PELAKSANAAN PERPRES PENGADAAN BARANG/JASA DI SEKOLAH
•Download as PPTX, PDF•
2 likes•3,559 views
Inilah gambaran mengenai pengadaan barang di institusi pendidikan khususnya sekolah dan bagaimana aturan yang sebenarnya menurut perpres no 54 tahun 2010
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (15)
Similar to PELAKSANAAN PERPRES PENGADAAN BARANG/JASA DI SEKOLAH
Similar to PELAKSANAAN PERPRES PENGADAAN BARANG/JASA DI SEKOLAH (20)
More from Andy Wrx
More from Andy Wrx (12)
PELAKSANAAN PERPRES PENGADAAN BARANG/JASA DI SEKOLAH
- 1. Andy Setyawan Arbai Arifah S Andi Nasrum Agung Nugroho Problema PELAKSANAAN PERPRES PENGADAAN BARANG/JASA KK DIKNAS 2A – MM UGM
- 2. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai APBN/APBD
- 3. TUJUAN DITERBITKANNYA PERPRES NO. 54 TAHUN 2010 diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung- jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/ APBD. meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha kecil, serta menumbuhkan industri kreatif, inovasi, dan kemandirian bangsa dengan mengutamakan penggunaan industri strategis dalam negeri. meningkatkan ownership Pemerintah Daerah terhadap proyek/ kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan melalui skema pembiayaan bersama (cofinancing) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 4. ISTILAH (BAB I Pasal 1) Istilah-istilah ini harus dipahami terlebih dahulu, karena dalam pelaksanaan pengadaan, banyak aturan-aturan yang berbeda untuk setiap jenis pengadaan. Khususnya pada pengadaan barang dan pengadaan jasa konsultasi. LKPP = Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PA= Pengguna anggaran Adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. KPA = Kuasa Pengguna Anggaran Adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. PPK = Pejabat Pembuat Komitmen Adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ULP = Unit Layanan Pengadaan Adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
- 5. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui: 1- Swa Kelola • pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh institusi, dimana dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan oleh PPK, instansi pemerintah lain atau kelompok masyarakat/LSM penerima hibah 2- Menggunakan penyedia barang/jasa (pihak ketiga) • Penunjukan langsung • Pemilihan langsung (pembanding) • Lelang *Alur Pengadaan Barang dan Jasa 1. Alur Lelang 2. Alur Lelang melalui LPSE *Alur Pengadaan Swakelola
- 6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Perpres ini meliputi: 1. Barang 2. Pekerjaan Konstruksi 3. Jasa Konsultansi; 4. Jasa Lainnya.
- 7. 1. Swakelola di lingkungan Depdikbud #1: Desember 2011 Kemdikbud mengeluarkan petunjuk teknis (Juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012 dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 56 dan 57 Tahun 2011, isinya antara lain menyebutkan: 1. Sekolah melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak berat beserta perabotnya dan/atau pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya secara swakelola sesuai peraturan perundang-undangan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 2. Pengadaan peralatan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan mekanisme penyedia barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan. *Paparan DAK Pendidikan Tahun 2012
- 8. 1. Swakelola di lingkungan Depdikbud #2: Pengertian swakelola dijelaskan pada Pasal 26 Ayat 1, yaitu Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Artinya: Sebuah kegiatan pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan melalui swakelola sepenuhnya (artinya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dikerjakan sendiri), atau penyedia barang/jasa sepenuhnya (artinya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan oleh penyedia barang/jasa), maupun gabungan antara swakelola dengan penyedia barang/jasa.
- 9. 1. Swakelola di lingkungan Depdikbud #3: Tidak seluruh pekerjaan juga dapat dilaksanakan dengan cara swakelola. Persyaratan sebuah pekerjaan dapat diswakelolakan dituangkan dalam Pasal 26 Ayat 2 Perpres Nomor 54 Tahun 2010
- 10. MBS dan Swakelola pada DAK Bidang Pendidikan 2012 1. Swakelola untuk melaksanakan rehabilitasi sekolah bukan berarti seluruh pelaksanaan kegiatan rehabilitasi harus dilaksanakan oleh sekolah sebagai perwujudan MBS, melainkan tetap harus tunduk pada perundang-undangan dalam bidang Pengadaan Barang.Jasa, yaitu Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan aturan Jasa Konstruksi dalam bentuk Undang-Undang Jasa Konstruksi. 2. Pelaksanaan rehabiliatasi dapat menggunakan pihak ketiga melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan sendiri oleh sekolah. Penyedia dipilih berdasarkan besarnya HPS yang disusun oleh sekolah, yaitu melalui lelang umum, pemilihan langsung, atau pengadaan langsung. kaitan antara swakelola dengan Manajemen Berbasis Sekolah adalah:
- 11. 2- Menggunakan penyedia barang/jasa (pihak ketiga) CONTOH: RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA KAB.BELU ATAMBUA • Penunjukan langsung • Pemilihan langsung (pembanding) • Lelang
- 12. 2- Menggunakan penyedia barang/jasa (pihak ketiga).... #2
