Mahkamah Konstitusi membatalkan larangan terhadap petani kecil dalam pemuliaan tanaman. Putusan ini memberikan pengakuan hak petani kecil untuk melakukan pemuliaan tanaman dan mengedarkan hasilnya secara lokal. Dokumen ini juga menyerukan reforma agraria, kedaulatan pangan, dan subsidi yang mendukung petani pemulia tanaman.

1. Presentasi untuk FGD “Peningkatan Peran NU :
Mencari Paradigma dan Metode Penerapan Baru
dalam Menopang Kedaulatan di Tingkat Petani

2. ◦ Sewaktu Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman disahkan, Pemerintahan Orde Baru sedang gencar melaksanakan
revolusi hijau dan di pedesaan berlangsung represifitas dan korporatisme
negara sehingga dalam menyusun perencanaan pertanian dan pembahasan
RUU tidak mengakomodir kepentingan rakyat tani.
◦ Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian
Undang-Undang No 12 Tahun 1992, undang undang tersebut telah
dipergunakan untuk mengkriminalkan petani dan mendiskriminasikan petani
pemulia tanaman
◦ Petani melakukan pemuliaan tanaman termasuk mengedarkannya sudah
dilakukan petani secara turun temurun hingga kini dan tidak menimbulkan
problem ekologi maupun hukum. Problem hukum justru terjadi sejak lahirnya
undang-undang nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman.
◦ Bahwa para petani telah melakukan proses pemuliaan tanaman dengan
prosesnya antara lain pengumpulan, penyimpanan, penyilangan, seleksi,
perbanyakan dan penyebaran benih serta mempertahankan kemurnian jenis
dan menghasilkan jenis varietas baru yang lebih baik

3.  Penggantian varietas lokal yang telah beradaptasi
dengan varietas yang lebih seragam dan lebih
tinggi produksinya;
 Pergeseran dari sistem tradisional ke sistem
produksi yang intensif;
 Benih menjadi eksternal input dalam pertanian;
 Konsentrasi dalam industri benih global;
 homogenisasi dalam budaya pangan.
 Konflik agraria

4. Biaya produksi tinggi akibat ketergantungan Petani terhadap
benih dan pupuk pabrik
Subsidi benih dan pupuk untuk membeli pupuk dan benih pabrik
Pararel dengan politik upah buruh murah
perdagangan pangan dikuasai oleh 5 MultiNational Corporation
(MNC), tiga diantaranya perusahaan tersebut beroperasi di
Indonesaia yaitu Archer Daniels Midland (AMD), Cargill, dan
Bunge.
 90% pasar benih dan input pertanian dikuasai oleh 6 MNC, monopoli
oleh segelintir perusahaan benih trans-nasional di bidang benih, yaitu antara
lain East West Seed. Monsanto, Cargill, Syngenta, DuPont, Bayer.
 99,9% benih transgenik dikuasi 6 MNC, dengan Monsanto
menguasi 90%.
 Utang Luar Negeri dan Modal Internasional untuk pembangunan
infrastruktur

5. Kedaulatan pangan
Reforma agraria
Politik anggaran negara

6.  Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan
bangsa yang secara mandiri dapat menentukan
kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas
pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak
bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem
pertanian pangan/sistem pangan yang sesuai
dengan potensi sumber daya lokal.

7.  Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, membatalkan pasal-pasal yang melarang dan mengkriminalkan petani dalam pemuliaan
tanaman.

 Putusan tersebut mengakibatkan tidak dilarang perorangan petani kecil yang melakukan
kegiatan berupa pencarian dan pengumpulan plasma nutfah untuk dirinya maupun komunitasnya
sendiri, dan tidak dilarang pengedaran hasil pemuliaan yang dilakukan oleh perorangan petani
kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri yang tidak lebih dahulu dilepas oleh Pemerintah.

 Alasan-alasan yang dipergunakan Mahkamah Konstitusi dalam menyusun pendapat-
pendapatnya antara lain: Pertama, petani kecil sebetulnya telah melaksanakan pencarian dan
pengumpulan plasma nutfah dalam kegiatan pertaniannya semenjak lama, bahkan dapat
dikatakan juga menjadi pelestari karena dengan pola pemilihan tanaman sebetulnya petani telah
memilih varietas tertentu yang dianggap menguntungkan; Kedua, khusus varietas hasil
pemuliaan dalam negeri yang dilakukan oleh perorangan petani kecil, yang mata pencaharian
mereka dari hasil pertanian, bahkan secara turun temurun berkecimpung dalam dunia pertanian
adalah tidak mungkin atau bahkan mustahil akan melakukan sabotase pertanian, sebab hal itu
berarti melakukan sabotase terhadap kehidupan sendiri. Perorangan petani kecil pada umumnya
justru mewarisi atau memiliki kearifan lokal di sektor pertanian yang dapat ditumbuhkembangkan
untuk ikut memajukan sektor pertanian.



8.  Pendistribusian kembali dan pembatasan
pemilikan luas tanah pertanian serta Pemerataan
memperoleh hak atas tanah
 Jaminan luas lahan pertanian, kemudahan
mempergunakan tanah negara oleh petani dan
Larangan penyewaan tanah negara oleh
pemerintah kepada petani penggarap
 Penyelesaian konflik agraria

9.  Subsidi benih bukan sekedar pembelian benih
pabrik tetapi juga dukungan dan penghargaan
untuk petani pemulia tanaman
 Tidak melulu mitigasi perubahan iklim tetapi juga
adaptasi perubahan iklim

10.  Ketua Komite Pertimbangan Organisasi IHCS
(Indonesian Human Rights Committee for Social
Justice)
 Presidium Bamus Tani (Badan Musyawarah
Petani Indonesia) dan KNPA (Komite Nasional
untuk Pembaruan Agraria
 Anggota Pokjasus DKP (Kelompok Kerja Khusus
Dewan Ketahanan Pangan) RI