1. MEMAKNAI PUNGUTAN PAJAK
SISTEM SELF ASSESSMENT
Disajikan oleh :
Dr. Jhon Eddy, SE.,SH.,MH.,M.Kn.,BKP.,CTA
KETUA UMUM P3HPI
2. TOPIK YANG DIBAHAS
1
Disajikan Oleh : Dr. Jhon Eddy, S.E.,S.H.,M.H.,M.Kn.,BKP
.,CTA (Ketua Umum P3HPI)
Jakarta 07 September 2023
Halaman
1. Sistem Pemungutan Pajak ………………………………………………………………………………………………………………….
2. Sejarah Sistem Perpajakan di Indonesia ……………………………………………………………………………………………
3. Kendala Dalam Penerapan Self Assessment System …………………………………………………………………………
4. Perubahan Peraturan Perundang-Undangan ………………...…………………………………………………………………
5. Tax Evasion ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan ……………………………………………………………………………..…………………..
7. Literatur perbandingan System Self Assessment Indonesia dengan Negara lain …………………….…….
8. Pemaknaan Asas Ultimum Remedium dan Restorative Justice ……………………………………………………….
9. Dampak Self Assessment System Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak …………………………………………
10. Kesimpulan ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2
3
4
5
7
8
9
11-15
16
17
3. Sistem Pemungutan Pajak
FINANCIAL
ANALYSIS Sistem pemungutan pajak
yang memberi wewenang
kepada Pihak Ketiga yang
ditunjuk untuk
menentukan besarnya
pajak yang terutang oleh
Wajib Pajak sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan Perpajakan
yang berlaku.
With Holding system
Memberi kewenangan
Aparatur Perpajakan untuk
menentukan sendiri jumlah
pajak yang terutang setiap
Tahunnya sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan Perpajakan yang
berlaku dan memungut
pajak sepenuhnya berada di
tangan para aparatur
Perpajakan. Sehingga
berhasil atau tidaknya
pelaksanaan pemungutan
pajak banyak tergantung
pada aparatur Perpajakan
Official Assessment
System
Sistem pemungutan pajak
yang memberi wewenang
penuh kepada Wajib Pajak
di dalam menentukan
sendiri jumlah pajak yang
terutang setiap Tahunnya
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
Perpajakan yang berlaku.
Self Assessment System
2
Disajikan Oleh : Dr. Jhon Eddy, S.E.,S.H.,M.H.,M.Kn.,BKP
.,CTA (Ketua Umum P3HPI)
Jakarta 07 September 2023
4. Tax reform di Indonesia antara lain disebabkan oleh tata cara penyelenggaraan perpajakan yang tidak dikelola dan diatur
dengan baik. Dalam official assessment system tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa
pemerintah, sedangkan dalam self assessment system Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang
telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan seperti yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT),
kemudian menyetor kewajiban perpajakannya
Sejarah Sistem Perpajakan
di Indonesia
3
Disajikan Oleh : Dr. Jhon Eddy, S.E.,S.H.,M.H.,M.Kn.,BKP
.,CTA (Ketua Umum P3HPI)
Jakarta 07 September 2023
Awal Tahun
1984
Official
Assessment
System
Self Assessment
System
Tax reform di Indonesia disebabkan oleh tata cara penyelenggaraan perpajakan yang tidak dikelola dan diatur
dengan baik.
Dalam official assessment system tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah/
aparatur perpajakan
Sedangkan dalam self assessment system Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka
waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti yang tertuang dalam
Surat Pemberitahuan (SPT), kemudian menyetor sendiri kewajiban perpajakannya.
5. Memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan
kecurangan pajak
Keengganan Wajib Pajak yang lebih merasa tidak
memperoleh kompensasi apapun dari pemerintah
misalnya pengadaan fasilitas umum
Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat selaku wajib
pajak kepada pemerintah dan kesadaran wajib pajak
sehingga meminimalisir pajaknya adalah dengan melakukan
penggelapan pajak (tax evasion)
4
Disajikan Oleh : Dr. Jhon Eddy, S.E.,S.H.,M.H.,M.Kn.,BKP
.,CTA (Ketua Umum P3HPI)
Jakarta 07 September 2023
Apa Kendala Dalam Penerapan
Self Assessment System ?
Pemberian kepercayaan yang besar kepada wajib
pajak sudah sewajarnya diimbangi dengan instrumen
pengawasan, untuk keperluan itu fiskus diberi
kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan khususnya
klaster Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Pasal 29 ayat (1) bahwa :
“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak
dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan“
6. Tax reform di Indonesia antara lain disebabkan oleh tata cara penyelenggaraan perpajakan yang tidak dikelola dan diatur
dengan baik. Dalam official assessment system tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa
pemerintah, sedangkan dalam self assessment system Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang
telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan seperti yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT),
kemudian menyetor kewajiban perpajakannya
Perubahan Peraturan Perundang-Undangan
5
Disajikan Oleh : Dr. Jhon Eddy, S.E.,S.H.,M.H.,M.Kn.,BKP
.,CTA (Ketua Umum P3HPI)
Jakarta 07 September 2023
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 1994
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000
UU Nomor 28 Tahun 2007
UU Nomor 16 Tahun 2009
UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khusus klaster
Perpajakan Pasal 113 tentang perubahan beberapa
ketentuan di UU KUP
UU No 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Indonesia
menganut system
self assessment
murni?
Landasan berlakunya Self Assessment System terlihat pada bunyi
ketentuan Pasal 12 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 yang telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UU HPP yang berbunyi
sebagai berikut; “Setiap Wajib Pajak wajib membayar
pajak terutang berdasarkan undang-undang,
dengan tidak menggantungkan pada adanya surat
ketetapan pajak”.
7. Apakah Indonesia menganut system self assessment murni ?
Pasal 12 ayat (3) UU KUP :
“Apabila Direktur Jenderal Pajak
mendapatkan bukti jumlah pajak yang
terutang menurut Surat Pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak benar, Direktur Jenderal Pajak
menetapkan jumlah pajak yang terutang”
Pasal 29 ayat (1) UU KUP :
“Direktur Jenderal Pajak berwenang
melakukan pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan Wajib Pajak
dan untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan“
Pasal 39 ayat (1) huruf e UU KUP :
“Setiap orang yang dengan sengaja :
menolak untuk dilakukan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29“
Berdasarkan beberapa Pasal ketentuan
tersebut, hal ini menunjukkan bahwa sistem
self assessment dalam Undang-Undang
Perpajakan kita tidak bisa diterapkan
secara murni, dimana Direktur Jenderal
Pajak dapat menetapkan kembali jumlah
pajak yang terutang melalui suatu proses
pemeriksaan pajak
6
Disajikan Oleh : Dr. Jhon Eddy, S.E.,S.H.,M.H.,M.Kn.,BKP
.,CTA (Ketua Umum P3HPI)
Jakarta 07 September 2023
9. TAX EVASION
TAX EVASION
Manipulasi data-data untuk mengecilkan
pajak yang harus dibayar
Kurang informasinya fiskus kepada
WP tentang hak dan kewajibannya
dalam membayar pajak,
Wajib Pajak (WP) sama sekali tidak melaporkan
penghasilannya (non-reporting of income)
Melaporkan biaya yang lebih besar daripada
yang sebenarnya (overstatement of the
deductions) di lain pihak
Menyampaikan di dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah
penghasilan yang lebih rendah dari
pada yang sebenarnya
(understatement of income)
Faktur Pajak fiktif/ tidak berdasarkan transaksi yang
sebenarnya
7
Disajikan Oleh : Dr. Jhon Eddy, S.E.,S.H.,M.H.,M.Kn.,BKP
.,CTA (Ketua Umum P3HPI)
Jakarta 07 September 2023
10. Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan
Tindak Pidana Perpajakan adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan
pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), tetapi yang isinya tidak benar atau tidak
lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian negara dan
kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang perpajakan.
