1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Pengertian Program Pengobatan Tradisional adalah salah satu upaya
pengobatan dan/atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan/atau
ilmu keperawatan, yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam
mengatasi kesehatan, pengobatan tradisional yang dapat dipertanggung
jawabkan manfaat dan keamanannya perlu terus dibina, ditingkatkan,
dikembangkan dan diawasi untuk digunakan dalam mewujudkan derajat
kesehatan yang optimal.
Pengobatan tradisional sebagai salah satu pengobatan di luar ilmu
kedokteran jugadirumuskan pada Pasal 12 Ayat (1) dan (2) Kepmenkes
No.1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan
Tradisional bahwa pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya
pengobatan dan /atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan/atau
ilmu keperawatan. Pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) dilakukan sebagai upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit,
penyembuhan penyakit, dan/atau pemulihan kesehatan Peraturan tersebut
dibentuk oleh Pemerintah, hal ini membuktikan bahwa pengobatan tradisional
mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat
Pasal 1 Ayat (1) Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang
Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional menyebutkan bahwa yang
dimaksud dengan pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau
perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada
pengalaman, keterampilan turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan,
dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
Tujuan pengaturan penyelenggaraan pengobatan tradisional dirumuskan
pada Pasal 2 Ayat (1), (2) dan (3) Kepmenkes No.
1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan
Tradisional, bahwa tujuannya (1) membina upaya pengobatan tradisional; (2)
memberikan perlindungan kepada masyarakat; (3) menginventarisasi jumlah
2. 2
pengobat tradisional, jenis dan cara pengobatannya. Pengaturan pada
Kepmenkes tersebut secara tegas mengatur dan melindungi penyelenggara
pengobatan tradisional dan masyarakat selaku pasien.
Pemerintah perupaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi
setiap orang. Pemerintah juga harus secara terus menerus memberikan
perhatian bagi penyelenggaraan pembangunan nasional yang berwawasan
kesehatan. Penyelenggaraan pembangunan nasional tentunya harus
didukung dengan jaminan atas pemeliharaan kesehatan dan ditingkatkannya
profesionalisme. Kegiatan kegiatan tersebut sudah tentu memerlukan
perangkat hukum kesehatan yang memadai. Perangkat hukum kesehatan
dimaksudkan agar kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik
bagi penyelenggara kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan
kesehatan.
Pengaturan pengobatan tradisional juga ditunjang dan dirumuskan oleh
WHO pada tahun 2000 telah menetapkan bahwa pengobatan tradisional
adalah jumlahmtotal pengetahuan, keterampilan, dan praktik-praktik yang
berdasarkan pada teoriteori, keyakinan, dan pengalaman masyarakat yang
mempunyai adat budaya yang berbeda, baik dijelaskan atau tidak, digunakan
dalam pemeliharaan kesehatannserta dalam pencegahan, diagnosa,
perbaikan atau pengobatan penyakit secara fisik dan juga mental.
Pengobatan tradisional sebagai alternatif pengobatan di luar cara medis
hanya dapat dilakukan oleh pengobat/orang yang ahli di bidangnya. Menurut
rumusan Pasal 1 Angka 16 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang
dimaksud dengan pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau
perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan
keterampilan turun temurunsecara empiris yang dapat
dipertanggungjawabkan
Pasal 3 Ayat (3) Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang
Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional menyatakan, definisi operasional
klasifikasi pengobat tradisiona ldikenal dengan istilah batra.
