Dokumen tersebut membahas aspek hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk definisi barang, jasa, dan jenis pengadaan serta prinsip dan hukum yang terkait. Secara garis besar dibahas proses pengadaan melalui swakelola maupun penyedia, serta cacat hukum yang dapat terjadi.

1. ASPEK HUKUM PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
Oleh;
Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S

2. Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa
oleh Kementerian / Lembaga / Satuan
Kerja Perangkat Daerah / Institusi
lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai
dari perencanaan kebutuhan sampai
diselesaikannya seluruh kegiatan
memperoleh Barang/Jasa
3

3. 10/26/2022
Barang
• setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak,
yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh
Pengguna Barang.

4. 10/26/2022
Pekerjaan Konstruksi
• seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan
pelaksanaan konstruksi bangunan atau
pembuatan wujud fisik lainnya

5. 10/26/2022
Jasa Konsultansi
• jasa layanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan
yang mengutamakan adanya olah pikir
(brainware)

6. 10/26/2022
Jasa Lainnya
• jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu
yang mengutamakan keterampilan (skillware)
dalam suatu sistem tata kelola yang telah
dikenal luas di dunia usaha untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala
pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain
Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi dan pengadaan Barang.

7. 10/26/2022
Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa
• a. Swakelola; dan/atau
• b. pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

8. 10/26/2022
Swakelola
• kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan
dan/atau diawasi penanggung jawab
anggaran (pengguna anggaran), instansi
pemerintah lain dan/atau kelompok
masyarakat

9. 10/26/2022
Pekerjaan yang dapat dilakukan
dengan Swakelola meliputi
a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan Kemampuan kemampuan teknis
b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung
masyarakat setempat;
c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak
diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu,
e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project)
g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di
laboratorium;
h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;
i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;
j. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
k. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri
almatsus dalam negeri.

10. 10/26/2022
Prosedur Swakelola
• meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, penyerahan, pelaporan dan
pertanggungjawaban pekerjaan.

11. 10/26/2022
Pelaksana Swakelola
a. K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran;
b. Instansi Pemerintah lain Pelaksana
Swakelola; dan/atau
c. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

12. 10/26/2022
JASA MELALUI PENYEDIA
BARANG/JASA
• Persiapan Pengadaan
• Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
• Pemilihan Sistem Pengadaan

13. 10/26/2022
PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA
PEMERINTAH
Unit Layanan
Pengadaan
PPK
Penyedia Barang/
Jasa
menetapkan
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna
Anggaran
Proses Pemilihan
dan Penetapan
Kontrak dan
Pelaksanaan
Panitia Penerima
Hasil Pekerjaan
Hasil Pekerjaan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 13
5
Menteri/
Kepala Daerah
Membentuk
Pejabat
Pengadaan
Kepala
Sekretariat
Staf Pendukung
Kelompok Kerja
•Tim Teknis
•Tim Juri/Ahli
Ver.1_2010

14. 10/26/2022
PRINSIP PENGADAAN
Prinsip Pengadaan
Prinsip
Pengadaan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 14
10
Ver.1_2010

15. 10/26/2022
ETIKA PENGADAAN DAN GOOD
GOVERNANCE
Ketentuan
Kode
Etikk
Pengadaan
Ketentuan
Good
Governance
Etika
Menghin
dari
Penyalah
gunaan
Wewenang
Tidak
menerima,
menawar
kan atau
menjanji
kan
Terti
b &
Tang
gung
Jawa
b
Profesio nal,
Mandiri Dan
Jujur
Tidak Saling
Mempe
ngaruhi
Menghin
dari Conflict
Of Interest
Mencegah
Pemborosan
Menerima
dan
tanggung
jawab
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 15
5
Ver.1_2010

16. 10/26/2022
Hukum Yang Terkait
• Hukum Administrasi
• Hukum Perdata
• Hukum Pidana

17. 10/26/2022
Cacat Yuridis
a. Cacat kewenangan
b. Cacat prosedur
c. Cacat substasi

18. 10/26/2022
Bentuk Bentuk Tidak Berwenag
(Onbevoegdheid)
a. Tidak berwenang karena materi
(onbevoegdheid ratione materie)
b. Tidak berwenang karena tempat
(onbevoegdheid ratione loci)
c. Tidak berwenang karena waktu
(onbevoegdheid ratione temporis)

19. 10/26/2022
Cacat substasi
a. Spesifikasi teknis mengarah pada merek tertentu
b. mengarah untuk memenangkan seseoarang/badan
usaha tertentu
c. Barang yang diterima tidak sesuai dengan kontrak
Hal menyebabkan adanya perbuatan:
• sewenang-wenang
• penyalahgunaan wewenang

20. 10/26/2022
Cacat Prosedur
Tindakan pengadaan barang/jasa
melanggarprosedur yang telah ditetapkan
dalam Perpres 54 tahun 2010 dan
perubahannya.

21. KATEGORI KORUPSI
21

22. 10/26/2022
TERIMA KASIH
TUHAN MEMBERKATI