Dokumen tersebut membahas tentang pembagian urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mencakup penyediaan rumah, penataan kawasan, pencegahan kumuh, serta sertifikasi di bidang tersebut.

1. SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Oleh:
Drs. SUGIYONO, M.Si
DIREKTUR SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH II
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

2. 1.Dalam Koridor UUD 1945 (Hasil Amandemen Pasal 18, 18A
dan 18B);
2.Revisi bersifat incremental, sehingga konsep yg baik ttp di
pertahankan;
3.Merupakan UU POKOK PEMDA yg mencakup semua
pengaturan pokok yg berkaitan dgn PEMDA & menjadi
acuan UU sektor yg kewenangannya di desentralisasikan.
4.Perubahan substansinya bertujuan antara lain untuk memacu
sinergi dalam berbagai aspek penyelenggaraan
pemerintahan daerah dengan pemerintah Pusat.
ASUMSI-ASUMSI DASAR REVISI UU 32/2004

3. L ATAR BELAK AN G
1. Menjamin efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Menata manajemen pemerintahan daerah
yang lebih responsif, akuntabel,
transparan dan efisien.
3. Menata keseimbangan tanggung jawab
antar tingkatan/susunan pemerintahan
dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan.
4. Menata pembentukan daerah agar lebih
selektif sesuai dengan kondisi dan
kemampuan daerah.
5. Menata hubungan antara pusat dan
daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Menimbang:
......
b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan
daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat, serta peningkatan daya saing
daerah dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, dan
kekhasan suatu daerah dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. bahwa efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah
perlu ditingkatkan dengan lebih
memperhatikan aspek-aspek hubungan
antara Pemerintah Pusat dengan daerah
dan antardaerah, potensi dan
keanekaragaman daerah, serta peluang
dan tantangan persaingan global dalam
kesatuan sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara;
.........
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

4. URUSAN P EMER IN TA H A N
PRESIDEN
Pasal 5 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan sesuai dengan UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
DAERAH
MENTERI
Pasal 5 ayat (3)
Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Presiden dibantu oleh menteri
yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
tertentu
PUSAT
DEKONSENTRASI
TUGAS
PEMBANTUAN
DESENTRALISASI
AZAS Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Pasal 5 Ayat (4)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah
dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan
Pasal 5 ayat (2)
Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam
berbagai Urusan Pemerintahan
Pembagian Urusan Pemerintahan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

5. URU SA N PEMERI NT AHAN
KONKURENABSOLUT
1.PERTAHA
NAN
2.KEAMANA
N
3.AGAMA
4.YUSTISI
5. POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER &
FISKAL
PILIHANWAJIB
Dibagi berdasarkan
kriteria
Eksternalitas,
Akuntabilitas dan
Efisiensi, Strategis
Nasional
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM
PELAYANAN
DASAR
NON PELAYANAN
DASAR
S P M
PEMBANGUNAN DAERAH
NSPK
5
PERUMAHAN DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

6. Prinsip Pembagian Urusan Konkuren
 Akuntabilitas :
ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan
jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu
Urusan Pemerintahan.
 Efisiensi
ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling
tinggi yang dapat diperoleh.
 Eksternalitas
ditentukan berdasarkan manfaat atau dampak negatif yg timbul
akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.
 Kepentingan Strategis Nasional
ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga
keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara,
implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis
nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan
peraturan per-UU-an
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

7. NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) & SPM
PENYELENGGARAAN & BINWAS URUSAN PEMERINTAHAN
KONKUREN
PEMERINTAH PUSAT
(K/L)
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEM
KONKUREN
(NSPK)
KOORDINASI
PENYUSUNAN DGN K/L
TERKAIT
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB NON PELAYANAN
DASAR & PILIHAN oleh
prov, kab/kota
PEDOMAN
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEM WAJIB
PELAYANAN DASAR
(SPM)
URUSAN
PEMERINTAHAN WAJIB
PELAYANAN DASAR
oleh prov, kab/kota
PEDOMANBINWAS
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

8. JUMLAH REGULASI NSPK BIDANG PERUMAHAN (2007 – 2014)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1
13
4
8
18
14
4 4
Jumlah NSPK
Jumlah NSPK
Sumber: Rangkuman Fasilitasi Penyelennggaran Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, PU, dan Dukcapil
(Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, 2014)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Total = 66 NSPK

9. RATA-RATA CAPAIAN TARGET SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2013
IK1
IK2
IK3
100
70
100
69.79
53.41
60.18
Target Capaian Rata-rata Capaian Target
Sumber: Rangkuman Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, PU, dan Dukcapil
(Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, 2014)
IK1 : Cakupan
Ketersediaan
Rumah Layak Huni
IK2 : Cakupan
Layanan Rumah
Layak Huni yang
Terjangkau
IK3 : Cakupan
lingkungan yang
sehat dan aman yg
didukung
Prasarana, sarana,
dan utilitas Umum
Indikator Kinerja
(IK)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

10. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 18
(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib
yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
(2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan
pemerintah

