Dokumen tersebut membahas tentang pemberdayaan lembaga adat untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut, pesisir dan pulau kecil. Secara khusus membahas tentang: 1. Revitalisasi kearifan lokal dalam pembangunan budaya bahari 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan konservasi perairan 3. Meningkatkan kelestarian sumber daya kawasan konservasi perairan

1. Pemberdayaan Lembaga
Adat untuk Keberlanjutan
Pemanfaatan Sumber
Daya Laut, Pesisir dan
Pulau Kecil
Pasilitasi Intermediasi Revitalisasi Kearifan
Lokal Dalam Pembangunan Budaya Bahari.
Mataram, 22 September 2015

2. • Kesejahteraan Masyarakat KP
• Kelestarian Sumberdaya KP
MENGELOLA
SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
SECARA
BERKELANJUTAN
MENINGKATKAN
DAYA SAING DAN
KEBERLANJUTAN
USAHA
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
MENGEMBANGKAN
KOMPETENSI SDM
DAN IPTEK INOVATIF
REFORMASI BIROKRASI
TUJUAN
PILAR 1
RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2015-2019
PILAR 2 PILAR 3
2

3. 3
1. MENGELOLA SUMBERDAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN SECARA BERKELANJUTAN
Pemberantasan IUU Fishing (Moratorium, Transhipment, penertiban VMS, dll)
Penertiban perizinan usaha perikanan
Penerapan manajemen kuota penangkapan
Perlindungan species tertentu (ikan napoleon dan penyu)
Larangan penangkapan species tertentu (kepiting dan lobster bertelur) dan
perlindungan spawning ground
Rehabilitasi ekosistem pesisir dan pengelolaan kawasan konservasi perairan
Pengembangan kawasan ekowisata maritim
Pengembangan sistem karantina ikan
Pengaturan alat tangkap ramah lingkungan dan penertiban rumpon di ZEEI

4. • 125 Armada penangkapan ikan > 30 GT di wilayah perbatasan sampai
2019
• Cold storage di 100 sentra nelayan dalam rangka SLIN sampai 2019
• Sistem Informasi Nelayan Pintar di 100 sentra nelayan sampai 2019
• Jaminan pasokan BBM untuk nelayan (berkoordinasi dengan Kementerian
ESDM untuk pasokan ke SPDN dan relokasi BBM ke LPG)
• Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan/Pembudidaya 30.000 per tahun
Gerakan Nelayan
hebat
• Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) 20.000
pembudidaya sampai 2019
• Penjaminan mutu benih di Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan
unit pembenihan lainnya pada 900 unit pembenihan sampai
2019
• Pengembangan 100 Kebun Bibit rumput laut dengan kultur
jaringan sampai 2019
• Penerapan teknologi biofloc budidaya lele dan patin di 24 lokasi
sampai 2019
Gerakan
kemandirian
Pembudidaya
Ikan
• Penanaman mangrove 3 juta batang per tahun
• Pembangunan sabuk pantai 7,5 km sampai 2016
• Pembangunan rekayasa hybrid 25 km sampai 2016
Gerakan Cinta
Laut dan
Rehabilitasi
Kawasan Pesisir
di PANTURA Jawa
RINCIAN QUICK WIN 2015-2019
1
2
3

5. • Lomba bazaar aneka masakan hasil laut di 35 lokasi per tahun
• Lomba inovasi menu masakan hasil laut di 35 lokasi per tahun
• Pendirian dan penataan 25 sentra kuliner masakan hasil laut di kota pesisir
sampai 2019 (berkoordinasi dengan Kementerian UKM)
Gerakan
Ekonomi Kuliner
Rakyat Kreatif
dari Hasil Laut
• Pembangunan 20 techno park berbasis litbang KP sampai tahun 2019
• Pembangunan 4 techno park berbasis vokasional sampai tahun 2019
Pembangunan
Techno Park
berbasis
perikanan rakyat
• Operasional kapal pengawas di WPP wilayah timur dan barat (minimal 210
hari layar per tahun)
Operasi
pengawasan laut
di perairan
perbatasan
• Pengembangan 5 sentra wisata bahari berbasis gugus pulau sampai 2019
• Partisipasi dalam Pekan Wisata Maritim (berkoordinasi dengan
Kementerian Pariwisata)
Pariwisata
• Penyediaan LPG untuk 600.000 nelayan sampai 2019
(berkoordinasi dengan Kementerian ESDM)
Energi
RINCIAN QUICK WIN 2015-2019
4
5
6
7
8

6. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Dasar Hukum :
 Pasal 18 ayat 2 UUD 1945, 'Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.'
 UURI Nomor 23 tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah
 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah.
1. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui :
 Peningkatan pelayanan,
 Pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
2. Meningkatkan daya saing daerah, dengan memperhatikan:
 Prinsip demokrasi,
 Pemerataan,
 Keadilan,
 Keistimewaan dan kekhususan, serta
 Potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI
Maksud Pemberdayaan Masyarakat :

7. INISIATIF PEMBANGUNAN DARI MASYARAKAT
(BOTTOM UP)
PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
INISIATIF PEMBANGUNAN UMUMNYA
BUKAN DARI MASYARAKAT (TOP DOWN)
 PROGRAM / KEGIATAN ?
 TATA KELOLA ?
 SUMBER PENDANAAN ?
 PROGRAM / KEGIATAN ?
 TATA KELOLA?
 SUMBER PENDANAAN ?

8. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Dasar Hukum :
 Pasal 18 ayat 2 UUD 1945, 'Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.'
 UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 PP. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah.
 Undang-Undang RI No. 6 Th 2014 Tentang Desa
1. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui :
 Peningkatan pelayanan,
 Pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
2. Meningkatkan daya saing daerah, dengan memperhatikan:
 Prinsip demokrasi,
 Pemerataan,
 Keadilan,
 Keistimewaan dan kekhususan, serta
 Potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI
Maksud Pemberdayaan :
(UU 32/2004, Penjelasan Umum)

9. KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR
•
Dalam pengelolaan lingkungan di wilayah pesisir isu utamanya
adalah masih sangat besarnya jumlah masyarakat yang kurang
mampu (penghasilan dibawah standar rata-rata yang ditentukan)
dan masih harus menghadapi masalah kesehatan, kekurangan air
bersih, abrasi, dan sulitnya mengcapai tingkat pendidikan yang
layak, hal ini disebabkan belum dikelola dengan baik.
• Kualitas lingkungan dan daya dukung, sarana dan prasarana
terbatas,. demikian pula tingkat aksesibilitas dan dana yang tersedia
termasuk program pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan,
lingkungan sosial maupun lingkungan alam yang merupakan hal
utama dalam menentukan arah pemberdayaan.
• Konsep pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana
kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif efisien
secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga masyarakat,
negara, regional maupun Internasional, termasuk dalam bidang
politik ekonomi, maupun lainnya.
PENTINGNYA PEMBERDAYAAN

10. PENGERTIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
• Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk
mentransformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan
nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai
dan kepentingan didalam arena segenap aspek kehidupan.
Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan
kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan
individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya.
• Secara fungsional, pemberdayaan masyarakat adalah upaya
melegitimasi dan memperkokoh segala bentuk gerakan masyarakat
yang ada, gerakan kesejateraan mandiri masyarakat dengan ujng
tombak LSM, gerakan protes masyarakat terhadap dominasi dan
intervensi birokrasi negara, kesewenangan dunia industri, gerakan
moral, yang bermaksud memberikan baju moral kepada kekuatan
(force) telanjang yang menjadi andalan hubungan sosial dan tiga
dekade terakhir
PENTINGNYA PEMBERDAYAAN

