SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
PERATURAN DESA
DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 5 TAHUN 2016
TENTANG
BANK SAMPAH
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN SRAGI
DESA KEDUNGJARAN
Alamat : Jl.Raya Bojong Sragi Km 2 No.3 Pekalongan 51155
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN SRAGI
DESA KEDUNGJARAN
PERATURAN DESA
DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 5 TAHUN 2016
TENTANG
BANK SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA
KEPALA DESA DESA KEDUNGJARAN
Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan
Kepedulian terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup;
2. Bahwa untukKelestarianLingkunganHidupharusdimulai dari Lingkungan
terkecil yaitu Desa;
3. Bahwa untuk melaksanakan Pelestarian Lingkungan Hidup perlu ada
Kebijakan mengenai Pengelolaan Sampah dan Limbah Rumah Tangga di
Lingkungan Desa;
4. Bahwa Pemerintah dalam hal ini Pemerintah desa wajib mendukung
program Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanganan Limbah Rumah
Tangga di Desa ;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1,2,3 dan 4 perlu ditetapkan
Peraturan Desa tentang Pendirian Bank Sampah.
Mengingat : 1. UUD 1945 Pasal 33 yang mengatur tentang Pengertian Perekonomian,
2. Undang - Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
menjelaskantentangprinsipdalammengelolasampahadalahreduce,reuse
dan recycle yangberarti mengurangi,menggunakankembali,dan mengolah
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang lingkungan hidup
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063),
5. Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang
Pendirian,Pengurusan danPengelolaan dan Pembubaran Usaha MilikDesa;
6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah,
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Air Limbah,
8. Peraturan Desa Kedungjaran No.8 Tahun 2015 tentang BUMDes,
9. Peraturan Desa Kedungjaran No.3 Tahun 2016 tentang Gerakan
Kedungjaran Menabung
DenganPersetujuanBersama
PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJARAN
Dan
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN
TENTANG BANK SAMPAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan;
2. PemerintahDaerahadalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pekalongan ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD
Pekalongan;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pekalongan ;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
Desa,adalah kesatuanmasyarakathukumyangmemiliki bataswilayahyangberwenang untuk
mengaturdanmengurus urusanpemerintah,kepentingan masyarakatsetempat berdasarkan
prakarsa masyarakat,hak asal usul,dan/atau haktradisional yangdiakui dan dihormati dalam
system Pemeritahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemeritah Desa adalah Kepala desa dan Perangkat Desa sebagai unsure Penyelenggara
Pemerintah Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desasebagai unsure Penyelenggara
Pemerintah Desa;
9. Pemerintah DesaadalahPenyelenggaraUrusanPemerintah OlehPemerintah Desadan Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. LembagaKemasyarakatan atauyang disebut dengannamalainadalah lembagayangdibentuk
oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam
pemberdayaan masyrakat;
11. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa dalah Rencana
Keuangan TahunPemerintah Desayangdibahas dandisetujui bersamaoleh Pemerintah Desa
dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuatoleh BPD bersama
Kepaladesa;
13. Badan Usaha Milik Desa(BUM Desa) adalah systemkegiatanperekonomian masyarakatdalam
skala mikro yang ada di Desa dan dikelola oleh Masyarakat bersama Pemerintah Desa
setempat yang pengelolaanya terpisahkan dari kegiatan Pemerintah Desa.
14. Teller adalah Petugas yang bertugas melayani seluruh transaksi di BUMDes.
15. Nasabah adalah warga desa atau warga luar desa yang menggunakan pelayanan di BUMDes
desa Kedungjaran.
16. Sampahadalahmaterial berupasisacairanmaupunpadat sisadari kegiatanProduksi maupun
Rumah tangga.
17. Bank Sampah adalah Wadah yang dibangun warga masyarakat dengan gotong royong untuk
pengelolaan sampah sisa produksi dan Rumah Tangga masyarakat dengan prinsip Recycle,
Reuse dan Reduce.
BAB II
NAMA DAN MAKSUD KEGIATAN
Pasal 2
1. Nama Kegiatan adalah Gerakan Desa Menabung.
2. Maksud kegiatan adalah, kewajiban seluruh bagian masyarakat desa untuk menabung dari
aparatur pemerintahan desa, lembaga desa dan warga.
BAB III
PRINSIP, PEMBENTUKAN DAN TUJUAN
Pasal 3
PrinsipDasardalamPencananganGerakan DesaMenabungadalah :
1. Pemberdayaan :
memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan
tanggung jawab masyarakat;