11. PEMBAGIAN URUSAN DAN KEWENANGAN TERKAIT
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. PERUMAHAN A. Penyediaan rumah bagi
masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR).
B. Penyediaan dan rehabilitasi
rumah korban bencana
nasional
C. Fasilitasi penyediaan rumah
bagi masyarakat yang
terkena relokasi program
pemerintah Pusat
D. Pengembangan system
pembiayaan perumahan bagi
MBR.
A. Penyediaan dan
rehabilitasi rumah korban
bencana provinsi
B. Fasilitasi penyediaan
rumah bagi masyarakat
yang terkena relokasi
program pemerintah
daerah provinsi
A. Penyediaan dan rehabilitasi
rumah korban bencana
kabupaten/kota
B. Fasilitasi penyediaan rumah
bagi masyarakat yang terkena
relokasi program pemerintah
daerah kabupaten/kota.
C. Penerbitan izin pembangunan
dan pengembangan
perumahan.
D. Penerbitan sertifikasi
kepemilikan bangunan gedung
(SKBG).
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

12. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. KAWASAN
PERMUKIMAN
A. Penetapan system kawasan
permukiman.
B. Penataan dan peningkatan
kualitas kawasan permukiman
kumuh dengan luas 15 (lima
belas) ha atau lebih.
Penataan dan peningkatan
kualitas kawasan
permukiman kumuh dengan
luas 10 (sepuluh) ha sampai
dengan dibawah 15 (lima
belas) ha.
A. Penerbitan izin pembangunan dan
pengembangan kawasan
permukiman.
B. Penataan dan peningkatan kualitas
kawasan permukiman kumuh
dengan luas dibawah 10 (sepuluh)
ha.
3. PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KUMUH
- - Pencegahan perumahan dan kawasan
permukiman kumuh pada daerah
kabupaten/kota.
4. PRASARANA,
SARANA, DAN UTILITAS
UMUM (PSU)
Penyelenggaraan PSU di
lingkungan hunian dan kawasan
permukiman
Penyelenggaraan PSU
permukiman
Penyelenggaraan PSU perumahan.
5. SERTIFIKASI,
KUALIFIKASI,
KLASIFIKASI, DAN
REGISTRASI BIDANG
PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi,
dan registrasi bagi orang atau
badan hukum yang melaksanakan
perancangan dan perencanaan
rumah serta perencanaan PSU
tingkat kemampuan besar.
Sertifikasi dan registrasi bagi
orang atau badan hukum
yang melaksanakan
perancangan dan
perencanaan rumah serta
perencanaan PSU tingkat
kemampuan menengah.
Sertifikasi dan registrasi bagi orang
atau badan hukum yang melaksanakan
perancangan dan perencanaan rumah
serta perencanaan PSU tingkat
kemampuan kecil.
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

13. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 15
(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah
kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Undang-Undang ini.
(2) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi
kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan
kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan
presiden.
(4) Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah
provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak berakibat
terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang
lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

14. SINERGI PUSAT DAN DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN
DAERAH BIDANG PERKIM
TUJUAN PEMBANGUNAN
NASIONAL BIDANG PERKIM
KOORDINASI TEKNIS
PEMBANGUNAN ANTARA K/L
dan DAERAH
URUSAN WAJIB
DASAR BIDANG
PERKIM
UU23/2014 (Psl.259)
(1) PERENCANAAN
(2) PELAKSANAAN
(3) PENGENDALIAN
(4) EVALUASI
PEMBINAAN UMUM
a. PEMBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN
b. KELEMBAGAAN DAERAH
c. KEPEGAWAIAN PERANGKAT
DAERAH
d. KEUANGAN DAERAH
e. PEMBANGUNAN DAERAH
f. PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH
g. KERJASAMA DAERAH
h. KEBIJAKAN DAERAH
i. KEPALA DAERAH dan DPRD
j. PEMBINAAN Lainnya sesuai
peraturan
UU23/2014 (Psl.374)
MENTERI TEKNIS
dan KA LPNK
BINTEK
Teknis
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
di Daerah
MENDAGRIKOORDINASI TEKNIS
RPJMN
2015 - 2019
NAWACITA
AGENDA: 6(3)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

15. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KOORDINASI TEKNIS DAN BINWAS KEMENDAGRI
BERBASIS TUPOKSI
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
TUPOKSI
(Permendagri
43/2015)
• Tugas: Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan
pembangunan daerah.
• Fungsi: Perumusan dan pelaksanaan kebijakan; Pelaksanaan Binwas Umum; pelaksanaan
Koordinasi dan fasilitasi Penyusunan NSPK dan SPM; Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; Bintek
dan supervisi; dan Pelaksanaan Administrasi  Bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemda,
perencanana bangda, sinkronisasi dan harmonisasi bangda, dan partisipasi masyarakat.
• Tugas: Melaksanakan sebagian tugas Ditjen Bina Bangda dalam bidang penyelennggaraan urusan pemerintahan dan
sinkronisasi serta harmonisasi bangda lingkup PU, PERKIM, Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, serta Kominfo,
Statistik dan Persandian.
• Fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi, binwas Umum, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan,
dan bintek serta supervisi  bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, sinkronisasi, dan harmonisasi pembangunan
daerah, pemetaan urusan, SPM dan NSPK.
• TUGAS: melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, binwas Umum, koordinasi, dan fasilitasi
penyusunan pemetaan urusan pemerintahan, SPM, NSPK, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, Bintek dan
supervisi, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman.
• FUNGSI: penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, koordinasi, binum, pemetaan urusan, SPM, NSPK,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, Bintek dan supervisi, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah
bidang perumahan dan kawasan permukiman
Ditjen Bina Bangda
Dit. SUPD II
Subdit PERKIM
(Pasal 569 dan 570)
(Pasal 639 dan 640)
(Pasal 646 dan 647)

