1. BAB I
Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Latar belakang terbentuknya UUD 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan
kemerdekaan bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji tinggalah janji, setelah Jepang
berhasil memukul mundur tentara Belanda, malah mereka sendiri yang menindas kembali
bangsa Indonesia, bahkan lebih sadis dari sebelumnya.
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada
tanggal 29 April 1945, adalah Badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Pada masa
sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945
Ir.Sukarno menyampaikan gagasan tentang "Dasar Negara" yang diberi nama Pancasila.
Kemudian BPUPKI membentuk Panitia Kecil yang terdiri dari 8 orang untuk
menyempurnakan rumusan Dasar Negara. Pada tanggal 22 Juni1945, 38 anggota BPUPKI
membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang
akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat "dengan
kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya" maka naskah Piagam
Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945
oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan
oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945.
Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik
Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Nama Badan ini tanpa kata "Indonesia" karena
hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPK untuk Sumatera. Masa
Sidang Kedua tanggal 10-17 Juli1945. Tanggal 18 Agustus1945, PPKI mengesahkan UUD
1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
1.2 Rumusan Masalah
1. ApakahpengertiandariUndang- UndangDasar 1945?
2. BagaimanakedudukanUndang-UndangDasar1945 ?
3. BagaimanasifatUndang-UndangDasar 1945?
4. ApakahfungsidariUndang-Undangdasar 1945?
2.
3. BAB II
Pembahasan
2.1 PengertianUndang-UndangDasar 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD
1945 adalah hukum dasar tertulis,dan juga konstitusi pemerintahan negara Republik
Indonesia saat ini.
Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari Pembukaan
dan pasal-pasal (Pasal II Aturan Tambahan). Pembukaan terdiri atas 4 Alinea, yang di dalam
Alinea keempat terdapat rumusan dari Pancasila, dan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar
1945 terdiri dari 20 Bab (Bab I sampai dengan Bab XVI) dan 72 pasal (pasal 1 sampai
dengan pasal 37), ditambah dengan 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.
Bab IV tentang DPA dihapus, dalam amandemen keempat penjelasan tidak lagi merupakan
kesatuan UUD 1945. Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 merupakan satu kebulatan yang
utuh, dengan kata lain merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat
dipisahkan.
Dengan demikian pengertian UUD 1945 dapat digambarkan sebagai berikut:
UUD 1945
PEMBUKAAN
Terdiri dari: 4 ALINEA
ALINEA 4 : Terdapat rumusan Sila-sila dari Pancasila dan PASAL-PASAL
Terdiri dari : Bab I s.d. Bab XVI (20 Bab)
Pasal 1 s.d. Pasal 37 (72 Pasal), ditambah 3 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Pasal
Aturan Tambahan.
Naskahnya yang resmi telah dimuat dan disiarkan dalam “Berita Republik Indonesia”
Tahun II No. 7 yang terbit tanggal 15 Februari 1946, suatu penerbitan
resmi Pemerintah RI. Sebagaimana kita ketahui Undang-Undang Dasar 1945 itu
telah ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indoneisa (PPKI) dan mulai
4. berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945. Rancangan UUD 1945 dipersiapkan oleh suatu badan
yang bernama Badan Penyelidik Usaha-usaha Pesiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
atau Dokuritsu Zyunbi Tjoosakai, suatu badan bentukan Pemerintah Penjajah Jepang untuk
mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka persiapan kemerdekaan
Indonesia.
5. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945
Hukumdasar yang tertulis (di sampingitumasihadahukumdasar yang tidaktertulis,
yaituKonvensi)
1. Sebagai (norma) hukum :
a. UUD bersifatmengikatterhadap: Pemerintah, setiapLembaga Negara/Masyarakat, setiap
WNRI danpenduduk di RI.
b. Berisinorma-norma:
sebagaidasardangarisbesarhukumdalampenyelenggaraannegaraharusdilaksanakandanditaati.
2. Sebagaihukumdasar:
Hukum dasar adalah hukum pokok yang harus dipedomani dan dijadikan
pegangan bagi peraturan-peraturan yang dibawahnya sebagai pelaksana dari
UUD dan peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan Hukum
Dasar atau Hukum Pokok yaitu UUD. Hukum Dasar terbagi dua, yaitu:
1. Hukum Dasar Tertulis
Yang dimaksudHukumDasarTertulis, yaitu UUD. Negara Republik
Indonesia yaitu UUD 1945, makasebagaiHukumDasar/HukumPokok, yaitu
UUD itumengikat, baikbagiPemerintah, setiaplembaga, warganegara Indonesia
dimanapuniaberada, maupunbagisetiappenduduk yang ada di wilayah Negara
Republik Indonesia.