Tindak Pidana Perpajakan diatur dalam Bab VIII tentang
“Ketentuan Pidana” Pasal 38, 39, 39A, 40, 41, 41A, 41B,
41C, 43, 43A, 44A s/d 44D UU HPP
8
Disajikan Oleh : Dr. Jhon Eddy, S.E.,S.H.,M.H.,M.Kn.,BKP
.,CTA (Ketua Umum P3HPI)
Jakarta 07 September 2023
11. Beberapa literatur perbandingan system self assessment
Indonesia dengan Negara lain
No Penelitian Masalah Hasil
1 FADINA ANBIYA Evaluasi Tingkat Kepatuhan Pajak
di Indonesia dan Australia Ditinjau
dari Sistem Pemungutan Pajak,
Timbal Balik Pemerintah, dan
Upaya Peningkatan Kepatuhan
Pajak
Indonesia dan Australia sama-sama menerapkan self assessment system
namun tingkat kepatuhan WP Australia lebih tinggi. Faktor utama adalah
keadilan yang dirasakan wajib pajak bahwa apa yang diterima wajib pajak dari
timbal balik pemerintah atas pembayaran pajaknya akan membuat
kepercayaan kepada petugas pajak dan menimbulkan kesadaran wajib pajak
untuk mematuhi peraturan pajak yang dibuat di setiap negara.
2 Hendri, 2012 Perbandingan sistem administrasi
pemungutan pajak Indonesia dan
RRC
(https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=2
0305415#)
- Sistem administrasi perpajakan Indonesia dan RRC sama-sama
menerapkan self assessment system. RRC telah mampu memisahkan
otoritas pajak dengan Kemenkeu, sedangkan otoritas pajak di Indonesia
(DJP) masih dibawah Kemenkeu
- Kinerja otoritas pajak di RRC baik ditinjau dari tax ratio dan jumlah
penerimaan pajak. Bukan hanya aturan yang jelas, namun diimbangi
dengan penegakan hukum yang tegas
- Sama-sama meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan negara
dengan melakukan restrukturisasi organisasi dan peningkatan
kemampuan dan integritas SDM, penerapan kode etik pegawai,
penguatan data dan informasi internal dan eksternal, penegakan hukum
(law enforcement) serta penyederhanaan aturan perpajakan dan
pemberian fasilitas perpajakan di usaha tertentu guna meningkatkan
pertumbuhan ekonomi
9
Disajikan Oleh : Dr. Jhon Eddy, S.E.,S.H.,M.H.,M.Kn.,BKP
.,CTA (Ketua Umum P3HPI)
Jakarta 07 September 2023
12. Singapura Juga menerapkan sistem self assessment
10
Disajikan Oleh : Dr. Jhon Eddy, S.E.,S.H.,M.H.,M.Kn.,BKP
.,CTA (Ketua Umum P3HPI)
Jakarta 07 September 2023
Indonesia Singapura
Lembaga Pajak Pajak di Indonesia dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak
(DJP), yang merupakan bagian dari Kementerian
Keuangan.
Singapura memiliki Inland Revenue Authority of
Singapore (IRAS), otoritas pajak yang mandiri yang
berhak mengawasi hak dan kewjiban perpajakan warga
negaranya di negara tersebut.
Waktu Pengajuan Tenggat waktu pengajuan pajak penghasilan pribadi di
Indonesia biasanya setelah tahun pajak berakhir (31
Maret).
Tenggat waktu pengajuan pajak penghasilan pribadi di
Singapura biasanya adalah pada atau sekitar tanggal 15
April setiap tahun.
Sanksi Keterlambatan Keterlambatan dalam pengajuan Surat Pemberitahuan
(SPT) atau pembayaran pajak yang terutang dapat
mengakibatkan denda dan bunga di Indonesia.
