1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
I. Latar Belakang Masalah
Drama terbesar dan paling tragis dalam sejarah Indonesia tentulah drama
kehidupan Soeharto. Setelah tiga dekade berkuasa, ditakuti, disembah bagai dewa,
kini Soeharto paling terhujat di Indonesia. Sebagai pemimpin bangsa dan negara
Republik Indonesia, Pak Harto menjadi pusat perhatian dan sorotan, tidak saja
dari semua warga Republik ini, tetapi oleh para pakar dan pemerhati politik dari
manca negara. Rezim Orde Baru yang ia bangun selama berkuasa, banyak
memunculkan kontroversi. Ada yang memuji kepemimpinan beliau sebagai
“Bapak Pembangunan” dan lainnya namun banyak juga yang mengutuk dengan
“Gantung Soeharto”. Bahkan ketika beliau sakit sampai akhirnya meninggal pada
tanggal 28 Januari 2008 pada usia 86 tahun, ia masih menjadi bahan perbincangan
yang menimbulkan banyak kontroversi.
Sudah menjadi pengetahuan umum, militer di Indonesia yang menjelma
dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)-kini Tentara Nasional
Indonesia (TNI) plus Polisi Republik Indonesia (Polri) adalah satu komponen
negara yang memiliki nilai politis dan strategis tersendiri. Meskipun senantiasa
menampilkan citra solid dan independen, namun bukan rahasia lagi dalam tubuh
lembaga militer tersebut hubungan di antara berbagai kelompok kepentingan di
dalamnya tidak selalu berjalan harmonis.
Satu-satunya momentum yang tercipta bagi Indonesia terjadi pada tahun
1965, ketika kudeta militer menurunkan Soekarno. Namun kesempatan itu tidak
memberikan peluang bagi lahirnya demokratisasi, karena militer tidak
memberikan ruang kepada sipil untuk mengkonsruksikan perubahan kedemokrasi.
Militer malah mengambil alih kepeminpinan sipil dengan menggelar sidang
parlemen (MPRS) tahun 1968 yang memberikan legitimasi kontitusional yuridis
terhadap Jendral Soeharto. Kekuasaan Jendral Soeharto kemudian dikukuhkan
dalam pemilu 1972, dimana Golkar sebagai partai politik bentukan militer dan
gabungan kekaryaan memenangkan pemilu itu.

2. 2
Ada beberapa yang mendorong militer secara aktif masuk kedalam arena
politik dan memainkan peranan politik. Faktor-faktor ini lebih terletak pada
kehidupan politik atau sistem politik, bukan pada militer dan dikelompokkan
menjadi tiga.Yang pertama : adanya ketidak stabilan sistem politik. Keadaan
seperti ini akan menyebabkan terbukanya kesempatan dan peluang yang besar
unutk menggunakan kekerasan didalam kehidupan politik. System politik yang
peka ini pula yang paling sering mengakibatkan timbulnya hal-hal yang
mendiskreditkan pemerintahan sipil. Termasuk didalam hal ini ialah ada tidaknya
pola-pola legitimasi yang secara umum diterima dalam masyarakat yang
menyangkut jalannya lembaga-lembaga sipil dan pemerintahan. Kedua : Yang
bertalian dengan kemampuan golongan militer untuk mempengaruhi atmosfir
kehidupan politik, bahkan untuk memperoleh peranan-peranan politik yang
menetukan. Yang menarik dalam kaitan ini adalah bahwa dalam beberapa hal
dominasi militer di dalam politik justru “diundang” atau dipermudah oleh
golongan sipil. Ini biasanya terjadi sewaktu kepeminpinan sipil mengambil
keputusan untuk memperbesar jumlah personil angkatan bersenjatanya atau
meningkatkan persenjatan militer karena diperlukan untuk menghadapi musuh
dari luar negeri atau guna mengatasi pergolakan dalam negeri, sekalipun sering
kali ancaman itu berupa dugaan atau bahkan mungkin hanya diada adakan belaka.
Kapasitas militer dalam mempengaruhi kehidupan politik memang bergangtung
pada kecakapan,perlengkapan, dan persenjataan yang dimilikinya sebab ketiganya
disamping jumlah personil yang besar merupakan “ sumber kekuatan politik”.
Walaupun demikian tidak dapat dipastikan adanya hubungan langsung antara
kemampuan berpolitik kaum militer dengan tingkah laku politik mereka, sebab
tingkah laku politik militer lebih banyak ditentukan oleh sikap dan kenyakinan
politik mereka. Ketiga : yang berhubungan dengan political perspectives kaum
militer. Dan paling menonjol diantara beberapa prespectif politik mereka adalah
yang bertalian dengan peranan dan status mereka didalam masyarakat, dan juga
yang berkenaan dengan persepsi mereka terhadap kepeminpinan kaum sipil dan
terhadap sistem politik secara keseluruhan. Dalam satu keadaan dimana
kepeminpinan poltik sipil dianggap oleh merka itu tidak beres, korup, lemah, tidak
mampu melaksanakan tugas-tugas pokok pemerintahan maka dorongan unutk

3. 3
melakukan intervensi kedalam politik oleh golongan militer akan besar. Demikian
pula bila mana kalangan politisi sipil dianggap akan mengambil tindakan atau
kemungkinan akan mengambil tindakan yang merugikan kepentingan personil
atau kepentingan organisasi militer, maka dorongan untuk melakukan tindakan
politik oleh militer akan lebih besar lagi
2
.
Dalam Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila, sebagaimana
dikutip Bilveer Singh, disebutkan faktor-faktor yang mendasari konsep dwifungsi
adalah : Kegagalan para politisi sipil memaksa ABRI untuk memainkan peren
sosial politik lebih besar. Peran ABRI tetap menentukan karena merupakan
kekuatan satu-satunya yang dapat menjamin bahwa pancasila tetap menjadi
idiologi nasional. ABRI dipandang sebagai penyelamat nasional satu-satunya
mengingat banyaknya krisis negara yang telah dialami . Persepsi militer adalah
kegagalan pemerintahan sipil (orde lama) dikarenakan tiga faktor yakni
instabilitas politik pasca pemilu 1955, terjadinya pelbagai pemberontakan
didaerah serta terjadinya kriris ekonomi yang melanda Indonesia (mengalami
inflasi 1000% lebih). Dengan persepsi kegagalan pemerintahan orde lama, militer
Indonesia ingin menempatkan dirinya sebagai motor pembangunan sebagaimana
penilaian lembaga militer di Amerika Latin yang berhasil meninggikan investasi
asing, menyebabkan sebutan militer sebagai motor pembangunan, argumentasi
didasarkan beberapa hal : Militer dilihat sebagai bentengan pertahanan melawan
ketidakstabilan dan persebaran komunisme di negara-negara berkembang.
Militer merupakan institusi yang terorganisir paling baik dalam negara
(profesionalisme) Militer dianggap sebagai institusi berorientasi rasional dan
teknologi Militer pun dianggap memiliki orientasi pembangunan bertata nilai
modern.
Militer berperan sebagai pemimpin dalam proses politik sebuah bangsa yang
mampu menghindari berbagai ekses partisipasi yang menjurus pada
instabilitas.Anggota militer dipandang berpendidikan, dengan pengetahuan teknis,
kepakaran, dan pengetahuan organisatoris. Militer dipandang sebagai institusi
paling efisien dalam memberikan solusi permasalahan, karena pada keadaan
darurat bisa menggunakan kekerasan Terakhir, fungsi mililter yang ”

4. 4
mempersatukan ” dalam mengatasi konflik etnis, dipuji sebagai personifikasi
bangsa.
Naiknya Soeharto banyak kalangan menilai merupakan buah dari kudeta
militer, bukan dari mandat SUPERSEMAR. Sejarah penyerahan estapet
pemerintahan dari tangan Soekarno ketangan Soeharto masih menyimpan banyak
misteri. Dominasi militer dalam pemerintahan orde baru, harus dilihat pula
sebagai upaya Soeharto mempertahankan kekuasaanya. Pandangan ini sangat
relevan ketika Soeharto secara pribadi tampil dominan didalam tubuh Golkar
sebagai ketua dewan pembina ataupun mendorong militer untuk mendominasi
struktur Golkar agar memastikan Golkar dapat keluar sebagai pemenang sehingga
bisa melanggengkan kekuasaan Soeharto. Keinginan Soeharto melanggengkan
kekuasaan bertemu dengan ketaatan dan hasrat kekuasaan para perwira militer,
apa yang dilakukan militer disatu sisi memperlihatkan bentuk ketaatan terhadap
otoritas politik untuk memberikannya peran yang dominan dalam perpolitikan,
namun, ketaatan yang ada diliputi pula hasrat kekuasaan yang kuat. Tentunya
kalangan militer mempunyai hasrat kekuasaan yang sama kuatnya dengan
kalangan sipil. Kondisi militer seperti ini menjadi kecenderungan global.
Banyaknya purnawirawan ataupun perwira militer yang pensiun dini (alih satus)
sebagai persyaratan maju dalam Pilpres ataupun pemilihan kepala daerah
menunjukkan hasrat tersebut.
Pergantian rezim pemerintahan di Indonesia, serta tidak langsung telah
membawa gambaran tentang pentingnya suatu pemerintahan di suatu negara.
Kesalahan pemerintahan yang sangat buruk terhadap perkembangan dan juga
proses perubahan bangsa. Perebutan kekuasaan yang selalu ditandai dengan
proses-proses politik dan sosial yang sangat menyentuh kehidupan masyarakat,
telah membawa suatu pelajaran yang sanat berharga betapa kekuasaan tetap
menjadi faktor utama yang ingin diraih. Tujuannnya adalah hanya untuk
mendapatkan dan juga mempertahankan kekuasaan. Dalam hal ini proses politik
masih merupakan corong yang lebar unutk mendukung dan memberikan jalan
yang seluas-luasnya untuk proses perolehan dan mempertahankan kekuasaan
tersebut.