16. Tercipta KESEIMBANGAN antara KEPENTINGAN NASIONAL dan
KEPENTINGAN DAERAH yang SINERGIS dan tetap
memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN secara KESELURUHAN.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KOORDINASI PENCAPAIAN TARGET PELAYANAN DASAR BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

17. P E M E T A A N U R U S A N P E M E R I N T A H A N
( P a s a l 2 4 U U 2 3 T a h u n 2 0 1 4 T e n t a n g P e m d a )
K/L bersama Pemda melakukan pemetaan:
• Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan
pilihan
• Urusan Pemerintahan Pilihan yang
diprioritaskan oleh setiap Daerah provinsi
dan Daerah kabupaten/kota.
dilakukan untuk menentukan
intensitas Urusan berdasarkan
jumlah penduduk, besarnya APBD,
dan luas wilayah.
Daerah digunakan dalam :
• penetapan kelembagaan,
• perencanaan, dan penganggaran
dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
dilakukan untuk menentukan Daerah
yang mempunyai Urusan
Pemerintahan Pilihan berdasarkan
potensi, proyeksi penyerapan tenaga
kerja, dan pemanfaatan lahan.
kementerian atau LPNK sebagai dasar
untuk:
pembinaan kepada Daerah dalam
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib
yang tidak berkaitan dengan Pelayanan
Dasar Pemerintahan Pilihan secara
nasional.
Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan
Urusan Pemerintahan Pilihan serta pembinaan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada
Penggunaan hasil pemetaan:
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

18. P E N G G U N A A N H A S I L P E M E T A A N U N T U K
P E M B E N T U K A N P E R A N G K A T D A E R A H
( P a s a l 2 1 2 U U 2 3 / 2 0 1 4 T e n t a n g P e m d a )
Perangkat Daerah Provinsi:
• Pembentukan dan susunan Perangkat
Daerah ditetapkan dengan Perda Provinsi
• Perda berlaku setelah mendapat
persetujuan dari Menteri.
• Kedudukan, susunan organisasi, perincian
tugas dan fungsi, serta tata kerja
Perangkat Daerah ditetapkan dengan
Perkada.
Perangkat Daerah provinsi
terdiri atas:
a. Sekretariat daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Inspektorat;
Hasil pemetaan Urusan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dan
Urusan Pilihan menjadi dasar pembentukan perangkat daerah:
Perangkat Daerah Kab./Kota:
• Pembentukan dan susunan Perangkat
Daerah ditetapkan dengan Perda
Kab./Kota
• Perda berlaku setelah mendapat
persetujuan gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat
• Kedudukan, susunan organisasi,
perincian tugas dan fungsi, serta tata
kerja Perangkat Daerah ditetapkan
dengan Perkada.
Perangkat Daerah
kabupaten/kota terdiri atas:
a. Sekretariat daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Inspektorat;
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

19. MATRIKS PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BID. PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PROVINSI) [1]
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
No. SUB
URUSAN
KEWENANGAN PROVINSI LAYANAN UTAMA PENDUKUNG
1 2 3 4 5
1. Perumahan a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah
korban bencana provinsi
a. Penyediaan rumah bagi korban
bencana provinsi (SPM dan NSPK)
a. Kebijakan Daerah dalam Penyediaan
rumah bagi Korban Bencana Provinsi (SPM
dan NSPK)
b. Rehabilitasi rumah korban bencana
provinsi (SPM dan NSPK)
b. Penyediaan Sistem Data dan Informasi
terkait jumlah rumah yang terkena
bencana provinsi (SPM dan NSPK)
c. Penyediaan Lahan Bagi Masyarakat
Terkena Korban bencana Provinsi
c. Prosedur penanganan penyediaan lahan
bagi korban bencana provinsi
b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi
masyarakat yang terkena relokasi
program Pemerintah Daerah provinsi
a. Penyediaan rumah bagi masyarakat
yang terkena relokasi program
Pemerintah
Daerah provinsi
a. Kebijakan Daerah dalam Penyediaan
rumah bagi masyarakat terkena relokasi
Provinsi
b. Penyediaan lahan bagi masyarakat
terkena relokasi program Pemerintah
Provinsi
b. Penyediaan sistem data dan Informasi
jumlah rumah yang terkena relokasi
program Pemerintah Provinsi
c. Penaksiran kebutuhan dan diagnosa
masalah dengan mendefinisikan sasaran
dan tujuan dalam menentukan relokasi
program Pemerintah
Daerah Provinsi
d. Inventarisasi luas lahan dan status hukum
lahan serta kesesuain lahan sesuai RTRW
Provinsi

