Visi Misi TB Hasanuddin - Anton Amanah

-
-
-
-
,...
V I S I DAN M I S I
CALON G U B E R N U R DAN WAKIL G U B E R N U R
JAWA BARAT 2 0 1 8 - 2 0 2 3
HASANAH
H A S A N U D D I N - ANTON
AMAN AH

TERWUJUDNYA RAKYAT JA WA BARAT MAKMUR,
BERBASISKAN SUMBER DAYA ALAM DAN BUDAYA
MEWUJUDKAN TRISAKTI MELALUI PEMBANGUNAN JA WA BARAT
BERDASARKAN PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENCANA
UNTUK INDONESIA RAYA
I. PENDAHULUAN
Provinsi Jawa Barat yang secara geografis berada di 5°50' - 7°50' LS dan
I 04°48' - I 08°48' BT mempunyai posisi yang strategis karena relatif berada di
pusat rangkaian jamrud katulistiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi
Jawa Barat membentang di hamparan seluas lebih dari 3,7 juta Ha atau 37.000 krrr',
dilengkapi dengan beberapa pulau kecil di Samudera Indonesia atau di sepanjang
pantai selatan Jawa Barat sebanyak 48 buah dan 4 buah pulau di sepanjang pantai
utara atau di Laut Jawa.
Visi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam dalam Dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah Dengan Iman dan Taqwa,
Jawa Barat sebagai Provinsi Termaju Di Indonesia. Makna yang dapat diambil
adalah bahwa masyarakat Jawa Barat secara konsisten selalu ingin menjadi yang
terbaik dibandingkan dengan berbagai daerah lainnya di Indonesia ' i n i . Sebagai
tolok ukur pencapaian Visi tersebut dipergunakan lndeks Pembangunan Manusia
(!PM) beserta komponennya sebagai indikator makro dan utama pencapaian
pembangunan Jawa Barat.
Dalam realisasinya, sebagaimana terlihat dalam pencapaian 8 indikator makro
Jawa Barat 2013-2018, menunjukkan bahwa tidaklah mudah untuk melakukan
suatu perubahan apalagi akseierasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
Jawa Barat. Target pencapaian IPM pada tahun 2 0 1 8 ditetapkan sebesar
71,04-71,54 poin, sedangkan realisasinya baru mencapai 70, 1 9 poin. Untuk indeks
pendidikan, ditetapkan target sebesar 62,51-63,50 pada tahun 2018, realisasinya
mencapai 61,39 hingga tahun 2016. Sedangkan Indeks kesehatan dari target yang

-
ditetapkan sebesar 81,49-81,54 realisasinya sebesar 81,05 pada tahun 2016.
Adapun indeks daya beli pada tahun 2 0 1 8 targetnya ditetapkan sebesar 70,62,
sedangkan realisasinya hingga 2 0 1 6 baru mencapai 69,51.
Berkaitan dengan ha) tersebut, sebagaimana dipahami, hakekat pembangunan
adalah perubahan yang bertujuan ke arah yang lebih baik. Artinya adalah
perubahan-perubahan yang memang sengaja direncanakan dan dirancang
sedemikian rupa sehingga mengarah kepada satu tujuan yang hendak dicapai.
Dinamika perubahan merupakan suatu Sunatullah atau kepastian di alam dunia
yang fana ini. Pembangunan juga artinya menyengajakan dan mengelola perubahan
tersebut agar selaras dengan tujuan. Dalarn skala terkecil perubahan terjadi pada
tingkat individual, selanjutnya berkembang meluas sampai pada skala lingkungan,
lokal, regional, nasional, sampai global. Oleh karena itu pembangunan juga dapat
diartikan sebagai perubahan kolektif terencana yang melibatkan berbagai pihak.
Dengan demikian, syarat mutlak yang membedakan pembangunan dari
perubahan-perubahan lainnya adalah adanya suatu rangkaian kegiatan yang diikat
oleh kesamaan arah tujuan. Tanpa kesamaan arah tujuan, gerak langkah perubahan
akan bercerai berai, saling mengacaukan, dan ujung-ujungnya tidak akan
membangun sesuatu.
Konsekuensi dari adanya kolektivitas tersebut adalah dibutuhkannya kesatuan
arah, gerak langkah, dan semangat dari seluruh pelaku (stakeholders)
pernbangunan. Untuk mensinergikan perubahan-perubahan dari para pelaku
pembangunan di berbagai sektor tersebut dibutuhkan adanya kesamaan pandangan
(visi) terhadap tujuan yang akan dicapai. Visi tersebut yang akan mengikat
keseluruhan proses perubahan yang terjadi, sehingga tidak saling bercerai berai dan
saling mengacaukan satu sama lain, yangjika dibiarkan nantinya akan mengharnbat
pendirian suatu bangunan yang utuh dan kokoh.
Oleh karena itu, pencanangan Provinsi Jawa Barat dalarn jangka panjang untuk
menjadi Provinsi yang termaju di Indonesia sesuai RPJPD sesungguhnya
pencapaiannya tidak hanya bergantung pada Pemerintah Provinsi saja, tetapi juga
melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dan seluruh pihak yang
berkepentingan. Upaya pencapaian untuk menjadi yang termaju tentu tidaklah
2

mudah, karena saat ini kita sudah dihadapi oleh berbagai persoalan yang
terakumulasi sedemikian rupa, bahkan kompleks, yang pada akhirnya sulit untuk
menentukan darimana kita memulai titik awal perubahan yang akan dilakukan.
Akumulasi permasalahan tersebut antara lain, bahwa saat ini harus diakui
kondisi lingkungan sudah terdegradasi, jumlah kemiskinan semakin meningkat
yang disertai dengan semakin menurunnya daya beli masyarakat, nilai-nilai
kebersamaan di masyarakat semakin menurun, bahkan nilai-nilai budaya sudah
sedemikian terkontaminasi, potensi lokal daerah semakin tenggelam oleh kompetisi
global, kebutuhan pendanaan pernbangunan semakin besar, kinerja birokrasi masih
belum berubah dan belum mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi
masyarakat, otonomi daerah belum mampu dirangkai dalam kesatuan dan
cenderung berjalan sendiri-sendiri. Keseluruhan permasalahan tersebut
terakumulasi dari adanya persepsi bahwa pembangunan belum menjadi tanggung
jawab bersama yang merupakan akumulasi dari ketiadaan trust atau kepercayaan
terhadap manfaat bersama yang akan dinikmati sebagai hasil dari
tindakan-tindakan pembangunan yang selama ini dilakukan. Sepanjang persepsi ini
belum dapat dipatahkan dalam arti seluruh pelaku pembangunan belurn dapat
diyakinkan akan manfaat nyata hasil-hasil pembangunan bagi semua pihak, maka
mengharapkan pelibatan mereka menjadi mimpi semata. Selain itu akumulasi
masalah ini juga merupakan konsekuensi pengelolaan yang belum tepat, banyak
potensi riil yang selama ini kita abaikan, dan bahkan banyak pembangunan yang
lebih dipengaruhi oleh faktor ekstemal, yang pada akhirnya harus diakui bahwa
pembangunan yang dilaksanakan tidak fokus pada kebutuhan nyata daerah, serta
cenderung bersifat reaktif dan situasional.
Dengan demikian, merupakan suatu tantangan utama saat ini untuk merubah
paradigma pelaku pembangunan agar tidak berkutat pada pola yang lama, dan
menyatukan kembali arah gerak Jangkah pembangunan yang mengambil tempat
dalam lingkup ruang Propinsi Jawa Barat, yang sedikit banyak telah terkotak-kotak
ke dalam beberapa daerah otonom baik secara administratif maupun kewenangan.
Penyatuan tersebut membutuhkan suatu karakter yang mendukung terwujudnya
perubahan, yaitu semangat dan ketrampilan untuk bekerja sama, melalui
3

