SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
Download to read offline
Disajikan pada
Workshop Regional dan Konsultasi Bisnis Pengembangan Produk Unggulan
Ekonomi Lokal
Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, BAPPENAS di Jakarta, 5-6 Desember
2012
DR. IR. SUGENG BUDIHARSONO
Rencana induk komprehensif,
Rencana induk untuk kawasan kecil,
Rencana induk fungsional ,
Rencana induk strategis, dan
Rencana induk ringkas.
Memiliki tiga karakteristik yang unik: (a) mencakup
berbagai unsur rencana induk; (b) meliputi kawasan
yang luas, seluruh provinsi atau seluruh
kabupaten/kota, dan (c) dengan rentang waktu yang
panjang (biasanya 10 sampai 20 tahun ke depan).
Kelemahan: (1) Memerlukan waktu yang lama, mahal,
dan memerlukan berbagai macam data dan informasi
yang harus dinalisis, (2) Proses partisipasi publik
dapat mengambil waktu yang lama untuk
menyelesaikan dan mungkin sulit mengaturnya, (3)
Sulit untuk menjamin komitmen dan partisipasi yang
terus menerus untuk proyek jangka panjang, dll.
Karakteristik: (1) Ditujukan untuk kawasan yang
luasannya lebih kecil dari kabupaten/kota, seperti
kecamatan atau desa, (2) jangka waktu menengah
(biasanya 5 sampai 10 tahun), dan (3) mencakup
beberapa topik.
Rencana ini dapat dilakukan apabila: (1) Rencana
untuk kawasan yang lebih besar (kabupaten/kota)
tidak tersedia atau kurang layak, (2) Belum
tersediannya rencana untuk pengembangan kawasan
dengan tujuan tertentu, (3) Ada kepemimpinan lokal
dan dukungan untuk perencanaan dalam setiap
wilayah geografis, (4) Komunitas Anda sangat
terfragmentasi (terbagi
baik secara fisik dan sosial), dan (5) Kawasan tertentu
area tertentu berubah lebih cepat daripada yang lain.
Ciri-ciri: (1) Ditujukkan hanya untuk satu unsur atau
bagian dari rencana induk komprehensif pada suatu
waktu, (2) Meliputi sebagian atau seluruh masyarakat,
(3) merupakan rencana jangka pendek maupun jangka
panjang, dan (4) rencana induk ini dapat merupakan
bagian tersendiri maupun sebagai bagian dari rencana
induk kawasan yang lebih besar.
Kelemahan : (1) Proses yang lambat dan memerlukan
waktu yang lama untuk menyelesaikannya, (2) Tidak
dapat merespon perubahan, permasalahan atau isu
yang konsisten terjadi pada masyarakat dan atau
kebutuhan masyarakat luas, (3) Hanya memfokuskan
pada masalah atau topik khusus.
Karakteristik: (1) Fokus pada masalah yang
sangat penting yang terjadi pada masyarakat,
(2) merupakan rencana jangka pendek (2-5
tahun) atau jangka panjang (10-20 tahun), dan
(3) meliputi seluruh kawasan kabupaten/kota
maupun provinsi bahkan negara.
Kelemahan Rencana Induk Strategis adalah
bukan merupakan rencana komprehensif yang
sesungguhnya karena hanya memfokuskan
pada suatu masalah saja.
Karakteristik: (1) memuat hanya dua bagian yang
sangat diperlukan saja, (2) mencakup seluruh
kawasan, dan (3) merupakan rencana jangka
menengah (5-10 tahun).
Kelemahan dari Rencana Induk Strategis adalah
tidak komprehensif. Sedangkan kelebihan dari
Rencana Induk Ringkas ini adalah sebagai berikut:
Relatif sangat mudah dibuat dan tidak berbiaya mahal
Tidak perlu menyusun seluruh bagian seperti yang terdapat
dalam Rencana Induk Komprehensif
Merupakan rencana jangka pendek atau menengah
Dapat dilaksanakan oleh masyarakat bersama lembaga
pemerintah yang menangani perencanaan
Dapat dengan mudah dimutakhirkan
Komprehensif Kawasan
Kecil
Rungsional Strategis Ringkas
Karakeristik Komprehensif,
ambisius, luas,
umum,
Fokus kpd
kawasan
kecil.
Fokus pada
1 atau 2
topik
spesifik
Fokus pada
isu strategis
Fokus kpd
satu topik
Rentang
waktu
Jangka
panjang (10-20
tahun)
Jangka
menengah
(5-10
tahun)
Jangka
menengah
(5-10 tahun)
Jangka
pendek (2-4
thn)
sampai
Jangka
panjang
Jangka
pendek
sampai
jangka
menengah
Biaya Tinggi Rendah ke
Menengah
Rendah ke
Menengah