Singapura juga memberlakukan denda dan bunga atas
keterlambatan dalam pengajuan dan pembayaran pajak.
Pemeriksaan dan Audit DJP di Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan
audit terhadap SPT wajib pajak jika ditemukan
ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan.
IRAS di Singapura juga memiliki wewenang untuk
melakukan audit terhadap SPT dan transaksi keuangan
wajib pajak
Tarif Pajak Indonesia memiliki tarif pajak penghasilan pribadi yang
berjenjang.
Singapura memiliki tarif pajak penghasilan pribadi yang
relatif rendah dan tarif pajak yang lebih kompetitif.
Proses Pelaporan dan
Pembayaran
Wajib pajak di Indonesia mengisi dan melaporkan SPT
melalui eform, dan melakukan pembayaran pajak dengan
menggunakan E-billing, Surat-Surat Elektronik.
SPT pajak penghasilan pribadi di Singapura juga dapat
diajukan secara online, dan pembayaran pajak dapat
dilakukan melalui berbagai metode, termasuk transfer
bank atau pembayaran elektronik
13. MARAKNYA SP2DK INI TERMASUK
DALAM BAGIAN DARI PENERAPAN
SELF ASSESMENT SYSTEM?
14. ULTIMUM REMEDIUM
KEPENTINGAN
PENERIMAAN NEGARA
W
A
J
I
B
P
A
J
A
K
P
A
T
U
H
“Hukum pidana dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum pidana pajak,
yakni baru akan diterapkan apabila sanksi lain seperti hukum perdata dan
administrasi sudah diterapkan terlebih dahulu.”
11
Disajikan Oleh : Dr. Jhon Eddy, S.E.,S.H.,M.H.,M.Kn.,BKP
.,CTA (Ketua Umum P3HPI)
Jakarta 07 September 2023
ULTIMUM REMEDIUM NON PENAL POLICY
TUJUAN
PEMIDANAAN
RELATIF
(deterrence effect)
15. Fase
I
Fase
II
Fase
III
Ps 8 (1) UU
KUP
Ps 8 (3)
UU KUP
Ps 44B UU
KUP
LAST
RESORT
HUKUMAN
PIDANA
ULTIMUM REMEDIUM
Penegakan
Hukum Pidana
Pemeriksaan
Buper/Penyidikan
Penyidikan Penuntutan Penuntutan
VONIS
PIDANA
Pasal 8 ayat (3) Pasal 44B Pasal 44B UU HPP
PERADILAN IN ABSENTIA
ULTIMUM
REMEDIUM
12
Disajikan Oleh : Dr. Jhon Eddy, S.E.,S.H.,M.H.,M.Kn.,BKP
.,CTA (Ketua Umum P3HPI)
Jakarta 07 September 2023
ULTIMUM REMEDIUM
16. Restorative Justice
Istilah keadilan restoratif atau restorative
justice merupakan terminologi asing yang
baru dikenal di Indonesia sejak era Tahun
1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif
Di Indonesia, berkenaan dengan penerapan restorative
justice di dalam UU KUP juga dimungkinkan dilakukan
penyelesaian penegakan delik pidana pajak dengan cara
keadilan restoratif, namun secara limitatif diatur di dalam
ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 44 B UU KUP.