2. Kemandirian :
MenciptakankemandirianMasyarakatuntukmempersiapkandiri atassegalakejadiandi masa
depan dengan antisipasi dana simpanan ;
3. Edukasi :
Memberikan Pemahaman kepada masyarakat Desa akan penting dan besarnya manfaat
menabung baik untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan umum;
4. Partisipasi :
Menumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif untuk mendukung program Pemerintah
khususnya Gerakan Desa Menabung dan Program lain yang terkait seperti Bank Sampah,
Pembayaran Pajak dan Swadaya Masyarakat .
Pasal 4
1. Dalam rangka meningkatkan kesadaran untuk mengatur keuangan masyarakat secara baik
dan benar, Pemerintah Desa mencanangkan Program Kegiatan Desa Menabung ;
2. DalamRangka menjalankanProgramKegiatanDesaMenabung,Desabisamenggandengpihak
ke-3 yang sah secara hukum diperbolehkan mengumpulkan dana dari masyarakat seperti
Bank;
3. Untuk menampung Dana Tabungan Masyarakat Desa, desa memanfaatkan layanan BUMDes
yang sudah ada di Desa.
Pasal 5
TujuanPelaksanaanProgramKegiatanDesaMenabung antaralain:
1. Meningkatkan Kesadaran Menabung di Masyarakat;
2. Meningkatkan Kesadaran Mengatur Keuangan secara baik dan benar dengan Menabung ;
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa dengan menabung, sehingga bisa
dimanfaatkan untuk penambahan modal dikemudian hari.
4. MeningkatkanKesiapanMasyarakatataskebutuhandaruratatas biayayangharus dikeluarkan
secara terencana baik untuk keperluan biaya Pendidikan, Biaya Kesehatan Pribadi dan
Musibah tak terduga.
BAB III
JENIS TABUNGAN
Pasal 6
JenisTabunganyangdicanangkanadalah :
1. TabunganResmi dari ProdukPerbankanyangada di Indonesia;
2. Tabunganyang bisadterimaolehmasyarakatdesadenganKriteria
a. Mudah pengurusannya;
b. ringanjumlahpembukaannyadan;
c. ringanjumlahtabunganberikutnyaserta;
d. murah biayaadministrasi.
BAB IV
TEMPAT MENABUNG
Pasal 7
1. Pemerintah Desa harus menyediakan tempat Menabung yang mudah dijangkau;
2. Pemerintah Desa harus memastikan Jadwal Pelayanan yang pasti untuk menabung;
3. Menunjuk BUMDes Desa Kedungjaran menjadi pengelola perwakilan Bank yang bekerjasama
untuk mengelola uang tabungan masyarakat.
BAB V
KETERKAITAN PROGRAM DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 8
1. Program Kegiatan Desa Menabung wajib digabungkan dengan Program lain di desa.
2. Program Kegiatan Desa Menabung wajib dikaitkan dengan Kegiatan Pemberian Program
Bantuan kepada Masyarakat.
3. Program Kegiatan Desa Menabung menjadi Syarat Pemberian Pelayanan Administrasi Desa.
Pasal 9
1. Setiap Kartu Keluarga wajib terwakili 1 ( satu ) nama untuk membuat Rekening Tabungan;
2. SetiapWarga DesaKedungjaranwajibmenunjukkanKepemilikanRekeningdi Bank yang bekerja
sama dengan desa atau harus membuat untuk yang belum memiliki ketika :
a. Pengurusan Surat Administrasi, Surat Pengantar, Izin dan Keterangan Desa,
b. Membutuhkan Pelayanan Desa seperti Pelayanan Mobil Siaga / Pendampingan Desa,
c. Mendapat Bantuan dari Pemerintah seperti Raskin, BLT, RTLH dan bantuan lainnya,
3. Setiap Pengurusan Surat dan Keperluan lainnya di Desa Kedungjaran oleh bukan warga desa
kedungjarandiwajibkanmenunjukankepemilikan Rekening Tabungan yang dimiliki, bila belum
memiliki wajib membuka rekening di Bank yang bekerja sama dengan desa;
4. Setiap Pembayaran atas Operasional Pemerintahan seperti Siltap dan Kelembagaan seperti
Operasional BPD,LPMD,PKK,Karangtarunadan PengurusKelembagaanlainnyayangadadi desa
wajib melalui Rekening yang dibuka di Bank yang kerja sama dengan desa.
BAB VI
SANGSI DAN PENGECUALIAN
Pasal 10
1. Kepadawarga yangtak memilikiRekeningBankyangbekerjasama dengan desa, atau sekurang-
kurang Rekening Bank lain maka dibenarkan ditunda pelayanannya oleh pemerintah desa.
2. Terhadapwarga tidakmampu,desawajibmembantumembuatkan Rekening Tabungan dengan
pola angsur maupun hibah murni dari sumber dana yang bisa dipertanggungjawabkan.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
1. Pemerintah dan Kabupaten dan Camat wajib melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi
dalam rangka pengembangan BUMDesa.
2. Kepala desa menkoordinasikan pengelolaan BUM Desa di wilayah kerjanya.
Pasal 12
PeraturanDesaini mulai berlakupada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahui,
memerintahkanperundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa
Kedungjaran, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan.
Ditetapkandi : DesaKedungjaran
Pada Tanggal : 1 Oktober2016
KETUA BPD DESA KEDUNGJARAN KEPALA DESA KEDUNGJARAN
SUUD SARIDJO
Diundangkandi : DesaKedungjaran
Pada Tanggal : 7 Oktober2016
SEKRETARISDESA
WASDARI
LEMBARAN DESA KEDUNGJARAN,
KECAMATAN SRAGI,KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016 NOMOR 5

