Makalah ini membahas tentang konsep identitas nasional Indonesia yang terbentuk dari berbagai faktor sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama, dan bahasa."

1. WAWASAN DAN SIKAP KEBANGSAAN
Makalah
Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah
“Pendidikan Kewarganegaraan”
Dosen Pengampu Bakhrul Huda
Disusun Oleh:
Muhammad Ubaidillah (G01219022)
Nada Fakhirah (G71219049)
Ristika Apriliana (G71219054)
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2. i
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT berkat rahmat-Nya kami di berikan kesehatan untuk
menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan. Dan berkat ridha-Nya pula kami diberi kekuatan untuk
membuat makalah yang berjudul “Wawasan dan Sikap Kebangsaan” dalam rangka memenuhi
tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada para pihak yang sejak awal telah
banyak memberikan referensi, dukungan dan bantuan hingga terselesaikannya pembuatan
makalah ini. Karena kami masih dalam tahap pembelajaran, tentunya kami secara sadar
mengakui masih banyak kekurangan, untuk itu kami mohon kritik dan sarannya untuk
membangun kesempurnaan makalah ini. Dan dalam hal ini kami memohon maaf apabila terjadi
kesalahan dalam penulisan makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua.
Surabaya, 14 Februari 2020
Penulis

3. ii
DAFTAR ISI
Contents
KATA PENGANTAR ..................................................................................................................... i
DAFTAR ISI...................................................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN............................................................................................................... 3
A. LATAR BELAKANG ......................................................................................................... 3
B. RUMUSAN MASALAH..................................................................................................... 3
C. TUJUAN.............................................................................................................................. 4
BAB II PEMBAHASAN ................................................................................................................ 5
A. Konsep Identitas Nasional ................................................................................................... 5
B. Konsep dan Sejarah Nasionalisme di Indonesia ................................................................ 12
C. Unsur Pembentuk Nasionalisme........................................................................................ 14
D. Konsep Pluralisme dan Wawasan Kebangsaan ................................................................. 15
3. Konsep Integrasi Nasional................................................................................................. 20
BAB IIIPENUTUP ....................................................................................................................... 25
A. Kesimpulan ........................................................................................................................ 25
Daftar Pustaka............................................................................................................................... 29

4. 3
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Perbedaan pulau, ras, budaya, dan agama di Indonesia sangat rentan untuk terjadinya
konflik di dalam masyarakat. Selain itu, Indonesia dapat dikatakan sebagai satu negara yang
sangat luas dan terpisahkan oleh perairan, sehingga rentan juga terjadi konflik batas pulau dan
batas wilayah kedaulatan negara. Penyimpangan terhadap otonomi daerah sebagai kebijakan
negar, dapat memicu konflik antar daerah tentang batasan pulau.
Kegagalan Indonesia untuk keluar dari penjajahan Belanda disebabkan tidak adanya
ikatan kesatuan untuk berjuang. Setiap suku bangsa memahami bahwa kemerdekaan yang
ingin direbut adalah kemerdekaan suku bangsanya sendiri. Taktik devide et impera Belanda
yang berhasil mengadu domba rakyat Indonesia merupakan cermin dari kelemahan Indonesia
di masa lampau.
Namun salam sejarah Indonesia, Kerajaan Majapahit sebagai kerajaan besar yang
berbemtuk agraris dan maritim telah membuktikan keberhasilannya dalam mempersatukan
nusantara. Cita-cita Patih Gadjah Mada yang tertuang dalam Sumpah Amukti Palapa yang
berbunyi, “ Saya tidak akan makan buah palapa sebelum saya dapat mempersatukan
nusantara dalam Kerajaan Majapahit.,” membuktikan kebesaran Majapahit sebagai kerajaan
berbentuk kepulauan. Sebagai suatu bangsa dan negara, Indonesia sangat memerlukan
wawasan kebangsaan untuk menghalau konflik dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu,
diperlukan pemahaman yang mendasar dan komitmen yang kuat terhadap wawasan nusantara
sebagai wawasan kebangsaan Indonesia dan nilai dasar ketahanan nasional Indonesia.1
B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana konsep dari identitas nasional?
2. Bagaimana konsep dan sejarah nasionalisme di Indonesia?
1
Aryaning Arya Kresna, Devi Stany Walukow, Agus Riyanto, Etika dan Tertib Hidup Berwarga Negara Sebagai Mata
Kuliah di Perguruan Tinggi, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010)

5. 4
3. Apa saja unsur pembentuk nasionalisme?
4. Bagaimana konsep dari pluralisme dan wawasan kebangsaan?
5. Bagaimana konsep dari integrasi nasional?
C. TUJUAN
1. Untuk mengetahui konsep dari identitas nasional
2. Untuk mengetahui konsep dan sejarah nasionalisme di Indonesia
3. Untuk mengetahui unsur pembentuk nasionalisme
4. Untuk mengetahui konsep dari pluralisme dan wawasan kebangsaan
5. Untuk mengetahui konsep dari integrasi nasional

6. 5
BAB II PEMBAHASAN
A. Konsep Identitas Nasional
1. Pengertian Identitas Nasional
Identitas nasional berasal dari dua kata, identitas dan nasional. Identitas secara
harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang.
Identitas dalam terminologi antropologi memiliki arti sifat khas yag menerangkan dan
sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok, komunitas,
atau negara sendiri. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation berarti bangsa
atau tanah air.2
Dari uraian tersebut identitas nasional secara terinologis adalah suatu ciri yang
dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan
bangsa lain. Menurut Robert de Ventos, terbentuknya identitas nasional suatu bangsa
sebagai hasil interaksi historis antara empat faktor, yaitu
a. Faktor primer, mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan yang sejenisnya
b. Faktor pendorong, meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi
c. Faktor penarik, meliputi kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi,
tumbuhnya birokrasi, dan pemantapan sistem pendidikan nasioanl
d. Faktor relatif, meliputi kondisi bangsa yang mengalami penindasan, dominasi, dan
pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Dari terbentuknya
identitas nasional yang demikian itu, maka identitas naional Indonesia juga harus
dipahami secara dinamis. Identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka
untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual
yang berkembang dalam masyarakat. Dalam hubungannya dengan identitas secara
dinamis itu, maka bangsa Indonesia harus mempunyai visi yang jelas dalam
melakukan perubahan, dan semakin terbuka terhadap masuknya budaya asing,
2
Paul Sudiyono, Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: Thema Publishing, 2017), hlm 56

