1. Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan anak dari tindakan perdagangan anak (child trafficking), termasuk pengertian, faktor penyebab, kasus yang terjadi di Indonesia, serta upaya pemerintah dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegahnya.

1. MAKALAH PERLINDUNGAN ANAK (TRANFICING CHILD)
Oleh :
Nama: Naomi
Nim: 213300030007
Jurusan: Ilmu Hukum
Mata Kuliah
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MPU TANTULAR
KEDOYA, 2023

2. BAB II
PEMBAHASAN
A.Pengertian Child Trafficking
Definisi Trafficking
Traficking berasal dari kata Trafic yang artinya perdagangan. Pedanan kata orang yang berdagang
berjualan yakni “Trafficker” yang artinya pedagang
Persahaan Bangsa-bangsa (PBB) mendesenisikan hamnan trafficking atau perdagangan manusia
sebagai Perekrutan, pengiriinan, pemindahan, perampangan, atau penerimaan seseorang, dengan
ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan,
kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau
manfaat untuk memperoleh jin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan
eksploitasi (Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum pelaku.
Trafiking terhadap Mamasia, khususnya perempuan dan anak-anak: Suplemen Konvensi PBB
mengenai Kejalutan Lintas Batas Negara).
Sedangkan menurut UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang (PTPPO) definisi perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,
perampungsın, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang denganancaman kekerasan,
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemaluan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan
atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh
persetujuan dari orang yang menegang kendali atas orang lainarselsa, bak yang dilakukan di dalam
negara maupun at-negen, untuk tujan ekoplbisatau mengakibatkan orang tereksploitasi.

3. Pada dasarnya child trafficking adalah penggunaan anak yang dilibatkan dalam eksploitasi ekonomi
maupun seksual dan lain-lain oleh orang dewasa atau pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan
dalam bentuk uang maupun bentuk yang lain.
Dalam kaitannya dengan anak, elemen “consent” (kerelaan atau persetujuan) tidak diperhitungkan,
karena anak tidak memiliki kapasitas legal untuk bisa memberikan (atau menerima) informed
consent. Setiap anak, karena unsarnya harus dianggap tidak mampu memberikan persetujuan secara
sadar terhadap berbagai hal yang dianggap membutuhkan kematangan fisik, mental, sosial, dan
moral bagi seseorang untuk bias menentukan pilihannya, oleh karenanya anak adalah korban
(victim) dan bukan pelaku kejahatan (criminal actor) [1]
B. Faktor Penyebab Child Trafficking di Indonesia
Tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus terjadinya trafiking mumasia di Indonesia.
Trafiking disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta
persoalan yang berbeda-beda. Termasuk kedalamnya adalah:
1.Kurangnya Kesadaran
Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri
Tidak mengetahui adanya bahaya trafiking dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk
Menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan Yang
mirip perbudakan.
2.Kemiskinan
Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencakanan strategi penopang kehidupan
mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang
dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman.

4. 3. Faktor Budaya
a) Peran Anak dalam Keluarga
Kepatudan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak- anak
rentan terhadap trafiking. Burulvpekerja anak, anak bermigrasi untuk bekerja, dan buruh anak
karena jeratan hutang dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima
untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga.
b) Perkawinan Dini
Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk bahaya
kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi,
dan seringkali juga perceraian dini Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap
sebagai orang dewasa dan rentan terhadap trafiking disebabkan oleh kerapulan ekonomi mereka
4.Kurangnya Pencatatan Kelahiran
Orang tanpa pengenal yang menadai lebih malah menjadi mangsa trafiking karena usia dan
kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi Anak-anak yang ditrafik, misalnya, lebih mudah
diwałkan ke orang dewasa manapun yang memintanya.
5. Kurangnya Pendidikkan
Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian skill dan kesempatan kerja
dan mereka lebih mudah ditrafik karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak
membutuhkan keahlian,
6. Korupsi & Lemahnya Penegakan Hukum
Pejabat penegak hukuan dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku trafiking untukTidak
mempedulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal Para pejabat pemerintah dapatJuga disuap
agar memberikan informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenal (KTP), akteKelahiran, dan
paspor yang membuat buruh migran lebih rentan terhadap trafiking karena migrasiLegal Kurangnya
budget’anggaran dara negara untuk menanggulangi usaha-usala trafiking.

