pariwisata Tahun 2015 disusun dalam
rangka pelaksanaan amanah
Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) dan
mengacu pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan mempertimbangkan
lingkungan strategis global dan
berbagai arah kebijakan pembangunan
nasional bidang pariwisata, serta
Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun
2009 tentang Kepariwisataan,
Peraturan Pemerintah RI Nomor 50
Tahun 2011 tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan
Nasional Tahun 2010 – 2025, Sasaran
Strategis Kementerian Pariwisata
dalam RPJMN 2015 – 2019, yang
merupakan cerminan amanat visi dan
misi Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf
Kalla sebagaimana tertuang dalam
NAWA CITA.
Sejak terpilihnya Joko Widodo sebagai
Presiden RI ke 7, beberapa prioritas
pembangunan era Kabinet Kerja
senantiasa digaungkan, salah satunya
terkait dengan pariwisata.
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi,
penerimaan devisa, dan penyerapan
tenaga kerja adalah sederetan tujuan
jangka panjang yang ingin dicapai
melalui pembangunan pariwisata.
“Pariwisata sebagai sektor
andalan yang harus didukung
oleh semua sektor lain
terutama yang terkait
langsung dengan infrastruktur
dan transportasi” –
Presiden Joko Widodo
1PENDAHULUAN
B
A
B

9
Dalam kerangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya wisata tersebut,
Kementerian Pariwisata mengidentifikasi dan menetapkan fokus pengembangan
produk wisata Indonesia dalam tiga kategori portofolio produk, yaitu produk wisata
alam, budaya dan buatan, yang didalamnya terdiri dari sejumlah produk-produk
wisata yang spesifik sebagaimana tergambar dalam diagram dibawah ini (gambar
1.1).
Dalam diagram tergambar portofolio pasar yang akan menjadi fokus pengembangan
pasar pariwisata Indonesia, baik yang terkait dengan pengembangan pasar
wisatawan nusantara (meliputi segmen personal dan bisnis), serta pasar pariwisata
mancanegara.
Pembangunan kepariwisataan dilaksanakan di daerah, sehingga koordinasi dan
kolaborasi pengembangan destinasi dan pemasaran wisata harus didorong pada
tingkat daerah dengan menjunjung tinggi prinsip pembangunan berkelanjutan dan
berkeadilan. Pemerintah melakukan Koordinasi Strategis Lintas Sektor pada tataran
kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan
kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun
2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan.
Gambar 1.1. Portofolio pasar dan produk wisata Kementerian Pariwisata

10
Dalam melaksanakan pengembangan pariwisata, Kementerian Pariwisata berperan
sebagai penggerak utama, yaitu sebagai katalisator, advokator, regulator,
koordinator, fasilitator, hub agency, public outreach, dan sekaligus sebagai
konsumen, yang akan senantiasa menjaga keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan
budaya, serta lingkungan.
Kontribusi Ekonomi Pariwisata
Pariwisata memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia.
Dampak kepariwisataan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional di tahun
2015 sebesar Rp. 461,36 triliun, 4,23 % dari PDB nasional. Penciptaan PDB di sektor
pariwisata terjadi melalui pengeluaran wisatawan nusantara, anggaran pariwisata
pemerintah, pengeluaran wisatawan mancanegara, dan investasi pada usaha
pariwisata yang meliputi: (1) Usaha daya tarik wisata; (2) Usaha kawasan
pariwisata; (3) Jasa transportasi wisata; (4) Jasa perjalanan wisata; (5) Jasa
makanan dan minuman; (6) Penyedia akomodasi; (7) Penyelenggaraan
kegiatan hiburan dan rekreasi; (8) Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan
insentif, konferensi dan pameran; (9) Jasa informasi pariwisata; (10) Jasa
konsultan pariwisata; (11) Jasa pramuwisata; (12) Wisata tirta; dan (13) SPA.
Sektor pariwisata juga memiliki peran strategis dalam menciptakan nilai tambah
bagi perekonomian nasional. Selain pencipta nilai tambah, sektor pariwisata
menyerap banyak tenaga kerja. Tahun 2015, dampak kepariwisataan terhadap
penyerapan tenaga kerja sebesar 12,16 juta orang. Sehingga dengan demikian
sektor Pariwisata merupakan sektor yang efektif dalam menjawab kebutuhan
peningkatan nilai tambah ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan (pro poor)
dan penciptaan lapangan kerja (pro-job).
Sektor pariwisata juga merupakan pencipta devisa yang tinggi. Tahun 2015 sektor
pariwisata menciptakan devisa sebesar US$ 11,9 miliar US$ atau setara Rp. 163
trilliun (meningkat 113% dibandingkan tahun 2014 yang mencapai angka devisa
sebesar US$ 11,17 miliar). Peningkatan penerimaan devisa di tahun 2015 tidak saja
bersumber dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dari 9,4 juta di tahun
2014 dan menjadi 10,4 juta di tahun 2015, tetapi juga bersumber dari peningkatan
rata-rata pengeluaran per kunjungan dari US$ 1.183,43 di tahun 2014, menjadi US$
1.190 di tahun 2015. Dengan kata lain, peningkatan kuantitas devisa kepariwisataan
diikuti dengan peningkatan kualitas pengeluaran wisatawan.

11
B. GAMBARAN KEMENTERIAN PARIWISATA
Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pariwisata tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pariwisata, Kementerian Pariwisata merupakan unsur pelaksana pemerintah,
dipimpin oleh seorang Menteri yang barada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Presiden serta mempunyai tugas membantu Presiden dalam
menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
Dalam melaksanakan tugasnya Kementerian Pariwisata memiliki tugas sebagai
berikut:
1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata;
2. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian Pariwisata;
3. pengawasan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata;
4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
Kementerian Pariwisata di daerah;
5. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
Menteri Pariwisata dibantu oleh 9 orang Eselon 1 yang terdiri atas Sekretaris
Kementerian, 4 orang Deputi, serta 4 orang Staf Ahli Menteri.
Adapun struktur organisasi Kementerian Pariwisata dapat dilihat pada diagram di
bawah ini:
Gambar 1.2. Struktur Organisasi Kementerian Pariwisata

12
1. POSISI STRATEGIS KEMENTERIAN PARIWISATA DAN
DUKUNGAN SEKTORAL DALAM PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN
Mempertimbangkan pertumbuhan sektor pariwisata yang sangat dinamis serta nilai
strategisnya sebagai sektor andalan bagi pembangunan nasional ke depan, maka
Pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar kepada sektor Pariwisata baik
dalam kebijakan anggaran maupun dukungan sektoral lintas kementerian/ lembaga
untuk mendukung program-program pembangunan kepariwisataan.
Menindaklanjuti ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan, dan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan
kepariwisataan, pada tanggal 3 Juli 2014 telah ditetapkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor
Penyelenggaraan Kepariwisataan. Peraturan Presiden tersebut mengatur tentang
Koordinasi Strategis Lintas Sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan
kepariwisataan.
Untuk kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis, telah dibentuk Tim Koordinasi
Kepariwisataan dengan melibatkan 3 (tiga) Kementerian Koordinasi dan 14 (empat
belas) Kementerian/ Lembaga, dengan susunan organisasi sebagai berikut:
Ketua : Wakil Presiden Republik Indonesia
Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan
Wakil Ketua III : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Ketua Harian : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sekretaris : Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Anggota : Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan,
Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri
Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri
Komunikasi dan Informatika, Menteri Lingkungan Hidup,
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Hubungan kerja Tim Koordinasi Kepariwisataan bersifat koordinatif dan konsultatif
dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program
masing-masing kementerian/ lembaga dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

13
Peningkatan koordinasi lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan
kepariwisataan, berupa : (a) pelayanan kepabeanan, keimigrasian, dan karantina; (b)
keamanan dan ketertiban; (c) prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih,
listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan; (d) transportasi darat, laut,
dan udara; dan (e) bidang promosi dan kerja sama luar negeri; serta koordinasi dan
kerja sama dengan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.
Peningkatan koordinasi lintas sektor terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh
Kementerian Pariwisata dan didukung oleh instansi terkait diantaranya untuk
rencana aksi:
a. Peningkatan Integrasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri Penguatan, melibatkan Kementerian Koordinator Kesra, Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kementerian Kehutanan, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Pemda;
b. Peningkatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri, melibatkan
Kementerian Koordinasi Kesra, Kemenko Perekonomian, Kementerian Luar
Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM,
Kementerian Perhubungan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),
Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Daerah (Pemda).
2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
Upaya mengukuhkan peran dan posisi sektor pariwisata sebagai pilar strategis
pembangunan nasional ke depan, serta mewujudkan pembangunan kepariwisataan
yang berdaya saing dan berkelanjutan, tidak dapat dipungkiri masih dihadapkan
pada sejumlah permasalahan dan tantangan yang menuntut langkah dan upaya yang
taktis dan terpadu dalam mengatasinya.
Permasalahan dan tantangan tersebut dapat dijabarkan pada masing-masing pilar
pembangunan sebagai berikut:
a. PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
Dalam kerangka pengembangan destinasi wisata, beberapa permasalahan pokok
yang harus dihadapi, yaitu : (1) kesiapan destinasi pariwisata yang belum merata dari
aspek manajemen atraksi, amenitas maupun aksesibilitas; (2) kesiapan masyarakat di
sekitar destinasi pariwisata yang belum optimal.