20. MATRIKS PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BID. PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PROVINSI) [2]
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
No. SUB
URUSAN
KEWENANGAN PROVINSI LAYANAN UTAMA PENDUKUNG
1 2 3 4 5
2 Kawasan
Permukiman
Penataan dan peningkatan kualitas kawasan
permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh)
ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha
a. Menata
permukiman kumuh dengan luas 10
(sepuluh) ha sampai
dengan di bawah 15 (lima belas) ha
a. Kebijakan Daerah dalam menata dan meningkatkan
kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10
(sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha
b. Meningkatkan kualitas permukiman
kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha
sampai
dengan di bawah 15 (lima belas) ha
b. Penyediaan sistem data dan informasi dalam
meningkatkan
kualitas kawasan
permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai
dengan di bawah 15 (lima belas) ha
c. Peningkatan kualitas pengelolaan
sanitasi yang layak di kawasan
permukiman kumuh
c. Penyediaan sarana dan prasarana penataan dalam
peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh
dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15
(lima belas) ha
d. Sinkronisasi dan harmonisasi
Perencanaan Pembangunan dalam
penataan dan peningkatan kualitas
penataan kumuh dengan
luas 10 (sepuluh) ha sampai
dengan di bawah 15 (lima
belas) ha
d. Pengembangan dan penelitian mengenai penataan dan
peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas
10 (sepuluh) ha sampai
dengan di bawah 15 (lima belas) ha
e. Penataan Pemukiman kumuh sesuai
dengan RTRW dan RDTR dengan
luas 10 (sepuluh) ha sampai
dengan di bawah 15 (lima
belas) ha
e. Peningkatan Pengawasan dalam penataan dan
peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas
10 (sepuluh) ha sampai
dengan di bawah 15 (lima belas) ha
f. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan penataan dan
peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas
10 (sepuluh) ha sampai
dengan di bawah 15 (lima belas) ha

21. MATRIKS PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BID. PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN (PROVINSI) [3]
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
No. SUB URUSAN KEWENANGAN PROVINSI LAYANAN UTAMA PENDUKUNG
1 2 3 4 5
3 Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kumuh
Tidak ada kewenangan
4 Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum (PSU)
Penyelenggaraan PSU permukiman a. Pelayanan Penyelenggarakan PSU
Permukiman
a. Pelayanan Kebijakan Daerah dalam Penyelenggaraan PSU Permukiman
b. Penyediaan PSU Permukiman yang
layak sesuai dengan standar teknis
PSU
b. Pendataan luas permukiman yang sudah terfasilitasi PSU dan yang belum
terfasilitasi PSU
c. Penataan PSU Permukiman sesuai
dengan RTRW dan RDTR
c. Penyediaan Sarana dan Prasarana PSU Permukiman
d. Penyediaan Sistem Data dan Informasi dalam mendukung peyelenggaraan PSU
Permukiman
e. Peningkatan pengawasan dalam penyelenggaraan PSU Permukiman
5 Sertifikasi, Kualifikasi,
Klasifikasi, dan Registrasi
Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau
badan hukum yang melaksanakan
perancangan dan perencanaan rumah
serta perencanaan PSU tingkat
kemampuan menengah
Pelayanan Sertifikasi bagi orang yang
melaksanakan perancangan dan
perencanaan rumah serta perencanaan
PSU tingkat kemampuan menengah
a. Penyediaan sertifikasi bagi perencana rumah dan PSU tingkat kemampuan
menengah
Registrasi bagi badan hukum yang
melaksanakan perancangan dan
perencanaan rumah serta perencanaan
PSU tingkat kemampuan menengah
b. Penyusunan pedoman sertifikasi bagi orang dan badan hukum tingkat
kemampuan kecil
c. Penyediaan registrasi bagi badan hukum
yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan
PSU tingkat kemampuan menengah
d. Penyusunan pedoman registrasi bagi orang dan badan hukum tingkat
kemampuan kecil

