Kebijakan pengenaan tarif PNBP tertentu di BSKJI mencakup dua kebijakan yaitu pengenaan tarif sebesar 75% untuk siswa/mahasiswa dan industri kecil serta pengenaan tarif 0% untuk peneliti, wirausaha baru, industri kecil korban bencana alam, dan UPT internal. Kebijakan ini bertujuan memberikan kemudahan akses layanan bagi kelompok-kelompok tertentu dengan mempertimbangkan kondisi keuangan m

1. Kebijakan Pengenaan Tarif
PNBP Tertentu pada Layanan
yang Diselenggarakan di BSKJI
Banda Aceh, 11 Oktober 2021

2. Outline
• Profil BSKJI
• Dasar Hukum Pengenaan Tarif PNBP
• Jenis Layanan PNBP di BSKJI
• Kebijakan Tarif Tertentu di BSKJI

3. 3
PROFIL BSKJI
TUGAS
UNIT
KERJA
5
UNIT
11
UNIT
13
UNIT
UNIT KERJA ESELON 2 DI
PUSAT
UNIT KERJA ESELON 2 DI
DAERAH
UNIT KERJA ESELON 3 DI
DAERAH
Pusat Perumusan, Penerapan, Pemberlakuan Standardisasi Industri
Pusat Pengawasan Standardisasi Industri
Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri
Pusat Industri Hijau
Sekretariat BSKJI
Balai Besar
Baristand Industri, Balai Sertifikasi Industri
Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri
Total SDM
sebanyak 1819
orang (37% dari
total pegawai
Kemenperin)

4. 4
PERSEBARAN UPT BSKJI

5. Dasar Hukum Pengenaan Tarif PNBP
• Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian
(diundangkan tanggal 9 Maret 2021).
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2021 tentang Besaran,
Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian (diundangkan
tanggal 31 Juli 2021).

6. Jenis Layanan PNBP BSKJI
Jenis PNBP yang berlaku di Kementerian Perindustrian
meliputi penerimaan dari:
a. jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan;
b. jasa pelayanan teknis pengujian;
c. jasa pelayanan teknis kalibrasi;
d. jasa pelayanan pelatihan teknis;
e. jasa pelayanan inspeksi teknik;
f. jasa pelayanan teknis teknologi proses dan mesin;
g. jasa pelayanan teknis sertifikasi;
h. jasa pelayanan teknis konsultansi;
i. jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi;
j. denda administratif sistem informasi industri nasional;
k. royalti atas lisensi kekayaan intelektual;
l. jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan;
m. jasa penelitian dan pengembangan;
n. jasa rancang bangun dan perekayasaan industri;
o. jasa pelayanan teknologi informasi; dan
p. jasa inkubator bisnis.
✔ Tarif layanan huruf a s.d. j diatur dalam ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang mengatur
mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang
berlaku pada Kementerian Perindustrian
✔ Khusus untuk layanan penyelenggaraan pendidikan
(a) dan pengujian (b) yang tidak tercantum dalam
lampiran PP dapat dilakukan kontrak kerjasama
dengan tarif sebesar yang tercantum dalam kontrak
kerjasama
✔ Dilaksanakan berdasarkan kontrak kerjasama
✔ tarif yang dikenakan sebesar nilai nominal yang
tercantum dalam kontrak kerjasama

7. Kebijakan Tarif Tertentu di BSKJI
Pengenaan Tarif sebesar
75%
Pengenaan Tarif sebesar 0%
1
2
*) Kebijakan tarif tertentu di
BSKJI hanya berlaku untuk Jasa
Pelayanan Teknis :
1. Pengujian
2. Kalibrasi
3. Konsultansi Teknis
Kebijakan tarif tertentu di BSKJI terdiri dari :

