Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perdes no.3-th-2016 ttg-gerakan-kedungjaran-menabung

325 views

Published on

Perdes yang mengatur tentang kewajiban Masyarakat Desa Kedungjaran untuk menabung dan Rekening sebagai syarat mendapat pelayanan warga

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Perdes no.3-th-2016 ttg-gerakan-kedungjaran-menabung

  1. 1. PERATURAN DESA DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR : 3 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN KEDUNGJARAN MENABUNG PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN SRAGI DESA KEDUNGJARAN Alamat : Jl.Raya Bojong Sragi Km 2 No.3 Pekalongan 51155
  2. 2. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN SRAGI DESA KEDUNGJARAN PERATURAN DESA DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR : 3 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN KEDUNGJARAN MENABUNG DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA KEPALA DESA DESA KEDUNGJARAN Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat selain didorong dengan kewirausahaan mandiri perlu juga dibangkitkan kemauan untuk giat menabung; 2. bahwa semangat menabung di masyarakat masih sangat rendah karena kebiasaan menabung masyarakat belum membudaya; 3. bahwa kegiatan menabung sebagai suatu kebiasaan yang membudaya tidak tumbuh dengan semdirinya, tetapi harus ditumbuhkan, dibina dan dihayati melalui pendidikan menabung 4. Bahwa Pemerintah dalam hal ini Pemerintah desa wajib mendukung program Pemerintah bersama Bank Indonesia berbentuk Gerakan Indonesia Menabung; 5. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1,2,3 dan 4 perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Gerakan Kedungjaran Menabung. Mengingat : 1. UUD 1945 Pasal 33 yang mengatur tentang Pengertian Perekonomian, Pemanfaatan SDA, dan Prinsip Perekonomian Nasional, 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undangRepublikIndonesiaNomor25 tahun2004, tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Pelaksanaan UU Desa No. 6 tahun 2014; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI); 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN; 7. Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan danPembubaran Usaha MilikDesa; 8. Peraturan Desa Kedungjaran No. Tahun 2014 tentang SOTK. 9. Peraturan Desa Kedungjaran No. Tahun 2014 tentang Pelayanan Administrasi Desa. 10. Peraturan Desa Kedungjaran No.8 Tahun 2015 tentang BUMDes DenganPersetujuanBersama PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJARAN
  3. 3. Dan MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG GERAKAN KEDUNGJARAN MENABUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalahKabupatenPekalongan; 2. PemerintahDaerahadalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Pekalongan ; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Pekalongan; 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pekalongan ; 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,adalah kesatuanmasyarakathukumyangmemiliki bataswilayahyangberwenang untuk mengaturdanmengurus urusanpemerintah,kepentingan masyarakatsetempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul,dan/atau haktradisional yangdiakui dan dihormati dalam system Pemeritahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemeritah Desa adalah Kepala desa dan Perangkat Desa sebagai unsure Penyelenggara Pemerintah Desa; 8. Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desasebagai unsure Penyelenggara Pemerintah Desa; 9. Pemerintah DesaadalahPenyelenggaraUrusanPemerintah OlehPemerintah Desadan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 10. LembagaKemasyarakatan atauyang disebut dengannamalainadalah lembagayangdibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyrakat; 11. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa dalah Rencana Keuangan TahunPemerintah Desayangdibahas dandisetujui bersamaoleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; 12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuatoleh BPD bersama Kepaladesa; 13. Badan Usaha Milik Desa(BUM Desa) adalah systemkegiatanperekonomian masyarakatdalam skala mikro yang ada di Desa dan dikelola oleh Masyarakat bersama Pemerintah Desa setempat yang pengelolaanya terpisahkan dari kegiatan Pemerintah Desa. 14. Pengurus BUMDes adalah orang yang ditunjuk atau dipilih berdasar kemampuannya 15. Teller adalah Petugas yang bertugas melayani seluruh transaksi di BUMDes. 16. Nasabah adalah warga desa atau warga luar desa yang menggunakan pelayanan di BUMDes desa Kedungjaran. BAB II NAMA DAN MAKSUD KEGIATAN Pasal 2 1. Nama Kegiatan adalah Gerakan Desa Menabung. 2. Maksud kegiatan adalah, kewajiban seluruh bagian masyarakat desa untuk menabung dari aparatur pemerintahan desa, lembaga desa dan warga.
