Bulletin arh library news edisi 17 (21 juni 2013)
•
0 likes•499 views
1. Pertama kalinya di Jerman, sebuah komunitas Muslim yaitu Jemaat Ahmadiyah di Frankfurt diberikan status hukum sebagai badan korporasi oleh pemerintah negara bagian Hesse. 2. Status baru ini memberikan hak-hak tertentu kepada Ahmadiyah seperti hak untuk mengesahkan peraturan organisasi dan mengumpulkan pajak, serta menambah tanggung jawab seperti pekerjaan sosial. 3. Amir Ahmadiyah mengharapkan
Recommended
More Related Content
Viewers also liked
Viewers also liked (17)
Similar to Bulletin arh library news edisi 17 (21 juni 2013)
Similar to Bulletin arh library news edisi 17 (21 juni 2013) (20)
More from Arief Rahman Hakim
More from Arief Rahman Hakim (8)
Bulletin arh library news edisi 17 (21 juni 2013)
- 1. Halaman 1 J U M A T , 2 1 J U N I 2 0 1 3E D I S I 1 7 ARH LIBRARY NEWS DEWAN PENASIHAT Ir. H.. Ahmad Saifudin Mutaqi Mln. Shagir Ahmad PENANGGUNGJAWAB Suseno KOORDINATOR Nasir Ahmad KONTRIBUTOR Iin Quratul Ain Rizqi Baihaqi TIM REDAKSI Alamat : Jl. Atmosukarto 15 Kotabaru Yogyakarta 55224 Telp./Fax (0274) 586723 website : www.arhlibrary.com twitter : @arhlibrary e-mail : arhlibrary@gmail.com MUSLIM JERMAN MENDAPATKAN HAK-HAK DAN KEWAJIBANNYA 1 AHMADI TETAP HADAPI DISKRIMI- NASI WALAU SUDAH WAFAT 3 PAKISTANISASI IN- DONESIA 4 KEKERASAN TAK PUNYA TEMPAT DI INGGRIS RAYA YANG ‘TERBUKA DAN TOLERAN’ 7 SINAGOG TERA- KHIR DI JAWA DI- RUNTUHKAN 8 MUSLIM JERMAN MENDAPATKAN HAK-HAK DAN KEWAJIBANNYA Pertama kalinya di Jerman, sebuah Komunitas Muslim telah diberikan status badan hukum (korporasi) di bawah hukum publik. Abdullah Uwe Wagishauser, Amirnya menga- takan kepada DW bahwa pem- berian status ini melingkupi hak- hak sekaligus tanggung jawab. Menteri Kebudayaan di negara bagian Hesse untuk pertama kalinya telah memberikan status badan hukum (korporasi) di bawah hukum publik kepada Jemaat Muslim Ahmadiyah di Frankfurt. Secara legal, status baru ini menempatkan Ahmadiyah setara dengan gereja-gereja Kristen arus utama dan komunitas Yahudi di Jer- man. Status publik ini memberikan Ahmadiyah hak-hak tertentu, terma- suk hak untuk mengesahkan aturan- aturan bagi organisasi mereka dan mengumpulkan pajak dari para ang- gotanya. Abdullah Uwe Wagishauser telah menjabat sebagai Amir Jemaat Ahmadiyah Jerman sejak tahun 1984. Aktif di Jerman sejak 1950- an, Ahmadiyah memiliki 39 masjid dan 35.000 anggota di 225 cabang dan mereka telah dianggap sebagai sebuah gerakan reformis Islam yang moderat. DW: Apa tujuan komunitas agama anda didirikan? Abdullah Uwe Wagis- hauser: Kami berdiri demi Islam, untuk Islam yang damai, untuk Islam yang sesuai dengan hukum negara yang kami tempati seperti yang terjadi 1400 tahun yang lalu. Ahmadiyah telah diberikan status korporasi publik karena seba- gian sekolah dasar di Hesse akan diberikan pendidikan agama Islam untuk pertama kalinya saat tahun ajaran baru dimulai. Negara federal membutuhkan mitra yang tepat un- tuk proyek tersebut. Apakah hal ini mempercepat proses pengakuan? Pastinya, ada banyak hal yang belum kami miliki untuk komisi- misalnya laporan isu-isu mengenai studi agama atau laporan hukum. Itu sudah ada, sehingga kita bisa mulai dari sana.