14
1) Kesiapan Destinasi Pariwisata yang Belum Merata
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan panjang garis
pantai lebih dari 81.000 km memiliki 17.508 pulau, serta dihuni 300 lebih
suku bangsa menyimpan potensi sumber daya pariwisata yang sangat besar
dan beragam untuk dapat dikembangkan menjadi destinasi pariwisata yang
menarik dan menjadi tujuan utama wisata dunia. Namun demikian, potensi
dan peluang menjadi destinasi pariwisata yang mampu menarik kunjungan
wisatawan dari berbagai belahan dunia tersebut masih menghadapi kendala,
karena kesiapan destinasi pariwisata yang masih belum optimal dan merata.
Kesiapan destinasi yang belum optimal tersebut antara lain terkait dengan :
keterbatasan manajemen atau pengelolaan daya tarik wisata yang memiliki
kelas dunia, keterbatasan aksesibilitas dan konektifitas ke destinasi wisata dan
hub-hub regional, nasional maupun internasional, serta keterbatasan
ketersediaan dan kualitas fasilitas pendukung wisata (amenitas). Hal ini juga
tercermin dari angka indeks daya saing pariwisata Indonesia yang dikeluarkan
ioleh WEF (2015) dengan skor yang relative rendah dari aspek infrastruktur
pariwisata (tourism sevice infrastructure = 101; ground and port infrastructure
= 77) serta dari aspek kesiapan ICT (skor 85).
Perkembangan dan kesiapan destinasi pariwisata juga masih belum merata
dan terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Bali. Wilayah-wilayah potensial
lainnya seperti Sumatera (al : Toba, Nias), Kalimantan (al : Tanjung Putting,
Derawan), Sulawesi (al : Toraja, Togean, Takabonerate, Wakatobi), Maluku (al :
Ambon, Morotai, Ternate), Papua (al : Biak, Asmat, Cartenz) serta NTB (al :
Tambora), dan NTT (al : Komodo, Kelimutu) cenderung masih tertinggal jauh
perkembangannya, karena faktor infrastruktur dan ketersediaan fasilitas
pendukung wisata. Investasi di bidang pariwisata relatif masih belum tumbuh
di wilayah-wilayah potensial tersebut.
2) Kesiapan Masyarakat di Sekitar Destinasi Pariwisata yang Masih Belum
Optimal
Keberhasilan pembangunan kepariwisataan juga sangat ditentukan oleh
kesiapan dan dukungan masyarakat di destinasi pariwisata. Banyak daerah
yang sudah dikenal wisatawan dan menjadi destinasi wisata, namun tidak
mampu berkembang baik dan cenderung stagnan karena masih terbatasnya
dukungan dan kesiapan masyarakat sekitar. Terbatasnya pemahaman
terhadap nilai manfaat pariwisata bagi masyarakat dan wilayah setempat
seringkali memunculkan iklim yang kurang kondusif bagi tumbuh dan
berkembangnya kepariwisataan. Unsur-unsur SAPTA PESONA Pariwisata
(aman, tertib, bersih, nyaman, indah, ramah dan kenangan) belum sepnuhnya

15
terwujud di destinasi-destinasi pariwisata, sehingga kondisi tersebut
cenderung menciptakan persepsi yang kurang positif bagi wisatawan, karena
merasa tidak nyaman dan aman dalam melakukan kunjungan wisatanya.
b. PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA
Dalam kerangka pengembangan industri pariwisata, terdapat beberapa masalah
utama yang dihadapi dan menjadi kendala bagi tumbuhnya industri pariwisata,
antara lain yaitu : (1) sinergi antar mata rantai usaha pariwisata yang belum optimal;
(2) daya saing produk wisata yang belum optimal; (3) pengembangan tanggung jawab
terhadap lingkungan yang masih belum optimal.
1) Sinergi Antar Mata Rantai Usaha Pariwisata Yang Masih Belum Optimal
Salah satu aspek penting dalam perkembangan industri pariwisata adalah
terciptanya sinergi antar mata rantai usaha pariwisata yang kuat di destinasi
pariwisata. Kelemahan yang masih terjadi dalam pengembangan destinasi
pariwisata menunjukkan, bahwa belum semua destinasi pariwisata didukung
oleh operasi berbagai jenis usaha kepariwisataan dan sinergi yang baik dalam
menciptakan produk dan layanan yang berkualitas bagi wisatawan. Sehingga
di satu pihak kualitas industri pariwisata belum bisa berkembang optimal, dan
disisi lain nilai manfaat ekonomi pariwisata juga belum mampu dikembangkan
untuk menopang perekonomian daerah setempat.
Belum terjadinya sistem operasi yang utuh pada struktur dan mata rantai
usaha pariwisata (antara lain : transportasi, akomodasi, rumah makan,
informasi wisata, pemanduan wisata, cinderamata, telekomunikasi, fasilitas
umum lainnya) dan juga ketimpangan standar kualitas mata rantai usaha
pariwisata akan menjadi faktor yang kritis terhadap keterjangkauan,
kemudahan dan kenyamanan kunjungan wisatawan di destinasi pariwisata.
2) Daya Saing Produk Wisata Yang Masih Belum Optimal
Daya saing produk wisata yang mencakup daya tarik wisata, fasilitas
pariwisata dan aksesilibitas merupakan aspek yang strategis dalam
meningkatkan kemampuan destinasi pariwisata untuk berkompetisi dengan
destinasi pariwisata lainnya dalam memperebutkan potensi pasar wisatawan.
Kondisi daya saing fasilitas pariwisata Indonesia saat ini relatif masih kurang,
dibanding dengan negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura dan
Thailand. Daya saing usaha pariwisata Indonesia masih di bawah ketiga negara
tersebut, di atas Philipina dan Brunei Darussalam namun bersaing dengan
Vietnam. Tinggi rendahnya daya saing tersebut sangat bergantung pada
standar usaha pariwisata dan standar kompetensi tenaga kerja usaha

16
pariwisata yang saat ini di Indonesia masih terus dalam proses pemantapan
kelengkapan perangkat sertifikasi usaha dan pelaksanaan upaya sertifikasi di
tingkat nasional maupun di daerah.
3) Pengembangan Tanggung Jawab Lingkungan oleh Kalangan Usaha
Pariwisata Masih Belum Optimal
Pengembangan tanggung jawab lingkungan usaha pariwisata, baik lingkungan
sosial, alam maupun budaya agar tetap berkelanjutan berpotensi untuk
mengembangkan jejaring usaha pariwisata berkelanjutan yang dapat
meningkatkan daya saing usaha pariwisata Indonesia.
Permasalahan yang dihadapi dalam hal ini adalah masih terbatasnya jumlah
usaha pariwisata yang memiliki komitmen terhadap tanggung jawab
lingkungan dan menerapkan prinsip-prinsip berwawasan lingkungan,
kurangnya insentif terhadap usaha pariwisata yang menerapkan prinsip-
prinsip pembangunan kepariwisataan berkelanjutan, serta kurangnya alokasi
program CSR usaha pariwisata dan usaha non pariwisata untuk
pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat lokal.
c. PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
Dalam kerangka pengembangan pemasaran pariwisata, terdapat beberapa masalah
utama yang dihadapi dan menjadi kendala bagi tumbuhnya kepariwisataan nasional,
antara lain yaitu: (1) Kompetisi destinasi pariwisata regional dan pencitraan
Pariwisata Indonesia yang belum optimal; (2) Strategi pemasaran yang belum
komprehensif dan terpadu.
1) Kompetisi destinasi pariwisata regional dan terbatasnya pemahaman
terhadap destinasi pariwisata Indonesia
Potensi dan citra Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas dan
menyimpan asset kepariwisataan yang memiliki nilai daya tarik yang tinggi
cenderung masih belum dikenal luas oleh masyarakat internasional/ pasar
wisatawan dunia. Upaya membangun pencitraan Indonesia melalui branding
pariwisata Indonesia (Wonderful Indonesia) masih belum terpublikasikan
secara luas dan optimal pada berbagai negara pasar utama dan potensial
pariwisata Indonesia, sehingga product awareness dari masyarakat (calon
wisatawan) pada negara-negara pasar utama dan potensial terhadap produk
dan destinasi pariwisata Indonesia masih lemah bila dibandingkan dengan
negara-negara pesaing Indonesia.

17
Upaya promosi dan pencitraan pariwisata yang massif yang dilakukan oleh
destinasi pesaing di tingkat regional (Malaysia, Thailand, Vietnam) perlu
mendapat perhatian dan diimbangi dengan upaya promosi dan pencitraan
pariwisata Indonesia yang lebih kuat dan taktis.
2) Strategi Pemasaran yang belum komprehensif dan terpadu
Upaya meningkatkan pemahaman (awareness) pasar internasional terhadap
Indonesia, yang bermuara pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan
internasional ke Indonesia menuntut strategi komunikasi pemasaran yang
efektif dan terpadu.
Strategi pemasaran tersebut harus merupakan keterpaduan antara produk
dan pasar, serta mencakup aspek-aspek pemasaran dan promosi yang utuh
baik dari aspek produk, instrument promosi, lini distribusi maupun strategi
harga; serta aspek target dan segmentasi pasar, dan pencitraan atau
positioning melalui branding. Keutuhan pola pemasaran dan keterpaduan
pengembangan dari sisi pasar dan produk/ destinasi pariwisata masih
menjadi kendala utama untuk membangun pemasaran pariwisata yang efektif
dan berdaya saing.
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi belum optimal dimanfaatkan
dalam mempromosikan destinasi pariwisata di dunia internasional,
dikarenakan masih terbatasnya kesadaran dan kemampuan pemangku
kepentingan pariwisata dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dan
informasi tersebut dalam mendukung promosi pariwisata.
d. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PARIWISATA
Dalam kerangka pengembangan Kelembagaan kepariwisataan, terdapat beberapa
masalah utama yang dihadapi, antara lain yaitu : (1) masih terbatasnya organisasi
yang membidangi kepariwisataan di daerah; (2) SDM Pariwisata dan Pengembangan
pendidikan Tinggi Pariwisata yang masih terbatas; (3) koordinasi dan sinkronisasi
pembangunan lintas regional dan sektor masih belum berjalan efektif.
1) Masih terbatasnya Organisasi yang Membidangi Kepariwisataan di
Daerah
Komitmen nasional untuk membangun sektor pariwisata sebagai sektor
unggulan nasional, belum sepenuhnya terdukung oleh komitmen di tingkat
daerah terkait dengan aspek organisasi atau institusi yang membidangi
pembangunan kepariwisataan di daerah.

