Dokumen tersebut membahas latar belakang masalah perdagangan orang di Indonesia, dimana ribuan perempuan dan anak menjadi korban setiap tahun. Masalah ini telah terjadi sejak lama di berbagai negara dan belum sepenuhnya teratasi."

1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Di Indonesia masalah perdagangan orang masih menjadi salah satu
ancaman besar dimana setiap tahun hampir ribuan perempuan dan anak di
Indonesia yang harus menjadi korban trafficking yang terkadang tidak pernah
merasa bahwa dirinya adalah korban, pemasalahan ini bukanlah masalah baru dan
tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan di Negara-negara lain juga terjadi.
Bahkan masalah perdagangan orang sebenarnya telah terjadi sejak abad ke empat
dimana pada masa itu perdagangan orang masih merupaan hal biasa terjadi dan
bukanlah merupakan bentuk suatu kejahatan dimana saat itu masih marak-
maraknya perbudakan manusia dimana seorang manusia dapat diperjual belikan
dan dijadikan sebagai objek keadaan seperti itu terjadi dan marak karena masih
kurangnya pemahaman bahwa setiap manusia memiliki harkat dan derajat yang
sama tanpa adanya perbedaan satu sama lain. Dan hal itu terus mengalami
perkembangan sampai dengan sekarang tanpa dapat dicegah.
Merupakan suatu permasalahan lama yang kurang mendapatkan
perhatian sehingga keberadaannya tidak begitu nampak di permukaan padahal
dalam praktiknya sudah merupakan permasalahan sosial yang berangsur angsur
menjadi suatu kejahatan masyarakat dimana kedudukan manusia sebagai obyek
sekaligus sebagai subyek dari trafficking. Selain masalah utama kurangnya upaya
hukum pencegahan yang kuat bagi para pelaku, masalah ini juga didasari oleh
lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengerti dan paham akan adanya
bahaya yang ditimbulkan dari praktek trafficking.
1

2. Lemahnya tingkat kesadaran masyarakat ini tentunya akan semakin
memicu praktik trafficking untuk terus berkembang. Dalam hal ini maka selain
mendesak pemerintah untuk terus mengupayakan adanya bentuk formal upaya
perlindungan hukum bagi korban trafficking dan tindakan tegas bagi pelaku maka
diperlukan juga kesadaran masyarakat agar masyarakat juga berperan aktif dalam
memberantas praktek trafficking sehingga tujuan pemberantasan trafficking dapat
tercapai dengan maksimal dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah
dan masyarakat dalam sejarah perkembangan kejahatan, perdagangan perempuan
dan anak-anak termasuk didalam kejahatan yang terorganisir (organized crime)
yang artinya suatu kejahatan yang dilakukan dalam suatu jaringan yang
terorganisir tapi dalam suatu organisasi bawah tanah dan dilakukan dengan cara
canggih karena pengaruh kemajuan tekhnologi informasi dan transformasi
sehingga batas Negara hampir tidak dikenal apalagi dengan pengawasan yang
tidak ketat di daerah perbatasan atau tempat pemeriksaan imigrasi juga
mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan sifatnya lintas
Negara.
2

3. 1.2 Rumusan Masalah
a. Apa pengertian Perdagangan Orang?
b. Apa saja bentuk-bentuk Perdagangan Orang?
c. Apa saja sumber-sumber Hukum Perdagangan Orang?
d. Bagaimanakah tindak pidana Perdagangan Orang?
e. Apa sanksi bagi pelaku tindak pelaku Perdagangan Orang?
f. Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan Perdagangan Orang?
1.3 Tujuan
Tujuan dari penulisan makalah ini ada sebagai sarana untuk dapat menambah
wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Perdagangan Orang (Human Traffickinng)
dari rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas.. Dan diluar ini juga sebagai
tugas pengganti Mid-Semester untuk mata kuliah Delik-delik Diluar Kodifikasi.
3

4. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Perdagangan Orang
1) Menurut Protokol PBB
Sebelum Undang-undang Tindak Pidana disahkan beberapa waktu yang lalu,
Pengertian tindak pidana perdagangan manusia yang umum paling banyak
digunakan ialah pengertian dari Protokol PBB untuk mencegah, menekan dan
menghukum pelaku tindak pidana perdagangan manusia. Pengertian Perdagangan
manusia dalam protokol PBB yaitu:
1. Perekrutan, pengiriman, penampungan, pemindahan, atau penerimaan
seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk
lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau menerima
pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh
keuntungan agar dapat memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh
persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan
ekploitasi. Ekploitasi termasuk, paling tidak eksploitasi untuk melacurkan
orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau
pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan atau
praktik-praktik serupa perbudakan penghambaan atau pengambilan organ
tubuh.
2. Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang
dimaksud yang dikemukakan dalam subalinea (1) ini tidak relevan jika salah
satu dari cara-cara yang dimuat dalam subalinea (1) digunakan.
3. Perekrutan, pengiriman, penampungan, pemindahan, atau penerimaan
seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai perdagangan orang
bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan
dalam subalinea (1) pasal ini.
4. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.
4

5. 2) Menurut UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang
Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah sebagai berikut:
"Tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman,
pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman
kekerasan, penculikan, penggunaan kekerasan, penyekapan,
penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi
rentan, memberi bayaran atau penjeratan utang atau manfaat,
sehingga dapat memperoleh persetujuan dari orang yang
memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang
dilakukan antarnegara maupun di dalam negara , demi untuk tujuan
mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi."
2.2 Bentuk-bentuk Perdagangan Orang
1. Kerja Paksa Seks & Eksploitasi seks – baik di luar negeri maupun di
wilayah Indonesia. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak
dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga
toko, atau pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa
bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan. Dalam kasus
lain, berapa perempuan tahu bahwa mereka akan memasuki industri seks
tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang di
bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja.
2. Pembantu Rumah Tangga (PRT) – baik di luar ataupun di wilayah
Indonesia. PRT baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia di
trafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk: jam kerja
wajib yang sangat panjang, penyekapan ilegal, upah yang tidak dibayar
atau yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun
psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang
makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk
5

6. melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan
dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba
melarikan diri.
3. Bentuk Lain dari Kerja Migran – baik di luar ataupun di wilayah
Indonesia. Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai
PRT, yang lainnnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak
memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri cottage, atau toko kecil.
Beberapa dari buruh migran ini ditrafik ke dalam kondisi kerja yang
sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan
tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak di tempat kerja
seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan, atau kekerasan.
4. Penari, Penghibur & Pertukaran Budaya – terutama di luar negeri.
Perempuan dan anak perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari duta
budaya, penyanyi, atau penghibur di negara asing. Pada saat
kedatangannya, banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di
industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan.
5. Pengantin Pesanan – terutama di luar negeri. Beberapa perempuan dan
anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan
asing, telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus semacam itu, para
suami mereka memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja untuk keluarga
mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri
seks.
6. Beberapa Bentuk Buruh/Pekerja Anak – terutama di Indonesia.
Beberapa (tidak semua) anak yang berada di jalanan untuk mengemis,
mencari ikan di lepas pantai seperti jermal, dan bekerja di perkebunan
telah ditrafik ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini.
7. Trafficking/penjualan Bayi – baik di luar negeri ataupun di Indonesia.
Beberapa buruh migran Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan palsu
saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan
bayinya untuk diadopsi ilegal. Dalam kasus yang lain, ibu rumah tangga
6

7. Indonesia ditipu oleh PRT kepercayaannya yang melarikan bayi ibu
tersebut dan kemudian menjual bayi tersebut ke pasar gelap.
2.3 Sumber-sumber Hukum mengenai Perdagangan Orang
1. KUHP
7