- 2. Halaman 2 Apakah ada penentangan, yang protes - atau apakah perolehan pengakuan ini berjalan lancar? Pengakuan ini adalah murni sebuah tin- dakan administrasi. Di bawah hukum Jerman, publik tidak dimintai pendapatnya. Tidak ada yang menentang dari sisi ini. Ada beberapa per- tanyaan-pertanyaan berkenaaan dengan hukum. Prosesnya cukup cepat dan kami senang menyaksikan betapa cepatnya proses ini mengarah pada pengakuan. Kami kerap ber- temu dengan orang-orang penuh pengertian dan yang terbuka di dalam pemerintah negara bagi- an Hesse dan Kementerian Kebudayaan. Kami tidak pernah mengalami kesulitan- kesulitan berarti. Komunikasi berjalan baik - saya katakan hubungan ini benar-benar har- monis. Apa saja hak-hak baru bagi Ahmadiyah? Dengan status kami sekarang berarti kami dapat membangun fondasi dan dengan demikian kami dapat melegalkan institusi Imam kami dan mengubahnya men- jadi sebuah lembaga negara - untuk saat ini institusi terse- but seperti sebuah akademi. Selanjutnya kami sedang rencanakan dapat mengatur pemakaman bagi Muslim. Kami bisa mendapatkan kursi di dewan pengawas peny- iaran publik, meskipun saya tidak menyangka mereka akan menawari kami tanpa diminta. Kami bisa mengajukan waktu khusus untuk penyiaran agama di stasiun-stasiun publik. Ketika skema perencanaan kota dirancang, ka- mi dapat mengajukan apa yang menjadi per- hatian Muslim, yang mungkin penting di Hesse saat masjid-masjid dibangun. Itulah beberapa hak yang kami dapat. Kami masih harus men- cari tahu apa ada hak-hak yang lain, di area yang kurang yuridiksi lengkap. Bisakah anda mengumpulkan pajak dari anggota anda seperti Gereja Jerman? Kami bisa melakukan itu, tapi kami su- dah memiliki sistem pendanaan yang baik dan sangat komunikatif. Ini memang sebuah kebu- tuhan namun kami belum perlukan untuk saat ini. Itu adalah sebagian dari hak-hak - bagaimana dengan tanggung jawab yang ada? Tentu saja seperti halnya anda memiliki tanggung jawab untuk menjadi bagian dari bangsa ini, begitu juga dengan kami. Status ka- mi sebelumnya adalah bagian dari sebuah aso- siasi, kami tergabung dalam klub atletik dan perkumpulan budaya. Dan sekarang kami setingkat dengan Komunitas Agama Kristen dan Yahudi, yang menempat- kan kami pada tingkat yang sama seperti komunitas- komunitas itu. Status kami ini mendorong kami untuk melakukan lebih banyak kewajiban seperti pekerjaan sosial, merawat jompo, pela- yanan rumah sakit dan kebu- tuhan spiritual di penjara atau di angkatan bersenjata. Apa peluang masa depan yang anda bisa lihat untuk komunitas agama anda dengan status baru ini? Salah satu harapan kami dengan status ini ialah akan memberikan arah baru untuk pembahasan apakah Islam bagian dari Jerman atau bukan. Hal ini benar-benar suatu hal yang tentu saja akan terus berkembang, dan umat Is- lam kemudian dianggap sebagai bagian utuh dari masyarakat dengan segala hak dan kewajiban yang diberikan kepada mereka yang harus ditunaikan. Dan nantinya akan menjadi hal lumrah saat umat Islam ikut ambil bagian dalam membentuk masyarakat ini, memben- tuknya dengan cara yang positif. Sumber: http://www.dw.de/muslims-in-germany-have-rights- and-obligations/a-16888992 Alih bahasa: Mln. Khaeruddin Ahmad Jusmansyah Editor: Iin Qurrotul Ain binti T Hidayatullah Dapat diakses melalui www.arhlibrary.com
