SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
KALENDER KEUANGAN PNS 
Setiap tahun ada momen yang berhubungan dengan keuangan dan kesejahteraan 
PNS seperti kenaikan gaji PNS, penerimaan gaji 13, persetujuan remunerasi dan 
lain-lain. Boleh dikatakan peristiwa ini merupakan kalender rutin yang terjadi 
sepanjang tahun anggaran seperti yang diuraikan dibawah ini. 
1. Februari s/d April – Penerbitan PP Kenaikan Gaji 
Pada kisaran bulan ini PP kenaikan atau perubahan gaji PNS beserta pensiunan diterbitkan 
bersamaan dengan PP kenaikan gaji anggota Polri dan TNI. Peraturan yang ditandatangani 
presiden ini melampirkan besaran gaji pokok baru yang diterima berdasarkan golongan, 
masa kerja dan berlaku surut, artinya kenaikan gaji pokok berlaku mulai bulan 
Januari.Tahun-tahun sebelumnya PP kenaikan gaji biasanya dikeluarkan pada bulan 
Februari, namun tahun 2013 kemarin PP baru diterbitkan pada bulan April tepatnya 
tanggal 11 (semoga tahun ini bisa lebih cepat).Setelah terbit PP perubahan gaji ini, tidak 
membutuhkan waktu yang lama Kemenkeu melalui Ditjen Perbendaharaan segera 
mengeluarkan juknis pembayaran. 
2. Mei dan Oktober – Persetujuan DPR tentang Tunjangan Kinerja K/L 
Mengacu pada periode sebelumnya, persetujuan DPR tentang pemberian tunjangan kinerja 
pada kementerian dan lembaga dilaksanakan pada bulan Mei atau Oktober. Hal ini 
berkaitan juga dengan jadwal paripurna DPR serta pengajuan surat dari Kemenkeu. 
3. Juni – Pembayaran Gaji 13 
Sejak pertama kali diberikannya gaji 13 pada tahun, penerbitan peraturan pemerintah 
tentang pemberian gaji 13 selalu konsisten dikeluarkan pada bulan Juni. Secara khusus 
juga bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru di sekolah.Bagi PNS instansi 
vertikal pada kementerian/lembaga yang sudah disetujui tunjangan kinerja-nya, akan 
menerima remunerasi ke-13. 
4. Juli – Terbit Standar Biaya Masukan dan KeluaranKemenkeu 
pada awal Juli akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang standar 
biaya masukan dan standar biaya keluaran tahun berikutnya. Standar biaya ini menjadi 
pedoman K/L dalam menyusun semua kegiatan yang didukung anggaran dalam 
DIPA.Termasuk yang menjadi perhatian khusus di sini apakah ada perubahan uang makan 
PNS, uang lembur dan uang makan lembur. Terakhir adanya kenaikan uang makan PNS 2 
tahun lalu yakni TA 2012. 
5. 16 Agustus – Pengumuman kenaikan gaji 
PNSSebagai konvensi ketatanegaraan yang dipraktikan sejak dulu, pidato kenegaraan 
Presiden RI di depan Paripurna DPR merupakan momen presiden mengumumkan 
kenaikan gaji PNS, Polri, TNI tahun depan beserta persentasenya. Pada tanggal ini juga
dapat diketahui kebijakan keuangan pegawai lainnya seperti penganggaran remunerasi, 
pemberian gaji 13 apakah masih ada atau dihentikan. 
6. Desember – Percepatan Pembayaran Uang Makan dan Remunerasi 
Desember adalah bulan terakhir tahun anggaran berjalan, sebagai bentuk 
pertanggungjawaban keuangan tahun berjalan, uang makan dan tunjangan kinerja yang 
biasanya diberikan pada bulan berikutnya pembayaran dipercepat pada bulan berjalan 
(Desember). 
7. Lain-lain 
Perubahan lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan PNS adalah kenaikan 
tunjangan beras. Perubahan tunjangan beras ini mengikuti harga pembelian beras oleh 
Pemerintah kepada Perum Bulog. Dengan mekanisme seperti ini hampir dipastikan tiap 
tahun tunjangan beras akan selalu berubah (naik) karena harga pembelian pemerintah 
(HPP) kepada petani tidak mungkin turun.