7. 6
namun tetap berpegang teguh pada: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka
Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya.3
Menurut para ahli secara umum terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam
identitas nasional, diantaranya:
a) Pola perilaku, yaitu adat istiadat, budaya dan kebiasaan masyarakat yang terwujud
dalam kehidupan sehari-hari.
b) Lambang-lambang, yaitu sesuatu yang mengambarkan fungsi aksentuasi terhadap
tujuan negara yang diimplementasikan oleh bendera, lagu kebangsaan, dan bahsa
yang dinyatakan dalam undang-undang.
c) Alat-alat perlengkapan, yaitu sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang
berupa bangunan, perlatan dan teknologi yang berfungsi sebagai faktor produksi
atau alat perubahan baik dalam dimensi ekonomi, budaya sekaligus berkaitan
dengan sosial, misalnya rumah ibahdah, alat transportasi, ciri khas kebangsan dan
lain-lain.
d) Tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan yang bersifat dinamis dan kontekstual,
biasanya tercantumkan dalam UUD.4
Faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia, merupakan
perpaduan dari unsur-unsur yang menjadi inti tebentuknya identitas nasional bangsa
Indonesia, antara lain:
a) Sejarah
Bangsa Indonesia tebrentuk melalui proses sejarah yang cukup panjang.
Menurut catatan sejarah, sebelum menjadi sebuah negara bangsa (nation state),
nusantara pernah mengalami kejayaan yang gemilang. Dua kerajaan besar
nusantara, yakni : Sriwijaya dan Majapahit sebagai pusat kekuasaan yang berkuasa
melebihi batas teritorial kerajaan. Proses terbentuknya identitas nasiobal yang
berakar pada sejarah kerajaan ini merupakan fase terbentuknya nasionalisme lama.
Kemudian, dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern dirintis oleh para
pejuang kemerdekaan, dimulai oleh para pejuang kebangkitan nasional pada 1908.
3
Kaelan dan Achmad Zubaidi, (Yogyakarta Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, 2007), hlm 50
4
Paul Sudiyono, Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: Thema Publishing, 2017), hlm 58

8. 7
Pasca runtuhnya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, akibat hilangnya jiwa
kebersamaan (persatuan dan kesatuan) diantara warga kerajaan, nusantara terpecah
menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang berkuasa di masing-masing daerah.
Kemudian satu demi satu kekuasaan kerajaan-kerajaan kecil tersebut jatuh dan
mengalami masa penjajahan selama 350 tahun, oleh negara-negara: Portugis,
Inggris, Spanyol, Belanda dan Jepang.
Dampak dari penjajahan adalah kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan,
perpecahan, dan kehilangam sumber daya alam akibat eksploitasi yang tidak
bertanggung jawab. Realitas perjalanan sejarah bangsa mendorong bangsa
Indonesia ubtuk menjadi bangsa pejuang yang pantang msnyerah dalam melawan
penjajah untuk mempertahankan harga diri dan martabatnya sebagai bangsa.
Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah titik kulminasi sejarah
perjuangan bangsa Indonesia untuk menemukan identitasnya sendiri.
b) Kebudayaan
Kebudayaan adalah penhetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang
isinya adalah perangkat atau model pengetahun secara kolektif digunakan untuk
memahami lingkungan yang dihadapi dan pedoman untuk bertindak. Aspek
kebudayaan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional Indonesia meliputi:
akal budi, peradaban (civility), dan pengetahuan (knowledge).
Akal budi (perbuatan baik) bangsa Indonesia tampak dalam interaksinya,
baik dalam interaksi horizontal: antar sesama yang sepadan maupun interaksi
vertikal: antara pimpinan dengan staf, anak dengan orang tuanya atau sebaliknya.
Unsur peradaban dapat dilihat dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan
hankam. Sedangkan unsur pengetahuan dapaf dilihat dari semangat dan kultur kita
untuk mencapai kemajuan di berbagai bidang.
c) Suku bangsa
Aspek suku bangsa merupakan pembentul identitas lain bangaa Indonesia.
Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak
lahir). Suku bangsa yang mendiami kurang lebih 300 jenis dengan bahasa yang
berbeda. Kemajemukkan suku bangsa merupakan unsur utama pembentukk
identitas yang harus dikembangkan dan dilestarikan.

9. 8
d) Agama
Bagi bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa agamis, keragaman
agama merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang disyukuri sebagai
kenyataan objektif bagi bangsa Indonesi. Para perumus dasar Pancasila telah
bersepakat untuk menempatkan dasar spiritualis nusantar dalam sila ke 5,
Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah
kewajiban bangsa untuk beragama secara kebudayaan yakni suatu sikap dan
perilaku beragama yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip toleransi. Prinsip itu
dapat dilakukan dengan menjauhkan sikap dan tindakan pemaksaan keyakinan dan
tradisi suatu agama seseorang.
e) Bahasa
Bahasa merupakan unsur pendukung yang dipahami sebagai sistem perlambang
yang dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan
sebagai sarana berinteraksi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dapat
mempersatukan ribuan pulau, etnis, dan keragaman budaya dan keyakinan yang
mendiami wilayah Indonesia. Seperti pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober
1928 menegaskan bahwa bahasa Indonesia. Peristiwa tersebut juga telah
memberikan nilai tersendiri bagi pembentukan identitas nasional Indonesia,
sebagai unsur pembentuk persatuan dan nasionalisme Indonesia yang masih
relevan hingga saat ini.5
Kelima unsur identitas nasional Indonesia tersebut dapat dirumuskan kembali menjadi
tiga bagian,sebagai berikut:
a) Identitas Fundamental, yaitu Pancasila sebagai falsafah bangsa, dasar negara, dan
ideologi negara.
b) Identitas Instrunmental, yaitu UUD 1954 dan tata perundangannya, bahasa
Indonesia, lambang negara, bendera negara, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
5
Ibid, hlm.59-62