- 3. Halaman 3 S ebuah plang di luar pekuburan Jadeed Qabristan, Rawalpindi bertuliskan: "Dilarang Menguburkan orang Mirzais disini'—Photo courtesy Shahzad Raza ISLAMABAD: Meskipun sudah meninggal, pengikut komunitas Ahmadiyah tetap di- diskriminasi. Pekuburan Jadeed Qabristan berlokasi dekat jalan Muree di jantung kota Garnisun Rawalpindi. Sebuah papan nama tergantung di luar rumah seorang penggali kubur bertuliskan: "Dilarang Menguburkan orang Mirzais disini'. Mirzai atau Qadiyani adalah panggilan cemoohan yang ditujukan bagi komunitas Ahmadiyah di Pakistan. Bila ada yang mengambil foto plang tersebut, maka ia akan dilihat dengan tatapan curiga. Selama beberapa dekade, Ahmadiyah telah menghadapi berbagai penganiayaan di tangan ekstrimis dan kekuatan sayap kanan. Dan pemerintah ikut campur tangan pada tahun 1974, ketika Perdana Menteri Zulfiqar Ali Bhutto mengeluarkan amandemen konstitusi yang menyatakan Ahmadiyah sebagai non-Muslim, mengikuti tekanan dari kekuatan sayap kanan. Sebelum pemilihan umum 11 Mei, Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF) telah memberikan label kepada Pakistan sebagai negara dimana kondisi kebebasan beragama dikekang luar biasa. Penganiayaan terhadap Ahmadiyah dimulai tidak lama setelah kemerdekaan tahun 1947. Dipimpin oleh Jamaat Islami, kelompok sayap kanan ini menyebarkan kampanye anti Ahmadiyah. Gerakan kekerasan pertama terjadi di Punjab, tahun 1953, yang mengarahkan pada penerapan darurat militer di propinsi itu. Kemudian, Diktator Ziaul Haq menindaklanjuti agenda tersebut dengan membuat suatu undang-undang yang membuat ahmadi dinyatakan melanggar hukum jika mereka menyatakan diri sebagai Muslim. Mereka juga dilarang untuk menyebut tempat ibadah mereka sebagai masjid. Pada tahun 2010, di Lahore, 86 anggota Jemaat Ahmadiyah dibunuh secara brutal oleh Taliban Punjab. Selama bertahun-tahun bila berbicara tentang isu-isu sensitif terkait diskriminasi agama akan mengundang hal yang semakin berbahaya, dan puncaknya telah menjadikan Gubernur Punjab Salman Taseer sebagai sasaran pembunuhan. Sementara Ahmadiyah menghadapi kekerasan dan diskriminasi setiap saat, beberapa orang mengingat bahwa satu-satunya pemenang nobel dari Pakistan, Dr. Abdus Salam, adalah bagian dari komunitas Ahmadiyah. Sumber:http://beta.dawn.com/news/1017550/ahmadis-face- discrimination-even-in-death Alih bahasa: Mln. Khaeruddin Ahmad Jusmansyah Editor: Iin Qurrotul Ain binti T Hidayatullah Dapat diakses melalui www.arhlibrary.com AHMADI TETAP HADAPI DISKRIMINASI WALAU SUDAH WAFAT
- 4. Halaman 4 D i luar masjid tertancap plang yang dipasang pemerintah bertuliskan keputusan-keputusan dan resolusi anti-Ahmadiyah yang dikeluarkan pihak berwenang keagamaan dan pemerintahan pusat. Bertahun-tahun Jakarta memberlakukan infrastruktur hukum yang men- diskriminasi mi- noritas, membiar- kan umat Islam ber- tindak main hakim sendiri. Menara Istiqlal, masjid terbesar di Jakarta dan menara-menara perak Katedral Katholik Jakarta menggambarkan kebersamaan di langit ibukota ini. Tata letak dua bangunan iba- dah yang berdampingan tersebut merupakan