Menengah Rendah
Waktu yang
diperlukan
Lama (1 – 2
tahun)
Singkat (3 -
6 bulan)
Singkat (3 -
6 bulan)
Singkat (3 -
6 bulan)
Singkat (3 -
6 bulan)
TAHAP 1
TAHAP 2
Analisis
Stakeholder
Penguatan
Kelembagaan
Analisis Pengembangan
Komoditi Unggulan
Analisis Pengembangan
Kawasan
Analisis Resiko
Pengumpulan
data dan
informasi
partisipatif
RTRW
Kab/Kota
RPJMD/
RENSTRA
Rencana Induk
Rencana Bisnis
Rencana Aksi
RKP/RKPD
Organisasi
Masyarakat
MadaniDONOR
Pelaksanaan
Pengembangan PEL
Dunia
Usaha
APBN/APBD
Monitoring dan Evaluasi
TAHAP 3
TAHAP 4
TAHAP 5
Apakah pada proses penyusunan master plan
melibatkan seluruh stakeholder kunci, khususnya
dunia usaha yang terlibat pada pengusahaan
komoditi unggulan dan anggota legislatif?
Kalau dalam proses tersebut tidak melibatkan
stakeholder kunci, khususnya dunia usaha, maka
seyogyanya dilakukan hal-hal sebagai berikut:
Analisis Stakeholder untuk mengetahui siapa saja
yang menjadi stakeholder kunci
Melibatkan mereka untuk menyusun master plan
Apakah pengembangan komoditi unggulan dalam
master plan tersebut hanya single commodity
development atau secara terpadu, misalnya dengan
sektor pariwisata?
Apabila belum dilakukan, maka agar pengembangan
komoditi unggulan agar diintegrasikan dengan
komoditi lainnya, karena pengembangan hanya
dengan satu komoditi, biasanya kurang
berkembang. Juga perlu diintegrasikan dengan
program dari kementerian/lembaga lainnya. Atau
juga perlu dikombinasikan dengan program-
program nasional lainnya, misalnya: Pengembangan
Koridor Ekonomi (MP3EI) ataupun strategi untuk
menghadapi CAFTA 2015.
Apakah penyusunan master plan berdasarkan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota,
RPJMD dan Renstra SKPD yang berkaitan dengan
komoditi unggulan?
Apabila belum, maka master plan diperbaiki lagi
dan mengacu kepada kedua dokumen tersebut.
Apakah penyusunan master plan didasarkan pada
hasil analisis RALED dan atau Value Chain
Analysis?
Apabila belum, maka perlu dilakukan salah satu
analisis tersebut (akan lebih baik apabila kedua
analisis tersebut dilakukan) sebagai dasar
penyusunan master plan.
Apakah di dalam dokumen master plan sudah
menjelaskan tentang:
Potensi produksi dan kapasitas produksi yang telah diusahakan?
Ketercukupan energi (apabila dalam proses produksi memerlukan
energi) untuk mendukukung proses produksi?
Aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana transportasi untuk proses
produksi, pengolahan dan pemasaran?
Kondisi SDM yang mendukung proses produksi, pengolahan dan
pemasaran?
Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman?
Peluang kerja sama antar daerah untuk pengembangan proses produksi,
pengolahan dan pemasaran.
Permasalahan yang dihadapi dalam proses produksi, pengolahan dan
pemasaran.
Apabila belum mencantumkan hal-hal tersebut di atas,
maka dokumen master plan seyogyayanya perlu
menambahkan hal-hal tersebut di atas.
Dalam penyusunan Visi seyogyanya
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Visi adalah mental image dari keadaan yang
memungkinkan dan diinginkan pada masa
mendatang oleh organisasi yang bersangkutan.
Pernyataan visi menjawab pertanyaan: Where
are we going?
Pernyataan visi mendefinisikan pandangan
jangka panjang (minimal lima tahun) dari arah
organisasi ybs.
Dimensi dari visi:
foresight – bagaimana visi sesuai dengan perubahan zaman dan lingkungan;
hindsight – menjamin bahwa visi tidak merusak kebiasaan yang baik dan
budaya positif.
depth perception – memberikan visi yang detil dan mempunyai persfektif.
Peripheral vision – mengantisipasi respon yang memungkinkan dari seluruh
stakeholder terhadap arah yang telah diambil.
Pernyataan visi sebaiknya:
Meletakan standard mutu yang sangat tinggi
Merefleksikan idealisme yang tinggi
Bernuansa filosofis
Menginspirasikan komitmen