2. HukumDasarTidakTertulis (Konvensi)
Yang dimaksudHukumDasarTidakTertulis (Konvensi), yaituaturan-
aturandasar yang
timbuldanterpeliharadalampraktekpenyelenggaraannegara.Konvensiinimerupak
anaturan-aturanpelengkap yang mengisikekosongan yang
timbuldalampraktekkenegaraan yang tidakterdapatdalam UUD,
walaupundemikiankonvensiitutidakbertentangandenganketentuan-ketentuan
yang terdapatdalam UUD, yang dimaksudHukumDasarTidakTertulis
6. (Konvensi), yaitukebiasaan-kebiasaan yang dilakukanterusmenerus i
lingkungankelembagaannegara.
Contohdapatdiambil di pidatokenegaraanpresiden RI setiap 16
Agustusdalam siding DPR RI
a. UUD merupakansumberhukumtertulis (tertinggi) Setiapprodukhukum (seperti UU, PP,
Perpres, Perda) dansetiapkebijaksanaanPemerintahberlandaskan UUD 1945.
b. SebagaiAlatKontrolYaitumengecekapakahnormahukum yang
lebihrendahsesuaidenganketentuan UUD 1945.
7. Sifat Undang-Undang Dasar 1945
1. UUD 1945 bersifat supel (elastis),
Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat itu terus berkembang dan dinamis.
Negara Indonesia akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan zaman.
Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus tetap menjaga supaya sistem Undang-Undang
Dasar tidak ketinggalan zaman.
2. Rigid
Mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan
yang lain, serta hanya dapat diubah dengan cara khusus dan istimewa.
8. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945
dibahas tentang apa yang dimaksud dengan UUD 1945. Dari pengertian tersebut
dapatlah dijabarkan bahwaUUD 1945 mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara,
lembaga masyarakat,dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka
berada danjuga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.
Sebagai hukum dasar, UUD 1945 berisi norma-norma, dan aturan-aturan yangharus ditaati
dan dilaksanakan oleh semua komponen tersebut di atas.
Undang-undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar,yaitu hukum
dasar yang tertulis. Dengan demikian setiap produk hukum seperti undang-undang,peraturan
pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakanatau kebijakan pemerintah
haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturanyang lebih tinggi, yang pada akhirnya
kesemuanya peraturan perundang-undangantersebut harus dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan ketentuan UUD 1945,dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari
segala sumber hukum negara. Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD 1945 dalam
kerangka tataurutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia
menempatikedudukan yang tertinggi.
Dalam hubungan ini, UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, dalam
pengertian UUD 1945 mengontrol apakah norma hukumyang lebih rendah sesuai atau tidak
dengan norma hukum yang lebih tinggi, danpada akhirnya apakah norma-norma hukum
tersebut bertentangan atau tidak denganketentuan UUD 1945. Selain itu UUD 1945 juga
memiliki fungsi sebagai pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa
dan bernegara.
Dalam UUD 1945 juga terkandung :
1. Materi pengaturan sistem pemerintahan, termasuk pengaturan tentang kedudukan,
tugas, wewenang dan hubungan antara lembaga-lembaga negara
2. Hubungan negara dengan warga negara baik dibidang politik, ekonomi, sosial dan
budaya maupun hankam.
9. Problem-problem yang membalut Indonesia
1. KorupsiKolusidanNepotisme
Berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang muncul ke permukaan
dan bahkan sudah memasuki proses hukum, baik kasus kecil maupun besar, terjadi
pada semua lapisan penyelenggara negara, mulai dari lembaga legislatif, eksekutif,
maupun yudikatif, di pusat dan di daerah.
Keinginan untuk memperkaya diri dan atau orang lain dari penyalahgunaan
wewenang, merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara. Kerugian
negara yang diakibatkan oleh perilaku menyimpang itu, berakibat kepada terkurasnya
sumber-sumber keuangan negara yang seharusnya dipergunakan untuk
penyelenggaraan kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat
.
Kepentingan orang banyak yang dikalahkan hanya karena sifat serakah dari para
penyelenggara negara, merupakan bukti bahwa perilaku mereka sampai saat ini masih
jauh dari kesahajaan, kejujuran, rela berkorban untuk kepentingan orang banyak, dan
bahkan keluar dari aturan yang ditentukan. Padahal para pendiri negara telah
menegaskan bahwa dalam mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara di Indonesia, harus searah dengan cita-cita dan tujuan Proklamasi
Kemerdekaan dan cita-cita mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Cita-cita dan tujuan kemerdekaan itu telah tertuang dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945, yang pada intinya “merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur “. Adapun mengenai pemerintah negara dinyatakan untuk “melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.
2.5.2 Perseteruan dalam lembaga pemerintahan
Fragmentasi yang dapat kita lihat belum lama ini, yakni perseteruan antara Mahkamah
Agung vs Komisi Yudisial dalam pengisian hakim agung; juga perseteruan
Mensekneg vs KPK, menunjukkan adanya sikap egoisme yang seolah-olah berbalut
10. ketentuan hukum. Tanpa ragu, dan bahkan dengan lantang masing-masing
menyuarakan dan membenarkan pendapatnya, tanpa memperhatikan bahwa mereka
adalah panutan rakyat. Perilaku penyelenggara negara yang berkesan sombong,
arogan, serta mengutamakan kepentingan diri dan kelompoknya itu sudah menjadi
pemandangan umum yang sulit untuk dihindari.