kekuatan, perwujudan ethos keberagaman agama dan toleransi Indonesia. Indonesia adalah negara yang bermayori- tas Muslim terbesar di dunia. Diperkirakan dari 87 persen populasinya, sebanyak 210 juta penduduk Indonesia beridentitas Muslim dimana bangsa ini juga terdiri dari agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan mulai dari Hindu dan Kristen hingga Kong-Hu-Cu dan animisme. Tu- lisan-tulisan di berbagai surat kabar memuncul- kan nama-nama— Teddy Anwar, Suryadharma Ali, Veronica Colondam — mereka mem- benarkan bahwa sinkretisma (penyatuan aliran) telah lama berada di bagian dari dunia ini (Indonesia). Bermayoritas Muslim, Republik demo- krasi Indonesia memiliki undang-undang yang memberi jaminan hak bagi warga negaranya un- tuk bebas memilih dan menjalankan ke- percayaan agamanya dan inilah yang menjadi- kan Indonesia sebagai negara yang langka. Pem- berian World Statesman Award untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Appeal of Conscience Foundation (ACF) berbasis di Amerika Serikat, adalah penghargaan bergengsi yang menilai dukungan terhadap toleransi yang didapat Presiden satu bulan lalu. Negara Indone- sia saat ini kerap disebut oleh para pemimpin dunia karena suar Is- lamnya yang mod- erat dan sebagai model bagi dunia Muslim Sayangnya, hanya beberapa puluh kilometer dari Ja- karta Timur, di ko- ta satelit Bekasi, sejumlah 18 orang Ahmadi tersembunyi di dalam sebuah masjid yang dise- gel selama lebih dari dua bulan. Mereka ber- tahan di dalamnya sejak awal April, tak lama setelah polisi setempat menyegel masjid itu dan memasang gembok di pintu masuk masjid serta memasang pagar seng yang mengelilinginya. Mereka menolak meninggalkan tempat hingga masjid tersebut dibolehkan dibuka kem- bali dan digunakan sebagai tempat ibadah bagi 400 pengikutnya. Sampai kini kontak mereka dengan dunia luar hanya melalui sebuah lubang kotak yang dibuka di pintu belakang masjid. Melaluinya makanan dipasok untuk mereka dan mereka keseharian berbicara dengan Moham- mad Iqbal, pimpinan Jemaat ini tentang upaya- upayanya mencari solusi. Semua usaha dia ka- takan sejauh ini tidak berhasil. Di luar masjid tertancap plang yang dipasang pemerintah bertuliskan keputusan- keputusan dan resolusi anti-Ahmadiyah yang dikeluarkan pihak berwenang keagamaan dan pemerintahan pusat. PAKISTANISASI INDONESIA
- 5. Halaman 5 Intoleransi sejak 2005 Pada tahun 2005, Majelis Ulama Indo- nesia (MUI) dan koalisi organisasi-organisasi Muslim, mengeluarkan sebuah fatwa yang menyatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah “sesat.” Mohammad Iqbal menyebutkan ma- salah yang dihadapi komunitasnya berawal sejak tahun tersebut dan beberapa ang- gotanya kerap mendapatkan ancaman via sms. Selanjutnya kekerasan nyata muncul setelah 2008. Pada tahun tersebut, Presiden Yudhoyono menandatangani Keputusan Bersa- ma 3 menteri yang dikeluarkan Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung yang memutuskan Jemaat Ahmadiyah untuk menghentikan semua kegiatan penyebarluasan ajarannya. Susunan kata pada keputusan tersebut yang samar telah memicu beberapa pemerinta- han daerah menginterpretasikan keputusan itu sebagai pembolehan pelarangan bagi pelaksa- naan