Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) di tingkat sekolah, termasuk pembentukan panitia pembangunan, tugas dan tanggung jawabnya, serta mekanisme pengelolaan dan pelaporan keuangan dana tersebut."
3. KEPALA SEKOLAH
• Mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis tentang pelaksanaan kegiatan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan;
• Menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dengan Dinas
Pendidikan Kabupaten Pati;
• Mengangkat Panitia Pembangunan Sekolah yang bertugas
melaksanakan dan/atau pembangunan Ruang perpustakaan secara
musyawarah, demokratis dan transparan;
• Menerbitkan surat keputusan penetapan Panitia Pembangunan;
• Melaporkan penerimaan dana bantuan kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati segera setelah dana bantuan masuk ke rekening
sekolah;
• Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi
Khusus (DAK) di sekolahnya; dan
• Melakukan serah terima aset milik negara dengan Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota setelah pelaksanaan kegiatan selesai.
4. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PANITIA PEMBANGUNAN
1. Melaksanakan Pembangunan dengan mekanisme swakelola.
2. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala kegiatan
pembangunan, semua dokumen harus selalu berada di sekolah
dan dapat dilihat sewaktu-waktu oleh semua anggota.
3. Menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan
realisasi penggunaan dana.
6. JABATAN UNSUR
Penanggung Jawab : Kepala sekolah
Ketua : Guru Tetap (bukan kepala sekolah)
Sekretaris : Wakil wali murid
Bendahara : Salah seorang guru
Penanggungjawab Teknis : Wakil wali murid atau unsur
masyarakat yang memiliki pengalaman
di bidang bangunan
Anggota : Unsur sekolah,
komite sekolah, masyarakat
yang memiliki pengalaman memadai
pada bidang yang dibutuhkan
SUSUNAN ORGANISASI PANITIA
7. Kepala sekolah
bersama komite
sekolah
melaksanakan
rapat dengan
agenda.
Penjelasan tentang
kegiatan dan
Rencana
rehabilitasi
ruang/Pembangun
an
Penjelasan tentang
Pembentukan, tugas dan
tanggung jawab masing-
masing anggota Panitia
Prosedur pemilihan
musyawarah dan demokratis,
apabila tidak tercapai
kesepahaman voting. Hasil
rapat dituangkan dalam
Berita Acara Pemilihan dan
Pembentukan Panitia
Berdasarkan hasil rapat
pemilihan dan pembentukan
Panitia, kepala sekolah
menerbitkan Surat Keputusan
(SK) tentang Penetapan TPR2K
Proses Pembentukan Panitia Pembangunan
9. a
•Penanggung Jawab, adalah kepala sekolah penerima Dana
Alokasi Khusus (DAK) yang bersangkutan.
b
•Ketua, adalah guru tetap sekolah penerima Dana Alokasi Khusus
(DAK) yang bersangkutan dan bukan kepala sekolah.
c
•Sekretaris, sebagai pengelola administrasi teknis Pembangunan
merangkap anggota Panitia, adalah wakil wali murid yang memenuhi
kriteria:
others
•mempunyai pengalaman/keterampilan/kemampuan dalam
bidang kesekretariatan; dan
•mendapat persetujuan dalam forum rapat pembentukan Panitia
Persyaratan Menjadi Panitia Pembangunan
10. d
•Bendahara merangkap anggota Panitia, adalah Salah seorang guru,
berfungsi sebagai pemegang kas dan juru bayar Pembangunan serta
bertugas mencatat semua pengeluaran/penggunaan Dana Alokasi
Khusus (DAK) dalam Buku Kas Umum (BKU).
e
•Penanggungjawab Teknis adalah wakil wali murid atau tokoh
masyarakat setempat, dan memenuhi kriteria:
•anggota masyarakat setempat yang mendapat persetujuan dalam
forum rapat pembentukan Panitia Pembangunan;
•diutamakan berlatar belakang pendidikan teknik Bangunan/Sipil atau
SMK Jurusan Bangunan dan memiliki pengalaman dalam bidang
pekerjaan bangunan gedung.
f
•Anggota adalah bagian dari Panitia Pembangunan yang berfungsi
membantu jabatan-jabatan Panitia Pembangunan, bisa dari unsur
sekolah dan atau komite sekolah dan atau masyarakat yang memiliki
kompetensi atau pengalaman pada bidang yang dibutuhkan.
