Dokumen tersebut membahas tentang landasan hukum pendidikan di Indonesia. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain: (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan landasan hukum utama pendidikan di Indonesia; (2) UU ini mengatur tentang hak warga negara atas pendidikan, penyelenggaraan pendidikan nasional, dan kurikulum pendidikan; (3) Undang-Undang No. 14 T

1. z
LANDASAN
HUKUM
PENDIDIKAN

2. z
Pengertian pendidikan
 Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan
sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui
pengajaran, pelatihan, atau penelitian.
 pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar, setiap pengalaman yang memiliki efek
formatif pada cara orang berfikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan.

3. z
Pengertian landasan hukum pendidikan
 Landasan adalah titik tolak yang mendasari suatu hal, hukum adalah aturan baku yang
patut ditaati, dan pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang
atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia
 Landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat terpijak atau titik tolak
dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan tertentu, dalam hal ini kegiatan pendidikan

4. z
Pendidikan menurut undang-undang dasar 1945
 Undang-Undang dasar 1945 adalah hukum tertinggi di Indonesia.
 Dalam undangundang 1945 terdapat 2 pasal yang berhubungan dengan pendidikan :
1. Pasal 31 ayat 1 : tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran
2. Pasal 31 ayat 2 : setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya (berkaitan dengan pasal 31 ayat 4 yang intinya 20% APBN dan APBD digunakan
untuk bidang pendidikan)
3. Pasal 31 ayat 3 : pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system
pendidikan nasional
4. Pasal 32 ayat 1 : memajukan budaya nasional serta memberi kebebasan kepada
masyarakat untuk mengembangkannya
5. Pasal 32 ayat 2 : negara menghormati dan memelihara Bahasa daerah sebagai bagian dari budaya
nasional
 Pasal 32 berhubungan dengan pendidikan karena pendidikan adalah bagian dari kebudayaan.
Kebudayaan dan pendidikan adalah dua unsur yang saling mendukung satu sama lain. Bila pendidikan
maju, maka kebudayaan pun akan maju pula, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian upaya
memajukan kebudayaan berarti juga sebagai upaya memajukan pendidikan

5. z
Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang system
pendidikan nasional
 Undang-undang RI no 20 tahun 2003 adalah induk peraturan pendidikan
 Pasal 1 ayat 2 : pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pancasila
dan Undang Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai nilai
agama,kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap pada tuntutan
perubahan zaman
 Pasal 1 ayat 5 : Tenaga kerja kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan
 Pasal 5 : setiap warga Negara berhak atas kesempatan yang sama untuk memeperoleh
pendidikan yang bermutu,baik bagi mereka yang berlainan fisik,di daerah terpencil
maupun yang cerdas atau berbakat khusus,yang bias berlangsung sepanjang hayat.
 Pasal 6 (penjelasa) memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan
diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana
kemitraan dan kerja sama yang saling melengkapi dan
memperkuat.

6. z
lanjutan
 Dalam pasal 13 menjelaskan bahwa jalur pendidikan formal merupakan pendidikan yang
diselenggarakan disekolah secara berjenjang dan bersinambungan , sedangkan jalur
pendidiakn nonformal dan informal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar
sekolah yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan.
 Pasal 27 ayat 2 UU Pendidikan ini mengatakan baik pendidikan nonformal maupun informal
kalau kelak bias lulus ujian keesetaraan yang sesuai dengan standart nasional,ijazahnya
diakui sama dengan ijazah pendidikan formal.
 Pada pasal 15 Jalur pendidikan formal terdiri dari pendidikan umum,pendidikan
kejuruan,pendidikan khusus,pendidikan keagamaan pendidikan akademik,dan pendidikan
profesional.
 Pendidikan kedinasan tertulis pada pasal 29 yang menyatak untuk menigkatkan kinerja
pegawai dan calon pegawai negeri yang di selenggarakan oleh departemen atau non
departemen pemerintah.Pendidikan ini bias dalama jalur formal bias juga non formal.
 Pendidikan anak usia dini tertuang pada Pasal 28,yang dapat terjadi pada jalur formal,non
formal,dan informal.
F
O
R
M
A
A
L
N
O
N
F
O
R
M
A
L
I
N
F
O
R
M
A
L

