Hukum pajak

11/4/2018 1dedi juardi.SH. FH-Unma Banten 2017
SELAMAT DATANG
DALAM SAJIAN PERKULIAHAN
SEMESTER IV
2018

Pengertian Pajak
• Hukum Pajak  sebagai Ilmu Hukum
Hukum Pajak  Tax law
Bahasa belanda  belasting Recht
bahasa Indonesia  Hukum Fiskal
• Hukum Pajak  pajak sebagai objek
kajiannya
fiskal  meliputi pajak, keuangan negara
sebagai objek kajiannya.

Hukum Pajak Dalam Arti Luas/Sempit
• Hukum Pajak Dalam Arti Luas  berkaitan
dengan pajak.
Hk. Pajak dlm arti sempit  seperangkat kaidah
hukum tertulis yang mengatur hubungan antara
pejabat pajak dengan wajib pajak yang memuat
sanksi hukum.
• Sanksi hukum  pejabat pajak maupun wajib
pajak menaati kaiadah hukum dan substansinya.
• Sanksi administrasi/Pidana (Dr, M Djafar
Saidi,SH.MH. Pembaruan Hukum Pajak. Hal 1 th
2007).

Rochmat Soemeitro (1979:24-25)
• Hkm pajak ialah suatu kumpulan peraturan yang
mengatur hubungan antara pemerintah sebagai
pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.
• Hukum Pajak Menerangkan :
- Siapa Wajib Pajak (subjek pajak)
- kewajiban-kewajiban mereka sebagai terhadap
pemerintah.
- hak-hak pemerintah
- objek-objek apa yang dikenakan pajak
- cara-cara penagihan
- cara pengajuan keberatan

Defenisi Dan Unsur Pajak
• Prof. Dr. Rochmat Sumitro, SH.
Pajak adalah “Iuran Rakyat kepada kas
negara berdasarkan Undang-undang (yang
dapat dipaksakan) dengan tidak mendaat
jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung
dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum”.

Unsur-unsur Pajak
1. Iuran Rakyat Kepada negara.
2. Berdasarkan Undang-undang
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari
negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga
negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang
bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi Pajak
1. Fungsi Budgetair  sumber dana bagi
pemerintah
2. Fungsi mengatur (regulerend) 
mengatur/melaksanakan kebijaksanaan
pemerintah.
a. Pajak terhadap barang merah untuk
menguarngi gaya hidup konsumtif.
b. Tarif pajak ekspor 0%  mendorong
ekspor produk indonesia di pasaran dunia.

Syarat Pemungutan Pajak
1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat
Keadilan)  yakni mencapai keadilan,
undang-undang dan pelaksanaan pemungutan
pajak harus adil. (mengajukan keberatan,
penundaan pembayaran dan mengajukan
Banding ke MPP).
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan
undang-undang (syarat Yuridis)  psl 23A
“pajak dan pungutan lain yang bersifat
memaksa untuk keperluan negara diatur
dengan undang”.11/4/2018 8dedi juardi.SH. FH-Unma Banten 2017

lanjutan
3. Tidak mengganngu perekonomian (Syarat
ekonomis)  tidak menganggu kegiatan
produksi/perdagangan.
4. Pemungutan pajak harus efesien (syarat
finansiil)  fungsi budgetair (biaya
pemungutan pajak harus dapat ditekan
sehingga lebih rendah dari hasil pungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Teori Perpajakan
1. Teori Asuransi (pertanggungan)  sebagai
penjamin (yang sanggup menanggung),
menderita kerugian (santunan) akibat suatu
peristiwa. Pasal 246 KUHD “pihak
tertanggung, Penanggung, Peristiwa.
2. Teori Kepentingan  pembukaan UUD 1945
alinea ke 4 “kepentingan negara dalam
membentuk pemerintahan negara dalam
rangka memenuhi kepentingan rakyat”.
3. Daya Pikul  di ukur dengan tingkat beban
keluarga “Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP)” PPh 1984.11/4/2018 10dedi juardi.SH. FH-Unma Banten 2017

Lanjutan…
4. Daya Beli  Fungsi pemungutan pajak dapat
disamakan dengan pompa. “menambil daya beli
rumah tangga”.
Simpulan :”wajar bila negara memungut pajak
dari rakyat. Dan rakyat wajar membayar
pajak kepada negara. Didasarkan pada 
kepentingan”.

Pasal 23 a Aspek Normatif Pajak
1. PPh UU No. 10 Tahun 1994
2. PPN UU No. 11 Tahun 1994
3. Sistem Pemungutan Pajak UU No. 9 Tahun
1994
4. PBB UU. No 12 Tahun 1994
5. UU Bea Materai 1985
6. Bea Perolahan Hak atas Tanah dan Bangunan
UU No. 21 Tahun 1997.