Persyaratan Menjadi Panitia Pembangunan
11. Tugas dan Tanggung Jawab
Perencana/Pengawas
TAHAP PERSIAPAN:
• melakukan pendataan kondisi lokasi (ruang kelas dan meubeliar/perabot
yang akan direhabilitasi);
• membuat gambar desain dan struktur bangunan yang terdiri dari: a) site
plan/tata letak bangunan; b) denah, tampak, potongan; c) rencana pondasi;
d) rencana atap/kap; e) rencana plafon; f) rencana instalasi
listrik/penerangan; g) rencana instalasi air bersih/air kotor (jika ada) dan; h)
detail. Gambar desain dan struktur harus memenuhi prinsip bangunan
tahan gempa dan harus mengacu pada rencana kerja dan syarat – syarat
(RKS) sebagaimana dijelaskan pada BAB VIII;
• membuat perencanaan rehabilitasi meubeliar/perabot yang di bahas
bersama Panitia (lampiran 7a dan 7b);
• menyusun analisis harga satuan pekerjaan berdasarkan harga bahan dan
upah;
• membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) (lampiran 8 dan 9); dan
• membuat Jadwal Pelaksanaan Rehabilitasi (lampiran 10)
12. Tugas dan Tanggung Jawab
Perencana/Pengawas
Tahap Pelaksanaan:
• secara periodik membantu kepala sekolah dan tim pelaksana,
mengarahkan dan membimbing pekerja dan tukang selama
pekerjaan berlangsung;
• mengawasi, memeriksa kualitas dan kuantitas bahan yang dibeli;
• mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan;
• menyusun laporan kemajuan pekerjaan, laporan mingguan, dan
laporan bulanan;
• membantu membuat laporan akhir hasil pelaksanaan rehabilitasi
ruang kelas/Pembangunan;
• membantu sekolah mengirimkan informasi perkembangan
pelaksanaan setiap minggu ; dan
• membantu sekolah mengirimkan laporan mingguan tentang
kemajuan pekerjaan rehabilitasi.
13. 2. Apabila terdapat
sisa anggaran dari
anggaran, maka
dapat digunakan
untuk kegiatan
dengan prioritas:
(1) Rehab Ruang
kelas Lainnya; (2)
rehab ruang
kantor/Ruang
Guru; (3) Sanitasi,
Air Bersih, WC
1. Dana bantuan
digunakan untuk
membiayai
rehabiltasi berat
dan/atau rehabilitasi
total ruang kelas
rusak berat berikut
perabotnya.
RUANG LINGKUP PENGGUNAAN DANA
14. 1
•diinvestasikan pada kegiatan produktif, misalnya untuk
modal beternak, berdagang, dan sebagainya;
2
•dipinjamkan kepada siapapun dengan alasan apapun;
•disimpan di bank dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan
memperoleh keuntungan;
3
•dipindahbukukan ke bank lain/rekening pribadi; dan
•memberikan sumbangan, hadiah, uang tanda terimakasih, uang balas
jasa, uang komisi dan sejenisnya kepada pihak manapun.
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TIDAK BOLEH
DIGUNAKAN UNTUK:
15. Merencanakan pengambilan uang sesuai
kebutuhan yang telah ditetapkan
Membukukan penerimaan dan pengeluaran
Mengarsipkan bukti-bukti kuitansi
Memungut dan menyetor pajak
BESARAN
KEGIATAN PENGELOLAAN DANA
16. BUKU KAS UMUM
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) SD ...................................... KECAMATAN ....................................
