MODUL AJAR 6.pdf

MODUL AJAR SEJARAH INDONESIA
A. Informasi Umum
Nama penyusun : Lilik Suharmaji
Asal Instansi : SMA Negeri 8 Yogyakarta
Tahun Penyusunan : 2021
Jenjang sekolah : SMA
Kelas : XI (Sebelas)
Kata Kunci : Pemerintahan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin
Kode Perangkat : Sej. F. LIS. 11.6.
Jumlah Peserta : 36
Moda : Tatap Muka
Alokasi waktu : 2 JP x 8 pertemuan ( 720 menit)
B. Tujuan Pembelajaran
Capaian Pembelajaran Alur Tujuan Pembelajaran
- Fase F, peserta didik di Kelas XI dan
XII mampu mengembangkan
konsep konsep dasar sejarah untuk
mengkaji peristiwa sejarah dalam
dimensi manusia, ruang, dan waktu.
Melalui literasi, diskusi, dan
penyelidikan (penelitian) berbasis
proyek kolaboratif peserta didik
mampu menjelaskan berbagai
peristiwa sejarah yang terjadi di
Indonesia dan dunia meliputi
Kolonialisme dan Perlawanan Bangsa
Indonesia, Pergerakan Kebangsaan
Indonesia, Pendudukan Jepang di
Indonesia, Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia, Perjuangan
Mempertahankan Kemerdekaan,
Pemerintahan Demokrasi Liberal dan
Demokrasi Terpimpin,
- Peserta didik di Kelas XI mampu
menggunakan sumber primer dan
sekunder untuk melakukan penelitian
sejarah nasional dan sejarah lokal
secara diakronis atau sinkronis
kemudian mengomunikasikannya
dalam bentuk lisan, tulisan, dan/atau
media lain. Selain itu mereka juga
mampu menggunakan keterampilan
sejarah untuk menganalisis dan
mengevaluasi peristiwa sejarah
11.6. Menjelaskan pemerintahan demokrasi liberal dan
demokrasi terpimpin
- 11.6.1 Menjelaskan pengertian integrasi dan
disintegrasi serta keterkaitan antara kebijakan
pemerintah dengan pemberontakan PKI Madiun 1948,
DI/TII (Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia), APRA
(Angkatan Perang Ratu Adil), pemberontakan Andi
Azis, pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan)
- 11.6.2 Menganalisis keterkaitan antara kebijakan
pemerintah dengan pemberontakan PRRI/ Permesta
pada masa Demokrasi Liberal
- 11.6.3 Menganalisis keterkaitan antara kebijakan
Sukarno, tentang konflik internal Angkatan Darat,
kebijakan luar negeri Amerika dan Rusia, Perang
Dingin dengan pemberontakan G30S/PKI pada masa
demokrasi terpimpin.
- 11.6.4 Menjelaskan tokoh-tokoh pejuang
mempertahankan integrasi bangsa
- 11.6.5 Menganalisis keterkaitan antara pemerintahan
Sukarno dengan perkembangan politik pada masa
awal kemerdekaan
Sukarno dengan perkembangan politik dan ekonomi
pada masa Demokrasi Liberal.
Sukarno dengan perkembangan politik dan ekonomi
pada masa Demokrasi Terpimpin.
- 11.6.8 Membandingkan kebijakan ekonomi dan politik
pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi

Terpimpin.
C. Profil Pelajar Pancasila
D. Profil Pelajar Pancasila yang berkaitan:
Dengan mempelajari sejarah pemerintahan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin
peserta didik diharapkan dapat:
1. Iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia
Selalu bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia kepada
Bangsa Indonesia dengan menguji sistem demokrasi di negeri ini sehingga sekarang telah
menerapkan model demokrasi Pancasila yang cocok untuk Bangsa dan negara Indonesia.
2. Berkebhinekaan Global
Mengambil pelajaran dari perjuangan pemerintahan di awal kemerdekaan bahwa politik
internasional saat itu walaupun terjadinya perang dingin antara Blok Barat dan Blok
Timur Indonesia tetap sebagai negara yang netral (Non Blok).
3. Mandiri
- Mengerjakan tugas-tugas belajar yang diberikan guru secara mandiri
- Meneladani sikap mandiri dan tegas seperti para tokoh-tokoh pemimpin bangsa
dalam mengatasi negara dan bangsa yang mengalami ujian disintegrasi bangsa
dengan terjadinya beberapa pemberontakan di beberapa daerah.
4. Integritas
- Menumbuhkan nilai kejujuran kepada para siswa dalam mengerjakan evaluasi dan
tugas-tugas belajarnya.
- Meneladani para pemimimpin bangsa sebagai pejuang mempertahankan integrasi
bangsa yang sabar, pantang menyerah, rela berkorban demi tercapainya keutuhan
NKRI.
5. Kritis
- Dapat memetik pelajaran (value) dari para tokoh-tokoh pejuang integrasi bangsa
bahwa kolaboratif/ kerjasama adalah pintu masuk terwujudnya segala cita-cita
bangsa.
6. Kreatif
- Kreatif dalam memilih sumber belajar sebagai bahan diskusi kelompok sehingga
menghasilkan materi hasil diskusi dapat dipertanggungjawabkan.
7. Gotong royong
- Berkolaborasi dalam diskusi kelompok dengan saling menghargai pendapat orang
lain dan tidak memaksakan pendapatnya diterima oleh orang lain.
- Mengambil hikmah bahwa sebuah keberhasilan mempertahankan keutuhan NKRI
tercipta karena adanya kolaborasi atau kerjasama antar pemimpin bangsa yang tidak
memandang suku, agama, daerah, asal-usul dan golongan.

D. Sarana Prasarana
1. Jaringan internet yang memadai
2. Komputer/laptop
3. Perpustakaan, buku-buku sejarah sebagai referensi
4. Peta Indonesia yang memperlihatkan daerah-daerah yang melakukan pemberontakan
E. Target peserta didik
Perangkat ajar ini dapat digunakan untuk peserta didik reguler
F. Jumlah siswa
36 peserta didik/ kelas
G. Ketersediaan materi:
1. Materi pengayaan
2. Materi remedial
H. Model Pembelajaran:
PJJ daring dan luring
I. Materi ajar, alat dan bahan
1. Materi: Pemerintahan Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
A. Pengertian Integrasi dan Integrasi nasional
Bangsa Indonesia yang sekarang tegak berdiri ini pernah diuji oleh masyarakat atau
sekelompok orang yang ingin merusak tatatanan integrasi nasional. Dalam Kamus Bahasa
Indonesia integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Integrasi
bisa juga diartikan penyatuan bangsa atau suku yang berbeda di masyarakat menjadi satu
kesatuan yang utuh untuk menjadi suatu bangsa.
Integrasi akan semakin kukuh apabila tercapai dua hal yaitu pertama, sebagian
masyarakat bersepakat mengenai batas-batas teritorial negara sebagai suatu wilayah politik.
Kedua, sebagaian besar masyarakat bersepakat mengenai struktur pemerintahan serta aturan-
aturan proses politik, ekonomi, sosial, yang berlaku di masyarakat.
Sedangkan apabila diteropong dengan kewilayahan muncul istilah integrasi nasional atau
integrasi bangsa. Kata bangsa (nation) merupakan sekelompok manusia yang sifatnya
heterogen (majemuk) tetapi mereka sebenarnya memiliki kehendak yang sama dengan
menempati daerah tertentu secara permanen.

Untuk itulah integrasi bangsa dapat diartikan usaha atau proses untuk mempersatukan
perbedaan-perbedaan dalam suatu negara berdasarkan bahasa, sejarah, adat istiadat dengan
tujuan yang sama yang hendak dicapai suatu bangsa.
B. Pengertian Disintegrasi Nasional
Disintegrasi dapat mengancam suatu masyarakat yang sudah mengalami proses integrasi
seperti Indonesia karena Indonesia terdiri dari banyak perbedaan suku, agama, budaya, adat
istiadat, ras, dan lain sebagainya. Faktor yang mengancam integrasi bangsa adalah sikap yang
tidak sesuai dengan masyarakat yang majemuk dan heterogen. Misalnya sikap etnosentrisme,
sikap primordialisme, dan sikap fanatisme yang berlebihan. Bagaimana caranya jika bangsa
mengalami disintegrasi nasioanl? Langkah utama yang dilakukan oleh pemerintah dan
masyarakat adalah reintegrasi.
Reintegrasi bangsa adalah proses pembentukan integrasi kembali agar sesuai daengan
nilai-nilai, kaidah-kaidah dan kesepakatan bersama pada suatu bangsa. Reintegrasi bangsa
adalah salah satu cara untuk menyelesaikan atau memecahkan konflik pada bangsa yang
mengalami konflik diantara anggota masyarakatnya.
C. Disintegrasi Pada masa Revolusi Fisik
1. Pemberontakan PKI Madiun 1948
Pemberontakan PKI Madiun terjadi di Kabupaten Madiun Jawa Timur. Pemberontakan
ini dipimpin oleh Musso. Dia merupakan tokoh Partai Komunis Indonesia yang pernah belajar
di Uni Soviet untuk mendalami idiologi Komunis. Musso ingin mendirikan Republik Soviet
Indonesia. Selain Musso pemberontakan ini juga melibatkan tokoh nasional mantan perdana
menteri, Amir Syarifuddin.
a. Latar Belakang
Perjanjian Renville yang digadang-gadang bangsa Indonesia akan memecahkan
kebuntuhan persoalan antara Indonesia dengan Belanda ternyata berakhir dengan bayak
kekecewaan di pihak orang-orang Indonesia. Wilayah Indonesia yang semula hanya
meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura sebagai hasil perjanjian Linggarjati, kini setelah ada
putusan perjanjian Renville bukan semakin besar malah semakin sempit. Wilayah itu
semakin sempit karena adanya garis van Mook. Untuk itulah pasukan TNI yang berada di
belakang garis demarkasi van Mook terpaksa meninggalkan daerah tersebut. Pada 17
Januari 1948 ribuan pasukan TNI dari divisi Siliwangi hijrah ke Surakarta dan Yogyakarta
dengan memendam perasaan kecewa.
Memang perjanjian Renville menguntungkan Belanda dari segi politik maupun
ekonomi. Wilayah kekuasaan Belanda menjadi semakin luas serta sumber-sumber ekonomi
juga semakin mudah didapat. Karena Indonesia begitu terjepit maka Amir Syarifuddin
sebagai perdana menteri yang memimpin perjanjian Renville mendapat tekanan yang luar
biasa sehingga dijatuhi mosi tidak percaya pada 23 Januari 1948. Akibatnya Amir
Syarifuddin terpaksa turun dari jabatannya sebagai perdana menteri dan digantikan oleh
Moh. Hatta.
Amir Syarifuddin yang jatuh itu kemudian menjadi oposisi kabinet Hatta. Ia
kemudian mendirikan Front Demokrasi Rakyat (FDR). Orgnisasi ini merupakan gabungan
dari PSI, Pesindo, Partai Buruh, SOBSI, Barisan Tani Indonesia, dan PKI. Benturan
kepentingan antara Kabniet Hatta dan Amir terjadi sejak Kabniet Hatta mempunyai