More Related Content

What's hot

Tugas asp 2 analisis apbn 2016
Tugas asp 2 analisis apbn 2016Tugas asp 2 analisis apbn 2016
Tugas asp 2 analisis apbn 2016EnvaPya
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010Ade Suerani
 
Pp08 2007 investasi pemerintahPeraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2007 tentang I...
Pp08 2007 investasi pemerintahPeraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2007 tentang I...Pp08 2007 investasi pemerintahPeraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2007 tentang I...
Pp08 2007 investasi pemerintahPeraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2007 tentang I...Penataan Ruang
 
Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian (Ekonomi XI ...
Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian  (Ekonomi XI ...Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian  (Ekonomi XI ...
Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian (Ekonomi XI ...Nurul Khairani Firnia
 
Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Tatang Suwandi
 
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperdaPandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperdaHaris Sahido
 
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010apotek agam farma
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaPemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaAde Suerani
 
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...Ade Suerani
 
Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010
Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010
Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010Ade Suerani
 
sistem penganggaran negara
sistem penganggaran negarasistem penganggaran negara
sistem penganggaran negaraAry Efendi
 

What's hot (19)

Tugas asp 2 analisis apbn 2016
Tugas asp 2 analisis apbn 2016Tugas asp 2 analisis apbn 2016
Tugas asp 2 analisis apbn 2016
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
 
Pp08 2007 investasi pemerintahPeraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2007 tentang I...
Pp08 2007 investasi pemerintahPeraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2007 tentang I...Pp08 2007 investasi pemerintahPeraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2007 tentang I...
Pp08 2007 investasi pemerintahPeraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2007 tentang I...
 
Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian (Ekonomi XI ...
Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian  (Ekonomi XI ...Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian  (Ekonomi XI ...
Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian (Ekonomi XI ...
 
Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbd
 
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperdaPandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
 
Test
TestTest
Test
 
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010
 
Apbd
Apbd  Apbd
Apbd
 
Keuangan negara
Keuangan negaraKeuangan negara
Keuangan negara
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaPemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
 
Sistem pengelolaan keuangan daerah
Sistem pengelolaan keuangan daerah Sistem pengelolaan keuangan daerah
Sistem pengelolaan keuangan daerah
 
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
 
Informasi APBN 2017 (071216)
Informasi APBN 2017 (071216)Informasi APBN 2017 (071216)
Informasi APBN 2017 (071216)
 
Pmk 163-pmk.05-2013
Pmk 163-pmk.05-2013Pmk 163-pmk.05-2013
Pmk 163-pmk.05-2013
 
Keuangan negara
Keuangan negaraKeuangan negara
Keuangan negara
 
Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010
Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010
Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010
 
sistem penganggaran negara
sistem penganggaran negarasistem penganggaran negara
sistem penganggaran negara
 

Viewers also liked

Inauguracion kubik postersindustriales
Inauguracion kubik postersindustrialesInauguracion kubik postersindustriales
Inauguracion kubik postersindustrialeskubikbytecnalia
 
Start Working with Microsoft CRM xRM4RealEstate 2014
Start Working with Microsoft CRM xRM4RealEstate 2014Start Working with Microsoft CRM xRM4RealEstate 2014
Start Working with Microsoft CRM xRM4RealEstate 2014David Blumentals
 
Procedimiento saad2
Procedimiento saad2Procedimiento saad2
Procedimiento saad2mafonpas
 
Perry the parrot_slide_show taylor
Perry the parrot_slide_show taylorPerry the parrot_slide_show taylor
Perry the parrot_slide_show taylorGlendall Barr
 
Donación de aféresis multicomponente 051011
Donación de aféresis multicomponente 051011Donación de aféresis multicomponente 051011
Donación de aféresis multicomponente 051011Javier Merino
 
Caratula Parcial-Final Electronica FRH
Caratula Parcial-Final Electronica FRHCaratula Parcial-Final Electronica FRH
Caratula Parcial-Final Electronica FRHFet-Haedo
 
Las redes sociales al futuro y hacia la búsqueda de la profesión
Las redes sociales al futuro y hacia la búsqueda de la profesiónLas redes sociales al futuro y hacia la búsqueda de la profesión
Las redes sociales al futuro y hacia la búsqueda de la profesiónprofesorraimundo
 
Возрождение музыкальной индустрии (www.StarIndex.ru)
Возрождение музыкальной индустрии (www.StarIndex.ru)Возрождение музыкальной индустрии (www.StarIndex.ru)
Возрождение музыкальной индустрии (www.StarIndex.ru)Starindex
 
Hooglandentour
HooglandentourHooglandentour
HooglandentourEvygoessen
 

Viewers also liked (18)

Multimetro.
Multimetro.Multimetro.
Multimetro.
 