TAHUN 2012
Bulan : April 2012
PENERIMAAN PENGELUARAN
TGL URAIAN NO BUKTI JUMLAH (RP.) TGL URAIAN NO BUKTI JENIS BIAYA JUMLAH (RP.)
29/03/2012 Terima Transfer Bank 65.000.000 29/03/2012 diterima transfer Bank 65.000.000
02/04/2012 Pengambilan uang dari Bank 001/IV/2012 10.000.000 02/04/2012 Pembelian Pasir, Batu kali , 002/IV/2012 b 2.500.000
Split
02/04/2012 Pembelian Semen,Bata ,Besi 003/IV/2012 b 5.500.000
02/04/2012 Dipungut PPN
500.000
02/04/2012 Disetor PPN 500.000
02/04/2012 Dipungut PPH 22
75.000
02/04/2012 Disetor PPH 22 75.000
07/04/2012 Pembayaran upah tenaga 004/IV/2012 a 1.800.000
kerja 5 org x 6 hr x rp.60.000
09/04/2012 Pengambilan uang dari Bank 005/IV/2012 17.500.000 09/04/2012 Pembelian Bata , Besi, Kayu 006/IV/2012 b 7.500.000
09/04/2012 Dipungut PPN
681.818
09/04/2012 Disetor PPN 681.818
09/04/2012 Dipungut PPH 22
102.273
09/04/2012 Disetor PPH 22 102.273
09/04/2012 Pembelian Pasir, Split 007/IV/2012 b 2.500.000
09/04/2012 Pembelian Semen, Bata, 008/IV/2012 b 5.000.000
09/04/2012 Dipungut PPN
454.545
09/04/2012 Disetor PPN 454.545
09/04/2012 Dipungut PPH 22
68.182
09/04/2012 Disetor PPH 22 68.182
14/04/2012 Pembayaran upah tenaga 009/IV/2012 a 1.800.000
kerja 5 org x 6 hr x rp.60.000
17. PENERIMAAN PENGELUARAN
TGL URAIAN NO BUKTI JUMLAH (RP.) TGL URAIAN NO BUKTI JENIS BIAYA JUMLAH (RP.)
16/04/2012 Pengambilan uang dari Bank 010/IV/2012 17.500.000 16/04/2012 Pembelian Bata , Besi, Kayu 011/IV/2012 b 6.500.000
16/04/2012 Dipungut PPN 590.909 16/04/2012 Disetor PPN 590.909
16/04/2012 Dipungut PPH 22 88.636 16/04/2012 Disetor PPH 22 88.636
16/04/2012 Pembelian Pasir, Split 012/IV/2012 b 2.500.000
16/04/2012 Pembelian Semen, Bata, 013/IV/2012 b 5.000.000
016/IV/2012 Dipungut PPN
454.545
16/04/2012 Disetor PPN 454.545
016/IV/2012 Dipungut PPH 22
68.182
16/04/2012 Disetor PPH 22 68.182
21/04/2012 Pembayaran upah tenaga 014/IV/2012 a 2.880.000
kerja 8 org x 6 hr x rp.60.000
23/04/2012 Pengambilan uang dari Bank 015/IV/2012 20.000.000 23/04/2012 Pembelian Baja ringan, Kayu 016/IV/2012 b 8.500.000
23/04/2012 Dipungut PPN 772.727 23/04/2012 Disetor PPN 772.727
23/04/2012 Dipungut PPH 22 115.909 23/04/2012 Disetor PPH 22 115.909
23/04/2012 Pembelian Genting, Triplek, 017/IV/2012 b 7.500.000
Kayu , Cat dll
23/04/2012 Dipungut PPN 681.818 23/04/2012 Disetor PPN 681.818
23/04/2012 Dipungut PPH 22 102.273 23/04/2012 Disetor PPH 22 102.273
28/04/2012 Pembayaran upah tenaga 018/IV/2012 a 2.880.000
kerja 8 org x 6 hr x rp.60.000
30/04/2012 Pembuatan papan kegiatan 019/IV/2012 d 750.000
30/04/2012 Penyusunan laporan 020/IV/2012 d 550.000
30/04/2012 fotocopy, cetak foto dll 021/IV/2012 d 600.000
134.756.818 134.016.818
Saldo Rp. 740.000
18. PEMBUKUAN
Setiap transaksi harus didukung dengan bukti
yang sah.
Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu
harus dibubuhi meterai yang cukup, sesuai dengan
ketentuan tentang bea meterai.
Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas
tentang barang/jasa yang dibayar, tanggal, dan
nomor bukti.
Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh
lebih kecil dari uang yang yang dikeluarkan.
Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar
dicatat/dibukukan dalam Buku Kas Umum (BKU)
19. PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK)
• BKU ditulis dengan rapih, lengkap dan bersih (tidak boleh ada
penghapusan/ditip-ex).
• Kalau ada kesalahan penulisan, kesalahan tersebut di coret namun
masih terbaca, pembetulan ditulis rapih di atas/di bawahnya
kemudian di paraf.
• Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dibukukan/
dicatat sesuai urutan kejadiannya.
• Setiap akhir bulan, BKU ditutup, dihitung saldonya, dicocokkan
dengan saldo yang ada di Kas dan di Bank.
• Pajak-pajak yang timbul sebagai akibat dari transaksi pembayaran
barang dan jasa ditanggung oleh sekolah sesuai dengan peraturan
perpajakan yang berlaku.
• Buku Kas Umum (BKU), bukti-bukti pengeluaran dana, pengadaan
material, alat dan tenaga kerja serta laporan pekerjaan hendaknya
disimpan sebaik-baiknya di tempat yang aman.
20. Dokumen Pendukung Pembukuan
A. Kuitansi/tanda bukti pembayaran/nota/bon asli dari pihak
yang menerima pembayaran.
B. Bukti transaksi lainnya.
C. Semua dokumen ditandatangani ketua dan
bendahara Panitia, diketahui kepala sekolah dan
dibubuhi stempel sekolah.
21.
22. PELAKSANAAN PEKERJAAN
Transparansi Pelaksanaan
Informasi Nama Kegiatan
Panitia wajib memasang informasi nama
kegiatan berukuran minimal 60 cm x 90
cm yang berisi nama kegiatan,
pelaksana, nilai kegiatan, tanggal mulai,
rencana selesai, sumber dana dan
jumlah dana bantuan.
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Panitia harus menyusun jadwal Pembangunan yang menggambarkan jenis dan
urutan kegiatan serta waktu pelaksanaan kegiatan.
23. Informasi Pelaksanaan Kegiatan
• Panitia Pembangunan wajib memasang informasi
pelaksanaan kegiatan dipasang di papan
pengumuman sekolah atau di tempat lain yang
mudah terlihat oleh masyarakat.
• Adapun informasi yang harus disampaikan adalah:
• Besaran dana dan sumber Dana Alokasi Khusus
(DAK) yang diterima sekolah.
• Bagan organisasi Panitia Pembangunan dilengkapi
dengan data nama anggota.
• Gambar rencana, spesifikasi teknis dan perkiraan
biaya rehabilitasi.
• Jadwal pelaksanaan kegiatan.
24. PELAPORAN
TINGKAT SEKOLAH
JENIS LAPORAN SUMBER DATA WAKTU DI KIRIM
KE :
Lap Penerimaan Dana Buku Rekening Bank Setelah Dana
Masuk Rekening
Dinas
Pendidikan
Kab.Pati
Lap Kemajuan:
Mingguan Panitia Rehab Per Minggu Disdik Kab.pati
Laporan
Pertanggungjawaban:
Mingguan
Bulanan
Akhir
Panitia Rehab
Panitia Rehab
Panitia Rehab
Per Minggu
Per Bulan
Akhir Kegiatan
Disdika Kab.Pati
25. PELAPORAN PENERIMAAN DANA
Sekolah wajib melaporkan penerimaan dana
bantuan segera setelah dana masuk ke rekening
sekolah.
Laporan penerimaan dana disampaikan kepada
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.