8. 8
Pasal Isi Pasal
263 Memalsukan surat-surat
277 Mengaburkan asal usul seseorang
278 Pengakuan palsu
285 Perkosaan
286 Persetubuhan dengan perempuan yang pingsan atau tidak berdaya
287 Bersetubuh dengan anak perempuan berusia di bawah 15 tahun
288 Persetubuhan dengan istri yang belum masanya dikawinkan
289 Perbuatan cabul atau asusila
290 Perbuatan asusila yang dilakukan terhadap orang yang tidak berdaya
292-293 Perbuatan cabul dengan anak-anak yang belum dewasa
294 Perbuatan cabul dengan penyalahgunaan kekuasaan
295
Menfasilitasi (memudahkan) perbuatan manusia asusila dengan orang yang
belum dewasa (anak-anak)
296 Memudahkan perbuatan cabul sebagai mata pencaian/pekerjaan/kebiasaan
301
Mempekerjakan orang di bawah umur sebagai pengemis atau pekerjaan
berbahaya
304 Meninggal dalam keadaan sengsara
328 Penculikan
329 Membawa pekerja ke tempat kerja lain daripada yang diperjanjikan
330 Melarikan orang yang belum dewasa dari kekuasaan orang yang berhak
331 Menyembunyikan atau mencabut orang yang belum dewasa dari penyidikan
332 Melarikan perempuan
333 Dengan sengaja dan tanpa hak merampas kemerdekaan seseorang
334
Karena kesalahan (kelalaian: culpa/schuld) terampasnya kemerdekaan orang
lain
335 Memaksa orang lain melakukan/tidak melakukan sesuatu
336 Ancaman dengan kejahatan-kejahatan khusus
351 Penganiayaan
352 Penganiayaan ringan
353 Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu
354 Penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu
362 Pencurian
365 Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
368 Pemerasan
369 Penipuan
506 Mucikari (souteneur)

9. • Untuk Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP telah dihapus
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban.
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang.
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31
Tahun 1991 tentang Penghapusan Korupsi dll.
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang.
2.4 Tindak Pidana Perdagangan Orang
9

10. 1) Menurut KUHP
Jika dibandingkan rumusan perdagangan orang dalam KUHP
tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka perdagangan orang dalam
KUHP sudah merupakan perbuatan pidana dan diatur secara eksplisit dalam
Pasal 297, tetapi tidak ada definisi secara resmi dan jelas tentang perdagangan
orang dalam pasal tersebut sehingga tidak dapat dirumuskan unsur-unsur tindak
pidana yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan penuntutan
dan pembuktian adanya tindak pidana perdagangan wanita dan anak-anak d
ibawah umur.
‘’Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum
dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.’’
Dalam pasal tersebut hanya menyebutkan wanita dan anak laki-laki di bawah
umur berarti hanya perempuan dewasa karena wanita sama dengan perempuan
dewasa dan anak laki-laki yang masih di bawah umur yang mendapat
perlindungan hukum dalam pasal tersebut. Adapun laki-laki dewasa dan anak-
anak perempuan tidak mendapat perlindungan hukum. Selain itu, dalam pasal
tersebut juga tidak cukup untuk mencakup berbagai macam bentuk kejahatan
yang terdapat dalam modus perdagangan orang.
2) Menurut UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan
Orang
Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana
Perdagangan Orang, Pasal ayat (1) berbunyi:
‘’Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi
bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari
orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan
10

11. mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik
Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).’’
Cara melakukan tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan
unsur dari tindak pidana perdagangan orang yaitu dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan
kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan utang. Jadi, rumusal
dalam Pasal 2 di atas digunakan sebagai jalan atau cara melakukan tindak pidana
perdagangan orang, yaitu ancaman kekerasan dan kekerasan yang sudah
dijelaskan dalam Bab 1, sedangkan cara penculikan, penyekapan, penipuan, tidak
dijelaskan dalan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang, tetapi ditemui dalam pasal-pasal dalam KUHP dan pasal-
pasal yang dikualifikasikan mengatur tindak pidana yang lain dengan tindak
pidana perdagangan orang.
Adapun Ruang Lingkup Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat
digolongkan sebagai berikut:
1. Orang perseorangan, yaitu setiap individu/perorangan yang secara
langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang;
2. Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama
melakukan perbuatan pidana perdagangan orang;
3. Korporasi, yaitu perkumpulan/organisasi yang didirikan dan dapat
bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak di bidang usaha yang
dalam pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang
diberikan;
4. Aparat, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintahan yang diberi
wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang
seharusnya dilakukan;
Adapun Ruang Lingkup Korban dalam Undang-Undang Nomor 21
11

12. Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada
Pasal angka 3 adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental,
fisik, dan social diakibatkan tindak pidana perdagangan. Pengertian korban
menurut undnag-undnag tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 2 yang
menyatakanbahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik,
mental, atau kerugian ekonomi diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
2.5 Sanksi Pelaku Tindak Pelaku Perdagangan Orang
• Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang
12

13. 13
Pasal Tindak Pidana
Pidana
Min.
Pidana
Maks.
Denda
Pidana
Tambahan
2 Perdagangan 3 th 15 th
+120-600 jt
rp
-
3&4
Perdagangan orang ke dalam/ke luar
Indonesia
3 th 15 th
+120-600 jt
rp
-
5 Perdagangan anak melalui adopsi 3 th 15 th
+120-600 jt
rp
-
6
Perdagangan anak ke dalam/ke luar
negeri
3 th 15 th
+120-600 jt
rp
-
7(1)
Perdagangan orang mengakibatkan
luka fisik dan psikis
4 th 20 th
+160-800 jt
rp
-
7(2)
Perdagangan orang mengakibatkan
kematian
5 th
Seumur
hidup
+200 jt-1 M
rp
-
8
Perdagangan orang dilakukan oleh
penyelenggara negara
4 th 20 th
+10-800 jt
rp
Pemberhentian
tdk hormat
9
Menggerakkan orang lain untuk
melakukan tindak pidana tetapi
tidak terjadi
1 th 6 th
+40-240 jt
rp
-
10
Membantu/melakukan percobaan
untuk melakukan tindak pidana
perdagangan orang
3 th 15 th
+120-600 jt
rp
-
11
Merencanakan/melakukan
pemufakatan jahat untuk melakukan
tindak pidana perdagangan orang
3 th 15 th
+120-600 jt
rp
-
12
Menggunakan/memanfaatkan
korban tindak pidana orang 3 th 15 th
+120-600 jt
rp
-
15
Tindak pidana perdagangan orang
dilakukan oleh korporasi: untuk
pengurusan dan untuk korporasi
3 th 15 th
+120-600 jt
rp 360 jt-1
M rp
Pencabutan izin,
Perampasan
kekayaan,
Pencautan status
badan hukum,
Pemecatan
pengurus, dan
Pelarangan
kepada
pengurus
mendirikan
korporasi
bidang usaha
yang sama
16
Tindak pidana perdagangan orang
dilakukan oleh kelompok
terorganisir
4 th 20 th
+160-800 jt
rp
-
17
Tindak pidana perdagangan orang
dilakukan oleh kelompok
terorganisir terhadap anak
4 th 20 th
+160-800
jt rp
-

14. • Sanksi Tindak Lain yang Berhubungan dengan Tindak Pidana
Perdagangan Orang
Pasal Tindak Pidana
Pidana
Min.
Pidana
Maks.
Denda
19
Pemalsuan dokumen untuk
mempermudah tindak pidana
perdagangan orang
1 th 7 th
+40-280 jt
rp
20
Saksi palsu, bukti palsu atau barang
bukti palsu
1 th 7 th
+40-280 jt
rp
21 (1)
Penyerang fisik terhadap saksi atau
petugas persidangan
1 th 5 th
+40-200 jt
rp
21 (2)
Penyerang fisik terhadap saksi atau
petugas persidangan berakibat luka
berat
2 th 10 th
+80-400 jt
rp
21 (3)
Penyerang fisik terhadap saksi atau
petugas persidangan berakibat
kematian
3 th 15 th
+120-600 jt
rp
22
Mencegah, merintangi atau
menggagalkan penyidikan,
penuntutan pemeriksaan di
pengadilan
1 th 5 th
+40-200 jt
rp
23
Membantu pelarian pelaku tindak
pidana perdagangan orang
1 th 5 th
+40-200 jt
rp
24
Memberitahukan identitas saksi atau
korban yang harus dirahasiakan
3 th 7 th
+40-280 jt
rp
Sumber: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana
14