Manuela lucero
Manuela luceroManuela lucero
Manuela lucero
 
Inauguracion kubik postersindustriales
Inauguracion kubik postersindustrialesInauguracion kubik postersindustriales
Inauguracion kubik postersindustriales
 
Everet
EveretEveret
Everet
 
OMT网站功能—版权保护
OMT网站功能—版权保护OMT网站功能—版权保护
OMT网站功能—版权保护
 
Start Working with Microsoft CRM xRM4RealEstate 2014
Start Working with Microsoft CRM xRM4RealEstate 2014Start Working with Microsoft CRM xRM4RealEstate 2014
Start Working with Microsoft CRM xRM4RealEstate 2014
 
Procedimiento saad2
Procedimiento saad2Procedimiento saad2
Procedimiento saad2
 
Perry the parrot_slide_show taylor
Perry the parrot_slide_show taylorPerry the parrot_slide_show taylor
Perry the parrot_slide_show taylor
 
RepresentacióN
RepresentacióNRepresentacióN
RepresentacióN
 
Donación de aféresis multicomponente 051011
Donación de aféresis multicomponente 051011Donación de aféresis multicomponente 051011
Donación de aféresis multicomponente 051011
 
Fan Made TVC
Fan Made TVCFan Made TVC
Fan Made TVC
 
Caratula Parcial-Final Electronica FRH
Caratula Parcial-Final Electronica FRHCaratula Parcial-Final Electronica FRH
Caratula Parcial-Final Electronica FRH
 
Las redes sociales al futuro y hacia la búsqueda de la profesión
Las redes sociales al futuro y hacia la búsqueda de la profesiónLas redes sociales al futuro y hacia la búsqueda de la profesión
Las redes sociales al futuro y hacia la búsqueda de la profesión
 
Возрождение музыкальной индустрии (www.StarIndex.ru)
Возрождение музыкальной индустрии (www.StarIndex.ru)Возрождение музыкальной индустрии (www.StarIndex.ru)
Возрождение музыкальной индустрии (www.StarIndex.ru)
 
Hooglandentour
HooglandentourHooglandentour
Hooglandentour
 
Etnobotanica plantas medicinales junio 2013
Etnobotanica plantas medicinales junio 2013Etnobotanica plantas medicinales junio 2013
Etnobotanica plantas medicinales junio 2013
 
WP5_XABIER PAYA_DONOSTIA
WP5_XABIER PAYA_DONOSTIAWP5_XABIER PAYA_DONOSTIA
WP5_XABIER PAYA_DONOSTIA
 
Colegio nicolás esguerra
Colegio nicolás esguerraColegio nicolás esguerra
Colegio nicolás esguerra
 

Similar to Kalender Keuangan PNS

PPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptx
PPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptxPPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptx
PPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptxAninditaKusuma1
 
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/20172017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017Ahmad Abdul Haq
 
Ket pers gaji tukin 13, thr tukin 14
Ket pers gaji tukin 13, thr tukin 14Ket pers gaji tukin 13, thr tukin 14
Ket pers gaji tukin 13, thr tukin 14Mikhail Rasyid
 
Mekanisme penyusunan APBN
Mekanisme penyusunan APBNMekanisme penyusunan APBN
Mekanisme penyusunan APBNJogo Hera
 
Slide-PMK-190_Materi-I.pdf
Slide-PMK-190_Materi-I.pdfSlide-PMK-190_Materi-I.pdf
Slide-PMK-190_Materi-I.pdfyudouyami
 
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docxProses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docxMuhammad Rafi Kambara
 
Perekonomian indonesia
Perekonomian indonesiaPerekonomian indonesia
Perekonomian indonesiaDio_irawan13
 
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahSujatmiko Wibowo
 

Similar to Kalender Keuangan PNS (10)

PPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptx
PPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptxPPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptx
PPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptx
 
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/20172017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017
 
