Dokumen ini membahas tiga topik utama: (1) perbedaan akuntansi pemerintahan dengan akuntansi komersial, (2) pengaruh politik dan ekonomi terhadap opini auditor terhadap perusahaan milik pemerintah, dan (3) deskripsi akuntansi kontemporer sebagai proses teratur untuk melaporkan dampak aktivitas ekonomi.

1. EKONOMI POLITIK
Introduction
hamidpaddu@yahoo.com
Disiapkan untuk Mata Kuliah Ekonomi Politik dan Akuntansi Pemerintahan
Program Pascasarjana FE Unhas Makassar
Oktober l 2014
DR. Abd Hamid Paddu, MA
FE Universitas Hasanuddin
Tim Asistensi Menkeu Bid Desentralisasi Fiskal

2. What is
Government accounting and financial reporting aims to protect and manage
public money and discharge accountability. These purposes, and the nature of
public goods and tax financing, give rise to differences with commercial
accounting.
This study examines whether auditor opinions are affected by political and
economic influences from governments
under the significant political influence of local
governments, attempt to avoid economic losses by giving clean opinions to local government-
owned listed companies, they may be subject to other costs, such as litigation
costs and political costs resulting from audit failures
The contemporary accounting can be described as a regulated institutional process and a constructed model to report and communicate the impact of economic activity (due to temporal and spatial displacements) and associated regimes of accumulation

3. POLITIK DAN EKONOMI
TUJUAN UTAMA
WILAYAH
KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA
KEMAKMURAN
(Prosperity)
KEADILAN
(Justice)
PASAR
(Market) PEMERINTAH (Government)
INDIVIDU
(Individual)
MASYARAKAT
(Community)
BIDANG
EKONOMI BIDANG POLITIK
Di modifikasi dari:
Clark, Berry (1991), Political Economy: A Comparative Approach

4. KERANGKA ILMU EKONOMI POLITIK
ILMU
EKONOMI ILMU POLITIK
Menjelaskan fenomena ekonomi dengan ilmu ekonomi secara lebih luas dan memperdalam/memperkaya ilmu politik dengan daya analisis ekonomi
Memandang ilmu ekonomi sebagai perwujudan dari suatu realitas yang dipengaruhi KEBIJAKAN dan HUKUM
Memberikan perhatian pada PEMBENTUKAN KEBIJAKAN, yaitu apakah kebijakan tersebut menimbulkan surplus/defisit (benefit/lost).

5. PRASYARAT BIDANG ILMU
UTAMA : Ilmu Ekonomi
PENDUKUNG : Ilmu politik, kebijakan publik, hukum, sosiologi
Ilmu Ekonomi Politik (P. Todaro)
Membahas hubungan politik dan ekonomi dengan tekanan pada peran kekuasaan dalam pengambilan keputusan ekonomi
NORMATIVE ECONOMICS
ILMU EKONOMI POLITIK

6. BAGAIMANA DISTRIBUSINYA
BERAPA UNTUK SIAPA
BAGAIMANA
APA
MASALAH EKONOMI
SUMBER DAYA (RESOURCES) LANGKA
KEINGINAN
(WANT)
TAK TERBATAS
PILIHAN
ALTERNATIF
TERBAIK
MASALAH EKONOMI

7. ILMU SOSIAL YANG MEMPELAJARI TENTANG PRODUKSI, DISTRIBUSI DAN KONSUMSI BARANG/JASA
ECONOMICS
POLITICS
ILMU SOSIAL YANG MEMPELAJARI TENTANG STRUKTUR DAN PROSES DALAM PEMERINTAHAN
ILMU SOSIAL YANG MEMPELAJARI HUBUNGAN ANTARA EKONOMI DENGAN POLITIK DENGAN TEKANAN PADA PERAN KEKUASAAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN BIDANG EKONOMI
POLITICAL ECONOMICS

8. Memilih nilai dari alternatif terbaik
5 KONSEP PENTING DALAM EKONOMI OPPORTUNITY COST
MARGINALISME
Aktivitas ekonomi terus dilakukan apabila Tambahan Manfaat (Marginal Benefit) lebih besar dari Tambahan Biaya (Marginal Cost)
INSENTIF
EKONOMI
Orang cenderung akan mengikuti sesuatu hal yang memberikan keuntungan ekonomi (economic interest)
Sumberdaya dialokasikan untuk berproduksi pada titik optimal.
EFISIENSI
EKONOMI
Di modifikasi dan dikembangkan dari:
Brander, James A. (1992), Government Policy Toward Business, Butterworths
Samuelson and Nordhaus (1996), Economics
Penambahan satu satuan variabel (ceteris paribus) maka hasilnya semakin turun (deminishing return)
HASIL MAKIN
BERKURANG