Sifat Paksa oleh kekuasaan Publik
UU No. 9 Tahun 1994 tentang KUP
1. Wajib pajak tidak memenuhi kewajiban
utang pajaknya sebagaimana mestinya
dikenakan sanksi administrasi. STP, SKPKB
dan SKPKBT sesuai jenis pajaknya.
2. Wajib pajak tidak memenuhi/atau melunasi
utang pajaknyasebelum jatuh tempo 
Peneguran.
3. Wajib pajak ternyata tidak memenuhi surat
teguran  di tagih surat paksa. (UU No. 19
th 1997 Penagihan Pajak dengan surat Paksa)

Penagihan Secara Paksa
a. Dengan Surat Paksa
b. Dengan melakukan perintah penyitaan atas
barang milik wajib pajak.
c. Dengan melaksanakan pelelangan barang-
barang wajib pajak yang telah di sita.
d. Bahkan bila wajib pajak belum berhasil
memenuhi dapat dikenakan hukum kurungan
badan.

Kedudukan Hukum Pajak
Prof. Dr. Rochmat Soemitro,SH. Kedudukan
Hukum Pajak :
1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara
satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara
pemerintah dengan rakyatnya.
a. Hukum Tata Negara
b. Hukum administrasi negara
c. Hukum Pajak
d. Hukum Pidana
11/4/2018 dedi juardi.SH. FH-Unma Banten 2017 15

Hukum Pajak Formil Dan Hukum Pajak
Materil
1. Hukum Pajak Materil, memuat norma-norma
yang menerangkan antara lain keadaan,
perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak
(objek pajak), siapa yang dikenakan pajak
(subjek), berapa pajak yang dikenakan (tarif),
segala sesuatu yang timbul dan hapusnya utang
pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah
dan wajib pajak.
contoh : “UU Ph”.
2. Hukum Pajak Formil, memuat bentu/tata cara
untuk mewujudkan hukum materil menjadi
kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak
materil)11/4/2018 dedi juardi.SH. FH-Unma Banten 2017 16

Hukum Pajak Formil memuat antara lain :
1. Tata cara penyelenggaraan (prosedur)
penetapan suatu utang pajak.
2. Hak-hak fiskus untuk mengadakan
pengawasan terhadap para wajib pajak
mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa
yang menimbulkan utang pajak.
3. Kewajiban wajib pajak misalnya
menyelenggarakan pembukuan, pencatatan
dan hak-hak wajib pajak misalnya
mengajukan keberatan dan banding.
Contoh : “Ketentuan Umum dan Tata cara
perpajakan”.11/4/2018 dedi juardi.SH. FH-Unma Banten 2017 17

Retribusi
o “Retribusi adalah Pembayaran yang dilakukan
oleh mereka yang menikmati jasa negara
secara langsung”.
o UU N0. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah : Retribusi Jasa Umum,
Retribusi Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu.

Objek Pajak
o Objek Pajak  segala sesuatu yang karena
undang-undang dapat dikenakan pajak.
o Rochmat Sumitro (1986;99)
a. Keadaan, misl  memiliki kendaraan, memiliki
tanah/barang tak bergerak (rumah).
b. Perbuatan, misl  melakukan penyerahan
barang krn perjanjian, mendirikan rumah/
gedung, mengadakan pertunjukan/keramaian,
memperolah penghasilan.
c. Peristiwa, misl  kematian, keuntungan
mendadak, anugrah yg diperoleh tak terduga,
sesuat yang terjadi diluar kehendak manusia.

Objek Pajak Penghasilan
o Psl 4 ayat 1 UU PPh adalah “setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau
diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari
indonesia, maupun di luar indonesia yang
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah
kekayaan wajib pajak yang bersangkutan,
dengan nama dan dalam bentuk apapun”.
o Rochmat Soemitro  segala sesuatu yang
diterima /atau diperolah wajib pajak baik
berupa uang, barang, atau nikmat pada
prinsipnya merupakan penghasilan yang kena
pajak.

Pengelompokan Wajib pajak secara ekonomis
1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan
kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji,
honorarium, penghasilan dari praktek
dokter, notaris, aktuaris, akuntan,
pengacara.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
3. Pengahasilan dari modal, yang berupa harta
bergerak, seperti bunga, dividen, royalti,
sewa, keuntungan, penjualan harta, atau hak
yang tidak digunakan untuk usaha.
4. Pembebasn utang, hadiah.11/4/2018 dedi juardi.SH. FH-Unma Banten 2017 21

Pengelompokan Pajak Menurut
Golongannya
Menurut Golongannya :
a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang berpangkal
atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti
memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada
akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan
kepada orang lain.