keyakinan Ahmadiyah. Para Ahmadi bukanlah satu-satunya ke- lompok yang menjadi korban intoleransi yang berkembang. Baru saja, di petang hari di Jakarta, reporter koran ini mengirimkan pembicaraan dengan para korban kekerasan yang mengatas- namakan agama dan juga dengan para korban diskriminasi dari seluruh negara ini berdurasi beberapa jam. Berisikan keluhan-keluhan mere- ka yang beragam mulai dari ketidaknyaman uru- san administratif , intimidasi-intimidasi, kekera- san dan bahkan pembunuhan di tangan Muslim Suni garis keras, karena mayoritas Muslim di Indonesia adalah Sunni. Muhammad Zaini (22), pengikut Syiah dari Madura, Jawa Timur mengatakan 600 pengikut Syiah diusir dari kampung halaman mereka sesaat setelah 200 massa Muslim Sunni menyerbu rumah-rumah mereka di bulan August 2012. Beberapa rumah dibakar dan paman Zaini dibunuh. Hingga kini pengikut Syiah tersebut masih tinggal di penampungan di GOR setem- pat. Pihak berwenang Muslim Sunni telah mengeluarkan keputusan yang tidak mengijinkan mereka kembali ke kampung halamannya sendiri. Perijinan pendirian gereja-gereja Pendeta Palti Panjaitan dari HKBP- Filadelfia Gereja Protestan berbicara tentang tujuh gereja di daerah Bekasi (dimana Ahmadi- yah juga mendapat serangan) yang ditutup paksa atau dirobohkan oleh pihak berwenang setempat sejak 2005. Para pemeluk Kristen seluruh negeri ini menghadapi saat-saat sulit pada tahun-tahun belakangan terkait ijin pembangunan gereja- gereja. Diperkirakan ada 22 juta umat Kristen di Indonesia atau sekitar diatas 9 persen dari popu- lasi Indonesia. Dian Jennie, seorang pemeluk kejawen, Sapta Darma, menceritakan gangguan yang kerap dihadapi oleh penganut kepercayaan yang bukan bagian dari enam agama resmi yang di- akui negara Indonesia: Islam, Hindu, Budha, Katholik, Protestan dan Kong-Hu-Chu. Kewajiban negara semestinya mengeluarkan kartu penduduk bagi warga negaranya yang cukup umur namun itu hanya berlaku dengan memasukan diri pemohon pada salah satu agama yang terdaftar, dan negara membiarkan mereka yang tidak mengisi kolom tersebut dan yang tid- ak mau diklasifikasikan masuk pada agama- agama resmi. Warga negara yang identitas aga- manya kosong akan dicemooh sebagai atheis. Dan anak-anak mereka akan mendapat kesulitan diterima di sekolah-sekolah bahkan untuk mendaftarkan pernikahan mereka pun tidak memungkinkan. “Apa yang tengah kita saksikan,” ujar An- dreas Harsono, seorang jurnalis serta aktifis juga pengamat bagi Pengawasan Hak Asasi Manusia, “adalah kita sedang merayap pada Pakistanisasi Indonesia.” Harsono menyebutkan bahwa seperti halnya Indonesia, itu pula yang tengah terjadi di Pakistan dimana negara itu sebelumnya merupa- kan negara yang relatif bertoleran hingga tahun 1970-an namun situasi berubah secara dramastis di tahun 1980-an, satu dari manifestasi peru- bahan ini adalah keberadaan ordinansi Anti- Ahmadiyah yang dikeluarkan di Islamabad tahun 1984. Di Indonesia pihak penguasa rejim Jen- deral Suharto dari 1967-1998, membuat agama berperan dalam politik dan berada di bawah pengawasan secara meluas. Seiring transisi menuju demokrasi, partai-partai politik Islam diperbolehkan berperan secara terbuka, berperan secara legal di arena politik.