5. 5
Pemerintahan Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun,telah menjadi
pelajaran dan sejarah baru pada bangsa indonesia, untuk lebih memperhatikan
betapa kekuasaan adalah faktor utama untuk mencapai pemerintahan yang absolut
dan militerristik. Pada masa pemerintahan Soeharto terdapat banyak anggapan
yang menyatakan bahwa pemerintahlah yang paling benar dan tidak bisa untuk
dikritik. Dan bagi mereka yang mencoba unutk mengkritiknya dan juga
memberikan alternative yang lebih baik terhadap kekuasaan yang akan dianggap
sebagai penyerang kehormatan kekuasaan,dan merudsak wibawa kekuasaan dan
oleh sebab itu harus dimusuhi dan ditindas dan dianggap sebagai penghianat
negara dan ditangkap dan dipenjara.
Pemerintahan Orde Baru dibawah kendali Soeharto menempatkan militer
pada tempat spesial baik atas dasar ikatan psikologis ataupun keyakinan atas
militer sebagai motor pembangunan dan penilaian atas ketidakmampuan
pemerintahan sipil. Salah satu keistimewaan yang diberikan kepada militer adalah
menempatkanya pada posisi strategis pemerintahan, legislatif ataupun posisi
strategis Golkar.
Pada akhir 1970-an, separuh anggota kabinet dan sepertiga jabatan
gubernur dijabat oleh militer Pada tingkat bupati dan walikota, 56% adalah
militer, direktur jenderal 70%, dan sekretaris menteri 84% diduduki oleh militer.
Vatikiotis menyatakan, ” More importantly, the military dominated the affairs of
every cabinet departement.” Sementara itu data yang diperoleh Jenkins pada
tahun 1980, jumlah anggota ABRI yang berada di luar organisasi militer sebagai
berikut: di pemerintahan pusat, menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara 47%,
sekretaris jenderal 73,6%, inspektur jenderal 29,5%, direktur jenderal 70,9%,
sekretaris menteri dan wakil menteri 84%. Dipimpinan daerah, gubernur 70,3%,
dan bupati 56,6%. Diperwakilan luar negeri, duta besar 44,4% dan konsul 34,3%.
Menurut data Harold Crouch, pada tahun 1968, jumlah Gubernur yang berasal
dari militer sebanyak 17 Gubernur (71 % ). Sesudah pemilihan umum tahun 1971,
dari 26 propinsi hanya menyisakan 4 (15 %) posisi Gubernur untuk orang sipil.
Sedangkan pada tingkat kabupaten pada tahun 1969 jumlah Bupati dan Walikota
di seluruh Indonesia sebanyak 271.

6. 6
Pada tahun 1966 dari 27 anggota kabinet yang diangkat 44% menteri
merupakan anggota ABRI, 6 erasal dari TNI AD dan 6 menteri lainnya berasal
dari panglima-panglima angkatan lain. Pada tahun 1968 komposisi anggota ABRI
yang duduk dikabinet berubah atau turun menjadi 23 orang. Keterlibatan militer
dalam birokrasi lokal selain melalui jabatan Bupati dan Gubernur adalah
keterlibatan pimpinan militer melalui Muspida dan Muspika yang berfungsi
mengendalikan kehidupan masyarakat daerah terutama dalam kegiatan-kegiatan
politik seperti mobilisasi rakyat untuk pembangunan dan untuk Pemilihan Umum.
dua pertiga. Sampai dengan tahun 1998, sebanyak 4000 anggota militer
menduduki posisi jabatan sipil. Kondisi yang sangat memprihatinkan ini juga
ditambah lagi dengan tidak adanya kebebasan press dan proses politik yang
demokratis. Manipulasi dalam bidang politik dijalankan oleh suatu rezim yang
absolut dan cenderung militeristik. Untuk mendapat dan mempertahankan
kekuasaannya, soeharto menggunakan beberapa instrumen yang sangat
berpengaruh terhadap kondisi pertahanan dan keamanan negara. Isntrumen
kekuasaan yang digunakan oleh Soeharto mencakup beberapa oknum salah
satunya adalah militer
4
. Berkaitan dengan hal tersebut juga terdapat istilah yang
dinamakan dengan arsitek Soeharto. Arsitek Soeharto adalah orang yang terlibat
langsung dalam usaha merangkai kekuasaan soeharto menjadi sebuah bentuk yang
cita-citakan
5
. Peranan militer yang terlibat dalam situasi politik adalah merupakan
suatu kenyataan dalam pemerintahannya yang tidak dapat dipungkiri. Bahkan
dominasi militer sebagai salah satu kekuatan politik negara dapat menjangkau
melebihi dan peran dan fungsi militer yang sebenarnya.
Peniadaan peran sosial-politik militer setidaknya didasari oleh dua
pertimbangan, pertama , ada kekhawatiran bahwa peran sosial-politik ABRI akan
mengurangi profesionalisme ABRI sehingga memperlemah daya tempur mereka
dalam menghapi ancaman keamanan konvensional. Kedua, peran sosial-politik
ABRI dinilai menghambat proses demokratisasi. Organisasi militer yang sangat
hierarkis dan disiplin yang sangat ketat akan mempersulit partisipasi massa yang
menuntut adanya kebebasan menyatakan pendapat dan kemampuan bertindak
secara otonom

7. 7
Dampak dominasi militer pada masa orde baru sebagai berikut :
a. munculnya rezim otoriter sebagai penghambat demokratisasi
Banyak kalangan melihat intervensi militer kedalam wilayah politik merupakan
bagian faktor terbesar penyebab pelbagai persoalan bangsa dan faktor pendorong
terciptanya zaman otoriterism. Menurut Abdul Rohim Ghazali, posisi militer pada
masa orde baru mempunyai 4 (empat) dampak . Pertama, peran sosial politik TNI
yang melampaui batas telah mengakibatkan tersumbatnya wadah aspirasi
masyarakat. Kedua, campur tangan pihak TNI yang terlalu jauh di berbagai sektor
kehidupan telah mengakibatkan semakin rumit dan berlarut-larutnya beberapa
konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Ketiga, intervensi TNI yang terlalu
jauh di bidang hukum telah mengakibatkan semakin lunturnya penghargaan
masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum dan peradilan. Akibat keterlibatan
“oknum” TNI/ABRI, banyak kasus hukum yang masih misterius hingga sekarang,
seperti pada kasus tewasnya Marsinah dan wartawan Bernas Fuad Muhammad
Syafruddin alias Udin. Keempat, keterlibatan TNI dalam bidang ekonomi
dianggap sebagai penyebab bangkrutnya sektor ini. Bahwa banyak unit-unit bisnis
yang melibatkan militer atau “oknum” militer yang biasanya dibungkus dengan
kata “kerja sama” dengan sipil yang berujung pada kebangkrutan di pihak sipil.
Sementara itu, Alfred C. Stepan meniliti bahwa hak-hak istimewa
kelembagaan militer yang tinggi cenderung menyebabkan kemungkinan
terjadinya konflik antara sipil-militer, daripada terciptanya akomodasi sipil.
Begitu juga pengembangan dan penyebaran teknologi militer yang tinggi juga
menyebabkan terbukanya kemungkinan penyalahgunaan kekuatan militer untuk
menghambat proses demokratisasi pemerintahan baru yang sedang berkembang.
Eep Saefullah Fatah menyatakan bahwa demokrasi dan militer adalah sebuah
oxymoron : dua buah kata yang tidak mungkin dipadukan. Oleh karenanya,
keterlibatan militer dalam politik adalah sumber dari segala sumber penyakit
sistem politik dan demokratisasi hanya dapat dijalankan oleh kekuatan sipil
dengan terlebih dahulu membersihkan sistem politik dari intervensi militer.
Sedangkan menurut Ikrar Nusa Bhakti dkk, Keterlibatan militer dalam politik
akan merusak kompetisi politik, mendistorsi kebijakan politik, serta menciptakan