Proaktif dan positif
Dapat dikomunikasikan dengan jelas, dan
Mengintegrasikan kualitas yang khas dan kompetensi dari organisasi.
Misi adalah maksud utama dari
organisasi. Pernyataan misi menjawab
pertanyaan: Why do we exist? Pernyataan
misi berdasarkan tiga perspektif:
Masa lalu – sejarah, tradisi, dan pengalaman dari
organisasi dan target group
Masa kini – Minat, keterampilan, dan wilayah
komitmen dari organisasi dan target group
Masa mendatang – arah jangka panjang dan
kebutuhan dari organisasi dan target group
Goal atau tujuan menggambarkan keadaan
masa mendatang tentang kegiatan dari
organisasi yang dapat direalisasikan. Goal
adalah suatu pernyataan outcome jangka
panjang yang diinginkan yang relative
permanent. Goal sebaiknya berkaitan
dengan misi dari organisasi dan
berorientasi ke depan untuk
menyelesaikan permasalahan-
permasalahan utama.
Objective atau sasaran adalah bagian dari tujuan.
Sasaran adalah outcome (yang telah dirancang) yang
diinginkan untuk menjamin pencapaian tujuan.
Sasaran harus spesifik, dapat diukur, dapat dicapai,
logis, dan adanya batasan waktu atau SMART
(specific, measurable, achievable, reasonable, and
time bounded). Sasaran seyogyanya menyatakan
hasil bukan proses atau kegiatan. Sasaran harus
dapat dicapai dan memungkinkan dalam jangka
waktu tertentu. Sasaran adalah bersifat jangka
pendek dan kurang permanent apabila
dibandingkan tujuan, dan akan berubah sesuai
dengan siklus perencanaan.
Apakah dalam penyusunan program dan kegiatan
sudah mendasarkan kepada analisis RALED,
Analisis Rantai Nilai, potensi SDA, SDM dll?
Apabila belum, maka dalam penyusunan program
dan kegiatan seyogyanya mendasarkan kepada hal-
hal tersebut di atas.
Apakah dalam penyusunan program dan kegiatan
sudah dilakukan penyusunan prioritas.
Apabila belum, maka seyogyanya dilakukan
prioritizing program dan kegiatan dengan
menggunakan alat analisis AHP atau A’WOT atau
alat analisis lainnya atau dengan cara kesepakatan
seluruh stakeholder kunci.
Tahap ini meliputi kegiatan penyusunan rencana PEL
(Klaster) industri kreatif dan pengintegrasian rencana
tersebut ke dalam dokumen perencanaan dan
penganggaran daerah. Dasar penyusunan rencana dan
anggaran berdasarkan hasil analisis VCA dan Analisis
RALED
Rencana yang akan disusun meliputi: (1) Rencana Induk,
(2) Rencana Bisnis dan (3) Rencana Aksi berdasarkan hasil
analisis yang telah dilakukan dan RTRW Kabupaten serta
RPJMD dan Renstra SKPD. Penyusunan rencana dilakukan
secara partisipatif.
Pengintegrasian rencana ke dalam dokumen perencanaan
dan penganggaran daerah, agar pengembangan kluster
industri kreatif ini berkelanjutan.
Apakah pembiayaan program dan kegiatan sudah
berdasarkan financial matrix program?
Kalau belum agar dilakukan hal-hal sebagai
berikut:
Identifikasi stakeholder yang dapat memberikan sumber
pembiayaan baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi,
kementerian/lembaga, dunia usaha, CSR, maupun donor.
Konfirmasikan apakah mereka mau berpartisipasi dalam
pengembangan komoditi unggulan
Buat financial matrix program berdasarkan sumber
pembiayaan mulai dari sumber kabupaten/kota, provinsi,
kementerian/lembaga, dunia usaha, CSR dan donor.
PEMDA KAB
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
Program
Financial Matrix
Donors
BUMN
DUNIA
USAHA
Kontraktor Kelompok
Sasaran
PEMERINTAH
PROVINSI
BAPPEDA
SKPD
lainnya
Apakah master plan sudah ditetapkan
dengan peraturan daerah atau peraturan
bupati atau walikota? Sehingga dapat
dijadikan dasar untuk seluruh stakeholder
pemerintah untuk melaksanakan master
plan tersebut yang diimplementasikan
dalam APBD?
Apabila belum, master plan yang sudah
diperbaiki sesuai dengan saran-saran di atas,
segera ditetapkan minimal dengan peraturan
bupati atau walikota.
Pedoman Mereview Master Plan

