Perdes yang mengatur tentang kewajiban Masyarakat Desa Kedungjaran untuk menabung dan Rekening sebagai syarat mendapat pelayanan warga

1. PERATURAN DESA
DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 3 TAHUN 2016
TENTANG
GERAKAN KEDUNGJARAN MENABUNG
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN SRAGI
DESA KEDUNGJARAN
Alamat : Jl.Raya Bojong Sragi Km 2 No.3 Pekalongan 51155

2. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN SRAGI
DESA KEDUNGJARAN
PERATURAN DESA
DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 3 TAHUN 2016
TENTANG
GERAKAN KEDUNGJARAN MENABUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA
KEPALA DESA DESA KEDUNGJARAN
Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat selain
didorong dengan kewirausahaan mandiri perlu juga dibangkitkan
kemauan untuk giat menabung;
2. bahwa semangat menabung di masyarakat masih sangat rendah karena
kebiasaan menabung masyarakat belum membudaya;
3. bahwa kegiatan menabung sebagai suatu kebiasaan yang membudaya
tidak tumbuh dengan semdirinya, tetapi harus ditumbuhkan, dibina dan
dihayati melalui pendidikan menabung
4. Bahwa Pemerintah dalam hal ini Pemerintah desa wajib mendukung
program Pemerintah bersama Bank Indonesia berbentuk Gerakan
Indonesia Menabung;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1,2,3 dan 4 perlu ditetapkan
Peraturan Desa tentang Gerakan Kedungjaran Menabung.
Mengingat : 1. UUD 1945 Pasal 33 yang mengatur tentang Pengertian Perekonomian,
Pemanfaatan SDA, dan Prinsip Perekonomian Nasional,
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003, tentang
Keuangan Negara;
3. Undang-undangRepublikIndonesiaNomor25 tahun2004, tentangSistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang
Pelaksanaan UU Desa No. 6 tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016
Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
7. Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang
Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan danPembubaran Usaha
MilikDesa;
8. Peraturan Desa Kedungjaran No. Tahun 2014 tentang SOTK.
9. Peraturan Desa Kedungjaran No. Tahun 2014 tentang Pelayanan
Administrasi Desa.
10. Peraturan Desa Kedungjaran No.8 Tahun 2015 tentang BUMDes
DenganPersetujuanBersama
PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJARAN

3. Dan
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN
TENTANG GERAKAN KEDUNGJARAN MENABUNG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalahKabupatenPekalongan;
2. PemerintahDaerahadalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pekalongan ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD
Pekalongan;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pekalongan ;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
Desa,adalah kesatuanmasyarakathukumyangmemiliki bataswilayahyangberwenang untuk
mengaturdanmengurus urusanpemerintah,kepentingan masyarakatsetempat berdasarkan
prakarsa masyarakat,hak asal usul,dan/atau haktradisional yangdiakui dan dihormati dalam
system Pemeritahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemeritah Desa adalah Kepala desa dan Perangkat Desa sebagai unsure Penyelenggara
Pemerintah Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desasebagai unsure Penyelenggara
Pemerintah Desa;
9. Pemerintah DesaadalahPenyelenggaraUrusanPemerintah OlehPemerintah Desadan Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. LembagaKemasyarakatan atauyang disebut dengannamalainadalah lembagayangdibentuk
oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam
pemberdayaan masyrakat;
11. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa dalah Rencana
Keuangan TahunPemerintah Desayangdibahas dandisetujui bersamaoleh Pemerintah Desa
dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuatoleh BPD bersama
Kepaladesa;
13. Badan Usaha Milik Desa(BUM Desa) adalah systemkegiatanperekonomian masyarakatdalam
skala mikro yang ada di Desa dan dikelola oleh Masyarakat bersama Pemerintah Desa
setempat yang pengelolaanya terpisahkan dari kegiatan Pemerintah Desa.
14. Pengurus BUMDes adalah orang yang ditunjuk atau dipilih berdasar kemampuannya
15. Teller adalah Petugas yang bertugas melayani seluruh transaksi di BUMDes.
16. Nasabah adalah warga desa atau warga luar desa yang menggunakan pelayanan di BUMDes
desa Kedungjaran.
BAB II
NAMA DAN MAKSUD KEGIATAN
Pasal 2
1. Nama Kegiatan adalah Gerakan Desa Menabung.
2. Maksud kegiatan adalah, kewajiban seluruh bagian masyarakat desa untuk menabung dari
aparatur pemerintahan desa, lembaga desa dan warga.