10. 9
c) Identitas Alamiah, yaitu ruang hidup bangsa sebagai negara kepulauan yan
pluralis dalam suku, bahasa, agama, dan kepercayaan serta adat budaya.6
Proses terbentuknya identitas nasional bangsa Indonesia bertitik tolak dari
sejarah budaya panjang jaman kerajaan-kerajaan nusantara abad IV, kerajaan
Sriwijaya dan Majapahit yang berkuasa melebihi luas wilayah teritorial negara
Indonesia saat ini. Proses terbentuknya idenititas nasional yang berakar pada budya ini
dapat diistilahkan sebagai fase terbentuknya nasionalisme lama, secara obyektif
sebagai dasar identitas nasional Indonesia. Akar-akar nasionalisme Indonesia yang
berkembang dalam perspektif sejarah tersebut sekaligus juga merupakan unsur-unsur
identitas nasional, yaitu nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam sejarah
terbentuknya bangsa Indonesia.
Merujuk pada proses terbentuknya identitas nasional, maka identitas nasional itu
sendiri dapat dibagi atas dua bagian, yaitu:
a) identitas Culturl Unity (Identitas kesukubngsaan), yaitu identitas kesukubangsaan
merujuk pada bangsa dalam pengertian kebudayaan atau bangsa dalam arti
sosiologis antropologis. Identitas kesukubangsaan disatukan oleh adanya
kesamaan ras, suku, agama, adat , dan budaya, keturunan dan daerah asal. Seiap
anggota cultural unity memliki kesetiaan atau loyalitas pada identitasnya,
misalnya: setia pada suku, agama, budaya, kerabat, daerah asal, dan bahasanya.
Identitas ini disebut identitas kelompok yang melahirkan solidaritas erat
b) Identitas Political Unity (Identitas Kebangsaan), yaitu: Identitas Kebangsaan
merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa-negara. Kebangsaan
merupakan kesepakatan dari banyak bangsa didalamnya. Beberapa bentuk
Identitas Nasional adalah bahasa nasional, Lambang nasional, semboyan nasional,
bendera nasional, dan ideologi nasional.
Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia sebagai wujud konkret dari hasil
perjuangan bangsa yang dimaksud adalah:
6
Heri Herdiaawanto, Jumanta Hamdayana, Cerdas, Kritis, Dan Aktif Berwarganegaraan, (Penerbit Erlangga, 2010),
hlm 36-37

11. 10
1. Dasar Falsafah Negara Pancasila
Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma
untuk mengatur pemerintahan negara. Sedangkan sebagai ideologi, Pancasila
bersumber dari nilai-nilai religius dalam agama-agama bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai pandangan hidup adalah nilai luhur bangsa yang diyakini
kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa untuk mewujudkannya.
Keberadaan Pancasila memberikan ciri khas bangsa, yaitu kepribadian bangsa
yang memiliki sifat dan watak religius, humanis, kekeluargaan, ramah, sopan,
sikap gotong royong.
2. Konstitusi Negara UUD 1945
Konstitusi adalah sejumlah aturan dasar dan ketentuan hukum yang
dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur pemerintahan untuk menciptakan
tertib pemerintahan, sehingga kekuasaan pemerintahan dapar dibatasi dan
dikendalikan. Konstitusi Negara Indonesia secara definitif ditetapkan oleh Sidang
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945,
sebagau hukum tertinggi, artinya tiap peraturan perundang-undangam di bawah
harus berlandaskan dan bersumber pada UUD 1945. Dalam UUD 1945 juga
terdapat pasal-pasal yang menjadi Identitas Nasional bangsa Indonesia antara lain:
a) Warna bendera merah putih tertulis dalam UUD 1945 pasal 35, Bendera
Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih. Merah berarti berani dan Putih
berarti suci. Simbol warna itu mencerminkan sikap dan perilaku bangsa
Indonesia senantiasa memiliki jiwa keberanian dalam kesucian untuk membela
kebenaran dan keadilan demi NKRI.
b) Bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa Indonesia yang tertulis dalam
Pasal 36 UUD 1945, Bahasa negada ialah Bahasa Indonesia.
c) Lambang Negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan
Bhinneka Tunggal Ika, seperti yang tertulis dalam UUD 1945 Pasal 36A.
Lambang negara ini memberikan perlindungan kepada tanah air dan seluruh
isinya.
d) Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya, Pasal 36B. Lagu ini diciptakan oleh
WR. Soepratman pada tahun 1924 dan dinyanyikan pertama kali saat Ikrar

12. 11
Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya merupakan sublimasi
api perjuangan bangsa dalam mencapai cita-cita nasional, mempertahankan
kemerdekaan, dan menjaga kehormatan bangsa.
3. Negara Kepulauan Berciri Nusantara
Konteks Indonesia sebagai Negara kepulauan yang berciri nusantara sebagai
identitas nasionalnua, adalah letak Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang menempati
posisi diantara dua benua, yaitu Asia dan Australia serta diapit oleh dua samudra, yaitu
Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Untuk menjaga eksistensinya sebagai negara
kepulauan yang berciri nusantara, maka yang menjadi wawasan nasional NKRI adalah
konsepsi Wawasan Nusantara, yaitu sebagi cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri
dan lingkungan yang serba beragam dan memiliki nilai strategis dengan mengutamakan
persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayaj dalam penyelenggaraan kehidupan
masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
4. Kebudayaan Nasional
Keanekaragaman budaya suku bangsa di Indonesia menjadi tantangan bagi bangsa
Indonesia untuk memelihara dan mengelola sebaik-baiknya agar tumbuh dan berkembang
sebagai perekat persatuan dan kesatuan yang menjadi identitas lain bangsa. Diterimanya
kebudayaan suku bangsa sebagai kebudayaan nasional, adalah berbagai kebudayaan yang
memiliki cita rasa tinggi, dapat dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas sebagai
kebudayaan nasional. Dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945 arah dan pengembangan
kebudayaan nasional Indonesia terdiri atas empat hal, sebagai berikut:
a) Kebudayaan nasional yang hendak dikembangkan haurs benad-benar merupakan
perwujudan hasil upaya dan tanggapan aktif masyarakat Indonesia dalam proses
adaptasi terhadap lingkungan dalam arti luas.
b) Kebudayaan nasional merupakan perpaduan dari puncak-puncak kebudayaan daerah
sehingga mewujudkan konfigurasi budaya bangsa.
c) Pengembangan kebudayaan nasional harus menuju ke arah kemajuan yang dapag
mempedkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