18
Desentralisasi yang juga menempatkan Pariwisata sebagai sektor pilihan, dan
bukannya sebagai sektor strategis yang mampu memberikan kontribusi
berarti bagi pembangunan daerah maupun bagi kesejahteraan masyarakat,
berdampak pada penguatan organisasi yang membidangi pembangunan
kepariwisataan belum merata di berbagai daerah. Sebagai akibatnya
koordinasi lintas daerah dalam penanganan terpadu asset kepariwisataan
yang bersifat lintas wilayah-pun seringkali mengalami kendala dan hambatan.
Disisi lain, lemahnya pemahaman tentang kepariwisataan, seringkali
memposisikan Kepariwisataan sebagai sebagai sektor pelengkap yang tidak
memiliki posisi strategis dalam struktur organisasi pembangunan di daerah.
2) SDM Pariwisata dan Pengembangan Pendidikan Tinggi Pariwisata yang
Masih Terbatas
Peningkatan daya saing produk pariwisata Indonesia agar memiliki
keunggulan banding dan keunggulan saing secara regional dan global harus
diimbangi oleh ketersediaan SDM yang kompeten, yang tidak hanya berada
pada tataran operasional atau tenaga teknis saja tetapi juga pada tataran
akademisi, teknokrat, dan profesional. Pengembangan SDM Kepariwisataan
dapat dilakukan dengan pendekatan pendidikan formal dan pelatihan, bagi
Aparatur, Pengusaha Industri Pariwisata, Karyawan pada Industri Pariwisata
dan Masyarakat yang berada di kawasan pariwisata.
Perkembangan Pariwisata Indonesia saat ini kurang diimbangi dengan
pengembangan SDM bidang pariwisata. Pengembangan SDM bidang
pariwisata meliputi aparatur, industri dan masyarakat. Hal ini berguna untuk
menunjang pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Badan
pengembangan Sumber Daya Pariwisata menyikapi tantangan tersebut
dengan program antara lain melalui Pembekalan SDM bidang pariwisata
terhadap aparatur/industri dan masyarakat; penyusunan dan review
kurikulum serta melakukan Penyusunan modul pembekalan bidang
pariwisata. Dengan akan diberlakukannya kesepekatan Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA), maka tuntutan SDM yang kompeten dan mampu bersaing
dengan SDM dari luar negeri akan semakin dipersyaratkan. Oleh sebab itu
penyiapan SDM Pariwisata baik secara kuantitas dan kualitas harus didorong
semaksimal mungkin.
3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Lintas Sektor dan Regional
Yang Belum Efektif
Karakter sektor pariwisata yang bersifat multi sektor, lintas wilayah
(borderless) dan multi stakeholders menuntut fungsi koordinasi dan sinergi
pengembangan yang efektif baik secara horizontal antar kementerian dan

19
lembaga terkait, serta segenap pemangku kepentingan pariwisata
(pemerintah, swasta, dan masyarakat), maupun secara vertical antara
pemerintah Pusat dan daerah.
Persoalan koordinasi dan sinergi pembangunan masih menjadi kendala serius
dalam melakukan akselerasi pembangunan kepariwisataan, karena factor ego
sektoral ataupun ego wilayah yang belum mampu melihat kepentingan dan
nilai manfaat yang lebih besar dalam jangka panjang.

@
BAB II PERENCANAAN DANBAB II PERENCANAAN DAN
PERJANJIAN KERJA PERJANJIAN KERJA
BAB II PERENCANAAN DAN
PERJANJIAN KERJA
Borobudur - Jawa Tengah

20
“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”
A. RENCANA STRATEGIS
Visi dan Misi Kementerian Pariwisata dalam menunjang pembangunan nasional dan
kehidupan bangsa dijabarkan sebagai berikut :
VISI
Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi Presiden
Republik Indonesia periode 2014-2019, yaitu:
Berdasarkan visi tersebut, Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019
merumuskan misi yang dikerucutkan ke dalam 9 agenda prioritas Pemerintah yang
disebut NAWACITA. Di dalamnya, terkandung agenda prioritas pemerintah Republik
Indonesia 2015-2019 yang terkait pada pariwisata, adalah agenda prioritas butir
keenam yakni:
“MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR
INTERNASIONAL SEHINGGA BANGSA INDONESIA DAPAT MAJU DAN BANGKIT
BERSAMA BANGSA-BANGSA ASIA LAINNYA”
Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum
dikelola dengan baik serta pengembangan pariwisata yang berdaya saing di pasar
internasional, sekaligus memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi
pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor pariwisata akan meningkatkan daya saing
Indonesia, dengan memanfaatkan potensi yang selama ini belum dikelola optimal,
2 PERENCANAAN &
PERJANJIAN KINERJA
B
A
B

21
salah satunya adalah potensi maritim, semata-mata untuk meningkatkan akselerasi
pertumbuhan ekonomi nasional.
MISI KEMENTERIAN PARIWISATA 2015 -2019
Berdasarkan agenda prioritas tersebut, disusunlah empat misi Kementerian
Pariwisata 2015-2019 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata No. 29
Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Pariwisata, dengan mengadaptasi 4
(empat) pilar pembangunan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi,
pemasaran, industri, dan kelembagaan. Misi Kementerian Pariwisata 2015-209
adalah:
1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan
lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan
mewujudkan masyarakat yang mandiri;
2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing
internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab
terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan
bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan
kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar
Internasional;dan
4. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan
masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang
efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka
meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong
terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.
TUJUAN KEMENTERIAN PARIWISATA 2015 -2019
Berdasarkan Visi Misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, maka dirumuskan tujuan
Kementerian Pariwisata 2015-2019 yaitu:
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing
di pasar internasional ;
2. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian
nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia
lainnya;
3. Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan dengan
menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan
bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif

22
4. Mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu mensinergikan
Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri
Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas
maksimal.
SASARAN KEMENTERIAN PARIWISATA 2015 -2019
Dalam mengembangkan pariwisata, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memiliki 11
sasaran strategis yang harus dicapai melalui program dan kegiatan yang akan
dilakukan pada periode 2015–2019. Setiap sasaran strategis Kemenpar memiliki
indikator kinerja serta target yang harus dicapai setiap tahunnya sebagai ukuran
kinerja dari Kemenpar yang diuraikan sebagai berikut :
Tabel 2.1. Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019
SASARAN KEMENTERIAN
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
UNIT KERJA
1 Meningkatnya Kualitas dan
Kuantitas Destinasi
Pariwisata
difasilitasi untuk
pengembangan
infrastruktur dan
DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN
DESTINASI DAN
INDUSTRI
PARIWISATA
2 Jumlah fasilitasi
peningkatan destinasi
wisata, budaya, alam
dan buatan (lokasi)
3 Jumlah fasilitasi
pemberdayaan
masyarakat (provinsi)
4 Jumlah fasilitasi
peningkatan tata
kelola destinasi
2 Meningkatnya investasi di
sektor pariwisata
sektor pariwisata
terhadap total
investasi nasional
(persentase)
3 Meningkatnya kontribusi
kepariwisataan terhadap
penyerapan tenaga kerja
nasional
langsung, tidak
sektor pariwisata (juta
orang)
pariwisata terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB)
Nasional
7 Kontribusi sektor
pariwisata terhadap
PDB nasional
(persentase)
DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN
PEMASARAN
PARIWISATA
MANCANEGARA

23
SASARAN KEMENTERIAN
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
UNIT KERJA
5 Meningkatnya jumlah
kunjungan wisatawan
mancanegara (wisman)
8 Jumlah wisatawan
mancanegara ke
Indonesia (juta orang)
penerimaan devisa
9 Jumlah penerimaan
devisa (triliun Rp)
perjalanan wisatawan
nusantara (wisnus)
wisatawan nusantara
(juta perjalanan)
DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN
PEMASARAN
PARIWISATA
NUSANTARA
pengeluaran wisatawan
nusantara
wisatawan nusantara
(Rp)
9 Meningkatnya kapasitas dan
profesionalisme SDM
Pariwisata
12 Jumlah tenaga kerja di
sektor pariwisata yang
disertifikasi (orang)
DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN
KEPARIWISATAAN
13 Jumlah lulusan
pendidikan tinggi
kepariwisataan yang
tersalurkan di industri
pariwisata (orang)
10 Terlaksananya/terwujudnya
pelaksanaan reformasi
birokrasi di Lingkungan
14 Indeks Reformasi
Birokrasi (RB)
11 Meningkatnya kualitas
kinerja organisasi
15 Opini keuangan
Kementerian
SEKRETARIAT
KEMENTERIAN
16 Predikat SAKIP
Kementerian
Pariwisata (nilai)
B. PENETAPAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Tahun 2015 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, Kementerian Pariwisata secara
terencana dan berkesinambungan melaksanakan program dan kegiatan yang telah
ditetapkan, termasuk didalamnya Rencana Kerja Kementerian Pariwisata Tahun
2015 yang merupakan proses Perencanaan Kinerja.
Penyusunan Rencana Kerja tersebut dilakukan seiring dengan agenda penyusunan
dan kebijakan anggaran. Setelah anggaran 2015 ditetapkan maka disusunlah

24
Perjanjian Kinerja 2015 yang merupakan tekad dan janji rencana kinerja yang akan
dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/tugas dan pihak yang
memberi amanah/tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Secara
umum tujuan penetapan kinerja/perjanjian kinerja Kementerian Pariwisata Tahun
Anggaran 2015, antara lain:
1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur di
lingkungan Kementerian Pariwisata
2. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan tugas yang
diterima dan terus meningkatkan kinerjanya
3. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah.
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur di
lingkungan Kementerian Pariwisata
5. Menilai adanya keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan
sasaran suatu organisasi, sekaligus sebagai dasar dalam pemberian
penghargaan (reward) maupun sanksi (punishment).
Salah satu alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/atau
sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di
masa depan adalah Indikator Kinerja Utama. Perjanjian Kinerja Kementerian Tahun
2015 disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2015
SASARAN KEMENTERIAN
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
TARGET UNIT KERJA
1 Meningkatnya Kualitas dan
Kuantitas Destinasi
Pariwisata
difasilitasi untuk
pengembangan
infrastruktur dan
ekosistem
(provinsi)
27 DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN
DESTINASI DAN
INDUSTRI
PARIWISATA
2 Jumlah fasilitasi
peningkatan
destinasi wisata,
budaya, alam dan
buatan (lokasi)
15
3 Jumlah fasilitasi
pemberdayaan
masyarakat
(provinsi)
34
4 Jumlah fasilitasi
peningkatan tata
kelola destinasi
25

25
SASARAN KEMENTERIAN
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
TARGET UNIT KERJA
2 Meningkatnya investasi di
sektor pariwisata
sektor pariwisata
terhadap total
investasi nasional
(persentase)
3.6
kepariwisataan terhadap
penyerapan tenaga kerja
nasional
langsung, tidak
langsung, dan
ikutan sektor
pariwisata (juta
orang)
11.3
pariwisata terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB)
Nasional
7 Kontribusi sektor
pariwisata
terhadap PDB
nasional
(persentase)
4 DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN
PEMASARAN
PARIWISATA
MANCANEGARA
kunjungan wisatawan
mancanegara (wisman)
8 Jumlah wisatawan
mancanegara ke
Indonesia (juta
orang)
10
penerimaan devisa
9 Jumlah penerimaan
devisa (triliun Rp)
144
perjalanan wisatawan
nusantara (wisnus)
wisatawan
nusantara (juta
perjalanan)
255 DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN
PEMASARAN
PARIWISATA
NUSANTARA8 Meningkatnya jumlah
pengeluaran wisatawan
nusantara
11 Jumlah
pengeluaran
wisatawan
nusantara (Rp)
191.3
9 Meningkatnya kapasitas dan
profesionalisme SDM
Pariwisata
yang disertifikasi
(orang)
17,500 DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN
KEPARIWISATAAN
13 Jumlah lulusan pen-
didikan tinggi kepa-
riwisataan yang
tersalurkan di
industri pariwisata
(orang)
1,750
10 Terlaksananya/terwujudnya
pelaksanaan reformasi
birokrasi di Lingkungan
14 Indeks Reformasi
Birokrasi (RB)
70%
11 Meningkatnya kualitas
kinerja organisasi
15 Opini keuangan
Kementerian
Pariwisata
(predikat)
WDP SEKRETARIAT
KEMENTERIAN
16 Predikat SAKIP
Kementerian
Pariwisata (nilai)
A