kepemimpinan atau tata kepemerintaban yang kuat dan terpercaya serta secara
tegas menjalankan perannya selaku pengawal setiap agenda perubahan yang
berlangsung di Provinsi Jawa Barat.
II. PETA POLITIK DINAMIS JAWA BARAT
Keberadaan geografis Jawa Barat yang melingkupi Ibukota Negara Indonesia
merupakan hat yang sangat strategis, karena dengan demikian menjadi jalur keluar
masuk OKI Jakarta terutarna dari arah timur yang merupakan lintasan utarna
Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Kondisi geografis yang sangat strategis
ini dan ditarnbah dengan kekayaan potensi alarn yang dimilikinya menjadikan
Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu pusat pertumbuhan perekonomian dan
pembangunan nasional. Berbagai fungsi kegiatan nasional berada di Jawa Barat
dan menjadi daya tarik bagi tumbuhnya kegiatan pembangunan tennasuk investasi
dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, Bumi Jawa Barat juga dikeoal
meoyimpan banyak potensi sumberdaya alarn dan keunggulan budaya yang
mempesona. Narnun, di lain pihak, kita melihatjuga berbagai pennasalahan yang
muocul dan harus dihadapi sebagai suatu tantangan.
Dapat dilihat dalarn tabel berikut mengenai target dan realisasi pencapaian 8
indikator makro Jawa Barat 2013-2018, menunjukkan bahwa perubahan tidak serta
merta terjadi, walaupun telah diketahui bagaimana cara indikator tersebut dihitung
dan diukur. Deviasi antara target dan realisasi IPM per tahun cenderung makin
melebar, terutarna pada indikator indeks daya beli yang menunjukkan masih sangat
rendahnya kemampuan sebagian besar masyarakat Jawa Barat dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya sehari-hari. Belum lagi dikaitkan dengan laju inflasi serta
berbagai biaya akibat 'kebijakan perekonomian' yang banyak ditanggung oleh
masyarakat serta kenaikan harga kebutuhan pokok yang cukup sering tidak
terkendali akhir-akhir ini. Selain itu, juga terdapat suatu paradoks, sebagairnana
para pakar ekonomi mengistilahkan, bahwa dengan LPE Jawa Barat yang cukup
tinggi dan bahkan di atas rata-rata angka LPE nasional, ternyata tidak marnpu
mengentaskan kemiskinan yang tetap semakin meningkat secara jumlah dan
persentasenya. Demikian pula deogan peoingkatan iovestasi yang belum dibareogi
4

dengan pengurangan pengangguran yang signifikans. Tantangan ke depan tentunya
akan semakin berat, mengingat laju pertumbuhan penduduk (LPP)juga tetap relatif
tinggi walaupun sudah terlihat cukup mapan di angka kurang dari 2 (dua) persen.
Karena itu, kalau kita cermati, pertumbuhanjumlah penduduk pertahun relatiftetap
lebih besar dari tahun ke tahun karena secara komposit telah jauh meningkat.
No lndikator Satuan
Target
Realisasi 2016
RPJMD 2013 - 2018
I . !PM poin 70,19 71,04-71,54
a. lndeks Kesehatan poin 81,05 81,49-81,54
Angka Harapan Hidup
tahun 72,68 72,97- 73,00
(AHH)
b. lndeks Pendidikan poin 61,39 62,51-63,50
Angka Melek Huruf (AMH) % 98,78
Rata-rata Lama Sekolah tahun 7,90 8, 11-8,20
c. lndeks Daya Beli poin 69,51 70,62
2. Jumlah Penduduk jiwa 47.379.389 49.169.700
Laju Pertumbuhan
% 1,43
Penduduk
3. Angka kemiskinan % 8,77 7 , 1 7
4.
PDRB perkapita (atas dasar
juta 34,88 28,00-30,00
harga berlaku)
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi % 5,67 5,76-5,81
6. lnflasi % 2,75 4,0-5,0
7.
lnvestasi (atas dasar harga
Triliun Rp 412,30 315,3-335,3
berlaku)
8. Pengangguran Terbuka % 8,89 7,7
UNDP (2005) dalam studinya telah menyatakan bahwa memang Jawa Barat
akan tetap menghadapi tekananjumlah penduduk yang semakin tinggi. Walaupun,
5

parameter kependudukan diperkirakan mengalami perbaikan yang ditunjukkan
dengan menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya jumlah usia produktif..
Sesuai prediksi UNDP (2005), penduduk Jawa Barat pada tahun 2025 diperkirakan
sekitar 52,7 jutajiwa dengan persebaran sebanyak 81,4% berada di Perkotaao.
2.1 ASPEK DAYA DUKUNG LINGKUNGAN
Kenyataao bahwa Bangsa Indonesia hidup di wilayah di atas 4 (empat)
lempeng di dunia (Lempeng Indo-Australia, Lempeng Pasifik, Lempeng
Eurasia, dan Lempeng Philipina) menunjukkan besamya potensi ancaman
bencana alam gempa bumi, gunung berapi, tsunami, dan gerakan tanah. Posisi
geografis yang berada di katulistiwa memperbesar potensi ancaman tersebut
akibat pengaruh karakteristik dan fenomena iklim subtropik belahan bumi
utara dan belahan bumi selatan yang membentuk pola iklim tropis di Indonesia.
Hal tersebut menunjukkan betapa akrabnya kita sebenamya dengan bencana
dan merupakan hat yang sewajarnya apabila kerawanan bencana tersebut
diintegrasikan dalam penataao ruang sebagai suatu upaya mengurangi dan/
atau mencegah dampak yang buruk atas terjadinya bencana alam tersebut.
Kebijakan Penataao Ruang sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 22 Tahun 2 0 1 0 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Provinsi Jawa Barat terdiri dari Kebijakan perwujudan Struktur dan Pola
Pemanfaatan Ruang Jawa Barat sejak tahun 2010. Dari RTRW Provinsi Jawa
Barat tersebut dapat disebutkan bahwa kebijakan Struktur Tata Ruang Jawa
Barat terutama terlihat dalam pengaturan sistem kota-kota sebagai perwujudan
dari struktur tata ruang yang terbagi menjadi 3 (tiga) pusat perturnbuhan utama
yangjangkauan pelayanannya mencakup skala pelayanan nasional, yaitu Pusat
Kegiatan Nasional Metropolitan Bodebek, Bandung, dan Cirebon. Beberapa
kota di utara, tengah, dan selatan akan difungsikan sebagai pusat kegiatan
wilayah (PKW) yang skala pelayanannya mencakup beberapa wilayah
kabupaten/kota. Skala pelayanan ini diharapkan akan dapat menciptakan suatu
interaksi yang mendorong terwujudnya keseimbangan daam perkembangan
wilayahnya. Penentuan pusat pertumbuhan wilayah ini selain didasarkan pada
6

-
kecenderungan kegiatan sosial ekonomi,juga mempertimbangkan kemampuan
daya dukung dan daya tampung lingkungan pada wilayah pusat pertumbuhan
tersebut. Kajian terhadap kemampuan daya dukung dan daya tampung wilayah
melalui sistem Daerah Aliran Sungai (DAS), didasarkan pada pertirnbangan
bahwa DAS merupakan suatu sistem yang secara hidrologis dapat dihitung
ketersediaan air maupun lahannya guna mendukung kegiatan yang akan
dikembangkan pada pusat pertumbuhan. Kebijaksanaan ini dimaksudkan
untuk menjaga kelestarian ekosistem Daerah Aliran Sungai.
Dilain pihak, kebijakan Pola Pemanfaatan Ruang Jawa Barat terutama
terlibat dalam penetapan kawasan lindung 45 % di Jawa Barat yang didasarkan
atas kondisi fisik dasar Jawa Barat yang memiliki tingkat kerentanan tinggi
terhadap resiko bencana alam dan penyangga sistem kehidupan. Kondisi fisik
dasar tersebut meliputi topografi yang relatif bergelombang dengan tingkat
kelerengan sedang-tinggi, khususnya di wilayah Jabar selatan, Curah hujan
yang tinggi mencapai 3000 mmltahun, serta jenis tanah yang relatif peka
terhadap erosi.
Penataan ruang di Jawa Barat harus mempertimbangkan daya dukung dan
daya tampung lahan serta kerentanannya terhadap bencana alam. Alam telah
memberikan pertanda dengan jelas, bahwa setiap tahun Jawa Barat selalu
mengalami kekeringan yang luar biasa ketika kemarau bahkan belum pada
puncaknya dan kebanjiran serta longsor ketika musim hujan barn saja mulai.
Hal ini terlihat dari kejadian bencana yang . terjadi pada rentang
Januari-Desember 2016, di mana bencana tanah longsor menempati jumlah
kejadian tertinggi di Jawa Barat, yaitu 480 kali, disusul bencana kebakaran
sebanyak 257 kali. Menempati posisi ketiga yaitu bencana banjir sebanyak 2 1 5
kali. Sementara bencana Puting Beliung terjadi sebanyak 185 kali dan gempa
bumi sebanyak 48 kali. Di tahun 2017, dari Januari-Maret, tercatat kejadian
kebakaran 8 1 kali, banjir 62 kali, tanah longsor 170 kali, puting beliung I 02
kali dan gempa bumi 59 kali. Kejadian-kejadian tersebut merupakan kejadian
bencana yang intensitasnya besar dan laporannya diterima oleb BPBD Provinsi
Jawa Barat Hal tersebut menunjukkan telah terjadinya penurunan/degradasi
7