- 6. Halaman 6 Kelompok masyarakat sipil radikal yang beroperasi di luar sistem politik formal semakin tumbuh dan memiliki pengaruh. Belakangan ter- masuk Front Pembela Islam yang terkenal ber- nama buruk adalah organisasi yang berdiri di tahun 1998 dengan dukungan dari agen kea- manan pemerintah dan memiliki preman- preman yang mengunakan fatwa-fatwa untuk men-justifikasi tindakan-tindakan garang mere- ka yang menyatroni bar-bar dan hiburan- hiburan malam begitu juga terhadap gereja- gereja Kristen dan masjid-masjid yang mereka anggap murtad seperti yang dimiliki oleh Ah- madiyah dan Shiah.Diskriminasi lebih banyak lagi “Lebih dari 8 tahun pemerintah mengesahkan sarana legal yang memberlakukan perlakuan diskrimiatif terhadap agama minori- tas,” ungkap Harsono. Hal ini membuat orang- orang Islam tertentu bertindak main hakim sendiri sementara polisi hanya menyaksikan. Dicontohkan keputusan 2006 yang menjadikan perolehan perijinan membangun tempat ibadah lebih sulit bagi kelompok minoritas dan begitu- pula kesombongn memberlakukan udang- undang penodaan agama 1965. Juru bicara Kementerian Agama, Mr. Zubaidi, menepis tuduhan tersebut. Dia tidak menyangkal bahwa Indonesia sedang memiliki konflik kecil keagamaan di area tertentu. “Namun kita negara besar dan secara umum tengah memperbaiki kesatuannya.” Dia menya- takan pada tingkat kebijakan, terdapat banyak masalah yang sedang ditangani lebih baik dari keadaan agama minoritas yang kenyataannya makin memburuk. Dia tidak bicara panjang lebar tentang hal tersebut saat didesak. Dia menyadari pada “tingkat sosial” mungkin ada beberapa penyebab terkait meningkatnya intol- eransi di Indonesia. Benar bahwa saat ini setidaknya Indone- sia jauh berbeda dengan Pakistan. Wajah ter- populer Islam di negeri ini masih Nahdlatul Ulama (NU), organisasi sosial Muslim terbesar di Indonesia dengan jumlah pengikut 70 juta orang. NU berdiri pada tahun 1926 dan melakukan pendekatan Islam berdasar pada ke- moderatan dan budaya, dan secara terbuka ber- seberangan dengan kebanyakan pandangan wa- habi fundamental. Partai-partai politik Islam te- lah memenangkan pemilihan umum. Nyatanya penampilan partai-partai itu saat diadakan pol- ing memburuk sejak tahun 1998. Imam Pituduh, anggota Sekretaris PP LPPNU yang terlihat lebih mirip dengan bin- tang rock daripada seorang kiai, dengan rambut gelap panjang sebahu, warna keperakan yang terurai sedikit menutupi wajahnya. Dia berkata bahwa NU yakin Islam di Indonesia hanya dapat bertahan hanya bila menerima pencampu- ran dengan tradisi lokal. Imam-imam NU con- tohnya memanfaatkan kepercayaan masyarakat lokal dalam ilmu falak untuk membantu memu- tuskan nama-nama bayi yang baru lahir. “Islam sebenarnya adalah yang kita gambarkan bukan apa yang Wahabi katakan,” katanya. Imam ini yakin bahwa “orang-orang” Indonesia akan me- nolak radikalisme karena itu bukan bagian dari tradisi mereka. Namun ini fakta bahwa peranan agama di dalam masyarakat Indonesia sedang tumbuh. Dalam kurikulum baru pendidikan jumlah jam pelajaran menjadi dua kali lipat untuk pelajaran agama di sekolah-sekolah dasar dengan mem- bayar pelajaran IPA (IPA dan IPS menjadi te- matik di pelajaran-pelajaran lain). Hukum pe- rundang-undangan pidana baru sedang men- gusulkan hukuman keras bagi pasangan luar ni- kah yang hidup bersama dan meningkatkan hukuman penjara bagi pelaku perzinaan hingga lima tahun penjara dari sebelumnya yang hanya sembilan bulan. Menurut Setara Institute, organ- isasi non-pemerintah yang memonitoring kebebasan beragama, menemukan sebanyak 264 kasus penyerangan dengan kekerasan terhadap kelompok agama minoritas yang terjadi dari ta- hun 2012 dan sebanyak 216 tahun 2010. Andreas Harsono sangat prihatin. “Sekali saja Anda membiarkan agama memasuki politik dan masyarakat, maka akan sangat sulit mengem- balikan agama dalam konteks Islam,” ujarnya menutup wawancara. Sumber:http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/the- pakistanisation-of-indonesia/article4815062.ece Alih bahasa: Iin Qurrotul Ain binti T Hidayatullah Dapat diakses melalui www.arhlibrary.com