7. z
lanjutan
 Pasal 20 menyebutkan bahwa sekolah tinggi,institute dan universitas menyelengarakan
pendidikan akademik dan profesional.
 Pendidikan akademik adalah pendidikan yang berupaya melayani perkembangan
sikap,berpikir dan perilaku ilmiah para mahasiswa sehingga mereka dapat
mengembangkan ilmu,teknologi,dan sesuaidengan bidangnya masing-masing,
sedangkan pendidikan professional berkaitan dengan pelayanan terhadap klien /orang
yang membutuhkan secara benar
A
K
A
D
E
M
I
K
P
R
O
F
E
S
I
O
N
A
L

8. z
lanjutan
 Pasal 24 (kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan) :
dalam penyelenggaraan pendidiakn dan pengembangan ilmu pengetahuan pada
perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta
otonom keilmuan.
 Kebebasan akademik adalah kebebbasan yang dimiliki oleh anggota civitas akademik,
yang mencangkup dosen-dosen dan para mahasiswa. Kebebasan mimbar adalah
kebebasan berbicara didepan forum ilmiah.
 Kebebasan mimbar akadmeik berarti kebebbasan menyampaikan buah pikiran yang
sifatnya ilmiah kepada para pendengan yang pada umumnya para ilmuan dan atau
para mahasiswa
K
E
B
E
B
A
S
A
N
M
I
M
B
A
R
A
K
A
D
E
M
I
K

9. z
lanjutan
 Pasal 39 tentang kewajiban tenaga pendidikan. Kewajiban itu secara bertutur-turut :
1. Membina loyalitas pribadi dan peserta didik terhadap ideology negara Pancasila dan
undang-undang dasar 1945
2. Menjunjung tinggi kebudayaan bangsa
3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian
4. Meningkatkan kemampuan professional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa
5. Menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan, yang diberikan masyarakat, bangsa, dan
negara.
 Pasal 45 : menyangkut pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan yang
harus dilakukan oleh pemerintah,masyarakat,dan keluarga besar peserta didik. Sehingga
pendidikan di tingkat manapun tidak hanya diserahkan kepada sekolah saja untuk
menanganinnya
K
E
W
A
J
I
B
A
N
T
E
N
A
G
A
P
E
N
D
I
D
I
K

10. z
lanjutan
 Pasal 36 ayat 1 : pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar
nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
 Yang mengacu pada ayat 3 yaitu peningkatan iman dan takwa (agama), peningkatan
akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat, keragaman potensi daerah,
tuntutan pembangunana daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni, dinamika perkembangan global, dan persatuan
nasional serta nilai-nilai kebudayaan nasional
 Terdapat 2 macam kurikulum , yaitu kurikulum nasional dan kurikulum lingkungan
sekitar
K
U
R
I
K
U
L
U
M

11. z
H
A
S
I
L
P
E
M
B
E
L
A
J
A
R
A
N
lanjutan
 Pasal 58 mengatakan evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik

12. z
Undang-undang ri nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
 Pasal 8 : guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik,
sehat jasmani, dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan
pendidikan nasional
 Pasal 10 : kompetensi guru mencangkup pedagogic, kepribadian, social, dan
professional
 Pasal 11 : sertifikasi diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program
pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah
 Pasal 15 : gaji pokok, beserta tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi,
tujangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan.
 Yang dimaksud maslahat tambahan tertuang dalam pasal 19, berupa kesejahteraan
seperti tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan beasiswa, layanan kesehatan, dan
penghargaan-pengahrgaan tertentu

13. z
lanjutan
 Pasal 40 : guru juga diberi cuti seperti pegawai biasa dan tugas belajar
 Pasal 24 menentukan tentang pengangkatan guru.
 Pasal 42 meguraikan tentang organisasi profesi guru, yang memiliki wewenang :
1. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru
2. Memberikan bantuan hukum kepada guru
3. Memberikan perlindungan profesi guru
4. Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru
5. Memajukan pendidikan nasional

14. z
lanjutan
 Pasal 48 disebutkan persyaratan untuk menduduki jabatan guru besar harus memiliki
ijazah doctor
 Pasal 49 menyebutkan guru besar yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental
sangat istimewa dalam bidangnya dan diakui secra internasioanal dapt diangkat
menjadi professor paripurna