More Related Content

What's hot

Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
infosanitasi
 

What's hot (20)

Review RDTR Kota Simpang Ampek
Review RDTR Kota Simpang AmpekReview RDTR Kota Simpang Ampek
Review RDTR Kota Simpang Ampek
 
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
 
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
 
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
 
Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
 
Sni 6774 2008.air bersih
Sni 6774 2008.air bersihSni 6774 2008.air bersih
Sni 6774 2008.air bersih
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
 
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di DaerahPermasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
 
Rehabilitasi dan Penutupan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah
Rehabilitasi dan Penutupan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) SampahRehabilitasi dan Penutupan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah
Rehabilitasi dan Penutupan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
 
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaPerka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara - Indikasi Program
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara - Indikasi ProgramRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara - Indikasi Program
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara - Indikasi Program
 
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
 
Struktur ruang
Struktur ruangStruktur ruang
Struktur ruang
 
Studio Rencana Kota; Tata Ruang BWK 3 Kota Semarang
Studio Rencana Kota; Tata Ruang BWK 3 Kota SemarangStudio Rencana Kota; Tata Ruang BWK 3 Kota Semarang
Studio Rencana Kota; Tata Ruang BWK 3 Kota Semarang
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
 
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaPedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR Kota
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
 

Viewers also liked (6)

Master Plan TIK
Master Plan TIKMaster Plan TIK
Master Plan TIK
 
Pedoman review masterplan
Pedoman review masterplanPedoman review masterplan
Pedoman review masterplan
 
Master planning
Master planningMaster planning
Master planning
 
Mengenal master plan
Mengenal master planMengenal master plan
Mengenal master plan
 
Master Planning
Master PlanningMaster Planning
Master Planning
 
Inovasi daerah dan Sistem Inovasi Daerah
Inovasi daerah dan Sistem Inovasi DaerahInovasi daerah dan Sistem Inovasi Daerah
Inovasi daerah dan Sistem Inovasi Daerah
 

Similar to Pedoman Mereview Master Plan

KONSEP_PRINSIP_MODEL_DAN_TUJUAN_MANAJEME.pdf
KONSEP_PRINSIP_MODEL_DAN_TUJUAN_MANAJEME.pdfKONSEP_PRINSIP_MODEL_DAN_TUJUAN_MANAJEME.pdf
KONSEP_PRINSIP_MODEL_DAN_TUJUAN_MANAJEME.pdf
WANTOWANTO10
 

Similar to Pedoman Mereview Master Plan (20)

Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD                                                       Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD
 
Ringkasan Penyusunan Renstra SKPD (rusmanik@gmail.com)
Ringkasan Penyusunan Renstra SKPD (rusmanik@gmail.com)Ringkasan Penyusunan Renstra SKPD (rusmanik@gmail.com)
Ringkasan Penyusunan Renstra SKPD (rusmanik@gmail.com)
 
Penentuan Parameter dalam Menyusun Rencana Strategis
Penentuan Parameter dalam Menyusun Rencana StrategisPenentuan Parameter dalam Menyusun Rencana Strategis
Penentuan Parameter dalam Menyusun Rencana Strategis
 
Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Pembangunan
Rencana Strategis dan  Indikator Kinerja PembangunanRencana Strategis dan  Indikator Kinerja Pembangunan
Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Pembangunan
 
Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Pembangunan
Rencana Strategis dan  Indikator Kinerja PembangunanRencana Strategis dan  Indikator Kinerja Pembangunan
Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Pembangunan
 