4. BAB III
PRINSIP, PEMBENTUKAN DAN TUJUAN
Pasal 3
PrinsipDasardalamPencananganGerakanDesaMenabungadalah :
1. Pemberdayaan :
memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan
tanggung jawab masyarakat;
2. Kemandirian :
MenciptakankemandirianMasyarakatuntukmempersiapkandiri atassegalakejadiandi masa
depan dengan antisipasi dana simpanan ;
3. Edukasi :
Memberikan Pemahaman kepada masyarakat Desa akan penting dan besarnya manfaat
menabung baik untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan umum;
4. Partisipasi :
Menumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif untuk mendukung program Pemerintah
khususnya Gerakan Desa Menabung dan Program lain yang terkait seperti Bank Sampah,
Pembayaran Pajak dan Swadaya Masyarakat .
Pasal 4
1. Dalam rangka meningkatkan kesadaran untuk mengatur keuangan masyarakat secara baik
dan benar, Pemerintah Desa mencanangkan Program Kegiatan Desa Menabung ;
2. DalamRangka menjalankanProgramKegiatanDesaMenabung,Desa bisamenggandengpihak
ke-3 yang sah secara hukum diperbolehkan mengumpulkan dana dari masyarakat seperti
Bank;
3. Untuk menampung Dana Tabungan Masyarakat Desa, desa memanfaatkan layanan BUMDes
yang sudah ada di Desa.
Pasal 5
TujuanPelaksanaanProgramKegiatanDesaMenabung antaralain:
1. Meningkatkan Kesadaran Menabung di Masyarakat;
2. Meningkatkan Kesadaran Mengatur Keuangan secara baik dan benar dengan Menabung ;
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa dengan menabung, sehingga bisa
dimanfaatkan untuk penambahan modal dikemudian hari.
4. MeningkatkanKesiapanMasyarakatataskebutuhandaruratatas biayayangharus dikeluarkan
secara terencana baik untuk keperluan biaya Pendidikan, Biaya Kesehatan Pribadi dan
Musibah tak terduga.
BAB III
JENIS TABUNGAN
Pasal 6
JenisTabunganyangdicanangkanadalah :
1. TabunganResmi dari ProdukPerbankanyangada di Indonesia;
2. Tabunganyang bisadterimaolehmasyarakatdesadenganKriteria
a. Mudah pengurusannya;
b. ringanjumlahpembukaannyadan;
c. ringanjumlahtabungan berikutnyaserta;
d. murah biayaadministrasi.

5. BAB IV
TEMPAT MENABUNG
Pasal 7
1. Pemerintah Desa harus menyediakan tempat Menabung yang mudah dijangkau;
2. Pemerintah Desa harus memastikan Jadwal Pelayanan yang pasti untuk menabung;
3. Menunjuk BUMDes Desa Kedungjaran menjadi pengelola perwakilan Bank yang bekerjasama
untuk mengelola uang tabungan masyarakat.
BAB V
KETERKAITAN PROGRAM DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 8
1. Program Kegiatan Desa Menabung wajib digabungkan dengan Program lain di desa.
2. Program Kegiatan Desa Menabung wajib dikaitkan dengan Kegiatan Pemberian Program
Bantuan kepada Masyarakat.
3. Program Kegiatan Desa Menabung menjadi Syarat Pemberian Pelayanan Administrasi Desa.
Pasal 9
1. Setiap Kartu Keluarga wajib terwakili 1 ( satu ) nama untuk membuat Rekening Tabungan;
2. SetiapWarga DesaKedungjaranwajibmenunjukkanKepemilikanRekeningdi Bank yang bekerja
sama dengan desa atau harus membuat untuk yang belum memiliki ketika :
a. Pengurusan Surat Administrasi, Surat Pengantar, Izin dan Keterangan Desa,
b. Membutuhkan Pelayanan Desa seperti Pelayanan Mobil Siaga / Pendampingan Desa,
c. Mendapat Bantuan dari Pemerintah seperti Raskin, BLT, RTLH dan bantuan lainnya,
3. Setiap Pengurusan Surat dan Keperluan lainnya di Desa Kedungjaran oleh bukan warga desa
kedungjarandiwajibkanmenunjukankepemilikan Rekening Tabungan yang dimiliki, bila belum
memiliki wajib membuka rekening di Bank yang bekerja sama dengan desa;
4. Setiap Pembayaran atas Operasional Pemerintahan seperti Siltap dan Kelembagaan seperti
Operasional BPD,LPMD,PKK,Karangtarunadan PengurusKelembagaanlainnyayangadadi desa
wajib melalui Rekening yang dibuka di Bank yang kerja sama dengan desa.
BAB VI
SANGSI DAN PENGECUALIAN
Pasal 10
1. Kepadawarga yangtak memilikiRekeningBankyangbekerja sama dengan desa, atau sekurang-
kurang Rekening Bank lain maka dibenarkan ditunda pelayanannya oleh pemerintah desa.
2. Terhadapwarga tidakmampu,desawajibmembantumembuatkan Rekening Tabungan dengan
pola angsur maupun hibah murni dari sumber dana yang bisa dipertanggungjawabkan.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
1. Pemerintah dan Kabupaten dan Camat wajib melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi
dalam rangka pengembangan BUMDesa.
2. Kepala desa menkoordinasikan pengelolaan BUM Desa di wilayah kerjanya.
Pasal 12
PeraturanDesaini mulai berlakupada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahui,
memerintahkanperundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa
Kedungjaran, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan.

6. Ditetapkandi : DesaKedungjaran
Pada Tanggal : 1 Oktober2016
KETUA BPD DESA KEDUNGJARAN KEPALA DESA KEDUNGJARAN
SUUD SARIDJO
Diundangkandi : DesaKedungjaran
Pada Tanggal : 7 Oktober2016
SEKRETARISDESA
WASDARI
LEMBARAN DESA KEDUNGJARAN,
KECAMATAN SRAGI,KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016 NOMOR 3