15. z
Impaksi konsep pendidikan
perbedaan antara pendidikan akademik dengan pendidikan professional.
pendidikan akademik
tujuan menyiapkan para ahli agar mampu
mengembangan ilmu atau teknik atau seni
di bidangnya masing-masing melalui
aktualisasi diri secara utuh
menyiapkan peserta didik agar ahli
dalam menerapkan teori tertentu
jumlah jumalah peserta didiknya tidak perlu
ditentukan sesuai dengan kebutuhan,
sebab diharapkan lulusannya bisa berdiri
sendiri berbakat keahliannya
Jumlah mereka dibatasi sesuia
dengan kebutuhan, dan setelah
mereka lulus wajib di pekerjakan di
tempat tertentu
 Pendidikan profesional tidak cukup hanya menyiapkan ahli dalam menerapkan suatu
teori, tetapi juga mempelajari cara membina para tenaga pembantu, mengusahakan
alat-alat bekerja, menciptakan lingkungan dan iklim kerja yang kondusif, system
penilaian,dan membiasakan diri agar memiliki komitmen untuk berupaya selalu
memuaskan orang-orang yang berkepentingan.

16. z
lanjutan
 Sebagai konsekuensi dari beragamnya bakat dan kemampuan para siswa serta dibutuhkan
tenaga kerja menengah yang banyak, maka perlu diciptakan berbagai ragam sekolah
kejuruan.
 Untuk merealisasikan terwujudnya pengembangan manusia Indonesia seutuhnya, seperti
yang dikemukakan sebagi tujuan pendidikan nasional,diperlukan pendidiakn yang sama
terhadap pengembangan afeksi, kognisi, dan psikomotor pada semua tingkat pendidikan.
Hal ini bisa dilakukan dengan cara-cara berikut:
1. Tidak menganaktirikan materi pendidikan humaniora
2. Setiap mengajarkan pendidikan bidang studi apa saja, pendidikan afeksi dimasukkan.
Artinya pada setiap kesempatan yang ada atau yang terjadi secara wajar ketika
membahas bidang studi itu, pembahasan ini dikaitkan dengan pendidikan afeksi.
3. Seperti halnya dengan aspek kognisi dan psikomotor, aspek afeksi peserta didik juga
dinilai dan diberi skor. Skor ini harus eksplisit di amping kognisi dan psikomotor,
termasuk ditulis dalam rapor dan transkip hasil studi.

17. z
lanjutan
 Isi kurikulum muatan lokal dapat dipilih satu atau beberapa dari hal-hal berikut:
1. Memperkenalkan dan membiasakan melaksanakan norma-norma daerah setempat
2. Memakai alat-alat peraga, alat-alat belajar atau media pendidikan yang ada diddaerah
itu
3. Mengambil contoh-conto pelajaran yang ada atau sesuai dengan keadaan dan
kegiatan wilayah tertentu.
4. Menerapkan teori-teori yang cocok dengan kebutuhan atau kegiatan wilayah itu.
5. Peserta didik diberi kesempatan berpartisipasi dan berproduksi pada usaha-usaha di
daerah.
6. Keterampilan anak-anak yang dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan tenaga
kerja didaerah itu
7. Anak anak diikutsertakan dalam memecahkan masalah masyarakat setempat.
8. Bidang studi baru yang cocok dengan kebutuhan daerah itu

18. z
lanjutan
 Isi kurikulum muatan lokal dapat dipilih satu atau beberapa dari hal-hal berikut:
1. Memperkenalkan dan membiasakan melaksanakan norma-norma daerah setempat
2. Memakai alat-alat peraga, alat-alat belajar atau media pendidikan yang ada diddaerah
itu
3. Mengambil contoh-conto pelajaran yang ada atau sesuai dengan keadaan dan
kegiatan wilayah tertentu.
4. Menerapkan teori-teori yang cocok dengan kebutuhan atau kegiatan wilayah itu.
5. Peserta didik diberi kesempatan berpartisipasi dan berproduksi pada usaha-usaha di
daerah.
6. Keterampilan anak-anak yang dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan tenaga
kerja didaerah itu
7. Anak anak diikutsertakan dalam memecahkan masalah masyarakat setempat.
8. Bidang studi baru yang cocok dengan kebutuhan daerah itu
 Dalam kaitannya dengan memajukan kerja sama antara sekolah,masyarakat, dan orang tua
dalam penyelenggaraan pendidikan, perlu digalakkan kegiatan badan kerja sama

19. z
SEKIAN…