Menurut Sifatnya
a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang
berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memperhatikan
keadaan diri wajib pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan.
b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang
berpangkal pada objeknya, tanpa
memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
Contoh : PPN dan Pajak Penjualan atas
barang Merah.

Menurut Lembaga Pemungutannya
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh
pemerintah pusat dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga negara.
Contoh : PPH, PPN, Pajak Penjualan atas barang
Mewah,PBB dan Bea Materai.
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh
pemerintah daerah dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga daerah.
PD Tk I (prov.) : Pajak Kendaran Bermotor
dan Bea Balik nama kendaraan bermotor.
PD Tk II (Kab.) : Pajak Hotel dan Restoran
(pengganti Pajak Pembangunan I), Pajak
Hiburan, Pajak Reklame, dan pajak penerangan
Jalan.11/4/2018 dedi juardi.SH. FH-Unma Banten 2017 24

Tata Cara Pemungutan Pajak
a. Stesel Nyata (riel stelsel), pengenaan pajak di
dasarkan pada objek (penghasilan yang nyata). 
pemungutan pajak Pada Akhir Tahun, setelah
penghasilan sesungguhnya di ketahui.
b. Stesel anggapan (fictieve stelsel), pengenaan pajak
di dasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh
undang-undang. Penghasilan suatu tahun di anggap
sama dengan tahun sebelumnya. Pada awal Tahun
besarnya pajak sudah bisa ditetapkan.
c. Stelsel Campuran
kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.
Besarnya pajak di hitung berdasarkan suatu
anggapan. Pda akhir tahun besarnya pajak
disesuaikan dengan keadaan yang sebeanrnya.

Azas Pemungutan Pajak
a. Azas Domisili (azas Tempat Tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas keseluruhan
penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal
diwilayahnya. + penghasilan dari dalam negeri/maupun
luar negeri. berlaku wajib pajak dalam negeri.
b. Azas Sumber
negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang
bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat
tinggal wajib pajak.
c. Azas Kebangsaan
pajak bangsa asing di indonesia dikenakan pada setiap
orang yang bukan berkebangsaan indonesia yang
bertempat tinggal di indonesia.  wajib pajak luar negeri

Sistem Pemungutan Pajak
a. Official Assessment System
sistem pemungutan yang memberi wewenang
kpd fiskus (pemerintah) utk menentukan
pajak yg terutang oleh wajib pajak.
ciri-cirinya :
1). Wewenang utk menentukan besarnya
pajak terutang.
2). Wajib pajak bersifat pasif
3). Utang pajak timbul setelah dikeluarkan
surat ketetapan pajak oleh fiskus.11/4/2018 dedi juardi.SH. FH-Unma Banten 2017 27

b. Self Assessment System
sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan
sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya :
1). Wewenang utk menentukan besarnya
pajak terutang ada pada wajib pajak
sendiri.
2). Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung,
menyetor dan melaporkan sendiri pajak
yang terutang.
3). Fiskus tidak ikut campur dan hanya
mengawasi.11/4/2018 dedi juardi.SH. FH-Unma Banten 2017 28

sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kpd pihak ketiga (bukan Fiskus dan
bukan wajib pajak, yang bersangkutan) untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang
oleh wajib pajak.
c. With Holding System
Ciri-cirinya :
Wewenang menentukan besarnya pajak yang
terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain
Fiskus dan wajib Pajak

Utang Pajak
• Pada hakikatnya  pajak yang terutang sebagai
suatu kewajiban yang wajib di bayar lunas oleh
wajib pajak dalam jangka waktu yang ditentukan.
• Utang pajak adalah  pajak yang masih harus
dibayar termasuk sanksi administrasi berupa
bunga, denda, atau atau kenaikan yang
tercantum dalam surat ketetapan pajak atau
surat sejenisnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
• UU KUP  pajak yang terutang adalah “pajak
yang harus dibayar pada suatu saat, dalam massa
pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian
tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

R. Santoso Brotodihardjo (1995 : 109)
“Sifat Utang Pajak pelunasannya dapat
dipaksakan secara langsung dengan cara-cara
dilindungi oleh hukum pajak.
misalnya :
1. penyitaan yang disusul dengan penjualan
barang-barang itu dimuka umum.
2.bahkan paksaan badan yang dinamakan
penyandraan (gijzeling).
memang sangat diperlukan “meratakan beban
sehingga dapat dirasakan keadilannya oleh
masyarakat”.11/4/2018 dedi juardi.SH. FH-Unma Banten 2017 31