8. 8
berbagai kerusuhan dan keresahan sosial dalam rangka bargaining politik
keamanan.
Pada masa pemerintahan orde baru, dominasi militer dalam perpolitikan
Indonesia dimana hampir posisi strategis pemerintahan dikuasi oleh militer
membawa dampak bagi kebebasan berekspresi, berorganisasi dan berpendapat.
Militer melakukan kontrol terhadap media massa ataupun aktivitas politik yang
dilakukan partai politik maupun masyarakat umum. Kontrol militer yang
berlebihan terhadap aktivitas masyarakat menyebabkan terjadinya kekerasan yang
dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Setidaknya ada 6 kasus
kemanusiaan yang terjadi sebagai implikasi pendekatan kekerasan. Dimulai dari
kasus malari (1971), Tanjung Priuk (1984), Talang Sari Lampung (1989), DOM
Aceh (1989-1998), Kudatuli 27 Juli 1996, rentetan kekerasan ditutup dengan
peristiwa penculikan aktivis 1998 dan tragedi trisakti I. Menurut data yang
dimiliki Kontras (komisi orang hilang dan korban tindak kekerasan) kejadian
tersebut menelan korban tidak kurang dari 9085 orang. Menurut Fajrul Falaakh,
suramnya penyelesaian masalah perburuhan dan pertanahan, juga operasi militer
ditimor-timur, Aceh, Lampung, Tanjung Priuk, merupakan bukti-bukti yang selalu
diungkap sebagai keburukan peran non-militer ABRI. Dominasi militer pada
kepemimpinan pemerintahan daerah berimplikasi pula, tidak ada netralitas
birokrasi dan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan sejak 1971-1997. Investasi
militer dalam netralitas birokrasi dan pemilu hanya terbatas pada fungsi kontrol
atau memastikan birokrasi solid untuk mendukung Golkar. Keberadaan militer
didalam DPR/MPR dan Golkar menghilangkan fungsi check dan balance dalam
penyelenggaraan Negara.
b. mempengaruhi profesionalisme militer
Huntington menegaskan :
Politik menangani tujuan-tujuan kebijakan negara, kemampuan dalam bidang ini
terdiri dari pengetahuan yang luas mengenai elemen-elemen dan kepentingan
yang mempengaruhi sebuah keputusan dan dalam menjalankan otoritas yang sah
untuk membuat keputusan. Politik berada di luar lingkup kemampuan militer, dan
partisipasi perwira militer di dalam politik merusak profesionalisme mereka,

9. 9
membatasi kemampuan profesional mereka, memisah-misahkan profesi mereka
sendiri, dan menggantikan nilai-nilai profesional dengan nilai-nilai asing. Perwira
militer harus netral secara politis. ” komandan militer jangan pernah mengizinkan
pandangan militer yang dimilikinya terbungkus oleh asas manfaat politik” .
Bermasalahnya profesionalisme militer tergambar dari kompetensi prajurit
dalam hal pertahanan serta buruknya penerapan sistem pertahanan. Kesibukan
militer dalam mengurusi pemerintahan pada masa orde baru menyebabkan
lemahnya kemampuan militer saat ini dalam melindungi aset ataupun kedaulatan
wilayah pada daerah-daerah perbatasan . Pengembangan sistem dan struktur
militer pada masa orde baru lebih berorientasi pada kepentingan politik sehingga
berimplikasi pada kesiapan tempur strukturnya serta lalai dalam mengembangkan
kekuatan udara dan laut. Pendekatan pengembangan struktur militer pada masa
orde baru lebih menitik tekankan, bagaimana militer mampu mempunyai
mekanisme yang kuat dalam mengawasi aktivitas politik sampai dengan tingkat
pedesaan, oleh karenanya menjadi wajar ketika prajurit militer sebagian besar
tidak memiliki kemampuan tempur dan sistem pertahanan saat ini berada pada
kondisi yang menyedihkan. Hal ini tergambar dari kelambatan MABES TNI
dalam menyiapkan prajuritnya dalam merespon kebijakan darurat militer di Aceh
yang diputuskan pada pemerintahan Megawati. Pertanyaan apakah militer
Indonesia mampu menangkal serangan atau agresi dari negara lain menjadi sangat
tidak relevan, pertanyaan yang relevan adalah seberapa lama militer Indonesia
saat ini mampu bertahan dari agresi negara lain. Permasalahan sistem pertahanan
tentunya tidak bisa dipisahkan dari masalah anggaran, akan tetapi peranan non
militer yang dominan yang dilakukan ABRI pada masa orde baru menjadi faktor
yang semakin memperparah keadaan.
Pada mulanya, militer dibentuk untuk mempertahankan negara pada
berbagai pemerintahan, sudah tentu militer dibentuk di bawah eksekutif yang
panglimanya disederajatkan dengan para menteri kabibet. Hanya saja beberapa
aparat militer yang cukup Propesional tidak menutup kemungkinan untuk ikut
berpolitik. Dengan dalih menjaga persatuan dan kesatuan negara dan serta
mempertahankan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 dari kemungkinan

10. 10
perubahannya oleh MPR/DPR RI maka ABRI ikut berpolitik. Hal ini dianggap
sebagai pengabdian mereka kepada bangsa dan negara yang kemudian disebut
dengan Dwi Fungsi ABRI.
Diangkatnya Jendral Soeharto sebagai presiden tahun 1986 oleh MPRS
membawa militer keposisi yang dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Peran militer, menempati posisi sentral dalam politik indonesia, khususnya sejak
penggulingan soekarno menuju kepemerintahan soeharto. Dalam kerangka inilah
ABRI benar-benar mengimplementasikan peran yang lama didambakannya
sebagai peserta didalam dan menjaga negara. Bagaimanapun sebagai sebuah
lembaga yang tidak dipilih yang tidak sering menjadi kekuatan pemaksa dalam
menentukan masalah sosial politik, militer tetap bertindak gaya penengah, lebih
banyak menindas dibandingkan membantu rakyat dan banyak hal menjadi pelaku
praktek korupsi dan nepotisme,dan pelanggar HAM dan pada puncaknya menjadi
kekuatan penentu dalam urusan politik negeri ini. Hingga 1998,kecuali kelompok-
kelompok pemberontak didaerah yang jauh dari pusat, tak seorangpun berani
menentang militer(ABRI) secara langsung.
Dengan bergantinya pemerintahan dan format politik tahun 1998, Tentara
Nasional Indonesia (TNI) dituntut untuk dapat mengabdikan dirinya untuk bangsa
dan negara Indonesia secara optimal sebagaimana dimaksudkan oleh para
founding fathers, TNI telah dan sedang melakukan proses reorientasi postur,
tugas, fungsi, dan perannya dalam kehidupan bangsa dan negara. Banyak pihak
yang telah membahas bahwa selama tiga dekade sejak tahun 1965 bersama-sama
dengan kekuatan politik lainnya, TNI pernah menjalankan peran sebagai
penopang utama bagi sebuah pemerintahan yang sangat sentralistik. Dengan
segala kompleksitas dan konsekuensinya, posisi TNI pada waktu itu menjalankan
peran yang sangat dominan, bukan saja dibidang pertahanan dan keamanan tetapi
juga pada berbagai aspek kehidupan lainnya khususnya dibidang politik, sosial,
ekonomi dan ketatanegaraan. Sebelum jatuhnya rezim Orde Baru, posisi-posisi
penting penyelenggara negara dari tingkat pusat hingga tingkat desa banyak
diduduki oleh para personel-personil TNI. Kebijakan pemerintah dan politik
negara, banyak diwarnai oleh pendekatan keamanan, dimana TNI sebagai tulang
punggung pelaksananya. Sehingga memunculkan kritik dan sorotan tajam dari