More Related Content

What's hot

PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
Strobillus Found
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
SuwantoSribhawono
 
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
Strobillus Found
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Eka Saputra
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Yudhi Aldriand
 

What's hot (20)

PERDES 3 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
PERDES 3 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUPPERDES 3 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
PERDES 3 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
 
Power point bpd
Power point  bpdPower point  bpd
Power point bpd
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
 
BIMTEK APBDES 2023 DKB.ppt
BIMTEK APBDES  2023 DKB.pptBIMTEK APBDES  2023 DKB.ppt
BIMTEK APBDES 2023 DKB.ppt
 
Sk. lembaga adat desa
Sk. lembaga adat desaSk. lembaga adat desa
Sk. lembaga adat desa
 
Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa
Tata Naskah Dinas Pemerintahan DesaTata Naskah Dinas Pemerintahan Desa
Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
 
Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017
 
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
 
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
 
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
 
Penataan Desa 2020.pptx copy.pptx
Penataan Desa 2020.pptx copy.pptxPenataan Desa 2020.pptx copy.pptx
Penataan Desa 2020.pptx copy.pptx
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
Proker 2021 bum desa ajakkang
Proker 2021 bum desa ajakkangProker 2021 bum desa ajakkang
Proker 2021 bum desa ajakkang
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desa
 
Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa
Perdes Lembaga Kemasyarakatan DesaPerdes Lembaga Kemasyarakatan Desa
Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desa
 
SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...
SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...
SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 

Viewers also liked

Minority social influence and lgbt+
Minority social influence and lgbt+Minority social influence and lgbt+
Minority social influence and lgbt+
mpape
 
Mod 3 multi store model
Mod 3 multi store modelMod 3 multi store model
Mod 3 multi store model
mpape
 

Viewers also liked (19)

Perdes no.6 th 2016 review rpjm des
Perdes no.6 th 2016 review rpjm desPerdes no.6 th 2016 review rpjm des
Perdes no.6 th 2016 review rpjm des
 
Perdes no.3-th-2016 ttg-gerakan-kedungjaran-menabung
Perdes no.3-th-2016 ttg-gerakan-kedungjaran-menabungPerdes no.3-th-2016 ttg-gerakan-kedungjaran-menabung
Perdes no.3-th-2016 ttg-gerakan-kedungjaran-menabung
 
Green Environmental Mapping
Green Environmental MappingGreen Environmental Mapping
Green Environmental Mapping
 