Timbulnya Utang Pajak
• R. Santoso Brotodihardjo (1995;113)
“timbulnya utang pajak tidaklah suatu
dinyatakan dengan jelas dalam undang-undang,
pada saat manakah terjadinya suatu utang pajak,
melainkan dicurahkannyalah semua perhatian
kepada timbulnya keharusan untuk
membayarnya”.
• Rochmat Soemitro (1988;1-2)
“Bahwa Utang Pajak adalah timbulnya secara
khsusus, karena negara (kreditur) terkait dan
tidak dapat memilih secara bebas, siapa yang
akan dijadikan debiturnya hal ini terjadi karena
utang pajak timbul karena undang-undang.11/4/2018 dedi juardi.SH. FH-Unma Banten 2017 32

Timbul dan Hapusnya Utang Pajak
Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya
utang pajak :
1. Ajaran formil
utang pajak timbul  Surat Ketetapan
Pajak oleh fiskus ajarannya (official
assesment system).
2. Ajaran materil
Utang Pajak timbul  Berlakunya Undang-
undang + dikenai pajak karena Undang-
undang (suatu perbuatan + keadaan) + self
assesment sistem

Hapusnya Utang Pajak dapat disebabkan
beberapa hal :
1. Pembayaran
2. Kompensasi
3. Daluawarsa
4. Pembebasan dan penghapusan

Hambatan Pemungutan Pajak
1. Perlawanan Pasif
Masyarakat Enggan Membayar pajak,
disebabakan :
a. perkembangan intelektual dan moral
masyarakat.
b. Sistem pajak yang (mungkin) sulit diapahami
masyarakat.
c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau
dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif
Semua usaha dan perbuatan yang secara
langsung ditujukan kepada fiskus dengan
tujuan untuk menghindari pajak.
a. Tax avoidonce, usaha meringankan beban
pajak dengan tidak melanggagar undang-
undang.
b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak
dengan cara melanggar undang-undang
(menggelapkan Pajak).

Surat Tagihan Pajak
• “Surat Tagihan Pajak adalah Surat Untuk
melakukan dan /sanksi administrasi berupa
bunga dan/atau denda”.
• Fungsi STP
1. Sebagai Koreksi atas jumlah pajak yang
terutang SPT Wajib Pajak.
2. Sarana mengenakan sanksi administrasi
berupa bunga atau denda.
3. Alat untuk menagih pajak.

STP Dikeluarkan Apabila
a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak/
kurang bayar.
b. Dari hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat
kekurangan pembyaran pajak sebagai akibat salah
tulis dan/salah hitung.
c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa
denda dan/atau bunga.
d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan
undang-undang pajak pertambahan nilai tetapi tidak
melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai pengusaha kena pajak.
e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha
kena pajak tetapi telah membuat faktur pajak atau
pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena
pajak tetapi tidak membuat atau tidak mengisi
selengkapnya faktur pajak.11/4/2018 dedi juardi.SH. FH-Unma Banten 2017 38

Sanksi Administrasi
a. Jumlah kekuarangan pajak yang terutang (poin 2a dan
2b) dalam STP di tambah sanksi administarsi berupa
bunga sebesar 2% sebulan (maksimum 24 bulan),
dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian
tahun pajak atau pajak sampai dengan terbitnya
Surat Tagihan Pajak.
b. Terhadap Pengusaha Kena Pajak (poin 2d dan 2e),
dikenakan sanksi administrasi berupa dendan sebesar
2% dari dasar pengenaan pajak.
c. Dalam hal STP dikeluarkan terhadap wajib pajak yang
dikenakan sanksi administrasi berupa denda
administrasi dan/atau bunga (poin 2c) tidak lagi
dikenakan sanksi, karena dalam undang-undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan Tidak
diatur bunga atas bunga dan denda.11/4/2018 dedi juardi.SH. FH-Unma Banten 2017 39

Kekuatan Hukum STP
“ mempunyai kekuatan hukum yang sama
dengan surat ketetapan pajak, sehingga
dalam penegihannya dapat juga dilakukan
dengan surat paksa”.

Keberatan Dan Banding
a. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan
kepada Direktur Jendral Pajak atas suatu :
1). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2). Surat Ketetapan Pajak Kuarang Bayar
Tambahan (SKPKBT).
3). Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
4). Surat Ketatapan Pajak Nihil (SKPN).
5). Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

b. Keberatan di ajukan secara tertulis dalam
bahasa indonesia dengan mengemukakan jumlah
pajak terutang atau jumlah pajak yang di
potong atau di pungut atau jumlah rugi menurut
penghitungan wajib pajak di sertai alasan-
alasan yang jelas.
C. Keberatan harus di ajukan dalam jangka waktu
3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal
pemotongan atau pemungutan.
D. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana di maksud dalam poin a dan c
tidak dianggap sebagai surat keberatan.
Sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

e. Tanda penerimaan surat keberatan yang
diberikan oleh pejabat direktorat jendral pajak
atau tanda pengiriman surat keberatan melalui
pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan
surat keberatan.
F. direktorat jendral pajak dalam jangka waktu
12 (dua belas bulan) sejak tanggal surat
keberatan diterima, harus memberi keputusan.
Keputusan direktur jendral pajak dapat berupa
- mengabulkan seluruhnya
- mengabulkan sebagian
- menolak
- menambah besarnya jumlah pajak yang
terutang.11/4/2018 dedi juardi.SH. FH-Unma Banten 2017 43

