SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Fitria Ramadhani Siregar, SH.,MH.
Pengertian
 Teror  fenomena yang cukup tua dalam sejarah 
menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan
kekerasan atau membunuh dengan maksud
menyebarkan rasa takut  bisa dilakukan oleh negara,
individu atau sekelompok individu ataupun
organisasi.
 Makna tetorisme mengalami pergeseran dan perluasan
 Crime againt state menjadi crime againt humanity
 korban adalah masyarakat yang tidak berdosa,
dilakukan dengan delik kekerasan (kekerasan sebagai
tujuan) dan ancaman kekerasan  Tujuan politik
 T.P. Thornton  Terorisme adalah penggunaan teror
sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk
mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik
dengan cara-cara ektra normal, khususnya dengan
penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan 
Penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan
ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan
 Proses teror memiliki tiga unsur :
1. Tindakan atau ancaman kekerasan
2. Reaksi emosional terhadap ketakutan yang amat sangat
dari pihak korban atau calon korban
3. Dampak sosial yang mengikut kekerasan atau ancaman
kekerasan dan rasa ketakutan yang muncul kemudian.
Penyebab terjadinya terorisme
Menurut Farouk Muhammad :
1. Teror merupakan reaksi jahat terhadap aksi yang
dipandang “lebih jahat” oleh pelaku, sehingga bukan
merupakan kejahatan yang berdiri sendiri
2. Kejahatan balas dendam (hate crimes)
Tujuan teror  terwujudnya cita-cita atau apa yang
dikehendaki oleh pelaku  Para korban hanya
diposisikan sebagai sasaran antara dari tujuan utama
yang hendak dicaai para teroris.
Dimensi Terorisme
 Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang
membutuhkan penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar
biasa (extraordinary measure), karena :
1. Merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar terhadap
HAM  Hak atas hidup dan bebas dari rasa takut
2. Targetnya bersifat Random yang cenderung mengorbankan orang-
orang tidak bersalah
3. Kemungkinan digunakan senjata-senjata pemusnah massal dengan
kemanfaatan teknologi modern
4. Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi teroris
nasional dengan organisasi Internasional
5. Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan
terorganisir baik yang bersifat nasional maupun transnasional
6. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan Internasional
 Terorisme sebagai bagian dari kejahatan Internasional dan
Transnasional
Pengaturan TP Terorisme
 Pertemuan LBB Tahun 1937  Terorisme adalah segala
bentuk kejahatan yang ditujukan langsung kepada negra
dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap
orang-orang tertentu atau kelompok orang atau
masyarakat luas
 Konvensi PBB tahun 1997 tentang Kejahatan Terorisme
 Konferensi Wina Tahun 2000  The Prevention of Crime
and the Treatment of Offenders
 Perppu No 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak
pidana terorisme
 UU No. 15 tahun 2003  penetapan Perppu menjadi UU
 UU No. 9 Tahun 2013  Pendanaan Terorisme
Tindak Pidana Terorisme
 Tindak pidana murni (mala perse)
 Tindak pidana terorisme  segala perbuatan yang memenuhi
unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam
perppu.
 Perppu lebih berorientasi pada korban tanpa memperhatikan
kepentingan pelaku  Victim and witness protection principle
 Pasal 36 dan 37 UU
 UU terorisme dapat berlaku surut (retroaktif)
 Karakteristik kejahatan terorisme :
1. Dilaksanakan secara sistematis dan meluas
2. Terdapat perekrutan pengantin  Indoktrinasi ideologi jihad
 Doktrin soft power
3. Perencanaan yang terorgnisir

More Related Content

Similar to Pengertian terorisme dan pengaturannya di Indonesia

Problem akut penindakan terorisme di indonesia; ada dusta di ciputat
Problem akut penindakan  terorisme  di indonesia; ada dusta di ciputatProblem akut penindakan  terorisme  di indonesia; ada dusta di ciputat
Problem akut penindakan terorisme di indonesia; ada dusta di ciputatRizky Faisal
 
Presentasi terorisme
Presentasi terorismePresentasi terorisme
Presentasi terorismeadi setyawan
 
2 Melawan Terorisme Melalui Sosialisasi dan Pendidikan
2 Melawan Terorisme Melalui Sosialisasi dan Pendidikan2 Melawan Terorisme Melalui Sosialisasi dan Pendidikan
2 Melawan Terorisme Melalui Sosialisasi dan Pendidikansakuramochi
 
Kelompok_2_Makalah_ Politik Terorisme Dan Kekerasan.docx
Kelompok_2_Makalah_ Politik Terorisme Dan Kekerasan.docxKelompok_2_Makalah_ Politik Terorisme Dan Kekerasan.docx
Kelompok_2_Makalah_ Politik Terorisme Dan Kekerasan.docxSerpinAlpini1
 
Muji kuswanto 18060464121
Muji kuswanto 18060464121Muji kuswanto 18060464121
Muji kuswanto 18060464121MujiKuswanto
 