B. Tujuan Pedoman
1. Tujuan umum
Sebagai pedoman pelaksanaan dan pemantauan cakupan serta
peningkatan pembinaan kegiatan Batra secara terus menerus diwilayah
Puskesmas Mataram
3. 3
2. Tujuan Khusus
a. Sebagai pedoman pembinaan kesehatan Tradisional
b. Sebagai pedoman pendataan pengobat Tradisional
c. Sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan Toga
C. Sasaran
1. Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Mataram
2. Kader di Posyandu
3. Perangkat Desa di Kecamatan Selaparang dan Mataram
D. Ruang Lingkup
1. Pelayanan Batra dalam gedung :
a. Sosialisasi Program Batra dengan seluruh kader posyandu di
wilayah Puskesmas Mataram
b. Pelatihan kader terkait manfaat, jenis Toga dan budidaya Toga di
lahan yang sempit
c. Pembinaan pengobat Tradisional yang berijin dan tidak berijin di
wilayah Puskesmas Mataram
2. Pelayanan Batra luar gedung : Sesuai Rencana Pelaksanaan
Kegiatan
a. Sosialisasi Program Batra di Rapat LOKMIN
b. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait Pembinaan
Toga
c. Pendataan Jumlah Toga yang telah di dilakukan pembinaan
d. Pendataan pengobat Tradisional yang terdaftar/berijin diwilayah
Puskesmas Mataram.
E. Batasan operasional
Pengobatan tradisional pada prinsipnya merupakan salah satu upaya
pengobatan dan/atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran.
Pemerintah menerbitkan aturan melalui Kepmenkes No.
1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan
Tradisional. Peraturan tersebut dibentuk Pemerintah, hal ini membuktikan
bahwa pengobatan tradisional mendukung peningkatan derajat kesehatan
masyarakat. Pelayanan kesehatan di upayakan juga sesuai dengan
perumusan menurut Pasal 46 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
bahwa untuk mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sesuai
4. 4
yang diharapkan dilakukan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh
baik melalui upaya Kesehatan perseorangan maupun upaya kesehatan
masyarakat. Eksistensi pengobatan penyembuhan alternatif selain medis
juga diatur pada Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Permenkes No.
1109/MENKES/PER/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan
Komplementer Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan,
5. 5
BAB II
STANDAR KETENAGAAN
A. Kualifikasi sumber daya manusia
Berikut ini kualifikasi SDM dan realisasi tenaga upaya pengobatan
Tradisional yang ada di Puskesmas Mataram :
Kegiatan Kualifikasi SDM Realisasi
Pelaksanaan
Program Batra
Pendidikan minimal D
III
Perawat lulusan D III
Keperawatan
B. Distribusi ketenagaan
Penanggung jawab program Upaya pengobatan Tradisional (Batra) dan latar
belakang pendidikannya adalah sebagai berikut :
Kegiatan Petugas Pendidikan Terakhir
Penggung jawab Program
Batra
Ayatullah Humaini,
A.Md.Kep.
D III Keperawatan
C. Jadwal kegiatan
1. Pengaturan kegiatan upaya pengobatan Tradisional dilakukan bersama
oleh para pemegang program dalam kegiatan lokakarya mini bulanan
maupun tri bulanan/ lintas sektor dengan persetujuan Kepala Puskesmas.
2. Jadwal kegiatan upaya pengobatan Tradisional dibuat untuk jangka waktu
satu tahun, dan di break down dalam jadwal kegiatan bulanan dan
dikoordinasikan pada awal bulan sebelum pelaksanaan jadwal.
3. Secara keseluruhan jadwal dan rencana kegiatan upaya pengobatan
Tradisional dikoordinasikan oleh Kepala Puskesmas Mataram. Adapun
jadwal kegiatan upaya kesehatan dibagi menjadi 2, yaitu Jadwal Rutin
(sesuai dengan RPK) dan jadwal situasional.