lingkungan yang sudah cukup parah, dimana alam telah kehilangan daya
dukung karena telah lewat daya tampungnya.
Kepesatan perkembangan permukiman yang bahkan telah banyak
merambah kawasan lindung menunjukkan kekritisan ketersediaan lahan Jawa
Barat dalam pengembangan permukiman terutama di perkotaan. Untuk itu,
tantangan yang harus dihadapi sebenamya adalah menjaga koosistensi antara
perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Hal tersebut
memerlukan dukungan regulasi yang jelas agar tidak terjadi konflik
pemanfaatan ruang antarsektor. Di sisi lain, implementasi pengembangan
wilayah yang dapat mengurangi kesenjaogan pembangunan antar wilayah
khususnya antara perkotaan dan perdesaan, termasuk menyeimbangkan Pusat
Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal, serta
pusat-pusat pertumbuhan perdesaan, sehingga dapat berkembang secara
merata dan optimal dalam memberikan kesejahteraan masyarakatnya.
Desa-desa harus berkembang meojadi desa yang mandiri dengan tetap
mempertahankan keunggulan perdesaannya. Sedangkan, perkotaan dapat
dipicu untuk berfungsi sebagai kota-kota yang memberikan jasa pelayanan
yang akomodatif terhadap perkembangan hinterlandnya. Haros terjadi
pembedaan yang jelas mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan di
Jawa Barat, terutama agar terhindar dari meluasnya kawasan perkotaan secara
tidak terkendali.
Studi UNDP (2005) meoyatakan bahwa dari 52, 7 juta penduduk Jawa
Barat pada tahun 2025, sebanyak 81,4% akan berada di kawasan perkotaan.
Selain memerlukan pengendalian terhadap alih fungsi lahan lindung dan juga
sawah, maka pengelolaan kawasan perkotaan akan menjadi tantaogan
tersendiri dalam mengatur aktivitas perkotaan dan memenuhi segala sarana dan
prasarana yang dibutuhkan dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan
perkotaan yang berkelanjutan. Untuk itu, tantangan terbesar yang dihadapi
Provinsi Jawa Barat sebenamya adalah memulihkan dan menguatkan kembali
daya dukung liogkungan agar proses pembangunan dapat terus berlanjut.
Bersamaan dengan itu keterlibatan seluruh potensi masyarakat untuk
8

melakukan berbagai penguatan bagi terwujudnya perilaku dan budaya ramah
lingkungan serta sadar risiko bencana perlu terus ditumbuhkembangkan.
Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan prinsip berkelanjutan
menjadi tumpuan bagi upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup ke depan.
Pendayagunaan sumber daya alam harus dilakukan seefektif dan seefisien
mungkin, ditopang IPTEK yang memadai sehingga memberikan nilai tambah
yang berarti.
Dalam aspek pengelolaan Sumber Daya Alam, Jawa Barat dengan
keanekaragaman potensi sumber daya alamnya tidak hanya menjadi
pengekspor sumber daya alam bemilai rendah dan mengimpomya kembali
dalam bentuk produk bemilai tinggi, melainkan harus menjadi pengekspor
sumber daya alam yang telah diolah dan bemilai tinggi. Pembiayaan penataan
lingkungan merupakan aspek penting yang selama ini sulit dilaksanakan
karena terkait kerja sama dan komitmen antarpihak atau antar daerah.
Penerapan prinsip yang mencemari dan merusak harus membayar, pola role
sharing hulu hilir atau pusat-daerah, bagi hasil pajak untuk lingkungan, dana
lingkungan, serta pola pembiayaan pemulihan lingkungan harus mulai
dilakukan. Pengawasan secara kontinyu dan penegakan hukum secara
konsisten adalah sasaran dalam rangka pemulihan daya dukung lingkungan
lebih maksimal. Pemahaman risiko bencana harus mulai diintegrasikan pada
proses pembangunan ke depan, guna meminimalisasi risiko dan kerugian yang
mungkio timbul atas hasil - hasil pembangunan yang dicapai.
2.2 POTENSI PEREKONOMIAN
Sampai dengan tahun 2016, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa
Barat sebesar 5,67% atau meourun sebesar 0,48% dibandingkan triwulan 3
tahun 2 0 1 7 sebesar 5, 19%. Penurunan ini terutama disumbang dari sektor
sektor Perdagangan Hotel dan Restoran, serta sektor inforrnasi dan
komunikasi. Sedangkan, tantangan pembangunan ekonomi Jawa Barat
meodatang dihadapkan pada kebutuhan peningkatan pertumbuhan ekonomi
yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas untuk mewujudkan
9

secara nyata peoingkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi kemiskinan dan
kesenjangan ekonomi serta pengangguran.
Berdasarkan kecenderungan yang terjadi sampai saat ini, Laju
Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat ke depan akan berkisar pada angka
6% sampai 8% per tahun serta struktur ekonomi akan terns didominasi oleh
empat sektor utama yaitu sektor pertanian, industri, perdagangan, dan
pariwisata. Diperkirakan juga, seiring deogan era perdagangan bebas yang
akan terns mewarnai perkembangan ekonomi dunia di masa mendatang,
peningkatan daya saing ekonomi daerah menjadi faktor penentu bagi
keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah. Namun, tantangan yang nyata
adalah bagaimana pembangunan ekonomi tersebut dapat mengentaskan
kemiskinan struktural yang terns menjadi isu nyata Keberpihakan kepada
masyarakat melalui penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah, perlu didukung oleh
reorientasi ekonomi kepada basis penelitian dan teknologi serta pasar.
Tantangan untuk meningkatkan PAD sebagai salah satu sumber utama
pembangunan di Jawa Barat, antara lain harus dilakukan melalui perbaikan
dari aspek kewenangan, potensi jenis pungutan, dasar hukum yang belum
lengkap dan belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, efisiensi
dalam administrasi, kelengkapan sarana dan prasarana, terbatasnya kualitas
dan kuantitas sumber daya manusia. Sebagai gambaran, dapat dilihat bahwa
pendapatan daerah di Jawa Barat sejak tahun 20_10-2017 tercatat selalu
mengalami peningkatao. Namun, apabila dicermati, terdapat kecenderungan
bahwa peningkatan pendapatan daerah tersebut melambat atau mengalami
perlambatan, terntama yang bersumber dari sektor pajak. Ditengarahi,
penurunan peningkatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain
pola konsumtif masyarakat, yang mementingkan untuk membeli kendaraan
bermotor serta sebagai akibat dampak dari naiknya harga BBM. Namun, pada
intinya terdapat penurunan kemampuan daya beli masyarakat pada kebutuhan
bahan-bahan pokok. Permasalahan lain yang mengemuka adalah masih
baoyaknya jumlah pengangguran di Jawa Barat. Sementara itu jumlah
10

angkatan kerja tahun 2016 adalah 21,07 juta jiwa sedangkan jumlah
pengangguran pada tahun 2016 mencapai 8,89% dari angkatan kerja.
Iklim investasi di Jawa Barat juga menunjukkan perkembangan yang terus
membaik. Jawa Barat masih menjadi tujuan utama penanaman modal asing
maupun penanaman modal dalam negeri. Perkembangan lnvestasi di Jawa
Barat pada tahun 2016 (atas dasar harga konstan tahun 2010) adalah sebesar
Rp. 412,30 triliun dengan tingkat pertumbuhan 7,65%. Namun, pertumbuhan
ekonomi yang terus membaik belum memberikan korelasi positif terhadap
pengentasan masyarakat miskin. Masalah kemiskinan belum dapat
terselesaikan ditengarai antara lain akibat masih adanya perbedaaan sum ber
daya alam, sumber daya manusia, geografis dan faktor budaya antarwilayah.
Atau dengan kata lain, masih terjadi ketimpangan dalam pengembangan
wilayah Jawa Barat. Pada tahun 2016, terdapat sekitar 4,77juta orang
miskin atau sebesar 8,77%.
Masalah kemiskinan akan sangat berkaitan dengan ketidakmampuan
individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak.
Kebutuhan akan sandang, pangan, papan serta pendidikan dan kesehatan
merupakan tantangan yang harus mendapatkan perhatian dalam rangka
penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu, upaya penanggulangan
kemiskinan harus dilaksanakan dalam kerangka pembangunan ekonomi yang
diarahkan pada pembangunan fundamental perekonomian regional Jawa Barat.
Bantuan yang bersifat charity maupun temporer langsung kepada orang miskin
tidak akan memecahkan masalah kemiskinan yang sudah bersifat struktural di
Jawa Barat ini. Pemecahan permasalahan perekonomian yang terjadi sampai
saat ini masih cenderung dihadapi secara parsial atau sendiri-sendiri, seperti
pemecahan masalah pengangguran, kemiskinan, lahan pertanian per petani
yang makin mengecil, ketersediaan tenaga kerja murah yang berkualitas, dan
sebagainya. Atau bahkan, masalah kemiskinan dihadapi sebagai masalah sosial
sehingga pemecahan yang terjadi adalah pemberian bantuan yang hanya
memecahkan masalah secara lokal dan sementara saja, bahkan meningkatkan
ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan alih-alih masyarakat
I I