11. Upaya pemberdayaan rakyat mencakup TIGA-P yaitu,
A. Pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat,
B. Penyuluhan dapat merespon dan memantau perubahan – perubahan yang terjadi
di masyarakat dan
C. Pelayanan yang berfungsi sebagai pengendali ketepatan distribusi aset
sumberdaya fisik dan non fisik yang diperlukan oleh masyarakat.
Strategi pemberdayaan masyarakat digunakan dalam pendekatan pembangunan yang
berpusat pada rakyat (People Centered Development). Pendekatan ini menyadari
tentang betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian
dan kekuatan internal yang ditempuh melalui kesanggupan melakukan kontrol internal
atas sumberdaya materi dan non material yang penting melalui retribusi modal atau
kepemilikan.
Strategi utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:
A. penguatan akses mencakup akses hukum, akses inpormasi, dan akses ekonomi,
B. Penguatan hak yang mengcakup: hak akses (right of access) kawasan wisata
pesisir, hak pemanfaatan (right of withadrawal), dan hak pengelolaan (right of
management),
C. Penguatan kelembagaan untuk menentukan arah kebijakan pemberdayaan
masyarakat dalam pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan yang
mengcakup: nilai sosial, norma, organisasi (players of the game), kontrol
(control), insentif, dan kebutuhan(needs).

12. TITIK BERAT
1. Peningkatan ketrampilan dan
pengetahuan keluarga nelayan (laki-laki
dan perempuan) dalam pengolahan hasil
ikan pasca panen.
2. Menciptakan diversifikasi usaha produktif
alternatif selain usaha nelayan baik di
sektor pertanian maupun pariwisata.
3. Peningkatan pemahaman masyarakat
pesisir tentang kebijakan-kebijakan terkait
dengan pesisir dan laut dan norma-norma
lokal (hukumadat).

13. 4. Pengembangan Peraturan Desa
tentang tata kelola pesisir dan laut.
5. Pemerintah Daerah memfasilitasi
nelayan dalam mengakses modal
usaha dari lembaga keuangan dan
skema perkreditan rakyat.
6. Menyediakan informasi iklim yang
mudah dan murah diakses oleh
nelayan, seperti melalui SMS gateway.
Mengembangkan tata kelola ruang
hidup dengan pendekatan hulu-hilir.

14. PENGERTIAN
1. Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara
kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris
disebut dengan institution yang berarti pendirian, lembaga, adat
dan kebiasaan.
2. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai
sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia
yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur
dalam suatu kerangka nilai yang relevan.
3. Sehingga lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang
mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur
dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan.
PENGERTIAN LEMBAGA ADAT

15. Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan
baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh
dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu
masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas
harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan
berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai
permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada
adat istiadat dan hukum adat yang berlaku
Kemudian yang dimaksud dengan lembaga adat menurut PERDA
Kabupaten Sumbawa Nomor 23 Tahun 2007 tentang lembaga adat
ialah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu
Pemerintah Daerah dan merupakan mitra dalam memberdayakan,
melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat
mendukung pembangunan.

17. FUNGSI
Bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar
sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam
masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan
masyarakat.
Selain itu, Lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan
ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain:
a. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
b. Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.
Kemudian, lembaga adat juga memiliki fungsi lain yaitu :
a. Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang
terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
b. Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya
c. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan
kepentingan hubungan sosial kepadatan dan keagamaan.
d. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan
mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya.
e. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat
desa adat

18. Wewenang Lembaga Adat
Lembaga adat memiliki wewenang yang meliputi :
a) Mewakili masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat
adat tersebut.
b) Mengelola hak-hak dan/aau harta kekayaan adat untuk meningkatkan
kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.
c) Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan
kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d) Memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-
masalah adat dan agama untuk kepentingan desa adat.
e) Sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat di
selesaikan pada tingkat desa
f) Membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di kecamatan,
kabupaten/ kota desa adat tersebut berada.

19. a. Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat
dan kebiasaan masyarakat.
b. Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan
masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan
dari budaya nasional.
c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Ketua Adat,
Pemangku Adat, Pemuka Adat dengan Aparat Pemerintah pada semua tingkatan pemerintahan
di Kabupaten daerah adat tersebut.
d. Membantu kelancaran roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan/atau harta kekayaan
lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat setempat.
e. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang
luas kepada aparat pemerintah terutama pemerintah desa/kelurahan dalam pelaksanaan
pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.
f. Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebinekaan masyarakat adat dalam
rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
g. Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan
Pemerintah Desa dan Lurah.
h. Mengayomi adat istiadat
i. Memberikan saran usul dan pendapat ke berbagai pihak perorangan, kelompok/lembaga
maupun pemerintah tentang masalah adat
j. Melaksanakan keputusan-keputusan paruman dengan aturan yang di tetapkan
k. Membantu penyuratan awig-awig
l. Melaksanakan penyuluhan adat istiadat secara menyeluruh
TUGAS LEMBGA ADAT

