Tinjauan HAM atas RUU Revisi UU Hak Cipta_Harwieb

341 views

Published on

Prespektif HAM dalam mengkritisi RUU Revisi UU Hak Cipta

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
341
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tinjauan HAM atas RUU Revisi UU Hak Cipta_Harwieb

  1. 1. TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP REVISI UU HAK CIPTA 10/22/2013 Harry Wibowo [Human Rights Defeder – Pemred Website Majalah Prisma]
  2. 2. Rezim Internasional Perdagangan (bebas) vs Hak asasi Manusia Organisasi Perdagangan Dunia •berurusan dengan aturan perdagangan antar negar untuk dirundingkan dan ditandatangani oleh sebagian besar negara perdagangan dunia dan disahkan di parlemen mereka. Tujuannya perdagangan bebas: membantu para produsen barang dan jasa, eksportir, dan importir memperlancar bisnis mereka. Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia •Konvensi Paris (1883) : Perlindungan Kekayaan Industri  Paten, Merek Dagang •Konvensi Bern (1886  1979) Dewan (PBB) Hak Asasi Manusia d/h Komisi HaM di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial • Pernyataan Semesta Hak Asasi Manusia (Ps.27) • Kovenan Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Ps.15) • Ketentuan terkait lainnya, misal Ps. 19 Kovenan Sipol, Hak atas Kesehatan (Ps. 14) Kovenan Hak-hak Ekosob. 10/22/2013
  3. 3. Hak Cipta HaM Keberhakan (entitlment) Hak hukum (legal) – diberikan oleh negara Hak Asasi Manusia (universal) – terberikan sebagai manusia. Perjanjian Internasional • • • • • Konvensi Paris 1883 (Paten – merek dagang) Konvensi Bern 1886  1979 (TRIP) Pernyataan Umum HaM (1948) Kovenan Ekosob (1966) Deklrasi Hak-hak Masyarakat Adat Perlindungan terhadap Kepemilikan intelektual Hak-hak budaya: (1) kepemilikan intelektual pencipta (2) partisipasi setiap orang dalam dan memperoleh manfaat dari kemajuan Pengetahuan, seni dan teknologi. Pemangku Hak Semua entitas hukum: perorangan, korporasi, • Perorangan maupun kekolompok (kolektivitas). Alasan bagi Pengekangan dan Pembatasan Hak Kepentingan umum (publik) • • Kepentingan umum Penghormatan dan perlindungan hak-hak lainnya: kebebasan berekspresi (informasi), hak atas kesehatan, pendidikan; hak-hak masyarakat adat Pengecualian? Kepentingan terbatas bagi kemajuan pengetahuan/ riset dan pendidikan. Demi kepentingan penghormatan dan perwujudan hak-hak tertentu: pendidikan, 10/22/2013 kesehatan, dsb.
  4. 4. Apa Tujuan Utama Revisi UU Hak Cipta? Keanakaragaman budaya dan kekayaan intelektual: pengetahuan, seni, budaya dan teknolgi (?) Kepatuhan terhadap berbagai perjanjian di bidang kekayaan/ kepemilikan Perlindungan Hak Cipta (Copyrights) Pesatnya perkembangan TIK, perdagangan, industri dan investasi. 10/22/2013
  5. 5. Tinjauan terhadap Revisi UU Hak Cipta  Latar:  Sudah diubah, direvisi 4 kali:      No.6/1982 | mengganti Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912. No.7/1987 | perubahan karena perkembangan TIK dan kompleksitas pelanggaran. No.12/1997 | perubahan karena TRIP No…/2013 | tekanan terhadap Indonesia untuk memerangi pembajakan. Umum:      Definisi tautologis [Ps.1.] Pengambil alihan hak cipta masyarakat adat/ tradisional oleh negara, walau untuk kepentingan komunitaspengemban hak. [Ps.14-15] Yang dilindungi bukan hak (relasi antara pencipta dan ciptaaannya) melainkan ciptaannya  menegaskan komodifikasi, mengaburkan subyek pemangku hak (yang dilindungi). [Bagian ke-7] Kepentingan nasional (?) dapat mengambil aliih tanpa izin pemegang hak cipta. [Ps.27.1] Dewan/ Komisi Hak Cipta dihapus diganti ornop LembagaMenejemen Kolektif Nasional untuk mengatur pengelolaaln hak cipta (ekonomi) [Bab X] 10/22/2013
  6. 6. Tinjauan terhadap Revisi UU Hak Cipta  Khusus: Pemotretan harus memperoleh izin yang dipotret, kecuali untuk kepentingan yang dipotret?[Ps.28]  untuk memerangi Paparazi?  Memperluas kewenangan pengawasan dalam proses produksi/ reproduksi penciptaaan digital/ elektronik [Ps.37]  implikasi bagi hak atas privasi.  Pemerintah [c.q. menkominfo] dapat menutup atau menghentikan layanan sistem elektronik/ konten tertentu jika terdapat bukti yang cukup.  tidak perlu melalui proses peradilan (due proses of law): hak atas peradilan, pembelaan, dan koreksi, remedi. [Ps.38]  Atas penutupantersebut,pmerintah tidak dapat digugat secara perdata, administrasi apalagi pidana.  [Ps.38.c]  10/22/2013
  7. 7. Tinjauan terhadap Revisi UU Hak Cipta  Kesesuaian dengan tujuan:  Terkait dengan TRIP, tidak memuat perlindungan terhadap hak cipta dan hak-hak budaya masyarakat adat.  Masih dibatasi untuk menanggapi revolusi digital.  Tidak memuat perlindungan terhadap kepentingan umum, misal mengadopsi “lisensi/ hak cipta bersama” (craetive in common right).  Inferiority complex tidak memasukkan ciptaan di bidang teknologi sebagai bagian yang harus dilindungi 10/22/2013

×