11. 11
berbagai kalangan masyarakat. Keadaan demikian menyebabkan terjadinya
pergeseran cara pandang para prajurit TNI yang semula berorientasi pada aspek
pertahanan keamanan menjadi lebih berorientasi pada politik praktis, jabatan-
jabatan publik, bahkan kepentingan bisnis yang tidak selamanya konsisten dengan
misi utama tentara sebagai penjaga kedaulatan negara.
Hal ini dapat dilihat bahwa kenyataan yang ada di Negara Indonesia,
kedudukan sipil belum mampu mempersatukan bangsa ini dan hanya militerlah
yang mampu merebut kemerdekaan dari tangan penjajah pada saat itu. Oleh
karena itu militer menjadi sangat berkuasa atas rakyat sipil dengan konsep “Dwi
Fungsi ABRI” nya yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan Negara dan
sebagai kekuatan sosial politik.
Aspek – aspek utama dari kekududukan ABRI sebagai pejuang adalah :
Pertama, Oleh karena tugas pejuang tidak ada habis-habisnya, maka ABRI
sebagai pejuang tidak mungkin berhenti tetapi harus berjalan terus dan ikut
bertanggung jawab atas kelangsungan hidup masyarakat dan negara yang
berdaasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kedua, Sebagai kelompok rakyat pejuang
bersenjata,bersama sama dengan rakyat pejuang lainnya,ABRI telah membuktikan
dirinya berhasil menegakkan dan membela kemerdekaan bangsa dan negara.
Sebagai kelanjutanya sekarang ABRI berkewajiban secara bahu- membahu dan
bersama-sama kekuatan-kekuatan sosial lainnya dengan semangat kekeluargaan
dan kegotongroyongan untuk mengisi kemerdekaan tersebut dengan usaha-usaha
disegala bidang. Ketiga, Bangsa Indonesia bertekad hendak membangun
kehidupan negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
pembangunan itu mengkehendaki ikut sertanya semua kekuatan yang mempunyai
potensi nyata yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan kemasyarakatan dan
kenegaraan, yaitu kekuatan-kekuatan dalam bidang sosial-budaya, ekonomi,
agama dan lain-lain. Jelaslah turut sertanya ABRI dalam kegiatan – kegiatan
sosial-politik, dalam pemerintahan dan dalam pembangunan, bukanlah unutk
kepentingan ABRI sendiri apalagi unutk membangun suatu kekuasaan atau
pemerintahan militer,melainkan dalam rangka pembinaan kehidupan yang
demokratis berdasarkan pancasila dan UUD1945. Keempat, dengan demikian

12. 12
semua bidang kehidupan terbuka bagi ABRI dan kekuatan-kekuatan sosial
lainnya. Proses ikut sertanya adalah menurut prosedur demokratis sesuai dengan
aturan yang berlaku bagi bidang yang bersangkutan. Di Indonesia sejarah politik
militer dapat dibagi menjadi 4 ( empat ) tahap. Tahap Pertama, dari tahun 1945-
1959, dicirikan oleh satu transisi dari “ aksi “ menjadi “ akomodasi “ tahap Kedua,
dari tahun 1959-1966, ditandai oleh pergeseran dari ” akomodasi ” menjadi ”
dominasi ” tahap Ketiga, dari tahun 1966-1998, militer membuat transisi dari ”
dominasi ” menjadi ” hegemoni ” dan Tahap Terakhir, setelah kejatuhan Soeharto
di Tahun 1998, hegemoni militer telah ambruk dan militer masuk ke dalam krisis
yang berkepanjangan. Menurut Singh, keterlibatan militer Indonesia dalam politik
bermula dari kemerdekaan. Politik militer diakomodasi secara legal dan
konstitusional di dalam sistem politik yang diciptakan oleh Soekarno atas dasar
dekrit presiden 1959. Di bawah ” Demokrasi Terpimpin ” militer mendapat
beberapa kursi di DPR Gotong Royong dan sepertiga dari jumlah menteri dalam
kebinet kerja adalah anggota militer. Akomodasi politiknya bergeser menjadi
dominasi, ketika Soeharto berkuasa, militer adalah tulang punggung pemerintahan
Orde Baru, dan melalui program Ideologi dan Budayanya, dominasi berubah
menjadi hegemoni. Jatuhnya Soeharto menyebabkan hegemoni militer mengalami
krisis legitimasi.
Militer sangat mendominasi perpolitikan Indonesia pada masa Orde Baru
dengan menempati posisi strategis pemerintahan pusat ataupun daerah. Militer
juga mendominasi struktur Golkar sampai dengan Munaslub 1998 serta mendapat
perlakuan istimewa dalam lembaga legislatif dengan jumlah yang fluktuatif,
militer mendapatkan jatah melalu mekanisme pengangkatan. Kondisi ini
menyebabkan pelbagai dampak, khususnya terkait tersumbatnya peluang
demokrasi atau berbaliknya Indonesia menjadi rezim otoriter serta menurunkan
profesionalisme militer, ini bisa dirasakan sampai saat ini, dimana Indonesia
memiliki kompentensi tempur prajurit yang rendah dan sistim pertahanan yang
lemah. Lemahnya sistim pertahanan menjadi salah satu faktor melemahnya posisi
Indonesia dalam melakukan diplomasi dengan Negara-Negara tetangga. Faktor
penyebab dominasi militer dalam perpolitikan Indonesia disebabkan 2 faktor
yakni faktor Internal ; hasrat kekuasaan para perwira termasuk di dalam upaya

13. 13
Soeharto mempertahankan kekuasaan, memperjuangkan kepentingan militer
khususnya terkait dana serta kesalahan memahami konsep stabilitas sebagi
prasyarat pembangunan. Sedangkan faktor Eksternal terkait dengan kegagalan
pemerintahan orde lama.(instabilitas politik, pemberontakan didaerah dan krisis
ekonomi).
Dan secara spesifik ada tiga pertanyaan penting yang harus kita ketahui
kita bahas. Pertama, Mengapa Presiden Soeharto tidak membangun TNI/ABRI,
birokrasi, institusi politik DPR dan MPR yang kredibel dan independent, untuk
mengakhiri penyimpangan politik yang dilakukan Soekarno pada pertengahan
1960-an? Kedua, Mengapa Presiden Soeharto hanya mengkonsentrasikan
pengaruh kekuasaannya sendiri untuk mempunyai kontrol yang kuat atas ABRI /
TNI, Birokrasi dan Golkar? Ketiga, Mengapa kuatnya lembaga kepresidenan yang
dibangun Soeharto (Dimana Soeharto langsung memberikan komando dan
mendominasi ABRI, Birokrasi, dan Golkar) tidak mampu mengantisipasi secara
efektif krisis finansial yang amat parah yang dialami Indonesia pada era 1997-
1999?
2. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Soeharto mampu mengelola militer dan kebijakan - kebijakan
yang di jalankan sehingga menjadi penopang kekukuasaan selama 32 tahun
atau selama Orde Baru berkuasa?
2. Bagaimana hubungan Soeharto dan ABRI selama berkuasanya rezim Orde
Baru?
3. Bagaimana kedudukan atau keterlibatan militer di pemerintahan selama
rezim Orde Baru.
3. Batasan Masalah.
Untuk menghindari ruang lingkup yang terlalu luas maka penulis memberikan
ruang lingkup penelitian yaitu:
1. Peneliti mengkaji tentang militer sebagai penopang utama selama Soeharto
berkuasa, Sterutama dalam mendapatkan dan mempertahankan
kekuasaannya.

14. 14
2. Peneliti menitik beratkan pada Gaya dan Cara yang dipakai Soeharto
sehingga Militer bisa tunduk dan terus mendukung Soeharto selama
berkuasa.
3. Peneliti juga megkaji kedudukan atau keterlibatan militer di pemerintahan
selama rezim Orde Baru.
4. Tujuan Penelitian.
Adapu tujuan pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui Bagaimana Soeharto dapat memodifikasi dan memberikan
ruang pada militer selama berkuasa melalui kebijakan-kebijakan Soeharto.
2. Untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis instrumen yang
digunakan Soeharto dalam menjalankan roda pemerintahan Orde Baru.
3. untuk mengetahui seberapa besar peluang militer dalam pentas politk
Indonesia selama Soeharto berkuasa.
5. Manfaat Penelitian
1. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis, yaitu memperluas dan memperdalam
pemahaman penulis dalam bidang yang lebih terspelialisasi, melatih penulis
dalam membuat sebuah karya ilmiah, dan melalui penelitian ini penulis
dibiasakan unutk lebih banyak membaca dan memahami serta lebih kritis
terhadap sebuah bacaan maupun karya tulis yang ada.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pendukung dalam pengembangan
dari pada teori-teori politik yang telah ada seperti, Sistem Politik Indonesia,
Pemikiran Politik Indonesia, Pembangunan dan Perubahan Politik Indonesia ,
dan Analisa Kekuatan Politik, Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia dan teori-
teori politik yang berhubungan dengan bidang penelitian ini.
3. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana unutk memberi
kritikan yang positif terhadap profesionalisme Militer, Departemen Pertahanan
Indonesia dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab dalam
kinerjanya.