21. PEMBINAAN
A. Pembinaan desa adat dapat dilaksanakan dengan pola
melaksanakan ceramah-ceramah pembinaan desa adat,
penyuluhan, penyuratan awig-awig desa adat pada setiap
tahunnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk mencapai ,
melestarikan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan
hubungan manusia dengan manusia sesama makhluk ciptaan
Tuhan.
B. Selain itu pembinaan lembaga adat sebagai usaha
melestarikan adat istiadat serta memperkaya khasanah
kebudayaan masyarakat, Aparat Pemerintah pada semua
tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan
mengembangkan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat
dalam pembangunan dan ketahanan nasional

22. KELEMBAGAAN PADA MASYARAKAT SASAK
waris KADANG
KRAMA
waris KADANGKRAMA
ROANG

23. b. Krama gubuk, yaitu bentuk krama adat yang ber-anggotakan seluruh
masyarakat dalam suatu gubuk (dasan, dusun, kampung) tanpa kecuali.
Keanggotaan krama tidak memandang bulu asalkan secara adat dan
administratif yang bersangkutan adalah pen-duduk yang sah di dalamgubuk.
c. Krama desa, yaitu majelis adat tingkat desa, terdiri
dari Pemusungan(Kepala Desa Adat), Juru Arah (Pembantu Kepala
Desa), Lang-Lang Desa (Kepala Keamanan Desa), Jaksa (Hakim
Desa), Luput (Koordinator Kesejahteraan Desa), Kiai Penghulu.
Dari penerapan karma dalam kehidupan etnis Sasak itu, telah ikut mendorong
lahirnya berbagai bentuk kearifan lokal dalam kumunitas yang mengandung
nilai-nilai yang masih cocok dengan kehidupan kekinian, dan relefan
diwariskan.
a. Krama banjar lebih banyak bergerak pada banjar yang terkait urusan
orang hidup dan orang yang mati. Jenisnya antara lain krama banjar
subak, krama banjar merariq, krama banjar mate, dan krama banjar haji
KEARIPAN BATUR SASAK

24. 1. jot/perasak(saling memberi atau mengantarkan makanan),
2. Saling pesilaq(saling undang untuk suatu hajatan keluarga),
3. Saling pelangarin (saling layat jika ada kerabat/sahabat yang
meninggal), ayoin (saling mengunjungi),
4. Saling ajinan (saling menghormati atau saling menghargai terhadap pebedaan,
menghargai adanya kelebihan dan kekurangan yang dimilki oleh seseorang atau
kelompok tertentu),
5. Saling jangoq (silaturrahmi saling menjenguk jika ada di antara sahabat sedang
mendapat atau mengalami musibah),
6. Saling bait (saling ambil-ambilan dalam adat perkawinan),
7. Saling wales/bales (saling balas silaturrahmi, kunjungan atau semu budi
(kebaikan) yang pernah terjadi karena kedekatan-persahabatan),
8. Saling tembung/sapak(saling tegur sapa jika bertemu atau bertatap muka antar
seorang dengan orang lain dengan tidak membedakan suku atau agama)
9. Saling saduq (saling mempercayai dalam pergaulan dan persahabatan, terutama
membangun peranakan Sasak Jati (persaudaraan Sasak sejati) di antara sesama
sanak (saudara) Sasak dan antarorang Sasak dengan batur luah(non Sasak),
10. Saling ilingan/peringet, yaitu saling mengingatkan satu sama lain antara
seseorang (kerabat/ sahabat) dengan tulus hati demi kebaikan dalam menjamin
persaudaraan/silaturrahmi.
Bidang politik, sosial, kemasyarakatan, tercermin dari 10
(sepuluh) macam saling sebagai pengikat tali silaturrahmi
masyarakat Sasak, yaitu