13
Disajikan Oleh : Dr. Jhon Eddy, S.E.,S.H.,M.H.,M.Kn.,BKP
.,CTA (Ketua Umum P3HPI)
Jakarta 07 September 2023
Di negara Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah
diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap
penyidikan, penuntutan, ajudikasi dan tahap eksekusi. PBB mendefinisikan keadilan restoratif
sebagai a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the
victims and the offender (Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara
menyelaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku)
17. Pasal 8
ayat (1)
UU KUP
Telah dilakukan penyidikan, Wajib
Pajak mengajukan permohonan
penghentian penyidikan kepada
Jaksa Agung melalui Menteri
Keuangan
Pasal 44 UU KUP
Telah dilakukan pemeriksaan
namun belum dilakukan
penyidikan, Wajib Pajak
dengan kemauan sendiri
mengungkapkan ketidak
benaran pelaporan SPT
Pasal 8 ayat (3) UU KUP
Wajib Pajak melakukan
pembetulan SPT sebelum
dilakukan pemeriksaan
Pasal 8 ayat (1) UU KUP
Pasal 8
ayat (3)
UU KUP
Pasal
44B UU
KUP
Peranan
pemerintah -
Menkeu
(Bayar pokok pajak + denda 100%)
(Bayar pokok pajak + bunga sesuai tarif
bunga per bulan yang ditetapkan Menkeu)
(Bayar pokok pajak + denda berlapis 1x,3x
atau 4x
Note: SP2DK = Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau
Keterangan
14
Disajikan Oleh : Dr. Jhon Eddy, S.E.,S.H.,M.H.,M.Kn.,BKP
.,CTA (Ketua Umum P3HPI)
Jakarta 07 September 2023
Kajian Penerapan “restorative justice” dalam penegakan hukum pidana pajak
SP2DK merupakan surat yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) untuk
meminta penjelasan atas data
dan/atau keterangan kepada
WP terhadap dugaan belum
dipenuhinya kewajiban
perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan di
bidang perpajakan.
18. Beberapa data dan/atau keterangan yang sering ditemui dalam SP2DK yang
menjadi dasar penerbitannya antara lain:
Equalisasi antar data didalam SPT Wajib Pajak sendiri.
Contohnya; Penyandingan data Omset dalam SPT
Tahunan PPh dengan Penyerahan di SPT Masa PPN.
Penyandingan SPT dengan SPT Wajib Pajak Lawan
Transaksi. Contohnya; Omset/Kredit Pajak dibandingkan
SPT PPh Masa Pasal 23 lawan transaski.
Penyandingan SPT dengan data Instansi Pemerintah dan
asosiasi; Contohnya; Penyandingan antara Omset SPT
Tahunan dengan Omset di Pajak Daerah.
(contoh : bisnis restoran/cafe)
Pengujian pemenuhan ketentuan perpajakan. Contohnya;
Penentuan klasifikasi jenis pajak/penyesuaian fiskal.
Benchmarking untuk setiap jenis/klasifikasi usaha Wajib
Pajak. Contohnya; Penentuan kewajaran pada
transaksi transfer pricing.
Pencocokan data harta dan/atau penghasilan antara data
di database pajak dengan data menurut Wajib Pajak yang
dilaporkan di SPT.
15
Disajikan Oleh : Dr. Jhon Eddy, S.E.,S.H.,M.H.,M.Kn.,BKP
.,CTA (Ketua Umum P3HPI)
Jakarta 07 September 2023
Salah satu fungsi dari Direktorat Jenderal
Pajak adalah pengawasan. Menurut Surat
Edaran Nomor SE-05/PJ/2022 tentang
Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak,
pengawasan adalah serangkaian kegiatan
pembinaan dan penelitian atas pemenuhan
kewajiban perpajakan, baik yang akan, belum,
maupun sudah dilaksanakan oleh wajib pajak,
dalam rangka mewujudkan kepatuhan wajib
pajak yang berkelanjutan atas ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
19. REALISASI PENERIMAAN NEGARA TAHUN 2020-2023
Sumber :
https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/tercapainya-realisasi-penerimaan-pajak-2021,-momentum-penyehatan-apbn
https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa
https://www.pajakku.com/read/61d6a0da1c72eb1eee0cbbfe/Lampaui-Target-Penerimaan-Pajak-Tumbuh-192-Persen-Sepanjang-2021
https://www.cnbcindonesia.com/research/20230526072752-128-440754/penerimaan-pajak-ri-tembus-rp-688-t-bisa-lewati-rekor-2022
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230103165409-532-895634/penerimaan-pajak-lampaui-target-capai-rp1716-t-sepanjang-2022
https://www.ssas.co.id/lebih-tinggi-dari-2019-tax-ratio-ri-sentuh-104-di-2022/
https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/target-dan-realisasi-pajak-2007-2021-1603086339
0.html#:~:text=Pada%20tahun%202020%2C%20data%20Laporan,Rp1.404%2C5%20triliun.