Pelestarian lingkungan hidup
Pelestarian lingkungan hidupPelestarian lingkungan hidup
Pelestarian lingkungan hidup
 
Perdes no. 12 th 2015 ttg mobil siaga
Perdes no. 12 th 2015 ttg mobil siagaPerdes no. 12 th 2015 ttg mobil siaga
Perdes no. 12 th 2015 ttg mobil siaga
 
Abordaje a la escuela Manuel Palacios Fajardo
Abordaje a la escuela Manuel Palacios FajardoAbordaje a la escuela Manuel Palacios Fajardo
Abordaje a la escuela Manuel Palacios Fajardo
 
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdesPerdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
 
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa KedungjaranPerdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
 
Minority social influence and lgbt+
Minority social influence and lgbt+Minority social influence and lgbt+
Minority social influence and lgbt+
 
Artificial intelligence by Aleksandra Pizurica
Artificial intelligence by Aleksandra PizuricaArtificial intelligence by Aleksandra Pizurica
Artificial intelligence by Aleksandra Pizurica
 
How to build a future-proof career in eCommerce?
How to build a future-proof career in eCommerce?How to build a future-proof career in eCommerce?
How to build a future-proof career in eCommerce?
 
Mod 3 multi store model
Mod 3 multi store modelMod 3 multi store model
Mod 3 multi store model
 
Lmcp1532 pembangunan bandar mapan task 5
Lmcp1532 pembangunan bandar mapan task 5Lmcp1532 pembangunan bandar mapan task 5
Lmcp1532 pembangunan bandar mapan task 5
 
Perdes no. 08 th 2014 ttg nikah siri
Perdes no. 08 th 2014 ttg nikah siriPerdes no. 08 th 2014 ttg nikah siri
Perdes no. 08 th 2014 ttg nikah siri
 
Perdes no. 012 th 2014 pengairan pertanian
Perdes no. 012 th 2014 pengairan pertanianPerdes no. 012 th 2014 pengairan pertanian
Perdes no. 012 th 2014 pengairan pertanian
 
Tabel penghitung rasio sirkulasi dan faktor resirkulasi dalam instalasi pengo...
Tabel penghitung rasio sirkulasi dan faktor resirkulasi dalam instalasi pengo...Tabel penghitung rasio sirkulasi dan faktor resirkulasi dalam instalasi pengo...
Tabel penghitung rasio sirkulasi dan faktor resirkulasi dalam instalasi pengo...
 
Perdes no. 16 th 2014 ttg desa siaga bencana
Perdes no. 16 th 2014 ttg desa siaga bencanaPerdes no. 16 th 2014 ttg desa siaga bencana
Perdes no. 16 th 2014 ttg desa siaga bencana
 
11067085
1106708511067085
11067085
 
Preplaning%20cuci%20tangan
Preplaning%20cuci%20tanganPreplaning%20cuci%20tangan
Preplaning%20cuci%20tangan
 

Similar to Perdes no.5-th-2016-ttg-bank-sampah (20)

Perdes no. 08 th 2015 ttg BUMDes
Perdes no. 08 th 2015 ttg BUMDesPerdes no. 08 th 2015 ttg BUMDes
Perdes no. 08 th 2015 ttg BUMDes
 
Uu no 6_2014 Ttng Pemerintahan Desa
Uu no 6_2014 Ttng Pemerintahan DesaUu no 6_2014 Ttng Pemerintahan Desa
Uu no 6_2014 Ttng Pemerintahan Desa
 
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaUU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
 
Uu no 6_2014(1)
Uu no 6_2014(1)Uu no 6_2014(1)
Uu no 6_2014(1)
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
 
UU No. 6 Tahun 2014
UU No. 6 Tahun 2014UU No. 6 Tahun 2014
UU No. 6 Tahun 2014
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
 
Uu no 6_2014 ( desa)
Uu no 6_2014 ( desa)Uu no 6_2014 ( desa)
Uu no 6_2014 ( desa)
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
 
undang-undang desa no 6
undang-undang desa no 6undang-undang desa no 6
undang-undang desa no 6
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
 

More from ari saridjo

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desaLaporan penyelenggaraan pemerintahan desa
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
ari saridjo
 