  4. 4. BAB III PRINSIP, PEMBENTUKAN DAN TUJUAN Pasal 3 PrinsipDasardalamPencananganGerakanDesaMenabungadalah : 1. Pemberdayaan : memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat; 2. Kemandirian : MenciptakankemandirianMasyarakatuntukmempersiapkandiri atassegalakejadiandi masa depan dengan antisipasi dana simpanan ; 3. Edukasi : Memberikan Pemahaman kepada masyarakat Desa akan penting dan besarnya manfaat menabung baik untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan umum; 4. Partisipasi : Menumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif untuk mendukung program Pemerintah khususnya Gerakan Desa Menabung dan Program lain yang terkait seperti Bank Sampah, Pembayaran Pajak dan Swadaya Masyarakat . Pasal 4 1. Dalam rangka meningkatkan kesadaran untuk mengatur keuangan masyarakat secara baik dan benar, Pemerintah Desa mencanangkan Program Kegiatan Desa Menabung ; 2. DalamRangka menjalankanProgramKegiatanDesaMenabung,Desa bisamenggandengpihak ke-3 yang sah secara hukum diperbolehkan mengumpulkan dana dari masyarakat seperti Bank; 3. Untuk menampung Dana Tabungan Masyarakat Desa, desa memanfaatkan layanan BUMDes yang sudah ada di Desa. Pasal 5 TujuanPelaksanaanProgramKegiatanDesaMenabung antaralain: 1. Meningkatkan Kesadaran Menabung di Masyarakat; 2. Meningkatkan Kesadaran Mengatur Keuangan secara baik dan benar dengan Menabung ; 3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa dengan menabung, sehingga bisa dimanfaatkan untuk penambahan modal dikemudian hari. 4. MeningkatkanKesiapanMasyarakatataskebutuhandaruratatas biayayangharus dikeluarkan secara terencana baik untuk keperluan biaya Pendidikan, Biaya Kesehatan Pribadi dan Musibah tak terduga. BAB III JENIS TABUNGAN Pasal 6 JenisTabunganyangdicanangkanadalah : 1. TabunganResmi dari ProdukPerbankanyangada di Indonesia; 2. Tabunganyang bisadterimaolehmasyarakatdesadenganKriteria a. Mudah pengurusannya; b. ringanjumlahpembukaannyadan; c. ringanjumlahtabungan berikutnyaserta; d. murah biayaadministrasi.
  5. 5. BAB IV TEMPAT MENABUNG Pasal 7 1. Pemerintah Desa harus menyediakan tempat Menabung yang mudah dijangkau; 2. Pemerintah Desa harus memastikan Jadwal Pelayanan yang pasti untuk menabung; 3. Menunjuk BUMDes Desa Kedungjaran menjadi pengelola perwakilan Bank yang bekerjasama untuk mengelola uang tabungan masyarakat. BAB V KETERKAITAN PROGRAM DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Pasal 8 1. Program Kegiatan Desa Menabung wajib digabungkan dengan Program lain di desa. 2. Program Kegiatan Desa Menabung wajib dikaitkan dengan Kegiatan Pemberian Program Bantuan kepada Masyarakat. 3. Program Kegiatan Desa Menabung menjadi Syarat Pemberian Pelayanan Administrasi Desa. Pasal 9 1. Setiap Kartu Keluarga wajib terwakili 1 ( satu ) nama untuk membuat Rekening Tabungan; 2. SetiapWarga DesaKedungjaranwajibmenunjukkanKepemilikanRekeningdi Bank yang bekerja sama dengan desa atau harus membuat untuk yang belum memiliki ketika : a. Pengurusan Surat Administrasi, Surat Pengantar, Izin dan Keterangan Desa, b. Membutuhkan Pelayanan Desa seperti Pelayanan Mobil Siaga / Pendampingan Desa, c. Mendapat Bantuan dari Pemerintah seperti Raskin, BLT, RTLH dan bantuan lainnya, 3. Setiap Pengurusan Surat dan Keperluan lainnya di Desa Kedungjaran oleh bukan warga desa kedungjarandiwajibkanmenunjukankepemilikan Rekening Tabungan yang dimiliki, bila belum memiliki wajib membuka rekening di Bank yang bekerja sama dengan desa; 4. Setiap Pembayaran atas Operasional Pemerintahan seperti Siltap dan Kelembagaan seperti Operasional BPD,LPMD,PKK,Karangtarunadan PengurusKelembagaanlainnyayangadadi desa wajib melalui Rekening yang dibuka di Bank yang kerja sama dengan desa. BAB VI SANGSI DAN PENGECUALIAN Pasal 10 1. Kepadawarga yangtak memilikiRekeningBankyangbekerja sama dengan desa, atau sekurang- kurang Rekening Bank lain maka dibenarkan ditunda pelayanannya oleh pemerintah desa. 2. Terhadapwarga tidakmampu,desawajibmembantumembuatkan Rekening Tabungan dengan pola angsur maupun hibah murni dari sumber dana yang bisa dipertanggungjawabkan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 1. Pemerintah dan Kabupaten dan Camat wajib melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dalam rangka pengembangan BUMDesa. 2. Kepala desa menkoordinasikan pengelolaan BUM Desa di wilayah kerjanya. Pasal 12 PeraturanDesaini mulai berlakupada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkanperundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Kedungjaran, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan.
  6. 6. Ditetapkandi : DesaKedungjaran Pada Tanggal : 1 Oktober2016 KETUA BPD DESA KEDUNGJARAN KEPALA DESA KEDUNGJARAN SUUD SARIDJO Diundangkandi : DesaKedungjaran Pada Tanggal : 7 Oktober2016 SEKRETARISDESA WASDARI LEMBARAN DESA KEDUNGJARAN, KECAMATAN SRAGI,KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016 NOMOR 3

×