Ket pers gaji tukin 13, thr tukin 14
Ket pers gaji tukin 13, thr tukin 14Ket pers gaji tukin 13, thr tukin 14
Ket pers gaji tukin 13, thr tukin 14
 
APBN
APBNAPBN
APBN
 
Mekanisme penyusunan APBN
Mekanisme penyusunan APBNMekanisme penyusunan APBN
Mekanisme penyusunan APBN
 
06. pmk 168_bantuan_pemerintah
06. pmk 168_bantuan_pemerintah06. pmk 168_bantuan_pemerintah
06. pmk 168_bantuan_pemerintah
 
Slide-PMK-190_Materi-I.pdf
Slide-PMK-190_Materi-I.pdfSlide-PMK-190_Materi-I.pdf
Slide-PMK-190_Materi-I.pdf
 
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docxProses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
 
Perekonomian indonesia
Perekonomian indonesiaPerekonomian indonesia
Perekonomian indonesia
 
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
 

More from Kacung Abdullah

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021
Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021
Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021Kacung Abdullah
 
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...Kacung Abdullah
 
PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...
PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...
PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...Kacung Abdullah
 
Pembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di Indonesia
Pembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di IndonesiaPembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di Indonesia
Pembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di IndonesiaKacung Abdullah
 
Cara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Cara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa PemerintahCara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Cara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa PemerintahKacung Abdullah
 
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...Kacung Abdullah
 
Chapter 6, Training Evaluation
Chapter 6, Training Evaluation Chapter 6, Training Evaluation
Chapter 6, Training Evaluation Kacung Abdullah
 
Pengertian value dan contohnya dalam organisasi
Pengertian value dan contohnya dalam organisasiPengertian value dan contohnya dalam organisasi
Pengertian value dan contohnya dalam organisasiKacung Abdullah
 
Persfektif dalam organisasi
Persfektif dalam organisasiPersfektif dalam organisasi
Persfektif dalam organisasiKacung Abdullah
 
Capital Structure & Leverage
Capital Structure & Leverage Capital Structure & Leverage
Capital Structure & Leverage Kacung Abdullah
 
Analisis dan penyajian data
Analisis dan penyajian dataAnalisis dan penyajian data
Analisis dan penyajian dataKacung Abdullah
 
Strategic Human Resorce Management
Strategic Human Resorce ManagementStrategic Human Resorce Management
Strategic Human Resorce ManagementKacung Abdullah
 
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)Kacung Abdullah
 
Perumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi Bisnis
Perumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi BisnisPerumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi Bisnis
Perumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi BisnisKacung Abdullah
 
Defining Marketing for the 21st Century
Defining Marketing for the 21st CenturyDefining Marketing for the 21st Century
Defining Marketing for the 21st CenturyKacung Abdullah
 

More from Kacung Abdullah (20)

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021
Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021
Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021
 
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...
 
PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...
PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...
PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...
 
Pembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di Indonesia
Pembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di IndonesiaPembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di Indonesia
Pembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di Indonesia
 
Cara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Cara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa PemerintahCara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Cara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...
 
Chapter 6, Training Evaluation
Chapter 6, Training Evaluation Chapter 6, Training Evaluation
Chapter 6, Training Evaluation
 
Pengertian value dan contohnya dalam organisasi
Pengertian value dan contohnya dalam organisasiPengertian value dan contohnya dalam organisasi
Pengertian value dan contohnya dalam organisasi
 
Organization life cycle
Organization life cycleOrganization life cycle
Organization life cycle
 
Persfektif dalam organisasi
Persfektif dalam organisasiPersfektif dalam organisasi
Persfektif dalam organisasi
 
21 core competencies
21 core competencies21 core competencies
21 core competencies
 
Pendanaan/Modal
Pendanaan/ModalPendanaan/Modal
Pendanaan/Modal
 
Capital Structure & Leverage
Capital Structure & Leverage Capital Structure & Leverage
Capital Structure & Leverage
 
Working Capital
Working CapitalWorking Capital
Working Capital
 
Analisis dan penyajian data
Analisis dan penyajian dataAnalisis dan penyajian data
Analisis dan penyajian data
 
Strategic Human Resorce Management
Strategic Human Resorce ManagementStrategic Human Resorce Management
Strategic Human Resorce Management
 
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
 
Perumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi Bisnis
Perumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi BisnisPerumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi Bisnis
Perumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi Bisnis
 
