1. BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK
INDONESIA
Sosialisasi Kebanksentralan
Kepada Mahasiswa UNIKU
KBI Cirebon, 12 Oktober 2011
2. Bank Indonesia Dari 3 Aspek :
1. LATAR BELAKANG - Sejarah Uang
2. SEJARAH - Sebelum Independen (‘45-’98)
- Setelah Independen (’98-NOW)
3. TUGAS - Moneter
- Perbankan
- Sistem Pembayaran
- Fungsi Uang
- Terbentuknya otoritas moneter
4. Persyaratan terjadinya barter:
a.Double Coincidence.
b.Kesepakatan Nilai.
i. Barter
Hambatan:
a. Susah menemukan DC.
b. Diperlukan negosiasi kesepakatan
perlunya standard value.
a. Tidak ada unit of account.
b. Tidak fleksibel.
a. Sejarah Uang
5. a. Sejarah Uang
• Uang Batu Pulau Yap, Kep. Salomon
• Uang Kayu, Gading, Kulit Kerang
• Dll.
Uang Batu Kerajaan Sumenep
Ciri-ciri:
Nilai Intrinsik < NILAI NOMINAL
Ditetapkan Penguasa
Kelemahan:
Tidak Praktis
Tidak ada pecahan
Berlaku terbatas
6. Mulai dari emas sampai tembaga.
NILAI INTRINSIK = NILAI NOMINAL
(Full Bodied Money).
a. Sejarah Uang
7. • Penggunaan uang logam mulai bermasalah ketika bertransaksi dalam jumlah besar.
Selain tidak praktis dan berbiaya besar, juga menimbulkan risiko (ingat perampokan
kereta pada film koboi).
• Kemudian muncul lembaga-lembaga swasta atau pemerintah yang mengeluarkan
sertifikat untuk mewakili nilai dari uang logam yang disimpannya (i. representative full
bodied money).
• Lembaga-lembaga tersebut kemudian disebut BANK.
• Setelah penggunaannya meluas dan diterima secara umum, nilai sertifikat yang
tercantum hanya dijamin sebagian dengan logam mulia, misalnya hanya 40% nya (ii.
Fiat Money).
•
a. Sejarah Uang
8. • Suatu benda dapat berfungsi sebagai uang jika memiliki syarat-syarat sbb:Suatu benda dapat berfungsi sebagai uang jika memiliki syarat-syarat sbb:
Diterima secara umum (Diterima secara umum (acceptabilityacceptability))
Tahan Lama (Tahan Lama (durabilitydurability))
Bernilai tinggi (Bernilai tinggi (scarcity).scarcity). Pada uang modern harus dijamin pemerintahPada uang modern harus dijamin pemerintah
((fiat moneyfiat money))
Kualitasnya cenderung sama (Kualitasnya cenderung sama (uniformityuniformity))
Mudah dibawa (Mudah dibawa (portabilityportability))
Mudah dibagi (Mudah dibagi (divisibilitydivisibility))
Nilainya cenderung stabil (Nilainya cenderung stabil (valuestabilityvaluestability))
Syarat manayangmasihrelevansaat ini?Syarat manayangmasihrelevansaat ini?
• Uang dapat dibedakan dariUang dapat dibedakan dari bahanbahan pembuatannya (logam vs non-logam), daripembuatannya (logam vs non-logam), dari
nilainyanilainya (token vs fiat money), dari pencetaknya (Pemerintah, Bank Sentral,(token vs fiat money), dari pencetaknya (Pemerintah, Bank Sentral,
BankUmum)BankUmum)
Catatan Penting Tentang Uang
9. a.a. Alat tukar(Alat tukar(mediumof exchangemediumof exchange))
b.b. Satuan hitung (Satuan hitung (unit of accountunit of account))
c.c. Penyimpan kekayaan (Penyimpan kekayaan (storeof value/wealthstoreof value/wealth).).
d.d. Alat Pembayaran Masa Depan (Alat Pembayaran Masa Depan (DefferedpaymentDefferedpayment))
e.e. Alat pemindah kekayaan/modalAlat pemindah kekayaan/modal
f.f. Alat pembayaran utangAlat pembayaran utang
g.g. Alat status sosialAlat status sosial
Adakah fungsi turunan lain yang bertambah saatAdakah fungsi turunan lain yang bertambah saat
ini?ini?