- 7. Halaman 7 S aya tak sangsikan jika kita bersama dapat mengalahkan para pelaku kekerasan. Anda telah menunjukkannya dan akan tetap menunjukkan, bahwa satu-satunya cara yang paling efektif untuk membujuk mereka keluar dari pendirian mereka yang berbisa adalah melalui dialog penuh damai. Menteri Dalam Negeri Inggris memuji pekerjaan Komunitas Muslim Ahmadiyah dalam menghadapi kekerasan di seluruh UK. Menteri Dalam Negeri, Theresa May memberikan pujian atas prestasi Asosiasi Muslim Ahmadiyah pada event yang menandai 100 tahun mereka di UK. Menteri dalam Negeri berbicara di House of Commons pada Selasa (11 Juni), dia mengatakan bahwa Filosofi ‘Love for All and Hatred for None’ yang dimiliki Komunitas Muslim Ahmadiyah dibuktikan dengan kecaman mereka terhadap pembunuhan mengerikan atas Drummer, Lee Rigby di Woolwich. Kekerasan Dia menyatakan: Kekerasan tidak dapat dan tidak akan menjadi bagian dari Inggris Raya selama kita masih tetap menjadi masyarakat yang terbuka dan bertoleransi. "Saya tak sangsikan jika kita bersama dapat mengalahkan para pelaku kekerasan. Anda telah menunjukkannya dan akan tetap menunjukkan bahwa satu-satunya cara yang paling efektif untuk membujuk mereka keluar dari pendirian mereka yang berbisa adalah melalui dialog penuh damai." Pimpinan rohani Muslim Ahmadiyah Yang Mulia Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Wakil Perdana Menteri Nick Clegg, dan Menteri Energi Ed Davey juga berbicara pada kesempatan tersebut. Yang Mulia Hadhrat Mirza Masroor Ahmad berkata: Saya ingin memberikan penghargaan setinggi- tingginya atas keterbukaan hati dan toleransi yang ditegakkan oleh rakyat Inggris, atas cara mereka yang menerima para imigran menjadi bagian dari negara ini dan membolehkan mereka menjadi bagian dari kesatuan masyarakat Inggris Raya. Jika hati seseorang menginginkan ia bebas untuk menerima Islam, dan begitu pula bila hatinya tidak berkehendak maka ia bebas untuk tidak menerima Islam. Karena Islam sungguh-sunguh menolak pemaksaan dan tindakan kekerasan; bahkan sebaliknya Islam menganjurkan perdamaian dan kebersamaan di semua lapisan masyarakat. Ahmadiyah Komunitas Muslim Ahmadiyah didirikan di Punjab, India di tahun 1889 oleh Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad yang mengatakan bahwa kekuatan Islam hakiki terletak pada kekuatan pesan damainya. Beliau juga mengajarkan bahwa jihad pada intinya adalah perjuangan batin demi perdamaian bukan dengan peperangan yang kasar seperti dipopulerkan oleh para ekstimis. Pertama kalinya misi mereka tiba di UK pada 1913. Semenjak itu Muslim Ahmadiyah berkembang membangun salah satu masjid terbesar di Morden dan menggalang dana sebesar £1.5million untuk dana amal Inggris termasuk Poppy appeals (pengumpulan dana untuk mendukung komunitas tentara kerajaan Inggris dan pensiunan serta keluarganya). Sumber: https://www.gov.uk/government/news/extremism- has-no-place-in-open-and-tolerant-britain Alih bahasa: Iin Qurrotul Ain binti T Hidayatullah Dapat diakses melalui www.arhlibrary.com