@
BAB III AKUNTABILITAS KINERJABAB III AKUNTABILITAS KINERJABAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Danau Toba - Sumatera Utara

26
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Sasaran Strategis Kemenpar 2015
Kementerian Pariwisata telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai
dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor KM.125/UM.001/MP/2015 tanggal 15
Desember 2015. Indikator Kinerja Utama tersebut digunakan sebagai ukuran
keberhasilan/kegagalan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran kinerja,
pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja oleh masing-masing unit kerja di lingkungan
Kementerian Pariwisata.
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama di atas, realisasi capaian sasaran strategis
Kementerian Pariwisata Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
3 AKUNTABILITAS
KINERJA
B
A
B

27
Tabel 3.1. Realisasi Target Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015
SASARAN KEMENTERIAN
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
2015
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
1 Meningkatnya
Kualitas dan
Kuantitas Destinasi
Pariwisata
difasilitasi untuk
pengembangan
infrastruktur dan
27 28 103
2 Jumlah fasilitasi
peningkatan
destinasi wisata,
budaya, alam dan
buatan (lokasi)
15 15 100
3 Jumlah fasilitasi
peningkatan tata
kelola destinasi
pariwisata (lokasi)
25 25 100
4 Jumlah fasilitasi
pemberdayaan
masyarakat
(provinsi)
34 34 100
2 Meningkatnya
investasi di sektor
pariwisata
sektor pariwisata
terhadap total
investasi nasional
(persentase)
3,6 2,6 72
3 Meningkatnya
kontribusi
kepariwisataan
terhadap
penyerapan tenaga
kerja nasional
langsung, tidak
sektor pariwisata
(juta orang)
11,3 12,16* 107,6
4 Meningkatnya
kontribusi
pariwisata
terhadap Produk
Domestik Bruto
(PDB) Nasional
7 Kontribusi sektor
pariwisata terhadap
PDB nasional
(persentase)
4 4,23 105,75
5 Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan
mancanegara
(wisman)
8 Jumlah wisatawan
mancanegara ke
Indonesia (juta
orang)
10 10,41 100,26
6 Meningkatnya
jumlah penerimaan
devisa
9 Jumlah penerimaan
devisa (triliun Rp)
144 163 113,2

28
SASARAN KEMENTERIAN
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
2015
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
7 Meningkatnya
jumlah perjalanan
wisatawan
nusantara (wisnus)
wisatawan nusantara
(juta perjalanan)
255 255,05 100,01
8 Meningkatnya
jumlah
pengeluaran
wisatawan
nusantara (wisnus)
wisatawan nusantara
(Triliun Rp)
191,25 224,65 117
9 Meningkatnya
kapasitas dan
profesionalisme
SDM Pariwisata
yang disertifikasi
(orang)
17,500 17,500 100
13 Jumlah lulusan
pendidikan tinggi
kepariwisataan yang
tersalurkan di
industri pariwisata
(orang)
1,750 1,750 100
10 Terlaksananya/
terwujudnya
pelaksanaan
reformasi birokrasi
di Lingkungan
Kementerian
Pariwisata
14 Indeks Reformasi
Birokrasi RB
(Presentase)
70% 64,47% 92,10
11 Meningkatnya
kualitas kinerja
organisasi
Kementerian
Pariwisata
15 Opini keuangan
Kementerian
WDP Masih
dalam
proses
Audit BPK
-
16 Predikat SAKIP
Kementerian
Pariwisata (nilai)
A BB -
Jumlah Anggaran Tahun 2015...........................…………………...….Rp 2.479.340.591.000,-
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2015........................................Rp 2 .102.336.219.932,-
Capaian dan Analisis Kinerja 2015
Ditinjau dari capaian kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2015, Kementerian
Pariwisata telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab
organisasi. Berikut ini akan diuraikan kinerja dari Kementerian Pariwisata,
berdasarkan masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan.

29
MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS DESTINASI PARIWISATA
1 MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS DESTINASI
PARIWISATA
Pengembangan destinasi pariwisata diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan
kuantitas destinasi pariwisata, melalui: (1) Pengembangan infrastruktur dan
ekosistem kepariwisataan antara lain meliputi perancangan destinasi pariwisata
(kawasan strategis pariwisata nasional dan kawasan pengembangan pariwisata
nasional), peningkatan aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan ekosistem pariwisata; (2)
Pengembangan destinasi wisata alam, budaya, dan buatan yang berdaya saing antara
lain meliputi pengembangan wisata kuliner dan spa, wisata sejarah dan religi, wisata
tradisi dan seni budaya, wisata perdesaan dan perkotaan, wisata bahari, wisata
ekologi dan petualangan, kawasan wisata, serta wisata konvensi, olahraga dan
rekreasi; (3) Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata dan pemberdayaan
masyarakat antara lain meliputi tata kelola destinasi pariwisata prioritas dan khusus,
internalisasi dan pengembangan sadar wisata, dan pengembangan potensi
masyarakat di bidang pariwisata.
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Destinasi Pariwisata yang diukur dengan
indikator jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan
ekosistem, jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan buatan,
jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi pariwisata, jumlah fasilitasi
pemberdayaan masyarakat, merupakan sasaran dan indikator baru di tahun pertama
Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019, sehingga belum ada sasaran dan
indikator pembanding pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun capaian dari masing-
masing indikator dapat dilihat dalam penjelasan di bawah ini.
a. Jumlah Daerah Yang Difasilitasi untuk Pengembangan Infrastruktur dan
Ekosistem
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan ekosistem pariwisata di destinasi pariwisata
adalah hal penting dalam upaya peningkatan daya saing. Semakin banyak destinasi
pariwisata yang memiliki infrastruktur (akses, amenitas, sarana dan prasarana) yang
berkualitas, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wisatawan untuk
berkunjung ke suatu destinasi. Untuk itu, fasilitasi terhadap daerah untuk
pengembangan infrastruktur dan ekosistem menjadi salah satu indikator penting
untuk meningkatkan kualitas destinasi pariwisata.
Realisasi jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan
ekosistem pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut:

30
Tabel 3.2. Realisasi Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk Pengembangan
Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata
Dari tabel capaian Indikator Kinerja di atas, dapat dilihat pada tahun 2015 dari target
27 provinsi telah tercapai sebanyak 28 provinsi yang difasilitasi untuk
pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata atau melampaui target yang
ditentukan.
Walaupun indikator yang diukur berbasis
lokasi, namun fasilitasi yang telah
dilakukan terkait pengembangan
infrastruktur dan ekosistem pariwisata di
daerah mampu memberikan dampak dan
capaian yang positif , diantaranya adalah :
Peningkatan Ekonomi di Banyuwangi,
Jawa Timur
Adanya pengembangan Bandara
Blimbingsari di Banyuwangi, Jawa Timur
melalui koordinasi dan dukungan dari
Kementerian Perhubungan telah
memberikan dampak pada peningkatan
jumlah penumpang, peningkatan jumlah
wisatawan, yang kemudian memberikan
dampak ekonomi yang positif kepada
masyarakat, diantaranya adalah
meningkatnya pendapatan per kapita.
Peningkatan jumlah penumpang dapat
dilihat pada tabel berikut :
2011 2012 2013 2014 2015
7.000 24.000 44.000 87.000 110.234
Sumber : Pemda Banyuwangi, 2015
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
1 Jumlah daerah yang difasilitasi untuk
pengembangan infrastruktur dan ekosistem
(Provinsi)
27 28 103
Kegiatan pengembangan aksesibilitas
di destinasi pariwisata melalui skema
dukungan dari Kementerian/Lembaga
terkait pada tahun 2015 menjadi
kegiatan prioritas janji presiden/wakil
presiden yang dipantau oleh Kantor
Staf Presiden (KSP) setiap 3 bulan,
dengan hasil evaluasi dan capaian
untuk Kementerian Pariwisata pada
periode B-06 : 100% (hijau), B-09 :
100% (hijau), dan B-12 : 100%
(hijau)

31
Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dalam periode tahun 2010-2015 dapat
dilihat pada tabel berikut :
Wisatawan 2010 2015 Peningkatan
Nusantara 651.500 1.701.230 161%
Mancanegara 13.200 41.000 210%
Sumber : Pemda Banyuwangi, 2015 (hasil verifikasi dari hotel dan pengelola destinasi wisata)
Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Banyuwangi memberikan kontribusi
terhadap peningkatan pendapatan per kapita di Banyuwangi. Menurut data Badan
Pusat Statistik (BPS), pendapatan per kapita di Banyuwangi mengalami peningkatan
sebesar 229% selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2010 sebesar Rp 14,7juta (per tahun)
menjadi Rp 33,7 juta (per tahun) pada tahun 2015. Hal tersebut dapat dilihat pada
grafik berikut :
1) Peningkatan Minat Investasi
Badan Koordinasi Penanaman Modal menyatakan minat investasi untuk sektor
pariwisata dan Kawasan Ekonomi Khusus mengalami peningkatan hingga 102,89
persen pada periode Oktober 2014 hingga Juni 2015. Sepanjang periode Oktober
2014 Juni 2015, minat investasi melalui pengajuan izin prinsip untuk sektor
pariwisata dan kawasan sebesar Rp 168,9 triliun, atau naik 102,89 persen
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 83,24 triliun.
Adanya dukungan pengembangan infrastruktur di KEK Mandalika di Nusa Tenggara
Barat dan KEK Tanjung Lesung di Banten ikut memberikan peran dalam peningkatan
minat untuk berinvestasi di bidang pariwisata pada Kawasan Ekonomi Khusus
tersebut.
Grafik 3.1 Pendapatan Per Kapita Banyuwangi 2010 - 2015