Prinsip Dasar Perencanaan Berbasis Hasil Prov Jawa Timur 211014
Prinsip Dasar Perencanaan Berbasis Hasil Prov Jawa Timur 211014Prinsip Dasar Perencanaan Berbasis Hasil Prov Jawa Timur 211014
Prinsip Dasar Perencanaan Berbasis Hasil Prov Jawa Timur 211014
 
Integrasi IKU dengan SIPPD kab gresik
Integrasi IKU dengan SIPPD kab gresikIntegrasi IKU dengan SIPPD kab gresik
Integrasi IKU dengan SIPPD kab gresik
 
Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja
Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja
Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja
 
Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
 
Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006
Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006 Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006
Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006
 
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
 
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan DaerahKonsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
 
KONSEP_PRINSIP_MODEL_DAN_TUJUAN_MANAJEME.pdf
KONSEP_PRINSIP_MODEL_DAN_TUJUAN_MANAJEME.pdfKONSEP_PRINSIP_MODEL_DAN_TUJUAN_MANAJEME.pdf
KONSEP_PRINSIP_MODEL_DAN_TUJUAN_MANAJEME.pdf
 
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
 
Pembangunan Transmigrasi dalam Perspektif Evaluasi Kinerja Pembangunan
Pembangunan Transmigrasi dalam  Perspektif Evaluasi Kinerja PembangunanPembangunan Transmigrasi dalam  Perspektif Evaluasi Kinerja Pembangunan
Pembangunan Transmigrasi dalam Perspektif Evaluasi Kinerja Pembangunan
 
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRingkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
 
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahReview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahMemahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 
20230221_03. SIILS_PM_Implementasi Projek.pptx
20230221_03. SIILS_PM_Implementasi Projek.pptx20230221_03. SIILS_PM_Implementasi Projek.pptx
20230221_03. SIILS_PM_Implementasi Projek.pptx
 

More from Sugeng Budiharsono

More from Sugeng Budiharsono (20)

PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdfPENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
 
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfPENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
 
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdf
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdfPENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdf
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdf
 
PENENTUAN PRODUK UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENENTUAN PRODUK  UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdfPENENTUAN PRODUK  UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENENTUAN PRODUK UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdf
 
DARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdf
DARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdfDARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdf
DARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdf
 
Paradigma baru pembangunan perdesaan
Paradigma baru pembangunan perdesaanParadigma baru pembangunan perdesaan
Paradigma baru pembangunan perdesaan
 
Pemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaan
Pemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaanPemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaan
Pemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaan
 
Daya saing perdesaan suatu keniscayaan
Daya saing perdesaan suatu keniscayaanDaya saing perdesaan suatu keniscayaan
Daya saing perdesaan suatu keniscayaan
 
Pertanian berkelanjutan di era society 5.0
Pertanian berkelanjutan di era society 5.0Pertanian berkelanjutan di era society 5.0
Pertanian berkelanjutan di era society 5.0
 
Corruption, Climate Change Adaptation and Poverty in Indonesia
Corruption, Climate Change Adaptation and Poverty in IndonesiaCorruption, Climate Change Adaptation and Poverty in Indonesia
Corruption, Climate Change Adaptation and Poverty in Indonesia
 
Kearifan lokal dan kemandirian pangan di aras desa 101112021
Kearifan lokal dan  kemandirian pangan di aras desa 101112021Kearifan lokal dan  kemandirian pangan di aras desa 101112021
Kearifan lokal dan kemandirian pangan di aras desa 101112021
 
Prinsip helix of innovation dan eco innovation
Prinsip helix of innovation dan eco innovationPrinsip helix of innovation dan eco innovation
Prinsip helix of innovation dan eco innovation
 
PANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA
PANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIAPANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA
PANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA
 
Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018
Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018
Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018
 
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakatKelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
 
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing  daerah di era revol...Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing  daerah di era revol...
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...
 
Perkembangan investasi di indonesia
Perkembangan investasi di indonesiaPerkembangan investasi di indonesia
Perkembangan investasi di indonesia
 
Otonomi daerah, pembangunan daerah, investasi dan region branding
Otonomi daerah, pembangunan daerah, investasi dan region brandingOtonomi daerah, pembangunan daerah, investasi dan region branding
Otonomi daerah, pembangunan daerah, investasi dan region branding
 
Otonomi daerah dan penciptaan iklim investasi di daerah
Otonomi daerah dan penciptaan iklim investasi di daerahOtonomi daerah dan penciptaan iklim investasi di daerah
Otonomi daerah dan penciptaan iklim investasi di daerah
 