More from ari saridjo (20)

Sk lpmd th 2017 2021
Sk lpmd th 2017 2021Sk lpmd th 2017 2021
Sk lpmd th 2017 2021
 
Rekap dprd provinsi kedungjaran th 2019
Rekap dprd provinsi kedungjaran th 2019Rekap dprd provinsi kedungjaran th 2019
Rekap dprd provinsi kedungjaran th 2019
 
Rekap pilpres kedungjaran
Rekap pilpres kedungjaranRekap pilpres kedungjaran
Rekap pilpres kedungjaran
 
Rekap dpd ri kedungjaran
Rekap dpd ri kedungjaranRekap dpd ri kedungjaran
Rekap dpd ri kedungjaran
 
Rekapitulasi dpr ri kedungjaran 2019
Rekapitulasi dpr ri kedungjaran 2019Rekapitulasi dpr ri kedungjaran 2019
Rekapitulasi dpr ri kedungjaran 2019
 
Rekap dprd kabupaten kedungjaran 2019
Rekap dprd kabupaten kedungjaran 2019Rekap dprd kabupaten kedungjaran 2019
Rekap dprd kabupaten kedungjaran 2019
 
Lpj pembangunan pagar makam des1
Lpj pembangunan pagar makam des1Lpj pembangunan pagar makam des1
Lpj pembangunan pagar makam des1
 
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desaPerdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa
 
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desaPerdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
 
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 2017
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 2017Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 2017
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 2017
 
Data kemiskinan
Data kemiskinanData kemiskinan
Data kemiskinan
 
Apbdes kedungjaran 2018
Apbdes kedungjaran 2018Apbdes kedungjaran 2018
Apbdes kedungjaran 2018
 
Rpd dana desa tahun 2018
Rpd dana desa tahun 2018Rpd dana desa tahun 2018
Rpd dana desa tahun 2018
 
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidupPerdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
 
Pengurus RAPI 35 Kab. Pekalongan
Pengurus RAPI 35 Kab. PekalonganPengurus RAPI 35 Kab. Pekalongan
Pengurus RAPI 35 Kab. Pekalongan
 
Ad art pengnas_rapi_2016
Ad art pengnas_rapi_2016Ad art pengnas_rapi_2016
Ad art pengnas_rapi_2016
 
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desaLaporan penyelenggaraan pemerintahan desa
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
 
Warga dusun i
Warga dusun iWarga dusun i
Warga dusun i
 
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidupPerdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
 
Perdes no. 6 tahun 2017 tentang kibbla
Perdes no. 6 tahun 2017 tentang kibblaPerdes no. 6 tahun 2017 tentang kibbla
Perdes no. 6 tahun 2017 tentang kibbla
 