Tarif Pajak
Tarif Progresif  semakin tinggi
Dasar pengenaannya + semakin
tinggi pula presentasenya + beban
pajak yang lebih tinggi.
Tarif
Pajak Tarif Degresif  Semakin Tinggi
Dasar Pengenaannya + Semakin
rendah Presentasinya.(di Indonesia tdk diterapkan)
Tarif Proporsional  Semakin
tinggi Dasar pengenaannya +
semakin tinggi pula beban pajak
terutang
Tarif Tetap  Suatu tarif yang tidak dapat
dipengaruhi dasar pengenaannya.11/4/2018 dedi juardi.SH. FH-Unma Banten 2017 44

Tarif Progrsif
Penghasilan Kena Pajak (PKP) :
0 – 25 Jt = 10%
25 Jt – 50jt = 15%
50 Jt - dst = 30%
Wajib Pajak Menerima Dan memperoleh PKP
Setahun Rp. 20. Jt.
Pajak terutang : 10% x 20 Jt = Rp. 2 Jt.

Penghasilan Kena Pajak Rp. 35 Jt
a. 10% X Rp. 25 Jt = Rp. 2,5 Jt
b. 15% x Rp. 10 jt = Rp. 1,5 Jt
c. Jumlah Pajak Terutang = Rp. 4 Jt
PKP Sebesar 100 Jt.
a. 10% X Rp. 25 Jt = Rp. 2,5 Jt
b. 15% x Rp. 25 Jt = Rp. 3,75 Jt
c. 30% x Rp. 50 Jt = Rp. 15 jt
d. Jumlah Pajak Terutang = Rp. 21.25 Jt.

Besar Tarif yang diterapkan adalah
a. PKP Rp. 20 Jt dikenakan tarif 2 x 100% = 10%
20
b. PKP Rp. 35 jt dikenakan pajak dengan tarif
4 x 100 % = 11.43%
35
c. PKP Rp. 100 jt dikenakan pajak dengan tarif
21,25 x 100% = 21,25%
100

Tarif Proposional/Sebanding
• Contoh tarif PPN-BM, yaitu 35% dengan harga
jual Rp. 30 Juta.
maka Besarnya PPN-BM yang terutang/adalah
35% X Rp. 35 Jt = Rp. 10.5 Jt
• bila harga mobil sedan adalah 60 Maka Besarnya
PPN-BM
35% X Rp. 60 Jt = Rp. 21 Jt
harga Jual lebih tinggi 100% besar beban pajak
meningkat 100%

Tarif Tetap
“Suatu tarif yang tidak dapat dipengaruhi
oleh dasar pengenaannya, seperti yang dianut
oleh perundang-undangan Bea Materai, bawa
setiap dokumen yang bersipat perdata
dikenakan pajak sbesar Rp. 6000.-”

Nomor Pokok Wajib Pajak
• NPWP  “suatu sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas wajib pajak”.
• Pendaftaran Wajib Pajak/NPWP dalam Pasal 2
KUP  “setiap wajib pajak yang memperoleh
penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak
(PTKP) wajib/harus mendaptarkan diri pada
Direktorat Jendral Pajak (kantor Pelayanan Pajak)
dimana wajib pajak bertempat tinggal/bertempat
kedudukan dan kepadanya diberikan Nomor Pokok
Wajib Pajak”.
11/4/2018 50DEDI JUARDI.SH.MH./FH UNMA BANTEN.Doc.2017

Penghasilan Tidak Kena Pajak
• Wajib Pajak Perseorangan (Orang Pribadi).
Tahun 1998 ditetapkan sebagai berikut :
Rp. 2.800.000 utk diri Wajib Pajak
Rp. 1.440.000 Tambahan Untuk Wajib pajak
kawin.
Rp. 1.440.000 tambahan setiap orang
keluarga sedarah/anak angkat
paling banyak tiga orang
utk setiap keluarga.
Rp. 2.880.000 tambahan untuk seorang istri
dari usaha/pekerjaan11/4/2018 51
DEDI JUARDI.SH.MH./FH UNMA
BANTEN.Doc.2017