32
2) Tercapainya Target Prioritas Presiden
Peningkatan aksesibilitas di destinasi pariwisata yang menjadi tanggung jawab
Kementerian Pariwisata melalui skema dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait
(Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU-PR) pada tahun 2015 merupakan
kegiatan prioritas yang menjadi janji Presiden/Wakil Presiden. Janji Presiden/Wakil
Presiden tersebut dalam implementasinya oleh Kementerian/Lembaga yang
bertanggung jawab, dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP). Pada hasil evaluasi
yang dilakukan periodik setiap 3 bulan telah tercapai hasil positif untuk Kementerian
Pariwisata pada periode B-06: 100% (hijau), B-09 : 100% (hijau), dan B-12 : 100%
(hijau).
Program/kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya target jumlah
daerah yang difasilitasi pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata antara
lain:
a) Dukungan Amenitas di 28 provinsi
Untuk meningkatkan kualitas destinasi pariwisata dilakukan dengan
memberikan dukungan amenitas melalui Tugas Pembantuan berupa
pembangunan fasilitas pariwisata yang dilakukan di 28 Provinsi. Adapun jenis
fasilitas pariwisata yang dapat dibangun oleh penerima Tugas Pembantuan
antara lain:
(1) Fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, dan pusat informasi
pariwisata (tourism information center), dan e-tourism kiosk;
(2) Pembangunan dan penataan kawasan pariwisata: aula kesenian, kios
cinderamata, kios kaki lima, panggung terbuka, rest area, stand
jajanan/kuliner, gazebo.
(3) Penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (tourism
sign and posting)
b) Peningkatan Aksesibilitas di KSPN prioritas
Peningkatan aksesibilitas di destinasi pariwisata merupakan salah satu janji
Presiden pada tahun 2015-2019 untuk mewujudkan pariwisata Indonesia
yang berdaya saing. Pada tahun 2015 telah tercapai dukungan dan sinergi
lintas sektor sebagai upaya pengembangan infrastruktur di 25 KSPN,
diantaranya sebagai berikut:
(1) Pengembangan 20 bandara di 13 KSPN dengan kegiatan: perpanjangan
dan pelapisan runway, pembangunan taxiway, apron, fillet, dan fasilitas
bandara, (b)Pengembangan 8 pelabuhan di 8 KSPN dan 7 dermaga di 3
KSPN, (c) Pembangunan terminal/fasilitas kelengkapan jalan/kereta api di
4 KSPN, yang mendapatkan dukungan dari Kementerian Perhubungan.

33
(2) Pembangunan jalan baru di 5 KSPN dengan total 143,72 Km dan
pemeliharaan, pelebaran, rekonstruksi dan rehabilitasi jalan di 10 KSPN
sepanjang 460,29 Km, (b) Pengembangan kawasan pemukiman, sistem
penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan tersebar 14 KSPN di
1.080 lokasi dan penataan bangunan tersebar 8 KSPN di 28 lokasi, yang
mendapatkan dukungan dari Kementerian PU-PERA.
Kegiatan pengembangan aksesibilitas di destinasi pariwisata melalui skema
dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait (Kementerian Perhubungan dan
Kementerian PU-PR) pada tahun 2015 menjadi kegiatan prioritas yang terus
dimonitor oleh Kantor Staf Presiden (KSP).
b. Jumlah Fasilitasi Peningkatan Destinasi Wisata, Budaya, Alam dan
Buatan
Menurut data dari Passenger Exit Survey (PES) tahun 2014, kontribusi wisatawan
terbesar pada destinasi wisata budaya (wisata warisan budaya dan sejarah, belanja
dan kuliner, kota dan desa) yaitu sebesar 60%, wisata alam (wisata bahari, ekowisata,
petualangan) yaitu sebesar 35%, dan wisata buatan (wisata MICE dan even, olahraga,
kawasan terintegrasi) sebesar 5%. Terkait dengan hal tersebut, Deputi Bidang
Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata melakukan upaya pengembangan
destinasi pariwisata melalui fasilitasi terhadap ketiga produk destinasi tersebut yaitu
destinasi wisata budaya, alam dan buatan untuk meningkatkan kualitas destinasi
pariwisata.
Realisasi fasilitasi peningkatan destinasi wisata budaya, alam dan buatan adalah
sebagai berikut :
Tabel 3.3. Jumlah Fasilitasi Peningkatan Destinasi Wisata Budaya, Alam dan Buatan
Dari tabel di atas dapat dilihat dari target sebanyak 15 lokasi KSPN yang difasilitasi
terkait peningkatan destinasi wisata budaya, alam dan buatan, telah tercapai
sebanyak 16 lokasi yaitu (1) Weh, Prov. Aceh (2) Toba, Prov. Sumatera Utara, (3)
Pangandaran, Prov. Jawa Barat, (4) Kota Tua, Prov DKI Jakarta (5) Borobudur, Prov
Jawa Tengah (6) Bromo Tengger Semeru, Prov. Jawa Timur (7) Sanur, Prov. Bali (8)
Batur, Prov. Bali (9) Rinjani, Prov. NTB (10) Flores, Prov. NTT (11) Tanjung Puting,
CAPAIAN
(%)
2 Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi
wisata, budaya, alam dan buatan
(lokasi)
15 16 107

34
Prov. Kalimantan Tengah (12) Bunaken, Prov. Sulawesi Utara (13) Toraja, Prov.
Sulawesi Selatan (14) Wakatobi, Prov. Sulawesi Tenggara, (15) Derawan, Prov.
Kalimantan Timur dan (16) Raja Ampat, Prov. Papua Barat dengan capaian sebesar
107%.
Walaupun indikator yang diukur hanya berbasis lokasi, namun fasilitasi yang telah
dilakukan terkait peningkatan wisata budaya, alam dan buatan di daerah mampu
memberikan dampak dan capaian yang positif , diantaranya adalah :
1) World Halal Travel Awards
Pada tahun 2015, Indonesia mendapatkan penghargaan World Halal Travel Summit
dalam kategori World Best Halal Tourism Destination dan World Best Halal
Honeymoon Destination untuk Lombok, mengalahkan pesaing terberat yaitu Malaysia
dan Turki.
2) UNWTO Award for Innovation in Public Policy
Dalam penghargaan United Nations World Tourism Organization (UNWTO) Awards ke-
12 di Madrid - Spanyol, Banyuwangi menghasilkan capaian yang sangat positif bagi
pariwisata di Indonesia, yaitu menjadi pemenang dalam UNWTO Awards for
Excellence and Innovation in Tourism untuk kategori Inovasi Kebijakan Publik dan
Tata Kelola, sukses mengalahkan pesaingnya seperti Kolombia, Kenya, dan Puerto
Rico.
Gambar 3.1 Penyerahan Penghargaan World’s
Best Halal Tourism Destination
Gambar 3.2 Awards World’s Best Halal
Tourism Destination

35
Pemerintah Banyuwangi dengan berbagai potensi wisata yang dimilikinya, dinilai
mampu menjaga kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata bersama para
pemangku kepentingan pariwisata setempat.
Gambar 3.3 Penyerahan Penghargaan
UNWTO Award
Gambar 3.4 UNWTO Award for Innovation in
Public Policy
3) Gunung Sewu dalam Global Geopark Network UNESCO
Gunung Sewu yang merupakan
kawasan karst istimewa di Jawa, dan
berada di 3 provinsi yaitu DIY, Jawa
Tengah dan Jawa Timur telah resmi
menjadi anggota Global Geoparks
Network (GGN) UNESCO pada
tanggal 19 September 2015 pada
acara Asia Pasific Geoparks Network
San’iin Kaigan Symposium yang
berlangsung di Jepang.
4) World Best Snorkeling Destination
Raja Ampat di Papua Barat dan Taman
Nasional Pulau Komodo di Nusa Tenggara
Timur dinobatkan sebagai destinasi
snorkeling terbaik dunia atau World’s Best
Snorkeling Destination berdasarkan survei
CNN pada tahun 2015. Adanya pengakuan
dan publikasi dari media internasional
merupakan capaian yang positif untuk
mendorong peningkatan kunjungan
wisatawan ke Raja Ampat dan Pulau
Komodo sebagai destinasi bahari
berkualitas di Indonesia.
Gambar 3.5 Raja Ampat

36
5) Kemudahan Wisatawan Asing ke Indonesia
Koordinasi dan sinergi lintas sektor telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah
kunjungan wisatawan mancanegara sekaligus mewujudkan Indonesia sebagai poros
maritim dunia melalui pengembangan wisata bahari. Dalam upaya tersebut telah
dihasilkan performansi positif berupa regulasi yaitu Perpres Nomor 105 Tahun 2015
Tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing Ke Indonesia dan Perpres Nomor 104
Tentang Bebas Visa Kunjungan yang memberikan kemudahan bagi wisatawan
asing/kapal wisata asing (yacht)/kapal pesiar asing (cruise) untuk berkunjung ke
Indonesia. Layanan kemudahannya antara lain adalah penghapusan Clearance
Approval for Indonesia Territory (CAIT) yang selama ini dianggap menjadi
penghambat bagi kapal wisata.
Perpres No. 105 Tahun 2015 tentang kunjungan kapal
wisata (yacht) asing ke Indonesia. Perpres ini antara
lain menghapus ketentuan CAIT (Clearance Approval
for Indonesian Territory).
Jumlah kunjungan yacht (kapal wisata) asing
diproyeksikan meningkat dari 750 kapal wisata
(2014) menjadi 5000 kapal wisata (2019), dengan
penerimaan devisa sebesar USD 500 juta.
Permenhub No. 121 Tahun 2015 tentang Pemberian
Kemudahan Bagi Wisatawan dengan Menggunakan Kapal
Pesiar (Cruise ship) Berbendera Asing, yang mengatur
embarkasi dan/atau debarkasi wisatawan di 5
pelabuhan Indonesia.
Jumlah kunjungan kapal pesiar asing diproyeksikan akan
meningkat dari 400 (2014) menjadi 1000 kapal pesiar
(2019), dengan perolehan devisa sebesar USD 300 juta.
TEROBOSAN TOKOH UTAMA UNTUK PARIWISATA
Beberapa terobosan terkait deregulasi kebijakan juga dilakukan oleh Presiden
Joko Widodo, selaku tokoh nomor satu di Indonesia, guna meningkatkan jumlah
kunjungan wisatawan mancanegara.
Gambar 3.6 Kunjungan Kapal Wisata
(Yacht)
Gambar 3.7 Kapal Wisata
Tradisional