6. 6
Jadwal Adapun yang selalu dilakukan dalam Program Batra adalah
Jadual Kegiatan
Pembinaan Upaya
Kesehatan Tradisional
1. Sosialisasi dan penyuluhan kepada Pengobat
tradisional
2. Pembinaan pengobat Tradisional di Wilayah
Puskesma Mataram setiap bulannya
Pendataan jumlah pengobat
tradisional yang berijin/tidak
berijin di wilayah Puskesmas
Mataram
1. Sosialisasi mengenai Pembuatan dan
perpanjangan STPT ( Surat Terdaftar
Pengobat Tradisional ) dan SIPT (Surat ijin
pengobat Tradisional)
2. Melakukan Pendataan Terhadap jumlah
pengobat tradisional yang berijin
3. Pembinaan pengobat tradisional yang belum
berijin/terdaftar
Pembinaan Kelompok
Tanaman Obat keluarga
(TOGA)
1. Sosialisasi Program Batra terkait pembinaan
Toga kepada seluruh kader posyandu di
wilayah Puskesma Mataram
2. Sosialisasi dan Pembinaan Toga pada
masyarakat di setiap posyandu yang ada di
wilayah Puskesmas Mataram
3. Sosialisasi Program Batra dengan perangkat
Desa
4. Pelatihan Kader
5. Pendataan Jumlah Toga yang telah dilakukan
pembinaan
8. 8
LUAR GEDUNG
Koordinasi pelaksanaan upaya Pengobatan Tradisional yaitu
penanaman Toga dilakukan oleh penanggung jawab Program di luar
gedung Puskesmas yaitu berdekatan dengan rumah Kepala Puskesmas
Mataram. Pelaksanaan rapat koordinasi dilakukan di aula Rapat Puskesmas
Mataram. Untuk kegiatan luar gedung petugas mendatangi sasaran di
rumah/fasilitas atau di tempat yang sudah disepakati untuk melakukan
kegiatan.
B. Standar fasilitas
Untuk mendukung tercapainya tujuan kegiatan upaya Pengobatan
Tradisional Puskesmas Mataram memiliki fasilitas penunjang sebagai berikut
:
Kegiatan Program Batra Sarana- prasarana
Pembinaan Toga di
Puskesmas Mataram
- Poliback
- Rak susun untuk penanaman Toga
Sosialisasi Program Batra
mengenai Pembinaan Toga
pada kader posyandu di
wilayah Puskesmas Mataram
- Daftar Hadir
- LCD
- Laptop
Penyuluhan dan sosialisasi
terkait Toga dengan
masyarakat disetiap Posyandu
yang ada di wilayah
Puskesmas Mataram
- Leaflet
- fc
- Daftar hadir
- Laptop
Pelatihan Kader tentang budi
daya Toga
- Meja, kursi
- Undangan
- ATK
- Fc
- Leaflet
- Alat peraga penyuluhan sesuai materi
- LCD dan Laptop
- Lembar balik
9. 9
- Daftar Hadir
Pembinaan Pengobat
Tradisional
- Meja, kursi
- Undangan
- ATK
- Fc
- Leaflet
- Laptop
Sosialisasi dengan Perangkat
Desa di LOKMIN
- Daftar Hadir
- Fc
- Leaflet
Pendataan Jumlah Toga yang
telah dilakukan pembinaan
ATK
10. 10
BAB IV
TATA LAKSANA PELAYANAN
A. Lingkup kegiatan
1. Pelaksanaan kegiatan dalam gedung :
a. Sosialisasi Program Batra pada kader posyandu di wilayah kerja
Puskesmas Mataram.
b. Pelatihan kader terkait manfaat, jenis Toga dan budidaya Toga di
lahan yang sempit.
c. Pembinaan pengobat traditional yang berijin dan tidak berijin di
wilayah Puskesmas Mataram.
2. Pelaksanaan kegiatan Batra luar gedung :
a. Sosialisasi Program Batra di Rapat LOKMIN.
b. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait Pembinaan
Toga.
c. Pendataan Jumlah Toga yang telah di dilakukan pembinaan.
d. Pendataan pengobat tradisional yang terdaftar/berijin di wilayah
Puskesmas Mataram.