Perdes no.5-th-2016-ttg-bank-sampah

  • 1. PERATURAN DESA DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR : 5 TAHUN 2016 TENTANG BANK SAMPAH PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN SRAGI DESA KEDUNGJARAN Alamat : Jl.Raya Bojong Sragi Km 2 No.3 Pekalongan 51155
  • 2. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN SRAGI DESA KEDUNGJARAN PERATURAN DESA DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR : 5 TAHUN 2016 TENTANG BANK SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA KEPALA DESA DESA KEDUNGJARAN Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Kepedulian terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup; 2. Bahwa untukKelestarianLingkunganHidupharusdimulai dari Lingkungan terkecil yaitu Desa; 3. Bahwa untuk melaksanakan Pelestarian Lingkungan Hidup perlu ada Kebijakan mengenai Pengelolaan Sampah dan Limbah Rumah Tangga di Lingkungan Desa; 4. Bahwa Pemerintah dalam hal ini Pemerintah desa wajib mendukung program Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanganan Limbah Rumah Tangga di Desa ; 5. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1,2,3 dan 4 perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Bank Sampah. Mengingat : 1. UUD 1945 Pasal 33 yang mengatur tentang Pengertian Perekonomian, 2. Undang - Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskantentangprinsipdalammengelolasampahadalahreduce,reuse dan recycle yangberarti mengurangi,menggunakankembali,dan mengolah 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang lingkungan hidup 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), 5. Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian,Pengurusan danPengelolaan dan Pembubaran Usaha MilikDesa; 6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah, 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah, 8. Peraturan Desa Kedungjaran No.8 Tahun 2015 tentang BUMDes, 9. Peraturan Desa Kedungjaran No.3 Tahun 2016 tentang Gerakan Kedungjaran Menabung
  • 3. DenganPersetujuanBersama PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJARAN Dan MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG BANK SAMPAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan; 2. PemerintahDaerahadalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Pekalongan ; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Pekalongan; 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pekalongan ; 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,adalah kesatuanmasyarakathukumyangmemiliki bataswilayahyangberwenang untuk mengaturdanmengurus urusanpemerintah,kepentingan masyarakatsetempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul,dan/atau haktradisional yangdiakui dan dihormati dalam system Pemeritahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemeritah Desa adalah Kepala desa dan Perangkat Desa sebagai unsure Penyelenggara Pemerintah Desa; 8. Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desasebagai unsure Penyelenggara Pemerintah Desa; 9. Pemerintah DesaadalahPenyelenggaraUrusanPemerintah OlehPemerintah Desadan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 10. LembagaKemasyarakatan atauyang disebut dengannamalainadalah lembagayangdibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyrakat; 11. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa dalah Rencana Keuangan TahunPemerintah Desayangdibahas dandisetujui bersamaoleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; 12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuatoleh BPD bersama Kepaladesa; 13. Badan Usaha Milik Desa(BUM Desa) adalah systemkegiatanperekonomian masyarakatdalam skala mikro yang ada di Desa dan dikelola oleh Masyarakat bersama Pemerintah Desa setempat yang pengelolaanya terpisahkan dari kegiatan Pemerintah Desa. 14. Teller adalah Petugas yang bertugas melayani seluruh transaksi di BUMDes. 15. Nasabah adalah warga desa atau warga luar desa yang menggunakan pelayanan di BUMDes desa Kedungjaran. 16. Sampahadalahmaterial berupasisacairanmaupunpadat sisadari kegiatanProduksi maupun Rumah tangga. 17. Bank Sampah adalah Wadah yang dibangun warga masyarakat dengan gotong royong untuk pengelolaan sampah sisa produksi dan Rumah Tangga masyarakat dengan prinsip Recycle, Reuse dan Reduce.
