Hukum Pajak dan Acara Perpajakan definisi Pajak dan konsep keadilan yang diterapkan untuk wajib pajak

1. DISKUSI 1 Mata Kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan INDRA SOFIAN (042051183)
Yth. Tutor dan Rekan-rekan, mohon perkenan Saya Indra Sofian, NIM : 042051183 dari UPBJJ
Bogor menyampaikan jawaban diskusi 1 mata kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan terkait
dengan definisi Pajak dan konsep keadilan yang diterapkan untuk wajib pajak.
Jawaban:
1) Definisi Pajak
Definisi pajak menurut Tjip Ismail adalah hak dan kewajiban negara yang dapat dilaksanakan
diatur dengan undang-undang, digunakan untuk keperluan negara dengan memperoleh
kontraprestasi pada sektor pajak yang bersangkutan1
.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan Pajak adalah
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat2
.
Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa Pajak merupakan kontribusi/pendapatan yang
diterima oleh Negara dan wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan dimana hasil dari
pembayaran pajak tersebut akan digunakan kembali untuk keperluan negara dan
kemakmuran rakyat.
2) Konsep keadilan yang diterapkan terhadap sanksi untuk wajib pajak
Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan3
.
1
Tjip Ismail, Buku Materi Pokok Hukum Pajak dan Acara Perpajakan. Cetakan Kedua, Tangerang Selatan,
Universitas Terbuka, Februari 2020. Hal. 1.22
2
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan,
3
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan,

2. DISKUSI 1 Mata Kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan INDRA SOFIAN (042051183)
Bahwa peraturan terkait dengan perpajakan telah dilakukan perubahan beberapa kali, dimana
salah satu konsep dasar adalah demi keadilan. Pajak akan dibebankan kepada
perorangan/badan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria yang
sangat jelas dan terbuka.
Bagi Wajib Pajak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan maka akan
dikenakan sanksi administrasi berupa denda jumlah pajak yang masih harus dibayar.
Proses pengenaan sanksi ini telah melewati prosedur yaitu dengan adanya Surat Tagihan,
Surat Paksa, apabila Wajib Pajak merasa keberatan maka dapat mengajukan Surat
Pembetulan dan Keberatan sehingga Sanksi Administrasi pajak tersebut dapat dikurangi atau
dihapuskan.
Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan, terdapat pengecualian pengenaan sanksi administrasi
denda kepada4
.
a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas;
c. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal
lagi di Indonesia;
d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
e. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan; atau
h. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Konsep Keadilan terhadap sanksi bagi wajib pajak ini dapat dilihat dengan diterbitkannya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).
Terpenuhinya konsep keadilan tersebut dapat dilihat berdasarkan:
4
Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan,

3. DISKUSI 1 Mata Kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan INDRA SOFIAN (042051183)
1) Pemerataan dan Perlakuan yang sama.;
2) Jaminan Perlindungan terhadap Wajib Pajak;
Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa pengaturan sanksi administrasi bagi wajib pajak
sangat menekankan kepada konsep keadilan dimana terdapat proses yang transparan dan
akuntabel sebelum dijatuhkannya sanksi kepada wajib pajak serta adanya proses banding
bagi wajib pajak yang merasa keberatan. Konsep keadilan tersebut juga diberikan pemerintah
dengan adanya program pengampunan sanksi pajak.
Demikian disampaikan, atas masukan dan tanggapannya diucapkan terima kasih.
REFERENSI:
1) Inisiasi Tuton ke-1. Mata Kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan. “Ruang Lingkup Ilmu
Hukum Pajak”. Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. 2021
2) Tjip Ismail, Buku Materi Pokok Hukum Pajak dan Acara Perpajakan. Cetakan Kedua,
Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, Februari 2020.