FUNGSI DASAR
FUNGSI
TURUNAN
b. Fungsi Uang
10. • Kita sudah mengenal istilahKita sudah mengenal istilah Fiat MoneyFiat Money yang diterbitkan olehyang diterbitkan oleh
““bank“bank“ zaman dahulu.zaman dahulu. Note: Bank pertama sudah muncul pada jamanNote: Bank pertama sudah muncul pada jaman
Mesopotomia Kuno.Mesopotomia Kuno.
• Sejarah mencatat bahwa penerbitan uang kertas sebagai tandaSejarah mencatat bahwa penerbitan uang kertas sebagai tanda
setuju dimulai pada abad ke-9 di China dengan sebutansetuju dimulai pada abad ke-9 di China dengan sebutan flyingflying
moneymoney..
• Dalam perkembangannya,Dalam perkembangannya, fiat moneyfiat money tidak lagitidak lagi
dijamin dengan logam mulia, tapi dijamin olehdijamin dengan logam mulia, tapi dijamin oleh
Negara.Negara.
• Sbg gantinya, Negara diberi hak khusus untukSbg gantinya, Negara diberi hak khusus untuk
mencetak uang (di Indonesia disebut hakmencetak uang (di Indonesia disebut hak
OKTROI/octrooi)OKTROI/octrooi)..
• Di beberapa negara, hakDi beberapa negara, hak oktroioktroi diberikandiberikan
kepada Bank Sentral. Di Indonesia adalahkepada Bank Sentral. Di Indonesia adalah
Bank Indonesia yang disebutBank Indonesia yang disebut OtoritasOtoritas
Pengedaran UangPengedaran Uang..Uang kertas China abad IX.
b. Otoritas Moneter
11. EVOLUSI
1945-1952 1953-1967
UU No. 11 Th 1953 ttg BI
sbg pengganti DJB wet
1922.
BI sbg bank sentral RI.
Bagian dr Pemerintah
Peran Dewan Moneter
Pencetakan uang utk
defisit fiskal vs.
Sanering 1959 dan
hyperinflasi 1965/68.
Dominasi politik dan
pembiayaan bank
sentral.
Pencetakan uang vs.
Sanering (Gunting
Sjafrudin) 1950.
Bentuk formal bank
sentral belum ada.
De Javasce Bank
(DJB) vs BNI.
UUD 1945 Pasal 23: BI
sbg bank sentral
UU Nasionalisasi DJB
Status
Landasan
HukumPeran
Peristiwa
Penting
DJB dan BNI sbg bank
sirkulasi.
Mata uang Belanda &
Jepang vs. ORI.
Sebagai : (i) Agen Pemb,
(ii) Kasir Pemerintah , (ii)
Bankers bank
Menjalankan fungsi bank
kmersial
Tugas: (i) Stabilitas
moneter, (ii)Pengedaran
uang, (iii) Sist. pembyrn
1968-1998
Stabilisasi ekon (1968-72)
Boom minyak (1973-82) &
keb mon langsung (KLBI).
Deregulasi (1983-92) dan
keb mon tidak langsung.
Krisis 1997, BLBI,
reformasi.
Konflik tujuan stabilitas
BI sbg bank sentral RI
Bagian dr Pemerintah
Peran Dwn Moneter
UU No. 13 Th 1968 ttg
Bank Sentral.
Masih berperan sbg: (i)
Agen Pemb., (ii) Kasir
Pem, (ii) Bankers bank.
Fungsi bank komersial
tidak ada lagi.
Tugas: (i) Stabilitas nilai
rupiah, (ii) Mendorong
produksi, kesempatan
kerja.
1999 >
Bank
Indonesia
dewasa
ini….
July, 2005
Muncul
Paradigma
baru :
Inflation
Targeting
Framework
(ITF)
Arsitektur
Perbakan
(API)
&
Real time
gross
settlement
(RTGS)
12. TUGAS
UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diamandemen dengan UU
No. 3/2004
DASAR HUKUM
Peran dan kelembagaan bank sentral di Indonesia dewasa ini menganut prinsip-
prinsip bank sentral modern yang juga diterapkan di negara-negara lain .......