- 13. 2- Menggunakan penyedia barang/jasa (pihak ketiga).... #3
- 14. 2- Menggunakan penyedia barang/jasa (pihak ketiga).... #3
- 15. CONTOH KASUS-KASUS PENGADAAN BARANG/JASA YANG MELIBATKAN SEKOLAH 1. Pengadaan Alat Praktek SMK Pelayaran Bermasalah 2. Dugaan Markup Alat Peraga SMK Banten 3 3. Mantan Kepsek SMK 5 Diperiksa di Kejari Makassar 4. Dua Rekanan Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Laptop Sekolah
- 16. Problem Pengadaan Di Sekolah: Inefisiensi: 1. Proses dan tatacara yang tidaksederhana 2. Persaingan tidak sempurna dalam suatu lingkungan usaha 3. Rendahnya daya saing barang/jasa domestik Governance: 1. Transparansi bagi semua stakeholder 2. Partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam rangka checks and balances 3. Akuntabilitas
- 17. Analisis Permasalahan Terhadap Munculnya Problem Pengadaan Di Sekolah: 1. Panitia tidak mempunyai kapasistas memahami spesifikasi barang yang akan dibelanjakan. (untuk peralatan praktek yang sangat spesifik dan jarang penyedianya) 2. Kesulitan dalam pembuatan HPS untuk barang-barang yang sulit referensinya 3. Panitia pengadaan diambilkan dari lembaga di luar sekolah, karena keterbatasan SDM di sekolah yang mempunyai sertifikat pengadaan 4. Keterbatasan kemampuan SDM di sekolah yang memahami proses pengadaan barang/jasa pemerintah menggiring pelaksana swakelola ke ranah hukum. 5. kelemahan juklak dan juknis (Pada DAK Swakelola Pendidikan) 6. sebagian besar pelanggaran yang terjadi adalah ketidak mengertian kepala sekolah terhadap prosedur swakelola 7. pemahaman bahwa setiap pengadaan barang/jasa dalam swakelola adalah pengadaan langsung yang cukup dilengkapi kwitansi/nota saja. Pemahaman simplikasi ini banyak menjerumuskan pelaksana swakelola ke dalam pasal merugikan negara atau korupsi
- 18. Solusi : 1. Perlu dilakukan langkah-langkah komprehensif meningkatkan kompetensi terhadap kepala sekolah tentang swakelola lebih jauhnya tentang pengadaan barang/jasa. 2. Sekolah harus didorong untuk mengikuti bimtek pengadaan barang/jasa. 3. Kepala Sekolah, sebagai penanggunjawab pelaksanaan swakelola, harus memiliki sertifikat ahli pengadaan. Untuk keperluan bimtek Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) telah menyusun standarisasi bimtek pengadaan barang/jasa yang telah teruji.
- 19. KESIMPULAN: 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengambil langkah pengadaan/swakelola kepada sekolah ini tentu telah melalui kajian yang komprehensif. Namun adalah satu kewajiban bagi seluruh entitas pengadaan untuk mengingatkan sebelum dampak negatif benar-benar terjadi. 2. niat baik tentang percepatan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan jangan sampai justru memakan korban dari entitas pendidikan itu sendiri. Kita sudah punya Unit Layanan Pengadaan, LPSE, Ahli Pengadaan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) dan perangkat profesional pengadaan lainnya. Kenapa perangkat yang sedemikian lengkap tidak dimanfaatkan, kemudian harus membebani para guru dan kepala sekolah dengan urusan pengadaan?
Editor's Notes
- Pada pasal ini jelas bahwa swakelola bukanlah sebuah kegiatan yang 100% dilaksanakan sendiri, melainkan dapat salah satu atau seluruh tahap pekerjaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pengawasan. Pengadaan barang/jasa tidak hanya terdiri atas pelelangan atau tender melainkan kegiatan yang dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa (Pasal 1 Ayat 1 Perpres Nomor 54 Tahun 2010). Jadi pendapat yang selama ini menyatakan “apabila sebuah pekerjaan ditenderkan maka pekerjaan tersebut bukan pekerjaan swakelola” tidak sepenuhnya benar, karena bisa saja pekerjaan tersebut dikerjakan oleh penyedia barang/jasa namun perencanaan dan pengawasannya dilaksanakan sendiri oleh institusi pemerintah pemilik anggaran atau institusi pemerintah lain yang bukan penanggung jawab anggaran, atau kelompok masyarakat dalam bentuk swakelola.
- pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I; pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat; pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa; pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan; pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu; pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan; pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri; penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri
- Yang agak aneh adalah mengapa perlakuan rehabilitasi sekolah berbeda dengan pengadaan peralatan pendidikan, padahal menurut prinsip MBS, sekolah justru yang lebih mengetahui peralatan apa saja yang dibutuhkan dalam proses belajar-mengajar di masing-masing sekolah. Kalaupun proses pengadaan hendak dipusatkan di dinas pendidikan kabupaten/kota, maka penyusunan kebutuhan dan HPS tetap harus berasal dari sekolah sebagai pengguna barang karena yang jauh lebih mengetahui spesifikasi dan harga adalah sekolah.
- *tanpa mengurus pengadaan saja pihak sekolah sudah menanggung tanggungjawab yang besar dalam core businessnya yaitu pendidikan. Akan menjadi lucu kalau kemudian pihak sekolah lebih konsentrasi mengurus pengadaan daripada usaha peningkatan kualitas pendidikan.