15. 15
BAB II
PEMBAHASAN
Sejarah Dwifungsi ABRI
Latar belakang sejarah sebagai langkah yang mengawali timbulnya
dwifungsi ABRI adalah diawali dari konsep Jalan Tengah Nasution yang bersifat
perorangan itu diubah oleh Jendral Soerharto sejak ia memegang kendali
pemerintahan. Soeharto merumuskan dwifungsi menurut Kharis Suhud, istilah
Dwifungsi untuk pertama kali digunakan oleh Jendral Ahmad Yani ketika ia
berceramah didepan perwira-perwira dibangdung yang sangat beda dengan jalan
tengah yang dirumuskan oleh Nasution. Perumusan dan implemenasti dwifungsi
ABRI selama pemerintahan Soeharto ialah menjadi TNI-ABRI secara
organisatoris unutk menduduki jabatan-jabatan strategis dilingkungan
pemerintahan.
Dwifungsi ABRI merupakan sebuah system yang telah diselewengkan
oleh Soeharto dari doktrin awal Nasution. Pandangan besar yang lain yang
mewakili oposisi terhadap doktrin Dwifungsi ini adalah Dwifungsi ABRI secara
murni memang hanya untuk memastikan legitimasi kepentingan penguasa
terhadap ekonomi politik tentara dari sturktur nasional sampai yang terrendah,
sehingga sewaktu legitimasi tersebut dicabut, berbagai respon pun dari bagian-
bagian tentara ikut mempengaruhi politik dan keamanan Negara.
TNI adalah suatu alat pertahanan Negara sebenarnya telah mempunyai
konsep yang baik dalam perannya sehingga stabilitas politik dan keamanan
didalam negeri, yaitu Dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI merupakan konsep
dasar TNI yang dalam menjalankan peran social politik mereka di Negara ini.
Adapun latar belakang lain tentang lahirnya konsep Dwifungsi ABRI harus kita
lihat kembali. Doktrin Hankamrata yang masih digunakan sekarang masih sangat
berhubungan dengan Dwifungsi ABRI.
Dwifungsi ABRI yang kita ketahui oleh masyarakat diluar TNI adalah
sebagai sebuah bentuk militerisme, campur tangan militer dalam permasalah
politik, campur tangan militer dalam permasalahan-permasalah Negara lainnya

16. 16
yang penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dwifungsi ABRI
dilihat sebagai sebuah intervensi militer dan legitimasi militer untuk melakukan
Universitas Sumatera Utara
tindak kekerasan terhadap rakyat. Dwifungsi berarti masuknya militer dalam
posisi / jabatan penting dan mengurangi jatah sipil.
Selain itu dalam kenyataanya kekuatan politik sipil yang lemah
dihadapkan pada kondisi stagnasi yang dilahirkan oleh sistem demokrasi
parlementer, mudah bagi militer untuk mengambil posisi strategis dalam
panggung politik pada waktu itu. Dalam pemerintahan Soeharto militer Indonesia
memainkan peran politiknya secara luar biasa. Dari hal tersebuat dapat ditarik
kesimpulan bahwa :
1. Kondisi masyarakat dalam pemerintahan Soeharto belum berubah, Peran
sosial politik sehingga belum memberi perhatian.
2. ABRI dapat berkiprah leluasa karena budaya politik yang tidak mampu
membangun sistem kontrol politik yang efektif. Hal ini memungkinkan
berkembangnya konsepsi Dwifungsi ABRI sehingga melebihi proporsi
sebagaimana tahap kelahirannya.
Seperti yang diuraikan diatas, ABRI lahir dalam kancah revolusi sejak
semula melaksanakan fungsi sosial politik. Pengakuan yuridis dari bangsa
Indonesia tentang fungsi sosial politik ABRI terlihat sejak berlakunya Undang-
undang No.80 tahun 1958. Dengan berlakunya kembali UUD 45, maka Dwifungsi
ABRI, khususnya fungsi sosial politik mempunyai landasan kontitusional.
Landasan kontitusional dari dwifungsi ABRI tersebut kemudian disahkan lebih
mantap dengan ketapan MPRS/MPR. Setelah MPR hasil pemilu
1971, maka fungsi ABRI sebagai kekuatan sosial selalu dicantumkan
dalam TAP MPR. Dalam setiap TAP MPR tentangGBHN Bab IV tentang pola
umum pelita (Pembangunan Lima Tahun) dan sejak TAP MPR No.IV/1981
tentang GBHN dalam Bab II dinyatakan bahwa sebagai salah satu modal dasar
pembangunan nasional yang dimiliki rakyat dan bangsa Indonesia adalah ABRI
sebagai kekuatan pertahanan dan kekuatan sosial yang tumbuh dari rakyat dan
bersama rakyat menegakkan kemerdekaan bangsa dan Negara. Selain itu
Dwifungsi ABRI pun dilegalkan dengan adanya UU No.20/1982 tentang pokok-

17. 17
pokok Hankam Negara yang kemudian disempurnakan dengan UU No.I/1989 dan
UU No.2/1988 tentang pokok-pokok keprajuritan. Campur tangan ABRI
berdasarkan doktrin tersebut menjadaikan bias mendominasi pola pengelolaan di
Indonesia. Konsep Dwifungsi ABRI dimanfaatkan kepeminpinan ABRI sendiri
serta selalu mengedepankan aspek kuntitas dan mengabaikan aspek kualitas.
Dwifungsi ABRI sebagai Konsep Sosial Politik.
Dwifungsi ABRI merupakan konsep politik yang menempatkan ABRI
baik sebagai kekuatan Hankam maupun kekuatan social politik dalam supra
maupun infra struktur politik sekaligus. Dari penjabaran konsepsi mengenai
fungsi sosial politik ABRI, dapat disimpulkan bahwa peranan ABRI dalam
konsep Negara pada dasaranya adalah: Pertama, Ikut sertanya ABRI dalam
penentuan haluan Negara serta pengendalian politik dan strategi nasional. Kedua,
Sebagai pelopor, dinamisator dan stabilisator dalam memelihara dan
memantapkan stabilitas nasional disemua bidang. Ketiga, Ikut sertanya dalam
pembangunan nasional terutama dalam menyehatkan demokrasi pancasila dan
memperbaiki pertumbuhan ekonomi, meratakan pembangunan unutk mewujudkan
keadailan social.
ABRI dengan Dwifungsinya yaitu sebagai kekuatan pertahanan dan
keamanan maupun sebagai kekuatan social politik bergerak bersamaan dalam 2
lingkungan politik yaitu dalam pemerintah (supra) dan dalam masyarakat.
Dwifungsi ABRI sebagai konsep sosial politik dapat dilihat dalam kehidupan
politik RI. Pergolakan-pergolakan yang terjadi terutama dibidang politik,
ekonomi, telah memaksa ABRI dan kekuatan lain yaitu golongan fungsional
untuk berperan aktif, kelahiran fungsi sosial ABRI melekat bersamaan dengan
kelahiran ABRI sendiri yang telah lahir dari zaman revolusi, walaupun belum
dalam bentuk seperti sekarang. Implementasi dari konsep Dwifungsi ABRI dapat
dilihat dalam ABRI dan kegiatan politik pada masa pemerintahan Soeharto.
Sebagai konsep sosial politik ABRI juga terlibat dalam lembaga legislative dan
juga pada Birokrasi pemerintahan, bahkan mereka juga ikut berperan aktif dalam
pemilu dan juga sebagaio kenderaan politik pemerintahan soeharto dengan masuk
kedalam Golongan Karya.

18. 18
Peran ABRI di MPR dimasa pemerintahan Soeharto, hubungan antara
ABRI dan Presiden sendiri amatlah kolutif. Adapun kebijakan yang dikeluarkan
oleh pemerintahan Soeharto akan disambut baik oleh TNI. Bahkan bila perlu akan
dilakukan berbagai cara, akibatnya Soeharto dapat bertahan dalam kekuasannya.
Semasa pemerintahan Soeharto MPR dijadikan sumber legitimasi
kelanggengan pemerintahan Soeharto. Hal ini yang terlihat pada masa
pemerintahan Soekarno, ketika MPR digunakan unutk memperkukuh ideology
manipol usdek dan menyatakan presiden Soekarno sebagai Presiden seumur
hidup. Selama pemerintahan Soeharto, salah satu hal yang paling sering dikritik
adalah kemudahan mempengaruhi MPR melalui anggota-anggotanya baik yang
diangkat maupun dipilih melalui pemilu dengan mekanisme yang menguntungkan
penguasa.
Sidang umum MPR pada tahun 1983 menertibkan TAP MPR
No.II/MPR/1983 tentang pemilu yang antara lain menetapkan bahwa Pertama:
Jumlah anggota MPR/DPR dan DPRD disesuaikan dengan jumlah penduduk dan
perkembangan daerah. Kedua : Anggota DPR dan DPRD terdiri atas anggota
kekuatan social politik peserta pemilu dan golkar. Berdasarkan ketentuan UU
tentang susunan dan kedudukan MPR,DPR dan DPRD yang berlaku sekarang
(kemudian diubah dengan UUD No 2/1985), keterlibatan ABRI secara langsung
dalam politik paling nyata, dimana ABRI tidak hanya mempengaruhi tetapi juga
menduduki, adalah melalui penunjukan perwira militer aktif menjadi anggota
legislative ditingkat nasional dan regional.
Dwifungsi ABRI pada Masa Orde Baru.
Sejarah kekuasaan Orde Baru adalah sejarah neo-fasisme (militer) yaitu
suatu pemerintahan yang dibangun dengan cara mengandalkan elitisme,
irrasionalisme, nasionalisme dan korporatisme. Ciri-ciri dari pemerintahan neo-
fasisme (militer) ini adalah mengandalkan kekuatan militer untuk menghancurkan
organisasi-organisasi massa (kekutan sipil) dan menghilangkan semua gerakan
militan.