37
Perpres No. 104 Tahun 2015 tentang Bebas Visa
Kunjungan (BVK), jumlah negara penerima BVK
bertambah menjadi 90 negara.
Tahun 2016, kunjungan wisman bebas visa kunjungan
(BVK) diproyeksikan meningkat sebanyak 1 juta
dengan perolehan devisa sebesar USD 1 miliar.
Adapun Program/kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya target
jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata budaya, alam dan buatan yaitu :
1) Fasilitasi peningkatan destinasi
wisata budaya
Untuk mengembangkan destinasi
wisata budaya dilakukan fasilitasi
pada destinasi wisata sejarah dan
religi, destinasi wisata perdesaan
dan perkotaan, destinasi wisata
tradisi dan seni budaya. Kegiatan
yang telah dilakukan antara lain
Launching Jalur Samudera Chengho,
pengembangan wisata ziarah
Walisongo.
2) Fasilitasi peningkatan destinasi
wisata alam dan buatan
Fasilitasi pengembangan destinasi wisata alam dan buatan antara lain meliputi
identifikasi/pemetaan potensi pariwisata, focus group discussion, workshop,
bimtek, koordinasi dalam rangka pengembangan percontohan/model destinasi
wisata alam dan buatan serta penyusunan rencana aksi pada destinasi wisata
bahari, destinasi ekowisata dan petualangan, destinasi wisata konvensi,
olahraga dan rekreasi, serta destinasi wisata kawasan terpadu.
c. Jumlah Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata
Peningkatan kualitas destinasi pariwisata salah satunya dilakukan melalui upaya
peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata. Tata kelola destinasi pariwisata
yang terstruktur dan sinergis mencakup fungsi koordinasi, perencanaan,
implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik
melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang terpimpin secara terpadu
Gambar 3.8 Menteri Pariwisata dalam
Launching Jalur Samudera Chengho

38
dengan peran serta masyarakat, pelaku/asosiasi, industri, akademisi dan pemerintah
yang memiliki tujuan, proses dan kepentingan bersama dalam rangka meningkatkan
kualitas pengelolaan, jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal dan besaran
pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat lokal.
Tata Kelola Destinasi Pariwisata/Destination Management Organization (DMO)
mencakup pengelolaan Destinasi (pembangunan 6 pilar destinasi : perwilayahan,
aksesibilitas, daya tarik wisata, amenitas, pemberdayaan masyarakat, dan investasi)
dengan Management (financial, operational, marketing, human resources, innovation)
dan Organisasi yang terstruktur.
Realisasi capaian jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi pariwisata dapat
dilihat dalam tabel berikut ini :
Tabel 3.4. Jumlah Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata
Pada tahun 2015 telah dilakukan program pengembangan tata kelola destinasi
pariwisata melalui Destination Management Organization (DMO) di 16 lokasi prioritas
yaitu Sabang, Danau Toba. Kota Tua Jakarta, Tanjung Puting, Pangandaran,
Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Danau Batur, Rinjani, Flores, Wakatobi,
Derawan, Toraja, Bunaken, Raja Ampat, Sanur, dan 9 lokasi baru yaitu Muaro Jambi,
Palembang Kota, Kepulauan Seribu, Menjangan - Pemuteran, Sentarum, Bangka
Belitung, Nias, Maluku Utara, dan Pulau Komodo, sehingga pada tahun 2015 ini telah
tercapai fasilitasi di 25 lokasi.
Meningkatnya kualitas kelola destinasi pariwisata di setiap cluster DMO memberikan
peranan yang strategis terhadap pembangunan kepariwisataan, salah satunya adanya
peningkatan jumlah kunjungan. Hal tersebut dapat terlihat dalam gambar di bawah
ini:
CAPAIAN
(%)
3 Jumlah fasilitasi peningkatan tata
kelola destinasi pariwisata (lokasi)
25 25 100

39
Jumlah Kunjungan Wisatawan di 16 Cluster DMO Tahun 2014-2015
Dari gambar grafik di atas terlihat peningkatan jumlah kunjungan yang cukup
signifikan dari tahun 2014 ke tahun 2015 yakni sebesar 152%. Berikut tabel detail
jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara di 16 cluster :
Tabel 3.5. Jumlah Kunjungan Wisatawan di 16 Cluster DMO Tahun 2014 – 2015
NO KLUSTER
2014 2015
WISMAN WISNUS TOTAL WISMAN WISNUS TOTAL
1. DMO Batur 447,199 200,408 647,607 421,318 138,794 560,112
2. DMO
Borobudur
254,082 3,182,738 3,436,820 246,494 3,885,443 4,131,937
3. DMO BTS 23,172 546,443 569,615 16,639 433,350 449,989
4. DMO
Bunaken
34,443 832,015 866,458 40,205 1,073,136 1,113,341
5. DMO
Derawan
10,728 77,574 88,302 2,872 53,141 56,013
6. DMO Flores 80,273 55,108 135,381 12,633 50,324 62,957
7. DMO Kota
Tua Jakarta
116,461 247,272 363,735 41,761 1,241,504 1,283,265
8. DMO 5,515 946,580 952,095 31,775 3,089,055 3,120,830
Grafik 3.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan di 16 Cluster DMO Tahun 2014-2015

40
NO KLUSTER
2014 2015
WISMAN WISNUS TOTAL WISMAN WISNUS TOTAL
Pangandaran
9. DMO Raja
Ampat
10,427 2,961 13,388 6,674 1,401 8,075
10. DMO Rinjani 15,827 26,364 42,191 25,733 67,706 93,439
11. DMO Sabang 3,564 512,992 516,556 5,582 623,635 629,217
12. DMO
Sanur***
154,054 210,286 364,340 4,001,654 5,263,766 9,265,420
13. DMO Tanjung
Puting
10,986 5,703 16,689 9,576 2,577 12,153
14. DMO Toba 30,751 104,098 134,849 116,795 - 116,795
15. DMO Toraja 61,225 131,591 192,816 40,312 84,545 40,312
16. DMO
Wakatobi
9,704 4,568 14,272 8,854 9,194 18,048
TOTAL 1,268,411 7,086,701 8,355,114 5,028,877 16,017,571 21,046,448
Sumber :Kemenpar, 2015
Program/kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya target
peningkatan tata kelola destinasi pariwisata yaitu sebagai berikut :
1. Penguatan dan Penataan Organisasi Pengelolaan Destinasi
Fokus utama dalam tahapan penguatan dan penataan organisasi pengelolaan
destinasi adalah terbentuknya Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP) di 16
lokasi. FTKP terdiri dari berbagai stakeholder terkait dalam pengembangan
pariwisata, yaitu SKPD terkait pariwisata, industri, dan masyarakat. Hingga
tahun 2015 telah terbentuk FTKP yaitu FTKP Sabang, FTKP Bunaken, FTKP
Toba, FTKP Kota Tua, FTKP Wakatobi, FTKP Toraja, FTKP Bromo Tengger
Semeru, FTKP Batur, FTKP Sanur, FTKP Rinjani, FTKP Raja Ampat.
Kegiatan yang dilakukan antara lain melalui stakeholder meeting, convergence
meeting, workshop dan dukungan peningkatan tata kelola destinasi pariwisata.
Hasil kegiatan tesebut adalah adanya identifikasi, rekomendasi dan komitmen
terkait pengembangan destinasi pariwisata di masing-masing cluster yang dapat
memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan untuk
meningkatkan kualitas destinasi pariwisata.

41
2. Sosialiasi program tata kelola destinasi pariwisata dan pembentukan
Kelompok Kerja Lokal atau Local Working Group (LWG)
Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan di tahapan awal pengembangan
9 lokasi DMO baru yaitu melalui Stakeholder’s Mapping, Baseline Assessment,
serta Penanaman Ownership dan Involvement untuk menghasilkan kesadaran
para pemangku kepentingan.
d. Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pilar dalam strategi pengembangan
destinasi pariwisata. Masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam
pariwisata. Masyarakat merupakan tuan rumah bagi wisatawan yang berkunjung ke
daerahnya. Upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat antara lain
meliputi kegiatan peningkatan sadar wisata dan potensi usaha masyarakat di bidang
pariwisata. Realisasi capaian jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat yaitu:
Tabel 3.6. Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
4 Jumlah fasilitasi
pemberdayaan masyarakat
(Provinsi)
34 34 100
Pada tabel di atas dapat terlihat bahwa dari target 34 provinsi telah tercapai fasilitasi
di bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 100% yakni di 34 provinsi.
“Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang pariwisata memberikan
dampak positif bagi peningkatan kualitas destinasi pariwisata yang pada
akhirnya memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Salah satu
capaian penting pada tahun 2015 adalah dengan diperolehnya penghargaan
oleh 5 homestay Indonesia (Homestay Sudirman12 – Bangka Belitung, Homestay
Oma – Sumatera Barat, Homestay Acacia -
Jawa Tengah, Homestay Omah Tembi –
DIY, Homestay Panglipuran – Bali) pada
acara ASEAN Homestay Award yang
merupakan rangkaian kegiatan ASEAN
Tourism Forum di Manila pada awal
Januari 2016. Homestay tersebut
sekaligus merupakan peringkat
pemenang terbaik dalam kegiatan
Apresiasi Usaha Masyarakat Bidang
Pariwisata tahun 2015. “
Gambar 3.9 Penerima awards bersama
Menteri Pariwisata pada saat Penyerahan
Penghargaan ASEANTA Award

42
Adapun program/ kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya
fasilitasi pemberdayaan masyarakat antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan Sadar Wisata
Peningkatan sadar wisata dilakukan di 34 provinsi di Indonesia melalui
kegiatan kampanye sadar wisata, sosialisasi sadar wisata, bimbingan teknis
sadar wisata dan Sapta Pesona, gerakan sadar wisata dan aksi Sapta Pesona,
serta apresiasi sadar wisata dan Sapta Pesona.
2. Pengembangan Potensi Usaha Masyarakat di Bidang Pariwisata
Kegiatan Pengembangan Potensi Usaha Masyarakat di Bidang Pariwisata
meliputi Identifikasi Potensi Usaha Masyarakat, Peningkatan Kapasitas Usaha
Masyarakat, serta Dukungan Peningkatan Kualitas Usaha Masyarakat, serta
Apresiasi Usaha Masyarakat Bidang Pariwisata.
Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Destinasi Pariwisata
terdapat beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :
1. Kementerian Pariwisata tidak dapat melakukan intervensi penuh dalam
pembangunan pariwisata di destinasi yang perwilayahannya di bawah
Kementerian/Lembaga lain, misal : Taman Nasional yang berada di bawah
Kementerian Kehutanan
2. Tidak semua daerah menjadikan pariwisata dalam prioritas pembangunan di
daerahnya, sehingga peran aktif dalam pengembangan destinasi wisata oleh
Pemerintah Daerah dinilai masih kurang maksimal
Namun, untuk menghadapi permasalahan tersebut telah dilakukan upaya antara lain :
1. Melakukan perjanjian kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait, misal
terkait pengembangan destinasi wisata di kawasan Taman Nasional dengan
Kementerian Kehutanan
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektor, baik antar pemerintah
pusat, pemerintah daerah dan juga swasta.
MENINGKATNYA INVESTASI DI SEKTOR PARIWISATA