program Rera (Reorganisasi dan rasionalisasai). Salah satu yang menjadi target Rera
adalah rasionalisasi tentara yakni tentara yang sedikit tetapi bermutu. Tentara yang semula
berjumlah 463.000 diperas menjadi 90.000. Akibatnya banyak Tentara yang sebagian besar
orang-orang komunis itu mengganggur sehingga mereka mendesak kepada kabinet Hatta
untuk tidak melanjutkan program Rera.
Tentara-tentara yang menganggur dan kecewa itu kemudian memilih bergabung
dengan FDR karena merasa FDR membela nasibnya. Tentu saja kesempatan ini digunakan
oleh FDR untuk menghantam kabinet Hatta. Kritikan terhadap kabinet Hatta program
Rasionaisasi terdengar nyaring. Ribuan parjurit merasa kecewa dengan program
rasionalisasi itu.
Pada 10 Agustus 1948 Musso kembali ke Indonesia. Dia sebenarnya tokoh PKI yang
pada tahun 1926 melakukan pemberontakan kepada pemerintah Kolonial Belanda. Tetapi
karena pemberontakan itu gagal dia melarikan diri ke Uni Soviet. Kedatangan Musso
disambut baik oleh Amir Syarifuddin sehingga mereka membentuk organisasi Politbiro
pada tanggal 1 September 1948. Dalam organisasi itu ketuanya Mussso sedangkan Amir
Syarifuddin menempati jabatan sekretariat pertahanan dan tokoh-tokoh lain yang terlibat
dalam organisasi itu misalnya DN. Aidit, Lukman dan Nyoto.
b. Proses pemberontakan
Situasi politik dalam negeri memanas karena terjadi pemogokan buruh dimana-mana
karena memang diorganisir oleh PKI. Anggota serikat buruh, pemuda dan rakyat dihasut
dan digerakkan untuk menentang pemerintah yang sah. Kekacauan diawali di kota Solo
dimana tentara dan orang-orang bersenjata di bawah kendali FDR terjadi konflik pada 13-
16 Sepetember 1948. Salah satu tokoh yang anti FDR, dr Muwardi diculik dan ditemukan
sudah terbunuh sehingga membuat suasana menjadi mencekam. Untuk itulah kemudian
kabinet Hatta mengumumkan negara dalam kondisi bahaya.
Pada 19 September 1848 FDR bersama PKI di bawah pimpinan Musso dan Amir
Syarifuddin mengumumkan berdirinya Negara Republik Soviet Indonesia. Dengan
mengerahkan ribuan anggota satuan TNI yang memihak komunis yang merupakan korban
dari program rasionalisasi kabinet Hatta. Mereka kemudian menduduki Madiun dan
membasmi tokoh-tokoh setempat yang tidak tunduk dan sepaham dengan PKI.
c. Penumpasan Pemberontakan
Pada saat itu Jenderal Sudirman sedang sakit keras sehingga Komando diserahkan
kepada Kolonel AH. Nasution yang menjabat sebagai Panglima Markas Besar
Komando Jawa. Nasution segera menggerakan divisi cadangan pasukan Siliwangi
dan kesatuan yang ada di jawa Timur untuk menumpas pemberontakan.
Dalam waktu satu hari saja TNI berhasil dapat memukul mundur PKI/ FDR. Di
bawah komando Kolonel Gatot Subroto yang memimpin divisi Siliwangi, pada 30
September 1948 PKI berhasil ditumpas. Kota Madiun dan sekitarnya dapat
dibebaskan dari para pemberontak. Musso akhirnya tertembak mati dalam
pelariannya pada 31 Oktober 1948 di Samandang, Ponorogo Jawa Timur. Amir
Syarifuddin ditangkap dan ditempak mati di Purwodadi pada tanggal 29 Nopember
1948.

2. DI/ TTI (Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia)
Pemberontakan DI/TTII merupakan pemberontakan yang bukan ingin merebut
kekuasaan dan mengganti ideologi seperti halnya PKI tetapi pemberontakan yang
berupaya ingin memisahkan diri dari NKRI. Mereka ingin mendirikan sendiri negara di
bawah bendera Negara Islam Indonesia. Penggagasnya adalah Kartosuwiryo seorang
tokoh Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII).
Pada tanggal 7 Agustus 1949 Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya DI/TII
di Jawa Barat, yang kemudian muncul DI/ TII diberbagai daerah di Indonesia. Daerah-
daerah tempat munculnya DI/ TII itu adalah di Jawa Tengah dibawah pimpinan Amir
Fatah, Di Sulawesi Selatan dipimpin Kahar Muzakar, di Aceh dipimpin oleh Daud
Beureuh, dan di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar.
a. DI/ TII di Jawa Barat
1. Latar belakang pemberontakan
Sebenarnya Kartosuwiryo sudah ada benih-benih mendirikan Negara Islam pada
zaman Jepang. Saat itu dia sudah membentuk pasukan Hisbullah dan Sabillilah
sebagai pusat propaganda untuk mendirikan Negara Islam. Setelah adanya agresi
Belanda I Kartosuwiryo dan pasukannya ikut melawan Kolonial Belanda tetapi ketika
terjadi perjanjian Renville Kartosuwiryo dan pasukannya menolak ikut hijrah ke Jawa
Tengah dan Yogyakarta. Kartosuwiryo dan pasukannya yang berjumlah sekitar
400.0000 pasukan tetap tinggal di Jawa Barat.
2. Proses pemberontakan
Setelah terjadi Agresi Belanda II di Yogyakarta yang mengakibatkan Ibukota jatuh
ketangan Kolonial Belanda Kartosuwiryo menganggap bahwa RI sudah habis. untuk
itu dia segera memperkuat tentaranya di Jawa Barat karena menganggap Jawa Barat
masuk dalam wilayahnya. Bahkan ketika pasukan divisi Siliwangi kembali ke Jawa
Barat dari Jawa Tengah terjadi kekuatan fisik diantara kedua pasukan itu pada tanggal
25 Januari 1949 karena Kartosuwiryo menganggap pasukan Siliwangi sebagai pasukan
liar yang masuk daerah wilayahnya.
3. Penumpasan pemberontakan
Sebelum menggelar operasi militer, sebenarnya pemerintah yang sah sudah
membujuk agar Kartosuwiryo segera sadar akan kekeliruannya melalui M. Nazir
sebagai kepala kabinet. Saat itu M. Nazir menjabat juga sebagai kepala pusat Masyumi
sehingga ada ikatan emosional dengan Kartosuwiryo. Tetapi Kartosuwiryo bersikukuh
mau berunding jika pemerintah RI mengakui keberadaan Negara Islam Indonesia.
Untuk itulah akhirnya pemerintah memberlakukan operasi militer. Pasukan divisi
Siliwangi ditugaskan untuk menumpas Kartosuwiryo. Dengan strategi perang pagar
betis akhirnya DI/ TII Kartosuwiryo dapat didesak. Pada tanggal 4 Juni 1962
Kartosuwiryo dapat ditangkap di Gunung Geber, Majalaya, Jawa barat oleh pasukan
divisi Siliwangi. Pada 5 September 1962 Kartosuworyo dihukum mati.
b. DI/ TII Jawa Tengah
DI/TII di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah. Dia adalah komandan
laskar Hisbullah di Tulangan dan Mojokerto. Mereka kecewa dan tidak sepakat
dengan hasil perjanjian Renville yang harus memaksa laskar-laskar dan tentara RI
untuk hijrah ke Yogyakarta.

2. Proses Pemberontakan
Pada Agustus 1948 Amir Fatah membawa anak buahnya yang terdiri dari 3
kompi pasukan Hisbullah ke Pekalongan yang saat itu sudah ditinggalkan tentara
hijrah ke Yogyakarta. Dia kemudian membentuk pasukan bersenjata Mujahidin
sebagai upaya membentuk kekuatan.
Karena sepaham dengan Kartosuwiryo maka Amir Fatah ditunjuk
Kartosuwiryo memimpin Darul Islam di Jawa Tengah. Pada 23 Agustus 1949
Amir Fatah memproklamasikan berdirinya Negara Islam Jawa Tengah sebagai
Negara Islam pimpinan Kartosuwiryo. Untuk mengawali gerakannya pasukan
Amir Fatah menyerang pos-pos TNI termasuk juga pos TNI di Pekalongan.
3. Penumpasan Pemberontakan
Di bawah komando Letnan Kolonel Sarbini pada tahun 1950 TNI membentuk
Gerakan Banteng Negara (GBN). Operasi ini berhasil memisahkan DI Jawa
Tengah dan DI Jawa Barat sehingga pada 22 Desember 1950 Amir Fatah dapat
ditangkap.
c. DI/ TII Aceh
Pada awal Agustus 1949 Syarifuddin Prawiranegara sebagai wakil perdana
menteri dalam kabinet Hatta ditempatkan di Aceh untuk memimpin perjuangan
apabila perundingan KMB gagal. Tampa persetujuan dan konsultasi dengan
pemerintah pusat Syarifuddin Prawiranegara menjadikan Aceh sebagai provinsi
yang terlepas dari provinsi Sumatera Utara. Saat itu Daud Beureuh diangkat sebagai
gubernurnya.
Ketika tahun 1950 Indonesia menjadi negara yang berdaulad pemerintah mulai
melakukan penyerderhanaan dalam administrasi pemerintahan yaitu menurunkan
status Aceh dari sebuah provinsi menjadi daerah karesidenan di bawah provinsi
Sumatera lagi. Tentu saja langkah pemerintah ini membuat Daud Baureuh dan
pengikutnya kecewa karena kekuasaannya hilang kembali.
Setelah Daud Beureuh tidak menjadi gubernur, kemudian dia menghimpun
kekuatan untuk menentang pemerintah. Agar pemberontakan mendapat pengakuan
dan legitimasi rakyat, dia membuat sentimen agama sebagai basis perjuangan yaitu
mendirikan Negara Islam. Untuk memuluskan jalannya dia menjalin komunikasi
dengan Kartosuwiryo di Jawa Barat.
Pada tanggal 21 September 1953 Daud Beureuh memproklamasikan DI/ TII di
Aceh di bawah kekuasaan Kartosuwiryo. Setelah itu kemudian mereka menguasai
kota-kota di Aceh dan melakukan propaganda kepada rakyat Aceh agar tidak
mendukung pemerintahan sah Republik Indonesia.
Komando Daerah Militer Aceh Letnan Kolonel Syamaun menggunakan operasi
militer dengan cara menerima para pemberontak yang ingin menghentikan konflik
tetapi akan menghancurkan bagi tentara Aceh yang melakukan perlawanan terhadap
RI. Sementara itu banyak pemimpin Aceh yang bersedia berdamai lagi, tetapi Daud
Baureuh menolaknya untuk melakukan perundingan.