13. 12
d) Tidak menutup kemungkiman untuk menyerap unsur-unsur kebudayaan asing yang
dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan nasional, serta mempertinggi
kemanusiaan bangsa Indonesia.7
B. Konsep dan Sejarah Nasionalisme di Indonesia
Nasionalisme bermula dari benua Eropa sekitar abad pertengahan. Kesadaran
berbangsa─dalam pengertian nation-state dipicu oleh gerakan Reformasi Protestan yang
dipelopori oleh Martin Luther di Jerman. Saat itu, Luther yang menentang Gereja Katolik
Roma, menerjemahkan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Jerman dengan menggunakan
gaya bahasa yang memukau dan kemudian merangsang rasa kebangsaan Jerman. Proses
ni dipercepat dengan munculnya mesin percetakan yang ditemukan Johannes Gutenberg.
Hal ini penting dicatat mengingat pada sekitar ahun yang sama (1518-1521) Majapahit
mengalami kehancuran yang disebabkan oleh pemberontakan daerah-daerah dan
kemerosotan nternal kerajaan. Majapahit pada masany merupakan kerajaan besar yang
menguasai sebagian besae wilayah yang saat itu disebut Nusantara. Namun, kebesaran ini
tidak memunculkan kesadaran berbangsa, dalam arti modern. Hal ini menunjukkan
pentingnya keberadaan sebuah meia untuk turut menyebarkan rasa nasionalisme pada
suatu bangsa.
Nasionalisme di Indonesia ini melahirkan Pancasila sebagai ideologi negara.
Perumusan Pancasila sebagai ideologi negara terjadi dalam BPUPKI (Badan Penyelidik
Usaha-Usaha Persiapan Kemrdekaan Indonesia). Dalam badan inilah Soekarno
mencetuskan ide yang merupakan perkembangan dari pemikirannya tentang persatuan
tiga aliran besar: Nasionalisme, Islam, dan Marxis. Pemahamannya tentang tiga hal ini
berbeda dengan pemahaman orang lain yang mengendalikan ketiganya tidak dapat
disatukan. Dalm sebuah artikel yang ditulisnya, dia menyatakan, “Saya tetap nasionalis,
tetap Islam, tetap Marxis, sintese (sintesis) dari tiga hal inilah memenuhi saya punya dada.
Satu sintese yang menurut anggapan saya sendiri adalah sintese yang geweldig.” Dalam
artikel itu, dia juga menjelaskan bahwa Islam telah menebalkan rasa dan haluan
7
Paul Sudiyono, Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: Thema Publishing, 2017), hlm 63-
69

14. 13
nasionalisme. Cita-cita Islam untuk mewujudkan persaudaraan umat manusia dinilai
Soekarno tidak bertentangan dengan konsep nasionalismenya.
Dengan dasar pemikiran itulah, Soekarno mengusulkan lima asas untuk negara
Indonesia merdeka. Kelima asas itu adalah: (1) Kebangsaan Indonesia, (2)
Internasionalisme atau peri kemanusiaan, (3) Mufakat atau demokrasi, (4) Kesejahteraan
sosial, (5) Ketuhanan. Kelimanya kemudian disempurnakan menjadi Pancasila.8
Nasionalisme berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia, kata bangsa memiliki arti:
a) Kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta
berpemerintah sendiri
b) Golongan manusia, binatang,tau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal usul yang
sama dan sifat khas yang sama atau bersamaan
c) Kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan
dalam arti umum, dan yang biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi.
Sedangkan nasionalisme sendiri berarti:
a) Paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri; sifat kenasionalan
b) Kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual
bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas,
kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan.
Berdasarkan identifikasi diri pada subbangsa dan negara-bangsa, maka nasionalisme
dibedakan menjadi dua menurut level kebangsaan:
a) Nasionalisme etnis (Ethnic nationalism), yaitu Nasionalisme yang merupakan ikatan
kebangsaan yang dibangun berdasarkan persamaan bahasa, kebudyaan, dan darah
keturunan kelompok etnis tertentu, misalnya: Catalan, Waloon, Wales, Aceh.
b) Nasionalisme sipil (Civic nationalism), merupakan kebangsaan yang dibangun karena
adanya pengakuan dan kesetiaan pada otoritas konstitusional dan kerangka
perpolitikan dalam sebuah negara, selain sejarah yang samasebagai negara-bangsa dan
digunkananya bahasa yang sama oleh semua kelompok angsa-bangsa. Atau dengan
8
Thomas Pureklolon, (Jakarta: Nasionalisme, Supremasi Perpolitikan Negara, 2017), hlm 9-10

15. 14
kata lain, ikatan yang dibangun nasionalisme ini didasarkan atas kewarganegaraan
dalam sebuah wilayah teritorial dan batas-batas yang berlaku bagi negara-
bangsa.contoh nasionalisme yang tumbuh di antara rakyat negara-bangsa Spanyol,
Belgia, Inggris, atau Indonesia. Dalam nasionalisme sipil berkaitan dengan hak dan
kewajiban antara penduduk dan negara.9
C. Unsur Pembentuk Nasionalisme
Menurut Notonagoro, seorang ahli filsafat dan hukum dari Universitas Gajah Mada,
nasionalisme dalam konteks Pancasila bersifat “majemuk tunggal” (bhinneka tunggal
ika). Unsur-unsur yang membentuk nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut:
a) Kesatuan Sejarah. yaitu kesatuan yang dibentuk dalam perjalanan sejarahnya yang
panjang sejak zaman Sriwijaya, Majapahit dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam
hingga akhirnya muncul penjajahan VOC dan Belanda. Secara terbuka nasionalisme
mula pertama dicetuskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan mencapai
puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945.
b) Kesatuan Nasib. Bangsa Indonesia terbentuk karena memiliki persamaan nasib, yaitu
penderitaan selama masa penjajahan dan perjuangan merebut kemerdekaan secara
terpisah dan bersama-sama.
c) Kesatuan Kebudayaan. Walaupun bangsa Indonesia memiliki keragaman kebudayaan
dan menganut agama yang berbeda, namun keseluruhannya itu merupakan satu
kebudayaan yang serumpun dan mempunyai kaitan dengan agamaagama besar yang
dianut bangsa Indonesia.
d) Kesatuan Wilayah. Bangsa ini hidup dan mencari penghidupan di wilayah yang sama
yaitu tumpah darah Indonesia.
e) Kesatuan Asas Kerohanian. Bangsa ini memiliki kesamaan cia-cita, pandangan hidup
dan falsafah kenegaraan yang berakar dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia
sendiri di masa lalu maupun pada masa kini. Bagi bangsa Indonesia, mengutip
sejarawan sosial Charles Tilly, Nasionalisme kita adalah “state-led nationalism”.
Semacam nasionalisme yang dibangun dari atas, dan lalu meluncur ke bawah.
Artinya, negara harus membentuk watak dan karakter serta memberi arah bagi anak
9
Ibid, hlm 10