22. MATRIKS PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BID. PERUMAHAN &
KAWASAN PERMUKIMAN (KABUPATEN/KOTA) [1]
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
No. SUB
URUSAN
KEWENANGAN
KAB./KOTA
LAYANAN UTAMA PENDUKUNG
1 2 3 4 5
1. Perumahan a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah
korban bencana kabupaten/kota
a. Penyediaan rumah korban bencana
kabupaten/kota
a. Kebijakan Daerah dalam Penyediaan
rumah bagi Korban Bencana Kabupaten
(SPM dan NSPK)
b. Rehabilitasi rumah korban bencana
kabupaten/kota
b. Penyediaan Sistem Data dan Informasi
terkait jumlah rumah yang terkena
bencana Kabupaten/Kota (SPM dan
NSPK)
c. Penyediaan lahan bagi masyarakat
terkena korban bencana
Kabupaten/Kota
c. Prosedur penanganan penyediaan lahan
bagi korban bencana Kabupaten/Kota
b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi
masyarakat yang terkena relokasi
program Pemerintah Daerah
kabupaten/kota
a. Penyediaan rumah bagi masyarakat
yang terkena relokasi program
Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
a. Kebijakan Daerah dalam Penyediaan
rumah bagi masyarakat terkena relokasi
kabupaten/Kota
b. Penyediaan lahan bagi masyarakat
terkena relokasi program Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
b. Penaksiran kebutuhan dan diagnose
masalah dengan mendefinisikan sasaran
dan tujuan dalam menentukan relokasi
program Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
c. Inventarisasi luas lahan dan status hokum
lahan serta kesesuain lahan sesuai RTRW
Kabupaten/Kota
d. Penyediaan sistem data dan Informasi
jumlah rumah yang terkena relokasi
program Pemerintah Kabupaten/Kota

23. MATRIKS PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BID. PERUMAHAN &
KAWASAN PERMUKIMAN (KABUPATEN/KOTA) [2]
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
No. SUB URUSAN KEWENANGAN KAB./KOTA LAYANAN UTAMA PENDUKUNG
1 2 3 4 5
1. Perumahan c. Penerbitan izin pembangunan dan
pengembangan perumahan
a. Layanan Penerbitan izin pembangunan dan
pengembangan perumahan
a. Penyusunan kebijakan dan system administrasi
layanan terkait pembangunan dan
pengembangan perumahan
d. Penerbitan sertifikat kepemilikan
bangunan gedung (SKBG)
a. Layanan Penerbitan SKBG sesuai dengan
ketentuan Peraturan perundang-undangan
a. Penyusunan pedoman pelayanan penerbitan
SKBG
2. Kawasan
Permukiman
a. Penerbitan izin pembangunan dan
pengembangan kawasan permukiman
a. Layanan Penerbitan izin pembangunan dan
pengembangan kawasan permukiman
a. Inventarisasi luas lahan yang akan dibangun di
kawasan permukiman
b. Penataan dan peningkatan kualitas
kawasan permukiman kumuh dengan
luas di bawah 10 (sepuluh) ha
a. Menata permukiman kumuh dengan luas di
bawah 10 (sepuluh) ha
a. Kebijakan Daerah dalam menata dan
meningkatkan kualitas kawasan permukiman
kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha
b. Meningkatkan kualitas permukiman kumuh
dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha
b. Penyediaan sistem data dan informasi dalam
meningkatkan kualitas kawasan permukiman
kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha
c. Peningkatan kualitas pengelolaan sanitasi
yang layak di kawasan permukiman kumuh
c. Penyediaan sarana dan prasarana penataan
dalam peningkatan kualitas kawasan
permukiman kumuh dengan luas di bawah 10
(sepuluh) ha
d. Sinkronisasi dan harmonisasi Perencanaan
Pembangunan dalam penataan dan
peningkatan kualitas penataan kumuh
dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha
d. Pengembangan dan penelitian mengenai
penataan dan peningkatan kualitas
permukiman kumuh dengan luas di bawah 10
(sepuluh) ha
e. Penataan Pemukiman kumuh sesuai dengan
RTRW dan RDTR dengan luas di bawah 10
(sepuluh) ha
e. Peningkatan Pengawasan dalam penataan dan
peningkatan kualitas permukiman kumuh
dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha
f. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan penataan
dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha

24. MATRIKS PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BID. PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN (KABUPATEN) [3]
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
No. SUB URUSAN KEWENANGAN PROVINSI LAYANAN UTAMA PENDUKUNG
1 2 3 4 5
3 Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kumuh
Pencegahan perumahan dan kawasan
permukiman kumuh pada Daerah
kabupaten/kota
a. Pedoman pencegahan perumahan dan
kawasan permukiman kumuh
a. Inventarisasi jumlah rumah tidak layak huni
b.
Pencegahan dan penataan perumahan dan
kawasan permukiman kumuh
b. Pelayanan Kebijakan Daerah dalam Penyelenggaraan PSU perumahan
c. Pengawasan dan pengendalian perumahan dan
kawasan permukiman pada Daerah
kabupaten/ kota
c. Pendataan luas perumahan yang sudah terfasilitasi PSU dan yang belum
terfasilitasi PSU
4 Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum (PSU)
Penyelenggaraan PSU permukiman a. Pelayanan Penyelenggarakan PSU perumahan a. Pelayanan Kebijakan Daerah dalam Penyelenggaraan PSU perumahan
b. Penyediaan PSU perumahan yang layak sesuai
dengan standar teknis PSU
b. Pendataan luas perumahan yang sudah terfasilitasi PSU dan yang belum
terfasilitasi PSU
c. Penataan PSU perumahan sesuai dengan
RTRW dan RDTR
c. Penyediaan Sarana dan Prasarana PSU Perumahan
d. Penyediaan Sistem Data dan Informasi dalam mendukung
peyelenggaraan PSU perumahan
e. Peningkatan pengawasan dalam penyelenggaraan PSU Perumahan
5 Sertifikasi, Kualifikasi,
Klasifikasi, dan Registrasi
Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau
badan hukum yang melaksanakan
perancangan dan perencanaan rumah
serta perencanaan PSU tingkat
kemampuan menengah
Layanan Sertifikasi bagi orang dan badan
hukum yang melaksanakan perancangan dan
perencanaan rumah serta perencanaan PSU
tingkat kemampuan kecil
a. Penyediaan sertifikasi bagi perencana rumah dan PSU tingkat
kemampuan kecil
Layanan Registrasi bagi orang dan badan
hukum yang melaksanakan perancangan dan
perencanaan rumah serta perencanaan PSU
tingkat kemampuan kecil
b. Penyusunan pedoman sertifikasi bagi orang dan badan hukum tingkat
kemampuan kecil
c. Penyediaan registrasi bagi badan hukum yang melaksanakan
perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat
kemampuan kecil