5. Menghalangi kemampuan para penegak hukum untuk secara efektif menjerakan dan menuntut
pelaku trafiking
Ada beberapa kriteria anak yang beresiko child trafficking, antara lain:
1.Anak yang secara sosial ekonomi dari kekarm miskin tinggal di pedesaan dan didaerah kumuh
perkotaart kelompok marginal, baik yang
2. Anak putus sekolalt
3. Anak korban kekerasan dan perkosaan,
4 Anak jalanan:
5. Anak pecandu narkoba;
a. Anak yuting
b. Anak korban penculikkan;
c. Anak korban bencana alam,
d. Anak yang berasal dari daerah konfilk.
2. Kasus Child Trafficking yang Terjadi di Indonesia
Menurut data yang dambil dari Konnas Anak, sejumlah 150 juta orang diperdagangkan dengan
mengalirkan sekitar 7 miliar dolar per-tahun. Di Indonesia, perempuan dan anak-anok yang
diperdagangkan sekitar 700.000 s/d 1.000.000 orang. Pada tahun 1999, tercatat annak dan

6. perempuan yang diperdagangkan mencapai sekitar 1.718 kusus. Angka ini pada tahun 2000, tercatat
sejumlah 1.683 kasus, dengan berbagai lokasi yang terdeteksi, seperti Jakarta, Medan, bandung,
Padang, Surabaya, Bali dan Makasar.
Berdasarkan laporan investigasi kalangan NGO di Medan, diungkapkan kasus perdagangan Anak
yang akan dincurkan (Child Prostituted) di Dumai, propinsi Riau (3) Pada laporan Potabes Balerang,
kasus perdagangan perempuan dan anak yang masuk ke Potabes balerang pada tahan 2003,
terdapat 84 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 65 kasus atau 77,38%
Sedangkan pada tahun 2004 sampai bulan mei, terdapat 57 kasus. Sedangkan kondisi Ekplotasi
Seksual Komersial Anak (ESKA) di Lingkungan Pariwisata Indonesia sangatlah memprihatinkan, ini
dapat dilihat dengan indicator besaran yang dikelarkan dalam kertas kerja The Government of The
Republic of bedonexia yang disampaikan pada Konferensi ESKA II tahun 2001 di Yokohama Jepang,
bahwa sekitar 30% atau 40,000 s/d 70.000 Pekerja Seksual Komersial adalah anak dibawah umr.
Ini mengindikasikan bahwa kehidupan anak di Indonesia sangat rentan dengan ESKA. Apalagi
anakanak yang hidup di lingkungan keluarga miskin, anak terlantar, buruh anak, anak jalanan,
maupun anak korban kekerasan, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan anak dalam situasi demikian
merupakan seorang korban dari mekanisme berbangsa yang menciptakan kemiskinan, ketidakadilan,
pelanggaran hukıam yang didisain dan dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak.
C. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mencegah dan Mengatasi Trafficking Dalam mencegah dan
mengatasi human trafficking, maka pemerintah telah melakukan tindakan sebagai berikut:
1. Berpedoman pada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang (PTPPO).
2. Memperluas sosialisasi UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO.
3. Mensahkan UU Perlindungan anak (UU No. 23 Tahun 2002).
4. Pembentukkan Pusat Pelayanan Terpadu (PP No. 9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme
pelayanan terpadu bagi saksi atau korban TPPO).
5. Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak (Kepres No.
6. Pembentukkan Gugas Tugas PTPPO terdiri dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat.
(PERPRES No. 69 Tahun 2008 tentang Gugas Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO).
7. Penyusunan draft Perda Trafficking