menjadi lebih berdaya. Sendi-sendi berupa pembangunan infrastruktur
perekonomian Jawa Barat masih belum terlihat, bahkan belum ada suatu
kebijakan yang fokus untuk menentukan suatu langkah terobosan dalamjangka
panjang yang dapat memberikan dasar perekonomian yang kuat bagi Jawa
Barat dalam jangka panjang.
2.3 POTENSI BESAR SOSIAL BUDAYA
Jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2016 mencapai 47.379.389 jiwa
atau lebih dari 18% dari total penduduk Indonesia. Hal tersebut berarti Jawa
Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dan berada di atas
Jawa Timur dan Jawa Tengah. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Jawa Barat
tahun 2 0 1 6 sebesar 1,43% jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan LPP
Tahun 2004-2005 yang mencapai angka 2, I O %. Terdapat sepuluh kabupaten
dan kota di Jawa Barat yang mempunyai penduduk di atas duajutajiwa, yaitu
Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, Kabupaten
Karawang, Kota Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cirebon,
Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Cianjur, sehingga dapat
dikatakan bahwa persebaran penduduk di Jawa Barat saat ini dapat dikatakan
sebagai cukup merata.
lndeks Pendidikan pada tahun 2016 sebesar 61,39, masih di bawah target
RPJMD padakisaran 62,51-63,50. lndeks Pendidikan dihitung berdasarkan
Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). AMH di Jawa
Barat telah mencapai angka sebesar 98, 78%% pada Tahun 2 0 1 6 namun RLS
Tahun 2 0 1 6 sebesar 7,90 tahun atau masih dibawah target RPJMD sebesar
8, 11-8,20 tahun. Capaian dan target ini masih belum bisa memenuhi program
wajib belajar 9 tahun bahkan masih sangatjauh dari program wajib belajar 12
tahun yang dicanangkan pemerintah pusat.
Pembangunan pendidikan sampai dengan tahun 2 0 1 6 masih
dititikberatkan pada aspek pemenuhan aksesibilitas dan pemerataan.
Sementara itu aspek kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum
secara optimal tertangani yang tentunya sangat terkait dengan peningkatan
12

-
alokasi anggaran yang sesuai. Namun, selain itu, pembangunan bidang
pendidikan perlu didorong untuk mencapai dimensi kualitatif sumberdaya
manusia yang selain memiliki keterarnpilan berdasarkan pencapaian proses
akademis, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung
tinggi nilai-nilai agama dan budaya daerah. Hal tersebut mengandung makna,
bahwa pembangunan pendidikan semestinya dilandasi oleh tujuan, kebijakan
dan sasaran yang membawa dampak positif secara langsung terhadap kinerja
pembangunan daerah. Termasuk di dalamnya, pengembangan inovasi
penyelenggaraan pembangunan sebagai bagian tak terpisahkan dari proses
transformasi nilai kehidupan dalam tata kehidupan berperadaban global.
Tantangan bagi Provinsi Jawa Barat ke depan dalam menghadapi persaingan
global adalah kemampuan meng-integrasikan pembangunan pendidikan
dengan bidang lainnya terutama dengan bidang ketenagakerjaan. Kebersamaan
antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka
mengintegrasikan substansi pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha harus
terus ditingkatkan.
Yang masih perlu menjadi perhatian mengenai permasalahan kesehatan
masyarakat di Jawa Barat, antara lain adalah masih tingginya kesenjangan
status kesehatan dan rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan antar
wilayah, serta masih rendahnya penggunaan teknologi di bidang kesehatan.
Upaya pemerintah memfasilitasi masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam
pelaksanaan berbagai program pembangunan masyarakat walaupun telah
menunjukkan kemajuan di berbagai daerah, namun masih memerlukan
perhatian yang lebih serius. Untuk itu, pembangunan kesehatan perlu lebih
didorong pada tercapainya kondisi yang memungkinkan terciptanya perilaku
sehat dan lingkungan yang sehat baik fisik maupun sosial yang mendukung
produktivitas masyarakat. Selain dilakukan dengan memperhatikan
epidemiologi penyakit, perubahan lingkungan dengan semangat kemitraan,
tuntutan zaman, sosial budaya setempat dan juga peningkatan perilaku dan
kemandirian masyarakat pada upaya promotif dan preventif, maka perlu juga
didorong kepada berlangsungnya paradigma hidup sehat yang terintegrasi pada
1 3

pencapaian kualitas hidup penduduk yang sehat dan berumur panjang, serta
kebersamaan para pelaku bidang kesehatan untuk menyelenggarakan
peningkatan kesehatan masyarakat Jawa Barat secara bersarna-sarna dan lebih
ter-integrasi, termasuk mulai memperkenalkan penggunaan suatu sistem
penjaminan kesehatan masyarakat.
Di bidang Pengembangan seni dan budaya di Jawa Barat, selain didasari
oleh berbagai kebijakan yang terkait dengan penguatan identitas budaya antara
lain melalui pengembangan penggunaan bahasa daerah Sunda, Cirebon,
Dermayu dan Melayu Betawi sebagai bahasa ibu masyarakat Jawa Barat dalam
proses komunikasi dan interaksi kehidupan sebagaimana amanat Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2 0 1 4 tentang pemeliharaan
bahasa, sastra, dan aksara daerah, pengembangan seni dan budaya Jawa Barat
diselenggarakan secara terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan,
yang sekaligus berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi
terhadap perkembangan perekonomian Jawa Barat. Internalisasi pembangunan
seni dan budaya dengan pariwisata merupakan sesuatu yang lazim berlaku di
lndonesia dan perkembangannya ke masa depan, berhubungan erat dengan
kualitas kondisi alam dan lingkungan, politik dan keamanan, serta sarana dan
prasarana.
Dalam pelestarian dan pengembangan bahasa dan budaya daerah
diperlukan berbagai upaya sebagai bentuk pencegahan terhadap menurunnya
nilai-nilai luhur budaya di masyarakat yang perlu dilakukan sejak dini.
Diterapkannya muatan pendidikan nilai-nilai budaya daerah terhadap anak usia
dini dan usia pendidikan dasar, akan menjadi salah satu strategi yang optimal.
Selan itu diperlukan upaya revitalisasi terhadap lembaga/organisasi kesenian
dan kebudayaan yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah bekerja
sama dengan pihak swasta, juga upaya pelestarian cagar dan desa budaya, dan
pengembangan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Maka, konteks terpenting
dalam pengembangan seni dan budaya Jawa Barat tentunya harus ditujukan
dalam rangka melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta
mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah
14

semakin derasnya arus infonnasi dan pengaruh negatifbudaya asing.
Tantangan pengembangan seni dan budaya Jawa Barat adalah
pembentukan karakter seni dan budaya masyarakat Jawa Barat yang dapatjelas
terlihat dalam perilaku dan pergaulan nasional dan intemasional, sehingga
signifikans sebagai potensi masyarakat Jawa Barat yang dapat dikembangkan
menjadi suatu modal dasar pembangunan Jawa Barat.
Di bidang pengembangan IPTEK, sebagaimana telah disadari, bahwa era
globalisasi ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang sangat pesat dan perubahan paradigma dari keunggulan berdasarkan
sumber daya yang dimiliki (resource-based competitiveness) menjadi
keunggulan berdasarkan pengetahuan (knowledge-based competitiveness).
Maka dari itu, adalah suatu keniscayaan bagi Jawa Barat untuk menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu faktor dalam berkompetisi di
pasar global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pengembangan
e-govemment serta peningkatan kualitas SOM dengan memanfaatkan berbagai
Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta berskala Nasional yang banyak terdapat
di Jawa Barat mutlak harus dilaksanakan.
2.4 ENERGI POTENSIAL APARATUR PEMERINTAH
Aparatur pemerintah memegang peran sangat penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan aparatur pemerintah daerah tidak
hanya untuk menggerakkan manajemen dan organisasi pemerintahan,
melainkan juga dalam keseluruhan konteks demokratisasi. Terkait dengan hal
tersebut, perencanaan sumber daya tennasuk di dalamnya pengembangan
organisasi, sistem renumerasi, sistem perencanaan dan pengembangan karier
menjadi penting dan prioritas, khususnya dalam mewujudkan kondisi
pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan. Bertolak dari pengalaman
empirik penyelenggaraan pemerintahan sepanjang tahun 2009-2017, maka
kelemahan yang dihadapi adalah struktur lembaga pemerintah daerah
cenderung masih terlalu gemuk, pendayagunaan aparatur belum optimal, dan
dampaknya kepuasan publik mendapatkan pelayanan masih sangat kurang.
15