B. Metode
Dalam upaya mencapai tujuan tercapainya Pembinaan program Batra
diperlukan peran petugas kesehatan dan fasilitator, dimana petugas
kesehatan memberikan pelayanan dan fasilitator bertanggung jawab dalam
mengkomunikasikan inovasi dibidang kesehatan kepada masyarakat. Metode
yang digunakan adalah :
1. Pendataan sasaran
2. Wawancara/anamnesa
3. Pembinaan
4. Penyuluhan dan sosialisasi
5. Pelatihan
6. Pencatatan dan pelaporan
C. Langkah kegiatan
1. Kegiatan dalam gedung :
a. Wawancara/anamnesa
b. Penyuluhan dan sosialisasi
c. Pelatihan kader posyandu
11. 11
d. Pencatatan dan pelaporan
2. Kegiatan luar gedung :
a. Sosialisasi dan penyuluhan
b. Pendataan
c. Pembinaan
Perencanaan (P1)
Petugas merencanakan kegiatan Program Batra (yang bersumber dari dana
BLUD) atau melalui RKA BOK (yang bersumber dari dana Bantuan
Operasional Kesehatan) dan melalui RKA yang bersumber dari dana
APBD.
Penggerakan Pelaksanaan (P2)
Pada kegiatan P2 petugas melakukan :
1) Membuat jadwal kegiatan
2) Mengkoordinasikan dengan bendahara BLUD, sumber dana APBD dan
bendahara BOK
3) Mengkoordinasikan dengan lintas program tentang kegiatan yang akan
dilaksanakan
4) Melaksanakan kegiatan
Pengawasan Pengendalian Penilaian (P3)
1) Petugas Mencatat hasil kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan
2) Petugas menyusun materi yang akan disampaikan pada saat
penyuluhan dan sosialisasi
3) Petugas mengevaluasi kegiatan
12. 12
BAB V
LOGISTIK
Perencanaan logistik adalah merencanakan kebutuhan logistik yang
pelaksanaannya dilakukan oleh semua petugas penanggung jawab program
kemudian diajukan sesuai dengan alur yang berlaku di masing-masing organisasi.
Kebutuhan dana dan logistik untuk pelaksanaan kegiatan Program Batra
direncanakan dalam pertemuan lokakarya mini lintas program dan lintas sektor
sesuai dengan tahapan kegiatan dan metoda pemberdayaan yang akan
dilaksanakan.
Kegiatan di dalam gedung Puskesmas membutuhkan sarana dan prasarana
antara lain :
- Meja, Kursi
- Daftar Hadir
- LCD
- Laptop
- Leaflet
- fc
- Daftar hadir
- Undangan
- ATK
- Alat peraga penyuluhan sesuai materi
- Poliback
- Rak susun Untuk penanaman Toga
Kegiatan di luar gedung Puskesmas membutuhkan sarana dan
prasarana yang meliputi :
- Daftar Hadir
- LCD
- Laptop
- Leaflet
- fc
- ATK
- Buku catatan kegiatan/visum
Prosedur pengadaan barang dilakukan oleh koordinator Program Batra
berkoordinasi dengan petugas pengelola barang dan dibahas dalam pertemuan
13. 13
mini lokakarya Puskesmas untuk mendapatkan persetujuan Kepala Puskesmas.
Sedangkan dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan direncanakan oleh
koordinator kesehatan lingkungan berkoordinasi dengan bendahara puskesmas
dan dibahas dalam kegiatan mini lokakarya puskesmas untuk selanjutnya dibuat
perencanaan kegiatan RPK.
14. 14
BAB VI
KESELAMATAN SASARAN KEGIATAN/ PROGRAM
Setiap kegiatan yang dilakukan pasti akan menimbulkan resiko atau dampak,
baik resiko yang terjadi pada masyarakat sebagai sasaran kegiatan maupun
resiko yang terjadi pada petugas sebagai pelaksana kegiatan. Keselamatan pada
sasaran harus diperhatikan karena masyarakat tidak hanya menjadi sasaran satu
kegiatan saja melainkan menjadi sasaran banyak program kesehatan lainnya.