Pada 17 Desember 1962 diadakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang
digagas Pangdam Kolonel Yasin. Secara bertahap DI/ TII di Aceh akhirnya dapat
diselesaikan dan Aceh kembali aman. Sedangkan Daud Beureuh kembali ke
masyarakat sehingga keamanan Aceh sepenuhnya aman kembali.
d. DI/ TII Sulawesi Selatan
1. Latar Belakang pemberontakan
Pada masa perang kemerdekaan banyak laskar-laskar dari Sulawesi Selatan
yang ikut bertempur menghadapi tentara Kolonial Belanda. Setelah RI menerima
kedaulatan penuh, perang tidak terjadi lagi. Para laskar-laskar kemudian
bergabung membentuk kesatuan yang bernama Gerilya Sulawesi Selatan (GSS).
Para laskar itu meminta agar GSS semuanya dijadikan TNI atau APRIS
dibawah satu divisi yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar sebagai panglimanya.
Tuntutan itu kemudian ditolak oleh pemerintah pusat karena GSS anggotanya
banyak yang tidak memenuhi syarat sebagai tentara profesional. Pemerintah
memberi solusi bagi yang memenuhi syarat yang masuk TNI, sedangkan yang
tidak akan dimasukkan sebagai tentara cadangan. keputusan pemerintah itu
kemudian membuat Kahar Muzakkar dan laskarnya menjadi kecewa terhadap
pemerintah.
Pada 16 Agustus 1951 karena tuntutan Kahar Muzakkar tidak dipenuhi
pemerintah maka dia mengajak anak buahnya masuk hutan dengan membawa
senjata. Selanjutnya dua tahun berikutnya pada 7 Agustus 1953 dia
memperoklamasikan bahwa daerah Sulawesi Selatan bagian dari wilayah Darul
Islam pimpinan Kartosuwiryo dan pasukannya berganti nama menjadi Tentara
Islam Indonesia (TII).
Setelah proklamasi itu kemudian pemerintah melakukan operasi militer di
Sulawesi Selatan. Kahar Muzakkar sulit ditangkap karena bersembunyi di hutan-
hutan dan gunung-gunung. Baru pada tanggal 3 Februari 1965 Kahar Muzakkar
dapat ditembak dalam sebuah operasi militer yang dilancarkan TNI.
3. APRA (Angkatan Perang Ratu Adil)
Pemberontakan APRA ini sebenarnya pemberontakan yang dilakukan bekas
tentara KNIL yang dikomandoi oleh Raymond Westerling. Tujuannya mempertahankan
berdirinya negara Pasundan dan APRA sebagai pasukan yang resmi.
Teror ini dilakukan karena menjelang 1950 keinginan anggota RIS untuk kembali
ke bentuk NKRI semakin menguat. Hal itu dibuktikan satu persatu negara-negara bagian
bergabung kembali ke NKRI. Tentu saja ini dianggap sebagai suatu ancaman bagi
Kolonial Belanda karena menginginkan Indonesia terpecah belah melalui negara bagian-
bagian yang tergabung dalam RIS. Menggunakan kata Ratu Adil agar mendapat simpati
dari rakyat karena bagi masyarakat kata Ratu Adil artinya akan membawa pencerahan ke
masa depan.
2. Proses pemebrontakan

Pada 23 Januari 1950 Westerling menggerakkan pasukan APRA yang sebagian besar
dari KNIL berkekuatan 500 pasukan untuk menyerang kota Bandung. Setiap orang yang
ada di jalan baik itu rakyat maupun TNI ditembaki dengan membabi buta. Mereka
menyerang markas devisi Siliwangi dan menembaki semua prajurit yang ada. Ada 79
pasukan APRIS dari divisi Siliwangi yang gugur selebihnya hanya 3 yang selamat.
Selain di Bandung APRA merencanakan serangan di Jakarta. Gerakan APRA di
Jakarta akan dibantu Sultan Hamid II yang akan dilaksaakan pada tangga 24 Januari
1950. Tujuannya menyerang gedung tempat kabinet bersidang. Rencana mereka juga
akan membunuh menteri kabinet seperti menteri pertahanan Sultan Hamengku Buwono
IX. Akhirnya rencana mereka gagal karena tercium aparat intelegen.
Upaya perundingan untuk menghentikan operasi militer APRA gagal sehingga
didakan operasi militer untuk menumpas APRA. Tentara APRIS (Angkatan Perang
Republik Indonesia Serikat) mendapat dukungan penduduk Bandung sehingga dapat
dengan cepat mengusir APRA dari Bandung. Selanjutnya operasi militer dilanjutkan di
Jakarta sehingga pada tanggal 4 April 1950 Sultan Hamid II dapat ditangkap. Raimond
Westeling dapat melarikan diri menggunakan pesawat Catalina ke luar negeri pada 2
Februari 1950.
4. Pemberontakan Andi Aziz
Pemberontakan Andi Aziz berlangsung di Makassar yang dipimpin oleh Andi
Aziz. Dia merupakan mantan perwira KNIL yang tergabung dalam APRIS. Dia juga
mantan ajudan presiden Negara Indonesia Timur (NIT).
Pada tahun 1950 kondisi di Makassar memang tidak kondusif karena banyak rakyat
yang menginginkan kembali menuju NKRI. Mereka sering melakukan demonstrasi
kepada negara federal agar kembali kepangkuan RI. Keadaan semakin parah karena
masyarakat yang setuju negara federal juga melakukan demonstrasi.
Ditengah situasi yang kacau, terseber isu bahwa APRIS akan mendatangkan
pasukan sebesar 900 orang ke Makassar untuk mengamankan keadaan. Pasukan ini
segera akan berlabuh di pelabuhan Makassar. Tentu saja berita ini sangat
mengkhawatirkan eksistensi mantas pasukan KNIL yang ada di Makassar. Mereka
kemudian bergabung dengan Kapten Andi Aziz dengan menamakan pasukan bebas.
Pada 5 April 1950 pasukan Andi Azizz yang dibantu pasukan KNIL menyerang
markas APRIS di Makassar. Mereka berhasil menguasai markas APRIS dan juga kota
Makassar.
3. Jalannya penumpasan
Pada 8 April 1950 pemerintah pusat mengultimatum agar pasukan Andi Aziz
menyerah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam waktu 2 x 24 jam.
Akhirnya Andi Aizi bersedia datang ke Jakarta pada 15 April 1950 setelah didesak
oleh presdien NIT, Sukawati. Setelah sampai di Jakarta dia ditangkap dan diadili
sebagai pemberontak. Semetara itu pasukan sisa-sisa Andi Aziz diserang oleh TNI
sebagai upaya penumpasan.

5. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)
Pemberontakan RMS dipimpin oleh Dr. Christian Robert Steven Soumokil,
mantana Jaksa Agung Negara Indonesia Timur (NIT). Pemberontakan ini menolak
bergabung dengan NKRI dan membentuk negara sendiri yang lepas dari NKRI.
Pemberontakan ini juga dimotori para mantan KNIL yang dilatarbelakangi statusnya
yaanag terancam setelah hasil KMB (Konferensi Meja Bundar). Rakyat dihasut agar
tidak kembali ke NKRI dan menolak kedatangan tentara APRIS/ TNI dari Jawa dan
Maluku.
Pada 25 April 1950 Soumokil memproklamasikan berdirinya RMS dan
menetapkan Kota Ambon sebagai ibukota RMS. Proklamasi itu ternyata mendapat
sambutan hangat dari orang-orang Maluku yang pro-Belanda dan para mantan
anggota KNIL yang sudah terkena hasutan. Rakyat yang menolak ajakan mereka dan
mendukung NKRI ditangkap dan dipenjarakan.
Awalnya pemerintah meminta dengan jalan damai dengan mengirimkan dr.
Leimena untuk menghentikan langkah Soumokil. Upaya pemerintah itu ditolak oleh
Soumokil bahkan dia meminta perhatian dunia internasional dengan Amerika,
Belanda dan komisi PBB di Indonesia.
Akhirnya pemerintah melakukan operasi militer dengan komando Kolonel
Kawilarang yang menjabat sebagai panglima tentara dari teritorium Indonesia Timur.
Pada 14 Juli 1950 Kolonel Kawilarang menumpas gerakan separatis tersebut. Pada
pertempuran itu Letkol Slamet Riyadi gugur tetapi pada 28 September 1950 pasukan
APRIS dapat menguasai kembali Kota Ambon. Banyak tokoh RMS melarikan diri ke
pulau Seram dan selama beberapa tahun kelompok ini melakukan teror.
D. Disintegrasi Pada Masa Demokrasi Liberal
Pemberontakan PRRI/ Permesta
a. Latar belakang pemberontakan
Pemberontakan ini terjadi pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo II.
Pergolakan yang muncul di Sumatera dan Sulawesi ini dipicu oleh ketidakpuasan
terhadap alokasi dana pembangunan yang diterima dari pemerintah pusat. Ketidak
puasan ini memunculkan rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Selain itu
mereka susah menyampaikan aspirasinya melalui parlemen dalam mengubah
kebijakan. Akhirnya mereka menempuh jalan non parlemen dengan membentuk
dewan-dewan di daerah. Misalnya Sumatera Tengah dibentuk Dewan Banteng, di
Sumatera Utara dibentuk Dewan Gajah dan di Sumatera Selatan dibentuk Dewan
Garuda.
Pada 21-24 November 1956 Dewan Banteng melakukan pertemuan dan
menghasilkan beberapa kesepakatan di Padang. Hasil kesepakatan itu kemudian
disampaikan kepada perdana menteri Ali Sastroamidjojo dengan mengirimkan
delegasi Dewan Banteng. Sementara itu Dewan Banteng mengambil keputusan
sendiri dengan mengambil alih kekuasaan di Sumatera Tengah di bawah gubernur