43
2 MENINGKATNYA INVESTASI DI SEKTOR PARIWISATA
Investasi merupakan salah satu dari 6 pilar pengembangan destinasi pariwisata.
Meningkatnya investasi di sektor pariwisata menjadi salah satu faktor kunci dalam
pendapatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan
infrastruktur. Realisasi kontribusi investasi di sektor pariwisata terhadap total
investasi nasional tahun 2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 3.7. Kontribusi Investasi di Sektor Pariwisata terhadap Total Investasi Nasional
CAPAIAN
(%)
5 Kontribusi investasi sektor pariwisata
terhadap total investasi nasional
(persentase)
3.6 2.4 67
* Data BKPM Q3 2015
Dari tabel di atas dapat terlihat realisasi persentase kontribusi sektor pariwisata
terhadap total investasi nasional adalah sebesar 2.4%. Jika dibandingkan dengan
target sebesar 3.6%, nilai capaiannya adalah sebesar 67%. Berdasarkan pada data
realisasi investasi tahun 2015, nilai investasi nasional adalah sebesar US$ 43.632 dan
nilai investasi bidang pariwisata sebesar US$ 1.048,66. Nilai investasi pariwisata
tersebut telah memberikan kontribusi terhadap total investasi nasional sebesar 2,4%.
Berikut ini adalah tabel nilai realisasi investasi pada tahun 2015 :
Tabel 3.8. Nilai Realisasi Investasi Pariwisata Tahun 2015
2015 Realisasi Investasi *
Total Investasi Bidang Pariwisata 1.048,66
Total Investasi Nasional 43.632
* PMA dan PMDN dalam Juta US$
Sumber : BKPM, 2015
Adapun perbandingan capaian nilai realisasi investasi bidang pariwisata terhadap
investasi nasional dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

44
Tabel 3.9. Perbandingan capaian nilai realisasi investasi bidang pariwisata
(2013 – 2015)
No Investasi 2013
%
Kontri-
busi
2014
%
Kontri-
busi
2015
%
Kontri-
busi
1 Bidang Pariwisata
PMA 462,522 673,91 732,46
PMDN 140,178 265,29 316,20
Total PMA &
PMDN
602,700 1,63 939,20 2,18 1.048,66 2,4
Pertumbuhan 56% 11.65%
2 Nasional
PMA 25.109,36 28.527,34 29.280
PMDN 11.901,56 14.490,07 14.352
Total PMA &
PMDN
37.010,92 100 43.017,41 100 43.632 100
Pertumbuhan 16% 1%
Sumber : BKPM, 2013-2015
* Data realisasi investasi pariwisata 2013 dihitung dari 8 jenis usaha pariwisata, sedangkan tahun
2014 & 2015 dihitung dari 18 jenis usaha pariwisata
Dari tabel di atas dapat terlihat nilai realisasi investasi sektor pariwisata pada tahun
2015 sebesar US$ 1.048,66 dan nilai total investasi nasional sebesar US$ 43.632. Nilai
realisasi investasi pariwisata tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan
dengan nilai investasi pariwisata pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah
investasi pariwisata di tahun 2015 adalah sebesar 11.65% jika dibandingkan dengan
tahun 2014.
Jika dikaitkan dengan perbandingan capaian kontribusi investasi pariwisata terhadap
total investasi nasional pada Indikator Kinerja Utama pada tahun 2013-2015, nllai
capaiannya mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel berikut
ini:

45
Tabel 3.10. Perbandingan capaian kontribusi investasi bidang pariwisata terhadap
total investasi nasional (2013- 2015)
Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa realisasi kontribusi investasi sektor pariwisata
terhadap total investasi nasional pada tahun 2015 sebesar 2.4% meningkat sebesar
10% jika dibandingkan dengan realisasi sebesar 2.18% pada tahun 2014 dan realisasi
pada tahun 2015 meningkat sebesar 47% jika dibandingkan dengan realisasi sebesar
1.63% pada 2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2013.
Secara umum, menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), peningkatan
investasi di Indonesia pada tahun 2015 disebabkan antara lain oleh adanya berbagai
paket kebijakan dengan berbagai pilihan insentif investasi, penyederhanaan
perizinan dan berbagai kemudahan pada investor, termasuk fasilitasi atas
permasalahan yang dihadapi investor. Selain itu, terkait dengan sektor pariwisata,
melalui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VI Pemerintah berkomitmen untuk
mempermudah investasi pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Insentif dan
kemudahan yang ditawarkan antara lain terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh),
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),
Kepabeanan, Pemilikan Properti Bagi Orang Asing, Kegiatan Utama Pariwisata,
Ketenagakerjaan, Keimigrasian, Pertanahan dan Perizinan.
Meningkatnya investasi di sektor pariwisata juga tidak dapat terlepas dari adanya
komitmen yang kuat untuk melakukan pengembangan investasi di bidang pariwisata
sesuai dalam amanah PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk
Pembangunan Pariwisata Nasional (Ripparnas), pendanaan yang konsisten terhadap
pengembangan investasi pariwisata, dukungan dari berbagai pihak
(Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan stakeholder terkait), serta
ketersediaan sumberdaya manusia yang kompeten.
Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 untuk
mendukung sasaran meningkatkan investasi di sektor pariwisata adalah sebagai
berikut :
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
2015 2014 2013
REALISASI
CAPAIAN
(%)
REALISASI
CAPAIAN
(%)
REALISASI
CAPAIAN
(%)
Kontribusi
investasi sektor
pariwisata
terhadap total
investasi nasional
(Persentase)
2,4 67 2.18 45 1,63 35

46
1. Penyusunan Proposal Investasi
Penyusunan proposal investasi bertujuan untuk memetakan lokasi-lokasi
potensi investasi pariwisata untuk selanjutnya dapat dilakukan promosi
investasi baik dengan melakukan penyebaran informasi maupun melalui
pertemuan-pertemuan bisnis dengan potensial investor baik dalam maupun
luar negeri. Dengan adanya proposal Investasi dapat tersedia informasi peluang
investasi di Destinasi Pariwisata dan dapat mendorong daerah yang memiliki
potensi investasi untuk berkembang.
Penyusunan proposal investasi telah dimulai dari tahun 2012 dengan jumlah
lokasi sebanyak 3 tempat, tahun 2013 sebanyak 4 tempat, dan tahun 2014
sebanyak 6 tempat. Pada tahun 2015 telah tersusun proposal investasi pada 16
Kabupaten/Kota di 55 lokasi potensial investasi. Proposal-proposal investasi
tersebut telah berhasil menarik minat investor asing maupun dalam negeri
untuk berinvestasi di bidang pariwisata (hotel, resort, marina) antara lain di
Wakatobi, Maluku Tenggara Barat, Sabang, dan Lombok Barat.
2. Promosi Investasi Pariwisata
Promosi investasi pariwisata bertujuan untuk meningkatkan awareness calon
investor pada sektor pariwisata baik investor dalam negeri maupun luar negeri.
Dengan adanya promosi investasi dapat membantu penyebaran informasi
terkait potensi sebuah destinasi pariwisata dan peluang-peluang investasi di
dalamnya. Pada tahun 2015 telah dilakukan promosi investasi pariwisata
melalui pertemuan bisnis di Dubai, Bali, Milan, Hongkong, serta event investasi
pariwisata THINC di Bali.
NO KEGIATAN TEMPAT
WAKTU
PELAKSANAAN
HASIL
1 Pertemuan Bisnis
dengan Investor
Timur Tengah
Dubai 3 – 6 Mei 2015 Tindak lanjut rencana
investasi di KEK Mandalika
dan KEK Tanjung Lesung
2 Tourism, Hotel
Investment &
Networking
Conference (THINC)
Bali 2 – 3
September
2015
Kawasan Potensi Investasi
(KPI) menjadi Kawasan Siap
Investasi (KSI) di Sabang
oleh Badan Pengusahaan
Kawasan Sabang (BPKS)
3 Pertemuan Bisnis
dalam acara Tourism,
Hotel Investment &
Networking
Conference (THINC)
Bali 2 September
2015
5 investor menyatakan
ketertarikannya
menanamkan modal di
bidang pariwisata di
Indonesia, rencana site visit
di lokasi potensi investasi

47
NO KEGIATAN TEMPAT
WAKTU
PELAKSANAAN
HASIL
4 Partisipasi dalam
Indonesia Investment
Day
Milan 7 September
2015
Rencana pertemuan bisnis
dan mendatangkan
investor Italia ke Indonesia
untuk melihat potensi
investasi pariwisata
5 Pertemuan Bisnis
dalam Rangka
Pengembangan
Wisata Bahari
Hongkong 9 Desember
2015
Investasi Meridian Capital
untuk membangun marina
dan fasilitas pendukungnya,
hotel, resort dan pusat
aktivitas bahari di Raja
Ampat

Gambar 3.10 Pertemuan Bisnis di Hongkong.
Permasalahan
Dalam upaya mencapai sasaran meningkatnya investasi di sektor pariwisata terdapat
kendala yang dihadapi, diantaranya adalah: (1) Ketidakyakinan investor asing
terhadap jaminan infrastruktur di destinasi pariwisata; (2) Adanya permasalahan
lahan yang tidak clean & clear dalam proposal investasi. (3) Kesalahpahaman
Pemerintah Daerah terhadap implementasi dalam promosi investasi, serta (4)
Adanya keluhan dari investor terkait peraturan yang tumpang tindih antar instansi
pemerintah.
Upaya yang dilakukan
Untuk mengatasi permasalah tersebut, telah dilakukan upaya antara lain: (1)
Mendorong pertemuan bisnis dengan investor untuk meyakinkan adanya
perkembangan terkait dukungan pembangunan infrastruktur di destinasi pariwisata
yang memiliki potensi investasi; (2) Dalam penyusunan proposal investasi
mengutamakan lahan milik Pemda atau lahan milik private yang sudah jelas
kepemilikannya; (3) Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan Pemerintah
Daerah terkait penyusunan proposal investasi dan promosi investasi. Serta (4)
Adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memberikan kemudahan
berinvestasi.