Selain masih menghadapi berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh
terjadinya dishannoni antartingkat pemerintahan berkaitan dengan
pengelolaan kewenangan pemerintahan, terdapat suatu tantangan besar terkait
dengan penyelenggaraan manajemen yang efektif, efisien dan profesional serta
mengedepankan nilai-nilai good governance. Birokrasi yang dapat bertahan
adalah birokrasi yang mampu menghadapi demokratisasi, globalisasi dan
revolusi teknologi informasi adalah birokrasi yang menjunjung tinggi
akuntabilitas, transparansi, serta pelibatan para pelaku dalam proses
pembangunan (participatory). Dalam demokratisasi masyarakat lebih sadar
akan hak dan tanggung jawabnya, termasuk terhadap negara, sehingga
masyarakat dapat menuangkan aspirasinya dalam pembangunan daerah.
Penerapan desentralisasi yang telah mencapai tahun ke sembilan semenjak
tahun 1999, menuntut aparatur untuk terus mengembangkan sumber dayanya
agar lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan daerahnya menuju
kemandirian dan siap berkompetisi dengan daerah lain untuk menarik investor.
Kesemuanya harus dilaksanakan agar aparatur mampu memberikan pelayanan
yang lebih sederhana, murah, dan cepat.
Azas desentralisasi yang dianut dalam sistem pemerintahan di Indonesia
mensyaratkan adanya penyerahan sebagian urusan oleh pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah dalarn rangka mempercepat penyelenggaraan
pembangunan. Konsekuensinya, setiap daerah menjadi daerah otonom yang
memiliki kewenangan untuk menyusun dan melaksanakan pembangunan atas
dasar partisipasi, tuntutan dan kebutuhan rakyat di masing-masing daerah.
Namun demikian, daerah otonom tidak dapat diartikan sebagai
penyelenggaraan pemerintahan oleh daerah secara bebas. Sebab desentralisasi
adalah penyerahan urusan, bukan penyerahan kedaulatan. Sehingga
pemerintah daerah tetap menjadi bagian dari pemerintah pusat menurut
peraturan perundang-undangan, yang tetap harus dikontrol, diatur clan
dikendalikan oleh pemerintah pusat. Kontrol dan kendali dari Pemerintah
Pusat tercermin dari kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan executive
review terhadap setiap kebijakan dan program pemerintah daerah di dalam
1 6

APBD, maupun kebijakan-kebijakan lain yang ditetapkan oleh Peraturan
Daerah, dimana membutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah
pusat.
Beberapa hal yang seringkali membuat salah kaprah, masih ada beberapa
pemerintah daerah yang memandang desentralisasi sebagai suatu kebebasan
penyelenggaraan pembangunan tanpa intervensi dan supervisi dari pemerintah
pusat, sehingga kemudian membuat program dan kebijakan yang justru
bertentangan dengan kepentingan nasional.
Hal yang harus disadari bahwa penyelenggaraan desentralisasi (otonomi
daerah) di Indonesia bertujuan untuk memperkuat kepentingan nasional
(national interest). Diserahkannya sebagian urusan kepada pemerintah daerah
oleh pemerintah pusat adalah agar tujuan pembangunan nasional lebih cepat
tercapai, karena setiap program pembangunan tidak dilaksanakan secara
tersentral (hanya pemerintah pusat) namun bergotong-royong, bahu membahu
antara pemerintah pusat dengan seluruh Pemerintah Daerah.
Konsep desentralisasi demikian mensyaratkan bahwa setiap urusan yang
akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan dan
program harus selaras dan bersinergi antara satu daerah dengan daerah lainnya,
dan antar daerah dengan pusat, sebagai satu kesatuan pembangunan bersifat
nasional. Sehingga setiap Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan dan
program harus tetap berpijak kepada kepentingan nasional tersebut.
Juga disadari, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia terhambat, di
antaranya oleh buruk dan lemahnya birokrasi, ketidakmerataan sumberdaya
alam dan sumberdaya manusia di masing-masing daerah. Sehingga beberapa
daerah yang memiiki keterbatasan serta kelemahan tersebut cenderung
terlambat dan bahkan gagal dalam melaksanakan program pembangunannya.
Kondisi demikian, harus dijawab oleh Partai melalui penguatan sistem
desentralisasi yang bersifat asimetris. Sebab desentralisasi demikian akan
memberikan kesempatan kepada daerah tertinggal untuk mengejar
ketertinggalannya melalui supervisi dari pemerintah pusat sampai daerah
tersebut mampu menyelenggarakan semua urusan yang diserahkan kepadanya.
1 7

2.5 BARUS BAGAIMANA GUBERNUR
Tantangan besar yang dihadapi Provinsi Jawa Barat adalah bagaimana
mengatasi tekanan pertumbuhan penduduk yang tinggi agar tidak memberikan
darnpak yang menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan, kemiskinan, dan
kualitas dan produktivitas SDM yang rendah, penyediaan sarana dan
prasarana dasar permukiman, serta penggalangan partisipasi masyarakat dalam
membangun. Tentunya hal ini membutuhkan pencennatan dari sisi tahapan
pembangunan beserta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk
mobilisasi seluruh sumber daya dan sumber dana yang ada. Selain dari itu,
patut pula diakui, bahwa selama ini pembangunan masih tidak sinergis dan
belum menunjukkan kolektivitas yang masif dari seluruh pelaku
pembangunan, sehingga seringkali terjebak pada penanganan yang bersifat
situasional dan tidak menyeluruh, bahkan memarginalkan potensi lokal di
Jawa Barat.
Selanjutnya dari sisi pengelolaan pembangunan tantangan yang utama
adalah bagaimana menjadikan pemerintah yang kuat dan terpercaya, sehingga
mampu menjalankan roda pembangunan secara baik dan bebas dari unsur
KKN. Oleh karena itu, dibutuhkan kepemimpinan (leadership) yang kuat serta
didukung oleh sistem pemerintahan yang solid dan kompak, serta menjamin
keterbukaan.
Peluang yang dapat diraih adalah tersedianya potensi global sebagai pasar
yang terbuka lebar serta potensi lokal berupa sumber daya alam dan buatan
yang dapat dimanfaatkan, serta posisi geografis Jawa Barat dan ketersediaan
infrastruktur wilayah yang relatif memadai untuk memiliki daya saing bagi
kemajuan daerah maupun bagi peningkatan kesejahteraan penduduk.
Dilain pihak, kitapun memiliki peluang untuk mengoptimalkan potensi
budaya dan komitmen masyarakat yang sudah terbentuk untuk keamanan dan
keberlanjutan pembangunan bagi terciptanya iklirn yang kondusif untuk
investasi maupun bagi percepatan dan dukungan semua pihak terhadap
pembangunan yang berkarakter.
1 8

ill. VISI DAN MISI
Berdasarkan pemetaan terhadap tantangan dan peluang Provinsi Jawa Barat,
semakin mengukuhkan perlunya intemalisasi visi Jawa Barat ke dalam misi yang
harus diemban oleh seluruh pelaku pembangunan di Propinsi Jawa Barat.
Tantangan untuk menjadi yang termaju mempersyaratkan pencapaian kinerja
yang relatifkompetitifterhadap provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Selain dari
itu, hal ini menunjukkan pula pentingnya kesamaan pandangan dan tujuan sebagai
suatu komitmen, serta dengan kebersamaan kita mampu menjadi yang terbaik
sekaligus meraih yang terbaik bagi kemaslahatan bersama. Berlandaskan kesamaan
pandangan ke depan ini, hendaknya seluruh pelaku pembangunan di Provinsi Jawa
Barat menjadi pengemban misi untuk bekerja sama demi mewujudkan yang terbaik
bagi kepentingan semua. Peluang untuk mengoptimalkan potensi unggulan
Provinsi Jawa Barat hendaknya diarahkan secara sungguh-sungguh demi meraih
nilai tambah yang bersifat kompetitif. Dengan kata lain, dibutuhkan strategi dan
kebijakan serta program-program yang jelas dan nyata-nyata manfaatnya bagi
semua pihak, sehingga para pihak yang terlibat menjadi tergerak untuk
bertanggungjawab terhadap kesuksesan hasil.
Oleh karena itu, VIS! Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sangat relevan
untuk ditawarkan adalah :
TERWUJUDNYA RAKYAT JAWA BARAT MAKMUR BERBASISKAN
SUMBER DAYA ALAM DAN BUDAYA
Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan
dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Jawa Barat dapat lebih
berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun
global. Penjabaran makna dari Visi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut :
Makmur yang bermakna Mampu memenuhi kebutuhannya
untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan
19