TUJUAN
Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah
Inflasi
dan nilai
tukar
TUGAS POKOK
1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
3. Mengatur dan mengawasi bank
13. 13
KEBIJAKAN
EKONOMI MAKRO:
KEBIJAKAN MONETER
KEBIJAKAN FISKAL
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
KEBIJAKAN TENAGA KERJA
KEBIJAKAN LAINNYA
TUJUAN AKHIR:
SOCIAL
WELFARE
KEBIJAKAN
EKONOMI MAKRO:
KEBIJAKAN MONETER
KEBIJAKAN FISKAL
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
KEBIJAKAN TENAGA KERJA
KEBIJAKAN LAINNYA
TUJUAN AKHIR:
SOCIAL
WELFARE
Kebijakan moneter merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro
Tujuan kebijakan ekonomi makro umumnya adalah mencapai kemakmuran masyarakat
(social welfare)
a. Moneter
15. a. Moneter – Kerangka Kebijakan Sebelum Juli 2005
Monetary targeting (penargetan besaran moneter) mendasarkan pada pengendalian uang
beredar (sbg. intermediate target) dan uang primer (sbg. sasaran operasional) untuk
mencapai sasaran akhir, dengan berdasar kestabilan permintaan uang
Prasyarat : Kestabilan hubungan antara besaran moneter dengan sasaran akhir kebijakan
(perkembangan harga dan output).
Problem : Berkembangnya instrumen keuangan dan semakin terintegrasinya hubungan
perekonomian domestik dengan internasional.
Sasaran uang beredar (quantity –based approach) - sebelum Juli 2005
0/1 MMm =
OPERASI MONETER:
Sasaran operasional:
Uang Primer (Mo)
Instrumen: OPT
SASARAN
ANTARA:
Uang beredar:
M1, M2
SASARAN AKHIR:
Inflasi
Pertumbuhan
ekonomi
),,( YrMM DS
π=
16. Bank Indonesia: Apa, Siapa dan Bagaimana?Bank Indonesia: Apa, Siapa dan Bagaimana?
1. Apakah tugas Bank Indonesia sama dengan tugas
bank komersial?
2. Kapan Bank Indonesia berdiri dan bagaimana
riwayatnya?
3. Bagaimana hubungan kelembagaan Bank Indonesia
dengan pemerintah dan lembaga lain?
4. Apa saja tugas dan fungsi Bank Indonesia?
5. Apa tugas dan fungsi Bank Indonesia di daerah?
1. Apakah tugas Bank Indonesia sama dengan tugas
bank komersial?
2. Kapan Bank Indonesia berdiri dan bagaimana
riwayatnya?
3. Bagaimana hubungan kelembagaan Bank Indonesia
dengan pemerintah dan lembaga lain?
4. Apa saja tugas dan fungsi Bank Indonesia?
5. Apa tugas dan fungsi Bank Indonesia di daerah?
5 Pertanyaan utama:5 Pertanyaan utama:
17. Bank Indonesia VS Bank KomersialBank Indonesia VS Bank Komersial
Bank Komersial:
1.Menerima dana masyarakat
(tabungan dan deposito)
2.Menyalurkan kredit
3.Mencari laba
Bank Komersial:
1.Menerima dana masyarakat
(tabungan dan deposito)
2.Menyalurkan kredit
3.Mencari laba
Undang-undang No. 23 Tahun 1999:
STATUS DAN KEDUDUKAN BANK INDONESIA
Lembaga Negara Yang Independen
Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan tugas dan
wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Status dan kedudukan yang
khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya
sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien
Sebagai Badan Hukum
Status Bank Indonesia sebagai badan hukum publik (BI berwenang menetapkan peraturan-
peraturan hukum yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan
wewenangnya) dan sebagai badan hukum perdata.
Undang-undang No. 23 Tahun 1999:
STATUS DAN KEDUDUKAN BANK INDONESIA
Lembaga Negara Yang Independen
Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan tugas dan
wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Status dan kedudukan yang
khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya
sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien
Sebagai Badan Hukum
Status Bank Indonesia sebagai badan hukum publik (BI berwenang menetapkan peraturan-
peraturan hukum yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan
wewenangnya) dan sebagai badan hukum perdata.
Bank Indonesia:
1.Tidak menerima dana masyarakat ataupun
menyalurkan kredit
2.Lembaga negara yang independen
3.Otoritas moneter, pengawas bank, dan
mengatur lalu lintas sistem pembayaran
Bank Indonesia:
1.Tidak menerima dana masyarakat ataupun
menyalurkan kredit
2.Lembaga negara yang independen
3.Otoritas moneter, pengawas bank, dan
mengatur lalu lintas sistem pembayaran
18. Sejarah Bank IndonesiaSejarah Bank Indonesia
1945-1952 1953-1967
UU No. 11 Th 1953 ttg BI
sbg pengganti DJB wet
1922.