16. 15
bangsa. Negara harus melakukan konstruksi wawasan kebangsaan sebagai “proyek
bersama” (common project) bagi seluruh warganya. Namun demikian, apa yang
diupayakan negara tentu saja harus dipahami, dimengerti dan didukung oleh seluruh
anak bangsa tanpa terkecuali.10
D. Konsep Pluralisme dan Wawasan Kebangsaan
1. Konsep Pluralisme
Pluralisme berasal dari bahasa inggris yaitu pluralism yang terdiri dari dua kata
plural dan isme. Plural berati jamak dan isme berati faham atau ajaran atau pandangan
hidup. Secara umum pluralisme dapat diartikan adalah suatu paham atau pandangan hidup
yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman dalam suatu
kelompok masyarakat. Sedangkan dalam Kamus Ilmiah Popular, pluralisme berarti: teori
yang mengatakan bahwa realitas terdiri dari banyak subtansi. Pluralisme yang berarti
jamak atau lebih dari satu, dalam kamus bahasa Inggris mempunyai tiga pengertian.
Pertama, pengertian kegerejaan: (i) sebutan untuk orang yang memegang lebih dari satu
jabatan dalam struktur kegerejaan, (ii) memegang dua jabatan atau lebih secara
bersamaan, baik bersifat/kegerejaan maupun non kegerejaan. Kedua, pengertian filosofis;
berarti sistem pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasarkan
lebih dari satu. Sedangkan ketiga, pengertian sosio- polotis: adalah suatu sistem yang
mengakui koeksistensi keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, suku, aliran
maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi aspek- aspek perbedaan yang sangat
karakteristik di antara kelompok-kelompok tersebut. Ketiga pengertian tersebut
sebenarnya bisa disederhanakan dalam satu makna, yaitu koeksistensinya berbagai
kelompok atau keyakinan di satu waktu dengan tetap terpeliharanya pebedaan-pebedaan
karakteristik masing-masing. Dalam perspektif ilmu sosial, pluralisme yang
meniscayakan adanya diversitas dalam masyarakat memiliki dua “wajah”, konsesus dan
konflik. Konsensus mengandaikan bahwa masyarakat yang memiliki latar belakang yang
berbeda-beda itu akan survive (bertahan hidup) karena para anggotanya menyepakati hal-
10
Lemhannas RI, Wawasan Nusantara, (Jakarta: 12)

17. 16
hal tertentu sebagai aturan bersama yang la hal harus ditaati, sedangkan teori konflik
justru memandang sebaliknya bahwa masyarakat yang berbeda-beda itu akan bertahan
hidup karena adanya konflik. Teori ini tidak menafikkan adanya keharmonisan dalam
masyarakat. Keharmonisan terjadi bukan karena adanya kesepakatan bersama, tetapi
karena adanya pemaksaan kelompok kuat terhadap yang lemah.11
Pluralisme merupakan pengakuan atas perbedaan, dan perbedaan itu
sesungguhnya sunnatullah dan merupakan sesuatu yang nyata serta tidak bisa di pungkiri.
Penolakan terhadap pluralisme yang sunnatullah itu menimbulkan ketegangan dan bahkan
konflik, karena meniadakan sesuatu yang nyata merupakan pengingkaran terhadap
kehendak Allah. Pluralisme pada tujuannya tidak sebatas menghendaki pengakuan atas
perbedaan itu, melainkan juga penghormatan atas kenyataan perbedaan. Untuk itu, sudah
seharusnya diakui dengan jujur bahwa masyarakat Indonesia memang berbeda-beda dan
karenanya segala perbedaan itu untuk dihormati. Kalau sikap seperti ini bisa dilakukan
maka tidak mungkin ada ketegangan yang berujung pada konflik.
Kemajemukan dimaksud misalnya dilihat dari segi agama, suku, ras, adat-istiadat,
dll. Segi-segi inilah yang biasanya menjadi dasar pembentukan aneka macam kelompok
lebih kecil, terbatas dan khas, serta yang mencirikhaskan dan membedakan kelompok
yang satu dengan kelompok yang lain, dalam suatu kelompok masyarakat yang majemuk
dan yang lebih besar atau lebih luas. Misalnya masyarakat Indonesia yang majemuk, yang
terdiri dari berbagai kelompok umat beragama, suku, dan ras, yang memiliki aneka
macam budaya atau adat-istiadat. Begitu pula masyarakat Maluku yang majemuk,
ataupun masyarakat Aru yang majemuk. Menerima kemajemukan berarti menerima
adanya perbedaan. Menerima perbedaan bukan berarti menyamaratakan, tetapi justeru
mengakui bahwa ada hal atau ada hal-hal yang tidak sama. Menerima kemajemukan
(misalnya dalam bidang agama) bukanlah berarti bahwa membuat “penggabungan gado-
gado”, dimana kekhasan masing- masing terlebur atau hilang. Kemajemukan juga bukan
berarti “tercampur baur” dalam satu “frame” atau “adonan”. Justeru di dalam pluralisme
atau kemajemukan, kekhasan yang membedakan hal (agama) yang satu dengan yang lain
tetap ada dan tetap dipertahankan. Jadi pluralism berbeda dengan sinkritisme
11
digilib.uinsby.ac.id/19527/5/Bab%202