8. Kebijakan Tarif Tertentu di BSKJI (lanjutan)
1. Pengenaan Tarif Sebesar 75%
Subyek
Penerima
Siswa/
Mahasiswa
Industri
kecil
Persyaratan :
1. Mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar 75% kepada Pimpinan Satker
penyelenggara layanan PNBP.
1. Permohonan disampaikan dengan melampirkan :
a. Bagi siswa/ mahasiswa yang sedang melakukan penelitian ilmiah atau tugas akhir
1) Surat permohonan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Sekolah
atau Perguruan Tinggi;
2) Fotokopi kartu siswa atau kartu mahasiswa yang masih berlaku.
b. Bagi Industri kecil
1) Memiliki izin usaha industri, tanda daftar industri, izin usaha mikro dan kecil, atau
perizinan berusaha berbasis risiko untuk skala mikro dan kecil;
2) Surat pernyataan bahwa sumber pembiayaan untuk layanan jasa teknis berasal dari
industri sendiri;
3) Surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.

9. Kebijakan Tarif Tertentu di BSKJI (lanjutan)
Persyaratan (lanjutan) :
3. Pimpinan Satker penyelenggara jenis PNBP atau pejabat yang memperoleh delegasi dapat memberikan persetujuan atau
penolakan terhadap permohonan yang disampaikan;
4. Perstujuan atau penolakan terhadap permohonan dimaksud diberikan oleh Pimpinan Satker dengan mempertimbangkan
kondisi keuangan Satker.
1. Pengenaan Tarif Sebesar 75%

10. Kebijakan Tarif Tertentu di BSKJI (lanjutan)
2. Pengenaan Tarif Sebesar 0%
Subyek
Penerima
Peneliti/ Perekayasa/ fungsional lainnya UPT di
lingkungan Kemenperin dan sedang melakukan
kegiatan litbangyasa dengan pendanaan dari
internal UPT.
Wirausaha baru
binaan UPT (hasil
penjualan
maksimal Rp.60
juta)
Industri kecil yang
terkena kondisi
kahar
UPT internal dalam
pelaksanaan
pemeliharaan
peralatan

11. Kebijakan Tarif Tertentu di BSKJI (lanjutan)
Persyaratan :
1. Mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar 0% kepada Pimpinan Satker penyelenggara layanan PNBP.
2. Permohonan disampaikan dengan melampirkan :
a. Bagi peneliti, perekayasa, atau fungsional lainnya
1) Salinan DIPA yang menunjukkan bahwa kegiatan litbangyasa sudah dianggarkan pada tahun berjalan;
2) Surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon kepada Pimpinan Satker UPT sebagai pemberi layanan
jasa teknis.
b. Bagi Wirausaha baru
1) Surat keterangan dari pimpinan Satker bahwa Wirausaha Baru merupakan binaan dari UPT di lingkungan
Kemenperin;
2) Salinan laporan keuangan Wirausaha Baru pada tahun berjalan;
3) Salinan Rencana Bisnis Wirausaha Baru;
4) Surat permohonan yang ditandatangani pemilik usaha kepada Pimpinan Satker UPT sebagai pemberi layanan
jasa teknis.
2. Pengenaan Tarif Sebesar 0%

12. Kebijakan Tarif Tertentu di BSKJI (lanjutan)
c. Bagi industri kecil yang terkena keadaan kahar atau force majeur.
1) Salinan dokumen perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
2) Fotokopi Keputusan Presiden yang menetapkan kondisi bencana nasional;
3) Surat permohonan yang ditandatangani pemilik usaha kepada Pimpinan Satker UPT sebagai pemberi layanan
jasa teknis.
d. Bagi UPT internal dalam pelaksanaan pemeliharaan
-
3. Pimpinan Satker atau pejabat yang memperoleh delegasi dapat menolak atau menerima permohonan.
4. Pimpinan Satker atau pejabat yang memperoleh delegasi menolak permohonan dalam hal permohonan yang diajukan
tidak memenuhi persyaratan.
5. Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan dimaksud diberikan oleh Pimpinan Satker atau pejabat yang
memperoleh delegasi dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Satker.
2. Pengenaan Tarif Sebesar 0%

13. TERIMA KASIH