BI sbg bank sentral RI.
Bagian dr Pemerintah
Peran Dewan Moneter
Pencetakan uang utk
defisit fiskal vs.
Sanering 1959 dan
hyperinflasi 1965/68.
Dominasi politik dan
pembiayaan bank
sentral.
Pencetakan uang vs.
Sanering (Gunting
Sjafrudin) 1950.
Bentuk formal bank
sentral belum ada.
De Javasce Bank
(DJB) vs BNI.
UUD 1945 Pasal 23:
BI sbg bank sentral
UU Nasionalisasi
DJB
StatusLandasan
Hukum
PeranPeristiwa
Penting
DJB dan BNI sbg
bank sirkulasi.
Mata uang Belanda
& Jepang vs. ORI.
Sebagai : (i) Agen Pemb,
(ii) Kasir Pemerintah , (ii)
Bankers bank
Menjalankan fungsi bank
Komersial
Tugas: (i) Stabilitas
Moneter, (ii)Pengedaran
Uang, (iii) Sist. Pembyrn
1968-1998
Stabilisasi ekon (1968-72)
Boom minyak (1973-82) &
keb mon langsung (KLBI).
Deregulasi (1983-92) dan
keb . mon tidak langsung.
Krisis ‘97, BLBI, reformasi.
Konflik tujuan stabilitas
nilai rupiah vs. tujuan lain
BI sbg bank sentral RI
Bagian dr Pemerintah
Peran Dewan Moneter
UU No. 13 Th 1968 ttg
Bank Sentral.
Masih berperan sbg: (i)
Agen Pemb., (ii) Kasir
Pem, (ii) Bankers bank.
Fungsi bank komersial
tidak ada lagi.
Tugas: (i) Stabilitas nilai
rupiah, (ii) Mendorong
produksi, kesempatan
kerja.
1999 >
Bank
Indonesia
dewasa
ini….
19. Hubungan Kelembagaan Bank IndonesiaHubungan Kelembagaan Bank Indonesia
.
HUBUNGAN BANK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH: HUBUNGAN
KEUANGAN
Kasir pemerintah
Menerbitkan dan menempatka surat hutang negara
HUBUNGAN BANK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH: INDEPENDENSI
DALAM INTERDEPENDENSI
Koordinasi BI dan Pemerintah (target inflasi, masalah ekonomi, perbankan dan
keuangan)
BI dapat memberikan masukan kepada Pemerintah (RAPBN) dan pemerintah
dapat menghadiri RDG (hanya dengan hak bicara)
HUBUNGAN BANK INDONESIA DENGAN LEMBAGA LAIN
Departemen Keuangan
Kejaksaan Agung & Kepolisian Negara
Kepolisian Negara RI dan Badan Intelijen Negara
Menkokesra, Kementrian Koperasi dan UKM
Perhimpunan Pedagang SUN (Himdasun)
.
HUBUNGAN BANK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH: HUBUNGAN
KEUANGAN
Kasir pemerintah
Menerbitkan dan menempatka surat hutang negara
HUBUNGAN BANK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH: INDEPENDENSI
DALAM INTERDEPENDENSI
Koordinasi BI dan Pemerintah (target inflasi, masalah ekonomi, perbankan dan
keuangan)
BI dapat memberikan masukan kepada Pemerintah (RAPBN) dan pemerintah
dapat menghadiri RDG (hanya dengan hak bicara)
HUBUNGAN BANK INDONESIA DENGAN LEMBAGA LAIN
Departemen Keuangan
Kejaksaan Agung & Kepolisian Negara
Kepolisian Negara RI dan Badan Intelijen Negara
Menkokesra, Kementrian Koperasi dan UKM
Perhimpunan Pedagang SUN (Himdasun)
Bank Indonesia
MPR
BPK MA
Kepala
Negara
Kepala
Pemerintahan
Presiden
DPR
20. Tugas dan Fungsi Bank IndonesiaTugas dan Fungsi Bank Indonesia
:: Misi
Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan
moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan
nasional jangka panjang yang berkesinambungan.
:: Visi
Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun
internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi
yang rendah dan stabil.
:: Nilai-Nilai Strategis
Kompetensi - Integritas - Transparansi - Akuntabilitas - Kebersamaan (KITA - Kompak)
:: Misi
Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan
moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan
nasional jangka panjang yang berkesinambungan.