Berbasiskan
Sumber Daya Alam
Budaya
dan kekuatan sendiri, terutama dalam bidang
pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan
publik berbasis e-government, energi, infrastruktur,
lingkungan dan sumber daya air yang secara aktif
mampu merespon peluang dan tantangan zaman serta
berkontribusi dalam proses pembangunan. yang
secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dalam
menjalani kehidupan.
yang bermakna babwa kemampuan lingkungan untuk
mendukung perikehidupan semua makhluk hidup.
Sumber daya alam harus dikelola dengan bijak untuk
mendapatkan manfaat yang maksirnal, tetapi
pengelolaan sumber daya alam barus diusahakan agar
produktivitasnya tetap berkelanjutan.
yang bermakna tidak hanya untuk memperkuat jati
diri masyarakat Jawa Barat, juga dapat
mensejahterakan seluruh rakyat melalui
pembangunan di Jawa Barat, sekaligus sebagai
provinsi yang mampu bersaing di era globalisasi
dengan tetap menjadikan budaya sebagai kekuatan
utama.
Dapat disimpulkan babwa visi tersebut bermakna tidak hanya untuk
mensejahterakan seluruh rakyat melalui pembangunan di Jawa Barat, tetapi juga
untuk menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi yang mampu bersaing di
era globalisasi dengan tetap menjadikan budaya sebagai kekuatan utama.
Dalam rangka mensukseskan pencapaian Visi Terwujudnya Rakyat Jawa Barat
Makmur, Berbasiskan Sumber Daya Alam dan Budaya ini akan digunakan Model
Pembangunan Berkarakter. Model Pembangunan ini mensyaratkan para pelakunya
untuk memiliki karakter yang baik yang dibutuhkan bagi kesuksesan
20

pembangunan. Karakter baik tersebut bukan anugerah (given), akan tetapi dibangun
sedikit demi sedikit melalui proses berpikir, keberanian untuk memilih, keberanian
untuk bertindak, dan berusaha keras. Dengan demikian, model pembangunan
seperti ini lebih menyasar kepada perubahan yang sifatnya mendasar dan struktural,
bukan mengutak-atik perubahan pada indikator-indikatornya.
Mengingat bahwa karakter yang baik bukanlah bersifat anugerah (given), maka
model pembangunan berkarakter ini mempunyai peluang untuk diterapkan pada
kondisi pembangunan Jawa Barat dengan akumulasi masalahnya saat ini. Untuk
menggerakkan seluruh stakeholders pembangunan di Provinsi Jawa Barat agar
bersama-sama meninggalkan pola pikir lama yang tenggelam dalam akumulasi
permasalahan tak berujung pangkal, maka kita harus membuangpola pikir lama dan
bersama-sama menggantinya dengan cara pandang baru yang mengutamakan :
kebaruan dalam berpikir, keberanian untuk menentukan pilihan, keberanian dalam
tindakan, dan menindaklanjuti dengan kerja keras. Ke empat cara pandang baru
tersebut merupakan empat modal dasar bagi terlaksananya Pembangunan
Berkarakter ini.
Kebaruan dalam berpikir berarti membuka cakrawala alternatif pencapaian
keberhasilan Propinsi Jawa Barat sesuai visi dan misinya yang selanjutnya harus
diikuti dengan keberanian untuk memilih alternatifterbaik. Berani memilih berarti
berani berkomitmen terhadap pilihan bersama tersebut yang secara konkrit
ditindaklanjuti melalui serangkaian tindakan dan kerja keras secara
sungguh-sungguh dan terencana. Memutar keempat modal dasar yaitu berpikir,
memilih, bertindak, dan kerja keras agar menghasilkan nilai tambah atau manfaat
nyata bagi seluruh stakeholders pembangunan, dan ini merupakan agenda utama
pelaksanaan Strategi Pembangunan Berkarakter.
Penerapan model Pembangunan Berkarakter dari sisi pemerintah, ditujukan
untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat dan terpercaya. Melalui perwujudan
ini diharapkan Pemerintah Propinsi Jawa Barat akan mampu menjalankan
fungsinya, dan terlebih penting mampu mengawal komitmen seluruh masyarakat
Jawa Barat untuk dilaksanakan secara tegas dan berhasil, serta tetap
2 1

,...
mengedepankan ketransparanan dan keterbukaan, untuk menjaga kepercayaan
masyarakat.
Selain dari itu, pembangunan berkarakter juga lebih memprioritaskan potensi
lokal yang ada untuk membentuk pondasi pembangunan, dan berupaya menjadikan
hasil pembangunan sebagai usaha bersama yang harus dijaga keberlanjutannya,
serta terlihat hasil yang nyata bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat dan
peningkatan nilai tambahnya.
Untuk mewujudkan Visi Terwujudnya rakyat Jawa Baral makmur
berbasiskan sumber daya alam don budaya. Maka seluruh stakeholders
pembangunan hendaknya menjadi pengemban misi untuk bekerja sama demi
mewujudkan yang terbaik bagi kepentingan bersama. Misi bekerja sama
mewujudkan yang terbaik bagi semua ini dapat diterjemahkan menjadi
koordinasi, konsolidasi, integrasi, dan sinkronisasi dari semua gerak langkah
pembangunan demi mencapai kemanfaatan semua pihak. Misi adalah
penindaklanjutan visi oleh masing-masing pihak pembangun (stakeholders) yang
terlibat. Tanpa misi yang spesifik dan jelas maka visi tidak akan pemah menjadi
kenyataan. Oleh karena itu penting sekali untuk menerjemahkan visi ke dalam misi
yang realistis serta menggalang komitmen dari seluruh pelaku pembangunan.
Secara lebih jelasnya, mengenai MISI yang akan dilaksanakan adalah :
I . Menjadikan manusia Jawa Barat yang ber-Sumberdaya dan ber-daya saing
berbasis nilai-nilai agama dan budaya;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur berbasis keserasian lingkungan
dan tata ruang;
3. Mewujudkan Jawa Barat sebagai sumber pangan daerah dan nasional;
4. Membangun pusat-pusat kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan merata;
5. Mewujudkan kinerja birokrasi yang bersih, professional dan berintegritas.
Berikut akan diuraikan penjelasan mengenai Misi :
1. Menjadikan manusia Jawa Barat yang ber-Sumberdaya dan ber-daya
saing berbasis nilai-nilai agama dan budaya
22

Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan visi dan misi Jawa Barat
Bersatu untuk Ke Satu ini adalah mengubah paradigma para pelaku
pembangunan. Dimulai dari misi pertama yang menuntut perubahan dari
paradigma Sumber Daya Manusia menjadi paradigma Manusia
Ber-Sumberdaya. Misi ini mengubah paradigma lama (Sumber Daya Manusia)
yang memandang manusia sebagai salah satu faktor produksi yang setara
dengan surnber-sumber daya lainnya yaitu material, uang, mesin, dsb, dan
menggantinya dengan paradigma baru (Manusia Ber-Surnberdaya) yang
menempatkan manusia pada posisi lebih tinggi dari sumber-sumber daya atau
faktor-faktor produksi lainnya. Selain itu misi ini juga menuntut manusia
Jawa Barat untuk meningkatkan kinerjanya agar tidak menjadi jago kandang
tetapi juga mampu berkompetisi dengan para manusia dari daerah-daerah lain.
Paradigma lama senantiasa berupaya untuk melestarikan adat budaya di
suatu daerah tanpa menyelaraskannya dengan nilai-nilai agama. Paradigma
yang akan diterapkan dalam misi adalah bagaimana mengintemalisasikan
nilai-nilai agama dan budaya daerah dalam gerak langkah pembangunan dan
kehidupan masyarakat. Secara umum misi ini mengarahkan bahwa gerak
pembangunan harus tetap dalam koridor yang tepat, tidak hanya dalam kaitan
dengan pencapaian visi, tetapi terlebih penting juga untuk menjamin bahwa
pembangunan tetap berdasarkan potensi riil daerah dan kebutuhan nyata
masyarakat. Sedangkan secara Iebih spesifik, misi ini juga diharapkan mampu
mendorong terwujudnya insan-insan pembangunan yang memiliki karakter
sebagai manusia yang bersumberdaya, dan dapat berperan bagi suksesnya
pembangunan itu sendiri.
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan
keserasian tata ruang
Paradigma yang mengutarnakan bahwa pembangunan infrastruktur akan
secara otomatis memicu dinamika pembangunan, perlu diperbaiki dengan
paradigma bahwa perencanaan dan pembangunan infrastruktur harus
bergandengan dengan perencanaan matang dari kegiatan-kegiatan yang akan
23