48
MENINGKATNYA KONTRIBUSI KEPARIWISATAAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA NASIONAL
3 MENINGKATNYA KONTRIBUSI KEPARIWISATAAN
TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA NASIONAL
Pariwisata merupakan sektor yang memberikan dampak yang luas bagi sektor-sektor
lainnya, termasuk terhadap penyerapan tenaga kerja baik itu tenaga kerja langsung
(direct), tenaga kerja tidak langsung (indirect), maupun tenaga kerja ikutan (induce)
di sektor pariwisata. Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor
pariwisata dihitung dari total tenaga kerja yang terserap di sektor-sektor
perekonomian akibat adanya aktivitas pariwisata, baik langsung, tidak langsung,
maupun ikutan. Penciptaan lapangan pekerjaan sudah dimulai sejak wisatawan akan
berangkat (tenaga kerja jasa perjalanan wisata), tiba di bandara (tenaga kerja
pengangkutan), dan ketika melakukan aktivitas perjalanan wisata (pemandu wisata
dan penginapan).
Dalam sasaran meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga
kerja nasional diukur dengan indikator kinerja utama “Jumlah Tenaga Kerja
Langsung, Tidak Langsung dan Ikutan Sektor Pariwisata”. Adapun realisasi Indikator
tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 3.11. Jumlah Tenaga Kerja Langsung, Tidak Langsung Dan Ikutan Sektor
Pariwisata
CAPAIAN
(%)
6 Jumlah tenaga kerja langsung, tidak
langsung dan ikutan sektor pariwisata
(juta orang)
11,3 12,16* 107,6
*angka estimasi
Capaian indikator jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor
pariwisata di tahun 2015 melebihi target yang ditetapkan, dari target 11,3 juta orang
tercapai sebesar 12,16 juta orang atau sebesar 107,6 %.
Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian jumlah tenaga kerja
langsung, tidak langsung dan ikutan sektor pariwisata terus mengalami kenaikan.
Perbandingan capaian dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dijelaskan
pada tabel berikut ini :

49
Tabel 3.12. Perbandingan Capaian Jumlah Tenaga Kerja Langsung, Tidak Langsung dan
Ikutan Sektor Pariwisata
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pada tahun 2015 sebesar 12.16 juta
orang meningkat sebesar 11.16% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014
sebesar 10.32 juta orang dan realisasi pada tahun 2014 meningkat sebesar 9.32% jika
dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 9.61 juta orang.
Meningkatnya jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor
pariwisata antara lain disebabkan oleh :
1. Kemudahan Investasi
Pemerintah telah berkomitmen mempermudah investasi pariwisata,
khususnya pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Kemudahan
investasi ditetapkan melalui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VI. Insentif dan
kemudahan yang ditawarkan antara lain terkait dengan Pajak Penghasilan
(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM), Kepabeanan, Pemilikan Properti Bagi Orang Asing, Kegiatan
Utama Pariwisata, Ketenagakerjaan, Keimigrasian, Pertanahan dan Perizinan.
Nilai realisasi investasi pariwisata tahun 2015 tercatat mencapai angka US$
1.048,66 Juta. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan total realisasi
investasi pariwisata tahun 2014 yang mencapai angka US$ 939,20 Juta.
Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di bidang pariwisata, dapat
meningkatkan jumlah usaha pariwisata yang tentu saja memberikan dampak
positif bagi penyerapan tenaga kerja di bidang pariwisata.
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
2015 2014 2013
REALISASI
CAPAIAN
(%)
REALISASI
CAPAIAN
(%)
REALISASI
CAPAIAN
(%)
Jumlah tenaga
kerja
langsung,
tidak
langsung dan
ikutan sektor
pariwisata
(juta orang)
12,16 107,6 10,32 118,03 9,61 115,09

50
2. Meningkatnya jumlah akomodasi
Hotel merupakan salah satu dalam 56 jenis usaha pariwisata. Perkembangan
hotel dan akomodasi menjadi hal penting dalam pengembangan
kepariwisataan. Dalam beberapa tahun ini, jumlah hotel berbintang dan
akomodasi lainnya mengalami pertumbuhan signifikan seiring dengan
peningkatan investasi pada usaha akomodasi. Peningkatan akomodasi terlihat
dalam tabel di bawah ini.
Tabel 3.13. Perbandingan Jumlah Hotel Berbintang dan Akomodasi Lainnya
Tahun 2010 s.d 2015
TAHUN HOTEL BERBINTANG AKOMODASI LAINNYA
2015 2.197 16.156
2014 1.996 15.488
2013 1.778 14.907
2012 1.623 14.375
2011 1.489 13.794
2010 1.306 13.281
Total 10.389 88.001
Sumber : BPS.go.id, 2015
Meningkatnya jumlah hotel dan akomodasi lainnya memberikan dampak
terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja di bidang pariwisata. Berdasarkan
data dari BPS pada tahun 2015, rata-rata pekerja di setiap usaha hotel
berbintang mampu menyerap sebanyak 92,3 orang dan pada usaha akomodasi
lainnya sebanyak 8.1 orang.
Adapun kegiatan untuk mendukung keberhasilan terhadap pencapaian jumlah tenaga
kerja langsung, tak langsung dan ikutan pariwisata meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. Penyusunan standar usaha pariwisata
Tenaga kerja di bidang pariwisata tidak dapat dilepaskan dari usaha
pariwisata. Sesuai amanat Undang-Undang Kepariwisataan nomor 10 tahun
2009, telah ditetapkan 13 jenis bidang usaha pariwisata. Untuk meningkatkan
kualitas industri pariwisata, pada tahun 2014 telah ditetapkan 28 standar
usaha pariwisata melalui Peraturan Menteri dan pada tahun 2015 telah
diselesaikan 28 (dua puluh delapan) rancangan standar usaha pariwisata,
diantaranya 7 (tujuh) rancangan standar usaha telah ditetapkan menjadi
Permen Pariwisata, yaitu : Wisata Memancing (Permen Pariwisata no 19 tahun
2015), Pramuwisata (Permen Pariwisata no 13 tahun 2015), Sanggar Seni

51
(Permen Pariwisata no 21 tahun 2015). Lapangan Tenis (Permen Pariwisata
no 18 tahun 2015, Gelanggang Renang (Permen Pariwisata no 16 tahun 2015),
Panti Pijat (Permen Pariwisata no 20 tahun 2015), dan gedung Pertunjukan
Seni (Permen Pariwisata no 17 tahun 2015).
2. Penyusunan Proposal Investasi dan Promosi Investasi
Peningkatan usaha pariwisata yang memberikan dampak terhadap
penyerapan tenaga kerja tidak dapat terlepas dari peran serta peningkatan
investasi pariwisata. Upaya untuk mendorong peningkatan penanaman modal
asing dan penanaman modal dalam negeri terhadap usaha pariwisata
dilakukan melalui penyusunan proposal investasi di lokasi-lokasi yang
memiliki potensi investasi serta melalui promosi investasi, baik dalam negeri
maupun luar negeri.
3. Pemberdayaan masyarakat di bidang Pariwisata
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pariwisata secara
tidak langsung mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan baru di bidnag
pariwisata yang mencakup 13 bidang usaha pariwisata. Kegiatan yang
dilakukan antara lain :
 Peningkatan sadar wisata melalui sosialisasi sadar wisata dan gerakan
sadar wisata dan aksi sapta pesona
 Pengembangan potensi usaha masyarakat di bidnag pariwisata melalui
peningkatan kapasitas masyarakat pelaku usaha pariwisata
4. Asistensi Tata Kelola Destinasi Pariwisata (Destination Management
Organisation = DMO)
Upaya yang dilakukan untuk mendukung meningkatnya tenaga kerja antara
lain melalui peningkatan kualitas tata kelola destinais pariwisata yang
dilakukan di 25 kluster prioritas. Bentuk kegiatan antara lain adalah :
stakeholder meeting yang mempertemukan segenap pemangku kepentingan
pariwisata yaitu unsur Pemerintah, pemerintah daerah, dan pelaku usaha
pariwisata serta masyarakat; serta peningkatan kapasitas SDM.
INGKATNYA KONTRIBUS I PARIWISATA TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) NASIONAL

52
4 MENINGKATNYA KONTRIBUSI PARIWISATA TERHADAP
PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) NASIONAL
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional, yaitu persentase dari dampak
yang dihasilkan oleh sektor pariwisata, baik yang bersifat langsung maupun tak
langsung, terhadap nilai PDB nasional. Perhitungan indikator ini dilakukan oleh
Kementerian Pariwisata bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan dilaporkan
sebagai cerminan keberhasilan pemasaran pariwisata untuk meningkatkan
kedatangan dan perjalanan wisatawan di Indonesia yang berkualitas sehingga
mampu meningkatkan PDB sektor pariwisata.
Indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional merupakan dukungan
Kementerian Pariwisata terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi nasional
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi kontribusi PDB
sektor pariwisata, semakin penting pula posisi sektor kepariwisataan dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kontribusi ini diupayakan
seiring dengan penciptaan lingkungan sosial budaya yang berkualitas, penciptaan
rekreasi dan pemanfaatan waktu senggang yang berkualitas, serta peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui tingkat hidup yang berkualitas.
Indikator keberhasilan dari sasaran tersebut di atas, berikut target dan realisasinya
adalah sebagai berikut :
Tabel 3.14. Target dan Realisasi Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDB Nasional
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
7 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB
nasional (Persentase)
4 4,23* 105,75*
*angka sangat sementara
Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja untuk Kontribusi sektor pariwisata
terhadap PDB nasional yang memiliki target sebesar 4 % terealisasi sebesar 4.23%
dengan total nilai sebesar 461,36 triliun rupiah. Dengan demikian indikator kinerja
ini melebihi dari target yang telah ditetapkan.
Untuk melihat perkembangan capaian indikator Kontribusi sektor pariwisata
terhadap PDB nasional, bila dibandingkan Realisasi dengan Target setiap tahunnya
sejak Tahun 2011-2015, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Indonesia

Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Indonesia

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Indonesia

Similar to Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Indonesia (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (7)

Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Indonesia