:: Visi
Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun
internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi
yang rendah dan stabil.
:: Nilai-Nilai Strategis
Kompetensi - Integritas - Transparansi - Akuntabilitas - Kebersamaan (KITA - Kompak)
21. Tugas dan Fungsi Bank Indonesia (2)Tugas dan Fungsi Bank Indonesia (2)
Pilar 1: Menetapkan dan melaksanakan
Kebijakan Moneter
Penetapan sasaran-sasaran moneter untuk
mencapai sasaran inflasi. Instrumen moneter
terutama dengan OPT melalui lelang SBI dan
SUN. Sasaran operasional Uang primer telah
beralih ke sasaran suku bunga sesuai Inflation
Targeting.
Pilar 2: Mengatur & Menjaga Kelancaran
Sistem Pembayaran
Penyelenggaraan sistem pembayaran tunai (uang
kertas dan logam) dan non-tunai (giral, kliring,
dan alat pembayaran lain). Sistem kliring beralih
dari manual dan ritel ke elektronik dan Real
Time Gross Settlement.
Pilar 3: Mengatur dan Mengawasi Bank
Pengaturan dan pengawasan bank untuk
menciptakan Sistem perbankan yang sehat dan
kuat, termasuk percepatan fungsi intermediasi
perbankan. Penerapan 25 Basle Core Principles
dan Risk Based Supervision. Arsitektur
Perbankan Indonesia (API) sbg arah ke
depan.
Pilar 1: Menetapkan dan melaksanakan
Kebijakan Moneter
Penetapan sasaran-sasaran moneter untuk
mencapai sasaran inflasi. Instrumen moneter
terutama dengan OPT melalui lelang SBI dan
SUN. Sasaran operasional Uang primer telah
beralih ke sasaran suku bunga sesuai Inflation
Targeting.
Pilar 2: Mengatur & Menjaga Kelancaran
Sistem Pembayaran
Penyelenggaraan sistem pembayaran tunai (uang
kertas dan logam) dan non-tunai (giral, kliring,
dan alat pembayaran lain). Sistem kliring beralih
dari manual dan ritel ke elektronik dan Real
Time Gross Settlement.
Pilar 3: Mengatur dan Mengawasi Bank
Pengaturan dan pengawasan bank untuk
menciptakan Sistem perbankan yang sehat dan
kuat, termasuk percepatan fungsi intermediasi
perbankan. Penerapan 25 Basle Core Principles
dan Risk Based Supervision. Arsitektur
Perbankan Indonesia (API) sbg arah ke
depan.
22. Tugas dan Fungsi Kantor Bank Indonesia CirebonTugas dan Fungsi Kantor Bank Indonesia Cirebon
Arah Strategi KBI :
Misi, Visi, Fungsi & Tugas Pokok
Misi : berperan aktif dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui
peningkatan pelaksanaan tugas bidang ekonomi moneter, sistem pembayaran,
pengawasan bank serta memberikan saran kepada Pemerintah Daerah dan
lembaga terkait lainnya.
Visi : menjadi Kantor Bank Indonesia yang dapat dipercaya di daerah melalui
peningkatan peran dalam menjalankan tugas-tugas Bank Indonesia yang
delegasikan (diberikan).
Fungsi-Fungsi : a). Fungsi Ekonomi Moneter; b). Fungsi Sistem Pembayaran;
c). Fungsi Perbankan, dan d). Fungsi Manajemen Intern.
Tugas Pokok Kantor Bank Indonesia adalah sebagai berikut:
• Memberikan masukan kepada Kantor Pusat tentang kondisi ekonomi dan
keuangan daerah di wilayah kerjanya;
• Melaksanakan kegiatan operasional Sistem Pembayaran (tunai & non tunai)
sesuai kebutuhan ekonomi daerah di wilayah kerjanya;
• Melaksanakan pengawasan terhadap Perbankan di wilayah kerjanya;
• Memberikan saran kepada Pemerintah Daerah mengenai kebijakan ekonomi
daerah, yang didukung dengan penyediaan informasi berdasarkan hasil
kajian yang akurat;
• Mengelola sumber daya internal yang dibutuhkan sebagai faktor pendukung
terlaksananya fungsi-fungsi utama.