resmi Ruslan Muljoharjo. Tentu saja langkah itu mengakibatkan ketegangan
antara pemerintah pusat dengan Dewan Banteng.
Semenatara itu Dewan Gajah di Medan juga menguasai instansi-instansi
resmi pemerintah seperti RRI Medan yang digunakan untuk propaganda kegiatan
dewan kepada masyarakat. Akhirnya kegiatan Dewan Gajah berahir setelah
pimpinan mundur dan pindah dari Medan dengan diikuti anak buahnya.
Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin Letnan Kolonel
Barlian mengambil alih kekuasaan dari gubernur Sumatera Selatan yang dijabat
Winarno Danuatmojo.
Untuk menghadapi pergolakan daerah tersebut pemerintah pusat meminta
diselesaikan dengan perdamaian tetapi sebelum langkah perundingan
dilaksanakan ada percobaan untuk membunuh Presiden Sukarno yang dikenal
dengan peristiwa Cikini pada 30 November 1957. Sukarno saat itu akan
mengujungi ulang tahun perguruan tempat putra-putinya sekolah. Dalam
peristiwa itu Sukarno selamat tetapi banyak anak sekolah yang menjadi korban
akibat lemparan granat.
Setelah peristiwa Cikini 1957 pergolakan daerah semakin meningkat dan
menunjukkan upaya untuk melepaskan diri dari NKRI. Selain di Sumatera terjadi
pergolakan yang serupa di Makassar dengan terbentuknya Dewan Lambung
Mangkurat dan di Manado ada Dewan Manguni.
Banyaknya pemberontakan yang terjadi ternyata melemahkan kabinet Ali
Sastroamidjojo II yang akhirnya menyerahkan mandat kekuasaan pemerintahan
kepada presiden. Keadaan yang semakin tidak menentu itu kemudian Sukarno
menyatakan bahwa negara dalam keadaan bahaya. Sukarno kemudian mengajak
partai politik untuk membentuk pemerintahan yang baru. Sukarno menunjuk Ir.
Juanda untuk menjadi perdana menteri dalam kabinet karya.
Sementara itu pimpinan Dewan Manguni di Manado yang bernama Letnan
Kolonel Ventje Sumual memproklamirkan berdirinya Perjuangan Rakyat Semesta
(Permesta) pada 2 Maret 1957. Pendirian organisasi yang akan memisahkan diri
dari NKRI itu ditandatangani oleh 51 tokoh masyarakat Indonesia Timur. Tidak
beberapa lama di Sumatera diproklamasikan juga Pemerintah Revolusioner
Republik Indonesia (PRRI) oleh Kolonel Ahmad Husain yang merupakan
pimpinan Dewan Banteng pada 15 Februari 1958.
Pada tanggal 10 Februari 1958 Kolonel Ahmad Husain berpidato kepada
masyarakat dengan mengultimatum pemerintah yang isinya 1). Kabinet Juanda
harus menyerahkan mandatnya kepada presiden dalam waktu 5 x 24 jam atau
presiden yang mencabut mandat tersebut. 2). Presiden menugaskan Hatta dan
Sultan Hamengku Buwono IX untuk membentuk kabinet nasional.
Mendapat ancaman tersebut pemerintah langsung mengambil langkah
tegas yaitu memecat dengan tidak hormat semua pimpinan gerakan separatis
tersebut. Sedangkan Mayor Jenderal AH. Nasution selaku KSAD membekukan
komando daerah militer Sumatera serta mengambil alih garis komando secara
langsung.
c. Penumpasan pemberontakan

Untuk menumpas pemberontakan itu pemerintah melakukan operasi
militer dengan melibatkan dari berbagai kesatuan laut darat dan udara. Pasukan
gabungan yang diberi nama Operasi 17 Agustus itu dipimpin oleh Kolonel Ahmad
Yani.
Tujuan operasi adalah menumpas segala bentuk gerakan separatis dan
mencegah campur tangan kekuatan asing yang sering kali berdalih melindungi
bisnis warga negaranya di Pekanbaru. Akhirnya tokoh-tokoh PRRI termasuk
Ahmad Husain menyerahkan diri setelah terdesak oleh operasi militer.
Sementara itu untuk menumpas gerakan Permesta pemerintah
melancarkan operasi militer yang diberi nama Operasi Merdeka pada bulan April
1958 di bawah komando Letnan Kolonel Rukminto Hendraningrat. Saat operasi
dilaksanakan TNI menemukan bukti adanya keterlibatan pihak asing dalam
gerakan tersebut yaitu salah satu pesawat asing ditembak jatuh oleh pasukan TNI
di perairan Ambon. Pesawat itu milik Amerika Serikat dan pilotnya AL. Pope
yang juga diyakini sebagai agen CIA.
Satu persatu TNI berhasil merebut daerah yang dikuasai Permesta dan
pada pertengahan tahun 1961 para pemimpin gerakan ini menyerah kepada
pemerintah NKRI.
E. Disintegrasi Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Pemberontakan G30S/ PKI
Demokrasi terpimpin diperkenalkan oleh Sukarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli
1959. Dengan pesetujuan kabinet Juanda maka UUD 1945 diberlakukan kembali
untuk mencegah terjadinya kekacauan politik seperti yang sudah-sudah. Dengan
tampilnya Sukarno kembali sebagai kepala negara diharapkan negara dalam keadaan
kondusif tetapi pada kenyataannya negara ini tetap diuji oleh pemberontakan bahkan
kali ini pemberontakannya lebih dahsyat yaitu G30 S/PKI.
a. Latar belakang pemberontakan
Pada pemilu 1955 PKI ternyata keluar sebagai pemenang bersama dengan
PNI, NU dan Masyumi. Untuk itulah PKI mulai diperhitungkan dalam
perpolitikan nasional pada saat itu. Pada saat itu memang ada 3 kekuatan besar
yaitu PKI yang beravialiasi komunis, Masyumi yang beraviliasi agama dan TNI
sebagai alat negara. Ketiganya mempunyai kekuatan yang besar dalam percaturan
politik nasional.
Untuk memenangkan persaingan dengan TNI PKI menyebarkan isu
Dewan Jenderal. Dewan yang dimaksud adalah perwira-perwira Angkatan Darat
yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Sukarno pada 5
Oktober 1965. Isu itu sengaja dihembuskan PKI agar Angkatan tersudut karena
selama ini semua program-program PKI seperti usulan dibentuknya angkatan ke
lima dimentahkan oleh Angkatan Darat.
PKI melancarkan aksi kudetanya pada 1 Oktober 1965 di bawah
pimpinan Letnan Kolonel Untung. Sasaran dari gerakan itu adalah perwira-
perwira Angkatan Darat yang dianggap sebagai penghalang bagi PKI dalam
mencapai tujuannya. Upaya penculikan dan pembunuhan terhadap perwira itu

berjalan sesuai rencana hanya saja satu perwira yang berhasil lolos yaitu Jenderal
AH Nasution. Walaupun AH. Nasution lolos tetapi Ade Irma Suryani putrinya
gugur bersama dengan ajudannya Pierre Tendean.
PKI melancarkan serangan tidak hanya di Jakarta tetapi juga di
Yogyakarta. Perwira yang menjadi korban adalah Komandan Korem 072 Kolonel
Katamso dan kepala staf Korem 072 Letnan Kolonel Sugiyono.
Setelah berhasil menculik sasarannya kemudian pada tanggal 1 Oktober
PKI menguasai RRI dan kantor negara telekomunikasi di Jakarta. PKI
menyiarkan berita mengenai G30S/ PKI yang telah berhasil menangkap perwira-
perwira Angkatan Darat anggota Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta
terhadap pemerintahan yang sah.
c. Penumpasan pemberontakan
Di bawah komando Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto operasi
penumpasan dilakukan dengan cepat. Adapun dilakukan langkah-langkah:
1. Pada 1 Oktober 1965 pasukan RPKAD di bawah komando Kolonel Sarwo
Edhie Wibowo berhasil merebut kembali studio RRI dan Kantor Negara
Telekomunikasi di Jakarta.
2. Pada 3 Oktober 1965 pasukan RPKAD menemukan sumur yang menjadi
lokasi pembuangan jenazah perwira AD yang diculik atas bantuan seorang
perwira polisi Sukitman. Sukitman ikut diculik karena memergoki para pelaku
saat sedang melakukan penculikan kepada Mayor Jenderal DI. Panjaitan.
Sukitman tidak terbunuh karena berhasil lolos dari Lubang Buaya.
3. Pada 4 Oktober 1965 Panglima Kostrad Mayor Jenderal Suharto
memerintahkan untuk melakukan penggalian dan pengangkatan jenazah
kepada para perwira AD untuk selanjutnya disemayamkan dahulu di markas
besar Angkatan Darat, Jakarta.
4. Pada 5 Oktober 1965 jenazah para perwira Angkatan Darat dimakamkan
ditaman Makam pahlawan Kalibata
5. Operasi penumpasan G30S/PKI terus dilanjutkan dengan menangkap tokoh-
tokoh PKI dan membekukan semua kegiatan PKI dan ormas-ormasnya. Pada
9 Oktober 1965 Kolonel Latief berhasil ditangkap di Jakarta dan pada 11
Oktober 1965 Letnan Kolonel Untung berhasil ditangkap di Tegal Jawa
Tengah.
Peristiwa G30S/PKI menyisakan kepiluan bagi bangsa Indonesia. Rakyat
serentak menyatakan sikap agar PKI dibubarkan. Pada tanggal 12 Januari 1966
Front Pancasila mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
(DPR-GR) dan mengajuka 3 Tuntutan Rakyat (Tritura) yang berisi:
1. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya
2. Bersihkan kabinet dan unsur-unsur PKI
3. Turunnya harga
Pada 11 Maret 1966, Presiden Sukarno menandatangani Surat Perintah 11
Maret 1966 (Supersemar). Sebagai pemegang Supersemar Jenderal Suharto
bekerja dengan cepat yaitu:
1. Pada 12 Maret 1966 Jenderal Suharto mengumumkan bahwa PKI dan ormas-
ormasnya dibubarkan dan dilarang di wilayah seluruh Indonesia.