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan  investasiKebijakan fiskal. moneter dan  investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
 

Pedoman Mereview Master Plan

  • 1. Disajikan pada Workshop Regional dan Konsultasi Bisnis Pengembangan Produk Unggulan Ekonomi Lokal Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, BAPPENAS di Jakarta, 5-6 Desember 2012 DR. IR. SUGENG BUDIHARSONO
  • 2. Rencana induk komprehensif, Rencana induk untuk kawasan kecil, Rencana induk fungsional , Rencana induk strategis, dan Rencana induk ringkas.
  • 3. Memiliki tiga karakteristik yang unik: (a) mencakup berbagai unsur rencana induk; (b) meliputi kawasan yang luas, seluruh provinsi atau seluruh kabupaten/kota, dan (c) dengan rentang waktu yang panjang (biasanya 10 sampai 20 tahun ke depan). Kelemahan: (1) Memerlukan waktu yang lama, mahal, dan memerlukan berbagai macam data dan informasi yang harus dinalisis, (2) Proses partisipasi publik dapat mengambil waktu yang lama untuk menyelesaikan dan mungkin sulit mengaturnya, (3) Sulit untuk menjamin komitmen dan partisipasi yang terus menerus untuk proyek jangka panjang, dll.
  • 4. Karakteristik: (1) Ditujukan untuk kawasan yang luasannya lebih kecil dari kabupaten/kota, seperti kecamatan atau desa, (2) jangka waktu menengah (biasanya 5 sampai 10 tahun), dan (3) mencakup beberapa topik. Rencana ini dapat dilakukan apabila: (1) Rencana untuk kawasan yang lebih besar (kabupaten/kota) tidak tersedia atau kurang layak, (2) Belum tersediannya rencana untuk pengembangan kawasan dengan tujuan tertentu, (3) Ada kepemimpinan lokal dan dukungan untuk perencanaan dalam setiap wilayah geografis, (4) Komunitas Anda sangat terfragmentasi (terbagi baik secara fisik dan sosial), dan (5) Kawasan tertentu area tertentu berubah lebih cepat daripada yang lain.
  • 5. Ciri-ciri: (1) Ditujukkan hanya untuk satu unsur atau bagian dari rencana induk komprehensif pada suatu waktu, (2) Meliputi sebagian atau seluruh masyarakat, (3) merupakan rencana jangka pendek maupun jangka panjang, dan (4) rencana induk ini dapat merupakan bagian tersendiri maupun sebagai bagian dari rencana induk kawasan yang lebih besar. Kelemahan : (1) Proses yang lambat dan memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikannya, (2) Tidak dapat merespon perubahan, permasalahan atau isu yang konsisten terjadi pada masyarakat dan atau kebutuhan masyarakat luas, (3) Hanya memfokuskan pada masalah atau topik khusus.
  • 6. Karakteristik: (1) Fokus pada masalah yang sangat penting yang terjadi pada masyarakat, (2) merupakan rencana jangka pendek (2-5 tahun) atau jangka panjang (10-20 tahun), dan (3) meliputi seluruh kawasan kabupaten/kota maupun provinsi bahkan negara. Kelemahan Rencana Induk Strategis adalah bukan merupakan rencana komprehensif yang sesungguhnya karena hanya memfokuskan pada suatu masalah saja.
  • 7. Karakteristik: (1) memuat hanya dua bagian yang sangat diperlukan saja, (2) mencakup seluruh kawasan, dan (3) merupakan rencana jangka menengah (5-10 tahun). Kelemahan dari Rencana Induk Strategis adalah tidak komprehensif. Sedangkan kelebihan dari Rencana Induk Ringkas ini adalah sebagai berikut: Relatif sangat mudah dibuat dan tidak berbiaya mahal Tidak perlu menyusun seluruh bagian seperti yang terdapat dalam Rencana Induk Komprehensif Merupakan rencana jangka pendek atau menengah Dapat dilaksanakan oleh masyarakat bersama lembaga pemerintah yang menangani perencanaan Dapat dengan mudah dimutakhirkan
  • 8. Komprehensif Kawasan Kecil Rungsional Strategis Ringkas Karakeristik Komprehensif, ambisius, luas, umum, Fokus kpd kawasan kecil. Fokus pada 1 atau 2 topik spesifik Fokus pada isu strategis Fokus kpd satu topik Rentang waktu Jangka panjang (10-20 tahun) Jangka menengah (5-10 tahun) Jangka menengah (5-10 tahun) Jangka pendek (2-4 thn) sampai Jangka panjang Jangka pendek sampai jangka menengah Biaya Tinggi Rendah ke Menengah Rendah ke Menengah Menengah Rendah Waktu yang diperlukan Lama (1 – 2 tahun) Singkat (3 - 6 bulan) Singkat (3 - 6 bulan) Singkat (3 - 6 bulan) Singkat (3 - 6 bulan)