Penghitungan PTKP :
• Joko sudah menikah dengan mempunyai seorang
anak PTKP joko adalah :
PTKP Setahun :
Wajib Pajak Sendiri Rp. 2.800.000
Tambahan WP Kawin Rp. 1.440.000
Tambahan 1 anak Rp. 1.440.000
Rp. 5.760.000
11/4/2018 52
BANTEN.Doc.2017

Pasal 17 PPh Lapisan Penghasilan Kena
Pajak (dalam setahun) Tarif.
0 – Rp. 25.000.000.- 10%
Rp. 25.000.000 – Rp. 50.000.000.- 15%
Rp. 25.000.000 - Keatas 30.%
11/4/2018 53
BANTEN.Doc.2017
Pajak Penghasilan (Wajib Pajak Orang Pribadi)
• Penghasilan Kena Pajak x Tarif Pasal 17
• (penghasilan Neto – PTKP) Tarif Pajak pasal 17
• (pengahasilan Bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh) – PTKP) x Tarif
Pasal 17

Pajak Penghasilan (Wajib Pajak Badan)
• PT. Cahaya Sepanjang Tahun 2017 mempunyai
penghasilan kena pajak sebesar Rp.54.168.000
besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar
terutang oleh PT.Cahaya adalah :
11/4/2018 54
BANTEN.Doc.2017
Pajak Penghasilan (Wajib Pajak Badan)
• Penghasilan Kena Pajak x Tarif Pasal 17
• (penghasilan Neto – Tarif Pajak pasal 17
• (pengahasilan Bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh) x Tarif Pasal 17

Penghasilan Kena Pajak Rp.54.168.000
Pajak Penghasilan yang harus di bayar :
10% x Rp. 25.000.000 Rp. 2.500.000.
15% x Rp. 25.000.000 Rp. 3.750.000.
30% x Rp. 4.168.000 Rp. 1. 250.000.
Rp. 7.500.000.
11/4/2018
BANTEN.Doc.2017
55

Gunawan pada Tahun 2017 mempunyai
pengahsilan kena pajak sebesar Rp. 34.168.975
besar pajak penghasilan yang harus dibayar
atau terutang oleh gunawan adalah :
• Pengahsilan Kena Pajak Rp. 34.168.000.-
Pajak Penghasilan yang harus di bayar.
10% x Rp. 25.000.000 Rp. 2.500.000.
15% x Rp. 9. 168.000 Rp. 1.375.000.
Rp. 3.875.000
11/4/2018
BANTEN.Doc.2017
56

Perubahan Data Wajib Pajak
a. Formulir  Via Pos/KPP
b. Penyampaian Formulir  secara langsung/Pos
c. Perubahan  penggantian nama
perubahan alamat KPP
perubahan NPWP Mengeluarkan
perubahan Status NPWP Baru
Dll.
11/4/2018
BANTEN.Doc.2017
57

Tata Cara Pindah
TU Dirjen Pajak/KPP
o WP  Mengisi “Surat Pemeberitahuan
Pindah”
o KPP  Menerbitkan “Surat Pindah”
o Wp  mengajukan Surat Pemberitahuan
Pindah” Langsung KPP baru.
11/4/2018
BANTEN.Doc.2017
58

Tata Cara Penghapusan NPWP
o W.P  meninggal dunia
o Wanita Kawin  Surat Nikah, Akte
Perkawinan
o Warisan yang sudah selesai di bagai
o W.P Badan Hukum  yang telah
dibubarkan/akte pembubaran.
11/4/2018
BANTEN.Doc.2017
59

Sanksi Tidak Mendaptarkan Diri
(NPWP)
o Menimbulkan kerugian Negara  Sanksi
Perpajakan
o Kewajiban Setiap bulan W.P melakukan
angsuran perbulan/agar akhir tahun tidak
terlalu berat dalam pembyaran sanksi pajak.
o Penghasilan bersih (Netto) W.P peroleh
setiap bulan.
o Angsuran bulanan  Surat Setoran Pajak
(SSP)
11/4/2018
BANTEN.Doc.2017
60

Ketentuan Pidana
Tindak Pidana Pelanggaran (pasal 38 KUP)
o Barang siapa kealpannya :
a. Tidak menyampaikan surat pemeberitahuan
b. menyampaikan surat pemeberitahuan, tetapi
isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau
melampirkan keterngan yang tidak benar.
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada
negara dipidana dengan pidana kurungan
selama-lamanya satu tahun dan denda
setinggi-tingginya sbesar dua kali jumlah
pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
11/4/2018
BANTEN.Doc.2017
61