Tahapan-tahapan dalam mengelola keselamatan sasaran antara lain :
1. Identifikasi Resiko.
Penanggung jawab program sebelum melaksanakan kegiatan harus
mengidentifikasi resiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi pada
saat pelaksanaan kegiatan. Identifikasi resiko atau dampak dari pelaksanaan
kegiatan dimulai sejak membuat perencanaan. Hal ini dilakukan untuk
meminimalisasi dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan. Upaya
pencegahan risiko terhadap sasaran harus dilakukan untuk tiap-tiap kegiatan
yang akan dilaksanakan.
2. Analisis Resiko.
Tahap selanjutnya adalah petugas melakukan analisis terhadap resiko atau
dampak dari pelaksanaan kegiatan yang sudah diidentifikasi. Hal ini perlu
dilakukan untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam
menangani resiko yang terjadi.
3. Rencana Pencegahan Resiko dan Meminimalisasi Resiko.
Setelah dilakukan identifikasi dan analisis resiko, tahap selanjutnya adalah
menentukan rencana yang akan dilakukan untuk mencegah terjadinya resiko
atau dampak yang mungkin terjadi. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah
atau meminimalkan resiko yang mungkin terjadi.
4. Rencana Upaya Pencegahan.
Tahap selanjutnya adalah membuat rencana tindakan yang akan dilakukan
untuk mengatasi resiko atau dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan yang
dilakukan. Hal ini perlu dilakukan untuk menentukan langkah yang tepat dalam
mengatasi resiko atau dampak yang terjadi.
5. Monitoring dan Evaluasi.
Monitoring adalah penilaian yang dilakukan selama pelaksanaan kegiatan
sedang berjalan
15. 15
BAB VII
KESELAMATAN KERJA
Keselamatan kerja atau Occupational Safety, dalam istilah sehari-hari sering
disebut Safety saja, secara filosofi diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya
untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah
petugas dan hasil kegiatannya. Dari segi keilmuan diartikan sebagai suatu
pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya
kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan.
Keselamatan kerja bagi petugas pelaksana pelayanan Program Batra disini
lebih terkait pada perlindungan fisik petugas terhadap resiko pekerjaan. Dalam
penjelasan undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan telah
mengamanatkan antara lain, setiap tempat kerja harus melaksanakan upaya
kesehatan kerja, agar tidak terjadi gangguan kesehatan pada pekerja, keluarga,
masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
16. 16
BAB VIII
PENGENDALIAN MUTU
Pengendalian mutu adalah kegiatan yang bersifat rutin yang dirancang untuk
mengukur dan menilai mutu pelayanan. Pengendalian mutu sangat berhubungan
dengan aktifitas pengawasan mutu, sedangkan pengawasan mutu merupakan
upaya untuk menjaga agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai rencana
dan menghasilkan keluaran yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Kinerja pelaksanaan dimonitor dan dievaluasi dengan menggunakan
indikator sebagai berikut :
1. Indikator kinerja SPM
2. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadual
3. Kesesuaian petugas yang melaksanakan kegiatan
4. Ketepatan metoda yang digunakan
5. Tercapainya indikator
Hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta permasalahan yang
ditemukan dibahas pada tiap pertemuan lokakarya mini tiap bulan.
17. 17
BAB IX
PENUTUP
Pedoman pelaksanaan Program Batra (Pengobatan Tradisional) ini dibuat
untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan Batra di Puskesmas
Mataram, penyusunan pedoman disesuaikan dengan kondisi yang ada di
puskesmas, tentu saja masih memerlukan inovasi-inovasi yang sesuai dengan
pedoman yang berlaku secara nasional. Perubahan perbaikan, kesempurnaan
masih diperlukan sesuai dengan kebijakan, kesepakatan yang menuju pada hasil
yang optimal.
Pedoman ini digunakan sebagai acuan bagi petugas dalam melaksanakan
Kegiatan program Batra di puskesmas agar tidak terjadi penyimpangan atau
pengurangan dari kebijakan yang telah ditentukan.