25. KEBIJAKAN DAN TARGET PENYEDIAAN PERUMAHAN
(RPJMN 2015 – 2019)
MEMPERLUAS AKSES TERHADAP TEMPAT TINGGAL YANG LAYAK DAN DILENGKAPI
DENGAN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK SELURUH KELOMPOK
MASYARAKAT SECARA BERKERADILAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

26. PROGRAM PRIORITAS DALAM RKP 2017
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
No Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas K/L Strategi Pemda
Kewenangan dalam
UU No. 23 Tahun
2014
Hal yang Harus Disiapkan
Pemerintah Daerah
Hal yang Harus
Disiapkan Masyarakat
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Hunian Layak bagi
MBR, Pengentasan
Kumuh Perkotaan,
Akses Universal, Air
Minum dan Sanitasi
Fasilitas
penyediaan hunian
layak baru
Penciptaan iklim
kondusif untuk
penyediaan MBR
(regulasi, perijinan,
dst)
Kemen PUPR,
Kemenkeu, BPN,
Kemendagri, OJK,
Bank Indonesia,
Pemda
Debotlenecking regulasi: Izin
Mendirikan Bangunan
Kabupaten/Kota
2 Hunian Layak bagi
MBR, Pengentasan
Kumuh Perkotaan,
Akses Universal, Air
Minum dan Sanitasi
Fasilitas
penyediaan hunian
layak baru
Penyediaan
Perumahan Baru
MBR
Kemen PUPR,
Pengembang,
Pemda, Masyarakat
Pembangunan rumah tapak
MBR
Pusat - Profil perumahan eksisting
- Data kebutuhan rumah by
name by address
- Dokumen perencanaan
terkait perumahan
- Lahan untuk pembangunan
rumah
- Masyarakat terdaftar
sebagai long list
penerima bantuan
Program Pemerintah
terkait perumahan
3 Hunian Layak bagi
MBR, Pengentasan
Kumuh Perkotaan,
Akses Universal, Air
Minum dan Sanitasi
Fasilitas
penyediaan hunian
layak baru
Fasilitasi
Keswadayaan
Masyarakat
Kemen PUPR,
Kemensos,
LKB/LKNB, Pemda,
Masyarakat
Bimbingan teknis peningkatan
keswadayaan masyarakat
Pusat - Profil perumahan eksisting
- Data kebutuhan rumah by
name by address
- Dokumen perencanaan
terkait perumahan
- Masyarakat terdaftar
sebagai long list
penerima bantuan
Program Pemerintah
terkait perumahan
- Lahan untuk
pembangunan rumah
4 Hunian Layak bagi
MBR, Pengentasan
Kumuh Perkotaan,
Akses Universal, Air
Minum dan Sanitasi
Fasilitasi
peningkatan
kualitas hunian dan
permukiman kumuh
Percepatan
pendataan
(baseline dan nett
kumuh) dan
perencanaan
KemenPUPR,
Kemendagri, Pemda,
BPS
- Dokumen perencanaan
penanganan perumahan dan
kawasan permukiman kumuh
di seluruh daerah (syarat
perlu)
- Pendataan nett kumuh
- Sinkronisasi target RPJMD
dengan RPJMN
Luas kawasan kumuh
di atas 15 Ha (Pusat)
Luas kawasan kumuh
10-15 Ha (Provinsi)
Luas kawasan kumuh
di bawah 10 Ha
(Kab/Kota)
- Memiliki SK Kumuh yang
dilengkapi profil permukiman
kumuh eksisting
- Memiliki dokumen
perencanaan terkait
perumahan dan penanganan
permukiman kumuh
- Terdaftar sebagai long
list penerima bantuan
Program Pemerintah
terkait perumahan
- Lahan milik sendiri
5 Hunian Layak bagi
MBR, Pengentasan
Kumuh Perkotaan,
Akses Universal, Air
Minum dan Sanitasi
Fasilitasi
peningkatan
kualitas hunian dan
permukiman kumuh
Penguatan
Kelembagaan di
daerah dalam upaya
penanganan
kumuh
KemenPUPR,
Kemendagri, Pemda
Dukungan regulasi kerjasama
pemerintah dan masyarakat
dalam peningkatan kualitas
dan penanganan kawasan
kumuh untuk mendukung
kolaborasi
Luas kawasan kumuh
di atas 15 Ha (Pusat)
Luas kawasan kumuh
10-15 Ha (Provinsi)
Luas kawasan kumuh
di bawah 10 Ha
(Kab/Kota)
6 Hunian Layak bagi
MBR, Pengentasan
Kumuh Perkotaan,
Akses Universal, Air
Minum dan Sanitasi
Fasilitasi
peningkatan
kualitas hunian dan
permukiman kumuh
Pembangunan
berbasis komunitas
(pemberdayaan
masyarakat yang
berkelanjutan)
KemenPUPR,
Kemensos, Pemda
- Pendampingan dan
pemberdayaan masyarakat
- pembentukan dan penguatan
BKM/LKM
- Bimbingan teknis
peningkatan keswadayaan
masyarakat
Luas kawasan kumuh
di atas 15 Ha (Pusat)
Luas kawasan kumuh
10-15 Ha (Provinsi)
Luas kawasan kumuh
di bawah 10 Ha
(Kab/Kota)
- Profil perumahan eksisting
- Data kebutuhan hunian
layak by name by address
- Memiliki dokumen
perencanaan terkait
perumahan dan penanganan
permukiman kumuh
- Masyarakat terdaftar
sebagai long list
penerima bantuan
Program Pemerintah
terkait perumahan
- Memiliki BKM/KSM
7 Hunian Layak bagi
MBR, Pengentasan
Kumuh Perkotaan,
Akses Universal, Air
Minum dan Sanitasi
Fasilitasi
peningkatan
kualitas hunian dan
permukiman kumuh
Konsolidasi lahan
untuk penanganan
permukiman kumuh
KemenPUPR,
KemenATR, Pemda
- Relokasi penduduk yang
tinggal di kawasan
permukiman kumuh liar
- Pemutihan lahan
- Penyusulihan kepada
masyarakat yang akan
direlokasi
Luas kawasan kumuh
di atas 15 Ha (Pusat)
Luas kawasan kumuh
10-15 Ha (Provinsi)
Luas kawasan kumuh
di bawah 10 Ha
(Kab/Kota)