- 8. Halaman 8 D i pertengahan Mei, saya mendapat informasi dari anggota SHS bahwa sinagog diruntuhkan. Saya tidak percaya, lalu pergi melihatnya dan ternyata sinagog itu sudah rata dengan tanah. Jejak terakhir, tertua dan terbesar dari umat Yahudi sekarang hanya tinggal puing. Beth Shalom di Surabaya — satu-satunya sinagog di Jawa — dihan- curkan pada Mei setelah sebelumnya disegel oleh kelompok Islam garis keras di tahun 2009. “Belum jelas kapan tepatnya itu dirobohkan dan siapa pelaku perobo- han,” Freddy Istanto, Direktur Masyarakat War- isan Surabaya (SHS), berkata pada the Jakarta Globe. “Di pertengahan Mei, saya mendapat infor- masi dari anggota SHS bahwa sinagog diruntuhkan. Saya tidak percaya, lalu pergi melihatnya dan tern- yata sinagog itu sudah rata dengan tanah.” Freddy melaporkan kasus itu ke DPRD Surabaya dan meminta Komisi untuk me- manggil Dinas Pariwisata Surabaya yang ber- tanggung jawab atas bangunan bersejarah. “Sinagog tersebut dijadikan situs warisan tujuan pariwisata pada 16 April 2009 yang seha- rusnya dilindungi,” ujar Freddy. Bangunan bergaya Belanda tersebut berada di tanah seluas 2.000 M3 di tengah kota bisnis Sura- baya. Beth Shalom nama sinagog tersebut terlihat seperti rumah biasa di tengah pemukiman. Satu- satunya tampilannya yang berbeda adalah seperti halnya sebuah sinagog yakni tampak dari mezu- zahnya (Benda berlambang ajaran Taurat yang dipasang di pintu masuk) dan dua bintang David yang dipahat di pintu. “Terdapat banyak artefak dalam bangunan itu yang tidak bisa ditemukan di situs-situs pening- galan lainnya,” kata Freddy. Sachiroel Alim, salah satu Ketua DPRD Su- rabaya menyatakan kepada the Jakarta Globe pada Sabtu lalu bahwa Dewan sudah memanggil Dinas Pariwisata Surabaya pada akhir Mei lalu dan mem- berikan mereka waktu 7 hari untuk melaporkan secara resmi kasus tersebut ke polisi karena perobo- han itu merupakan pelanggaran langsung pada un- dang-undang warisan budaya. “Ada indikasi bahwa pemilik sinagog terse- but telah menjual bangunan tersebut,” kata Sachiro- el. “Tidak jelas siapa pembelinya — diduga pembel- inya sebuah perusahaan real estate — merobohkan bangunan ini, atau diduga pemilik aslinya sendiri yang meruntuhkannya” Sachiroel tidak tahu apakah garis keras Muslim memiliki kaitan dengan perataan sina- gog tersebut. “Kami tidak ingin terlibat da- lam konflik ini, namun semes- tinya bangunan peninggalan dilindungi pemerintah,” kata Sachiroel. Pada Januari 2009, para de- monstran Muslim menyegel Beth Shalom dan membakar sebuah bendera Israel, memprotes serangan-serangan negara ini ke Gaja saat itu. Soemarsono, Kepala Dinas Kesatuan Na- sional dan Perlindungan Sosial Surabaya, menya- takan bahwa sinagog tersebut adalah bangunan ile- gal karena tidak ada IMB-nya. “Sinagog itu pernah digunakan sebagai tem- pat tinggal,” Rakyat Merdeka Online mengutip per- kataannya akhir-akhir ini. Sachiroel mengingatkan, memang ke- banyakan bangunan tua di Indonesia tidak memiliki IMB karena keharusan demikian baru diperkenalkan selama era Suharto. “Sinagog itu dibangun sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya,” katanya lagi. “bagaimana mungkin memiliki IMB.” Rivka Sayers, seorang wanita Yahudi ke- turunan Irak, diberitakan pernah menempati sinagog sejak 1970. Saat dikonfirmasi dia mengatakan hanya tiga keluarga yang biasa mengunjungi sinagog itu untuk merayakan hari Sabath dan perayaan-perayaan sep- erti Paskah dan Rosh Hashanah (Tahun baru Ya- hudi). Sinagog yang masih bertahan di Indonesia hingga kini berada di Manado, Sulawesi. Sumber: http://www.thejakartaglobe.com/news/javas-last- synagogue-torn-down/ Alih bahasa: Iin Qurrotul Ain binti T Hidayatullah Dapat diakses melalui www.arhlibrary.com