15. Perdagangan Orang.
2.6 Upaya Pencegahanan dan Penanggulangan Perdagangan Orang
Perdagangan orang, khususnya perempuan sebagai suatu bentuk tindak
kejahatan yang kompleks, tentunya memerlukan upaya penanganan yang
komprehensif dan terpadu. Tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan keahlian
profesional, namun juga pengumpulan dan pertukaran informasi, kerjasama
yang memadai baik sesama aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan,
hakim maupun dengan pihak-pihak lain yang terkait yaitu lembaga pemerintah
(kementerian terkait) dan lembaga non pemerintah (LSM) baik lokal maupun
internasional. Semua pihak bisa saling bertukar informasi dan keahlian profesi
sesuai dengan kewenangan masing-masing dan kode etik instansi. Tidak hanya
perihal pencegahan, namun juga penanganan kasus dan perlindungan korban
semakin memberikan pembenaran bagi upaya pencegahan dan penanggulangan
perdagangan perempuan secara terpadu. Hal ini bertujuan untuk memastikan
agar korban mendapatkan hak atas perlindungan dalam hukum.
Dalam konteks penyidikan dan penuntutan, aparat penegak hukum dapat
memaksimalkan jaringan kerjasama dengan sesama aparat penegak hukum
lainnya di dalam suatu wilayah negara, untuk bertukar informasi dan melakukan
15

16. investigasi bersama. Kerjasama dengan aparat penegak hukum di negara tujuan
bisa dilakukan melalui pertukaran informasi, atau bahkan melalui mutual legal
assistance, bagi pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan lintas
negara.
Upaya Masyarakat dalam pencegahan trafficking yakni dengan meminta
dukungan ILO, dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) yang
melakukan Program Prevention of Child Trafficking for Labor and Sexual
Exploitation. Tujuan dari program ini adalah :
1. Memperbaiki kualitas pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah
Menegah Atas untuk Fmemperluas angka partisipasi anak laki-laki dan
anak perempuan,
2. Mendukung keberlanjutan pendidikan dasar untuk anak perempuan setelah
lulus sekolah dasar,
3. Menyediakan pelatihan keterampilan dasar untuk memfasilitasi kenaikan
penghasilan,
4. Menyediakan pelatihan kewirausahaan dan akses ke kredit keuangan untuk
memfasilitasi usaha sendiri,
5. Merubah sikap dan pola pikir keluarga dan masyarakat terhadap trafficking
anak.
16

17. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Perdagangan Orang (Human Trafficking) merupakan segala sesuatu
bentuk transaksi yang melibatkan manusia sebagai komoditi perdagangan.
Umumnya yang mejadi korban adalah perempuan dan anak-anak dengan
berbagai bentuk perdagangan orang yang mungkin tak asing ditelinga kita.
Oleh karena itu muncullah berbagai macam Undang-Undang yang berkaitan
dengan Perdagangan Orang dan yang paling utama adalah Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang.
3.2 Saran
Untuk memberantas dan mengurangi trafficking memerluan juga kerja
sama lintas Negara serta peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan. Selain
itu penyedian perangkat hukum yang memadahi untuk skala internasional,
regional bahkan lokal juga penegakan hukum oleh apart hukum untuk
menghambat laju pergerakan jaringan trafficking. Bahkan tindakan pemberian
sanksi yang berat terhadap pelaku trafficking dan perlindungan terhadap korban
juga harus diperhatikan. Dan yang tak kalah pentingnya dengan sosialisasi isu
tentang perdagangan anak dan perempuan terhadap semua komponen masyarakat
sehingga masalah ini mendapat perhatian dan menjadi kebutuhan yang mendesak
untuk diperjuangkan dan mendapatkan penanganan yang maksimal dari semua
pihak.
17

18. DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Farhana. 2010. Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia. Jakarta: Sinar
Grafika.
Website:
Serizawa, Ali. Pengertian Perdagangan Orang Menurut: Protokol PBB.
http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/pengertian-perdagangan-manusia-
menurut.html#_ .html diakses 19 Maret 2016
18