dikembangkan, berikut penentuan pasar dan pola distribusinya, serta
pengembangan wilayah secara keseluruhan. Dengan demikian akselerasi
pembangunan infrastruktur akan bersinergi dengan pengembangan di bidang
lainnya, tidak hanya untuk kepentingan peningkatan investasi dan peningkatan
potensi lokal, tetapi juga mampu memberikan akses pelayanan yang tinggi
bagi aktivitas masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan infrastruktur
strategis adalah infrastruktur yang berperan penting bagi peningkatan kualitas
kehidupan masyarakat, pengembangan produksi atau nilai tambah lokal yang
disasar dan dituju, serta mampu memacu pengembangan wilayah. Pentingjuga
untuk diperhatikan, bahwa dalam pembangunan infrastruktur strategis yang
terdiri dari infratruktur transportasi, sumberdaya air & irigasi,
telekomunikasi , energi, dan prasarana dasar permukiman, harus tetap dalam
satu kesatuan sistem yang terpadu, untuk menjamin berjalannya fungsi
pelayanan dan keteraturan aktivitas masyarakat.
Misi ini menuntut perubahan paradigma berpikir dan bertindak lokal
menjadi paradigma berpikir global dan bertindak lokal. Artinya para pelaku
pembangunan perlu meyakini bahwa sebagai warga dunia maka sesungguhnya
kita menempati ruang yang sama dan tanpa sekat. Delineasi perwilayahan
secara hukum dan administratifsesungguhnya tidak berarti secara tisik karena
realitanya kita menempati ruang bersama tanpa sekat. Oleh karena itu
melestarikan lingkungan serta menjaga keserasian tata ruang menjadi mutlak
mengingat pada dasarnya ketidakmampuan atau kegagalan di belahan bumi
manapun akan berpengaruh kepada kualitas ruang keseluruhan. Isu pemanasan
global merupakan bukti nyata paradigma ruang tanpa batas ini.
3. Mewujudkan Jawa Barat sebagai somber pangan daerab dan nasional
Paradigma berpikir global bertindak lokal mempunyai pengertian bahwa
pada akhimya segala kebijakan berskala global, nasional, sampai regional akan
bermuara pada ruang-ruang lokal. Para pelaku pembangunan perlu secara jeli,
cermat, dan profesional menyesuaikan segala kebijakan tersebut dengan
potensi-potensi unik dan spesifik dari setiap ruang lokal, untuk kemudian
24

mengkaitkannya kembali dengan pasar-pasar berskala regional, nasional, dan
global. Hanya dengan membangun keterkaitan antara produksi lokal dengan
pasar regional, nasional, sampai global maka pusat-pusat kegiatan ekonomi
lokal akan mampu tumbuh dan berkembang.
Dalam konteks dan konstelasi MEA, Jawa Barat harus menyiapkan berbagai
kebijakan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi petani, buruh
dan nelayan khususnya yang berkaitan terciptanya lapangan kerja dalam
kerangka kerja layak, upah layak, dan hidup layak bagi pekerja; perlindungan
buruh tenaga kerja di luar negeri, mewujudkan diversifikasi dan penetrasi pasar
ekspor; perlindungan atas hak kekayaan intelektual, standarisasi dan sertifikasi
menyangkut berbagai aspek kehidupan, antara lain: keterampilan dan keahlian,
produk dan jasa, serta warisan kekayaan budaya nasional.
4. Membangun pusat-pusat kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan merata
Kebijakan pengembangan jejaring ekonomi (networking) tidak hanya
dibangun secara vertikal dan eksternal (keterkaitan lokal, regional, nasional,
global), tetapi juga jejaring horisontal dalam skala nasional. Pengembangan
jejaring horisontal dalam skala nasional akan memperkecil disparitas antar
wilayah, di samping juga memperluas networking antar seluruh pelaku
pembangunan melalui skema-skema kerjasama antara pemerintah dengan
swasta dan masyarakat. Dengan demikian, upaya pengembangan potensi lokal
secara intensif apada akhirnya akan memberikan nilai tambah yang sangat
berguna bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi pendapatan yang diperoleh,
tetapi lebih daripada itu akan memberikan implikasi yang luas bagi
tumbuhkembangnnya kegiatan ekonomi secara merata, bahkan memperluas
peluang dan kesempatan kerja yang ada.
S. Mewujudkan kinerja birokrasi yang benih, professional dan
berintegritas.
Peningkatan kinerja birokrasi akan sangat berkaitan dengan sejauhmana
perubahan yang dilakukan terhadap paradigma para birokrat untuk memiliki
25

karakater yang kuat sebagai pekerja yang dibutuhkan dan menentukan bagi
jalannya pembangunan dan kelancaran pelayanan masyarakat. Oleh
karenanya sudah selayaknya kalu para birokrat tidak hanya berkutat pada
tingkat kepuasan sebatas yang dikonsumsi secara individual, tetapi mampu
menggeser letak kepuasannya pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat. Perubahan paradigma seperti ini, diharapkan akan mampu
menjadikan para birokrat yang terus berkreasi dan berinovasi menciptakan
beragam kebaikan-kebaikan publik. Untuk menuju perubahan seperti
dimaksud, dalam misi ini prioritas pertamanya adalah menjamin terpenuhinya
kebutuhan-kebutuhan para birokrat yang akan menjadi pemain di ruang publik.
Tindak lanjut dari misi ini antara lain dicapai melalui rasionalisasi tunjangan
daerah, insentif berbasis kinerja, dan bentuk-bentuk reward serta punishment
lainnya. Upaya lainnya adalah melalui restrukturisasi organisasi, perbaikan
sarana dan prasarana kantor, perekrutan pegawai yang berkualitas, pendidikan
tambahan, dan pembenahan KKN.
Selain itu, pemberantasan KKN merupakan suatu prasyarat bagi
keberlangsungan Kepemerintahan yang Baik (good governance). Tanpa
peningkatan pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ini, pemerintahan
cenderung akan kehilangan kepercayaan (trust) dan legitimasi dari masyarakat,
yang diawali dengan hilangnya ketegasan dalam kebijakan pemerintahan serta
dengan sendirinya masyarakat akan mengabaikan berbagai kebijakan yang
dilakukan oleh pemerintah.
Kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia yang
tangguh dan berkarakter, baik individual maupun kolektif sebagai sebuah
bangsa, yang ditentukan melalui pola pikir, pola sikap dan pola perilaku semua
warganya. Oleh karena itu Jawa Barat harus melaksanakan program Revolusi
Mental secara kongkrit, komprehensif, dan berkesinambungan dalam semua
aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara.
Kelima rumusan misi untuk mendukung pencapaian visi terwujudnya rakyat
Jawa Baral makmur berbasiskan sumber daya alam dan budaya tersebut
26

mengerucut menjadi satu strategi utama, yaitu : perubahan paradigma. Tanpa
adanya komitmen dari para pelaku pembangunan untuk berubah, maka otomatis
selamanya pembangunan akan berlangsung tanpa visi. Semua pemain bergerak,
tetapi tidak mengemban misi apapun. Jika paradigma lama ini tidak segera diubah
maka visi terwujudnya rakyat Jawa Barat makmur berbasiskan sumber daya
alam dan budaya yang ingin menyatukan semua gerak langkah pembangunan demi
mencapai kualitas nomor satu tidak akan pernah terwujud.
Adapun strategi yang diusulkan adalah dengan mengubah paradigma para
pelaku pembangunan agar didapat kesamaan cara pandang dalam menyikapi visi
dan misi tersebut. Strategi ini akan diawali dengan langkah-langkah kebijakan yang
perlu diambil dalam rangka perwujudan Visi dan Misi tersebut, yaitu:
I . Sosialisasi dan intemalisasi visi dan misi Jawa Barat terwujudnya rakyat
Jawa Barat makmur berbaslskan sumber daya alam dan budaya kepada
seluruh pelaku pembangunan di Jawa Barat.
2. Peningkatan kinerja pelaku pembangunan di Jawa Barat menjadi manusia
ber-Sumber Daya dan kompetitif.
3. Mensyaratkan komitmen terhadap keberlanjutan pembangunan ke dalam
setiap aktivitas pembangunan berdasarkan daya dukung lingkungan.
4. Mengintegrasikan potensi lokal dengan pasar berskala lebih luas : regional,
nasional, global.
5. Mernpercepat pernbangunan infrastruktur strategis, baik untuk pemenuhan
sarana dan prasarana dasar penduduk, maupun untuk penunjang ekonomi
wilayah.
6. Menjamin kesejahteraan dasar Aparatur Sipil Negara (ASN).
7. Pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme melalui perbaikan sistem
pengelolaan pembangunan.
8. Pemanfaatan IPTEK dan seni secara berdaya guna dan berhasil guna.
9. Menerapkan dan menguatkan pola kerjasama pembangunan, antar
Pernerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta serta masyarakat
I 0. Menerapkan nilai-nilai agama dan budaya daerah dalam aktivitas
pembangunan.
27