Musni Umar: Solusi Mengakhiri Terorisme di Indonesia
Musni Umar: Solusi Mengakhiri Terorisme di IndonesiaMusni Umar: Solusi Mengakhiri Terorisme di Indonesia
Musni Umar: Solusi Mengakhiri Terorisme di Indonesiamusniumar
 
Sari Presentasi.pptx
Sari Presentasi.pptxSari Presentasi.pptx
Sari Presentasi.pptxTheFlat1
 
28. 33020210156_Adam Ibnu Pratama .pdf
28. 33020210156_Adam Ibnu Pratama .pdf28. 33020210156_Adam Ibnu Pratama .pdf
28. 33020210156_Adam Ibnu Pratama .pdfRINIRISDAYANTI0125
 
KRIMINOLOGI 1.pptx
KRIMINOLOGI 1.pptxKRIMINOLOGI 1.pptx
KRIMINOLOGI 1.pptxhaniekusuma
 
Lampiran Perpres Nomor 7 Tahun 2021
Lampiran Perpres Nomor 7 Tahun 2021Lampiran Perpres Nomor 7 Tahun 2021
Lampiran Perpres Nomor 7 Tahun 2021RepublikaDigital
 
Mengkaji Undang-undang Terorisme
Mengkaji Undang-undang TerorismeMengkaji Undang-undang Terorisme
Mengkaji Undang-undang TerorismeRatri nia
 
Perbandingan Pengaturan Mengenai Terorisme di Indonesia, Inggris dan Australi...
Perbandingan Pengaturan Mengenai Terorisme di Indonesia, Inggris dan Australi...Perbandingan Pengaturan Mengenai Terorisme di Indonesia, Inggris dan Australi...
Perbandingan Pengaturan Mengenai Terorisme di Indonesia, Inggris dan Australi...Nur Rois
 
pengertian HAM
pengertian HAM pengertian HAM
pengertian HAM Meri Diho
 
C. KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM.pptx
C. KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM.pptxC. KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM.pptx
C. KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM.pptxguruppkn11
 
Bantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptx
Bantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptxBantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptx
Bantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptxYunHyerim2
 
7. HUBUNGAN KRIMINOLOGI dan VIKTIMOLOGI_Dr. Yasmirah Mandasari Saragih SH MH.ppt
7. HUBUNGAN KRIMINOLOGI dan VIKTIMOLOGI_Dr. Yasmirah Mandasari Saragih SH MH.ppt7. HUBUNGAN KRIMINOLOGI dan VIKTIMOLOGI_Dr. Yasmirah Mandasari Saragih SH MH.ppt
7. HUBUNGAN KRIMINOLOGI dan VIKTIMOLOGI_Dr. Yasmirah Mandasari Saragih SH MH.pptBulanRizkaAngela1
 

Similar to Pengertian terorisme dan pengaturannya di Indonesia (20)

Problem akut penindakan terorisme di indonesia; ada dusta di ciputat
Problem akut penindakan  terorisme  di indonesia; ada dusta di ciputatProblem akut penindakan  terorisme  di indonesia; ada dusta di ciputat
Problem akut penindakan terorisme di indonesia; ada dusta di ciputat
 
Presentasi terorisme
Presentasi terorismePresentasi terorisme
Presentasi terorisme
 
2 Melawan Terorisme Melalui Sosialisasi dan Pendidikan
2 Melawan Terorisme Melalui Sosialisasi dan Pendidikan2 Melawan Terorisme Melalui Sosialisasi dan Pendidikan
2 Melawan Terorisme Melalui Sosialisasi dan Pendidikan
 
Terorisme
TerorismeTerorisme
Terorisme
 
Kelompok_2_Makalah_ Politik Terorisme Dan Kekerasan.docx
Kelompok_2_Makalah_ Politik Terorisme Dan Kekerasan.docxKelompok_2_Makalah_ Politik Terorisme Dan Kekerasan.docx
Kelompok_2_Makalah_ Politik Terorisme Dan Kekerasan.docx
 
SUARNI
SUARNISUARNI
SUARNI
 
Muji kuswanto 18060464121
Muji kuswanto 18060464121Muji kuswanto 18060464121
Muji kuswanto 18060464121
 
Materi terorisme internasional
Materi terorisme internasionalMateri terorisme internasional
Materi terorisme internasional
 
Musni Umar: Solusi Mengakhiri Terorisme di Indonesia
Musni Umar: Solusi Mengakhiri Terorisme di IndonesiaMusni Umar: Solusi Mengakhiri Terorisme di Indonesia
Musni Umar: Solusi Mengakhiri Terorisme di Indonesia
 
Sari Presentasi.pptx
Sari Presentasi.pptxSari Presentasi.pptx
Sari Presentasi.pptx
 
28. 33020210156_Adam Ibnu Pratama .pdf
28. 33020210156_Adam Ibnu Pratama .pdf28. 33020210156_Adam Ibnu Pratama .pdf
28. 33020210156_Adam Ibnu Pratama .pdf
 