Tindak Pidana Kejahatan (Pasal 39)
(1). Barang Siapa Dengan Sengaja :
a. tidak mendaptarkan diri atau menyalah
gunakan atau menggunakan NPWP
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
atau.
b. Tidak menyampaikan surat Pemebritahu-
an.
c. menyampaikan surat pemeberitahuan dan
atau keterangan yang isinya tidak benar11/4/2018
BANTEN.Doc.2017
62

Lanjutan…
atau tidak lengkap; atau
d. memperlihatkan pembukuan, pencatatan,
atau documen lain yang palsu atau dipalsu
kan seolah-olah benar dan/atau
e. tidak menyelenggarakan pembukuan, pen-
catatan atau dokumen lainnya; dan/atau
f. tidak menyetorkan pajak yang telah di
potong atau dipungut. Sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada negara, di
pidana penjara selama-lamanya enam tahun
dan denda setinggi-tingginya empat kali
jumlah pajak yang terutang yang kurang atau
tidak bayar.
11/4/2018
BANTEN.Doc.2017
63

Sanksi Perpajakan
Pasal 13
a. Pasal 10 (2) pasal 11 (3)
b. Pasal 10 (3) Pasal 25 (2) Pasal 25 (1) & (2)
c. Pasal 10 (4) UU No. 19/1997
11/4/2018
BANTEN.Doc.2017
64
Sanksi
Administrasi Surat Paksa Pidana
Kenaikan Bunga Kealpaan Kesengajaan

Surat Paksa
o Surat Paksa adalah Surat Perintah
membayar utang pajak dan biaya penagihan
pajak, surat paksa mempunyai kekuatan
eksekutorial dan kedudukan hukum yang
sama dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
11/4/2018
BANTEN.Doc.2017
65

Surat Paksa Meliputi
1. Nama Wajib Pajak, atas nama Wajib Pajak
dan penanggung Pajak.
2. Dasar penagihan
3. Besarnya Utang Pajak
4. Perintah Untuk Membayar
11/4/2018
BANTEN.Doc.2017
66

Surat Paksa Diterbitkan Apabila :
1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang
pajak dan kepadanya diterbitkan surat
teguran dan surat peringatan dan surat lain
yang sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak telah
dilaksanakan penagihan seketikadan
sekaligus, atau.
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana tercantum dalam keputusan
persetujuan angsuran atau penundaan
pembayaran pajak.
11/4/2018
BANTEN.Doc.2017
67

Sanksi Bagi Wajib Pajak
• Karena kelapaannya sehingga menimbulkan
kerugian pada negara, dalam hal :
1. Tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP
kepada direktorat Jendral Pajak.
2. Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak
benar atau tidak lengkap dan/atau
melampirkan tidak benar.
11/4/2018
BANTEN.Doc.2017
68

Untuk Sebab Kealpaan
• Di pidana dengan Pidana Kurungan selama-
lamanya 6 bulan atau denda setinggi-
tingginya sebesar 2 kali pajak yang
terutang.
• Kelapaan berarti tidak sengaja, lalai,
kurang hati-hati sehingga perbuatan
tersebut mengakibatkan kerugian bagi
negara.
11/4/2018
BANTEN.Doc.2017
69

o Karena Kesengajaannya sehingga menimbulkan
kerugian pada negara, dalam hal ini.
a. Tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP
Kepada Direktorat Jendral Pajak.
b. Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar
atau tidak lengkap dan/atau melampirkan
keterangan yang tidak benar.
c. Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan
atau dokumen lain yang palsu atau di palsukan
seolah-olah benar.
d. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan
surat atau dokumen lainnya.
e. Tidak menunjukan data atau tidak
menyampaikan keterangan yang tidak
diperlukan.
11/4/2018
BANTEN.Doc.2017
70

Untuk sebab kesengajaan
• Di pidana dengan pidana penjara selama-
lamanya 2 tahun atau denda setinggi-
tingginya 5 kali pajak terutang.
• Sanksi pidana ini akan dilipatkan dua, apabila
seorang melakukan lagi tindak pidana di
bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun
terhitung sejak selesainya menjalani sebagian
atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan
atau sejak dibayarkannya denda.
11/4/2018
BANTEN.Doc.2017
71

Gugatan Wajib Pajak
Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat
dilakukan terhadap:
(a) Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
(b) Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan
keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam
Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UUKUP;
(c) Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;
(d) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak; hanya
dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.
11/4/2018
BANTEN.Doc.2017
72

Kewajiban Pembukuan
• Dalam Pasal 28 ayat (1) UUKUP dinyatakan
bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib
menyelenggara-kan pembukuan.
• Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan
pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan
adalah Wajib Pajak orang pribadi yang
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan diperbolehkan menghitung
penghasilan neto dengan menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak
orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas.11/4/2018
BANTEN.Doc.2017
73