19. 19
Peranan militer sangat dominan dan tidak dapat terlepas dari
keterlibatannya dalam bidang politik. Sebagai alat untuk mendapatkan dan
mempertahankan kekuasaannya, militer mempunyai pengaruh yang sangat besar
bagi pertahanan dan juga keamanan Negara. Militer dalam hal ini adalah ABRI
(Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Adanya peranan ABRI dalam bidang
politik Soeharto, menggabungkan Angkatan Kepolisian dan Tentara Nasional
(TNI). Pasal 10 UUD 1945 mengatakan bahwa : presiden memegang kekuasaan
tertinggi atas Angkatan Darat, Laut,dan Udara ternyata ikut memanipulasi rezim
Soeharto juga membangun opini masyarakat tentang sejarah ABRI, seakan-akan
pada masa lalu ABRI, khususnya pihak TNI (Militer) sudah ikut menentukan
nasib Negara secara politik.
Dalam prakteknya, peranan ABRI telah mengjangkau seluruh kehidupan
masyarakat. Adanya kondisi inilah yang kemudian mengukuhkan adanya doktrin
Dwi Fungsi ABRI.
Sri Bintang Pamungkas mendefenisikan Dwi Fungsi ABRI yaitu peranan
ABRI yang tidak hanya terbatas dalam bidang pertahanan (peranan militer)dan
keamanan (peranan kepolisian) saja, tetapi dalam bidang sosial dan politik, atau
lebih umum lagi berperan banyak diluar bidang pertahanan dan keamanan itu
sendiri.
Penonjolan Dwi Fungsi ABRI dalam pemerintahan Soeharto, secara tidak
langsung telah membawa pada sikap eksklusifisme peran ABRI di lingkungan
masyarakat dan politik penyelenggaraan negara. Implementasi Dwi Fungsi ABRI
seperti yang telah dipaparkan diatas menjadi sebuah faktor pendorong terjadinya
militerisme. Tujuannya ialah untuk memcapai pembangunan dan menjalankan
kekuasaan Negara.
Banyak alasan mengapa militer melibatkan diri dalam percaturan politik
terutama pada masa pemerintahan Soeharto. Contohnya adalah alasan historis,
obsesi pada stabilitas dan kepentingan instusi mereka. Ada alasan yang bersifat
subyektif dan dapat diperinci lebih lanjut menjadi beberapa unsur, terutama
sejarah perjuangan dan doktrin keamanan. Di Indonesia peruwujudan peran
militer dalam politik telah melewati suatu perjalanan panjang dengan derajat

20. 20
keterlibatan yang pasang surut. Militer sebagai suatu institusi yang kuat dan
kemudian menguasai srtuktur politik.
Selama berlangsungnya rezim yang otoriter tidak banyak yang dapat
dilakukan oleh rakyat sipil, karena militer sebagai penguasa yang siap menelan
rakyat sipil ketika mereka melawan terhadap penguasa. Setelah bangsa Indonesia
dipimpin oleh pemimpin dari militer selama 32 tahun, pada akhirnya
menumbuhkan dan menciptakan watak-watak atau jiwa militeristik dalam setiap
ruang gerak sosial masyarakat dan struktur sosial. Telah kita ketahui bersama
bahwa ada 3 peran militer pada masa Orde Baru yang berakibat bagi kehidupan
demokrasi. Ketiga peran itu antara lain adalah :
1. Militer menempati jabatan-jabatan politis seperti menteri, gubernur, bupati
dll. Dengan banyaknya anggota militer yang menduduki jabatan atau posisi di
parlemen akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat.
2. Militer menghegemoni kekuatan-kekuatan sipil. Misalnya pembentukan
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Hal ini dapat diartikan bahwa
sebagai salah satu upaya mengendalikan kekuatan intelektual (sipil) melalui
sebuah lembaga. Tentu saja pengertian ini sangat bertentangan dengan hakekat
cendekiawan yang berpikiran bebas dan kreatif tetapi diikat dalam suatu
wadah yang bersifat ideologis.
Militer melakukan tindakan-tindakan represif terhadap rakyat. Selama ini
militer telah kehilangan kewibawaannya dimata masyarakat yang disebabkan
oleh kejanggalan penanganan pada berbagai kasus.
Kekuatan politik
1. Defenisi Kekuatan Politik
Kekuatan politik adalah segala sesuatu yang berperan dan pengaruh
didalam dunia politik. Kekuatan politik dapat juga dikatakan sebagai segala
sesuatu yang terlibat secara aktif dalam kekuatan politik tertentu. Kekuatan politik
terbagi menjadi dua, kekuatan politik yang terorganisir dan yang tidak
terorganisir. Kumpulan dari orang-orang yang peduli pada isu-isu yang ada,
maupun yang berideologi atau persepsi sama kemudian saling mempengaruhi dan
berinteraksi satu sama lain, sehingga menghasilkan suatu keputusan bersama.

21. 21
Kekuatan politik sangat berperan didalam sistem politik di Indonesia. Ada
banyak kekuatan politik di Indonesia, namun yang benar-benar berpengaruh dan
menonjol hanya beberapa saja. Kekutan-kekutan politik tersebut adalah TNI atau
ABRI, POLRI, Organisasi Kecendekiaan, Lembaga-lembaga Pendidikan,
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pers, Organisasi Penelitian, kekuatan
politik yang tersebar di daerah-daerah, kelompok kemasyarakatan yang berbasis
pada Agama (NU, Muhammadiyah, dll), Buruh dan Pekerja, Mahasiswa, Partai-
partai politik, dan masih banyak lagi kekuatan-kekuatan politik lainnya di
Indonesia. Kekuatan politik Indonesia dapat berupa institusi maupun individu.
Semua kekuatan politik yang ada harus dapat dikuasai atau dimonopoli
dengan baik seperti apa yang terjadi pada era Orde Baru pimpinan Soeharto.
Setelah 32 tahun lamanya Soeharto menjabat sebagai Presiden RI, rezimnya
akhirnya runtuh karena ia kehilangan kuasa atas hal-hal penting yang menjadi
penopang pemerintahan pimpinannya. Ketika itu kabinet pemerintahan terpecah
belah, DPR menarik dukungannya bahkan sampai memintanya mengundurkan
diri, pengusaha-pengusaha swasta yang menjadi penopang modal menjadi tidak
tertarik dengan usaha-usaha lokal, bahkan semakin banyak yang menanamkan
modal di Luar Negeri, selain itu militer sedang dihadpakan dengan oleh konflik
internal sehingga menjadi terpecah belah. Karena itulah kekuatan-kekuatan politik
tersebut harus benar-benar diperhatikan dalam membentuk pemerintahan, bukan
berarti harus dimonopoli namun lebih tepat dikatakan harus diselaraskan agar
dapat membangun pemerintahan menuju keutuhan dan keselarasan.
2 Militer sebagai Kekuatan Politik Indonesia
Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia (ABRI) merupakan salah satu kekuatan politik Indonesia yang terbesar
dan dapat dikatakan sebagai kekuatan yang berpengaruh besar. Pada awalnya
dibentuk dengan nama Badan Keamanan Rakyat (BKR), kemudian
bertransformasi menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), lalu diubah lagi
menjadi Tentara Keamanan Indonesia (TKI), kemudian diubah lagi menjadi
Tentara Nasional Indonesia (TNI), hingga pada bulan November 1958 TNI
akhirnya diubah lagi menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