27. PROGRAM PRIORITAS DALAM RKP 2017 (lanjutan)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
8 Hunian Layak bagi
MBR, Pengentasan
Kumuh Perkotaan,
Akses Universal, Air
Minum dan Sanitasi
Penyediaan akses
air minum dan
sanitasi
Peningkatan
demand Perilaku
Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS)
Kemenkes,
Kemendikbud,
Pemda, masyarakat
- Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM)
Provinsi dan
Kabupaten/Kota
9 Hunian Layak bagi
MBR, Pengentasan
Kumuh Perkotaan,
Akses Universal, Air
Minum dan Sanitasi
Penyediaan akses
air minum dan
sanitasi
Penyediaan
infrastruktur air
minum dan sanitasi
terintegrasi
kemen PUPR, KLHK,
Kemendes PDTT,
Kemendagri, Pemda,
masyarakat
- IPAL skala kota, kawasan,
dan komunal
- IPLT
- TPA, TPST 3R, ITF
- SPAM regional, SPAM
perkotaan, SPAM perdesaan,
SPAM kawasan khusus, SPAM
MBR
Provinsi dan
Kabupaten/Kota
10 Hunian Layak bagi
MBR, Pengentasan
Kumuh Perkotaan,
Akses Universal, Air
Minum dan Sanitasi
Penyediaan akses
air minum dan
sanitasi
Manajemen layanan
air minum dan
sanitasi
Kemen PUPR,
Kemendagri,
Kemenkeu, Pemda,
BPS
- Fasilitasi pengembangan
sumber pembiayaan untuk air
minum dan sanitasi
- Turbinwas sanitasi dan air
minum
11 Hunian Layak bagi
MBR, Pengentasan
Kumuh Perkotaan,
Akses Universal, Air
Minum dan Sanitasi
Peningkatan
ketersediaan air
baku
Simpan Air KemenPUPR, KLHK,
Pemda, Perhutani,
Masyarakat
- Drainase berwawasan
lingkungan
- Konservasi daerah sumber air
Provinsi dan
Kabupaten/Kota
(Lingkungan Hidup)
12 Hunian Layak bagi
MBR, Pengentasan
Kumuh Perkotaan,
Akses Universal, Air
Minum dan Sanitasi
Peningkatan
ketersediaan air
baku
Jaga Air KemenPUPR, KLHK,
KemendesPDTT,
Pemda, Perhutani,
Kemendagri
- Penyehatan dan pengawasan
kualitas lingkungan
- Peningkatan kualitas DAS
- Pengelolaan waduk/embung
- Pembangunan infrastruktur
sanitasi (IPAL, IPLT, TPA, TPST
3R, dan Bank Sampah)
Provinsi dan
Kabupaten/Kota
(Lingkungan Hidup)
13 Hunian Layak bagi
MBR, Pengentasan
Kumuh Perkotaan,
Akses Universal, Air
Minum dan Sanitasi
Peningkatan
ketersediaan air
baku
Hemat Air KemenPUPR,
Kemenkes, Pemda,
masyarakat,
Kemendagri
- Turbinwas sanitasi dan air
minum (NSPK)
- Bauran air domestik
- Penampungan air hujan
- Kampanye hemat air
Provinsi dan
Kabupaten/Kota
14 Pembangunan Daerah
Tertinggal
Pemenuhan
Pelayanan Dasar
Publik
Pemenuhan
Perumahan dan
Permukiman Layak
Huni
KemendesaPDTT,
KemenPUPR,
Kemensos, Pemda
- Pembangunan rumah tapak
MBR
Pusat
15 Pembangunan Daerah
Tertinggal
Pemenuhan
Pelayanan Dasar
Publik
Penyediaan Air
Bersih dan Sanitasi
KemendesaPDTT,
KemenPUPR, Pemda
- Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat
- Fasilitasi pengembangan
sumber pembiayaan untuk air
minum dan sanitasi
- Turbinwas sanitasi dan air
minum
16 Pembangunan Daerah
Tertinggal
Pemenuhan
Pelayanan Dasar
Publik
Penguatan
Kelembagaan
Pemda
Kemendagri, BNPB,
Pemda
- Pendampingan dan
pemberdayaan masyarakat
Pusat-Provinsi-
Kabupaten/Kota

