Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 Aliran monistis  Tercakup perbuatan
dan akibat serta pertanggung jawaban
pidana atau kesalahan dari si pelaku.
 Aliran...
1. Tindak pidana adalah perbuatan
melakukan atau tidak melakukan
sesuatu yang oleh peraturan
perundang-undangan dinyatakan...
2. Untuk dapat dipidananya perbuatan
yang dilarang dan diancam pidana
oleh peraturan perundang-undangan,
perbuatan tersebu...
3. Setiap tindak pidana selalu dipandang
bersifat melawan hukum,kecuali ada
alasan pembenaran.
 Perbuatan yang dilarang
 Ancaman pidana
 Sifat melawan hukum
 Unsur subsosialitas :
1. Si pembuat sendiri ada kerusakan
(onwricting) padanya.
2. Si korban berupa timbulnya perasaan
t...
 Perumusan tindak pidana dalam UU
merupakan konsekuensi logis dari
berlakunya asas legalitas dalam hukum
pidana yang mens...
 Kerugian yang diakibatkan TP :
1. Kerugian materiil 
pencurian,perampokan,penipuan;
2. Kerugian immateriil 
fitnah,pen...
 Orang perorangan atau individu
 Masyarakat atau kolektivitas
 Negara
Pertimbangan suatu perbutan dapat
ditetapkan sbg tindak pidana :
1. Pertimbangan cost and benefit
2. Pertimbangan fasilita...
a. Model perumusan yang memuat
penyebutan atau uraian tentang unsur-
unsur perbuatan yang dilarang; contoh:
pasal 281 KUHP...
b. Model perumusan yang hanya
menyebutkan kualifikasi atau nama dari
perbuatan yang dilarang tanpa
menguraikan unsur-unsur...
c. Model perumusan yang
mengkombinasikan penyebutan unsur-
unsur perbuatan serta kualifikasi atau
nama dari perbuatanyang ...
Hukum pidana 1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hukum pidana 1

1,017 views

Published on

ppt kelompok dari fak. hukum universitas muhammadiyah surakarta. berisi materi hukum pidana 1

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hukum pidana 1

  1. 1.  Aliran monistis  Tercakup perbuatan dan akibat serta pertanggung jawaban pidana atau kesalahan dari si pelaku.  Aliran dualistis  Dalam rangkaian syarat-syarat pemidanaan,terdapat pemisahan (dualistis) antara perbuatan dan akibat disatu sisi,dengan pertanggung jawaban atau kesalahan disisi lain.
  2. 2. 1. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
  3. 3. 2. Untuk dapat dipidananya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
  4. 4. 3. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum,kecuali ada alasan pembenaran.
  5. 5.  Perbuatan yang dilarang  Ancaman pidana  Sifat melawan hukum
  6. 6.  Unsur subsosialitas : 1. Si pembuat sendiri ada kerusakan (onwricting) padanya. 2. Si korban berupa timbulnya perasaan tidak puas/ kecewa. 3.Lingkungan terdekat,ada kecenderungan untuk meniru berbuat jahat. 4. Masyarakat umum,berupa timbulnya perasaan cemas.
  7. 7.  Perumusan tindak pidana dalam UU merupakan konsekuensi logis dari berlakunya asas legalitas dalam hukum pidana yang mensyaratkan kepastian hukum tentang perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh peraturan perUUan dinyatakan sebagai tindak pidana.
  8. 8.  Kerugian yang diakibatkan TP : 1. Kerugian materiil  pencurian,perampokan,penipuan; 2. Kerugian immateriil  fitnah,penghinaan,pencemaran nama baik; 3. Kerugian bersifat campuran  perkosaan,pembunuhan,penganiyaan, pemberontakan.
  9. 9.  Orang perorangan atau individu  Masyarakat atau kolektivitas  Negara
  10. 10. Pertimbangan suatu perbutan dapat ditetapkan sbg tindak pidana : 1. Pertimbangan cost and benefit 2. Pertimbangan fasilitas dan beban kerja dari aparat penegak hukum 3. Pertimbangan kemampuan dalam hal pengetahuan dan keterampilan dari aparat penegak hukum yang berwenang.
  11. 11. a. Model perumusan yang memuat penyebutan atau uraian tentang unsur- unsur perbuatan yang dilarang; contoh: pasal 281 KUHP: pelanggaran kesusilaan.
  12. 12. b. Model perumusan yang hanya menyebutkan kualifikasi atau nama dari perbuatan yang dilarang tanpa menguraikan unsur-unsur perbuatan, contoh: pasal 184 tentang perkelahian tanding,pasal 351 KUHP: penganiayaan,pasal 297 KUHP: perdagangan wanita.
  13. 13. c. Model perumusan yang mengkombinasikan penyebutan unsur- unsur perbuatan serta kualifikasi atau nama dari perbuatanyang dilarang, contoh: pasal 263 KUHP: pemalsuan surat,pasal 362 KUHP: pencurian,pasal 338:pembunuhan

×