22. 22
ABRI terbagi lagi dalam Angkat Darat (AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan
Udara (AU), dan Kepolisian. Pada dasarnya, meskipun telah melewati perjalanan
panjang dalam pembentukannya dan beberapa kali melakukan perubahan nama,
kekuatan politik ini dari dulu hingga sekarang bergerak dibidang keamanan dan
pertahanan di Indonesia.
Dalam masa Orde Baru dimana kepeminpinan Soeharto, ABRI berperan
cukup sentral dalam kehidupan sosial-politik. Berdasarkan aturan perundang-
undangan yang ada, ABRI bukan hanya diperbolehkan, melainkan juga “bersama
kekuatan sosial-politik” lainnya diharapkan terlibat dalam kehidupan kenegaraan.
Dengan mengacu pada doktrin dwifungsinya, selain kekuatan pertahanan dan
keamanan (Hamkam), ABRI pun merupakan kekuatan sosial-politik. Dalam UU
No.20/1982 tentang Hankam, ABRI baru dinyatakan sebagai “kekuatan sosial”.
Namun lewat UU No.2/1982 mengenai prajurit ABRI, secara tegas
disebutkan ABRI merupakan “kekuatan politik” juga disamping sebagai kekuatan
hankam. Atas dasar legalitas diatas, dalam tiga masa tiga puluh tahun terakhir ini,
ABRI telah menjadi kekuatan penting dalam kepolitikan Orde Baru. Bersumber
pada aspek legal empiric, ABRI baik secara kelembagaan maupun individual
terlibat dalam berbagai kegiatan. Pertama, Salah satu pilar Orde Baru adalah
duduknya ABRI dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Meski bukan partai politik,
kehadiran ABRI dalam lembaga tersebut diwujudkan melalui pembentukan fraksi
tersendiri. Hal ini menurut penidiri Orde Baru, kehadiran militer dalam lembaga
legislative tersebut dimaksudkan untuk menjadi kekuatan penyeimbang dan
bahkan pencegah bagi niat partai politik unutk melakukan tindakan yang
mengancam jalanya pemerintahan. Sebagai kesatuan stabilitas, ABRI akan selalu
berusaha mencegah keinginan politisi sipil yang berkeinginan melakukan
perubahan UUD serta dasar Negara RI. Kedua, Sebagai stabilisator dan
dinamisator pula kehadiran ABRI dalam politik diwujudkan melalui Golongan
Karya. Demi menjamin terselenggaranya demokrasi di satu pihak dan peningkatan
efektifitas pelaksanaan pembangunan dipihak lain, para konseptor politik Orde
Baru berusaha melahirkan sebuah kekuatan politik yang dominan. Dengan
demikian, perimbangan kekuatan antarpartai harus ditiadakan, karena akan

23. 23
mengganggu proses pengambilan keputusan yang memihak pembangunan. Oleh
karena itulah ABRI harus berperan didalam lembaga legislative, baik dipusat
maupun daerah. Dengan memberi dukungan pada salah satu kekuatan politik
dalam hal ini Golkar, tujuan pembentukan kekuatan mayoritas dalam lembaga
perwakilan rakyat akan tercapai. Rasanya semua paham bahwa kemenangan
Golkar dalam enam pemilu Orde Baru terutama sekali didukung peran ABRI
didalamnya. Ketiga, ABRI pun hadir bukan hanya dilembaga legislative, juga di
ekssekutif. Baik yang sudah purnawirawan maupun ABRI aktif tidak sedikit yang
memperoleh jabatan kunci dipemerintahan pusat maupun daerah. Pada masa lalu
bahkan cukup banyak perwira ABRI yang ditugaskaryakan menjadi duta besar
dihampir semua Negara penting didunia ini. Keempat, Dalam rangka mendukung
ABRI dan kesejahtraan anggotanya presiden Soeharto pun memberikan banyak
kesempatan pada keluarga ABRI untuk aktif berbisnis. Mulai dari pengelolaan
hak pengusahaan hutan sampai pelayanan angkutan udara, banyak yang
menggunakan nama ABRI. Keterlibatan didalam bisnis ini dimaksudkan untuk
lebih mengikat ABRI kedalam struktur politik yang berlaku saat itu. Meski diakui
ABRI merupakan alat Negara dan idelogi perjuangannyapun “dari rakyat, oleh
rakyat dan untuk rakyat”, karena mendapatkan manfaat ekonomi dari penguasa
politik yang ada, secara tidak langsung ABRI harus mendukung kebijakan politik
penguasa. Kelima, Selain tugas-tugas kekaryaan dan usaha ekonomi seperti diatas
ABRI pun aktif dalam memerankan fungsi modrenisasi didaerah tertinggal, ABRI
masuk desa, dan lain-lain barulah contoh mutahir dari perbantuan tersebut. Disana
peran-peran ABRI sebagai dinamisator diwujudkan dengan bertugas sebagai
guru,penyuluh masyarakat. Yang pasti karena kadar disiplin dan keseragamannya,
banyak anggota dan kesatuan ABRI yang ditempatkan didaerah terpencil unutk
mendorong proses pembangaunan. Karena petimbangan keamanan, hanya
anggota ABRI-lah yang paling mungkin bertugas didaerah rawan keamanan. Oleh
karena itu begitu lengkapnya keterlibatan ABRI dalam masalah-masalah non-
militer, ada kecurigaan bahwa ABRI telah menguasai lahan kelompok lain. Meski
pengertian Dwifungsi sebenarnya bukanlah kekaryaan, karena dalamnya
kehadiran TNI pada masalah sosial-politik, perluasan peran tersebut telah
ditafsirkan sebagai peruwujudan yang sesungguhnya dari dwiporsi Dahulu

24. 24
Jenderal A.H. Nasution mengemukakan gagasan mengenai partisipasi ABRI
dalam pemerintahan untuk ikut membina Negara tanpa ada niatan untuk
memonopoli seluruh kekuasaan. Gagasan ini bertujuan agar ABRI dapat lebih
menyatu dengan rakyat dan selalu siap membantu rakyat, tidak hanya mengenai
soal keamanan dan pertahanan Negara saja tetapi disetiap permasalahan yang
muncul di masyarakat. Gagasan Jenderal A.H. Nasution ini dikenal sebagai
konsep ‘Jalan Tengah’.
Pada saat ABRI lahir, ditengah-tengah kekuatan sosial dan politik yang
kurang kuat, kekuatan ARBI sangat diperlukan untuk menutupi cela-cela dalam
mengatasi masalah-masalah yang muncul, agar pemerintahan tetap stabil. Pada era
Orde Baru pimpinan Soeharto lahirlah konsep ‘Dwi- Sifat Dwi-fungsi ABRI
bertujuan sebagai institusi formal yang bergerak dibidang pertahanan dan
keamanan serta dibidang sosial-politik Indonesia. Fungsi ABRI ini kemudian
diperkukuh melalui Undang-Undang. Hal ini tercantum dalam UU No. 16 tahun
1969 tentang Susunan dan Keanggotaan MPR, DPR, dan DPRD serta
dicantumkannya fungsi ABRI asebagai‘alat negara dan kekuatan sosial’, UU No.
20 / 1982, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Negara, khususnya
pasal 26 dan 28. Kemudian perihal mengenai Dwi-fungsi ABRI ini, diperkukuh
kembali melalui landasan konstitusional dengan mencantumkannya dalam UUD
1945. Tercantum dalam pasal 2 ayat (1) mengenai keanggotaan MPR, pasal 21
mengenai hak DPR mengajukan rancangan Undang-Undang, dan pasal 30
mengenai hak dan kewajiban warga Negara dalam usaha membela Negara
39
kemudian Tap MPRS No. II / 1960 semakin menambah leluasa ruang gerak
ABRI. Sebagai kelanjutan UU tersebut, dikeluarkan pula UU No. 2 tahun 1988
tentang prajurit ABRI. Dalam UU yang sama, pasal 6, disebutkan secara jelas
bahwa ABRI mempunyai peran Dwi-fungsi, yaitu sebagai kekuatan pertahanan-
keamanan dan sosial-politik.
Sebagai institusi militer, tidak dapat diingkari bahwa ABRI memegang
posisi yang sangat berpengaruh pada zaman Orde Baru. Hal ini dikarenakan,
pemerintah mendukung sifat dwi-fungsi ABRI sehingga ABRI bisa lebih leluasa
bergerak tidak hanya dibidang hankam tapi juga bidang sosial-politik terutama