2. Pada 18 Maret 1966 dilakukan penangkapan terhadap 15 menteri yang
terlibat dalam G30S/ PKI.
3. Jenderal Suharto segera membentuk kabinet Ampera pada 28 Juli 1966 untuk
mengganti kabinet 100 menteri.
Peristiwa G30S/ PKI membuat kekuasaan Presiden Sukarno jatuh. Pada 10
Januari 1967 Presiden Sukarno membacakan pidato pertanggungjawaban
berjudul “Nawaksara” dan “Pelengkap Nawaksara” dalam sidang umum MPRS.
Namun pidato tersebut ditolak karena dianggap tidak menjelaskan kebijakannya
terhadap peristiwa G30S/ PKI.
Pada 23 Februari 1967 Presiden Sukarno sebagai Panglima Tertinggi
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia meyerahkan kekuasaan pemerintahan
kepada Jenderal Suharto pemegang ketetapan MPRS NO. IX/MPRS/1966.
Dengan demikian berakhir semua kekuasaan Presiden Sukarno. Peristiwa ini
sekaligus manandai berakhirnya demokrasi terpimpin dan lahirnya orde baru.
F. Tokoh-tokoh Pejuang Mempertahankan Integrasi Bangsa
Upaya-upaya memecah belah bangsa dengan hadirnya banyak pemberontakan
sebenarnya sangat mengancam keutuhan NKRI. Pemberontakan-pemberotakan itu
akhirnya dapat diredam dan ditumpas. Keberhasilan penumpasan dan pencegahan
disintegrasi ini tidak lepas dari peran para tokoh bangsa yang berjuang untuk
mempertahankan integrasi bangsa. berikut tokoh-tokoh pejuang integrasi bangsa:
1. Sukarno
Presiden pertama Republik Indonesia tidak diragukan lagi perannya dalam
mempertahankan keutuhan bangsa. Peran yang sangat fenomenal adalah ketika
Sukarno memberlakukan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sehingga bangsa ini kembali ke
UUD 1945. Dengan demikian bangsa ini tidak terpecah-pecah dalam kepentingan
politik dan ideologi. Selama hidupnya Sukarno berpimpi agar Indonesia bersatu di
bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga tidak mengherankan bahwa
orang yang berpaham nasionalis ini mengerahkan segala upaya apabila bangsa
Indonesia terancam disintegrasi.
2. Mohammad Hatta
Hatta berjuang untuk Indonesia merdeka sejak menjadi mahasiswa. Dalam
peristiwa disekitar proklamasi Hatta juga ikut dibawa pemuda ke Rengasdengklok
bersama Sukarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Hatta dikenal
sebagai pemimpin yang tenang, bijaksana dan hati-hati dalam setiap pengambilan
keputusan. Hatta juga dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia karena segala
pemikiran tentang perekonomian rakyat dituangkan dalam pasal 33 UUD 1945. Tidak
itu saja Hatta juga dikenal sebagai bapak peletak dasar politik luar negeri yang bebas
aktif tidak condong ke blok manapun.
3. Abdul Haris Nasution
Nasution merupakan tentara yang profesional. Dia salah satu tokoh pejuang
integrasi. Hal ini terlihat ketika terjadi pemberontakan PKI Madiun 1948. Dengan
bergerak cepat di bawah komandonya selaku Panglima Komando Jawa dapat
menumpas pemberotakan hanya butuh waktu satu hari untuk penumpasan. Nasution

juga berjasa dalam penumpasan pemberontakan PRRI dan Permesta yang ingin
menggoyang kewibawaan NKRI.
4. Ahmad Yani
Yani tergabung dalam Peta dalam memulai kiriernya sebagai tentara. Yani sangat
berjasa dalam penumpasan pemberontakan DI/ TII di Jawa Tengah. Keberhasilan itu
ikut mengangkat namanya menjadi perwira tinggi yang diperhitungkan untuk
mempertahankan bangsa dari berbagai ancaman dan gangguan untuk keutuhan NKRI.
5. Sultan Hamengku Buwono IX
Sultan Hamengku Buwono IX tidak diragukan lagi perannya dalam
mempertahankan keutuhan NKRI. Disaat Jakarta kacau balau sejak kedatangan
tentara Belanda dan NICA pada 4 Januari 1946 Sultan menawarkan agar ibukota
pindah ke Yogyakarta sebagai upaya agar para pemimpin bangsa dan bangsa selamat
dari rongrongan kolonial yang ingin menjajah kembali. Selama revolusi fisik antara
1946-1950 Sultan dan para pemimpin bangsa seperti Sukarno, Hatta, Syahrir dll di
Yogyakarta berjung bahu membahu agar Indonesia tetap berdiri kokoh tidak
tergoyahkan walaupun terus digempur tentara Belanda.
Dalam Serangan 1 Maret 1949 Sultan juga sangat berperan penting sehingga
peristiwa itu dapat menyadarkan dunia Internasional bahwa Indonesia masih ada
karena selama ini digembar-gemborkan Belanda bahwa Indonesia sudah terhapus
karena pemimpinnya sudah ditangkap dan diasingkan. Perannya sebagai menteri
pertahanan ikut memelihara keutuhan bangsa baik memperhankan NKRI dari
penjajahan Belanda maupun keutuhan NKRI dari setiap pemberontakan-
pemberotakan yang pernah terjadi di tanah air.
G. Perkembangan Politik Pada Masa Awal Kemerdekaan
Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, tanggal 18
Agustus 1945 melalui sidan PPKI Sukarno dan Hatta ditetapkan sebagai presiden dan
wakil presiden Republik Indonesia. Dalam revolusi fisik antara 1946-1950 itu tantangan
politik dan ekonomi masih terasa sangat berat bangi bangsa Indonesia. Di satu sisi
kedatangan tentara sekutu dan NICA yang masih ingin menguasai kembali Indonesia
dengan serangan agresi Belanda I dan II serta perundingan-perundingan yang hasilnya
menguntungkan pihak Belanda.
Disisi lain hasil-hasil perundingan itu ternyata tidak memuaskan semua pihak
terutama para tokoh-tokoh bangsa Indonesia sehingga timbul rasa tidak puas yang
akhirnya memunculkan rasa tidak percaya dan berujung pada pemberontakan-
pemberontakan di daerah-daerah. Dengan demikian pemerintahan harus bekerja keras
untuk menghadapi bangsa asing dan menghadapi bangsa sendiri yang ingin memisahkan
diri dari NKRI.
Untuk menjaga agar pemerintahan berjalan dengan baik Sukarno membentuk
kabinet yang pertama yang dinamakan kabinet presidensial. Kabinet ini diketuai oleh
Presiden Sukarno dengan masa jabatan 4 September sampai dengan 14 Nopember 1945.
Kabinet pertama tidak berlangsung lama. Pada 14 November 1945 dibentuk
kabinet Republik Indonesia yang kedua dengan Sutan Syahrir sebagai perdana

menterinya. Selama ibukota RI dan para pemimpin bangsa pindah ke Yogyakarta sejak 4
Januari 1946 Sutan Syahrir tetap di Jakarta untuk mempermudah hubungan dengan dunia
Internasional.
Sutan Syahrir akhirnya menyerahkan mandatnya sebagai perdana menteri karena
perundingan yang dijalankan dengan Belanda tidak mendapat dukungan dari semua
pihak. Ketika pembentukan kabinet yang ketiga Sukarno kembali membujuk Syahrir agar
menjadi perdana menteri. Akhirnya Syahrir menyanggupinya sehingga disebut kabinet
Syahrir II. Kabinet ini berakhir pada 2 Oktober 1946.
Selanjutnya dibentuk kabinet keempat yaitu Kabinet Syahrir III yang berlangsung
2 Oktober 1946 sampai dengan 3 Juli 1947. Pada tanggal yang sama presiden
mengeluarkan maklumat Nomor 6/1947 yang isinya menetapkan kekuasaan sepenuhnya
berada ditangan presiden. Melalui maklumat tersebut akhirnya kabinet Syahrir III masuk
masa demesioner.
Pada 3 Juli 1947 dibentuk kabinet yang kelima yang berlangsung 3 Juli 1947
sampai dengan 11 Nopember 1947 dengan Amir Syarifuddin sebagai perdana
menterinya. Program kabinet ini sebenarnya melanjutkan program kabinet sebelumnya.
Pada 11 Nopember 1947 dibentuk kabinet yang keenam dengan Amir Syarifuddin
tetap sebagai perdana menterinya. Akhirnya kabinet dinyatakan demesioner setelah pada
29 Januari 1948 mundurnya 5 orang menteri dari Masyumi.
Pada 29 Januari 1948 dibentuk kabinet ketujuh dengan Moh. Hatta sebagai
perdana menterinya. Kabinet ini akhirnya berakhir pada 4 Agustus 1948. Memang
kondisi politik pada saat itu masih dalam konflik antara Indonesia dengan Belanda dan
berbagai pemberontakan di tanah air.
Ketika terjadi Agresi militer Belanda II di Yogyakarta dan para pemimpin
ditangkap dan diasingkam dibentuk Pemeritahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)
yang berkedudukan di Bukittinggi. Maka dibentuklah kabinet PDRI berdasar intruksi
presiden kepada Syarifuddin Prawiranegara yang dikirim dari Yogyakarta sesaat sebelum
tentara menawan para pemimpin. Kabinet PDRI ini dipimpin oleh Syarifuddin
Parwiranegara dan berakhir pada 13 Juli 1949.
Pada 13 Juli 1949 dibentuk kabinet yang kedelapan dengan Hatta sebagai perdana
menterinya. Program kabinet ini menyesuikan dengan situasi dan kondisi pada saat itu
yang baru menghadapi agresifitas Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia.
Pada 20 Desember 1949 sampai dengan 21 Januari 1950 dibentuk kabinet ke
sembilan yang dipimpin oleh Mr. Susanto Tirtiprojo. Dia adalah seorang kepala kabinet
yang berperan penting dalam trasisi RI ke RIS. Kabinet ini bekerja di bawah perdana
menteri Moh. Hatta.
Ketika Indonesia menjadi bagian dari RIS dibentuk kabinet yang kesepuluh di
bawah kepemimpinan dr. A. Halim. Kabinet ini bertugas 21 Januari sampai dengan 6
September 1950. Akhirnya usia kabinet ini berakhir seiring dengan kembalinya negara
kesatuan Republik Indonesia pada bulan September 1950.
H. Perkembangan Politik dan ekonomi Pada Masa Demokrasi Liberal
Hasil perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah salah satunya
terbentuknya negara RIS (Republik Indonesia Serikat). Sebenarnya Belanda membetuk
negara federal ini bertujuan untuk melemahkan integrasi bangsa sebagai negara kesatuan.