  • 9. TAHAP 1 TAHAP 2 Analisis Stakeholder Penguatan Kelembagaan Analisis Pengembangan Komoditi Unggulan Analisis Pengembangan Kawasan Analisis Resiko Pengumpulan data dan informasi partisipatif RTRW Kab/Kota RPJMD/ RENSTRA Rencana Induk Rencana Bisnis Rencana Aksi RKP/RKPD Organisasi Masyarakat MadaniDONOR Pelaksanaan Pengembangan PEL Dunia Usaha APBN/APBD Monitoring dan Evaluasi TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5
  • 10. Apakah pada proses penyusunan master plan melibatkan seluruh stakeholder kunci, khususnya dunia usaha yang terlibat pada pengusahaan komoditi unggulan dan anggota legislatif? Kalau dalam proses tersebut tidak melibatkan stakeholder kunci, khususnya dunia usaha, maka seyogyanya dilakukan hal-hal sebagai berikut: Analisis Stakeholder untuk mengetahui siapa saja yang menjadi stakeholder kunci Melibatkan mereka untuk menyusun master plan
  • 11. Apakah pengembangan komoditi unggulan dalam master plan tersebut hanya single commodity development atau secara terpadu, misalnya dengan sektor pariwisata? Apabila belum dilakukan, maka agar pengembangan komoditi unggulan agar diintegrasikan dengan komoditi lainnya, karena pengembangan hanya dengan satu komoditi, biasanya kurang berkembang. Juga perlu diintegrasikan dengan program dari kementerian/lembaga lainnya. Atau juga perlu dikombinasikan dengan program- program nasional lainnya, misalnya: Pengembangan Koridor Ekonomi (MP3EI) ataupun strategi untuk menghadapi CAFTA 2015.
  • 12. Apakah penyusunan master plan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, RPJMD dan Renstra SKPD yang berkaitan dengan komoditi unggulan? Apabila belum, maka master plan diperbaiki lagi dan mengacu kepada kedua dokumen tersebut. Apakah penyusunan master plan didasarkan pada hasil analisis RALED dan atau Value Chain Analysis? Apabila belum, maka perlu dilakukan salah satu analisis tersebut (akan lebih baik apabila kedua analisis tersebut dilakukan) sebagai dasar penyusunan master plan.
  • 13. Apakah di dalam dokumen master plan sudah menjelaskan tentang: Potensi produksi dan kapasitas produksi yang telah diusahakan? Ketercukupan energi (apabila dalam proses produksi memerlukan energi) untuk mendukukung proses produksi? Aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana transportasi untuk proses produksi, pengolahan dan pemasaran? Kondisi SDM yang mendukung proses produksi, pengolahan dan pemasaran? Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman? Peluang kerja sama antar daerah untuk pengembangan proses produksi, pengolahan dan pemasaran. Permasalahan yang dihadapi dalam proses produksi, pengolahan dan pemasaran. Apabila belum mencantumkan hal-hal tersebut di atas, maka dokumen master plan seyogyayanya perlu menambahkan hal-hal tersebut di atas.
  • 14.
  • 15. Dalam penyusunan Visi seyogyanya memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Visi adalah mental image dari keadaan yang memungkinkan dan diinginkan pada masa mendatang oleh organisasi yang bersangkutan. Pernyataan visi menjawab pertanyaan: Where are we going? Pernyataan visi mendefinisikan pandangan jangka panjang (minimal lima tahun) dari arah organisasi ybs.
  • 16. Dimensi dari visi: foresight – bagaimana visi sesuai dengan perubahan zaman dan lingkungan; hindsight – menjamin bahwa visi tidak merusak kebiasaan yang baik dan budaya positif. depth perception – memberikan visi yang detil dan mempunyai persfektif. Peripheral vision – mengantisipasi respon yang memungkinkan dari seluruh stakeholder terhadap arah yang telah diambil. Pernyataan visi sebaiknya: Meletakan standard mutu yang sangat tinggi Merefleksikan idealisme yang tinggi Bernuansa filosofis Menginspirasikan komitmen Proaktif dan positif Dapat dikomunikasikan dengan jelas, dan Mengintegrasikan kualitas yang khas dan kompetensi dari organisasi.
  • 17. Misi adalah maksud utama dari organisasi. Pernyataan misi menjawab pertanyaan: Why do we exist? Pernyataan misi berdasarkan tiga perspektif: Masa lalu – sejarah, tradisi, dan pengalaman dari organisasi dan target group Masa kini – Minat, keterampilan, dan wilayah komitmen dari organisasi dan target group Masa mendatang – arah jangka panjang dan kebutuhan dari organisasi dan target group
  • 18. Goal atau tujuan menggambarkan keadaan masa mendatang tentang kegiatan dari organisasi yang dapat direalisasikan. Goal adalah suatu pernyataan outcome jangka panjang yang diinginkan yang relative permanent. Goal sebaiknya berkaitan dengan misi dari organisasi dan berorientasi ke depan untuk menyelesaikan permasalahan- permasalahan utama.
  • 19. Objective atau sasaran adalah bagian dari tujuan. Sasaran adalah outcome (yang telah dirancang) yang diinginkan untuk menjamin pencapaian tujuan. Sasaran harus spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, logis, dan adanya batasan waktu atau SMART (specific, measurable, achievable, reasonable, and time bounded). Sasaran seyogyanya menyatakan hasil bukan proses atau kegiatan. Sasaran harus dapat dicapai dan memungkinkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah bersifat jangka pendek dan kurang permanent apabila dibandingkan tujuan, dan akan berubah sesuai dengan siklus perencanaan.
  • 20. Apakah dalam penyusunan program dan kegiatan sudah mendasarkan kepada analisis RALED, Analisis Rantai Nilai, potensi SDA, SDM dll? Apabila belum, maka dalam penyusunan program dan kegiatan seyogyanya mendasarkan kepada hal- hal tersebut di atas. Apakah dalam penyusunan program dan kegiatan sudah dilakukan penyusunan prioritas. Apabila belum, maka seyogyanya dilakukan prioritizing program dan kegiatan dengan menggunakan alat analisis AHP atau A’WOT atau alat analisis lainnya atau dengan cara kesepakatan seluruh stakeholder kunci.
  • 21. Tahap ini meliputi kegiatan penyusunan rencana PEL (Klaster) industri kreatif dan pengintegrasian rencana tersebut ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Dasar penyusunan rencana dan anggaran berdasarkan hasil analisis VCA dan Analisis RALED Rencana yang akan disusun meliputi: (1) Rencana Induk, (2) Rencana Bisnis dan (3) Rencana Aksi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan RTRW Kabupaten serta RPJMD dan Renstra SKPD. Penyusunan rencana dilakukan secara partisipatif. Pengintegrasian rencana ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, agar pengembangan kluster industri kreatif ini berkelanjutan.
  • 22. Apakah pembiayaan program dan kegiatan sudah berdasarkan financial matrix program? Kalau belum agar dilakukan hal-hal sebagai berikut: Identifikasi stakeholder yang dapat memberikan sumber pembiayaan baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, kementerian/lembaga, dunia usaha, CSR, maupun donor. Konfirmasikan apakah mereka mau berpartisipasi dalam pengembangan komoditi unggulan Buat financial matrix program berdasarkan sumber pembiayaan mulai dari sumber kabupaten/kota, provinsi, kementerian/lembaga, dunia usaha, CSR dan donor.
  • 23. PEMDA KAB KEMENTERIAN/ LEMBAGA Program Financial Matrix Donors BUMN DUNIA USAHA Kontraktor Kelompok Sasaran PEMERINTAH PROVINSI BAPPEDA SKPD lainnya
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27. Apakah master plan sudah ditetapkan dengan peraturan daerah atau peraturan bupati atau walikota? Sehingga dapat dijadikan dasar untuk seluruh stakeholder pemerintah untuk melaksanakan master plan tersebut yang diimplementasikan dalam APBD? Apabila belum, master plan yang sudah diperbaiki sesuai dengan saran-saran di atas, segera ditetapkan minimal dengan peraturan bupati atau walikota.