https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-Rp1109-Triliun-Akhir-Juli-2023
Tahun Target
Penerimaan Pajak
Realisasi
Penerimaan Pajak
% Tax Ratio
2020 Rp1.404,5 triliun Rp1.285,2 triliun 91,5% 8,33%
2021 Rp1.229,6 triliun Rp1.277,5 triliun 103,9% 9,11%
2022 Rp1.485 triliun Rp1.717,8 triliun 115,67% 10,4%
2023 Rp 2.021 triliun Rp1.109,1 triliun
posisi s.d Juli 2023
DAMPAK SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP
REALISASI PENERIMAAN PAJAK
Disajikan Oleh : Dr. Jhon Eddy, S.E.,S.H.,M.H.,M.Kn.,BKP
.,CTA (Ketua Umum P3HPI)
Jakarta 07 September 2023
16
20. KESIMPULAN
Beberapa hal yang dapat dilihat dan dirasakan dari Otoritas Pajak di Indonesia terkait self assessment system perpajakan
yang berlaku di Indonesia, menurut hemat saya telah banyak penyempurnaan sistem dari tahun ke tahun seperti :
1. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui Cooperative and/or Voluntary compliance dalam kerangka self
assessment system
2. Proses mendaftarkan Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP dan/atau PKP semakin dipermudah melalui sistem online
3. Pelaporan, Penyetoran dan pembayaran pajak semakin dipermudah melalui sistem online
4. Sosialisasi secara terus menerus yang dilakukan oleh DJP terkait ketentuan-ketentuan perpajakan yang baru
5. Reformasi ketentuan-ketentuan di UU Perpajakan khususnya terkait dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan
penerapan Selective base system tindak pidana perpajakan
6. Maraknya pemberlakuan SP2DK sehingga memberikan Wajib Pajak kesempatan untuk melakukan penyetoran dan
pelaporan SPT (restorative justice versi pajak)
7. Pertukaran informasi antar negara guna untuk memperkuat data-data Transaksi Wajib Pajak
8. Kemudahan dalam penerapan ketentuan perpajakan seperti pemberlakuan tarif pajak untuk UMKM (tarif 0% untuk
omset s/d 500 Juta)
9. Memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan harta-harta yang kurang dilaprkan melalui program Tax
Amnesty (TA) dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
Adanya keberhasilan yang dilakukan oleh program-program pemerintah inilah yang pada akhirnya memberikan penerimaan pajak
bagi negara yang bertumbuh setiap tahunnya dimana hal ini disampaikan dalam laman Kementerian Keuangan
https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa dalam kutipannya :
Penerimaan pajak berhasil mencapai Rp1.717,8 triliun atau 115,6% berdasarkan target Perpres 98/2022,
tumbuh 34,3% jauh melewati pertumbuhan pajak tahun 2021 sebesar 19,3%. Hal ini berarti kinerja pajak
membaik ditunjukkan oleh realisasi yang melampaui target selama dua tahun berturut-turut.
17
Disajikan Oleh : Dr. Jhon Eddy, S.E.,S.H.,M.H.,M.Kn.,BKP
.,CTA (Ketua Umum P3HPI)
Jakarta 07 September 2023
21. Terima Kasih
Untuk konsultasi lebih lanjut
Bisa Menghubungi Hp. 0822-6000-3893
Disajikan Oleh : Dr. Jhon Eddy, S.E.,S.H.,M.H.,M.Kn.,BKP
.,CTA (Ketua Umum P3HPI)
Jakarta 07 September 2023