Seiring berjalan waktu ternyata banyak negara-negara bagian yang ingin mengabungkan
diri menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada 15 Agistus 1950 perdana menteri kabinet RIS, Moh. Hatta menyerahkan
mandatnya sebagai perdana menteri kepada Presiden Sukarno dan pada 17 Agustus 1950
dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Setelah berakhirnya pemerintahan RIS
pada 1950 sebenarnya Indonesia masih menggunakan model pemerintahan demokrasi
parlementer yang liberal. Kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri dan
bertanggung jawab kepada parlemen. Saat itu presiden hanya berkedudukan sebagai
kepala negara.
Pada kurun waktu pemerintahan antara tahun 1950 sampai dengan 1959 memang
sering terjadi pergantian kabinet. Kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri itu
sering jatuh bangun karena adanya mosi tidak percaya dari para oposisi politiknya.
Adapun kabinet yang pernah memerintah pada masa demokrasi liberal sebagai berikut:
1. Kabinet Natsir (Masyumi) memerintah 6 September 1950 sd. 21 Maret 1951.
2. Kabinet Sukiman (Masyumi) memerintah 27 April 1951 sd. 3 April 1952.
3. Kabinet Wilopo (PNI) memerintah 3 April 1952 sd. 3 Juni 1953.
4. Kabinet Ali Sastraamidjojo I (koalisi PNI dan NU) memerintah 31 Juli 1953 sd. 12
Agustus 1955.
5. Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) memerintah 12 Agustus 1955 sd. 3 Maret
1956.
6. Kabinet Ali Sastraamidjojo II (koalisi PNI,Masyumi, NU) memerintah 20 Maret 1956
sd. 4 Maret 1957.
7. Kabinet Juanda (non politik) memerintah 9 April 1957 sd. 5 Juli 1959.
Tentu saja jatuh bangunnya kabinet-kabinet ini sangat tidak memberi kenyamanan
kepada perdana menteri yang memerintah. Jatuh bangunnya kabinet ini karena
adanya rasa mosi tidak percaya akibat pemerintahan dianggap gagal dalam
menangani berbagai peristiwa yang terjadi. Contoh misalnya jatuhnya kabinet Wilopo
yang harus mengakhiri pemerintahannya karena dianggap gagal dalam menyelesaikan
kasus 17 Oktober 1952.
Padahal kasus itu disebabkan oleh ulah beberapa perwira Angkatan Darat yang
melakukan protes dan meminta kepada presiden Sukarno agar parlemen dibubarkan
karena dianggap mencampuri kegiatan intren AD dan ada indikasi korupsi di tubuh
parlemen. Tentu saja Sukarno menolak membubarkan parlemen sesuai tuntutan
perwira Angkatan Darat karena jika itu dilakukan berarti presiden melakukan
tindakan otoriter. Kasus itu semakin runcing setelah Sukarno menonaktifkan Nasution
sebagai KSAD diganti oleh Kolonel Bambang Sugeng karena dianggap bersalah
melakukan kudeta kecil terhadap Presiden Sukarno. Akhirnya Nasution setelah
beberapa tahun tidak aktif diberi jabatan lagi di dinas ketentaraan sehingga lambat
laun kasus penyidikan kudeta kecil itu dihentikan.
Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang semua keputusan dan
pemikiran terpusat pada pemimpin yakni Presiden Sukarno. Masa demokrasi
terpimpin berlangsung mulai 1959 sampai dengan 1965 saat kekuasaan Sukarno
tumbang ditangan Orde Baru.

Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal sungguh lambat karena
berbagai permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang muncul tidak lepas dari
beberapa hal yaitu:
1. Setelah pengakuan kedaulatan, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi
dan keuangan yang ckup besar seperti yang diputuskan dalam Konferensi Meja
Bundar diantaranya bangsa Indonesia harus menutup kerugian perang dari pihak
Belanda selama perang revolusi fisik.
2. Ketidakstabilan politik akibat jatuh bagunnya kabinet menyedot banyak anggaran
disamping untuk mengatasi biaya anggaran operasional dalam penumpasan
pemberontakan di daerah-daerah.
3. Ekspor hanya tergantung kepada perkebunan sedangkan angka pertambahan
penduduk semakin tajam.
I. Perkembangan Politik dan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Landasan adanya demokrasi terpimpin ditafsirkan dari sila ke-empat Pancasila.
Menurut ketetapan MPRS demokrasi terpimpin adalah demokrasi kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan
musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang
progresif-revolusioner dengan berposros pada nasionalisme, agama dan komunis
(Nasakom) sebagai kekuatan nasional.
Ada tiga hal yang melatarbelakangi Presiden Sukarno menerapkan demokrasi
terpimpin yaitu:
1. Dari sudut pandang politik, Konstituante dianggap gagal dalam menyusun UU baru
untuk menggantikan UUD Sementara 1950.
2. Dari sudut pandang keamanan nasional, pada masa demokrasi liberal banyak terjadi
gerakan sparatis di berbagai daerah yang mengancam integrasi bangsa dan
ketidakstabilan keamanan negara.
3. Dari sudut pandang perekonomian nasional, sering terjadinya pergantian kabinet
menyebabkan program-program yang telah dirancang kabinet tidak bisa dijalankan
secara maksimal. Akibatnya pembangunan ekonomi tidak lancar.
Berdasar dari tiga hal tersebut maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno
membubarkan parlemen sekaligus menyatakan kembali pada UUD 1945. Sukarno
kemudian membentuk kabinet kerja dengan dirinya bertindak sebagai perdana menteri.
Kabinet ini kemudian dilantik pda 10 Juli 1959 dengan program kerjanya tri
program kabinet kerja. Tugas kabinet ini adalah mengatasi masalah sandang, pangan serta
meningkatkan keamanan di dalam negeri dan mengembalikan beberapa wilayah negara
ke pangkuan NKRI misalnya Irian Barat.
Dalam demokrasi terpimpin itu, Presiden Sukarno menerapkan sistem politik
keseimbangan. Hal ini diterapkan di lingkungan partai-partai politik dan pertahanan
negara. Presiden juga mengambil langsung pimpinan tertinggi angkatan militer dengan
membentuk komando operasi tertinggi (Koti).
Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin seluruhnya terpusat pada
presiden Sukarno dengan TNI Angkatan Darat dan PKI sebagai pendukung utamanya.
Untuk itulah PKI saat itu berkembang sangat pesat karena sebagai pendukung utama

Presiden Sukarno. Perkembangan pesat PKI ini tentu saja tidak disukai Angkatan Darat
karena akan memperkecil pengaruhnya terhadap Presiden Sukarno sehingga antara AD
dengan PKI sering bertolak belakang dalam pengambilan kebijakan.
Pada masa itu Sukarno menandaskan pentingnya konsep persatuan antara
nasionalis, agama dan komunis yang disingkat menjadi Nasakom. Tentu saja dampak dari
konsep ini sangat menguntungkan PKI karena partai ini ikut berbicara banyak dalam
setiap pengambilan keputusan presiden yang tentu saja diharapkan meguntungkan partai
itu.
Meski banyak menuai protes, Presiden Sukarno semakin mempertegas konsep
Nasakom. Hal ini disampaikan dalam pidato pada 17 Agustus 1959 yang berjudul
“Penemuan kembali revolusi kita”. Naskah pidato itu kemudian diserahkan kepada
panitia kerja Dewan Pertimbangan Agung yang ketika itu dipimpin oleh DN. Aidit,
seorang pimpinan PKI. Naskah itu kemudian dirumuskan menjadi Garis-garis Besar
Haluan Negara (GBHN) serta selanjutnya diberi judul “Manifesto Politik Republik
Indonesia” yang kemudian dikenal sebagai Manipol.
Pengaruh PKI semakin kuat dalam demokrasi terpimpin. Hal ini terihat dari
kebijakan luar negeri Presiden Sukarno yang cenderug memihak pada Tiongkok atau blok
Komunis sehingga konsep negara non-blok mulai ditinggalkan. Keadaan ini terus
berlangsung sehingga menimbulkan peristiwa yang menggemparkan tanah air yaitu
terjadinya peristiwa G30 S/ PKI yang akhirnya menjatuhkan Sukarno dari kekuasaannya
dan digantikan oleh Orde Baru.
Pada masa demokrasi terpimpin perekonomian diatur langsung oleh pemerintah.
Kegiatan perekonomian yang diatur itu banyak mengabaikan prinsip ekonomi. Akibatnya
terjadi defisit keuangan negara yang meningkat tajam dari tahun ketahun. Contohnya
pada Januari sampai dengan Agustus 1965 pengeluaran negara tercatat sebesar 11 miliar
rupiah, sedangkan penerimaan negara sebesar 3,5 miliar rupiah. Bahkan pada tahun 1961
sampai 1962 harga-harga barang pada umumnya mengalami kenaikan hingga 400%.
Kondisi ini semakin diperparah dengan berlangsungnya konfrontasi dengan Malaysia dan
negara-negara Barat yang semakin mempercepat kemerosotan perekonomian Indonesia.
Salah satu solusi pemerintah mengatasi kemerosotan ekonomi diantaranya
menerapkan kebijakan dalam bidang moneter. Pada 13 Desember 1965 melalui penetapan
Presiden Nomor 27 tahun 1965 pemerintah mengambil langkah devaluasi, yaitu
kebijakan untuk menekan inflansi. Pemerintah menggunting uang senilai Rp. 1.000
menjadi Rp.1.
Dampak dari kebijakan ini bukan menambah baik tetapi semakin meningkatkan
infansi. Kebijakan ini semakin parah setelah nilai ekspor rendah sedangkan kegiatan
impor dibatasi karena lemahnya devisa negara. Akibatnya perekonomian menjadi
limbung sehingga menambah penderitaan rakya.
J. Perbandingan Kebijakan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin
Ada beberapa perbedaan antara demokrasi liberal dengan demokrasi terpimpin
yaitu:
1. Masalah Kedaulatan negara
Pada masa demokrasi liberal kedaulatan negara ada ditangan DPR atau parlemen.
Bahkan DPR dapat membubarkan dan membentuk pemerintahan dan kabinet

(eksekutif). Sedangkan pada demokrasi terpimpin kedaulatan negara sepenuhnya
ditangan presiden. Bahkan seorang presiden dapat membentuk MPRS dan DPR
Gotong Royong.
2. Masalah pembagian kekuasaan
Pada masa demokrasi liberal kekuasan DPR (Legislatif) lebih kuat jika
dibandingkan dengan kekuasaan pemerintah/ kabinet (eksekutif). DPR dapat
membubarkan dan menghentikan pemerintah/ kabinet. Sementara itu fungsi presiden
hanya sebagai kepala negara. Sedangkan dalam demokrasi terpimpin kekuasaan
presiden (eksekutif) menjadi sangat dominan sehingga mampu membubarkan dan
membentuk DPR. Disamping itu jabatan presiden ditetapkan seumur hidup sehingga
tidak dapat diberhentikan oleh MPRS.
3. Masalah pengambilan keputusan
Pada masa demokrasi liberal semua pengambilan keputusan berada ditangan DPR
dengan mekanisme keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Sedangkan pada
masa demokrasi terpimpin pengambilan keputusan dilaksanakan oleh MPRS dan
DPR-GR serta berdasarkan suara bulat.
2. Alat dan bahan
- Komputer/laptop
- Internet
- Power Point
J. Kegiatan pembelajaran Utama:
Pengaturan Peserta Didik Metode
Berkelompok - Diskusi kelompok
- Presentasi
- Ceramah
- Debad
- Talking Stick
K. Asesmen:

Individu Berkelompok
- Test tertulis PG atau Essay
- Sikap peserta didik selama
mengikuti kegiatan pembelajaran
- Diiskusi kelompok
- Presentasi
- Produk hasil diskusi kelompok dalam
bentuk tulisan/tulisan/ media lain)
L. Persiapan Pembelajaran:
No Langkah Persiapan Pembelajaran Waktu
1 Membuat maind maping materi pemerintahan demokrasi
liberal dan demokrasi terpimpin
15 menit
2 Mencari informasi materi dan membuat pemaparan power
point
90 menit
3 Membuat tekhnis diskusi kelompok 15 menit
4 Membuat assesmen 30 menit
M. Urutan kegiatan pembelajaran dalam 1 sesi pembelajaran:
Pertemuan ke-1
No Jenis Kegiatan Kegiatan yang dilakukan Waktu
Pendahuluan - Presensi kehadiran peserta didik
- Berdoa bersama-sama dipimpin
salah satu peserta didik
- Kesepakatan aturan dalam
kegiatan pembelajaran pada hari
ini
- Apersepsi tentang pembelajaran
hari ini
10 menit
Kegiatan Inti - Peserta didik diberi pertanyaan
pemantik: Mengapa terjadi
pemberontakan PKI di Madiun ?
- Menyajikan informasi awal materi
tentang pengertian integrasi dan
disintegrasi serta keterkaitan antara
kebijakan pemerintah dengan
pemberontakan PKI Madiun 1948,
DI/TII (Darul Islam/ Tentara Islam
Indonesia), APRA (Angkatan
Perang Ratu Adil), pemberontakan
Andi Azis, pemberontakan RMS
(Republik Maluku Selatan) dengan
70 menit

media power point.
- Guru menggunakan diskusi
kelompok untuk membahas PKI
Madiun, DI/TTII, APRA, Andi
Aziz, RMS
- Hasil diskusi kelompok
dipresentasikan di depan kelas
Penutup - Kesimpulan tentang materi hari itu
- Evaluasi kegiatan pembelajaran
hari ini
- Refleksi tentang kelebihan dan
kelemahan pembelajaran hari ini
10 menit
Pertemuan ke-2
- Berdoa bersama-sama dipimpin
salah satu peserta didik
ini
- Apersepsi tentang pembelajaran
hari ini
10 menit
pemberontakan PRRI/ Permesta?
- Menyajikan informasi awal untuk
membuka wawasan tentang
keterkaitan antara kebijakan
pemerintah dengan pemberontakan
PRRI/ Permesta pada masa
Demokrasi Liberal
- Guru menggunakan diskusi
kelompok untuk membahas
pemberontakan PRRI/ Permesta
- Hasil diskusi dipresentasikan di
depan kelas
70 menit
Penutup - Kesimpulan tentang materi hari itu
hari ini
10 menit

- Refleksi tentang kelebihan dan
kelemahan pembelajaran hari ini
Pertemuan ke-3
Pendahuluan - Presensi tentang kehadiran peserta
didik hari ini
- Berdoa secara bersama-sama
sesuai agama dipimpin satu orang
peserta didik
ini
- Apersepsi tentang materi yang
dipelajari hari ini
10 menit
pemberontakan G30S/PKI?
- Guru menyajikan informasi tentang
keterkaitan antara kebijakan
Sukarno, tentang konflik internal
Angkatan Darat, kebijakan luar
negeri Amerika dan Rusia, Perang
Dingin dengan pemberontakan
G30S/PKI pada masa demokrasi
terpimpin dengan media power
point
- Guru menggunakan metode debat
untuk membahas siapa dalang
pemberontakan G30S/PKI.
Kelompok satu membahas
dalangnya adalah PKI, sedangkan
kelompok lain membahas
dalangnya kekuatan asing dan
Angkatan Darat.
70 menit
Penutup - Evaluasi kegiatan pembelajaran
hari ini
- Refleksi kekurangan dan kelebihan
pembelajaran hari ini
10 menit

Pertemuan ke-4
- Berdoa sesuai agama dan
keyakinan
- Mengingatkan kembali
kesepakatan aturan dalam kegiatan
pembelajaran pada hari ini
10 menit
pemantik: Siapa saja tokoh-tokoh
pejuang terwujudnya integrasi
bangsa?
- Guru menyajikan informasi awal
sebagai pembuka wawasan tentang
tokoh-tokoh pejuang
mempertahankan integrasi bangsa.
- Guru menggunakan metode Talking
Stick untuk membahas tokoh-tokoh
pejuang mempertahankan integrasi
bangsa
70 menit
Penutup - Penguatan dari guru tentang materi
yang baru saja dipelajari
hari ini
- Refleksi terhadap kelebihan dan
kekurangan pembelajaran hari ini
10 menit
Pertemuan ke-5
- Berdoa berdasarkan agama dan
keyakinan masing-masing
dipimpin salah satu orang peserta
didik
10 menit

- Apersepsi untuk menjelaskan
pentingnya pokok bahasan hari ini
bagi kehidupan peserta didik
pemantik: Bagaimana
perkembangan politik pada awal
kemerdekaan?
keterkaitan antara pemerintahan
Sukarno dengan perkembangan
politik ekonomi pada masa awal
kemerdekaan
- Guru menggunakan metode diskusi
perkembangan politik dan ekonomi
pada masa awal kemerdekaan
- Hasil diskusi kelompok akan
70 menit
yang baru saja didiskusikan
- Kesimpulan secara bersama-sama
antara guru dan peserta didik
hari ini
- Refleksi terhadap kekurangan dan
kelebihan pembelajaran hari ini
10 menit
Pertemuan ke-6
didik
- Apersepsi untuk menjelaskan arti
pentingnya pembelajaran hari ini
bagi nilai-nilai kehidupan
10 menit

pemantik: Bagaimana
perkembangan politik pada masa
demokrasi liberal?
keterkaitan antara pemerintahan
Sukarno dengan perkembangan
politik ekonomi pada masa
Demokrasi Liberal
perkembangan politik dan ekonomi
pada masa demokrasi liberal
- Hasil diskusi kelompok
70 menit
- Kesimpulan
hari ini
- Refleksi dari proses pembelajaran
hari ini
10 menit
Pertemuan ke-7
didik
- Guru memberikan informasi
tentang kesepakatan aturan dalam
ini
10 menit

pemantik: Bagaiamana
perkembangan politik pada masa
demokrasi terpimpin?
tentang keterkaitan antara
pemerintahan Sukarno dengan
perkembangan politik ekonomi
pada masa Demokrasi Terpimpin
kelompok dalam membahas politik
dan ekonomi di zaman demokrasi
terpimpin
- Hasil diskusi dipresentasikan di
depan kelas
70 menit
hari ini
hari ini
10 menit
Pertemuan ke-8
didik
- Guru memberikan informasi
tentang kesepakatan aturan dalam
10 menit

ini
pemantik: Apa perbedaan dalam
pelaksanaan demokrasi liberal
dengan demokrasi terpimpin?
tentang perbandingan kebijakan
ekonomi dan politik pada masa
Demokrasi Liberal dan Demokrasi
Terpimpin.
- Guru menggunakan metode debat
untuk membahas perbedaan
demokrasi liberal dengan terpimpin.
kelompok satu membahas kelebihan
politik-ekonomi saat liberal dan
kelompok lain membahas kelebihan
politik-ekonomi saat menggunakan
70 menit
Penutup - Kesimpulan bersama-sama antara
guru dan peserta didik pelajaran
hari ini
hari ini
hari ini
10 menit
N. Refleksi guru
- Apakah guru sudah menyampaikan materi ini kepada peserta didik bahwa model
demokrasi kita berganti-ganti untuk menemukan model demokrasi yang sesuai dengan
bangsa kita?
- Guru menanamkan karakter kepada peserta didik, bangsa ini cocok dengan demokrasi
Pancasila sehingga guru menyadarkan kepada peserta didik untuk menjaga dan merawat
dan berperilaku sesuai dengan sila-sila Pancasila.
- Guru harus selalu memberi semangat kepada peserta didik untuk selalu semangat belajar
sejarah
- Perlu adanya metode yang cocok untuk menerangkan materi pemberontakan di daerah.

- Apakah peserta didik paham materi yang diberikan guru tentang demokrasi terpimpin/
liberal?
O. Kriteria untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran dan asesmennya (asesmen
formatif)
1. Penilain Individu
a. Penilaian Tertulis
Kisi-kisi Soal:
CP ATP Indikator Soal Nonor
Soal/Bentuk
Soal
- Pada Fase F,
peserta didik di
Kelas XI dan XII
mampu
mengembangkan
konsep-konsep
dasar sejarah untuk
mengkaji peristiwa
sejarah dalam
dimensi manusia,
ruang, dan waktu.
Melalui literasi,
diskusi, dan
penyelidikan
(penelitian)
berbasis proyek
kolaboratif peserta
didik mampu
menjelaskan
berbagai peristiwa
sejarah yang
terjadi di Indonesia
dan dunia meliputi
Pemerintahan Orde
Baru,
Pemerintahan
Reformasi, serta
Revolusi Besar
Dunia, Perang
Dunia I dan II,
Perang Dingin, dan
Peristiwa
Kontemporer
Dunia sampai
- 11.6.1 Menjelaskan
pengertian integrasi dan
disintegrasi serta
keterkaitan antara
kebijakan pemerintah
dengan pemberontakan
PKI Madiun 1948,
DI/TII (Darul Islam/
Tentara Islam
Indonesia), APRA
(Angkatan Perang Ratu
Adil), pemberontakan
Andi Azis,
pemberontakan RMS
(Republik Maluku
Selatan)
Disajikan beberapa
pernyataan tentang
pemberontakan PKI
Madiun, peserta didik
dapat mengidentifikasi
sebab-sebab
pemberontakan PKI
Madiun 1948.
1 /PG
- 11.6.2 Menganalisis
keterkaitan antara
kebijakan pemerintah
dengan pemberontakan
PRRI/ Permesta pada
masa Demokrasi
Liberal
Disajikan ilustrasi
tentang
pemberontakan PRRI/
Permesta, peserta
didik dapat
menentukan sebab-
sebab pemberontakan
pemberontakan PRRI/
Permesta.
2/PG
keterkaitan antara
kebijakan Sukarno,
tentang konflik internal
Angkatan Darat,
kebijakan luar negeri
Amerika dan Rusia,
Perang Dingin dengan
Peserta didik dapat
mengkaji sebab-sebab
pemberontakan
G30S/PKI sehingga
dapat mengakibatkan
ribuan warga negara
terbunuh.
3/PG
(soal HOTS)