25. 25
setelah diperkukuh melalui berbagai Undang-Undang. Peran ABRI dalam bidang
hankam tidak perlu dipertanyakan lagi, dapat dilihat dari sejarah dimana ABRI
menjadi salah satu faktor pendukunga yang kuat ketika Indonesia
memperjuangkan kemerdekaannya sejak dahulu. Ketika itu namanya memang
belum menjadi ABRI, namun tetap merupakan institusi yang sama. Fakta lain
bahwa ABRI menjalankan fungsi bidang hankam adalah ketika pemberontakan
PKI dan gerakan-gerakan separatis lainnya di daerah-daerah menjadi reda. ABRI
juga membantu Indonesia memperkukuh posisinya di dunia Internasional dengan
pengiriman Pasukan Garuda ke barbagai negara untuk membantu menyelesaikan
konflik-konflik di negara-negara tersebut. Pada masa Orde Baru, kekuatan ABRI
diberbagai bidang dapat dikatakan dominan, bahkan sampai berperan menjadi co-
ruler. Undang-undang mengenai dwi-fungsi ABRI memudahkan para anggotanya
untuk lebih leluasa bergerak dalam kehidupan sosial-politik baik dalam
pemerintahan atau secara formal, maupun di luar pemerintahan atau secara
informal. Selain jumlah anggota ABRI yang bergerak dibidang sosial-politik
tergolong banyak, efek atau pengaruh yang dihasilkan juga besar bagi
pemerintahan dan masyarakat Indonesia. Besar pengaruhnya dapat dilihat dari
kemajuan yang dihasilkan dalam pembangunan. Secara gamblang dapat dikatakan
bahwa ABRI ketika itu telah menguasai seluruh aspek-aspek yang ada, baik yang
formal maupun informal.
Setelah semuanya berjalan cukup lama, kelamaan sifat Dwi-fungsi ABRI
ini menjadi suatu doktrin yang menyebar menjadi sifat multi-fungsiABRI.
Semakin lama kegiatan ABRI sebagai institusi militer formal, maupun aktivitas
para anggotanya dalam berbagai aspek menjadi semakin meluas. Karena dapat
bertindak secara leluasa, apalagi dengan pengukuhuan mengenai sifat Dwi-fungsi
dalam Undang-Undang, mulai terlihat tindakan-tindakan penyelewengan terutama
dari sisi Birokrasi kepemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya divisi-
divisi dalam pemerintahan yang dikuasai ABRI mulai dari yang terendah hingga
yang teratas. Selain dari sisi politik, dari sisi militer pun ABRI mulai terlihat
semena-mena, padahal tujuan utama yang ingin dipenuhi dengan dibentuknya
ABRI itu sendiri adalah untuk menjaga keamanan dan pertahanan Negara. namun

26. 26
yang dirasakan masyrakat justru tindak kekerasan terhadap segala bentuk protes
atau demonstrasi yang dilakukan berbagai kalangan, selain itu ABRI sering kali
menyelesaikan berbagai konflik dengan kekerasan tanpa melakukan pendekatan
yang lebih halus terlebih dahulu. Kelamaan masyarakat yang menerima perlakuan
seperti itu melihat ABRI hanya sebagai alat kekerasan dan kekuasaan, karena
ABRI menghalalkan segala cara agar dapat mempertahankan kekuasaannya.
ABRI jadi terlihat sebagai rekan penguasa dibanding institusi militer yang
bertujuan untuk menjaga keamanan dan pertahanan Negara.
Meskipun demikian, hal ini bukan sepenuhnya menjadi kesalahan ABRI
Pemerintah Orde Baru juga telah banyak membuat ABRI berada di posisi terpojok
antara menjalankan kewajiban - atau lebih tepatnya membela majikannya -
dibanding berdiri sebagai stabilisator atau pun sebagai dinamisator bagi
masyarakat.ABRI, seperti kita ketahui, selama 32 tahun ini telah menjadi alat
untuk mempertahankan status quo pemerintahan Soeharto lewat cara militernya.
Hal ini lama-kelamaan menjadi sorotan yang cukup tajam di Indonesia. Konflik
ABRI, peran dan kekaryaannya yang diimplementasikan lewat doktrin Dwi-
fungsinya telah membawa pro dan kontra di kalangan masyarakat politik, bahkan
masyarakat awam sekalipun, yang kemudian mengakibatkan banyaknya demo
yang bermaksud untuk menumbangkan peran Dwifungsi ABRI.
3 Peran Militer dalam Keamanan dan Politik
Pada masa pemerintahan Soeharto, militer terkenal dengan nama
Dwifungsi ABRI yang mempunyai peran dalam proses politik dan keamanan,
maka dari itu militer mempunyai hak dalam masuk wilayah-wilayah sipil.
Kekuasaan militer seperti struktur dalam sistem politik yang ada di masyarakat.
Militer juga mempunyai struktur yang jelas antara lain BABINSA, KODAM,
KOREM yang mempunyai hak mengontrol pemerintahan sipil yang dianggap
makar terhadap pemerintahan. Kadang kala para militer dan para pemimpin
militer menduduki kedudukan strategis seperti, Bupati, Lurah, Camat dan lain-
lain. Dalam hal ini juga proses militerisasi militer mulai masuk ke wilayah sipil,
sipil dengan watak militeristik seperti, menyelesaikan konflik dengan kekerasan,
anti dialog.

27. 27
Negara militer adalah aliran paling kuat antara tiga aliran lainnya. Dengan
format Negara militer, karena militer mendominasi seluruh lembaga pengambil
keputusan baik di legislatif, eksekutif, dan yudikatif, Soeharto mengelola konflik
yang terjadi di tubuh militer. Konflik laten yang terjadi selama kekuasaan Jenderal
Soeharto, adalah antara Soeharto dan Ali Murtopo sebagai promoter pada awal
tahap kekuasaan soeharto. Setelah Ali Murtopo meninggal, dia direpresentasikan
oleh Jendral Beni Moerdani sebagai kader. Sejak saat itu, Soeharto mutlak
mengendalikan sistem politik yang ada , selama ini kanter yang didalami oleh Ali
Murtopo ambruk. Pada prinsipnya, Soeharto dan Moerdani itu satu, sampai saat-
saat terakhir tidak ada pernyataan-pernyataan Moerdani yang berlawanan dengan
Soeharto. Moerdani adalah tentara loyalitas, bila disuruh untuk menghabisi
mahasiswa atau Soeharto, dia akan memilih membunuh mahasiswa. Tetapi
kemudian muncul berbagai friksi antara Soeharto dan Moerdani. Penyebab
konflik yang mendasar antara Soeharto dan Moerdani adalah persoalan
kepentingan, salah satunya adalah kepentingan ekonomi.
Agar tidak terlalu ketergantungan dengan Beni Moerdani, Soeharto
mengangkat dan mempromosikan kelompok Soehartois yang mengedepankan
Wiranto dan kawan-kawan. Wiranto sebenarnya diposisikan sebagai putra
mahkota. Penonjolan Wiranto bukannya tanpa masalah. Karena Soeharto
menghadapi Prabowo Subianto, menantunya, yang sama-sama berambisi menjadi
putra dan berambisi menduduki jabatan tinggi. Karena tidak ada persaingan dalam
perpolitikan.
Proses kekuasaan sentralistik memang tidak mulus pada awalnya.
Memang terjadinya perebutan kekuasaan yang akibatnya kekuasaan militer dan
rezim militeristik dan birokrasi yang dikuasai oleh para kekuasaan yang korup.
Kekuasaan lawan politik direpresif kekuatan militer dan rezim diktator Soeharto,
kekuasaan legilatif, eksekutif dan yudikatif yang dikuasai oleh militer dan politik
di daerah yang dikontrol militer yang mempunyai tugas dan peran yang begitu
dominan dalam struktur masyarakat yang terpola dengan sentralistik. Persoalan ini
juga berkuasa selama 32 tahun yang membentuk watak dan karakter masyarakat

28. 28
yang militeristik, maka pemahaman sipil yang merindukan oleh kemanan yang
dirindukan oleh masyarakat.
Kekuasaan yang menjadi ketakutan masyarakat merupakan momok yang
menjadi persoalan dari rezim Soeharto mengakibatkan krisis ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat, represifitas militer terhadap masyarakat yang
menyebabkan problem kebebasan masyarakat terbelenggu oleh kekuasaan
militeristik yang tidak memberikan kebebasan berpikir. Dari hal itu masyarakat
mulai melakukan pemberontakan atas ketidakadilan yang dilakukan pemerintah.
Kekuasaan rezim Soeharto mulai melemah akibat dari problem yang diakibatkan
pemerintah yang menimbulkan keresahan akibat pembangunan tidak merata,
urbanisasi desa kekota. Pemberontakan masyarakat mulai memanas dan militer
menarik dukungan dari kekuasaan yang despotic.
Kejatuhan Presiden memang tidak terlepas dari kondisi internal militer
yang pada saat itu mengalami perpecahan, yaitu antara Wiranto dan Prabowo
yang notabene adalah pendukung Soeharto. Ditambah dengan keyakinan yang
menjakiti masyarakat bahwa Seharto dan militer hanya dapat disingkirkan melalui
people power dan puncaknya adalah pemberontakan Mei 1998, yang memakan
korban jiwa dari rakyat sipil. Saat itu juga, menjadi waktu kekosongan
kekuaasaan para militer, tetapi tidak begitu saja militer melepaskan kekuasaannya.
Karena kepentingan militer dari sosio-politik menjadi kehidupan yang
memakmurkan. Seperti kasus-kasus militer menangani kerusuhan di daerah-
daerah yang rawan, militer pasti ikut di dalam yang menjadi super hero atau
pahlawan dalam menyelesaikan, padahal kepentingan militer sebagai aparat yang
menjaga modal dan perusahan menjadi perjalanan sejarah militer Indonesia
menjadi kepentingannya sebagai asset yang empuk oleh para perwira militer.