7. Upaya pencegahan yang akan dilakukan Pemerintah Indonesia untuk Human Trafficking adalah
sebagai berikut:
1. Penyadaran masyarakat untuk mencegah trafficking melalui sosialisasi kepada berbagai kalıngın
(Camat, Kepala Desa/Lurah, Guru, Anak Sekolah).
2. Memperluas peluang kerja melalui pelatihan keterampilan kewirausahaan, pemberdayaan
ekonomi dan lain-lain.
3. Peningkatan partisipasi pendidikan anak-anak baik formal maupun informal.
D. Hal yang Harus Dilakukan untuk Mencegah Child Trafficking di Indonesia Banyak hal yang harus
dilakukan didalam mencegah child trafficking, antara lain:
1.Terus menerus melakukan kampanye guna membangun kesadaran permanen dikalangan.
Masyarakat maupun sektor industri, juga komitmen pemerintah dan penegak hukum guna
mendukung perlindungan anak dari child trafficking.
2 Mewujudkan mekanisme kerjasama dan aksi dalam segenap institusi masyarakat dan lembaga
lembaga usaha yang bisa bersinergi untuk meniberikan perlindungan anak dari child trafficking.
2. Tersedianya mekanisme nasional dan daerah antara lain dengan cara bersinergi dalam bentuk task
force (kelompok kerja) yang bisa langsung bekerja di lapangan secara komprehensif dan terus
menerus didalam memberikan perhatian dan penanganan perlindungan anak dari child trafficking.
Perlunya dikeluarkan produk hukum anti trafficking yang pro perlindungan anak dari dari tindak
pidana perdagangan anak dan bertujuan untuk perlindungan hukum bagi anak korbon child
trafficking.

8. BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian pembahasan di atas maka penulis menyimpulkan:
1) Faktor yang menjadi penyebab child trafficking, antara lain:
a) Kuranmya kesadarar
b) Kemiskinan;
c) Faktor Budaya,
d) Kurangnya Pencatatan Kelahiran:
e) Kurangnya Pendidikkan,
1) Korupsi dan Lemahnya Penegakkan Hukum Sebagaimana telah di uraiškan dalam pembahasan..
2) Hal yang harus dilakukan untuk mencegah child trafficking, antara lain:
a) Tens menerus melakukan kampanye gara membangun kesadaran permanen dikalıngın.
Masyarakat maupun sektor industri, juga komitmen pemerintah dan penegak hukum guna
mendukung perlindungan anak dari child trafficking.
b) Mewujudkan mekanisme kerjasama dan aksi dalam segenap institusi masyarakat dan lembaga-
lembaga usaha yang bisa bersinergi untuk memberikan perlindungan anak dari child trafficking.
c) Tersedianya mekanisme nasional dan daerah antara lain dengan cara bersinergi dalam bentuk task
force (kelompok kerja) yang bisa langsung bekerja di lapangan secara komprehensif dan terus
menerus didalam memberikan perhatian dan penanganan perlindungan anak dari child trafficking
d) Perkunya dikeluarkan produk hakum anti trafficking yang pro perlindungan anak dari
dari tindak pidana perdagangan anak dan bertujuan untuk perlindungan hukum bagi anak korban
child trafficking.

9. B. Saran
Melindungi anak hari ini, adalah investasi bagi masa depan bangsa. Selain alasan itu kepemihakan
pada anak sudah menjadi esensi kemanusiaan itu sendiri. Karenanya, tindakan paradoks yang
mengeksploitasi anak, secara ekononi maupun seksual berada di har konteks kemamasiaan yang
hakiki. Oleh karenanya penulis selalu mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah dan
semua pihak yang mempunyai kepedulian dalam mendukung perlindungan anak dari child trafficking
(perdagangan anak).
Selain mendukung langkah-langkah pemerintah, penulis juga menyarankan kepada seluruh
masyarakat Indonesia untuk mendukung pemerintah, misalnya dengan melakukan pengaduan
kepada lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga independent apabila melihat atau
merasakan adanya child trafficking di sekitar anda.