Penyusunan peraturan walikota tanjungpinang tentang pedoman tanggap darurat bencana
•
0 likes•211 views
Dokumen tersebut merangkum ketentuan mengenai pelaksanaan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Pesisir No. 3 Tahun 2016. Secara garis besar mencakup tahapan pra bencana, saat terjadi bencana, hingga pasca bencana meliputi penyelamatan korban, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Dokumen ini jug
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (19)
Similar to Penyusunan peraturan walikota tanjungpinang tentang pedoman tanggap darurat bencana
Similar to Penyusunan peraturan walikota tanjungpinang tentang pedoman tanggap darurat bencana (11)
Penyusunan peraturan walikota tanjungpinang tentang pedoman tanggap darurat bencana
- 1. PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA ATAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 3 TH 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PB TANGGAP DARURAT BENCANA Oleh: Dwi Mart Diantono dmartdiantono@ymail.com
- 2. Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada. UU No. 23 Th. 2014 Ttg Pemerintahan Daerah, Pasal 246 ayat (1) menyebutkan: Aturan Teknis PROTAP PEDOMAN MEKANISME PELAKSANAAN
- 3. PEMERINTAH DAERAH BPBD TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG KOORDINASI KOMANDO PELAKSANA TANGGAP DARURAT PRA BENCANA PASCA BENCANA UU No. 24 Th.2007 PP No. 21 Th.2008 Perka BNPB Perda Kota Tpi No. 3 Th.2016
- 4. PRA BENCANA TANGGAP DARURAT PASCA BENCANA I. Situasi Tidak Terjadi Bencana 1. perencanaan penanggulangan bencana; 2. pengenalan dan pemantauan peringatan dini; 3. pengurangan resiko bencana; 4. pencegahan; 5. pemanduan dalam perencanaan pembangunan; 6. persyaratan analisis resiko bencana; 7. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah; 8. pendidikan dan pelatihan; dan 9. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. II. Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana 1. kesiapsiagaan; 2. peringatan dini; dan 3. mitigasi bencana. 1. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya; 2. penentuan status keadaan darurat bencana; 3. pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana; 4. pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana sesuai standar pelayanan minimal; 5. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan 6. pemulihan dini prasarana dan sarana vital. 1. Rehabilitasi; dan 2. Rekonstruksi PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
- 5. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan prasarana dan sarana. Status Keadaan Darurat Bencana: Siaga Darurat, Tanggap Darurat, Transisi dari Darurat ke Pemulihan Masa tanggap darurat bencana adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah
- 6. SIAGA DARURAT SAAT POTENSI BENCANA TANGGAP DARURAT BENCANA TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN SAAT KEJADIAN BENCANA SERANGKAIANKEGIATAN Kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi. kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat. Meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat KEADAAN DARURAT BENCANA MASATANGGAPDARURAT
- 7. PENGERAHAN SUMBER DAYA MANUSIA, PERALATAN DAN LOGISTIK PENCARIAN, PENYELAMATAN DAN EVAKUASI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA; PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BAGI KORBAN BENCANA SESUAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN YANG TERGOLONG KELOMPOK RENTAN; PEMULIHAN DINI PRASARANA DAN SARANA VITAL PENGKAJIAN SECARA CEPAT DAN TEPAT TERHADAP LOKASI, KERUSAKAN, KERUGIAN DAN SUMBERDAYA RENCANAOPERASITD PENENTUAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA; PERNYATAAN TD PERLU ATAU TIDAK RUANG LINGKUP TD PERDA NO. 3 TH. 2016 PASAL 39 S.D PASAL 47
- 8. PENGKAJIAN SECARA CEPAT DAN TEPAT TERHADAP LOKASI, KERUSAKAN, KERUGIAN DAN SUMBERDAYA PASAL 40 INFORMASI BENCANA 1. cakupan lokasi bencana; 2. jumlah korban bencana; 3. kebutuhan dasar; 4. kerusakan prasarana dan sarana; 5. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan 6. kemampuan sumberdaya alam maupun buatan. DALAM BENTUK FORMULIR TRC ASSESMENT 5 W 1 H
- 9. PENENTUAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA; PASAL 41 PERNYATAAN TD STATUS BENCANA TINGKAT BENCANA MASALAH PROSES DATA INFORMASI 1. pengerahan sumberdaya manusia; 2. pengerahan peralatan; 3. pengerahan logistik; 4. pengadaan barang/jasa; 5. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; 6. penyelamatan; dan 7. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga. KEMUDAHAN AKSES
- 10. PENGADAAN BARANG DAN JASA PENCARIAN, PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KEBUTUHAN DASAR KELOMPOK RENTAN PEMULIHAN DARURAT PENGERAHAN SUMBERDAYA MANUSIA, PERALATAN DAN LOGISTIK DANA SIAP PAKAI Pasal 42 Pasal 44 Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 Pasal 43
- 14. MEKANISME PENENTUAN TD LANGKAH- LANGKAH STRATEGIS TD POLA PENYELENG GARAAN SISTEM KOMANDO TD KEGIATAN PADA FASE TD BANTUAN HIDUP DASAR DAN MINIMUM STANDAR LOGISTIK TD PENDANAAN OPERASI TD