  • 4. BAB II NAMA DAN MAKSUD KEGIATAN Pasal 2 1. Nama Kegiatan adalah Gerakan Desa Menabung. 2. Maksud kegiatan adalah, kewajiban seluruh bagian masyarakat desa untuk menabung dari aparatur pemerintahan desa, lembaga desa dan warga. BAB III PRINSIP, PEMBENTUKAN DAN TUJUAN Pasal 3 PrinsipDasardalamPencananganGerakan DesaMenabungadalah : 1. Pemberdayaan : memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat; 2. Kemandirian : MenciptakankemandirianMasyarakatuntukmempersiapkandiri atassegalakejadiandi masa depan dengan antisipasi dana simpanan ; 3. Edukasi : Memberikan Pemahaman kepada masyarakat Desa akan penting dan besarnya manfaat menabung baik untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan umum; 4. Partisipasi : Menumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif untuk mendukung program Pemerintah khususnya Gerakan Desa Menabung dan Program lain yang terkait seperti Bank Sampah, Pembayaran Pajak dan Swadaya Masyarakat . Pasal 4 1. Dalam rangka meningkatkan kesadaran untuk mengatur keuangan masyarakat secara baik dan benar, Pemerintah Desa mencanangkan Program Kegiatan Desa Menabung ; 2. DalamRangka menjalankanProgramKegiatanDesaMenabung,Desabisamenggandengpihak ke-3 yang sah secara hukum diperbolehkan mengumpulkan dana dari masyarakat seperti Bank; 3. Untuk menampung Dana Tabungan Masyarakat Desa, desa memanfaatkan layanan BUMDes yang sudah ada di Desa. Pasal 5 TujuanPelaksanaanProgramKegiatanDesaMenabung antaralain: 1. Meningkatkan Kesadaran Menabung di Masyarakat; 2. Meningkatkan Kesadaran Mengatur Keuangan secara baik dan benar dengan Menabung ; 3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa dengan menabung, sehingga bisa dimanfaatkan untuk penambahan modal dikemudian hari. 4. MeningkatkanKesiapanMasyarakatataskebutuhandaruratatas biayayangharus dikeluarkan secara terencana baik untuk keperluan biaya Pendidikan, Biaya Kesehatan Pribadi dan Musibah tak terduga. BAB III JENIS TABUNGAN Pasal 6 JenisTabunganyangdicanangkanadalah : 1. TabunganResmi dari ProdukPerbankanyangada di Indonesia; 2. Tabunganyang bisadterimaolehmasyarakatdesadenganKriteria a. Mudah pengurusannya;
  • 5. b. ringanjumlahpembukaannyadan; c. ringanjumlahtabunganberikutnyaserta; d. murah biayaadministrasi. BAB IV TEMPAT MENABUNG Pasal 7 1. Pemerintah Desa harus menyediakan tempat Menabung yang mudah dijangkau; 2. Pemerintah Desa harus memastikan Jadwal Pelayanan yang pasti untuk menabung; 3. Menunjuk BUMDes Desa Kedungjaran menjadi pengelola perwakilan Bank yang bekerjasama untuk mengelola uang tabungan masyarakat. BAB V KETERKAITAN PROGRAM DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Pasal 8 1. Program Kegiatan Desa Menabung wajib digabungkan dengan Program lain di desa. 2. Program Kegiatan Desa Menabung wajib dikaitkan dengan Kegiatan Pemberian Program Bantuan kepada Masyarakat. 3. Program Kegiatan Desa Menabung menjadi Syarat Pemberian Pelayanan Administrasi Desa. Pasal 9 1. Setiap Kartu Keluarga wajib terwakili 1 ( satu ) nama untuk membuat Rekening Tabungan; 2. SetiapWarga DesaKedungjaranwajibmenunjukkanKepemilikanRekeningdi Bank yang bekerja sama dengan desa atau harus membuat untuk yang belum memiliki ketika : a. Pengurusan Surat Administrasi, Surat Pengantar, Izin dan Keterangan Desa, b. Membutuhkan Pelayanan Desa seperti Pelayanan Mobil Siaga / Pendampingan Desa, c. Mendapat Bantuan dari Pemerintah seperti Raskin, BLT, RTLH dan bantuan lainnya, 3. Setiap Pengurusan Surat dan Keperluan lainnya di Desa Kedungjaran oleh bukan warga desa kedungjarandiwajibkanmenunjukankepemilikan Rekening Tabungan yang dimiliki, bila belum memiliki wajib membuka rekening di Bank yang bekerja sama dengan desa; 4. Setiap Pembayaran atas Operasional Pemerintahan seperti Siltap dan Kelembagaan seperti Operasional BPD,LPMD,PKK,Karangtarunadan PengurusKelembagaanlainnyayangadadi desa wajib melalui Rekening yang dibuka di Bank yang kerja sama dengan desa. BAB VI SANGSI DAN PENGECUALIAN Pasal 10 1. Kepadawarga yangtak memilikiRekeningBankyangbekerjasama dengan desa, atau sekurang- kurang Rekening Bank lain maka dibenarkan ditunda pelayanannya oleh pemerintah desa. 2. Terhadapwarga tidakmampu,desawajibmembantumembuatkan Rekening Tabungan dengan pola angsur maupun hibah murni dari sumber dana yang bisa dipertanggungjawabkan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 1. Pemerintah dan Kabupaten dan Camat wajib melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dalam rangka pengembangan BUMDesa. 2. Kepala desa menkoordinasikan pengelolaan BUM Desa di wilayah kerjanya. Pasal 12
  • 6. PeraturanDesaini mulai berlakupada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkanperundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Kedungjaran, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. Ditetapkandi : DesaKedungjaran Pada Tanggal : 1 Oktober2016 KETUA BPD DESA KEDUNGJARAN KEPALA DESA KEDUNGJARAN SUUD SARIDJO Diundangkandi : DesaKedungjaran Pada Tanggal : 7 Oktober2016 SEKRETARISDESA WASDARI LEMBARAN DESA KEDUNGJARAN, KECAMATAN SRAGI,KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016 NOMOR 5