25. Ada tiga praktik kearifan lokal (tiga saling) yaitu:
 saling peliwat (suatu bentuk tolong-menolong
terhadap seseorang yang sedang mengalami
kesusahan
 saling liliq/gentik (suatu bentuk menolong kawan
dengan membantu membayar hutang tanggungan
sahabat atau kawan, dengan tidak
memberatkannya dalam bentuk bunga atau ikatan
lainnya yang mengikat), dan
 saling sangkul/sangkol/sangkon (saling menolong
dengan memberikan bantuan material terhadap
kawan yang sedang menerima musibah).
BIDANG EKONOMI

26. Tercermin dari :
saling tulung (bentuk tolong menolong dalam
membajak menggaru sawah ladang para petani);
saling serok (saling tolong dalam menanami sawah
ladang); saur alap(saling tolong dalam mengolah
sawah ladang, seperti dalam hal
ngekiskis/membersihkan rerumputan dengan alat
potong kikis ataungoma/ngome/mencabuti rumput;
besesiru/besiru yaitu nilai kearifan lokal ini juga
hampir sama dengan saur alap, yaitu pekerjaan
gotong royong bekerja di sawah dari menanam bibit
sampai pane
BIDANG ADAT BUDAYA

27. TAU SAMAWA memiliki Konsep diri yang selalu
mengutamakan rasa saleng/saling dan ilaq- harga diri
1. Saleng sakiki (saling membantu : yaitu secara bersama+sama mengatasi dan
memecahkan setiap persoalan yang dihadapi)
2. Saleng pedi (saling mengasihi yaitu sikap empati terhadap penderitaan orang
lain)
3. Saleng satingi (saling menghormati! Lebih-lebih kepada tamu siapapun dia)
4. Saleng satotang (saling mengingatkan satu sama lain)
5. Saleng sadu (saling percaya yang didasari oleh rasa malu apabila berbuat
curang)
6. Saleng sayang (yang muncul dari kebiasaan sehari+hari dari rasa saling
mempercayai)
7. Saleng tulung wujud kebiasaan kegotongroyongan dalam masyarakat
8. Saleng beme (saling membina diri antara satu dan yang lain)
9. Saleng ango( saling mengun ungi yang tidak terbatas hanya pada saat sakit
dan adanya musibah tetapi setiap saat sebagai wu ud rasa saling
menyayangi)
10. Saleng santuret (suasana demokratis dalam dimensi kekelurgaan dan
persaudaraan.)

28. KEARIPAN MASYARAKAT
(MBOJO) BIMA-DOMPU
Maja Labo Dahu merupakan falsafah kehidupan yang
mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan pedoman oleh Pemerintah dan
seluruh masyarakat. Nilai-nilai luhur yang bersumber dari Maja Labo Dahu
ialah
1.Tohompara nahu sura dou labo danana
2.Edera Nahu sura dou Marimpa
3.Renta ba rera, kapoda ba ade karawi ba weki
4.Nggahi Rawi Pahu
Keempat nilai luhur dari Maja Labo Dahu disebut di atas pada hakekatnya
merupakan perpaduan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.
“Tahompara nahu sura dou labo dana” (ikhlas berkorban) yang berarti
“biarkan aku menderita asalkan demi masyarakat dan negara”. Falsafah
tersebut mampu mengobarkan semangat pengabdian untuk membina
kebersamaan.

29. “Edera nahu sura dou marimpa”, yang berarti “saya
tidak penting (bukan yang utama), yang utama dan
penting adalah masyarakat secara keseluruhan”.
Falsafah ini pada hakekatnya mewajibkan sultan untuk
memperhatikan kepentingan masyarakat banyak tanpa
mempedulikan kepentingan pribadi atau golongannya.
Sultan dan seluruh masyarakat harus berpedoman
pada nilai-nilai luhur “Nggahi Rawi Pahu” yang
mengandung pengertian bahwa apa yang telah
diikrarkan harus dapat diwujudkan menjadi kenyataan.

30. 1. Piara Nggahi Ro Eli : memelihara
perkataan
2. Piara Ruku Ro Rawi : Memelihara prilaku
3. Piara Ngaha Ro Nono : Memelihara
makanan dan minuman
4. Dou Ma Labo Dana : mengumpulkan
harapan untuk membangun masyarat