Teknis Pembuatan Pembukuaan
• Pembukuan atau pencatatan harus
diselenggarakan di Indonesia dengan
menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan
mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa
Indonesia atau dalam bahasa asing yang
diizinkan oleh Menteri Keuangan.
• Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat
asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
• Perubahan terhadap metode pembukuan dan
atau tahun buku, harus mendapat persetujuan
dari Direktur Jenderal Pajak.
11/4/2018
BANTEN.Doc.2017
74

Lanjutan….
• Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari
catatan mengenai harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta penjualan dan
pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya
pajak yang terutang.
• Pembukuan dengan menggunakan bahasa
asing dan mata uang selain Rupiah dapat
diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah
mendapat izin Menteri Keuangan.
11/4/2018
BANTEN.Doc.2017
75

Pencatatan Terdiri
• Data yang dikumpulkan secara teratur tentang
peredaran atau penerimaan bruto dan atau
penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung
jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan
yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak
yang bersifat final.
• Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan
pembukuan dan melakukan pencatatan adalah Wajib
Pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
• Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan
dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh)
tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di
tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di
tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan.
11/4/2018
BANTEN.Doc.2017
76

Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak
 Sarana Hk + Memohon Pengembalian
 Di Buaat tertulis + diajukan pda
pejabat Pajak  sesuai dengan domisili
Pengembalian  alasan yg benar dgn/melampirkan surat
Kelebihan pemberitahuan
Pembayaran pajak/  tdk dilanggar olh W.P.+ pjbt pajak
Restitusi menerbitkan srt Kept pengembalian
pendahuluan “Kelebihan Pembayaran”
 Sebaliknya W.P Tdk memiliki Utang/
kelebihan pemb Pjk + Pjb Pjk Ber
wenang menerbitkan SKP Nihil.
11/4/2018
BANTEN.Doc.2017
77

Surat Ketetapan Pajak Nihil
 Pjbt Pjk + Tdk secara Langsung Mengbulkan
permohonan.
 Perbuatan Hkm + Pjbt Pjk melakukan pemeriksa
Srt Ketp an Utk membuktikan adanya kelbih pembyran
Pjk Nihil Pjk + Sbg Mana Di mohonkan.
Pemeriksaan meliputi + Penghit Jmlh Pjk teruta
ng.
Jika Hsl Pemeriksaan sama dgn/Jmlh Pjk yg
hrs dibyr  Pjbt pjk Menerbitkan SKP Nihil.
Ket : “SKP Nihil adalah srt ketp Pjk yg menentukan jmlh pokok Pjk
sama besarnya dgn jmlh kredit Pjk/atau pajk yg tidak terutang
dan tdk ada kredit Pajak.
11/4/2018
BANTEN.Doc.2017
78

Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar
 menentukan Jmlh Kelebihan pemayaran
pjk Krn jmlh kredit Pjk lebih besar dri pda
pjk terutang/Shrsnya Tdk Terutang.
SKTP Lebih  Perhubungan Hkm + adanya permohonan ter
Bayar tulis Dri W.P. / Permohonan Bertujuan Kelb
pmbyran Pjk Dikembalikan Brdsrkan Unda
ng-Undang.
 Pjbt Pjk melakukan Pemeriksaan/Penelitian
kebenaran pembayara pajak olh W.P.
11/4/2018
BANTEN.Doc.2017
79

Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pembayaran
• Srt Kept Pengembalian Pembayaran Pjk adalah srt
Kept yg menentukan jmlh pengembalian pendahuluan
kelebihan pajak utk W.P tertentu. Adalah :
1. W.P orang Pribadi yg tdk menjalankan
Usaha/pekerjaan Bebas.
2. W.P Org Pribadi yg menjalankan Usaha/pekerjaan
bebas dgn peredaran usaha dan jmlh lebih byr
sampai dgn jmlh tertentu.
3. W.P Badan dgn peredaran Usaha/Jmlh Lbh bayar
sampai dgn Jmlh teretentu
4. Pengusaha Kena Pjk yg menyampaikan Srt
pemeberitahuan yg berisikan lebih bayar Pjk
pertambahan Nilai dengan Jmlh Penyerahan dan
Jmlh lebih bayar sampai degn jmlh tertentu.
11/4/2018
BANTEN.Doc.2017
80

Hukum Pajak
Fakultas Hukum – Universitas Mathlaul Anwar Banten
Dedi Juardi, SH,MH.
BTN Jaha Labuan –pandeglang
Dedi_Juardi @ yaho.co.id
Mudah-mudah pembelajaran hari ini bermanfaat
Hatur nuhun
13/04/2012 81dedi_Juardi@yaho.co.id

Hukum pajak

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Hukum pajak

Similar to Hukum pajak (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (11)

Hukum pajak