KBLI 2015
KBLI 2015KBLI 2015
KBLI 2015
 
Defining Marketing for the 21st Century
Defining Marketing for the 21st CenturyDefining Marketing for the 21st Century
Defining Marketing for the 21st Century
 

Recently uploaded

Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 

Kalender Keuangan PNS

  • 1. KALENDER KEUANGAN PNS Setiap tahun ada momen yang berhubungan dengan keuangan dan kesejahteraan PNS seperti kenaikan gaji PNS, penerimaan gaji 13, persetujuan remunerasi dan lain-lain. Boleh dikatakan peristiwa ini merupakan kalender rutin yang terjadi sepanjang tahun anggaran seperti yang diuraikan dibawah ini. 1. Februari s/d April – Penerbitan PP Kenaikan Gaji Pada kisaran bulan ini PP kenaikan atau perubahan gaji PNS beserta pensiunan diterbitkan bersamaan dengan PP kenaikan gaji anggota Polri dan TNI. Peraturan yang ditandatangani presiden ini melampirkan besaran gaji pokok baru yang diterima berdasarkan golongan, masa kerja dan berlaku surut, artinya kenaikan gaji pokok berlaku mulai bulan Januari.Tahun-tahun sebelumnya PP kenaikan gaji biasanya dikeluarkan pada bulan Februari, namun tahun 2013 kemarin PP baru diterbitkan pada bulan April tepatnya tanggal 11 (semoga tahun ini bisa lebih cepat).Setelah terbit PP perubahan gaji ini, tidak membutuhkan waktu yang lama Kemenkeu melalui Ditjen Perbendaharaan segera mengeluarkan juknis pembayaran. 2. Mei dan Oktober – Persetujuan DPR tentang Tunjangan Kinerja K/L Mengacu pada periode sebelumnya, persetujuan DPR tentang pemberian tunjangan kinerja pada kementerian dan lembaga dilaksanakan pada bulan Mei atau Oktober. Hal ini berkaitan juga dengan jadwal paripurna DPR serta pengajuan surat dari Kemenkeu. 3. Juni – Pembayaran Gaji 13 Sejak pertama kali diberikannya gaji 13 pada tahun, penerbitan peraturan pemerintah tentang pemberian gaji 13 selalu konsisten dikeluarkan pada bulan Juni. Secara khusus juga bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru di sekolah.Bagi PNS instansi vertikal pada kementerian/lembaga yang sudah disetujui tunjangan kinerja-nya, akan menerima remunerasi ke-13. 4. Juli – Terbit Standar Biaya Masukan dan KeluaranKemenkeu pada awal Juli akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang standar biaya masukan dan standar biaya keluaran tahun berikutnya. Standar biaya ini menjadi pedoman K/L dalam menyusun semua kegiatan yang didukung anggaran dalam DIPA.Termasuk yang menjadi perhatian khusus di sini apakah ada perubahan uang makan PNS, uang lembur dan uang makan lembur. Terakhir adanya kenaikan uang makan PNS 2 tahun lalu yakni TA 2012. 5. 16 Agustus – Pengumuman kenaikan gaji PNSSebagai konvensi ketatanegaraan yang dipraktikan sejak dulu, pidato kenegaraan Presiden RI di depan Paripurna DPR merupakan momen presiden mengumumkan kenaikan gaji PNS, Polri, TNI tahun depan beserta persentasenya. Pada tanggal ini juga
  • 2. dapat diketahui kebijakan keuangan pegawai lainnya seperti penganggaran remunerasi, pemberian gaji 13 apakah masih ada atau dihentikan. 6. Desember – Percepatan Pembayaran Uang Makan dan Remunerasi Desember adalah bulan terakhir tahun anggaran berjalan, sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan tahun berjalan, uang makan dan tunjangan kinerja yang biasanya diberikan pada bulan berikutnya pembayaran dipercepat pada bulan berjalan (Desember). 7. Lain-lain Perubahan lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan PNS adalah kenaikan tunjangan beras. Perubahan tunjangan beras ini mengikuti harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perum Bulog. Dengan mekanisme seperti ini hampir dipastikan tiap tahun tunjangan beras akan selalu berubah (naik) karena harga pembelian pemerintah (HPP) kepada petani tidak mungkin turun.