18. 17
(penggabungan) dan assimilasi atau akulturasi (penyingkiran). Juga pluralisme tidak
persis sama dengan inkulturasi, kendati di dalam pluralisme atau kemajemukan bisa
terjadi inkulturasi dimana keaslian tetap dipertahankan. Beberapa para ahli yang
mendefinisikan pluralisme 1) Menurut Nurcholis Madjid pluralisme tidak dapat di pahami
hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita mejemuk, beraneka ragam, terdiri dari
berbagai suku dan agama yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi bukan
pluralisme.
Secara aktif terhadap realitas majemuk tersebut. Hal ini akan melahirkan interaksi
postif. Kedua, pluralisme bukan kosmopolitanisme Karena kosmopoltanisme menunjuk
pada suatu realitas dimana keanekaragaman agama, ras, bangsa hidup berdampingan di
suatu lokasi, namun interaksi postif yang berkembang sangat minim dan malah tidak ada
sama sekali. Ketiga, pluralisme tidak sama dengan relativisme karena konsekuensi dari
realtivisme agama adalah munculnya doktrin bahwa semua agama adalah sama, hanya
didasari pada kebenaran agama walaupun berbeda-beda satu sama lain tetapi harus
diterima. Seorang relativisme tidak mengenal adanya kebenaran individual adanya
kebenaran universal yang ada pada agama. Keempat, pluralisme agama bukan sinkritisme
yakni menciptakan agama baru dengan menggabungkan unsur-unsur tertentu atau
sebagian komponen ajaran dari beberapa agama menjadi satu integral dalam agama
tersebut. 3) Menurut Masykuri Abdillah dengan mengutip The Oxford English
Dictionary, mengelaborasi paham pluralisme sebagai berikut: (i) suatu teori yang
menentang Negara monolitis; dan sebaliknya, mendukung desentralisasi dan otonomi
untuk organisasi-organisasi utama yang mewakili keterlibatan individu dalam masyarakat.
Selain itu, suatu keyakinan bahwa kekuasaaan itu harus dibagi bersama-sama di antara
sejumlah partai politik. (ii) keberadaan toleransi keragaman etnik atau kelompok-
kelompok kultural dalam suatu masyarakat atau Negara, serta keragaman kepercayaan
atau sikap dalam suatu badan, kelembagaan, dan sebagainya.12
2. Konsep Wawasan Kebangsaan
a) Istilah Wawasan Kebangsaan
12
www.academia.edu/26279582/MAKALAH_PLURALISME_AGAMA

19. 18
Istilah Wawasan Kebangsaan terdiri dari dua suku kata yaitu “Wawasan”
dan “Kebangsaan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) dinyatakan
bahwa secara etimologis istilah “wawasan” berarti : (1) hasil mewawas, tinjauan,
pandangan dan dapat juga berarti (2) konsepsi cara pandang. Sementara itu
“Kebangsaan” berasal dari kata “bangsa” yang menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (2002) berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan,
adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan
“kebangsaan” mengandung arti (1) ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, (2)
perihal bangsa; mengenai (yang bertalian dengan) bangsa, (3) kesadaran diri
sebagai warga dari suatu negara Dengan demikian wawasan kebangsaan dapat
diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri
sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Prof. Muladi, Gubernur Lemhannas RI, meyampaikan
bahwa Penolakan terhadap pluralisme yang sunnatullah itu menimbulkan
ketegangan dan bahkan konflik, karena meniadakan sesuatu yang nyata
merupakan pengingkaran terhadap kehendak Allah. Pluralisme pada tujuannya
tidak sebatas menghendaki pengakuan atas perbedaan itu, melainkan juga
penghormatan atas kenyataan perbedaan. Wawasan kebangsaan menentukan
bangsa menempatkan diri dalam tata berhubungan dengan sesama bangsa dan
dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia internasional. Wawasan kebangsaan
mengandung komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan
peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan menghendaki pengetahuan yang
memadai tentang tantangan masa kini dan masa mendatang serta berbagai potensi
bangsa.
Wawasan kebangsaan dapat juga diartikan sebagai sudut pandang/cara
memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk
memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya
dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan
lingkungan eksternal (Suhady dan Sinaga, 2006).

20. 19
Dengan demikian dalam kerangka NKRI, wawasan kebangsaan
didefinisikan sebagai cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri
dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan
Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan
pertahanan keamanan, dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan UUD
1945.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Wawasan
Kebangsaan sangat identik dengan Wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa
Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan
Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan
keamanan.
b) Tujuan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Wawasan kebangsaan akan luntur dan bahkan hancur jika anggota atau
warga bangsa tidak peduli dan membiarkannya berkembang tanpa arah dan
pegangan. Seperti yang diungkapkan oleh Paul Kennedy (dalam Wantanas, 2018)
dalam bukunya yang berjudul Preparing for the Twenty-First Century (Bersiap
untuk Abad ke-21), justru akibat globalisasi, masing-masing negara-bangsa
berusaha untuk menunjukkan jati dirinya. Bagi negara-bangsa Indonesia,
memperkokoh wawasan kebangsaan dalam menyikapi gerakan globalisasi secara
tepat dan menguntungkan bagi perkembangan negara-bangsa, ditujukan untuk
membentuk warga negara yang: Sadar bahwa dirinya adalah warga negara dari
suatu negara-bangsa yang memiliki hak dan kewajiban sesuai UUD NKRI Tahun
1945 yang bedasarkan Pancasila, serta mampu mengimplementasikannya dalam
berbagai segi kehidupan sehari-hari dalam, terutama dalam membina kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis dan menjunjung tinggi
nilai-nilai Hak Asasi Manusia; Sadar bahwa negara-bangsa Indonesia bersifat
pluralistik ditinjau dari banyak sekali aspek yang antara lain meliputi ras/suku,
adat budaya, dan agama yang dipeluknya, sehingga harus memiliki solidaritas
yang tinggi, serta mampu bersikap inklusif (menyatu dan bersatu) dalam
menghadapi keanekaragaman, Sadar bahwa Indonesia sebagai suatu negara-

21. 20
bangsa sewajarnya memiliki keunggulan dan kekurangan. Sebagai warga-bangsa
tidak perlu malu mengakui kekurangan yang terjadi, tetapi harus bersyukur dan
terus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, mengembangkan
keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, sebagai bagian dari jati dirinya, Sadar
bahwa negara-bangsanya adalah tanah air yang menjadi tempatnya
mengembangkan diri dan kehidupannya yang harus dipertahankan dengan
kerelaan berkorban atas segala kelebihan dan kekurangannya, serta atas segenap
potensi dan modal yang harus diolah dengan seksama untuk dapat mewujudkan
kesejahteraan bagi hidupnya secara pribadi maupun bersama-sama.
Wawasan kebangsaan tidak akan terwujud dengan sendirinya, tetapi harus dengan
usaha oleh seluruh warga negara di atas usaha negara dan pemerintah semata agar setiap
warga negara sadar bahwa dirinya adalah merupakan bagian dari suatu negara-bangsa
yang kelahirannya diperjuangkan dengan hebat, di mana keberadaan negara-bangsanya
tersebut harus diinsafi, disyukuri, dan dicintainya dengan kesiapan berkorban demi
negara-bangsanya. Hanya dengan cara demikian maka wawasan kebangsaan akan
menjadi kokoh dan mampu mengantisipasi segala AGHT yang dihadapi oleh Negara-
bangsa.13
3. Konsep Integrasi Nasional
1. Pengertian Integrasi Nasional
Istilah Integrasi nasional dalam bahasa inggris adalah “national integration”.
"Integration" berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa latin
“integer”, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya,
integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau
bulat. “Nation” artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang
berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan
politik. Maksud dari integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok
sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional.14
Pengertian dari para ahli atau pakar asing mengenai istilah tersebut. Misalnya,
Kurana (2010) menyatakan integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di
13
Basseng,dkk, Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara, (Jakarta: Siti Tunsiah, 2019)
14
Noor Ms Bakry, Pendidikan Kewarganegaraan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

22. 21
antara warga negara. Ini berarti meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama,
daerah, dan bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah
satu. Jenis integrasi ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan
makmur15
. secara terminologi, istilah integrasi nasional memiliki keragaman
pengertian, sesuai dengan sudut pandang para ahli. Namun demikian kita dapat
menemukan titik kesamaaannya bahwa integrasi dapat berarti penyatuan, pembauran,
keterpaduan, sebagai kebulatan dari unsur atau aspek aspeknya.
2. Jenis Integrasi
Tentang pengertian integrasi ini, Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti (1992),
menunjukkan betapa penting integrasi politik bagi suatu negara. Yang dimaksudkan
oleh Myron Weiner dengan integrasi politik ialah penyatuan masyarakat dengan
sistem politik16
. Integrasi politik dibagi menjadi lima jenis, yakni
a) Integrasi Bangsa
Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan
sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas
nasional.
b) Integrasi Wilayah
Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan
nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan
kelompok kelompok sosial budaya masyarakat tertentu.
c) Integrasi Nilai
Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum
yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial.
d) Integrasi Elit-massa
Integrasi elit massa menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah
dengan yang diperintah. Mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi
dan nilai pada kelompok elit dan massa.
e) Integrasi Tingkah Laku (perilaku integratif).
15
Paristiyanti Nurwardani, Buku Ajar Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta: Direktorat
Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2006) hlm 56
16
Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT Grasindo, 1992) hlm 52

23. 22
Integrasi tingkah laku (perilaku integratif), menunjuk pada penciptaan tingkah
laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama.
Menurut Suroyo (2002), integrasi nasional mencerminkan proses persatuan
orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda, atau memiliki berbagai perbedaan
baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi, menjadi satu bangsa
(nation) terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama.
Dalam realitas nasional integrasi nasional dapat dilihat dari tiga aspek yakni
aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek politik, lazim disebut integrasi
politik, aspek ekonomi (integrasi ekonomi), yakni saling ketergantungan ekonomi
antar daerah yang bekerjasama secara sinergi, dan aspek sosial budaya (integrasi
sosial budaya) yakni hubungan antara suku, lapisan dan golongan. Berdasar pendapat
ini, integrasi nasional meliputi:
a) Integrasi Politik
Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi
yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik
dengan massa pengikut, atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah
perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi
horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar
daerah, antar suku, umat beragama dan golongan masyarakat Indonesia
b) Integrasi Ekonomi
Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam
upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan
menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan
kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Di sisi lain, integrasi ekonomi
adalah penghapusan (pencabutan) hambatan- hambatan antar daerah yang
memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya, misal peraturan, norma
dan prosedur dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan
keterpaduan di bidang ekonomi.
c) Integrasi Sosial Budaya

24. 23
Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam
masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebur
dapat meliputi ras, etnis, agama bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain
sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-
kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku, agama, dan ras.
3. Pentingnya Integrasi Nasional
Menurut Myron Weiner dalam Surbakti (2010), dalam negara merdeka, faktor
pemerintah yang berkeabsahan (legitimate) merupakan hal penting bagi pembentukan
negara-bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila
terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh
potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja bersama.
Kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kewenangan menggunakan
kekuasaan fisik yang sah tetapi juga persetujuan dan dukungan rakyatnya terhadap
pemerintah itu. Jadi, diperlukan hubungan yang ideal antara pemerintah dengan
rakyatnya sesuai dengan sistem nilai dan politik yang disepakati. Hal demikian
memerlukan integrasi politik.
Negara-bangsa baru, seperti halnya Indonesia setelah tahun 1945, membangun
integrasi juga menjadi tugas penting. Ada dua hal yang dapat menjelaskan hal ini.
Pertama, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya
membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia.
Penjajah lebih mengutamakan membangun kesetiaan kepada penjajah itu sendiri dan
guna kepentingan integrasi pribadi kolonial. Jadi, setelah merdeka, kita perlu
menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa.
Kedua, bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi ini juga menjadi masalah
pelik bukan saja karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya, tetapi juga latar
belakang bangsa yang bersangkutan. Negara-bangsa (nation state) merupakan negara
yang di dalamnya terdiri dari banyak bangsa (suku) yang selanjutnya bersepakat
bersatu dalam sebuah bangsa yang besar. Suku-suku itu memiliki pertalian primordial
yang merupakan unsur negara dan telah menjelma menjadi kesatuan etnik yang

25. 24
selanjutnya menuntut pengakuan dan perhatian pada tingkat kenegaraan. Ikatan dan
kesetiaan etnik adalah sesuatu yang alami, bersifat primer. Adapun kesetiaan nasional
bersifat sekunder. Bila ikatan etnik ini tidak diperhatikan atau terganggu, mereka akan
mudah dan akan segera kembali kepada kesatuan asalnya. Sebagai akibatnya mereka
akan melepaskan ikatan komitmennya sebagai satu bangsa. Ditinjau dari keragaman
etnik dan ikatan primordial inilah pembangunan integrasi bangsa menjadi semakin
penting. Ironisnya bahwa pembangunan integrasi nasional selalu menghadapi situasi
dilematis seperti terurai di depan. Setiap penciptaan negara yang berdaulat dan kuat
juga akan semakin membangkitkan sentimen primordial yang dapat berbentuk
gerakan separatis, rasialis atau gerakan keagamaan.
Kekacauan dan disintegrasi bangsa yang dialami pada masa-masa awal
bernegara misalnya yang terjadi di India dan Srilanka bisa dikatakan bukan semata
akibat politik “pecah belah” kolonial namun akibat perebutan dominasi kelompok
kelompok primordial untuk memerintah negara. Hal ini menunjukkan bahwa setelah
lepas dari kolonial, mereka berlomba saling mendapatkan dominasinya dalam
pemerintahan negara. Mereka berebut agar identitasnya diangkat dan disepakati
sebagai identitas nasional. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru
terhadap identitas- identitas baru yang diciptakan (identitas nasional), misal, bahasa
nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya.17
17
Ibid hlm 62

26. 25
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu
bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain.
Menurut Robert de Ventos, terbentuknya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil
interaksi historis antara empat faktor, yaitu faktor primer, faktor pendorong, faktor
penarik, faktor relatif.
Unsur yang terkandung dalam identitas nasional, diantaranya:
a) Pola perilaku
b) Lambang-lambang
c) Alat-alat perlengkapan
d) Tujuan yang ingin dicapai
Faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia, merupakan
perpaduan dari unsur-unsur yang menjadi inti tebentuknya identitas nasional bangsa
Indonesia, antara lain: sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama, dan bahasa. Kelima
unsur identitas nasional Indonesia tersebut dapat dirumuskan kembali menjadi tiga
bagian, yaitu identitas fundamental, identitas instrumental, dan identitas alamiah.
Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia sebagai wujud konkret dari hasil
perjuangan bangsa yang dimaksud adalah:
a) Dasar Falsafah Negara Pancasila
b) Konstitusi Negara UUD 194
c) Negara Kepulauan Berciri Nusantara
d) Kebudayaan Nasional

27. 26
2. Konsep dan Sejarah Nasionalisme di Indonesia
Nasionalisme bermula dari benua Eropa sekitar abad pertengahan. Kesadaran
berbangsa─dalam pengertian nation-state dipicu oleh gerakan Reformasi Protestan
yang dipelopori oleh Martin Luther di Jerman. Saat itu, Luther yang menentang
Gereja Katolik Roma, menerjemahkan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Jerman
dengan menggunakan gaya bahasa yang memukau dan kemudian merangsang rasa
kebangsaan Jerman. Proses ni dipercepat dengan munculnya mesin percetakan yang
ditemukan Johannes Gutenberg. Hal ini penting dicatat mengingat pada sekitar ahun
yang sama (1518-1521) Majapahit mengalami kehancuran yang disebabkan oleh
pemberontakan daerah-daerah dan kemerosotan internal kerajaan. Majapahit pada
masanya merupakan kerajaan besar yang menguasai sebagian besar wilayah yang saat
itu disebut Nusantara. Namun, kebesaran ini tidak memunculkan kesadaran
berbangsa, dalam arti modern. Hal ini menunjukkan pentingnya keberadaan sebuah
masaa untuk turut menyebarkan rasa nasionalisme pada suatu bangsa.
Berdasarkan identifikasi diri pada sub bangsa dan negara-bangsa, maka
nasionalisme dibedakan menjadi dua menurut level kebangsaan yaitu nasionalisme
etnis (Ethnic nationalism) dan nasionalisme sipil (Civic nationalism).
3. Unsur Pembentuk Nasionalisme
Menurut Notonagoro, seorang ahli filsafat dan hukum dari Universitas Gajah
Mada, nasionalisme dalam konteks Pancasila bersifat “majemuk tunggal” (bhinneka
tunggal ika). Unsur-unsur yang membentuk nasionalisme Indonesia adalah sebagai
berikut:
a) Kesatuan Sejarah
b) Kesatuan Nasib
c) Kesatuan Kebudayaan
d) Kesatuan Wilayah
e) Kesatuan Azas Kerohanian

28. 27
4. Konsep Pluralisme dan Wawasan Kebangsaan
a) Konsep Pluralisme
Secara umum pluralisme dapat diartikan adalah suatu paham atau pandangan hidup
yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman dalam
suatu kelompok masyarakat. Penolakan terhadap pluralisme yang sunnatullah itu
menimbulkan ketegangan dan bahkan konflik, karena meniadakan sesuatu yang nyata
merupakan pengingkaran terhadap kehendak Allah. Pluralisme pada tujuannya tidak
sebatas menghendaki pengakuan atas perbedaan itu, melainkan juga penghormatan
atas kenyataan perbedaan.
b) Konsep Wawasan Kebangsaan
Wawasan kebangsaan menentukan bangsa menempatkan diri dalam tata berhubungan
dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia internasional.
Wawasan kebangsaan mengandung komitmen dan semangat persatuan untuk
menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan menghendaki
pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan masa mendatang serta
berbagai potensi bangsa. Bagi negara-bangsa Indonesia, memperkokoh wawasan
kebangsaan dalam menyikapi gerakan globalisasi secara tepat dan menguntungkan
bagi perkembangan negara-bangsa, ditujukan untuk membentuk warga negara yang:
Sadar bahwa dirinya adalah warga negara dari suatu negara-bangsa yang memiliki hak
dan kewajiban sesuai UUD NKRI Tahun 1945 yang bedasarkan Pancasila, serta
mampu mengimplementasikannya dalam berbagai segi kehidupan sehari-hari dalam,
terutama dalam membina kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang
demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.
5. Konsep Integrasi Nasional
Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya ke dalam
kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional. Jenis integrasi nasional:
integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit-massa, dan integrasi
tingkah laku. Dalam realitas nasional integrasi nasional dapat dilihat dari tiga aspek
yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. . Integrasi diperlukan guna
menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas- identitas baru yang diciptakan

29. 28
(identitas nasional), misal, bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional,
ideologi nasional, dan sebagainya

30. 29
Daftar Pustaka
1. Bakry,Noor Ms.2009. Pendidikan Kewarganegaraan,. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
2. Basseng,dkk.2019. Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara. (Jakarta: Siti
Tunsiah)
3. digilib.uinsby.ac.id/19527/5/Bab%202
4. Herdiawanto,Heri, dkk. 2010. Cerdas, Kritis, Dan Aktif Berwarganegaraan, (Jakarta:
Penerbit Erlangga),
5. Kaelan,dkk. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. (Yogyakarta)
6. Kresna, Aryaning Arya, dkk.2010. Etika dan Tertib Hidup Berwarga Negara Sebagai
Mata Kuliah di Perguruan Tinggi. (Jakarta: Salemba Humanika)
7. Lemhannas RI, Wawasan Nusantara, (Jakarta: 12
8. Nurwardani,Paristiyanti. 200. Buku Ajar Kuliah Wajib Umum Pendidikan
Kewarganegaraan. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi)
9. Pureklolon,Thomas. 2017. Nasionalisme, Supremasi Perpolitikan. (Jakarta)
10. Sudiyono,Paul. 2017. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. (Yogyakarta:
Thema Publishing)
11. Surbakti,Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT Grasindo)
12. www.academia.edu/26279582/MAKALAH_PLURALISME_AGAMA