2.5.3 Fakir miskin dan anak-anak terlantar
Sesuai dengan pasal 34 UUD 45 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak
terlantar dipelihara oleh Negara, tetepi masih belum ada realisasi yang pasti. Hal ini
banyak dilihat dari banyaknya pengemis dan anak-anak gelandangan di Negara ini.
Para pejabat Negara banyak yang hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri
tidak mau peduli dengan kepentingan bangsanya.
2.5.4 Masalah pendidikan yang semakin mahal
Akhir-akhir ini biaya pendidikan makin mahal, hal ini ditandai dengan biaya masuk
perguruan tinggi negeri dan swasta yang meningkat. Padahal sesuai dengan pasal 31,
yang menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak atas pendidikan yang layak,
sehingga sayang sekali jika ada warga Negara yang sangat ingin melanjutkan studi ke
perguruan tinggi menjadi gagal akibat masalah biaya pendidikan yang mahal.
Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk
melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap
setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum,
baik melalui prosedur peradilan ataupun me¬lalui prosedur arbitrase dan mekanisme
penyelesaian sengketa lainnya (alternative desputes or conflicts resolution).
Para penegak hukum ini dilihat pertama-tama sebagai orang atau unsur manusia
dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Kedua, penegak
hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas
birokrasinya sendiri-sendiri. Namun, kedua perspektif tersebut perlu dipahami secara
komprehensif dengan melihat pula keterkaitannya satu sama lain serta keterkaitannya
dengan berbagai faktor dan elemen yang terkait dengan hukum itu sendiri sebagai
suatu sistem yang rasional.
11. Agenda penegakan hukum juga memerlukan kepemimpinan dalam semua tingkatan
yang memenuhi dua syarat. Pertama, kepemimpinan diharapkan dapat menjadi
penggerak yang efektif untuk tindakan-tindakan penegakan hukum yang pasti; Kedua,
kepemimpinan tersebut diharapkan dapat menjadi teladan bagi lingkungan yang
dipimpinnya masing-masing mengenai integritas kepribadian orang yang taat aturan.
Salah satu aspek penting dalam rangka penegakan hukum adalah proses pembudayaan,
pemasyarakatan, dan pendidikan hukum (law socialization and law education). Tanpa
didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum
dalam masyarakat, nonsens suatu norma hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati.
Dalam rangka komunikasi hukum, perlu dipikirkan kembali kebutuhan adanya media
digital dan elektronika, baik radio, televisi maupun jaringan internet dan media
lainnya yang dimiliki dan dikelola khusus oleh pemerintah.
Untuk menunjang berfungsinya sistem hukum diperlukan suatu sistem etika yang
ditegakkan secara positif berupa kode etika di sektor publik. Di setiap sektor
kenegaraan dan pemerintahan selalu terda¬pat peraturan tata tertib serta pedoman
organisasi dan tata kerja yang bersifat internal. Di lingkungan organisasi-organisasi
masyarakat juga selalu terdapat Anggaran atau Pedoman Dasar dan Anggaran atau
Pedoman Rumah Tangga organisasi. Namun, baru sedikit sekali di antara organisasi
atau lembaga-lembaga tersebut yang telah memiliki perangkat Kode Etika yang
disertai oleh infra struktur kelembagaan Dewan Kehormatan ataupun Komisi Etika
yang bertugas menegakkan kode etika dimaksud. Di samping itu, kalaupun pedoman
atau anggaran dasar dan rumah tangga tersebut sudah ada, dokumen-dokumen itu
hanya ada di atas kertas dalam arti tidak sungguh-sungguh dijadikan pedoman
perilaku berorganisasi.
Dengan kata lain, dalam kultur keorganisasian atau kultur berorganisasi di berbagai
kalangan masyarakat kita, kebiasaan untuk menaati aturan, rule of the game belumlah
menjadi tradisi yang kuat. Tradisi taat aturan itu masih harus dibudayakan secara luas.
Untuk itu, diperlukan proses pelembagaan tradisi normatif yang bertingkat-tingkat,
baik berkenaan dengan norma hukum, norma etika dan moral, serta norma hukum.
Karena itu, selain menata dan memperbaiki kembali sistem norma hukum, kita juga
perlu melembagakan sistem dan infrastruktur etika positif dalam masyarakat kita.
Sistem dan infra struktur etika tersebut dilembagakan, baik melalui mekanisme di
12. lingkungan supra struktur kenegaraan dan pemerintahan maupun di lingkungan
infrastruktur masyarakat.
13. Bab III
Penutup
3.1 Kesimpulan
UUD 1945 adalah hukum dasar yang tertulis (disamping itu masih ada hukum dasar yang
tidak tertulis, yaitu konvensi). Sebagai hukum dasar tertulis, UUD 1945 mempunyai
pengertian, sifat, fungsi dan kedudukannya sendiri. UUD 1945 memiliki sifat elastis dan
rigid.