1 1 . Memelihara dan mengendalikan ketertiban umum.
Berdasarkan penjelasan di atas, pada akhirnya langkah-Iangkah kebijakan
tersebut akan dituangkan dalam bentuk arah kebijakan dan kegiatan pembangunan
secara terarah, dengan pendanaan yang tidak hanya bersurnber dari Pemerintah,
tetapi juga memobilisasi segenap potensi dan pendanaan yang ada di masyarakat.
Selain itu dalam operasionalisasinya akan sangat bergantung pada dukungan dan
partisipasi semua pihak, yang tentunya memiliki kesamaan dalam semangat untuk
berubah dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Jawa Barat dan Negara
Indonesia pada umumnya. Arab kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:
I . Menjadikan BUMD sebagai salah satu sokoguru perekonomian Jawa
Barat untuk meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Untuk meningkatkan kualitas belanja dan penyerapan anggaran dalam
menghindari STLP A yang berlebihan, diperlukan sinkronisasi proses
penetapan APBD provinsi dan kabupaten/kota dari segi arah kebijakan,
kualitas program dan segi waktu.
3. Meningkatkan pendayagunaan surnber daya kelautan dan perikanan untuk
menjamin kelestarian sumber daya kelautan dan lingkungan melalui
pengembangan perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan,
industri bioteknologi kelautan, dan pariwisata bahari.
4. Mewujudkan kedaulatan pangan melalui pembangunan infrastruktur
pertanian dan perikanan, peningkatan sumberdaya manusia, pemanfaatan
teknologi di bidang pertanian dan perikanan, diversifikasi konsumsi
pangan, dan penegakan hukum terkait pelarangan alih fungsi lahan
pertanian produktif sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan
Lahan Pertanian.
5. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui pemanfaatan lahan sesuai
Rencana Tata Ruang, penyediaan sarana produksi pertanian dengan harga
terjangkau, penyediaan skema perkreditan perbankan khusus untuk sektor
pertanian, dan konektivitas antar wilayah.
28

6. Menyiapkan program mitigasi dan adaptasi sektor pertanian, sektor
perikanan dan kelautan terhadap perubahan iklirn global.
7. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya pertanian, kelautan dan
perikanan lebih optimal untuk penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan
kesejahteraan sesuai TRJSAKTI.
8. Mengembangkan industri dan ekonomi kreatif berbasis sumber daya lokal
dan kerakyatan melalui sistem distribusi terpadu dalam rangka memperluas
akses pasar produk unggulan.
9. Membangun kedaulatan pangan, perlu peningkatan produksi berbagai
komoditas pertanian dan perikanan melalui teknologi dan manajemen,
diversifikasi konsumsi pangan, dan peningkatan etisiensi dan aksesibilitas
distribusi serta konektivitas antar wilayah di Jawa Barat.
I 0. Dalam menghadapi MEA dan perdagangan bebas lainnya, Harus
meningkatkan daya saing sektor pertanian, kelautan dan perikanan,
pariwisata, industri manufaktur dan sektor-sektor lainnya; pada saat yang
sama pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat juga harus
melindungi ekonomi rakyat dalam negeri dari praktek-praktek
perdagangan bebas yang curang (unfair trade) seperti subsidi dan praktek
dumping.
1 1 . Melakukan pendekatan pembangunan pertanian, dan kelautan perikanan
secara terintegrasi dari hulu (produksi), industri pengolahan dan
pengemasan, sampai hilir (pasar).
12. Memperkuat dan mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian, dan
perikanan (hilirisasi) serta Industri alat dan mesin pertanian dalam rangka
meningkatkan nilai tambah dan efek pengganda (multiplayer effect).
1 3 . Menyediakan sarana produksi pertanian dan kelautan perikanan dalam
jumlah yang mencukupi dan harga relatifmurah.
14. Menyediakan skema perkreditan atau dana bergulir khusus untuk sektor
pertanian, kelautan dan perikanan, dan sektor kerakyatan lainnya dengan
tingkat suku bunga relatifrendah dan persyaratan pinjam yang relatiflunak,
29

seperti halnya di negara-negara maju dan emerging economies seperti
Malaysia, Thailand, Chile, dan Tiongkok.
1 5 . Memangkas ekonomi biaya tinggi di sektor pertanian, perikanan dan
kelautan, pariwisata, industri manufaktur dan UMKM.
16. Membuat regulasi yang prorakyat di bidang pertanian, perikanan dan
kelautan, misalnya perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan dan
pembudidaya perikanan.
17. Peningkatan kapasitas (capacity building) para petani dan nelayan melalui
program DIKLATLUH (Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan) secara
sistematis dan berkesinambungan bagi warga partai dan masyarakat lainnya
untuk melakukan pendidikan/pelatihan berkelanjutan warga partai di
bidang pertanian, dan perikanan, kelautan berbasis UMKM.
18. Berkomitmen kuat mewujudkan tata kelola pemerintahan sebagai berikut :
a. Penyelarasan perencanaan, penyusunan, pembahasan dan
pengalokasian APBD Provinsi dan kabupaten/kota.
b. Revolusi mental dan konsolidasi aparatur sipil negara antar Provinsi
dan Kabupaten/Kota.
c. Mewujudkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya dengan politik
legislasi sebagai jalan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang
sesuai dengan Trisakti.
d. APBD disusun untuk pro rakyat.
e. Menyusun program bantuan yang dilaksanakan berbasis desa.
f. Mengembangkan sikap mental anti korupsi.
IV. SOSOK GUBERNUR YANG DIBUTUHKAN
Visi Terwujudnya Rakyat Jawa Barat Makmur, Berbasiskan sumberdaya
alam dan Budaya, harus dapat diwujudkan melalui Model Pembangunan
Berkarakter. Model ini mensyaratkan pembangunan yang dijiwai oleh karakter
para pelaku (stakeholders) pembangunan yang mau bekerja sama, untuk
selanjutnya bersama-sama bekerja keras demi meraih yang teratas. Selain itu
30

.
I
dibutuhkan pula komitmen yang satu, dan rencana yang satu, karena tanpa itu
mustahil kita dapat mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Menyatukan
berbagai agenda perubahan memerlukan pula kerja keras, dan harus dilakukan
secara mendasar dengan target pada perubahan-perubahan nyata untuk menuju
kemajuan.
Oleh karena itu, visi Terwujudnya Rakyat Jawa Barat Makmur, Berbasiskan
Sumber Daya Alam dan Budaya memerlukan dukungan dari para pelaku
pembangunan yang memiliki karakter, yaitu yang mau berpikir, berani memilih,
berani bertindak, dan mau bekerja keras mengemban misi mensukseskan
kepentingan bersama demi menjadi yang utama. Di lain pihak, visi menjadi yang
utama dan terdepan ini mempunyai pengertian kompetitif, sebab bersifat relatif
komparatif terhadap yang lainnya. Jadi kita tidak hanya memperjuangkan hanya
dari sisi koordinasi dan konsolidasi, integrasi, dan sinkronisasi internal tata
pemerintahan (governance) Provinsi Jawa Barat saja, tetapi lebih dari itu
melakukan komparasi dan kompetisi dengan provinsi-provinsi lainnya dalam
lingkup ruang Nasional demi menjadi yang utama.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pencapaian visi
dan pelaksanaan misi Mewujudkan Terwujudnya Rakyat Jawa Barat Makmur,
Berbasiskan Sumber Daya Alam dan Budaya harus didukung oleh para pelaku
pembangunan yang berkarakter mau bekerja sama dengan keras demi mewujudkan
yang terbaik bagi kepentingan bersama. Tanpa dukungan karakter tersebut sulit
untuk menyatukan arah dan gerak langkah pernbangunan yang berlangsung
sendiri-sendiri serta mensinergikannya demi meraih kesatuan kinerja yang
kompetitif.
Pada akhimya, untuk mencapai ini semua dibutuhkan kepemimpinan dan
pemerintahan yang kuat dan terpercaya. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa
Barat perlu secara tegas menjalankan perannya selaku pengawal intemalisasi visi
Terwujudnya Rakyat Jawa Barat Makmur, Berbasiskan Sumber Daya Alam dan
Budaya ke dalam setiap agenda pembangunan yang diteladani oleh pemimpin yang
mempelopori perubahan secara nyata menuju perbaikan ke masa depan. Profil
Gubemur Jawa Barat yang paling tepat untuk masa depan adalah sosok yang
3 1

memahami karakter rakyat Jawa Barat dan menunjukkan jiwa kepemimpinan yang
kuat, tegas, visioner dan menjadikan budaya Jawa Barat sebagai landasan untuk
berfikir, berkata dan bertindak sehingga dapat mewujudkan Jawa Barat yang
berkehendak maju menuju kemakmuran bersama yang harmonis, modem dan
penuh toleransi.
32

Visi Misi TB Hasanuddin - Anton Amanah

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (8)

Similar to Visi Misi TB Hasanuddin - Anton Amanah

Similar to Visi Misi TB Hasanuddin - Anton Amanah (20)

More from AndamAnnisa

More from AndamAnnisa (20)

Visi Misi TB Hasanuddin - Anton Amanah