Soal/Bentuk
Soal
abad-21.
- Peserta didik di
Kelas XII mampu
menggunakan
sumber sekunder
dan sumber primer
untuk melakukan
penelitian sejarah
nasional, sejarah
dunia, dan/atau
sejarah tematis
secara sinkronis
atau diakronis
kemudian
mengomunikasika
nnya dalam bentuk
lisan, tulisan,
dan/atau media
lain. Selain itu
mereka juga
mampu
menggunakan
keterampilan
sejarah untuk
menganalisis
peristiwa sejarah
dari berbagai
perspektif dan
mengaktualisasika
n minat bakatnya
dalam bidang
sejarah melalui
studi lanjutan atau
kegiatan
kesejarahan diluar
sekolah.
pemberontakan
G30S/PKI pada masa
- 11.6.4 Menjelaskan
tokoh-tokoh pejuang
mempertahankan
integrasi bangsa
Disajikan gambar
tokoh-tokoh nasional ,
peserta didik dapat
mengidentifikasi
tokoh pejuang
integrasi bangsa
Indonesia.
4/PG
(penggunaan
visual/ peta/
gambar)
keterkaitan antara
pemerintahan Sukarno
dengan perkembangan
politik pada masa awal
kemerdekaan
Disajikan beberapa
pernyataan tentang
perdana menteri,
peserta didik dapat
mengidentifikasi
perdana menteri yang
pernah menjabat pada
pemerintahan di awal
kemerdekaan
5/PG
keterkaitan antara
dengan perkembangan
politik ekonomi pada
masa Demokrasi
Liberal
Disajikan ilustrasi
tentang kabinet pada
masa demokrasi
liberal peserta didik
dapat menentukan
program kerja Kabinet
Ali Sastroamidjojo I
6/PG
keterkaitan antara
dengan perkembangan
politik ekonomi pada
masa Demokrasi
Terpimpin
Disajikan beberapa
pernyataan partai
politik di Indonesia,
peserta didik dapat
mengidentifikasi
partai politik yang
besar pada masa
demokrasi terpimpin
7/PG
- 11.6.8 Membandingkan
kebijakan ekonomi dan
politik pada masa
Demokrasi Liberal dan
Demokrasi Terpimpin.
Disajikan ilustrasi
tentang demokrasi di
Indonesia peserta
didik dapat
8/PG

Soal/Bentuk
Soal
membandingkan
masalah kedaulatan
rakyat pada masa
demokrasi liberal dan
politik pada masa
Disajikan ilustrasi
Indonesia peserta
didik dapat
membandingkan
masalah pembagian
kekuasaan pada masa
9/PG
politik pada masa
Disajikan ilustrasi
Indonesia peserta
didik dapat
membandingkan
masalah pengambilan
keputusan pada masa
10/PG
2. Penilain Berkelompok
a. Penilaian Diskusi Kelompok/ debat
Rubrik Penilaian:
No Aspek Penilaian Skor
0 1 2 3
1 Keaktifan diskusi/ debat
a. Aktif memberi masukan
pemikiran
b. mendengarkan pendapat

orang lain
2 Kreatifitas diskusi/ debat
a.Kreatif dan inovasi dalam
diskusi
b.Ide/gagasan adalah original
Kualitas hasil diskusi/ debat
3 a.hasil runtut dan logis
b.Pengumpulan hasil diskusi
Indikator Rubrik Penilaian
No Indikator Rubrik
1 Aktif memberi masukan
pemikiran
2 = aktif berpendapat
1.= kurang aktif
0 = tidak aktif
2 Mendengarkan pendapat orang
lain
1 = Mendengarkan pendapat
0 = Tidak mendengar
pendapat
3 Kreatifitas dalam diskusi/
debat
3 = Sangat kreatif
2 = Kreatif
1 = Kurang kreatif
0 = Tidak kreatif
4 Origionalitas gagasan 3 = gagasan sangat orisionil
2 = gagasan orisionil
1 = gagasan kurang orisionil
0 = gagasan tidak orisionil
4 Hasil diskusi runtut dan logis 2 = Sangat runtut dan logis
1 = Runtut dan logis
0 = tidak runtut dan tidak logis
5 Pengumpulan hasil diskusi
tepat waktu
3 = lebih awal
2 = tepat waktu
1= terlambat
0 = tidak dilaksanakan
Jumlah Skor 25

Nilai = Jumlah perolehan skor
X 100 %
Jumlah skor maksimum
b. Penilaian presentasi dan diskusi
Rubrik Penilaian :
No Aspek Penilaian Skor
0 1 2 3
1 Kelengkapan
materi
2 Penulisan materi
3 Kemampuan
presentasi
4 Keaktifan selama
kegiatan presentasi
5 Sikap menghargai
dan menghormati
pendapat orang lain
Indikator rubrik penilaian:
No Indikator Rubrik
1 Kelengkapan materi 2 = lengkap
1 = kurang lengkap
0 = tidak ada
2 Penulisan materi 2 = sesuai dengan rambu-
rambu yang diberikan
1 = tidak sesuai rambu-rambu
yang diberikan
0 = tidak ada
3 Kemampuan presentasi 2 = Komunikatif
1 = Kurang komunikatif
0 =Tidak Komunikatif
Keaktifan selama kegiatan
presentasi
3 = Sangat aktif
2 = Cukup aktif
1 = Kurang aktif
0 = Tidak aktif
4 Kreatifitas media presentasi 2 = Menggunakan kreasi
digital lebih dari
1(animasi/paint/ video/ dll)
1 = Menggunakan 1 kreasi
digital (animasi/paint/ video/
dll)
0 = Tidak menggunakan kreasi

No Indikator Rubrik
digital
5 Sikap menghargai dan
menghormati pendapat orang
lain
1 = Sikap menghargai dan
menghormati pendapat orang
lain
0 = Tidak Sikap menghargai
dan menghormati pendapat
orang lain
Jumlah Skor 20
Nilai = Jumlah perolehan skor
X 100 %
Jumlah skor maksimum
P. Pertanyaan refleksi untuk peserta didik
- Apakah peserta didik sudah memahami tentang demokrasi liberal dan demokrasi
terpimpin?
- Peserta didik perlu mendapat wawasan lebih tentang demokrasi liberal, demokrasi
terpimpin dan demokrasi Pancasila.
- Perlu adanya cara yang tepat untuk peserta didik berdiskusi tentang sebab-sebab terjadi
pemberontakan pada masa awal kemerdekaan.
- Perlu adanya metode yang menyenangkan bagi peserta didik dalam memberikan materi
ini.
- Apakah ada peserta didik yang belum memahami dengan benar tentang materi ini?
Q. Daftar Pustaka
Adi Sudirman. 2014. Sejarah Lengkap Indonesia Dari Era Klasik Hingga Terkini,
Yogyakarta: Diva Press
Lilik Suharmaji. 2019. Sultan Hamengku Buwono IX Keteladanan Sang Penjaga Gawang.
Yogyakarta: Ombak.
Nugroho Notosusanto. 1985. 30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964 Jilid II. Jakarta: Tira
Pustaka
Nugroho Notosusanto. 1985. 30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973 Jilid III. Jakarta: Tira
Pustaka
Ratna Hapsari dan M. Adil. 2016. Sejarah Indonesia Untuk SMA/ MA Kelas XII Kelompok
Wajib. Jakarta: Erlangga
Ricklefs, MC. 2005. Sejarah Indonesia Baru 1200-2004, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
Ricklefs, MC. 2016. Sejarah Indonesia Modern, Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press.
Link Literasi
https://tirto.id/sejarah-peristiwa-pki-madiun-1948-latar-belakang-tujuan-musso-gad2
https://kelasips.com/pemberontakan-prri-permesta/

https://www.gurupendidikan.co.id/sejarah-g30spki/
https://hallopipel99.blogspot.com/2019/03/tokoh-tokoh-perjuangan-integrasi-bangsa.html
https://www.yousosial.com/2016/10/perkembangan-ekonomi-dan-politik-pada.html
https://www.synaoo.com/perkembangan-politik-ekonomi-dan-sosial-demokrasi-liberal/
https://serupa.id/masa-demokrasi-terpimpin-kehidupan-politik-ekonomi-sosial/
https://putrawijilsetyana.wordpress.com/2013/04/01/demokrasi-liberal-dan-demokrasi-
terpimpin/
R. Lembar kerja peserta didik
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
(Diskusi kelompok)
Materi : Perjuangan mempertahankan kemerdekaan
Petunjuk Kegiatan Diskusi:
- Bentuklah 5 kelompok dalam kelas!
- Pembagian tema diskusi setiap kelompok:
1. Pemberontakan PKI 1948 Madiun
2. Pemberontakan DI/ TII
3. Pemberontakan APRA
4. Pemberontakan Andi Azis
5. Pemberontakan RMS
- Buatlah perencanan kegiatan kunjungan ke perpustakaan, atau
link internet
- Selama diskusi , kalian harus mengerjakan secara kolaboratif
dalam kelompok masing-masing.
- Laporan hasil diskusi harus memperhatikan:
1. Keaktifan diskusi
2. Kreatifitas diskusi
3. Mendengarkan pendapat
4. Orisionalitas gagasan
5. Hasil diskusi runtut dan logis
6. Pengumpulan hasil diskusi tepat waktu
- Hasil diskusi ditulis dalam kertas dan setelah selesai dikumpul
disertai nama kelompok dan nomor absen siswa
Penilaian: Peninilaian terhadap individu meliputi:
1. Keaktifan diskusi
2. Kreatifitas diskusi
3. Mendengarkan pendapat
4. Orisionalitas gagasan

S. Bahan bacaan peserta didik
Buku- buku:
Yogyakarta: Ombak.
Pustaka
Pustaka
Press.
Link Literasi:
terpimpin/
T. Bahan bacaan guru
Buku-buku:
Yogyakarta: Ombak.
Pustaka
Pustaka

Press.
Link Literasi:
terpimpin/
Materi pengayaan
Link literasi;
Tugas Pengayaan :
- Hanya untuk peserta didik yang memiliki nilai formatif individu minimal = 85
- Setelah membaca link literasi peserta didik dapat lebih memahami pemberontakan PKI
Madiun, pemberontakan PRRI/ Permesta, pemberontakan G 30S/ PKI, tokoh-tokoh pejuang
integrasi bangsa.
- Berdasarkan informasi-informasi lain yang relevan
- Tugas bisa tertulis atau lisan dengan media digital atau non digital
U. Materi untuk peserta didik yang kesulitan belajar
Link literasi:
terpimpin/
Tugas Remedial :
- Hanya untuk peserta didik yang nilainya kurang dari Kriteria Minimal

- Setelah melihat link yang diberikan, peserta didik dapat memahami politik dan ekonomi
awal kemerdekaan, politik dan ekonomi demokrasi liberal, politik dan ekonomi demokrasi
terpimpin, perbedaan politik dan ekonomi demokrasi liberal dengan demokrasi terpimpin.
- Tugas bisa tertulis atau lisan dengan media digital atau non digital

MODUL AJAR 6.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to MODUL AJAR 6.pdf

Similar to MODUL AJAR 6.pdf (20)

More from devvypertiwi

More from devvypertiwi (17)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

MODUL AJAR 6.pdf