KRIMINOLOGI 1.pptx
KRIMINOLOGI 1.pptxKRIMINOLOGI 1.pptx
KRIMINOLOGI 1.pptx
 
TERORISME ppt.pptx
TERORISME ppt.pptxTERORISME ppt.pptx
TERORISME ppt.pptx
 
Lampiran Perpres Nomor 7 Tahun 2021
Lampiran Perpres Nomor 7 Tahun 2021Lampiran Perpres Nomor 7 Tahun 2021
Lampiran Perpres Nomor 7 Tahun 2021
 
Mengkaji Undang-undang Terorisme
Mengkaji Undang-undang TerorismeMengkaji Undang-undang Terorisme
Mengkaji Undang-undang Terorisme
 
Perbandingan Pengaturan Mengenai Terorisme di Indonesia, Inggris dan Australi...
Perbandingan Pengaturan Mengenai Terorisme di Indonesia, Inggris dan Australi...Perbandingan Pengaturan Mengenai Terorisme di Indonesia, Inggris dan Australi...
Perbandingan Pengaturan Mengenai Terorisme di Indonesia, Inggris dan Australi...
 
pengertian HAM
pengertian HAM pengertian HAM
pengertian HAM
 
C. KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM.pptx
C. KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM.pptxC. KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM.pptx
C. KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM.pptx
 
Bantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptx
Bantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptxBantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptx
Bantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptx
 
7. HUBUNGAN KRIMINOLOGI dan VIKTIMOLOGI_Dr. Yasmirah Mandasari Saragih SH MH.ppt
7. HUBUNGAN KRIMINOLOGI dan VIKTIMOLOGI_Dr. Yasmirah Mandasari Saragih SH MH.ppt7. HUBUNGAN KRIMINOLOGI dan VIKTIMOLOGI_Dr. Yasmirah Mandasari Saragih SH MH.ppt
7. HUBUNGAN KRIMINOLOGI dan VIKTIMOLOGI_Dr. Yasmirah Mandasari Saragih SH MH.ppt
 

Recently uploaded

Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 

Recently uploaded (12)

Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 

Pengertian terorisme dan pengaturannya di Indonesia

  • 2. Pengertian  Teror  fenomena yang cukup tua dalam sejarah  menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut  bisa dilakukan oleh negara, individu atau sekelompok individu ataupun organisasi.  Makna tetorisme mengalami pergeseran dan perluasan  Crime againt state menjadi crime againt humanity  korban adalah masyarakat yang tidak berdosa, dilakukan dengan delik kekerasan (kekerasan sebagai tujuan) dan ancaman kekerasan  Tujuan politik
  • 3.  T.P. Thornton  Terorisme adalah penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ektra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan  Penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan  Proses teror memiliki tiga unsur : 1. Tindakan atau ancaman kekerasan 2. Reaksi emosional terhadap ketakutan yang amat sangat dari pihak korban atau calon korban 3. Dampak sosial yang mengikut kekerasan atau ancaman kekerasan dan rasa ketakutan yang muncul kemudian.
  • 4. Penyebab terjadinya terorisme Menurut Farouk Muhammad : 1. Teror merupakan reaksi jahat terhadap aksi yang dipandang “lebih jahat” oleh pelaku, sehingga bukan merupakan kejahatan yang berdiri sendiri 2. Kejahatan balas dendam (hate crimes) Tujuan teror  terwujudnya cita-cita atau apa yang dikehendaki oleh pelaku  Para korban hanya diposisikan sebagai sasaran antara dari tujuan utama yang hendak dicaai para teroris.
  • 5. Dimensi Terorisme  Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang membutuhkan penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (extraordinary measure), karena : 1. Merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar terhadap HAM  Hak atas hidup dan bebas dari rasa takut 2. Targetnya bersifat Random yang cenderung mengorbankan orang- orang tidak bersalah 3. Kemungkinan digunakan senjata-senjata pemusnah massal dengan kemanfaatan teknologi modern 4. Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi teroris nasional dengan organisasi Internasional 5. Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan terorganisir baik yang bersifat nasional maupun transnasional 6. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan Internasional  Terorisme sebagai bagian dari kejahatan Internasional dan Transnasional
  • 6. Pengaturan TP Terorisme  Pertemuan LBB Tahun 1937  Terorisme adalah segala bentuk kejahatan yang ditujukan langsung kepada negra dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas  Konvensi PBB tahun 1997 tentang Kejahatan Terorisme  Konferensi Wina Tahun 2000  The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders  Perppu No 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme  UU No. 15 tahun 2003  penetapan Perppu menjadi UU  UU No. 9 Tahun 2013  Pendanaan Terorisme
  • 7. Tindak Pidana Terorisme  Tindak pidana murni (mala perse)  Tindak pidana terorisme  segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam perppu.  Perppu lebih berorientasi pada korban tanpa memperhatikan kepentingan pelaku  Victim and witness protection principle  Pasal 36 dan 37 UU  UU terorisme dapat berlaku surut (retroaktif)  Karakteristik kejahatan terorisme : 1. Dilaksanakan secara sistematis dan meluas 2. Terdapat perekrutan pengantin  Indoktrinasi ideologi jihad  Doktrin soft power 3. Perencanaan yang terorgnisir