Arah Strategi KBI :
Misi, Visi, Fungsi & Tugas Pokok
Misi : berperan aktif dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui
peningkatan pelaksanaan tugas bidang ekonomi moneter, sistem pembayaran,
pengawasan bank serta memberikan saran kepada Pemerintah Daerah dan
lembaga terkait lainnya.
Visi : menjadi Kantor Bank Indonesia yang dapat dipercaya di daerah melalui
peningkatan peran dalam menjalankan tugas-tugas Bank Indonesia yang
delegasikan (diberikan).
Fungsi-Fungsi : a). Fungsi Ekonomi Moneter; b). Fungsi Sistem Pembayaran;
c). Fungsi Perbankan, dan d). Fungsi Manajemen Intern.
Tugas Pokok Kantor Bank Indonesia adalah sebagai berikut:
• Memberikan masukan kepada Kantor Pusat tentang kondisi ekonomi dan
keuangan daerah di wilayah kerjanya;
• Melaksanakan kegiatan operasional Sistem Pembayaran (tunai & non tunai)
sesuai kebutuhan ekonomi daerah di wilayah kerjanya;
• Melaksanakan pengawasan terhadap Perbankan di wilayah kerjanya;
• Memberikan saran kepada Pemerintah Daerah mengenai kebijakan ekonomi
daerah, yang didukung dengan penyediaan informasi berdasarkan hasil
kajian yang akurat;
• Mengelola sumber daya internal yang dibutuhkan sebagai faktor pendukung
terlaksananya fungsi-fungsi utama.
23. Fungsi Ekonomi Moneter, mencakup:
• Kajian inflasi daerah
• Kajian Ekonomi Regional
• Kajian Keuangan Daerah
• Statistik, Survei Ekonomi dan liaison dunia
usaha
• Statistik perekonomian daerah
• Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM
• Pengawasan Pedagang Valuta asing
• Kehumasan dan BSR
Fungsi Ekonomi Moneter, mencakup:
• Kajian inflasi daerah
• Kajian Ekonomi Regional
• Kajian Keuangan Daerah
• Statistik, Survei Ekonomi dan liaison dunia
usaha
• Statistik perekonomian daerah
• Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM
• Pengawasan Pedagang Valuta asing
• Kehumasan dan BSR
Fungsi Sistem Pembayaran, mencakup:
• Distrbusi uang kartal
• Pelayanan, pengolahan uang dan clean
money policy
• Klring & RTGS
• Pengawasan & Kajian SP
• Pelayanan nasabah (penyelesaian
transaksi)
Fungsi Sistem Pembayaran, mencakup:
• Distrbusi uang kartal
• Pelayanan, pengolahan uang dan clean
money policy
• Klring & RTGS
• Pengawasan & Kajian SP
• Pelayanan nasabah (penyelesaian
transaksi)
Fungsi Perbankan, mencakup:
• Pengawasan Bank
• Perizinan Bank
• Investigasi & Mediasi
• Monitoring Ketentuan Perbankan
• Proses intermediasi perbankan
Fungsi Perbankan, mencakup:
• Pengawasan Bank
• Perizinan Bank
• Investigasi & Mediasi
• Monitoring Ketentuan Perbankan
• Proses intermediasi perbankan
Fungsi Manajemen Intern, mencakup:
• SPAMK, SDM, Logistik, TI, Sekretariat,
Pengelolaan Dokumen, Hukum,
Pengamanan dan Protokol.
Fungsi Manajemen Intern, mencakup:
• SPAMK, SDM, Logistik, TI, Sekretariat,
Pengelolaan Dokumen, Hukum,
Pengamanan dan Protokol.
FUNGSI-FUNGSI KBI
Tugas dan Fungsi Kantor Bank Indonesia Cirebon (2)Tugas dan Fungsi Kantor Bank Indonesia Cirebon (2)
Editor's Notes
Departemen Keuangan (MOU Pengendalian Inflasi di Indonesia, MoU tentang BI sebagai Process Agent di bidang pinjaman dan hibah luar negeri Pemerintah) Kejaksaan Agung & Kepolisian Negara (SKB tentang kerjasama penanganan tindak pidana di bidang perbankan) Kepolisian Negara RI dan Badan Intelijen Negara (MoU tentang Pemberantasan uang palsu) Menkokesra, Kementrian Koperasi dan UKM (MoU bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM ) Perhimpunan Pedagang SUN (Himdasun) : MoU tentang Penyusunan Master Repurchase Agreement (MRA) Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tentang Koordinasi Pengelolaan Uang Negara