28. tahapan
perencanaan
satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nas.
pendekatan teknokratik, politis,
partisipatif, atas-bawah dan bawah-
atas
RPJPD, RPJMD, & RKPD
Perda Perkada
Pedoman Renstra SKPD
diselaraskan dengan pencapaian sasaran
program dan kegiatan pembangunan
yang ditetapkan dalam Renstra
Kementerian /LPNK untuk tercapainya
sasaran pembangunan nasional
tahapan
pengendalian
tahapan
evaluasi
pengendalian terhadap perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah,
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
dan evaluasi terhadap hasil rencana
pembangunan daerah
Pembinaan,
Pengendalian
dan Evaluasi
Provinsi
Mendagri
Gubernur
Pengendalian dan
Evaluasi lingkup
Prov/Kab/Kota dlm
wilayah Provinsi
Pengendalian
dan Evaluasi
lingkup
Kab/Kota
Bupati/Walikota
S I N K R O N I S A S I P R O G R A M P E R K I M D A L A M S I S T E M
P E R E N C A N A A N , P E N G E N D A L I A N D A N E V A L U A S I
P E M B A N G U N A N D A E R A H
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

29. RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI, KAB/KOTA
RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJPN RPJMN RKP
RPJPD RPJMD RKPD
dikoordinasikan, disinergikan, dan
diharmonisasikan oleh BAPPEDA PROVINSI
Menggunakan pendekatan:
• teknokratik,
• partisipatif,
• politis,
• atas-bawah
• dan bawah-atas.
Dirumuskan secara
transparan, responsif,
efisien, efektif, akuntabel,
partisipatif, terukur,
berkeadilan, dan
berwawasan lingkungan.
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai
satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
PASTIKAN PROGRAM
PERUMAHAN dan KAWASAN
PERMUKIMAN MASUK DALAM
DOKUMEN INI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
( PERMENDAGRI 54 Thn 2010
Pasal 260, Pasal 261 & Pasal 262)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

30. ALUR DOK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pola hubungan antar
dokumen perencanaan dan
penganggaran,
mengharuskan adanya
konsistensi dan sinkronisasi
perencanaan antar SKPD,
Antar Daerah, dan antar
level pemerintahan. Tugas
Bangda adalah menjaga
konsistensi dan sinkronisasi
ini, dan memastikan bahwa
indikator SPM dan
pencapaian Program
Prioritas secara konsisten
direncanakan dan
dianggarkan dalam RPJMD,
RKPD, dan APBD.
RPJPN
MEMPEDOMANI
PEDOMAN
5 TAHUN
PEDOMAN
PEDOMAN DIJABARKAN
DIJABARKAN
20 TAHUN
DIACU
RPJMN RKP
RPJPD PROV
RPJMD
PROV
RKPD
PROV
RENSTRA SKPD
PROV
RENJA
SKPD PROV
DIACU
DIACUDAN
DISERASIKAN
PEDOMAN
DIJABARKAN
PEDOMAN
1 TAHUN
DIACU
RPJPD K/K
RPJMD
K/K
RKPD
K/K
DIACU
RENSTRA SKPD
K/K
RENJA
SKPD K/K
RENSTRA K/L RENJA
K/L
PEDOMAN
PEDOMAN
DIACUDAN
DISERASIKAN
PEDOMAN DIACU
PEDOMAN
RAPBN
RAPBD
PROV
RAPBD
K/K
PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAN
MEMPEDOMANI
RTRWN
RDTR
RTRW
RTR
RDTR
RTRW
SPM
SPM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

31. TERIMA KASIH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA