SlideShare a Scribd company logo

materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx

•Download as PPTX, PDF•
•
S
SUZUKIISHIKAWA

MATERI PAPARAN

Education
1 of 339
PEMBEKALAN MATERI UJIAN DINAS TK I, II & UPKP
LANDASAN HUKUM 2 01 UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN 02 PP 11 Tahun 2017 jo.PP 11 Tahun 2020 tentang Manajemen ASN 03 04 SEB Ka. BKN dan Ka. LAN Nomor 12/SE/1981 PP 99 Tahun 2000 Jo PP 12 Tahun 2002
3
4 Ujian Dinas bagi PNS Ujian Dinas Tingkat I • Ujian yang diselenggarakan untuk Kenaikan Pangkat dari Pengatur Tingkat I (gol. Ruang II/d) menjadi Penata Muda (gol. Ruang III/a) Ujian Dinas Tingkat II • Ujian yang diselenggarakan untuk Kenaikan Pangkat dari PenataTingkat I (gol. Ruang III/d) menjadi Pembina (gol. Ruang IV/a)
UJIAN DINAS TINGKAT I 5 NO. MATERI JML SOAL NILAI PATOKAN 1. KELOMPOK A a. Pancasila 10 15 b. UUD 1945 10 15 c. RPJMN 10 15 2. KELOMPOK B a. Kepegawaian 10 10 b. KORPRI 10 10 3. KELOMPOK C a. Pengetahuan Perkantoran 10 8 NO. MATERI JML SOAL NILAI PATO KAN 4. KELOMPOK D a. Renstra 10 8 b. SOTK 10 8 5. KELOMPOK E a. Bahasa Indonesia 10 6 b. Sejarah Indonesia 10 5 Jumlah total 100 100
UJIAN DINAS TINGKAT II 6 NO. MATERI JML SOAL NILAI PATOKAN 1. KELOMPOK A a. Pancasila 10 15 b. UUD 1945 10 15 c. RPJMN 10 10 2. KELOMPOK B a. Kepegawaian 10 5 b. KORPRI 10 5 3. KELOMPOK C a. Teori Kepemimpinan 10 5 b. Fungsi Manajemen 10 5 NO. MATERI JML SOAL NILAI PATOK AN 4. KELOMPOK D a. Renstra 10 5 b. SOTK 10 5 5. KELOMPOK E a. Bahasa Indonesia 10 5 b. Sejarah Indonesia 10 5 6. KELOMPOK F a. Perkembangan Politik dalm negeri 10 5 b. Perkembangan Politik Luar Negeri 10 5 7. Karya Tulis dan Wawancara JUMLAH TOTAL 130 100
UJIAN PENYESUAIAN & KENAIKAN PANGKAT (D3-S2) 7 No Kompetensi Materi Bobot Soal Jumlah Soal A. Ujian Tertulis 50 % 100 1. Kompetensi Dasar a. Wawasan Kebangsaaan : 20 soal b. Pengetahuan Umum : 15 soal (Kebijakan publik, Pelayanan publik dan good governance) 20% 35 2. Kompetensi Bidang/ Teknis a. Substansi Kepegawaian b. Tugas dan Fungsi Instansi 20 % 50 3. Kompetensi Penunjang a. Bahasa Inggris 10 % 15 B. Karya Tulis/ Makalah, Presentasi & Wawancara 50 % 1. Karya Tulis/Makalah a. Sistematika penulisan b. Kelogisan & originalitas Ide c. Manfaat topik terhadap kebutuhan organisasi d. Kualitas pemecahan masalah (ketajaman analisis & rekomendasi) 10% 2. Presentasi a. Penguasaan materi (konten) b. Kemampuan penggunaan alat bantu c. Kemampuan mengkomunikasikan ide & kepercayaan diri 30 % 3. Wawancara a. Motivasi b. Orientasi ke depan c. Perubahan yang akan dilakukan 10 % BOBOT 100%
MATERI UJIAN DINAS I & II
WAWASAN KEBANGSAAN 9 4 Pilar Kebangsaan 01 02 03 04 Pancasila UUD 1945 Bhineka Tunggal Ika NKRI
01 02 03 Sejarah lahirnya Pancasila Fungsi dan peran Pancasila Pemahaman terhadap makna lambang Pancasila PANCASILA 04 Pengamalan/implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari- hari 05 Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila Contoh soal Pancasila Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila ke- .... a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5
UUD 1945 Bagian UUD 1945 ✔ Pembukaan -- 4 Alinea ✔ Batang Tubuh -- 37 Pasal ✔ Penutup -- 4 Pasal Aturan Peralihan -- 2 Ayat Aturan Tambahan Lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 ❖ MPR ❖ DPR ❖ Presiden & Wakil Presiden Lambang & Semboyan Negara ▪ Lambang : Burung Garuda ▪ Semboyan : Bhineka Tunggal Ika
Contoh Soal UUD 1945 (1) Yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah .... a. UUD 1945 b. Pancasila c. TAP MPR d. Pembukaan UUD 1945 e. Proklamasi 17 Agustus 1945 Yang berhak mengajukan rancangan Undang-undang adalah .... a. Presiden dan DPR b. Presiden dan DPD c. Presiden, DPR, dan DPD d. DPR dan DPD e. MPR dan MA 12
Contoh Soal UUD 1945 (2) Di bawah ini adalah wewenang-wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, kecuali .... a. Menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD c. Memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum e. Memutus pembubaran partai politik Hak warga negara untuk mendapat pendidikan diatur dalam UUD 1945 .... a. Pasal 27 b. Pasal 28 c. Pasal 29 d. Pasal 30 e. Pasal 31 13
PEMBEKALAN MATERI UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Tahun 2022
LANDASAN HUKUM 1. UU No 5 Th 2014 tentang ASN 2. PP No 11 Th 2017 Jo PP 17 Th 2020 tentang Manajemen PNS 3. PP 99 Tahun 2000 Jo PP 12 Tahun 2002 tentang KP PNS 4. SEB Ka. BKN dan Ka. LAN No. 12/SE/1981 ttg Pelaksanaan Ujian Dinas 5. Peraturan Kepala BKN No. 50 Tahun 2019 tentang Prosedur Pelaksanaan Seleksi dengan Metode CAT BKN 6. SE Kepala BKN Nomor 2/SE/XII/2016 tentang Ketentuan Pelaksanaan UPKP, PPP, Ujian Dinas Tingkat I dan II di Lingkungan BKN 7. SE BKN No. 7 Tahun 2021 Tentang : Prosedur Penyelenggaraan Seleksi CAT BKN dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
BKN
NO. MATERI JML SOAL NILAI PATOKAN 1 KELOMPOK A a. Pancasila 10 15 b. UUD 1945 10 15 c. RPJMN 10 15 2 KELOMPOK B a. Kepegawaian 10 10 b. KORPRI 10 10 3 KELOMPOK C a. Pengetahuan Perkantoran 10 8 4 KELOMPOK D a. RENSTRA 10 8 b. SOTK 10 8 5 KELOMPOK E a. Bahasa Indonesia 10 6 b. Sejarah Indonesia 10 5 JUMLAH TOTAL 100 100 Ujian Dinas Tk. I Jumlah Soal = 100 Soal Waktu Pengerjaan = 90 Menit
Ujian Dinas Tk. II NO. MATERI JML SOAL NILAI PATOKAN 1 KELOMPOK A a. Pancasila 10 15 b. UUD 1945 10 15 c. RPJMN 10 10 2 KELOMPOK B a. Kepegawaian 10 5 b. KORPRI 10 5 3 KELOMPOK C a. Teori Kepemimpinan 10 5 b. Fungsi Manajemen 10 5 4 KELOMPOK D a. RENSTRA 10 5 b. SOTK 10 5 5 KELOMPOK E a. Bahasa Indonesia 10 5 b. Sejarah Indonesia 10 5 6 KELOMPOK F a. Perkembangan Politik Dalam Negeri 10 5 b. Perkembangan Politik Luar Negeri 10 5 7 Karya Tulis dan Wawancara JUMLAH TOTAL 130 100 Jumlah Soal = 130 Soal Waktu Pengerjaan = 120 Menit
PI SLTP - SLTA Jumlah Soal = 100 Soal Waktu Pengerjaan = 90 Menit NO. KOMPETENSI MATERI BOBOT SOAL JUMLAH SOAL A. Ujian Tertulis 50 % 100 1 Kompetensi Dasar a.Wawasan Kebangsaaan b. Pengetahuan Umum (Kebijakan publik, pelayanan nan publik dan good governance) 15% 15% 28 18 2 Kompetensi Bidang/ Teknis a.Substansi Kepegawaian b.Tugas dan Fungsi Instansi 20 % 15 39 B. Karya Tulis/ Tugas Tertulis & Wawancara 50 % 1. Karya Tulis/ Tugas Tertulis 40% 2. Wawancara 10%
PI D3 – S2 Jumlah Soal = 100 Soal Waktu Pengerjaan = 90 Menit NO. KOMPETENSI MATERI BOBOT SOAL JUMLA H SOAL A. Ujian Tertulis 50 % 100 1 Kompetensi Dasar a.Wawasan Kebangsaaan b. Pengetahuan Umum (Kebijakan publik, Pelayanan publik dan good governance) 20% 20 15 Kompetensi Bidang/ Teknis a.Substansi Kepegawaian b.Tugas dan Fungsi Instansi 20 % 50 Kompetensi Penunjang a. Bahasa Inggris 10 % 15 B. Karya Tulis/ Tugas Tertulis & Wawancara 50 % 1. Karya Tulis/ Tugas Tertulis 10% 2. Wawancara 30% 3. Presentasi 10%
Memenuhi Syarat Jika …. o Pancasila minimal 70 o Nilai UUD 1945 minimal 70 o Nilai NPR (Nilai Presentasi/ Nilai CAT per submateri x 2) lainnya minimal 40 o Nilai Tertimbang Ujian Dinas Tingkat I ≥ 65 o Nilai Tertimbang Ujian Dinas Tingkat II ≥ 70
KISI-KISI O
pancasila Sejarah lahirnya Pancasila Fungsi dan peran Pancasila Pemahaman terhadap makna lambang Pancasila Pengamalan/implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
Istilah Pancasila pertama kali disampaikan oleh Ir. Soekarno pada sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945. Disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 Image by google
Lima dasar yang berisi pedoman atau tingkah laku yang baik PANCA SILA LIMA Sendi/ atas/ dasar/ peraturan tingkah laku yang baik
Image by google Perisai pada lambang garuda melambangkan: perjuangan, pertahanan dan perlidungan diri Warna emas pada lambang garuda melambangkan: Kejayaan
MAKNA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA Pancasila berisi norma dasar yang fundamental dari sebuah negara Norma tersebut bersifat tetap dan kedudukannya sangat istimewa sehingga tidak dapat diubah/diganti Pancasila dijadikan sebagai pijakan dan pedoman dalam mengatur dan menyelenggarakan negara dan pemerintahan
Pancasila sebagai pandangan hidup Pandangan hidup Sebagai Basic Belief System. Basic belief system atau sistem kepercayaan dasar, yaitu sekumpulan nilai yang terangkai secara sistematis dan difungsikan sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Perilaku manusia Indonesia seharusnya didasarkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila juga merupakan sumber etika, moral dan budaya Pancasila sebagai dasar negara Pancasila dijadikan sebagai pijakan dan pedoman dalam mengatur dan menyelenggarakan negara dan pemerintahan Pancasila sebagai ideologi nasional a) Gagasan, cita-cita, dan nilai dasar yang membentuk sistem nilai yang utuh, bulat dan mendasar. b) Merupakan pencerminan dari pandangan hidup dan falsafah hidup suatu bangsa. c) Berbentuk kepercayaan politik yang kokoh sebagai hasil kemauan bersama Fungsi Pancasila dan Perwujudan
BUTIR PANCASILA
1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa 2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. 7 BUTIR
10 BUTIR 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10.Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
7 BUTIR 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
10 BUTIR 1.Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. 2.Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3.Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4.Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5.Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6.Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7.Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8.Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9.Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada TuhanYang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10.Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.
11 BUTIR 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10.Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11.Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 1. Religion/ agama 2. Humanity/ kemanusiaan HAM Manusia dengan manusia 3. Nasionalisme/ Nasionalisme 4. Democracy/ Demokrasi 4. Justice/ keadilan Seimbang antara hak dan kewajiban Manusia umum alam hukum negara Nasionalisme, bela negara, persatuan, rela berkorban, cinta tanah air Pemilu, musyawarah, kekeluargaan Tuhan, agama, kepercayaan
Berikut ini pernyataan yang tepat menggambarkan makna Pancasila sebagai dasar negara adalah …. A. Pancasila merupakan hukum tertinggi di Indonesia B. Pancasila menjadi pelindung dari berbagai ancaman C. Pancasila merupakan pedoman dalam melaksanakan pembangunan D. Pancasila merupakan dasar dalam menyelenggarakan negara/ pemerintah
Sebuah rumah makan menjadi viral karena memberikan perlakuan diskriminatif terhadap pelanggan. Dalam undang-undang perlakuan diskriminatif dilarang tegas. Adalah hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi jika rumah makan tersebut mengamalkan nilai- nilai Pancasila khususnya sila ke - …. A. 5 B. 4 C. 3 D. 2
Memakai perhiasan berlebihan dan barang mewah merupakan pelanggaran terhadap sila ke -…. A. 4 B. 5 C. 2 D. 3
Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila ke- .... A. 4 B. 5 C. 2 D. 3
UUD 1945 Pembukaan Batang Tubuh Lambang dan Semboyan Negara Lembaga-Lembaga yang diatur dalam UUD 1945
Undang- undang dasar 1945 adalah hukum dasar Lembaga negara yang mengikat pemerintah, Lembaga-Lembaga negara, Lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah NKRI
UUD 1945 o Hukum dasar tertulis NKRI o Konstitusi pemerintahan RI o Ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945dengan sistematika : (1)Pembukaan 4 alinea (2)Batang tubuh terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal ,4 Pasal peralihan dan 2 ayat aturan tambahan (3)Penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal Batang tubuh berisi dua bagian pokok yaitu, Sistem negara Pemeritahan, dan hubungan negara dengan warga negara dan penduduk Indonesia
BKN
AMANDEMEN 1. 14 – 21 Oktober 1999 2. 7 – 18 Agustus 2000 3. 1 – 9 November 2001 4. 1 – 11 Agustus 2002
UUD 1945 SETELAH AMADEMEN o UUD 1945 hasil amandemen berlaku sampai sekarang o Sistematika UUD 1945 amandemen : (1) Pembukaan 4 Alinea (2) Batang tubuh terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 3 Pasal Peralihan dan 2 Pasal aturan tambahan Beberapa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: a) Kedudukan yang sejajar dan proposional antara Presiden dan DPR b) Masa jabatan Presiden diatur tegas, yaitu max dapat dipilih untuk dua kali masa jabatan c) Dilaksanakannya otonomi daerah
MAKNA ALINEA DAN PEMBUKAAN UUD 1945 1) Merupakan sumber motivasi dan perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional 2) Merupakan sumber cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan 3) Mengandung nilai-nilai universal dan lestari MAKNA PEMBUKAAN
ALINEA PERTAMA “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan” o Mengungkapkan dalil obyektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikeadilan dan perikemanusiaan o Mengungkapkan pernyataan subyektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah ALINEA KEDUA “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan Makmur” o Mengungkapkan cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur o Menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian
ALINEA KETIGA Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaanya. o Memuat motivasi spiritual yang luhur dan merupakan pengukuhan atas proklamasi kemerdekaan. o Menunjukkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
ALINEA KEEMPAT Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteran umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusian yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. o Menegaskan tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan Nasional o Menegaskan bahwa negara Indonesia berbentuk republik o Negara Republik Demokrasi dengan dasar kedaulatan rakyat. o Menegaskan bahwa negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila
MPR DPR DPA MA PRESI DEN BPK LEMBAGA NEGARA SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945 UUD 1945
UUD 1945 MPR DPR PRESI DEN MA MK KY DPD BPK Lembaga Legislatif Membuat UU Lembaga Eksekutif Melaksanakan UU Lembaga Yudikatif Mengawasi jalannya UU Lembaga Eksaminatif Pemeriksa Keuangan Negara LEMBAGA NEGARA SETELAH AMANDEMEN UUD 1945
PERBEDAAN LEMBAGA NEGARA SEBELUM AMANDEMEN o MPR Lembaga tertinggi negara, menetapkan GBHN, mengangkat Presiden dan Wakil Presiden o Tidak ada aturan mengenai Batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden o Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR o Tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan o Lembaga tinggi negara terdiri dari Presiden, DPR, DPA, BPK dan MA o MPR sebagai pelaku pelaksana kedaulatan rakyat SETELAH AMANDEMEN o MPR Lembaga tertinggi negara, menetapkan GBHN, mengangkat Presiden dan Wakil Presiden o Masa jabatan presiden max 2 periode o Presiden sebagai kekuasaan penyelenggara negara o Menganut sistem pemisahan kekuasaan (legislatif, eksekutif, yudikatif, dan eksaminatif) o Lembaga tinggi negara terdiri dari Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MK, KY dan MA o Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar
RESUME BAB BAB JUDUL BAB CAKUPAN PASAL I Bentuk dan Kedaulatan 1 II MPR 2 dan 3 III Kekuasaan Pemerintahan Negara 4 s.d 16 IV Dewan Pertimbangan Agung DIHAPUS V Kementerian Negara 17 VI Pemerintahan Daerah 18 s.d 18B VII Dewan Perwakilan Rakyat 19 s.d 22B VIIA Dewan Perwakilan Daerah 22C s.d 22D VIIB Pemilihan Umum 22E VIII Hal Keuangan 23 s.d 23D VIIIA Badan Pemeriksa Keuangan 23E s.d 23G IX Kekuasaan Kehakiman 24 s.d 25 IXA Wilayah Negara 25A X Warga Negara dan Penduduk 26 s.d 28
RESUME BAB (2) BAB JUDUL BAB CAKUPAN PASAL XA Hak Asasi Manusia 28A s.d 28J XI Agama 29 XII Pertahanan dan Keamanan Negara 30 XIII Pendidikan dan Kebudayaan 31 s.d 32 XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial 33 s.d 34 XV Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 35 s.d 36C XVI Perubahan Undang-Undang Dasar 37
BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.
BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 3 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
BAB III KEKUASAAN PEMERINTAH (PRESIDEN) Pasal 4 (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Pasal 5 (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya
BAB III KEKUASAAN PEMERINTAH (PRESIDEN) Pasal 6 (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
BAB III KEKUASAAN PEMERINTAH (PRESIDEN) Pasal 6 (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
BAB I PASAL 1 (1) Kesatuan – Republik (2) Kedaulatan Rakyat (3) Negara Hukum BAB II PASAL 3 (1) Mengubah dan menetapkan UUD (2) Melantik Presiden dan Wapres (3) Memberhentikan Presiden dan Wapres BAB II PASAL 2 (1) MPR = DPR+DPD (2) Sidang sekali dalam 5 tahun (3) Putusan suara terbanyak BAB III PASAL 4 (1) Memegang kekuasaan pemerintahan (2) Dibantu 1 Wapres BAB III PASAL 5 (1) Mengajukan RUU (2) Menetapkan PP BAB III PASAL 7 5 Tahun, dapat dipilih kembali BAB III PASAL 6A Tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BAB III PASAL 6 Syarat Presiden dan Wakil Presiden BAB III PASAL 7A Dapat diberhentikan jika melanggar hukum RESUM E
BAB III PASAL 7B (1) Usul DPR – MK memeriksa (2) Usul DPR – Fungsi pengawasan (3) Dukungan 2/3 – Hadir 2/3 (4) MK wajib memeriksa (5) Terbukti, DPR sidang paripurna (6) Sidang usul DPR (7) Dihadiri ¾, Disetujui 2/3 RESUM E
Salah satu bab yang dihapus dalam Undang- Undang 1945 hasil amandemen adalah bab tentang .... A. Mahkamah Konstitusi B. Kekuasaan Kehakiman C. Dewan Pertimbangan Agung D. Hak Asasi Manusia
Semua negara berhak untuk mendapatkan keadilan dan dihormati oleh negara lain. Hal ini terkandung dalam …. A. Pembukaan UUD 1945 alinea 1 B. Pembukaan UUD 1945 alinea 2 C. Batang tubuh pasal 28 D. Batang tubuh pasal 29
Penetapan Hakim Agung dilakukan oleh …. A. Komisi Yudisial B. DPR C. MPR D. Presiden
BKN RPJMD PROVINSI DKI JAKARTA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TELAH DITETAPKAN DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KEBIJAKAN PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 ( lima ) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
RPJMN 5 Arahan Utama Presiden 7 Agenda Pembangunan Strategi untuk meningkatkan keamanan Transportasi Strategi meningkatkan budaya literasi Kebijakan dalam 7 Agenda Pembangunan
Visi & Misi 5 Arahan Presiden 7 Agenda Pembangunan Arah dan Kebijakan Strategi Sasaran RPJMN 2020 - 2024
PEMBEKALAN MATERI UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Tahun 2022
LANDASAN HUKUM 1. UU No 5 Th 2014 tentang ASN 2. PP No 11 Th 2017 Jo PP 17 Th 2020 tentang Manajemen PNS 3. PP 99 Tahun 2000 Jo PP 12 Tahun 2002 tentang KP PNS 4. SEB Ka. BKN dan Ka. LAN No. 12/SE/1981 ttg Pelaksanaan Ujian Dinas 5. Peraturan Kepala BKN No. 50 Tahun 2019 tentang Prosedur Pelaksanaan Seleksi dengan Metode CAT BKN 6. SE Kepala BKN Nomor 2/SE/XII/2016 tentang Ketentuan Pelaksanaan UPKP, PPP, Ujian Dinas Tingkat I dan II di Lingkungan BKN 7. SE BKN No. 7 Tahun 2021 Tentang : Prosedur Penyelenggaraan Seleksi CAT BKN dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
BKN
NO. MATERI JML SOAL NILAI PATOKAN 1 KELOMPOK A a. Pancasila 10 15 b. UUD 1945 10 15 c. RPJMN 10 15 2 KELOMPOK B a. Kepegawaian 10 10 b. KORPRI 10 10 3 KELOMPOK C a. Pengetahuan Perkantoran 10 8 4 KELOMPOK D a. RENSTRA 10 8 b. SOTK 10 8 5 KELOMPOK E a. Bahasa Indonesia 10 6 b. Sejarah Indonesia 10 5 JUMLAH TOTAL 100 100 Ujian Dinas Tk. I Jumlah Soal = 100 Soal Waktu Pengerjaan = 90 Menit
Ujian Dinas Tk. II NO. MATERI JML SOAL NILAI PATOKAN 1 KELOMPOK A a. Pancasila 10 15 b. UUD 1945 10 15 c. RPJMN 10 10 2 KELOMPOK B a. Kepegawaian 10 5 b. KORPRI 10 5 3 KELOMPOK C a. Teori Kepemimpinan 10 5 b. Fungsi Manajemen 10 5 4 KELOMPOK D a. RENSTRA 10 5 b. SOTK 10 5 5 KELOMPOK E a. Bahasa Indonesia 10 5 b. Sejarah Indonesia 10 5 6 KELOMPOK F a. Perkembangan Politik Dalam Negeri 10 5 b. Perkembangan Politik Luar Negeri 10 5 7 Karya Tulis dan Wawancara JUMLAH TOTAL 130 100 Jumlah Soal = 130 Soal Waktu Pengerjaan = 120 Menit
PI SLTP - SLTA Jumlah Soal = 100 Soal Waktu Pengerjaan = 90 Menit NO. KOMPETENSI MATERI BOBOT SOAL JUMLAH SOAL A. Ujian Tertulis 50 % 100 1 Kompetensi Dasar a.Wawasan Kebangsaaan b. Pengetahuan Umum (Kebijakan publik, pelayanan nan publik dan good governance) 15% 15% 28 18 2 Kompetensi Bidang/ Teknis a.Substansi Kepegawaian b.Tugas dan Fungsi Instansi 20 % 15 39 B. Karya Tulis/ Tugas Tertulis & Wawancara 50 % 1. Karya Tulis/ Tugas Tertulis 40% 2. Wawancara 10%
PI D3 – S2 Jumlah Soal = 100 Soal Waktu Pengerjaan = 90 Menit NO. KOMPETENSI MATERI BOBOT SOAL JUMLA H SOAL A. Ujian Tertulis 50 % 100 1 Kompetensi Dasar a.Wawasan Kebangsaaan b. Pengetahuan Umum (Kebijakan publik, Pelayanan publik dan good governance) 20% 20 15 Kompetensi Bidang/ Teknis a.Substansi Kepegawaian b.Tugas dan Fungsi Instansi 20 % 50 Kompetensi Penunjang a. Bahasa Inggris 10 % 15 B. Karya Tulis/ Tugas Tertulis & Wawancara 50 % 1. Karya Tulis/ Tugas Tertulis 10% 2. Wawancara 30% 3. Presentasi 10%
Memenuhi Syarat Jika …. o Pancasila minimal 70 o Nilai UUD 1945 minimal 70 o Nilai NPR (Nilai Presentasi/ Nilai CAT per submateri x 2) lainnya minimal 40 o Nilai Tertimbang Ujian Dinas Tingkat I ≥ 65 o Nilai Tertimbang Ujian Dinas Tingkat II ≥ 70
KISI-KISI O
pancasila Sejarah lahirnya Pancasila Fungsi dan peran Pancasila Pemahaman terhadap makna lambang Pancasila Pengamalan/implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
Istilah Pancasila pertama kali disampaikan oleh Ir. Soekarno pada sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945. Disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 Image by google
Lima dasar yang berisi pedoman atau tingkah laku yang baik PANCA SILA LIMA Sendi/ atas/ dasar/ peraturan tingkah laku yang baik
Image by google Perisai pada lambang garuda melambangkan: perjuangan, pertahanan dan perlidungan diri Warna emas pada lambang garuda melambangkan: Kejayaan
MAKNA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA Pancasila berisi norma dasar yang fundamental dari sebuah negara Norma tersebut bersifat tetap dan kedudukannya sangat istimewa sehingga tidak dapat diubah/diganti Pancasila dijadikan sebagai pijakan dan pedoman dalam mengatur dan menyelenggarakan negara dan pemerintahan
Pancasila sebagai pandangan hidup Pandangan hidup Sebagai Basic Belief System. Basic belief system atau sistem kepercayaan dasar, yaitu sekumpulan nilai yang terangkai secara sistematis dan difungsikan sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Perilaku manusia Indonesia seharusnya didasarkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila juga merupakan sumber etika, moral dan budaya Pancasila sebagai dasar negara Pancasila dijadikan sebagai pijakan dan pedoman dalam mengatur dan menyelenggarakan negara dan pemerintahan Pancasila sebagai ideologi nasional a) Gagasan, cita-cita, dan nilai dasar yang membentuk sistem nilai yang utuh, bulat dan mendasar. b) Merupakan pencerminan dari pandangan hidup dan falsafah hidup suatu bangsa. c) Berbentuk kepercayaan politik yang kokoh sebagai hasil kemauan bersama Fungsi Pancasila dan Perwujudan
BUTIR PANCASILA
1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa 2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. 7 BUTIR
10 BUTIR 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10.Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
7 BUTIR 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
10 BUTIR 1.Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. 2.Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3.Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4.Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5.Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6.Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7.Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8.Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9.Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada TuhanYang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10.Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.
11 BUTIR 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10.Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11.Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 1. Religion/ agama 2. Humanity/ kemanusiaan HAM Manusia dengan manusia 3. Nasionalisme/ Nasionalisme 4. Democracy/ Demokrasi 4. Justice/ keadilan Seimbang antara hak dan kewajiban Manusia umum alam hukum negara Nasionalisme, bela negara, persatuan, rela berkorban, cinta tanah air Pemilu, musyawarah, kekeluargaan Tuhan, agama, kepercayaan
Berikut ini pernyataan yang tepat menggambarkan makna Pancasila sebagai dasar negara adalah …. A. Pancasila merupakan hukum tertinggi di Indonesia B. Pancasila menjadi pelindung dari berbagai ancaman C. Pancasila merupakan pedoman dalam melaksanakan pembangunan D. Pancasila merupakan dasar dalam menyelenggarakan negara/ pemerintah
Sebuah rumah makan menjadi viral karena memberikan perlakuan diskriminatif terhadap pelanggan. Dalam undang-undang perlakuan diskriminatif dilarang tegas. Adalah hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi jika rumah makan tersebut mengamalkan nilai- nilai Pancasila khususnya sila ke - …. A. 5 B. 4 C. 3 D. 2
Memakai perhiasan berlebihan dan barang mewah merupakan pelanggaran terhadap sila ke -…. A. 4 B. 5 C. 2 D. 3
Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila ke- .... A. 4 B. 5 C. 2 D. 3
UUD 1945 Pembukaan Batang Tubuh Lambang dan Semboyan Negara Lembaga-Lembaga yang diatur dalam UUD 1945
Undang- undang dasar 1945 adalah hukum dasar Lembaga negara yang mengikat pemerintah, Lembaga-Lembaga negara, Lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah NKRI
UUD 1945 o Hukum dasar tertulis NKRI o Konstitusi pemerintahan RI o Ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945dengan sistematika : (1)Pembukaan 4 alinea (2)Batang tubuh terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal ,4 Pasal peralihan dan 2 ayat aturan tambahan (3)Penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal Batang tubuh berisi dua bagian pokok yaitu, Sistem negara Pemeritahan, dan hubungan negara dengan warga negara dan penduduk Indonesia
BKN
AMANDEMEN 1. 14 – 21 Oktober 1999 2. 7 – 18 Agustus 2000 3. 1 – 9 November 2001 4. 1 – 11 Agustus 2002
UUD 1945 SETELAH AMADEMEN o UUD 1945 hasil amandemen berlaku sampai sekarang o Sistematika UUD 1945 amandemen : (1) Pembukaan 4 Alinea (2) Batang tubuh terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 3 Pasal Peralihan dan 2 Pasal aturan tambahan Beberapa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: a) Kedudukan yang sejajar dan proposional antara Presiden dan DPR b) Masa jabatan Presiden diatur tegas, yaitu max dapat dipilih untuk dua kali masa jabatan c) Dilaksanakannya otonomi daerah
MAKNA ALINEA DAN PEMBUKAAN UUD 1945 1) Merupakan sumber motivasi dan perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional 2) Merupakan sumber cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan 3) Mengandung nilai-nilai universal dan lestari MAKNA PEMBUKAAN
ALINEA PERTAMA “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan” o Mengungkapkan dalil obyektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikeadilan dan perikemanusiaan o Mengungkapkan pernyataan subyektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah ALINEA KEDUA “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan Makmur” o Mengungkapkan cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur o Menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian
ALINEA KETIGA Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaanya. o Memuat motivasi spiritual yang luhur dan merupakan pengukuhan atas proklamasi kemerdekaan. o Menunjukkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
ALINEA KEEMPAT Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteran umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusian yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. o Menegaskan tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan Nasional o Menegaskan bahwa negara Indonesia berbentuk republik o Negara Republik Demokrasi dengan dasar kedaulatan rakyat. o Menegaskan bahwa negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila
MPR DPR DPA MA PRESI DEN BPK LEMBAGA NEGARA SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945 UUD 1945
UUD 1945 MPR DPR PRESI DEN MA MK KY DPD BPK Lembaga Legislatif Membuat UU Lembaga Eksekutif Melaksanakan UU Lembaga Yudikatif Mengawasi jalannya UU Lembaga Eksaminatif Pemeriksa Keuangan Negara LEMBAGA NEGARA SETELAH AMANDEMEN UUD 1945
PERBEDAAN LEMBAGA NEGARA SEBELUM AMANDEMEN o MPR Lembaga tertinggi negara, menetapkan GBHN, mengangkat Presiden dan Wakil Presiden o Tidak ada aturan mengenai Batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden o Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR o Tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan o Lembaga tinggi negara terdiri dari Presiden, DPR, DPA, BPK dan MA o MPR sebagai pelaku pelaksana kedaulatan rakyat SETELAH AMANDEMEN o MPR Lembaga tertinggi negara, menetapkan GBHN, mengangkat Presiden dan Wakil Presiden o Masa jabatan presiden max 2 periode o Presiden sebagai kekuasaan penyelenggara negara o Menganut sistem pemisahan kekuasaan (legislatif, eksekutif, yudikatif, dan eksaminatif) o Lembaga tinggi negara terdiri dari Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MK, KY dan MA o Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar
RESUME BAB BAB JUDUL BAB CAKUPAN PASAL I Bentuk dan Kedaulatan 1 II MPR 2 dan 3 III Kekuasaan Pemerintahan Negara 4 s.d 16 IV Dewan Pertimbangan Agung DIHAPUS V Kementerian Negara 17 VI Pemerintahan Daerah 18 s.d 18B VII Dewan Perwakilan Rakyat 19 s.d 22B VIIA Dewan Perwakilan Daerah 22C s.d 22D VIIB Pemilihan Umum 22E VIII Hal Keuangan 23 s.d 23D VIIIA Badan Pemeriksa Keuangan 23E s.d 23G IX Kekuasaan Kehakiman 24 s.d 25 IXA Wilayah Negara 25A X Warga Negara dan Penduduk 26 s.d 28
RESUME BAB (2) BAB JUDUL BAB CAKUPAN PASAL XA Hak Asasi Manusia 28A s.d 28J XI Agama 29 XII Pertahanan dan Keamanan Negara 30 XIII Pendidikan dan Kebudayaan 31 s.d 32 XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial 33 s.d 34 XV Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 35 s.d 36C XVI Perubahan Undang-Undang Dasar 37
BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.
BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 3 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
BAB III KEKUASAAN PEMERINTAH (PRESIDEN) Pasal 4 (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Pasal 5 (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya
BAB III KEKUASAAN PEMERINTAH (PRESIDEN) Pasal 6 (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
BAB III KEKUASAAN PEMERINTAH (PRESIDEN) Pasal 6 (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
BAB I PASAL 1 (1) Kesatuan – Republik (2) Kedaulatan Rakyat (3) Negara Hukum BAB II PASAL 3 (1) Mengubah dan menetapkan UUD (2) Melantik Presiden dan Wapres (3) Memberhentikan Presiden dan Wapres BAB II PASAL 2 (1) MPR = DPR+DPD (2) Sidang sekali dalam 5 tahun (3) Putusan suara terbanyak BAB III PASAL 4 (1) Memegang kekuasaan pemerintahan (2) Dibantu 1 Wapres BAB III PASAL 5 (1) Mengajukan RUU (2) Menetapkan PP BAB III PASAL 7 5 Tahun, dapat dipilih kembali BAB III PASAL 6A Tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BAB III PASAL 6 Syarat Presiden dan Wakil Presiden BAB III PASAL 7A Dapat diberhentikan jika melanggar hukum RESUM E
BAB III PASAL 7B (1) Usul DPR – MK memeriksa (2) Usul DPR – Fungsi pengawasan (3) Dukungan 2/3 – Hadir 2/3 (4) MK wajib memeriksa (5) Terbukti, DPR sidang paripurna (6) Sidang usul DPR (7) Dihadiri ¾, Disetujui 2/3 RESUM E
Salah satu bab yang dihapus dalam Undang- Undang 1945 hasil amandemen adalah bab tentang .... A. Mahkamah Konstitusi B. Kekuasaan Kehakiman C. Dewan Pertimbangan Agung D. Hak Asasi Manusia
Semua negara berhak untuk mendapatkan keadilan dan dihormati oleh negara lain. Hal ini terkandung dalam …. A. Pembukaan UUD 1945 alinea 1 B. Pembukaan UUD 1945 alinea 2 C. Batang tubuh pasal 28 D. Batang tubuh pasal 29
Penetapan Hakim Agung dilakukan oleh …. A. Komisi Yudisial B. DPR C. MPR D. Presiden
BKN RPJMD PROVINSI DKI JAKARTA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TELAH DITETAPKAN DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KEBIJAKAN PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 ( lima ) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
RPJMN 5 Arahan Utama Presiden 7 Agenda Pembangunan Strategi untuk meningkatkan keamanan Transportasi Strategi meningkatkan budaya literasi Kebijakan dalam 7 Agenda Pembangunan
Visi & Misi 5 Arahan Presiden 7 Agenda Pembangunan Arah dan Kebijakan Strategi Sasaran RPJMN 2020 - 2024
Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024
TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
5 ARAHAN PRESIDEN
7 AGENDA PEMBANGUNAN
Keberlanjutan SDA Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi Lingkungan dan Isu Strategis Transformasi struktural berjalan lambat Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Keyword: Ketahanan EKonomi Pengelolaan Sumber daya ekonomi Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sbg modal dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi ekspor, dan daya saing perekonomian
Tingginya angka kemiskinan KTI Ketimpangan Pendapatan Lingkungan dan Isu Strategis Terbatasnya sarpras di daerah tertinggal Pengembangan ekonomi belum optimal di daerah tertinggal Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI Meningkatkan pemerataan antarwilayah KBI dan KTI Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat pertumbuhan wilayah Meningkatkan kualitas tata Kelola pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah Pengembangan Kawasan Strategis Pengembangan Kawasan Perkotaan Pembangunan daerah tertinggal, Kawasan perbatasan,pedesaan dan transmigrasi Pengembangan Sektor Unggulan Pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah Keyword: Pemerataan, Pengembangan Wilayah
Meningkatkan pemerataan antarwilayah Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia merupakan salah satu kebijakan dalam agenda pembangunan …. A. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan B. Membangun Lingkungan Hidup,Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim C. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik D. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
Di antara pilihan berikut ini yang merupakan salah satu dari empat pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024 adalah …. A. Kelembagaan Politik dan Hukum yang Mantap B. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan C. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat D. Pengelolaan Kelembagaan dan Keuangan Daerah
Misi Presiden yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sejumlah …. A. Empat B. Lima C. Tujuh D. Sembilan
KORPRI Atribut (Lambang &Panca Prasetya Korpri) Kepengurusan
Seluruh pegawai Pemerintah Jepang menjadi pegawai NKRI Kemerdekaan NKRI Pegawai NKRI terbagi menjadi 3: Pegawai RI di wil RI; Pegawai RI di wil Belanda (Non Kolabolator); Pegawai yang bekerjasama dengan Belanda (Kolabolator) Republik Indonesia Serikat Pemerintahan Kembali ke system presidensiil, muncul upaya agar pegawai pemerintah netral tidak berpolitik Dekrit Presiden KORPRI merupakan satu- satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai RI di luar kedinasan Kepres 82 Tahun 1971 29 November 1971 27 Desember 1949 5 Juli 1959 17 Agustus 1945 Sejarah Korpri
LANDASAN HUKUM o Keputusan Presiden RI No. 82 Tahun 1971 o Keputusan Presiden RI No. 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPRI o Hasil Musyawarah Nasional KORPRI VIII Tahun 2015 o Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
DASAR KORPRI berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 KEDUDUKAN o Dewan Pengurus KORPRI Nasional berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. o Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara berkedudukan di instansi masing-masing
FUNGSI o pembinaan dan pengembangan profesi ASN o memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota korps profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran Sistem Merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas o menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undaan o memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi TUJUAN o menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN o mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa UU ASN No. 5 Tahun 2014 Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia
Pohon o Pohon melambangkan kehidupan masyarakat, pengayom dan pelindung bangsa o Pohon dengan17 ranting, 8 dahan, 45 daun yang melambangkan perjuangan sesuai dengan fungsi dan peran KORPRI sejak diproklamirkan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 Sayap --yang besar dan kuat ber-elar 4 (empat) ditengah dan 5 (lima) ditepi melambangkan pengabdian dan perjuangan KORPRI untuk mewujudkan organisasi yang mandiri dan profesional dalam rangka mencapai cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia yang luhur dan dinamis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bangunan -- berbentuk balairung dengan lima tiang melambangkan KORPRI sebagai tempat pemersatu seluruh anggota KORPRI, perekat bangsa dan mendukung pemerintahan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila Warna Emas --melambangkan keluhuran dan keagungan cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia
KEPENGURUSAN KORPRI o Pengurus KORPRI terdiri dari Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI o Dewan Pengurus KORPRI berbentuk dewan dan bersifat kolektif yang dipilih oleh anggota berdasarkan musyawarah sesuai dengan tingkat kepengurusan o Tingkat kepengurusan KORPRI dan wilayah kerjanya o Masa jabatan Dewan Pengurus KORPRI adalah 5 (lima) tahun KEANGGOTAAN o Anggota Kehormatan: Penasihat KORPRI dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional o Anggota Biasa: PNS, pegawai BUMN, BUMD, LPP RI, BLU/BLUD, Badan Otorita/Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus, dan Aparatur Pemerintah Desa o Anggota Luar Biasa: Pensiunan dari anggota biasa
Lambang Korpri terdiri dari …. A. Pohon, Garuda, dan Bangunan B. Pohon, Mahkota, dan GarudaTujuh C. Pohon, Sayap, dan Bangunan D. Bangunan, Mahkota, dan Sayap
Dewan pengurus Korpri Nasional berkedudukan di …. A. Ibukota Kabupaten B. Ibukota Provinsi C. Ibukota Negara Republik Indonesia D. DKI Jakarta
Diantara pilihan berikut ini yang bukan anggota Korpri adalah …. A. Pegawai BUMD B. Pegawai Pertamina C. Camat D. Pegawai RS Siloam
KEPEGAWAIAN 1. UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. PP 17 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. PP 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS 4. Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 5. PermanpanRB 13 Tahun 2019 tentang tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 7. Kepka BKN No. 12 Tahun 2002 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
APARATUR SIPIL NEGARA Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah PNS : warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. PPPK : warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
PNS o Gaji, Tunjangan dan Fasilitas o Cuti o Jaminan` pensiun dan hari tua o Perlindungan o Pengembangan Kompetensi o Gaji dan Tunjangan o Cuti o Perlindungan o Pengembangan Kompetensi PPPK KEWAJIBAN o Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah o Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa o Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang o Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan o Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab o Menunjukkan integritas dan keteladan dalam sikap dan perilaku baik di dalam maupun di luar kedinasan o Menyimpan rahasia jabatan o Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI
PPK Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ex: Menteri, Pimpinan Lembaga, Sekretaris Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota PyB Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ex: Sekretaris Jenderal, Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga Nonstruktural, Sekretaris Daerah
LEMBAGA Lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional Lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN
MANAJEMEN ASN Pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme 1) Penyusunan dan penetapan kebutuhan 2) Pengadaan 3) Pangkat dan jabatan 4) Pengembangan karier 5) Pola karier 6) Promosi 7) Mutasi 8) Penilaian kinerja 9) Penggajian dan tunjangan 10)Penghargaan 11)Disiplin 12)Pemberhentian 13)Jaminan pensiun dan hari tua 14)perlindungan
JABATAN ASN Jabatan Administrasi o Administrator o Pengawas o Pelaksana Jabatan Fungsional o Keahlian o Keterampilan Jabatan Pimpinan Tinggi o Utama o Madya o Pratama
BKN No Pangkat Golongan Ruang 1 2 3 4 1. Juru Muda I a 2. Juru Muda Tk. I I b 3. Juru I c 4. Juru Tk. I I d 5. Pengatur Muda II a 6. Pengatur Muda Tk. I II b 7. Pengatur II c 8. Pengatur Tk. I II d 9. Penata Muda III a 10. Penata Muda Tk. I III b 11. Penata III c 12. Penata Tk. I III d 13. Pembina IV a 14. Pembina Tk. I IV b 15. Pembina Utama Muda IV c 16. Pembina Utama Madya IV d 17. Pembina Utama IV e PANGKAT & GOLONGAN RUANG PNS No Eselon Jenjang Pangkat, Gol./Ruang> Terendah Tertinggi> Pangkat Gol Pangkat Gol 1 2 3 4 5 6 1. I a Pembina Utama Madya IV/b Pembina Utama IV/e 2. I b Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama> IV/e 3. II a Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama Madya IV/d 4. II b Pembina Tk. I IV/b Pembina Utama Muda IV/c> 1 2 3 4 5 6 5. III a> Pembina IV/a Pembina Tk. I IV/b 6. III b> Penata Tk. I> III/d Pembina IV/a 7. IV a Penata III/c Penata Tk. I III/d 8. IV b> Penata Muda Tk. I III/b Penata III/c ESELON & JENJANG PANGKAT JABATAN STRUKTURAL
BKN ESELON DAN JENJANG JABATAN STRUKTURAL
PENGHARGAAN o Tanda kehormatan o Kenaikan pangkat istimewa o Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi o Kesempatan menghadiri acara resmi/ kenegaraan o Reguler o Pilihan o Anumerta o Pengabdian KENAIKAN PANGKAT Dasar Hukum PP Nomor 99 Tahun 2000 Jo PP Nomor 12 Tahun 2002 PP Nomor 11 Tahun 2017
PP 53/2010 PP 94/2021 RINGAN o Teguran lisan o Teguran tertulis o Pernyatan tidak puas secara tertulis SEDANG o pemotongan tunkin sebesar 25% selama 6 bulan; o pemotongan tunkin sebesar 25% selama 9 bulan; o pemotongan tunkin sebesar 25% selama 12 bulan. BERAT o Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 12 bulan; o pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; o Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS RINGAN o Teguran lisan o Teguran tertulis o Pernyatan tidak puas secara tertulis SEDANG o Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun o Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun o Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun BERAT o Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun o Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah o Pembebasan dari jabatan o Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS o Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
CUTI PNS o Cuti Tahunan o Cuti Besar o Cuti Sakit o Cuti Melahirkan o Cuti Alasan Penting o Ctln o Cuti Bersama Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
BKN ⮚ Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri ⮚ Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil ⮚ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS Penilaian Prestasi kerja Cuti PNS Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Cuti Tahunan : PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja. Cuti Besar PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) secara terus menerus, menurut PP ini. berhak lama 3 (tiga) bulan.
BKN Cuti Sakit : PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, menurut PP ini, berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenangng untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter. Cuti Melahirkan : Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS, berhak atas cuti melahirkan. Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada PNS diberikan cuti besar. Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud adalah 3 (tiga) bulan
BKN Cuti Karena Alasan Penting : PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila: a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau c. Melangsungkan perkawinan. Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting paling lama 1 (satu) bulan,” bunyi Pasal 330 PP No. 11 Tahun 2017 itu.
BKN Cuti Bersama : Presiden dapat menetapkan cuti bersama. Cuti bersama sebagaimana dimaksud tidak mengurangi hak cuti tahunan. Cuti di Luar Tanggungan Negara : PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus- menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan negara itu dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
BKN Pengembangan Karier PNS Bentuk pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan, seperti pendidikan dan pelatihan; kenaikan pangkat; dan promosi jabatan. Ketiga pola pengembangan karir tersebut bisa saling berhubungan dan keterkaitan satu dengan lainnya.
Perbedaan hak antara PNS dan PPPK terletak pada .... A. Gaji dan tunjangan B. Jaminan pensiun dan hari tua C. Perlindungan D. Pengembangan kompetensi
Berikut ini adalah bentuk penghargaan PNS, kecuali .... A. Kenaikan gaji berkala B. Tanda kehormatan C. Kesempatan acara kenegaraan D. Prioritas untu pengembangan kompetensi
SEJARAH INDONESIA Proklamasi Kemerdekaan RI Pasca Kemerdekaan Orde Lama Orde Baru Reformasi
PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI Organisasi Nasional | Jepang | BPUPKI | PPKI | Proklamasi Boedi Oetomo 20 Mei 1908 Organisasi sosial, ekonomi, budaya Dr. Wahidin Sudirohusodo Indische Partij 25 Desember 1912 Organisasi politik pertama Dr. Douwes Dekker Tjipto Mangoenkusumo Suwardi Suryaningrat Sarekat Islam 16 Oktober 1905 Organisasi Dagang H. Samanhudi
Akhir Pendudukan Jepang - Latar Belakang : Jepang semakin terdesak dalam perang pasifik - Janji kemerdekaan dari PM Kunaiki Koiso - Realisasi : Pembentukan BPUPKI Pembentukan BPUPKI 🡪 (1 Maret 1945) - Ketua : Radjiman Widyodiningrat - Tugas : Merumuskan dasar negara dan UUD Sidang BPUPKI I 🡪 (29 Mei – 1 Juni 1945) - Hasil : 3 usulan dasar negara oleh Muh Yamin, Mr. Soepomo, Ir. Soekarno PERISTIWA-PERISTIWA SEBELUM PROKLAMASI
Sidang II BPUPKI (10-17 Juli 1945) - Mengesahkan naskah rumusan panitia sembilan (Piagam Jakarta) sebagai Rancangan Mukadimah Hukum Dasar - Membentuk tiga panitia, yaitu : - Ir. Soekarno, Moh Hata dan Dr Radjiman Wediodiningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam oleh Marsekal Terauchi - Hasil : Pembentukan PPKI (7 Agustus 1945) - Tugas : Mempersiapkan Kemerdekaan RI - Ketua : Ir Soekarno - Wakil : Moh. Hatta Pembentukan PPKI
Jepang menyerah kepada Sekutu - Kota Hiroshima dijatuhi Bom Atom oleh Amerika pada tanggal 6 Agustus 1945 - Kota Nagasaki dijatuhi Bom Atom oleh Amerika pada tanggal 9 Agustus 1945 - Jepang menyerah tanpa syarat tanggal 14 Agustus 1945 - Terjadi vacuum of power (kekosongan kekuasaan) di Indonesia Peristiwa Rengasdengklok - Kelompok pemuda ingin segera merdeka, sementara kelompok golongan tua ingin menunggu setelah sidang PPKI - Tokoh pemuda : Yusuf Kunto, Sukarni, Wikana - Ir. Soekarno dan Moh Hatta diculik oleh kelompok pemuda dan dibawa ke Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 - Tujuan : menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang - Hasil : Golongan Tua dan Golongan Muda sepakat membacakan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945
PASCA KEMERDEKAAN o Perjanjian Linggarjati o Perjanjian Renville o Perjanjian Roe Royen o Konferensi Meja Bundar o Republik Indonesia Serikat
ORDE LAMA Demokrasi Liberal (1950-1959) - Berlaku UUDS 1950 - Berlaku Sistem Kabinet Parlementer - Sistem multipartai Konflik antara partai politik - Terjadi tujuh kali pergantian kabinet 1. Kabinet Natsir (Sep 1950 – Maret 1951) 2. Kabinet Sukiman (April 1951-Feb 1952) 3. Kabinet Wilopo (April 1952 – Juni 1953) 4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (Agustus 1953 – Juli 1955) 5. Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955 – Maret 1956) 6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956 – Maret 1957) 7. Kabinet Djuanda (Maret 1957 – Juli 1959)
ORDE LAMA Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965) Dekrit Presiden 5 Juli 1959 1. Pembubaran Konstituante 2. Tidak berlakunya UUDS 1945 3. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku 4. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara - Ir. Soekarno merangkap sebagai Presiden dan Perdana Menteri - Penyederhanaan partai politik - Ir. Soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat (19 Des 1961) yang salah satu isinya adalah pembebasan Papua Barat
ORDE BARU Latar Belakang : - Perluasan pengaruh PKI pada politik, sosial dan ekonomi sehingga menyebabkan krisis - Adanya tudingan bahwa dalam TNI AD ada sebuah Dewan Jenderal yang bertugas menilai kebijakan presiden Peristiwa: - Penculikan dan pembunuhan perwira tinggi angkatan darat 1. Letjen. Ahmad Yani 2. Mayjend R. Suprapto 3. Mayjend H.M Tirtidarmo 4. Mayjend S. Parman 5. Brigjen D.I Panjaitan 6. Brigjen Sutoyo Siswomiharjo 7. Letnan Piere A Tendean Gerakan 30 September 1965 1 Oktober diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila
ORDE BARU Surat Perintah Sebelas Maret o 11 Maret 1966 🡪 Mandat Presiden Soekarno Kepada Letjend Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. o Menandai lahirnya orde baru o Letjen Soeharto membubarkan PKI dan semua pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa G 30 S PKI Pemerintahan Presiden Soeharto o Sidang Umum MPRS (21-30 Maret 1968) mengukuhkan Letjen Soeharto menjadi Presiden RI o Presiden Soeharto membentuk Kabinet Pembangunan o Merancang konsep Pembangunan Lima Tahun (Repelita) o Pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi 🡪 masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok 🡪 hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 🡪 demonstrasi mahasiswa menuntut pemberantasan KKN
REFORMASI Peristiwa Mei 1998 Latar Belakang : - Perekonomian nasional terpuruk akibat adanya krisis ekonomi global - Mahasiswa menuntut pemerintah untuk menurunkan harga sembako, menghapus KKN dan menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari pemerintahan 12 Mei 1998 Bentrokan mahasiswa Univ Trisakti dengan aparat mengakibatkan kematian mahasiswa dan puluhan luka- luka Peristiwa Trisakti 14&15 Mei 1998 Pusat perbelanjaan dijarah Kerusuhan Masal 17-19 Mei 1998 Mahasiswa Menduduki Gedung DPR/MPR 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mundur dan digantikan oleh Presiden B.J Habibie
Pemerintahan Pasca Reformasi B.J Habibie 1998-1999 Abdurrahman Wahid 1999-2001 Megawati Soekarno Putri 2001-2004 Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2014 Joko Widodo 2014 - sekarang
Presiden ke-4 Republik Indonesia adalah .... A. Megawati B. Abdurrahman Wahid C. BJ. Habibie D. Susilo Bambang Yudhoyono
Pembentukan Republik Indonesia Serikat adalah salah satu hasil dari .... A. Perjanjian Linggar Jati B. Konferensi Meja Bundar C. Perjanjian Renville D. Konferensi Asia Afrika
Ejaan dan Tanda Baca Kata Baku Bahasa Indonesia Makna Kata (Kata Umum & Kata Khusus) Kalimat Efektif Paragraf (Ide Pokok) Bahasa Indonesia
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) 4. Penulisan Unsur Serapan 1. Pemakaian Huruf 3. Pemakaian Tanda Baca 2. Penulisan Kata Huruf Kapital, Huruf Miring, Huruf Tebal Gabungan kata, kata depan, kata bilangan, akronim singkatan, angka dan bilangan, kata ganti, kata sandang (.), (,), (:), (;), (-), (--), (?), (!), (…), (“…”), (‘…’), (/), ((…)) Unsur serapan asing yang diadopsi dan diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia
KATA BAKU BAHASA INDONESIA Kata Baku Kata Tidak Baku Apotek Apotik Analisis Analisa Antre Antri Asas Azaz Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaannya sesuai dengan apa yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
KATA UMUM KATA KHUSUS o Kata umum adalah kata yang memiliki cakupan makna lebih luas dan digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak spesifik. o Kata khusus adalah kata yang memiliki makna terbatas, lebih spesifik, dan cakupannya sempit. KATA UMUM KATA KHUSUS Membawa menjinjing, memikul, menggotong, mendorong Melihat melirik, menengok, menengadah, menunduk Bunga mawar, melati, kamboja, dahlia, anggrek, teratai, dst Indah elok, menawan, menakjubkan, mengagumkan
Kata Umum – Kata Khusus Kata Baku Kata Tidak Baku Apotek Apotik Analisis Analisa Antre Antri Asas Azaz Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaannya sesuai dengan apa yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Penulisan gelar berikut ini salah, kecuali .... A. DR. Muhammad Daffa Arrasya B. Agusthie Irvan, M.B.A C. Anastasia., S.Si, MT D. Shadiq alfarizi, S.H., MH
Untuk memudahkan pembelian obat, sebaikny pergi ke apotik. Begitu kita menyerahkan resep obat, petugas segera menyiapkannya. Perlu diketahui bahwa resep obat yang dibuat oleh dokter tidak dapat dirubah, kecuali ada persetujuan dokter. Itulah sebabnya sebelum kita membeli obat untuk penyakit kita, sebaiknya kita pergi ke dokter. Di samping dokter mengetahui theory tentang obat, dia juga memberi nasehat tentang penggunaan obat. Perbaikan penulisan kata bercetak tebal pada paragraf di atas yaitu. . . . A. apotek, receipt, dirubah, teori, nasehat B. apotek, receipt, dirubah, teori, nasehat C. apotek, resep, diubah, theory, nasehat D. apotek, resep, diubah, teori, nasihat
PERKEMBANGAN POLITIK Dalam Negeri| Luar Negeri Dalam Negeri 1. Jenis-jenis sistem pemerintahan 2. Ciri sistem pemerintahan RI 3. Sistem pemerintahan RI 4. Unsur-unsur pemerintahan 5. Jenis-jenis lembaga tinggi negara 6. Tugas dan fungsi lembaga tinggi negara Luar Negeri 1. Jenis-jenis hubungan antar negara 2. Asas-asas hubungan internasional 3. Politik Luar Negeri RI 4. Organisasi-organisasi internasional Khusus UD II
KEPEMIMPINAN Khusus Ujian Dinas Tk. II Tipe/Gaya Kepemimpinan Ciri-ciri Tipe Kepemimpinan Ciri pemimpin yang ideal 01 03 02
MANAJEMEN Khusus Ujian Dinas Tk. II Perencanaan o Definisi o Tahapan Perencanaan o Manfaat Perencanaan o Jenis Perencanaan Penggerakan o Definisi o Fungsi Penggerakan o Kegiatan dalam fungsi penggerakan Pengawasan o Definisi o Fungsi Pengawasan o Kegiatan dalam fungsi Pengawasan Pengorganisasian o Definisi o Fungsi Pengorganisasian o Manfaat Pengorganisasian o Kegiatan Pengorganisasian
Commanding Controllin g Coordinating Organizing Planning 1. Menetapkan tujuan 2. Perumusan tujuan 3. Identifikasi masalah 4. Menentukan strategi Planning (Perencanaan) 1. Pembagian tugas/pekerjaan 2. Pendelegasian Organizing (Pengorganisasian) 1. Sharing knowledge 2. Penugasan Commanding (Pengarahan) 1. penyatuan tindakan untuk tujuan bersama 2. sinkronisasi kegiatan Coordinating (Koordinasi) Actuating Henry Fayol George R Terry 1. Routing (alur kerja) 2. Scheduling (menjadwalkan kegiatan) 1. Dispatching (penyampaian hasil/solusi) 2. Follow up (tindaklanjut) Controlling (Pengendalian) Actuating (Pelaksanaan) Menggerakkan semua orang dalam organisasi untuk melakukan pekerjaan untuk tujuan yang telah disepakati
4 PILAR KEBANGSAAN WAWASAN KEBANGSAAN Pancasila UUD 1945 Bhineka Tunggal Ika NKRI
Bhineka Tunggal Ika • Sejarah Bhineka Tunggal Ika • Makna Bhineka Tunggal Ika • Penerapan semboyan Bhineka Tunggal Ika • dalam kehidupan sehari-hari • Suku, lagu daerah dan budaya yang ada di Indonesia
NKRI Tata negara Sejarah perjuangan bangsa Hubungan internasional (Peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan Regional dan global) Kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar Unsur negara Wawasan nusantara Hak mendapatkan kewarganegaraan Tugas dan fungsi lembaga negara Organisasi regional dan internasional
PENGETAHUAN UMUM Kebijakan Publik Pelayanan Publik Good Governance
Pelayanan Publik o Asas dan Prinsip Pelayanan Publik o Ruang Lingkup Pelayanan Publik o Pembina dan Organisasi penyelenggara Pelayanan Publik o Peran Pemerintah dalam lingkup pelayanan publik sumber: UU Nomor 25 Tahun 2009 Kebijakan Publik o E- Government o Bentuk Kebijakan Publik o Susunan Organisasi kementerian & Lembaga Pemerintah non Kementerian
Kebijakan Publik dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu makro, meso dan mikro. Di bawah ini yang termasuk ke dalam kebijakan makro adalah.... A. Peraturan Pemerintah B. Surat Edaran Menteri C. Peraturan Gubernur D. Peraturan Walikota
Secara sederhana dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dinyatakan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan Kebijakan Publik
3 Kelompok Kebijakan Publik 1. Makro (national level) Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau bisa juga dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. Partisipasi kebijakan makro sangat luas, meliputi, presiden, eksekutif, legislative, media, kelompok, dan berbagai kalangan lainnya. Kebijakan di tingkat makro akan menjadi landasan saat kebijakan meso dan mikro dibuat. Ex: UUD 1945, UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU, PP, Perpres 2. Meso (State Level) Kebijakan Publik yang bersifat (meso) atau menengah, atau penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur dan Bupati dan Walikota. 3. Mikro (Local Level) Kebijakan mikro berlaku untuk lingkup tertentu , sehingga kebijakan tsb bisa jadi tidak sama dengan yang lainnya, dan tidak berpengaruh pada pihak di luar lingkup tersebut Ex: Peraturan tentang cara berpakaian dinas di instansi tertentu
UU Nomor 25 Tahun 2009 A. Kerakyatan B. Keseimbangan C. Kecermatan D. Keterbukaan Pasal 4 Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: a. kepentingan umum; b. kepastian hukum; c. kesamaan hak; d. keseimbangan hak dan kewajiban; e. keprofesionalan; f. partisipatif; g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; h. keterbukaan; i. akuntabilitas; j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k. ketepatan waktu; dan l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
PI D3 – S2 o Structure & Written Expression (melengkapi kalimat sederhana) o Short Reading Comprehension (pemahaman paragraf pendek) o Makna kata o Sinonim
Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024
TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
5 ARAHAN PRESIDEN
7 AGENDA PEMBANGUNAN
Keberlanjutan SDA Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi Lingkungan dan Isu Strategis Transformasi struktural berjalan lambat Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Keyword: Ketahanan EKonomi Pengelolaan Sumber daya ekonomi Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sbg modal dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi ekspor, dan daya saing perekonomian
Tingginya angka kemiskinan KTI Ketimpangan Pendapatan Lingkungan dan Isu Strategis Terbatasnya sarpras di daerah tertinggal Pengembangan ekonomi belum optimal di daerah tertinggal Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI Meningkatkan pemerataan antarwilayah KBI dan KTI Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat pertumbuhan wilayah Meningkatkan kualitas tata Kelola pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah Pengembangan Kawasan Strategis Pengembangan Kawasan Perkotaan Pembangunan daerah tertinggal, Kawasan perbatasan,pedesaan dan transmigrasi Pengembangan Sektor Unggulan Pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah Keyword: Pemerataan, Pengembangan Wilayah
Meningkatkan pemerataan antarwilayah Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia merupakan salah satu kebijakan dalam agenda pembangunan …. A. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan B. Membangun Lingkungan Hidup,Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim C. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik D. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
Di antara pilihan berikut ini yang merupakan salah satu dari empat pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024 adalah …. A. Kelembagaan Politik dan Hukum yang Mantap B. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan C. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat D. Pengelolaan Kelembagaan dan Keuangan Daerah
Misi Presiden yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sejumlah …. A. Empat B. Lima C. Tujuh D. Sembilan
KORPRI Atribut (Lambang &Panca Prasetya Korpri) Kepengurusan
Seluruh pegawai Pemerintah Jepang menjadi pegawai NKRI Kemerdekaan NKRI Pegawai NKRI terbagi menjadi 3: Pegawai RI di wil RI; Pegawai RI di wil Belanda (Non Kolabolator); Pegawai yang bekerjasama dengan Belanda (Kolabolator) Republik Indonesia Serikat Pemerintahan Kembali ke system presidensiil, muncul upaya agar pegawai pemerintah netral tidak berpolitik Dekrit Presiden KORPRI merupakan satu- satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai RI di luar kedinasan Kepres 82 Tahun 1971 29 November 1971 27 Desember 1949 5 Juli 1959 17 Agustus 1945 Sejarah Korpri
LANDASAN HUKUM o Keputusan Presiden RI No. 82 Tahun 1971 o Keputusan Presiden RI No. 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPRI o Hasil Musyawarah Nasional KORPRI VIII Tahun 2015 o Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
DASAR KORPRI berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 KEDUDUKAN o Dewan Pengurus KORPRI Nasional berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. o Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara berkedudukan di instansi masing-masing
FUNGSI o pembinaan dan pengembangan profesi ASN o memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota korps profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran Sistem Merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas o menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undaan o memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi TUJUAN o menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN o mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa UU ASN No. 5 Tahun 2014 Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia
Pohon o Pohon melambangkan kehidupan masyarakat, pengayom dan pelindung bangsa o Pohon dengan17 ranting, 8 dahan, 45 daun yang melambangkan perjuangan sesuai dengan fungsi dan peran KORPRI sejak diproklamirkan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 Sayap --yang besar dan kuat ber-elar 4 (empat) ditengah dan 5 (lima) ditepi melambangkan pengabdian dan perjuangan KORPRI untuk mewujudkan organisasi yang mandiri dan profesional dalam rangka mencapai cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia yang luhur dan dinamis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bangunan -- berbentuk balairung dengan lima tiang melambangkan KORPRI sebagai tempat pemersatu seluruh anggota KORPRI, perekat bangsa dan mendukung pemerintahan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila Warna Emas --melambangkan keluhuran dan keagungan cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia
KEPENGURUSAN KORPRI o Pengurus KORPRI terdiri dari Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI o Dewan Pengurus KORPRI berbentuk dewan dan bersifat kolektif yang dipilih oleh anggota berdasarkan musyawarah sesuai dengan tingkat kepengurusan o Tingkat kepengurusan KORPRI dan wilayah kerjanya o Masa jabatan Dewan Pengurus KORPRI adalah 5 (lima) tahun KEANGGOTAAN o Anggota Kehormatan: Penasihat KORPRI dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional o Anggota Biasa: PNS, pegawai BUMN, BUMD, LPP RI, BLU/BLUD, Badan Otorita/Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus, dan Aparatur Pemerintah Desa o Anggota Luar Biasa: Pensiunan dari anggota biasa
Lambang Korpri terdiri dari …. A. Pohon, Garuda, dan Bangunan B. Pohon, Mahkota, dan GarudaTujuh C. Pohon, Sayap, dan Bangunan D. Bangunan, Mahkota, dan Sayap
Dewan pengurus Korpri Nasional berkedudukan di …. A. Ibukota Kabupaten B. Ibukota Provinsi C. Ibukota Negara Republik Indonesia D. DKI Jakarta
Diantara pilihan berikut ini yang bukan anggota Korpri adalah …. A. Pegawai BUMD B. Pegawai Pertamina C. Camat D. Pegawai RS Siloam
KEPEGAWAIAN 1. UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. PP 17 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. PP 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS 4. Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 5. PermanpanRB 13 Tahun 2019 tentang tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 7. Kepka BKN No. 12 Tahun 2002 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
APARATUR SIPIL NEGARA Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah PNS : warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. PPPK : warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
PNS o Gaji, Tunjangan dan Fasilitas o Cuti o Jaminan` pensiun dan hari tua o Perlindungan o Pengembangan Kompetensi o Gaji dan Tunjangan o Cuti o Perlindungan o Pengembangan Kompetensi PPPK KEWAJIBAN o Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah o Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa o Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang o Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan o Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab o Menunjukkan integritas dan keteladan dalam sikap dan perilaku baik di dalam maupun di luar kedinasan o Menyimpan rahasia jabatan o Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI
PPK Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ex: Menteri, Pimpinan Lembaga, Sekretaris Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota PyB Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ex: Sekretaris Jenderal, Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga Nonstruktural, Sekretaris Daerah
LEMBAGA Lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional Lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN
MANAJEMEN ASN Pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme 1) Penyusunan dan penetapan kebutuhan 2) Pengadaan 3) Pangkat dan jabatan 4) Pengembangan karier 5) Pola karier 6) Promosi 7) Mutasi 8) Penilaian kinerja 9) Penggajian dan tunjangan 10)Penghargaan 11)Disiplin 12)Pemberhentian 13)Jaminan pensiun dan hari tua 14)perlindungan
JABATAN ASN Jabatan Administrasi o Administrator o Pengawas o Pelaksana Jabatan Fungsional o Keahlian o Keterampilan Jabatan Pimpinan Tinggi o Utama o Madya o Pratama
BKN No Pangkat Golongan Ruang 1 2 3 4 1. Juru Muda I a 2. Juru Muda Tk. I I b 3. Juru I c 4. Juru Tk. I I d 5. Pengatur Muda II a 6. Pengatur Muda Tk. I II b 7. Pengatur II c 8. Pengatur Tk. I II d 9. Penata Muda III a 10. Penata Muda Tk. I III b 11. Penata III c 12. Penata Tk. I III d 13. Pembina IV a 14. Pembina Tk. I IV b 15. Pembina Utama Muda IV c 16. Pembina Utama Madya IV d 17. Pembina Utama IV e PANGKAT & GOLONGAN RUANG PNS No Eselon Jenjang Pangkat, Gol./Ruang> Terendah Tertinggi> Pangkat Gol Pangkat Gol 1 2 3 4 5 6 1. I a Pembina Utama Madya IV/b Pembina Utama IV/e 2. I b Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama> IV/e 3. II a Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama Madya IV/d 4. II b Pembina Tk. I IV/b Pembina Utama Muda IV/c> 1 2 3 4 5 6 5. III a> Pembina IV/a Pembina Tk. I IV/b 6. III b> Penata Tk. I> III/d Pembina IV/a 7. IV a Penata III/c Penata Tk. I III/d 8. IV b> Penata Muda Tk. I III/b Penata III/c ESELON & JENJANG PANGKAT JABATAN STRUKTURAL
BKN ESELON DAN JENJANG JABATAN STRUKTURAL
PENGHARGAAN o Tanda kehormatan o Kenaikan pangkat istimewa o Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi o Kesempatan menghadiri acara resmi/ kenegaraan o Reguler o Pilihan o Anumerta o Pengabdian KENAIKAN PANGKAT Dasar Hukum PP Nomor 99 Tahun 2000 Jo PP Nomor 12 Tahun 2002 PP Nomor 11 Tahun 2017
PP 53/2010 PP 94/2021 RINGAN o Teguran lisan o Teguran tertulis o Pernyatan tidak puas secara tertulis SEDANG o pemotongan tunkin sebesar 25% selama 6 bulan; o pemotongan tunkin sebesar 25% selama 9 bulan; o pemotongan tunkin sebesar 25% selama 12 bulan. BERAT o Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 12 bulan; o pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; o Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS RINGAN o Teguran lisan o Teguran tertulis o Pernyatan tidak puas secara tertulis SEDANG o Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun o Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun o Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun BERAT o Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun o Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah o Pembebasan dari jabatan o Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS o Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
CUTI PNS o Cuti Tahunan o Cuti Besar o Cuti Sakit o Cuti Melahirkan o Cuti Alasan Penting o Ctln o Cuti Bersama Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
BKN ⮚ Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri ⮚ Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil ⮚ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS Penilaian Prestasi kerja Cuti PNS Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Cuti Tahunan : PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja. Cuti Besar PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) secara terus menerus, menurut PP ini. berhak lama 3 (tiga) bulan.
BKN Cuti Sakit : PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, menurut PP ini, berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenangng untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter. Cuti Melahirkan : Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS, berhak atas cuti melahirkan. Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada PNS diberikan cuti besar. Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud adalah 3 (tiga) bulan
BKN Cuti Karena Alasan Penting : PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila: a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau c. Melangsungkan perkawinan. Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting paling lama 1 (satu) bulan,” bunyi Pasal 330 PP No. 11 Tahun 2017 itu.
BKN Cuti Bersama : Presiden dapat menetapkan cuti bersama. Cuti bersama sebagaimana dimaksud tidak mengurangi hak cuti tahunan. Cuti di Luar Tanggungan Negara : PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus- menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan negara itu dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
BKN Pengembangan Karier PNS Bentuk pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan, seperti pendidikan dan pelatihan; kenaikan pangkat; dan promosi jabatan. Ketiga pola pengembangan karir tersebut bisa saling berhubungan dan keterkaitan satu dengan lainnya.
Perbedaan hak antara PNS dan PPPK terletak pada .... A. Gaji dan tunjangan B. Jaminan pensiun dan hari tua C. Perlindungan D. Pengembangan kompetensi
Berikut ini adalah bentuk penghargaan PNS, kecuali .... A. Kenaikan gaji berkala B. Tanda kehormatan C. Kesempatan acara kenegaraan D. Prioritas untu pengembangan kompetensi
SEJARAH INDONESIA Proklamasi Kemerdekaan RI Pasca Kemerdekaan Orde Lama Orde Baru Reformasi
PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI Organisasi Nasional | Jepang | BPUPKI | PPKI | Proklamasi Boedi Oetomo 20 Mei 1908 Organisasi sosial, ekonomi, budaya Dr. Wahidin Sudirohusodo Indische Partij 25 Desember 1912 Organisasi politik pertama Dr. Douwes Dekker Tjipto Mangoenkusumo Suwardi Suryaningrat Sarekat Islam 16 Oktober 1905 Organisasi Dagang H. Samanhudi
Akhir Pendudukan Jepang - Latar Belakang : Jepang semakin terdesak dalam perang pasifik - Janji kemerdekaan dari PM Kunaiki Koiso - Realisasi : Pembentukan BPUPKI Pembentukan BPUPKI 🡪 (1 Maret 1945) - Ketua : Radjiman Widyodiningrat - Tugas : Merumuskan dasar negara dan UUD Sidang BPUPKI I 🡪 (29 Mei – 1 Juni 1945) - Hasil : 3 usulan dasar negara oleh Muh Yamin, Mr. Soepomo, Ir. Soekarno PERISTIWA-PERISTIWA SEBELUM PROKLAMASI
Sidang II BPUPKI (10-17 Juli 1945) - Mengesahkan naskah rumusan panitia sembilan (Piagam Jakarta) sebagai Rancangan Mukadimah Hukum Dasar - Membentuk tiga panitia, yaitu : - Ir. Soekarno, Moh Hata dan Dr Radjiman Wediodiningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam oleh Marsekal Terauchi - Hasil : Pembentukan PPKI (7 Agustus 1945) - Tugas : Mempersiapkan Kemerdekaan RI - Ketua : Ir Soekarno - Wakil : Moh. Hatta Pembentukan PPKI
Jepang menyerah kepada Sekutu - Kota Hiroshima dijatuhi Bom Atom oleh Amerika pada tanggal 6 Agustus 1945 - Kota Nagasaki dijatuhi Bom Atom oleh Amerika pada tanggal 9 Agustus 1945 - Jepang menyerah tanpa syarat tanggal 14 Agustus 1945 - Terjadi vacuum of power (kekosongan kekuasaan) di Indonesia Peristiwa Rengasdengklok - Kelompok pemuda ingin segera merdeka, sementara kelompok golongan tua ingin menunggu setelah sidang PPKI - Tokoh pemuda : Yusuf Kunto, Sukarni, Wikana - Ir. Soekarno dan Moh Hatta diculik oleh kelompok pemuda dan dibawa ke Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 - Tujuan : menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang - Hasil : Golongan Tua dan Golongan Muda sepakat membacakan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945
PASCA KEMERDEKAAN o Perjanjian Linggarjati o Perjanjian Renville o Perjanjian Roe Royen o Konferensi Meja Bundar o Republik Indonesia Serikat
ORDE LAMA Demokrasi Liberal (1950-1959) - Berlaku UUDS 1950 - Berlaku Sistem Kabinet Parlementer - Sistem multipartai Konflik antara partai politik - Terjadi tujuh kali pergantian kabinet 1. Kabinet Natsir (Sep 1950 – Maret 1951) 2. Kabinet Sukiman (April 1951-Feb 1952) 3. Kabinet Wilopo (April 1952 – Juni 1953) 4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (Agustus 1953 – Juli 1955) 5. Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955 – Maret 1956) 6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956 – Maret 1957) 7. Kabinet Djuanda (Maret 1957 – Juli 1959)
ORDE LAMA Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965) Dekrit Presiden 5 Juli 1959 1. Pembubaran Konstituante 2. Tidak berlakunya UUDS 1945 3. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku 4. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara - Ir. Soekarno merangkap sebagai Presiden dan Perdana Menteri - Penyederhanaan partai politik - Ir. Soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat (19 Des 1961) yang salah satu isinya adalah pembebasan Papua Barat
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx
materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx

Recommended

KISI MATERI UDIN DAN UPKP Materi Kisi-kisi Ujian98f13708210194c475687be6106a3...
KISI MATERI UDIN DAN UPKP Materi Kisi-kisi Ujian98f13708210194c475687be6106a3...KISI MATERI UDIN DAN UPKP Materi Kisi-kisi Ujian98f13708210194c475687be6106a3...
KISI MATERI UDIN DAN UPKP Materi Kisi-kisi Ujian98f13708210194c475687be6106a3...
YaniHeryani14
 
PEMBEKALAN UDIN.ppt
PEMBEKALAN UDIN.pptPEMBEKALAN UDIN.ppt
PEMBEKALAN UDIN.ppt
pengembanganbkpsdm
 
Pembekalan Mentor Cilacap.pptx
Pembekalan Mentor Cilacap.pptxPembekalan Mentor Cilacap.pptx
Pembekalan Mentor Cilacap.pptx
susan912386
 
Rancanga yuyun matriks
Rancanga yuyun matriksRancanga yuyun matriks
Rancanga yuyun matriks
temanna #LABEDDU
 
Juknis lomba karya ilmiah
Juknis lomba karya ilmiahJuknis lomba karya ilmiah
Juknis lomba karya ilmiah
Jack Sudarto
 
Presentasi pedoman operasional kenaikan jafung by dikti
Presentasi pedoman operasional kenaikan jafung by diktiPresentasi pedoman operasional kenaikan jafung by dikti
Presentasi pedoman operasional kenaikan jafung by dikti
University of Sultan Ageng Tirtayasa
 
RAKER PKP2A II LAN RI 2011
RAKER PKP2A II LAN RI 2011RAKER PKP2A II LAN RI 2011
RAKER PKP2A II LAN RI 2011
Mus kamal
 
RAKER PKP2A II LAN RI 2011 ( Muskamal, .S.Sos, M.Si
RAKER PKP2A II LAN RI 2011 ( Muskamal, .S.Sos, M.SiRAKER PKP2A II LAN RI 2011 ( Muskamal, .S.Sos, M.Si
RAKER PKP2A II LAN RI 2011 ( Muskamal, .S.Sos, M.SiMus kamal
 

Recommended

KISI MATERI UDIN DAN UPKP Materi Kisi-kisi Ujian98f13708210194c475687be6106a3...
KISI MATERI UDIN DAN UPKP Materi Kisi-kisi Ujian98f13708210194c475687be6106a3...KISI MATERI UDIN DAN UPKP Materi Kisi-kisi Ujian98f13708210194c475687be6106a3...
KISI MATERI UDIN DAN UPKP Materi Kisi-kisi Ujian98f13708210194c475687be6106a3...
YaniHeryani14
 
PEMBEKALAN UDIN.ppt
PEMBEKALAN UDIN.pptPEMBEKALAN UDIN.ppt
PEMBEKALAN UDIN.ppt
pengembanganbkpsdm
 
Pembekalan Mentor Cilacap.pptx
Pembekalan Mentor Cilacap.pptxPembekalan Mentor Cilacap.pptx
Pembekalan Mentor Cilacap.pptx
susan912386
 
Rancanga yuyun matriks
Rancanga yuyun matriksRancanga yuyun matriks
Rancanga yuyun matriks
temanna #LABEDDU
 
Juknis lomba karya ilmiah
Juknis lomba karya ilmiahJuknis lomba karya ilmiah
Juknis lomba karya ilmiah
Jack Sudarto
 
Presentasi pedoman operasional kenaikan jafung by dikti
Presentasi pedoman operasional kenaikan jafung by diktiPresentasi pedoman operasional kenaikan jafung by dikti
Presentasi pedoman operasional kenaikan jafung by dikti
University of Sultan Ageng Tirtayasa
 
RAKER PKP2A II LAN RI 2011
RAKER PKP2A II LAN RI 2011RAKER PKP2A II LAN RI 2011
RAKER PKP2A II LAN RI 2011
Mus kamal
 
RAKER PKP2A II LAN RI 2011 ( Muskamal, .S.Sos, M.Si
RAKER PKP2A II LAN RI 2011 ( Muskamal, .S.Sos, M.SiRAKER PKP2A II LAN RI 2011 ( Muskamal, .S.Sos, M.Si
RAKER PKP2A II LAN RI 2011 ( Muskamal, .S.Sos, M.SiMus kamal
 
Draft pedoman-operasional pak-7-oct-2014
Draft pedoman-operasional pak-7-oct-2014Draft pedoman-operasional pak-7-oct-2014
Draft pedoman-operasional pak-7-oct-2014
University of Sultan Ageng Tirtayasa
 
13081_overview_pelatihan_dasar_CPNS (2).pptx
13081_overview_pelatihan_dasar_CPNS (2).pptx13081_overview_pelatihan_dasar_CPNS (2).pptx
13081_overview_pelatihan_dasar_CPNS (2).pptx
FazaNugroho
 
overview kebijakan latsar cpns
overview kebijakan latsar cpnsoverview kebijakan latsar cpns
overview kebijakan latsar cpns
suwarlinsuwarlin
 
Paparan penilik ajang 23 sep 2011 rev2
Paparan penilik ajang 23 sep 2011 rev2Paparan penilik ajang 23 sep 2011 rev2
Paparan penilik ajang 23 sep 2011 rev2Habib Prastyo
 
Peneliti pendidikan
Peneliti pendidikanPeneliti pendidikan
Peneliti pendidikan
WaQhyoe Arryee
 
1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf
1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf
1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf
imamsanak
 
Pengenalan HKTS-HPB- 11Agt2022.pdf
Pengenalan HKTS-HPB- 11Agt2022.pdfPengenalan HKTS-HPB- 11Agt2022.pdf
Pengenalan HKTS-HPB- 11Agt2022.pdf
HanifGhiyatsRamadhan
 
377029966 rancangan-rh
377029966 rancangan-rh377029966 rancangan-rh
377029966 rancangan-rh
efaamalia
 
Struktur imppk 2014 2015
Struktur imppk 2014 2015Struktur imppk 2014 2015
Struktur imppk 2014 2015
IMPPRK KOSAREK
 
Presentasi nasionalisme hadi arnowo
Presentasi nasionalisme hadi arnowoPresentasi nasionalisme hadi arnowo
Presentasi nasionalisme hadi arnowohadiarnowo
 
Proposal Proyek Perubahan. PENINGKATAN DISIPLIN GURU
Proposal Proyek Perubahan. PENINGKATAN DISIPLIN GURUProposal Proyek Perubahan. PENINGKATAN DISIPLIN GURU
Proposal Proyek Perubahan. PENINGKATAN DISIPLIN GURU
Sujud Marwoto
 
Rencana Kerja Sekolah Tahunan SLB Ayahbunda
Rencana Kerja Sekolah Tahunan SLB AyahbundaRencana Kerja Sekolah Tahunan SLB Ayahbunda
Rencana Kerja Sekolah Tahunan SLB Ayahbunda
Titin Sulistiawati
 
Rkst ab 13 rev1
Rkst ab 13 rev1Rkst ab 13 rev1
Rkst ab 13 rev1
Titin Sulistiawati
 
materi kompetensi manejerial.pptx
materi kompetensi manejerial.pptxmateri kompetensi manejerial.pptx
materi kompetensi manejerial.pptx
AndriAdiMustikaandri
 
Sistem prajab pola baru
Sistem prajab pola baruSistem prajab pola baru
Sistem prajab pola baru
Musanif Efendi
 
2. gbpp & sap latsar 2019
2. gbpp & sap latsar 20192. gbpp & sap latsar 2019
2. gbpp & sap latsar 2019
Mifta Rohim
 
Dasar hukum penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar
Dasar hukum penyelenggaraan pendidikan sekolah dasarDasar hukum penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar
Dasar hukum penyelenggaraan pendidikan sekolah dasarSDNKendangsari4
 
Fdk laporan Maret 21
Fdk laporan Maret 21Fdk laporan Maret 21
Fdk laporan Maret 21
KutsiyatinMSi
 
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanPenillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Ridho Fitrah Hyzkia
 
180701 Laporan Rencana Aktualisasi ANEKA ikhsan
180701 Laporan Rencana Aktualisasi ANEKA ikhsan180701 Laporan Rencana Aktualisasi ANEKA ikhsan
180701 Laporan Rencana Aktualisasi ANEKA ikhsan
Ikhsan Prabowo
 
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase eAlur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
MsElisazmar
 
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 

More Related Content

Similar to materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx

Draft pedoman-operasional pak-7-oct-2014
Draft pedoman-operasional pak-7-oct-2014Draft pedoman-operasional pak-7-oct-2014
Draft pedoman-operasional pak-7-oct-2014
University of Sultan Ageng Tirtayasa
 
13081_overview_pelatihan_dasar_CPNS (2).pptx
13081_overview_pelatihan_dasar_CPNS (2).pptx13081_overview_pelatihan_dasar_CPNS (2).pptx
13081_overview_pelatihan_dasar_CPNS (2).pptx
FazaNugroho
 
overview kebijakan latsar cpns
overview kebijakan latsar cpnsoverview kebijakan latsar cpns
overview kebijakan latsar cpns
suwarlinsuwarlin
 
Paparan penilik ajang 23 sep 2011 rev2
Paparan penilik ajang 23 sep 2011 rev2Paparan penilik ajang 23 sep 2011 rev2
Paparan penilik ajang 23 sep 2011 rev2Habib Prastyo
 
Peneliti pendidikan
Peneliti pendidikanPeneliti pendidikan
Peneliti pendidikan
WaQhyoe Arryee
 
1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf
1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf
1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf
imamsanak
 
Pengenalan HKTS-HPB- 11Agt2022.pdf
Pengenalan HKTS-HPB- 11Agt2022.pdfPengenalan HKTS-HPB- 11Agt2022.pdf
Pengenalan HKTS-HPB- 11Agt2022.pdf
HanifGhiyatsRamadhan
 
377029966 rancangan-rh
377029966 rancangan-rh377029966 rancangan-rh
377029966 rancangan-rh
efaamalia
 
Struktur imppk 2014 2015
Struktur imppk 2014 2015Struktur imppk 2014 2015
Struktur imppk 2014 2015
IMPPRK KOSAREK
 
Presentasi nasionalisme hadi arnowo
Presentasi nasionalisme hadi arnowoPresentasi nasionalisme hadi arnowo
Presentasi nasionalisme hadi arnowohadiarnowo
 
Proposal Proyek Perubahan. PENINGKATAN DISIPLIN GURU
Proposal Proyek Perubahan. PENINGKATAN DISIPLIN GURUProposal Proyek Perubahan. PENINGKATAN DISIPLIN GURU
Proposal Proyek Perubahan. PENINGKATAN DISIPLIN GURU
Sujud Marwoto
 
Rencana Kerja Sekolah Tahunan SLB Ayahbunda
Rencana Kerja Sekolah Tahunan SLB AyahbundaRencana Kerja Sekolah Tahunan SLB Ayahbunda
Rencana Kerja Sekolah Tahunan SLB Ayahbunda
Titin Sulistiawati
 
Rkst ab 13 rev1
Rkst ab 13 rev1Rkst ab 13 rev1
Rkst ab 13 rev1
Titin Sulistiawati
 
materi kompetensi manejerial.pptx
materi kompetensi manejerial.pptxmateri kompetensi manejerial.pptx
materi kompetensi manejerial.pptx
AndriAdiMustikaandri
 
Sistem prajab pola baru
Sistem prajab pola baruSistem prajab pola baru
Sistem prajab pola baru
Musanif Efendi
 
2. gbpp & sap latsar 2019
2. gbpp & sap latsar 20192. gbpp & sap latsar 2019
2. gbpp & sap latsar 2019
Mifta Rohim
 
Dasar hukum penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar
Dasar hukum penyelenggaraan pendidikan sekolah dasarDasar hukum penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar
Dasar hukum penyelenggaraan pendidikan sekolah dasarSDNKendangsari4
 
Fdk laporan Maret 21
Fdk laporan Maret 21Fdk laporan Maret 21
Fdk laporan Maret 21
KutsiyatinMSi
 
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanPenillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Ridho Fitrah Hyzkia
 
180701 Laporan Rencana Aktualisasi ANEKA ikhsan
180701 Laporan Rencana Aktualisasi ANEKA ikhsan180701 Laporan Rencana Aktualisasi ANEKA ikhsan
180701 Laporan Rencana Aktualisasi ANEKA ikhsan
Ikhsan Prabowo
 

Similar to materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx (20)

Draft pedoman-operasional pak-7-oct-2014
Draft pedoman-operasional pak-7-oct-2014Draft pedoman-operasional pak-7-oct-2014
Draft pedoman-operasional pak-7-oct-2014
 
13081_overview_pelatihan_dasar_CPNS (2).pptx
13081_overview_pelatihan_dasar_CPNS (2).pptx13081_overview_pelatihan_dasar_CPNS (2).pptx
13081_overview_pelatihan_dasar_CPNS (2).pptx
 
overview kebijakan latsar cpns
overview kebijakan latsar cpnsoverview kebijakan latsar cpns
overview kebijakan latsar cpns
 
Paparan penilik ajang 23 sep 2011 rev2
Paparan penilik ajang 23 sep 2011 rev2Paparan penilik ajang 23 sep 2011 rev2
Paparan penilik ajang 23 sep 2011 rev2
 
Peneliti pendidikan
Peneliti pendidikanPeneliti pendidikan
Peneliti pendidikan
 
1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf
1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf
1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf
 
Pengenalan HKTS-HPB- 11Agt2022.pdf
Pengenalan HKTS-HPB- 11Agt2022.pdfPengenalan HKTS-HPB- 11Agt2022.pdf
Pengenalan HKTS-HPB- 11Agt2022.pdf
 
377029966 rancangan-rh
377029966 rancangan-rh377029966 rancangan-rh
377029966 rancangan-rh
 
Struktur imppk 2014 2015
Struktur imppk 2014 2015Struktur imppk 2014 2015
Struktur imppk 2014 2015
 
Presentasi nasionalisme hadi arnowo
Presentasi nasionalisme hadi arnowoPresentasi nasionalisme hadi arnowo
Presentasi nasionalisme hadi arnowo
 
Proposal Proyek Perubahan. PENINGKATAN DISIPLIN GURU
Proposal Proyek Perubahan. PENINGKATAN DISIPLIN GURUProposal Proyek Perubahan. PENINGKATAN DISIPLIN GURU
Proposal Proyek Perubahan. PENINGKATAN DISIPLIN GURU
 
Rencana Kerja Sekolah Tahunan SLB Ayahbunda
Rencana Kerja Sekolah Tahunan SLB AyahbundaRencana Kerja Sekolah Tahunan SLB Ayahbunda
Rencana Kerja Sekolah Tahunan SLB Ayahbunda
 
Rkst ab 13 rev1
Rkst ab 13 rev1Rkst ab 13 rev1
Rkst ab 13 rev1
 
materi kompetensi manejerial.pptx
materi kompetensi manejerial.pptxmateri kompetensi manejerial.pptx
materi kompetensi manejerial.pptx
 
Sistem prajab pola baru
Sistem prajab pola baruSistem prajab pola baru
Sistem prajab pola baru
 
2. gbpp & sap latsar 2019
2. gbpp & sap latsar 20192. gbpp & sap latsar 2019
2. gbpp & sap latsar 2019
 
Dasar hukum penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar
Dasar hukum penyelenggaraan pendidikan sekolah dasarDasar hukum penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar
Dasar hukum penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar
 
Fdk laporan Maret 21
Fdk laporan Maret 21Fdk laporan Maret 21
Fdk laporan Maret 21
 
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanPenillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
 
180701 Laporan Rencana Aktualisasi ANEKA ikhsan
180701 Laporan Rencana Aktualisasi ANEKA ikhsan180701 Laporan Rencana Aktualisasi ANEKA ikhsan
180701 Laporan Rencana Aktualisasi ANEKA ikhsan
 

Recently uploaded

Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase eAlur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
MsElisazmar
 
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdfKisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
indraayurestuw
 
LAPORAN WALI KELAS Wahyu Widayati, S.Pd.docx
LAPORAN WALI KELAS Wahyu Widayati, S.Pd.docxLAPORAN WALI KELAS Wahyu Widayati, S.Pd.docx
LAPORAN WALI KELAS Wahyu Widayati, S.Pd.docx
moh3315
 
Demonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdf
Demonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdfDemonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdf
Demonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdf
d2spdpnd9185
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Fathan Emran
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
SABDA
 
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
Kanaidi ken
 
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
tsuroyya38
 
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputihlaporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
SDNBotoputih
 
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARUAKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
junaedikuluri1
 
Modul Ajar Projek Kreatif dan Kewirausahaan - Peluang Usaha di Lingkungan i...
Modul Ajar Projek Kreatif dan Kewirausahaan - Peluang Usaha di Lingkungan i...Modul Ajar Projek Kreatif dan Kewirausahaan - Peluang Usaha di Lingkungan i...
Modul Ajar Projek Kreatif dan Kewirausahaan - Peluang Usaha di Lingkungan i...
PutraDwitara
 
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdf
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdfBiografi Presiden Republik Indonesia.pdf
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdf
pristayulianabila
 
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdfTokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Mutia Rini Siregar
 
LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdf
LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdfLAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdf
LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdf
RosidaAini3
 
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1
Arumdwikinasih
 
Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdf
Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdfRangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdf
Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdf
mad ros
 
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfJURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
HERIHERI52
 
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdfJuknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
HendraSagita2
 
Laporan bulanan Dosen Pembimbing lapangan dalam pelaksanaan kampus mengajar a...
Laporan bulanan Dosen Pembimbing lapangan dalam pelaksanaan kampus mengajar a...Laporan bulanan Dosen Pembimbing lapangan dalam pelaksanaan kampus mengajar a...
Laporan bulanan Dosen Pembimbing lapangan dalam pelaksanaan kampus mengajar a...
Sathya Risma
 

Recently uploaded (20)

Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase eAlur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
 
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
 
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdfKisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
 
LAPORAN WALI KELAS Wahyu Widayati, S.Pd.docx
LAPORAN WALI KELAS Wahyu Widayati, S.Pd.docxLAPORAN WALI KELAS Wahyu Widayati, S.Pd.docx
LAPORAN WALI KELAS Wahyu Widayati, S.Pd.docx
 
Demonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdf
Demonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdfDemonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdf
Demonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
 
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
 
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
 
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputihlaporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
 
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARUAKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
 
Modul Ajar Projek Kreatif dan Kewirausahaan - Peluang Usaha di Lingkungan i...
Modul Ajar Projek Kreatif dan Kewirausahaan - Peluang Usaha di Lingkungan i...Modul Ajar Projek Kreatif dan Kewirausahaan - Peluang Usaha di Lingkungan i...
Modul Ajar Projek Kreatif dan Kewirausahaan - Peluang Usaha di Lingkungan i...
 
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdf
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdfBiografi Presiden Republik Indonesia.pdf
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdf
 
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdfTokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
 
LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdf
LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdfLAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdf
LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdf
 
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1
 
Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdf
Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdfRangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdf
Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdf
 
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfJURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
 
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdfJuknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
 
Laporan bulanan Dosen Pembimbing lapangan dalam pelaksanaan kampus mengajar a...
Laporan bulanan Dosen Pembimbing lapangan dalam pelaksanaan kampus mengajar a...Laporan bulanan Dosen Pembimbing lapangan dalam pelaksanaan kampus mengajar a...
Laporan bulanan Dosen Pembimbing lapangan dalam pelaksanaan kampus mengajar a...
 

materi paparan ujian CAT 09-11-2022.pptx

  • 2. LANDASAN HUKUM 2 01 UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN 02 PP 11 Tahun 2017 jo.PP 11 Tahun 2020 tentang Manajemen ASN 03 04 SEB Ka. BKN dan Ka. LAN Nomor 12/SE/1981 PP 99 Tahun 2000 Jo PP 12 Tahun 2002
  • 3. 3
  • 4. 4 Ujian Dinas bagi PNS Ujian Dinas Tingkat I • Ujian yang diselenggarakan untuk Kenaikan Pangkat dari Pengatur Tingkat I (gol. Ruang II/d) menjadi Penata Muda (gol. Ruang III/a) Ujian Dinas Tingkat II • Ujian yang diselenggarakan untuk Kenaikan Pangkat dari PenataTingkat I (gol. Ruang III/d) menjadi Pembina (gol. Ruang IV/a)
  • 5. UJIAN DINAS TINGKAT I 5 NO. MATERI JML SOAL NILAI PATOKAN 1. KELOMPOK A a. Pancasila 10 15 b. UUD 1945 10 15 c. RPJMN 10 15 2. KELOMPOK B a. Kepegawaian 10 10 b. KORPRI 10 10 3. KELOMPOK C a. Pengetahuan Perkantoran 10 8 NO. MATERI JML SOAL NILAI PATO KAN 4. KELOMPOK D a. Renstra 10 8 b. SOTK 10 8 5. KELOMPOK E a. Bahasa Indonesia 10 6 b. Sejarah Indonesia 10 5 Jumlah total 100 100
  • 6. UJIAN DINAS TINGKAT II 6 NO. MATERI JML SOAL NILAI PATOKAN 1. KELOMPOK A a. Pancasila 10 15 b. UUD 1945 10 15 c. RPJMN 10 10 2. KELOMPOK B a. Kepegawaian 10 5 b. KORPRI 10 5 3. KELOMPOK C a. Teori Kepemimpinan 10 5 b. Fungsi Manajemen 10 5 NO. MATERI JML SOAL NILAI PATOK AN 4. KELOMPOK D a. Renstra 10 5 b. SOTK 10 5 5. KELOMPOK E a. Bahasa Indonesia 10 5 b. Sejarah Indonesia 10 5 6. KELOMPOK F a. Perkembangan Politik dalm negeri 10 5 b. Perkembangan Politik Luar Negeri 10 5 7. Karya Tulis dan Wawancara JUMLAH TOTAL 130 100
  • 7. UJIAN PENYESUAIAN & KENAIKAN PANGKAT (D3-S2) 7 No Kompetensi Materi Bobot Soal Jumlah Soal A. Ujian Tertulis 50 % 100 1. Kompetensi Dasar a. Wawasan Kebangsaaan : 20 soal b. Pengetahuan Umum : 15 soal (Kebijakan publik, Pelayanan publik dan good governance) 20% 35 2. Kompetensi Bidang/ Teknis a. Substansi Kepegawaian b. Tugas dan Fungsi Instansi 20 % 50 3. Kompetensi Penunjang a. Bahasa Inggris 10 % 15 B. Karya Tulis/ Makalah, Presentasi & Wawancara 50 % 1. Karya Tulis/Makalah a. Sistematika penulisan b. Kelogisan & originalitas Ide c. Manfaat topik terhadap kebutuhan organisasi d. Kualitas pemecahan masalah (ketajaman analisis & rekomendasi) 10% 2. Presentasi a. Penguasaan materi (konten) b. Kemampuan penggunaan alat bantu c. Kemampuan mengkomunikasikan ide & kepercayaan diri 30 % 3. Wawancara a. Motivasi b. Orientasi ke depan c. Perubahan yang akan dilakukan 10 % BOBOT 100%
  • 9. WAWASAN KEBANGSAAN 9 4 Pilar Kebangsaan 01 02 03 04 Pancasila UUD 1945 Bhineka Tunggal Ika NKRI
  • 10. 01 02 03 Sejarah lahirnya Pancasila Fungsi dan peran Pancasila Pemahaman terhadap makna lambang Pancasila PANCASILA 04 Pengamalan/implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari- hari 05 Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila Contoh soal Pancasila Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila ke- .... a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5
  • 11. UUD 1945 Bagian UUD 1945 ✔ Pembukaan -- 4 Alinea ✔ Batang Tubuh -- 37 Pasal ✔ Penutup -- 4 Pasal Aturan Peralihan -- 2 Ayat Aturan Tambahan Lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 ❖ MPR ❖ DPR ❖ Presiden & Wakil Presiden Lambang & Semboyan Negara ▪ Lambang : Burung Garuda ▪ Semboyan : Bhineka Tunggal Ika
  • 12. Contoh Soal UUD 1945 (1) Yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah .... a. UUD 1945 b. Pancasila c. TAP MPR d. Pembukaan UUD 1945 e. Proklamasi 17 Agustus 1945 Yang berhak mengajukan rancangan Undang-undang adalah .... a. Presiden dan DPR b. Presiden dan DPD c. Presiden, DPR, dan DPD d. DPR dan DPD e. MPR dan MA 12
  • 13. Contoh Soal UUD 1945 (2) Di bawah ini adalah wewenang-wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, kecuali .... a. Menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD c. Memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum e. Memutus pembubaran partai politik Hak warga negara untuk mendapat pendidikan diatur dalam UUD 1945 .... a. Pasal 27 b. Pasal 28 c. Pasal 29 d. Pasal 30 e. Pasal 31 13
  • 14. PEMBEKALAN MATERI UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Tahun 2022
  • 15. LANDASAN HUKUM 1. UU No 5 Th 2014 tentang ASN 2. PP No 11 Th 2017 Jo PP 17 Th 2020 tentang Manajemen PNS 3. PP 99 Tahun 2000 Jo PP 12 Tahun 2002 tentang KP PNS 4. SEB Ka. BKN dan Ka. LAN No. 12/SE/1981 ttg Pelaksanaan Ujian Dinas 5. Peraturan Kepala BKN No. 50 Tahun 2019 tentang Prosedur Pelaksanaan Seleksi dengan Metode CAT BKN 6. SE Kepala BKN Nomor 2/SE/XII/2016 tentang Ketentuan Pelaksanaan UPKP, PPP, Ujian Dinas Tingkat I dan II di Lingkungan BKN 7. SE BKN No. 7 Tahun 2021 Tentang : Prosedur Penyelenggaraan Seleksi CAT BKN dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
  • 16. BKN
  • 17. NO. MATERI JML SOAL NILAI PATOKAN 1 KELOMPOK A a. Pancasila 10 15 b. UUD 1945 10 15 c. RPJMN 10 15 2 KELOMPOK B a. Kepegawaian 10 10 b. KORPRI 10 10 3 KELOMPOK C a. Pengetahuan Perkantoran 10 8 4 KELOMPOK D a. RENSTRA 10 8 b. SOTK 10 8 5 KELOMPOK E a. Bahasa Indonesia 10 6 b. Sejarah Indonesia 10 5 JUMLAH TOTAL 100 100 Ujian Dinas Tk. I Jumlah Soal = 100 Soal Waktu Pengerjaan = 90 Menit
  • 18. Ujian Dinas Tk. II NO. MATERI JML SOAL NILAI PATOKAN 1 KELOMPOK A a. Pancasila 10 15 b. UUD 1945 10 15 c. RPJMN 10 10 2 KELOMPOK B a. Kepegawaian 10 5 b. KORPRI 10 5 3 KELOMPOK C a. Teori Kepemimpinan 10 5 b. Fungsi Manajemen 10 5 4 KELOMPOK D a. RENSTRA 10 5 b. SOTK 10 5 5 KELOMPOK E a. Bahasa Indonesia 10 5 b. Sejarah Indonesia 10 5 6 KELOMPOK F a. Perkembangan Politik Dalam Negeri 10 5 b. Perkembangan Politik Luar Negeri 10 5 7 Karya Tulis dan Wawancara JUMLAH TOTAL 130 100 Jumlah Soal = 130 Soal Waktu Pengerjaan = 120 Menit
  • 19. PI SLTP - SLTA Jumlah Soal = 100 Soal Waktu Pengerjaan = 90 Menit NO. KOMPETENSI MATERI BOBOT SOAL JUMLAH SOAL A. Ujian Tertulis 50 % 100 1 Kompetensi Dasar a.Wawasan Kebangsaaan b. Pengetahuan Umum (Kebijakan publik, pelayanan nan publik dan good governance) 15% 15% 28 18 2 Kompetensi Bidang/ Teknis a.Substansi Kepegawaian b.Tugas dan Fungsi Instansi 20 % 15 39 B. Karya Tulis/ Tugas Tertulis & Wawancara 50 % 1. Karya Tulis/ Tugas Tertulis 40% 2. Wawancara 10%
  • 20. PI D3 – S2 Jumlah Soal = 100 Soal Waktu Pengerjaan = 90 Menit NO. KOMPETENSI MATERI BOBOT SOAL JUMLA H SOAL A. Ujian Tertulis 50 % 100 1 Kompetensi Dasar a.Wawasan Kebangsaaan b. Pengetahuan Umum (Kebijakan publik, Pelayanan publik dan good governance) 20% 20 15 Kompetensi Bidang/ Teknis a.Substansi Kepegawaian b.Tugas dan Fungsi Instansi 20 % 50 Kompetensi Penunjang a. Bahasa Inggris 10 % 15 B. Karya Tulis/ Tugas Tertulis & Wawancara 50 % 1. Karya Tulis/ Tugas Tertulis 10% 2. Wawancara 30% 3. Presentasi 10%
  • 21. Memenuhi Syarat Jika …. o Pancasila minimal 70 o Nilai UUD 1945 minimal 70 o Nilai NPR (Nilai Presentasi/ Nilai CAT per submateri x 2) lainnya minimal 40 o Nilai Tertimbang Ujian Dinas Tingkat I ≥ 65 o Nilai Tertimbang Ujian Dinas Tingkat II ≥ 70
  • 23. pancasila Sejarah lahirnya Pancasila Fungsi dan peran Pancasila Pemahaman terhadap makna lambang Pancasila Pengamalan/implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
  • 24. Istilah Pancasila pertama kali disampaikan oleh Ir. Soekarno pada sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945. Disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 Image by google
  • 25. Lima dasar yang berisi pedoman atau tingkah laku yang baik PANCA SILA LIMA Sendi/ atas/ dasar/ peraturan tingkah laku yang baik
  • 26. Image by google Perisai pada lambang garuda melambangkan: perjuangan, pertahanan dan perlidungan diri Warna emas pada lambang garuda melambangkan: Kejayaan
  • 27. MAKNA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA Pancasila berisi norma dasar yang fundamental dari sebuah negara Norma tersebut bersifat tetap dan kedudukannya sangat istimewa sehingga tidak dapat diubah/diganti Pancasila dijadikan sebagai pijakan dan pedoman dalam mengatur dan menyelenggarakan negara dan pemerintahan
  • 28. Pancasila sebagai pandangan hidup Pandangan hidup Sebagai Basic Belief System. Basic belief system atau sistem kepercayaan dasar, yaitu sekumpulan nilai yang terangkai secara sistematis dan difungsikan sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Perilaku manusia Indonesia seharusnya didasarkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila juga merupakan sumber etika, moral dan budaya Pancasila sebagai dasar negara Pancasila dijadikan sebagai pijakan dan pedoman dalam mengatur dan menyelenggarakan negara dan pemerintahan Pancasila sebagai ideologi nasional a) Gagasan, cita-cita, dan nilai dasar yang membentuk sistem nilai yang utuh, bulat dan mendasar. b) Merupakan pencerminan dari pandangan hidup dan falsafah hidup suatu bangsa. c) Berbentuk kepercayaan politik yang kokoh sebagai hasil kemauan bersama Fungsi Pancasila dan Perwujudan
  • 30. 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa 2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. 7 BUTIR
  • 31. 10 BUTIR 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10.Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
  • 32. 7 BUTIR 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
  • 33. 10 BUTIR 1.Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. 2.Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3.Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4.Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5.Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6.Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7.Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8.Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9.Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada TuhanYang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10.Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.
  • 34. 11 BUTIR 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10.Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11.Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
  • 35. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 1. Religion/ agama 2. Humanity/ kemanusiaan HAM Manusia dengan manusia 3. Nasionalisme/ Nasionalisme 4. Democracy/ Demokrasi 4. Justice/ keadilan Seimbang antara hak dan kewajiban Manusia umum alam hukum negara Nasionalisme, bela negara, persatuan, rela berkorban, cinta tanah air Pemilu, musyawarah, kekeluargaan Tuhan, agama, kepercayaan
  • 36. Berikut ini pernyataan yang tepat menggambarkan makna Pancasila sebagai dasar negara adalah …. A. Pancasila merupakan hukum tertinggi di Indonesia B. Pancasila menjadi pelindung dari berbagai ancaman C. Pancasila merupakan pedoman dalam melaksanakan pembangunan D. Pancasila merupakan dasar dalam menyelenggarakan negara/ pemerintah
  • 37. Sebuah rumah makan menjadi viral karena memberikan perlakuan diskriminatif terhadap pelanggan. Dalam undang-undang perlakuan diskriminatif dilarang tegas. Adalah hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi jika rumah makan tersebut mengamalkan nilai- nilai Pancasila khususnya sila ke - …. A. 5 B. 4 C. 3 D. 2
  • 38. Memakai perhiasan berlebihan dan barang mewah merupakan pelanggaran terhadap sila ke -…. A. 4 B. 5 C. 2 D. 3
  • 39. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila ke- .... A. 4 B. 5 C. 2 D. 3
  • 40. UUD 1945 Pembukaan Batang Tubuh Lambang dan Semboyan Negara Lembaga-Lembaga yang diatur dalam UUD 1945
  • 41. Undang- undang dasar 1945 adalah hukum dasar Lembaga negara yang mengikat pemerintah, Lembaga-Lembaga negara, Lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah NKRI
  • 42. UUD 1945 o Hukum dasar tertulis NKRI o Konstitusi pemerintahan RI o Ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945dengan sistematika : (1)Pembukaan 4 alinea (2)Batang tubuh terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal ,4 Pasal peralihan dan 2 ayat aturan tambahan (3)Penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal Batang tubuh berisi dua bagian pokok yaitu, Sistem negara Pemeritahan, dan hubungan negara dengan warga negara dan penduduk Indonesia
  • 43. BKN
  • 44. AMANDEMEN 1. 14 – 21 Oktober 1999 2. 7 – 18 Agustus 2000 3. 1 – 9 November 2001 4. 1 – 11 Agustus 2002
  • 45. UUD 1945 SETELAH AMADEMEN o UUD 1945 hasil amandemen berlaku sampai sekarang o Sistematika UUD 1945 amandemen : (1) Pembukaan 4 Alinea (2) Batang tubuh terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 3 Pasal Peralihan dan 2 Pasal aturan tambahan Beberapa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: a) Kedudukan yang sejajar dan proposional antara Presiden dan DPR b) Masa jabatan Presiden diatur tegas, yaitu max dapat dipilih untuk dua kali masa jabatan c) Dilaksanakannya otonomi daerah
  • 46. MAKNA ALINEA DAN PEMBUKAAN UUD 1945 1) Merupakan sumber motivasi dan perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional 2) Merupakan sumber cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan 3) Mengandung nilai-nilai universal dan lestari MAKNA PEMBUKAAN
  • 47. ALINEA PERTAMA “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan” o Mengungkapkan dalil obyektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikeadilan dan perikemanusiaan o Mengungkapkan pernyataan subyektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah ALINEA KEDUA “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan Makmur” o Mengungkapkan cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur o Menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian
  • 48. ALINEA KETIGA Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaanya. o Memuat motivasi spiritual yang luhur dan merupakan pengukuhan atas proklamasi kemerdekaan. o Menunjukkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
  • 49. ALINEA KEEMPAT Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteran umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusian yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. o Menegaskan tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan Nasional o Menegaskan bahwa negara Indonesia berbentuk republik o Negara Republik Demokrasi dengan dasar kedaulatan rakyat. o Menegaskan bahwa negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila
  • 50. MPR DPR DPA MA PRESI DEN BPK LEMBAGA NEGARA SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945 UUD 1945
  • 51. UUD 1945 MPR DPR PRESI DEN MA MK KY DPD BPK Lembaga Legislatif Membuat UU Lembaga Eksekutif Melaksanakan UU Lembaga Yudikatif Mengawasi jalannya UU Lembaga Eksaminatif Pemeriksa Keuangan Negara LEMBAGA NEGARA SETELAH AMANDEMEN UUD 1945
  • 52. PERBEDAAN LEMBAGA NEGARA SEBELUM AMANDEMEN o MPR Lembaga tertinggi negara, menetapkan GBHN, mengangkat Presiden dan Wakil Presiden o Tidak ada aturan mengenai Batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden o Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR o Tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan o Lembaga tinggi negara terdiri dari Presiden, DPR, DPA, BPK dan MA o MPR sebagai pelaku pelaksana kedaulatan rakyat SETELAH AMANDEMEN o MPR Lembaga tertinggi negara, menetapkan GBHN, mengangkat Presiden dan Wakil Presiden o Masa jabatan presiden max 2 periode o Presiden sebagai kekuasaan penyelenggara negara o Menganut sistem pemisahan kekuasaan (legislatif, eksekutif, yudikatif, dan eksaminatif) o Lembaga tinggi negara terdiri dari Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MK, KY dan MA o Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar
  • 53. RESUME BAB BAB JUDUL BAB CAKUPAN PASAL I Bentuk dan Kedaulatan 1 II MPR 2 dan 3 III Kekuasaan Pemerintahan Negara 4 s.d 16 IV Dewan Pertimbangan Agung DIHAPUS V Kementerian Negara 17 VI Pemerintahan Daerah 18 s.d 18B VII Dewan Perwakilan Rakyat 19 s.d 22B VIIA Dewan Perwakilan Daerah 22C s.d 22D VIIB Pemilihan Umum 22E VIII Hal Keuangan 23 s.d 23D VIIIA Badan Pemeriksa Keuangan 23E s.d 23G IX Kekuasaan Kehakiman 24 s.d 25 IXA Wilayah Negara 25A X Warga Negara dan Penduduk 26 s.d 28
  • 54. RESUME BAB (2) BAB JUDUL BAB CAKUPAN PASAL XA Hak Asasi Manusia 28A s.d 28J XI Agama 29 XII Pertahanan dan Keamanan Negara 30 XIII Pendidikan dan Kebudayaan 31 s.d 32 XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial 33 s.d 34 XV Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 35 s.d 36C XVI Perubahan Undang-Undang Dasar 37
  • 55. BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.
  • 56. BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
  • 57. BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 3 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
  • 58. BAB III KEKUASAAN PEMERINTAH (PRESIDEN) Pasal 4 (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Pasal 5 (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya
  • 59. BAB III KEKUASAAN PEMERINTAH (PRESIDEN) Pasal 6 (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
  • 60. BAB III KEKUASAAN PEMERINTAH (PRESIDEN) Pasal 6 (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
  • 61. BAB I PASAL 1 (1) Kesatuan – Republik (2) Kedaulatan Rakyat (3) Negara Hukum BAB II PASAL 3 (1) Mengubah dan menetapkan UUD (2) Melantik Presiden dan Wapres (3) Memberhentikan Presiden dan Wapres BAB II PASAL 2 (1) MPR = DPR+DPD (2) Sidang sekali dalam 5 tahun (3) Putusan suara terbanyak BAB III PASAL 4 (1) Memegang kekuasaan pemerintahan (2) Dibantu 1 Wapres BAB III PASAL 5 (1) Mengajukan RUU (2) Menetapkan PP BAB III PASAL 7 5 Tahun, dapat dipilih kembali BAB III PASAL 6A Tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BAB III PASAL 6 Syarat Presiden dan Wakil Presiden BAB III PASAL 7A Dapat diberhentikan jika melanggar hukum RESUM E
  • 62. BAB III PASAL 7B (1) Usul DPR – MK memeriksa (2) Usul DPR – Fungsi pengawasan (3) Dukungan 2/3 – Hadir 2/3 (4) MK wajib memeriksa (5) Terbukti, DPR sidang paripurna (6) Sidang usul DPR (7) Dihadiri ¾, Disetujui 2/3 RESUM E
  • 63. Salah satu bab yang dihapus dalam Undang- Undang 1945 hasil amandemen adalah bab tentang .... A. Mahkamah Konstitusi B. Kekuasaan Kehakiman C. Dewan Pertimbangan Agung D. Hak Asasi Manusia
  • 64. Semua negara berhak untuk mendapatkan keadilan dan dihormati oleh negara lain. Hal ini terkandung dalam …. A. Pembukaan UUD 1945 alinea 1 B. Pembukaan UUD 1945 alinea 2 C. Batang tubuh pasal 28 D. Batang tubuh pasal 29
  • 65. Penetapan Hakim Agung dilakukan oleh …. A. Komisi Yudisial B. DPR C. MPR D. Presiden
  • 66. BKN RPJMD PROVINSI DKI JAKARTA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TELAH DITETAPKAN DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022
  • 67. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KEBIJAKAN PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 ( lima ) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
  • 68. RPJMN 5 Arahan Utama Presiden 7 Agenda Pembangunan Strategi untuk meningkatkan keamanan Transportasi Strategi meningkatkan budaya literasi Kebijakan dalam 7 Agenda Pembangunan
  • 69. Visi & Misi 5 Arahan Presiden 7 Agenda Pembangunan Arah dan Kebijakan Strategi Sasaran RPJMN 2020 - 2024
  • 70. PEMBEKALAN MATERI UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Tahun 2022
  • 71. LANDASAN HUKUM 1. UU No 5 Th 2014 tentang ASN 2. PP No 11 Th 2017 Jo PP 17 Th 2020 tentang Manajemen PNS 3. PP 99 Tahun 2000 Jo PP 12 Tahun 2002 tentang KP PNS 4. SEB Ka. BKN dan Ka. LAN No. 12/SE/1981 ttg Pelaksanaan Ujian Dinas 5. Peraturan Kepala BKN No. 50 Tahun 2019 tentang Prosedur Pelaksanaan Seleksi dengan Metode CAT BKN 6. SE Kepala BKN Nomor 2/SE/XII/2016 tentang Ketentuan Pelaksanaan UPKP, PPP, Ujian Dinas Tingkat I dan II di Lingkungan BKN 7. SE BKN No. 7 Tahun 2021 Tentang : Prosedur Penyelenggaraan Seleksi CAT BKN dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
  • 72. BKN
  • 73. NO. MATERI JML SOAL NILAI PATOKAN 1 KELOMPOK A a. Pancasila 10 15 b. UUD 1945 10 15 c. RPJMN 10 15 2 KELOMPOK B a. Kepegawaian 10 10 b. KORPRI 10 10 3 KELOMPOK C a. Pengetahuan Perkantoran 10 8 4 KELOMPOK D a. RENSTRA 10 8 b. SOTK 10 8 5 KELOMPOK E a. Bahasa Indonesia 10 6 b. Sejarah Indonesia 10 5 JUMLAH TOTAL 100 100 Ujian Dinas Tk. I Jumlah Soal = 100 Soal Waktu Pengerjaan = 90 Menit
  • 74. Ujian Dinas Tk. II NO. MATERI JML SOAL NILAI PATOKAN 1 KELOMPOK A a. Pancasila 10 15 b. UUD 1945 10 15 c. RPJMN 10 10 2 KELOMPOK B a. Kepegawaian 10 5 b. KORPRI 10 5 3 KELOMPOK C a. Teori Kepemimpinan 10 5 b. Fungsi Manajemen 10 5 4 KELOMPOK D a. RENSTRA 10 5 b. SOTK 10 5 5 KELOMPOK E a. Bahasa Indonesia 10 5 b. Sejarah Indonesia 10 5 6 KELOMPOK F a. Perkembangan Politik Dalam Negeri 10 5 b. Perkembangan Politik Luar Negeri 10 5 7 Karya Tulis dan Wawancara JUMLAH TOTAL 130 100 Jumlah Soal = 130 Soal Waktu Pengerjaan = 120 Menit
  • 75. PI SLTP - SLTA Jumlah Soal = 100 Soal Waktu Pengerjaan = 90 Menit NO. KOMPETENSI MATERI BOBOT SOAL JUMLAH SOAL A. Ujian Tertulis 50 % 100 1 Kompetensi Dasar a.Wawasan Kebangsaaan b. Pengetahuan Umum (Kebijakan publik, pelayanan nan publik dan good governance) 15% 15% 28 18 2 Kompetensi Bidang/ Teknis a.Substansi Kepegawaian b.Tugas dan Fungsi Instansi 20 % 15 39 B. Karya Tulis/ Tugas Tertulis & Wawancara 50 % 1. Karya Tulis/ Tugas Tertulis 40% 2. Wawancara 10%
  • 76. PI D3 – S2 Jumlah Soal = 100 Soal Waktu Pengerjaan = 90 Menit NO. KOMPETENSI MATERI BOBOT SOAL JUMLA H SOAL A. Ujian Tertulis 50 % 100 1 Kompetensi Dasar a.Wawasan Kebangsaaan b. Pengetahuan Umum (Kebijakan publik, Pelayanan publik dan good governance) 20% 20 15 Kompetensi Bidang/ Teknis a.Substansi Kepegawaian b.Tugas dan Fungsi Instansi 20 % 50 Kompetensi Penunjang a. Bahasa Inggris 10 % 15 B. Karya Tulis/ Tugas Tertulis & Wawancara 50 % 1. Karya Tulis/ Tugas Tertulis 10% 2. Wawancara 30% 3. Presentasi 10%
  • 77. Memenuhi Syarat Jika …. o Pancasila minimal 70 o Nilai UUD 1945 minimal 70 o Nilai NPR (Nilai Presentasi/ Nilai CAT per submateri x 2) lainnya minimal 40 o Nilai Tertimbang Ujian Dinas Tingkat I ≥ 65 o Nilai Tertimbang Ujian Dinas Tingkat II ≥ 70
  • 79. pancasila Sejarah lahirnya Pancasila Fungsi dan peran Pancasila Pemahaman terhadap makna lambang Pancasila Pengamalan/implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
  • 80. Istilah Pancasila pertama kali disampaikan oleh Ir. Soekarno pada sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945. Disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 Image by google
  • 81. Lima dasar yang berisi pedoman atau tingkah laku yang baik PANCA SILA LIMA Sendi/ atas/ dasar/ peraturan tingkah laku yang baik
  • 82. Image by google Perisai pada lambang garuda melambangkan: perjuangan, pertahanan dan perlidungan diri Warna emas pada lambang garuda melambangkan: Kejayaan
  • 83. MAKNA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA Pancasila berisi norma dasar yang fundamental dari sebuah negara Norma tersebut bersifat tetap dan kedudukannya sangat istimewa sehingga tidak dapat diubah/diganti Pancasila dijadikan sebagai pijakan dan pedoman dalam mengatur dan menyelenggarakan negara dan pemerintahan
  • 84. Pancasila sebagai pandangan hidup Pandangan hidup Sebagai Basic Belief System. Basic belief system atau sistem kepercayaan dasar, yaitu sekumpulan nilai yang terangkai secara sistematis dan difungsikan sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Perilaku manusia Indonesia seharusnya didasarkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila juga merupakan sumber etika, moral dan budaya Pancasila sebagai dasar negara Pancasila dijadikan sebagai pijakan dan pedoman dalam mengatur dan menyelenggarakan negara dan pemerintahan Pancasila sebagai ideologi nasional a) Gagasan, cita-cita, dan nilai dasar yang membentuk sistem nilai yang utuh, bulat dan mendasar. b) Merupakan pencerminan dari pandangan hidup dan falsafah hidup suatu bangsa. c) Berbentuk kepercayaan politik yang kokoh sebagai hasil kemauan bersama Fungsi Pancasila dan Perwujudan
  • 86. 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa 2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. 7 BUTIR
  • 87. 10 BUTIR 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10.Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
  • 88. 7 BUTIR 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
  • 89. 10 BUTIR 1.Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. 2.Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3.Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4.Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5.Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6.Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7.Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8.Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9.Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada TuhanYang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10.Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.
  • 90. 11 BUTIR 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10.Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11.Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
  • 91. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 1. Religion/ agama 2. Humanity/ kemanusiaan HAM Manusia dengan manusia 3. Nasionalisme/ Nasionalisme 4. Democracy/ Demokrasi 4. Justice/ keadilan Seimbang antara hak dan kewajiban Manusia umum alam hukum negara Nasionalisme, bela negara, persatuan, rela berkorban, cinta tanah air Pemilu, musyawarah, kekeluargaan Tuhan, agama, kepercayaan
  • 92. Berikut ini pernyataan yang tepat menggambarkan makna Pancasila sebagai dasar negara adalah …. A. Pancasila merupakan hukum tertinggi di Indonesia B. Pancasila menjadi pelindung dari berbagai ancaman C. Pancasila merupakan pedoman dalam melaksanakan pembangunan D. Pancasila merupakan dasar dalam menyelenggarakan negara/ pemerintah
  • 93. Sebuah rumah makan menjadi viral karena memberikan perlakuan diskriminatif terhadap pelanggan. Dalam undang-undang perlakuan diskriminatif dilarang tegas. Adalah hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi jika rumah makan tersebut mengamalkan nilai- nilai Pancasila khususnya sila ke - …. A. 5 B. 4 C. 3 D. 2
  • 94. Memakai perhiasan berlebihan dan barang mewah merupakan pelanggaran terhadap sila ke -…. A. 4 B. 5 C. 2 D. 3
  • 95. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila ke- .... A. 4 B. 5 C. 2 D. 3
  • 96. UUD 1945 Pembukaan Batang Tubuh Lambang dan Semboyan Negara Lembaga-Lembaga yang diatur dalam UUD 1945
  • 97. Undang- undang dasar 1945 adalah hukum dasar Lembaga negara yang mengikat pemerintah, Lembaga-Lembaga negara, Lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah NKRI
  • 98. UUD 1945 o Hukum dasar tertulis NKRI o Konstitusi pemerintahan RI o Ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945dengan sistematika : (1)Pembukaan 4 alinea (2)Batang tubuh terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal ,4 Pasal peralihan dan 2 ayat aturan tambahan (3)Penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal Batang tubuh berisi dua bagian pokok yaitu, Sistem negara Pemeritahan, dan hubungan negara dengan warga negara dan penduduk Indonesia
  • 99. BKN
  • 100. AMANDEMEN 1. 14 – 21 Oktober 1999 2. 7 – 18 Agustus 2000 3. 1 – 9 November 2001 4. 1 – 11 Agustus 2002
  • 101. UUD 1945 SETELAH AMADEMEN o UUD 1945 hasil amandemen berlaku sampai sekarang o Sistematika UUD 1945 amandemen : (1) Pembukaan 4 Alinea (2) Batang tubuh terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 3 Pasal Peralihan dan 2 Pasal aturan tambahan Beberapa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: a) Kedudukan yang sejajar dan proposional antara Presiden dan DPR b) Masa jabatan Presiden diatur tegas, yaitu max dapat dipilih untuk dua kali masa jabatan c) Dilaksanakannya otonomi daerah
  • 102. MAKNA ALINEA DAN PEMBUKAAN UUD 1945 1) Merupakan sumber motivasi dan perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional 2) Merupakan sumber cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan 3) Mengandung nilai-nilai universal dan lestari MAKNA PEMBUKAAN
  • 103. ALINEA PERTAMA “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan” o Mengungkapkan dalil obyektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikeadilan dan perikemanusiaan o Mengungkapkan pernyataan subyektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah ALINEA KEDUA “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan Makmur” o Mengungkapkan cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur o Menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian
  • 104. ALINEA KETIGA Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaanya. o Memuat motivasi spiritual yang luhur dan merupakan pengukuhan atas proklamasi kemerdekaan. o Menunjukkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
  • 105. ALINEA KEEMPAT Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteran umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusian yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. o Menegaskan tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan Nasional o Menegaskan bahwa negara Indonesia berbentuk republik o Negara Republik Demokrasi dengan dasar kedaulatan rakyat. o Menegaskan bahwa negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila
  • 106. MPR DPR DPA MA PRESI DEN BPK LEMBAGA NEGARA SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945 UUD 1945
  • 107. UUD 1945 MPR DPR PRESI DEN MA MK KY DPD BPK Lembaga Legislatif Membuat UU Lembaga Eksekutif Melaksanakan UU Lembaga Yudikatif Mengawasi jalannya UU Lembaga Eksaminatif Pemeriksa Keuangan Negara LEMBAGA NEGARA SETELAH AMANDEMEN UUD 1945
  • 108. PERBEDAAN LEMBAGA NEGARA SEBELUM AMANDEMEN o MPR Lembaga tertinggi negara, menetapkan GBHN, mengangkat Presiden dan Wakil Presiden o Tidak ada aturan mengenai Batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden o Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR o Tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan o Lembaga tinggi negara terdiri dari Presiden, DPR, DPA, BPK dan MA o MPR sebagai pelaku pelaksana kedaulatan rakyat SETELAH AMANDEMEN o MPR Lembaga tertinggi negara, menetapkan GBHN, mengangkat Presiden dan Wakil Presiden o Masa jabatan presiden max 2 periode o Presiden sebagai kekuasaan penyelenggara negara o Menganut sistem pemisahan kekuasaan (legislatif, eksekutif, yudikatif, dan eksaminatif) o Lembaga tinggi negara terdiri dari Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MK, KY dan MA o Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar
  • 109. RESUME BAB BAB JUDUL BAB CAKUPAN PASAL I Bentuk dan Kedaulatan 1 II MPR 2 dan 3 III Kekuasaan Pemerintahan Negara 4 s.d 16 IV Dewan Pertimbangan Agung DIHAPUS V Kementerian Negara 17 VI Pemerintahan Daerah 18 s.d 18B VII Dewan Perwakilan Rakyat 19 s.d 22B VIIA Dewan Perwakilan Daerah 22C s.d 22D VIIB Pemilihan Umum 22E VIII Hal Keuangan 23 s.d 23D VIIIA Badan Pemeriksa Keuangan 23E s.d 23G IX Kekuasaan Kehakiman 24 s.d 25 IXA Wilayah Negara 25A X Warga Negara dan Penduduk 26 s.d 28
  • 110. RESUME BAB (2) BAB JUDUL BAB CAKUPAN PASAL XA Hak Asasi Manusia 28A s.d 28J XI Agama 29 XII Pertahanan dan Keamanan Negara 30 XIII Pendidikan dan Kebudayaan 31 s.d 32 XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial 33 s.d 34 XV Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 35 s.d 36C XVI Perubahan Undang-Undang Dasar 37
  • 111. BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.
  • 112. BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
  • 113. BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 3 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
  • 114. BAB III KEKUASAAN PEMERINTAH (PRESIDEN) Pasal 4 (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Pasal 5 (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya
  • 115. BAB III KEKUASAAN PEMERINTAH (PRESIDEN) Pasal 6 (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
  • 116. BAB III KEKUASAAN PEMERINTAH (PRESIDEN) Pasal 6 (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
  • 117. BAB I PASAL 1 (1) Kesatuan – Republik (2) Kedaulatan Rakyat (3) Negara Hukum BAB II PASAL 3 (1) Mengubah dan menetapkan UUD (2) Melantik Presiden dan Wapres (3) Memberhentikan Presiden dan Wapres BAB II PASAL 2 (1) MPR = DPR+DPD (2) Sidang sekali dalam 5 tahun (3) Putusan suara terbanyak BAB III PASAL 4 (1) Memegang kekuasaan pemerintahan (2) Dibantu 1 Wapres BAB III PASAL 5 (1) Mengajukan RUU (2) Menetapkan PP BAB III PASAL 7 5 Tahun, dapat dipilih kembali BAB III PASAL 6A Tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BAB III PASAL 6 Syarat Presiden dan Wakil Presiden BAB III PASAL 7A Dapat diberhentikan jika melanggar hukum RESUM E
  • 118. BAB III PASAL 7B (1) Usul DPR – MK memeriksa (2) Usul DPR – Fungsi pengawasan (3) Dukungan 2/3 – Hadir 2/3 (4) MK wajib memeriksa (5) Terbukti, DPR sidang paripurna (6) Sidang usul DPR (7) Dihadiri ¾, Disetujui 2/3 RESUM E
  • 119. Salah satu bab yang dihapus dalam Undang- Undang 1945 hasil amandemen adalah bab tentang .... A. Mahkamah Konstitusi B. Kekuasaan Kehakiman C. Dewan Pertimbangan Agung D. Hak Asasi Manusia
  • 120. Semua negara berhak untuk mendapatkan keadilan dan dihormati oleh negara lain. Hal ini terkandung dalam …. A. Pembukaan UUD 1945 alinea 1 B. Pembukaan UUD 1945 alinea 2 C. Batang tubuh pasal 28 D. Batang tubuh pasal 29
  • 121. Penetapan Hakim Agung dilakukan oleh …. A. Komisi Yudisial B. DPR C. MPR D. Presiden
  • 122. BKN RPJMD PROVINSI DKI JAKARTA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TELAH DITETAPKAN DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022
  • 123. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KEBIJAKAN PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 ( lima ) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
  • 124. RPJMN 5 Arahan Utama Presiden 7 Agenda Pembangunan Strategi untuk meningkatkan keamanan Transportasi Strategi meningkatkan budaya literasi Kebijakan dalam 7 Agenda Pembangunan
  • 125. Visi & Misi 5 Arahan Presiden 7 Agenda Pembangunan Arah dan Kebijakan Strategi Sasaran RPJMN 2020 - 2024
  • 126. Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024
  • 127. TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
  • 130. Keberlanjutan SDA Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi Lingkungan dan Isu Strategis Transformasi struktural berjalan lambat Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Keyword: Ketahanan EKonomi Pengelolaan Sumber daya ekonomi Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sbg modal dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi ekspor, dan daya saing perekonomian
  • 131. Tingginya angka kemiskinan KTI Ketimpangan Pendapatan Lingkungan dan Isu Strategis Terbatasnya sarpras di daerah tertinggal Pengembangan ekonomi belum optimal di daerah tertinggal Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI Meningkatkan pemerataan antarwilayah KBI dan KTI Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat pertumbuhan wilayah Meningkatkan kualitas tata Kelola pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah Pengembangan Kawasan Strategis Pengembangan Kawasan Perkotaan Pembangunan daerah tertinggal, Kawasan perbatasan,pedesaan dan transmigrasi Pengembangan Sektor Unggulan Pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah Keyword: Pemerataan, Pengembangan Wilayah
  • 132. Meningkatkan pemerataan antarwilayah Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia merupakan salah satu kebijakan dalam agenda pembangunan …. A. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan B. Membangun Lingkungan Hidup,Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim C. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik D. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
  • 133. Di antara pilihan berikut ini yang merupakan salah satu dari empat pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024 adalah …. A. Kelembagaan Politik dan Hukum yang Mantap B. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan C. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat D. Pengelolaan Kelembagaan dan Keuangan Daerah
  • 134. Misi Presiden yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sejumlah …. A. Empat B. Lima C. Tujuh D. Sembilan
  • 136. Seluruh pegawai Pemerintah Jepang menjadi pegawai NKRI Kemerdekaan NKRI Pegawai NKRI terbagi menjadi 3: Pegawai RI di wil RI; Pegawai RI di wil Belanda (Non Kolabolator); Pegawai yang bekerjasama dengan Belanda (Kolabolator) Republik Indonesia Serikat Pemerintahan Kembali ke system presidensiil, muncul upaya agar pegawai pemerintah netral tidak berpolitik Dekrit Presiden KORPRI merupakan satu- satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai RI di luar kedinasan Kepres 82 Tahun 1971 29 November 1971 27 Desember 1949 5 Juli 1959 17 Agustus 1945 Sejarah Korpri
  • 137. LANDASAN HUKUM o Keputusan Presiden RI No. 82 Tahun 1971 o Keputusan Presiden RI No. 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPRI o Hasil Musyawarah Nasional KORPRI VIII Tahun 2015 o Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  • 138. DASAR KORPRI berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 KEDUDUKAN o Dewan Pengurus KORPRI Nasional berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. o Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara berkedudukan di instansi masing-masing
  • 139. FUNGSI o pembinaan dan pengembangan profesi ASN o memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota korps profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran Sistem Merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas o menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undaan o memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi TUJUAN o menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN o mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa UU ASN No. 5 Tahun 2014 Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia
  • 140. Pohon o Pohon melambangkan kehidupan masyarakat, pengayom dan pelindung bangsa o Pohon dengan17 ranting, 8 dahan, 45 daun yang melambangkan perjuangan sesuai dengan fungsi dan peran KORPRI sejak diproklamirkan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 Sayap --yang besar dan kuat ber-elar 4 (empat) ditengah dan 5 (lima) ditepi melambangkan pengabdian dan perjuangan KORPRI untuk mewujudkan organisasi yang mandiri dan profesional dalam rangka mencapai cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia yang luhur dan dinamis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bangunan -- berbentuk balairung dengan lima tiang melambangkan KORPRI sebagai tempat pemersatu seluruh anggota KORPRI, perekat bangsa dan mendukung pemerintahan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila Warna Emas --melambangkan keluhuran dan keagungan cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia
  • 141. KEPENGURUSAN KORPRI o Pengurus KORPRI terdiri dari Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI o Dewan Pengurus KORPRI berbentuk dewan dan bersifat kolektif yang dipilih oleh anggota berdasarkan musyawarah sesuai dengan tingkat kepengurusan o Tingkat kepengurusan KORPRI dan wilayah kerjanya o Masa jabatan Dewan Pengurus KORPRI adalah 5 (lima) tahun KEANGGOTAAN o Anggota Kehormatan: Penasihat KORPRI dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional o Anggota Biasa: PNS, pegawai BUMN, BUMD, LPP RI, BLU/BLUD, Badan Otorita/Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus, dan Aparatur Pemerintah Desa o Anggota Luar Biasa: Pensiunan dari anggota biasa
  • 142. Lambang Korpri terdiri dari …. A. Pohon, Garuda, dan Bangunan B. Pohon, Mahkota, dan GarudaTujuh C. Pohon, Sayap, dan Bangunan D. Bangunan, Mahkota, dan Sayap
  • 143. Dewan pengurus Korpri Nasional berkedudukan di …. A. Ibukota Kabupaten B. Ibukota Provinsi C. Ibukota Negara Republik Indonesia D. DKI Jakarta
  • 144. Diantara pilihan berikut ini yang bukan anggota Korpri adalah …. A. Pegawai BUMD B. Pegawai Pertamina C. Camat D. Pegawai RS Siloam
  • 145. KEPEGAWAIAN 1. UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. PP 17 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. PP 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS 4. Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 5. PermanpanRB 13 Tahun 2019 tentang tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 7. Kepka BKN No. 12 Tahun 2002 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
  • 146. APARATUR SIPIL NEGARA Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah PNS : warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. PPPK : warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
  • 147. PNS o Gaji, Tunjangan dan Fasilitas o Cuti o Jaminan` pensiun dan hari tua o Perlindungan o Pengembangan Kompetensi o Gaji dan Tunjangan o Cuti o Perlindungan o Pengembangan Kompetensi PPPK KEWAJIBAN o Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah o Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa o Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang o Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan o Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab o Menunjukkan integritas dan keteladan dalam sikap dan perilaku baik di dalam maupun di luar kedinasan o Menyimpan rahasia jabatan o Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI
  • 148. PPK Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ex: Menteri, Pimpinan Lembaga, Sekretaris Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota PyB Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ex: Sekretaris Jenderal, Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga Nonstruktural, Sekretaris Daerah
  • 149. LEMBAGA Lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional Lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN
  • 150. MANAJEMEN ASN Pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme 1) Penyusunan dan penetapan kebutuhan 2) Pengadaan 3) Pangkat dan jabatan 4) Pengembangan karier 5) Pola karier 6) Promosi 7) Mutasi 8) Penilaian kinerja 9) Penggajian dan tunjangan 10)Penghargaan 11)Disiplin 12)Pemberhentian 13)Jaminan pensiun dan hari tua 14)perlindungan
  • 151. JABATAN ASN Jabatan Administrasi o Administrator o Pengawas o Pelaksana Jabatan Fungsional o Keahlian o Keterampilan Jabatan Pimpinan Tinggi o Utama o Madya o Pratama
  • 152. BKN No Pangkat Golongan Ruang 1 2 3 4 1. Juru Muda I a 2. Juru Muda Tk. I I b 3. Juru I c 4. Juru Tk. I I d 5. Pengatur Muda II a 6. Pengatur Muda Tk. I II b 7. Pengatur II c 8. Pengatur Tk. I II d 9. Penata Muda III a 10. Penata Muda Tk. I III b 11. Penata III c 12. Penata Tk. I III d 13. Pembina IV a 14. Pembina Tk. I IV b 15. Pembina Utama Muda IV c 16. Pembina Utama Madya IV d 17. Pembina Utama IV e PANGKAT & GOLONGAN RUANG PNS No Eselon Jenjang Pangkat, Gol./Ruang> Terendah Tertinggi> Pangkat Gol Pangkat Gol 1 2 3 4 5 6 1. I a Pembina Utama Madya IV/b Pembina Utama IV/e 2. I b Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama> IV/e 3. II a Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama Madya IV/d 4. II b Pembina Tk. I IV/b Pembina Utama Muda IV/c> 1 2 3 4 5 6 5. III a> Pembina IV/a Pembina Tk. I IV/b 6. III b> Penata Tk. I> III/d Pembina IV/a 7. IV a Penata III/c Penata Tk. I III/d 8. IV b> Penata Muda Tk. I III/b Penata III/c ESELON & JENJANG PANGKAT JABATAN STRUKTURAL
  • 153. BKN ESELON DAN JENJANG JABATAN STRUKTURAL
  • 154. PENGHARGAAN o Tanda kehormatan o Kenaikan pangkat istimewa o Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi o Kesempatan menghadiri acara resmi/ kenegaraan o Reguler o Pilihan o Anumerta o Pengabdian KENAIKAN PANGKAT Dasar Hukum PP Nomor 99 Tahun 2000 Jo PP Nomor 12 Tahun 2002 PP Nomor 11 Tahun 2017
  • 155. PP 53/2010 PP 94/2021 RINGAN o Teguran lisan o Teguran tertulis o Pernyatan tidak puas secara tertulis SEDANG o pemotongan tunkin sebesar 25% selama 6 bulan; o pemotongan tunkin sebesar 25% selama 9 bulan; o pemotongan tunkin sebesar 25% selama 12 bulan. BERAT o Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 12 bulan; o pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; o Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS RINGAN o Teguran lisan o Teguran tertulis o Pernyatan tidak puas secara tertulis SEDANG o Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun o Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun o Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun BERAT o Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun o Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah o Pembebasan dari jabatan o Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS o Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
  • 156. CUTI PNS o Cuti Tahunan o Cuti Besar o Cuti Sakit o Cuti Melahirkan o Cuti Alasan Penting o Ctln o Cuti Bersama Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
  • 157. BKN ⮚ Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri ⮚ Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil ⮚ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS Penilaian Prestasi kerja Cuti PNS Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Cuti Tahunan : PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja. Cuti Besar PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) secara terus menerus, menurut PP ini. berhak lama 3 (tiga) bulan.
  • 158. BKN Cuti Sakit : PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, menurut PP ini, berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenangng untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter. Cuti Melahirkan : Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS, berhak atas cuti melahirkan. Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada PNS diberikan cuti besar. Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud adalah 3 (tiga) bulan
  • 159. BKN Cuti Karena Alasan Penting : PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila: a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau c. Melangsungkan perkawinan. Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting paling lama 1 (satu) bulan,” bunyi Pasal 330 PP No. 11 Tahun 2017 itu.
  • 160. BKN Cuti Bersama : Presiden dapat menetapkan cuti bersama. Cuti bersama sebagaimana dimaksud tidak mengurangi hak cuti tahunan. Cuti di Luar Tanggungan Negara : PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus- menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan negara itu dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
  • 161. BKN Pengembangan Karier PNS Bentuk pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan, seperti pendidikan dan pelatihan; kenaikan pangkat; dan promosi jabatan. Ketiga pola pengembangan karir tersebut bisa saling berhubungan dan keterkaitan satu dengan lainnya.
  • 162. Perbedaan hak antara PNS dan PPPK terletak pada .... A. Gaji dan tunjangan B. Jaminan pensiun dan hari tua C. Perlindungan D. Pengembangan kompetensi
  • 163. Berikut ini adalah bentuk penghargaan PNS, kecuali .... A. Kenaikan gaji berkala B. Tanda kehormatan C. Kesempatan acara kenegaraan D. Prioritas untu pengembangan kompetensi
  • 164. SEJARAH INDONESIA Proklamasi Kemerdekaan RI Pasca Kemerdekaan Orde Lama Orde Baru Reformasi
  • 165. PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI Organisasi Nasional | Jepang | BPUPKI | PPKI | Proklamasi Boedi Oetomo 20 Mei 1908 Organisasi sosial, ekonomi, budaya Dr. Wahidin Sudirohusodo Indische Partij 25 Desember 1912 Organisasi politik pertama Dr. Douwes Dekker Tjipto Mangoenkusumo Suwardi Suryaningrat Sarekat Islam 16 Oktober 1905 Organisasi Dagang H. Samanhudi
  • 166. Akhir Pendudukan Jepang - Latar Belakang : Jepang semakin terdesak dalam perang pasifik - Janji kemerdekaan dari PM Kunaiki Koiso - Realisasi : Pembentukan BPUPKI Pembentukan BPUPKI 🡪 (1 Maret 1945) - Ketua : Radjiman Widyodiningrat - Tugas : Merumuskan dasar negara dan UUD Sidang BPUPKI I 🡪 (29 Mei – 1 Juni 1945) - Hasil : 3 usulan dasar negara oleh Muh Yamin, Mr. Soepomo, Ir. Soekarno PERISTIWA-PERISTIWA SEBELUM PROKLAMASI
  • 167. Sidang II BPUPKI (10-17 Juli 1945) - Mengesahkan naskah rumusan panitia sembilan (Piagam Jakarta) sebagai Rancangan Mukadimah Hukum Dasar - Membentuk tiga panitia, yaitu : - Ir. Soekarno, Moh Hata dan Dr Radjiman Wediodiningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam oleh Marsekal Terauchi - Hasil : Pembentukan PPKI (7 Agustus 1945) - Tugas : Mempersiapkan Kemerdekaan RI - Ketua : Ir Soekarno - Wakil : Moh. Hatta Pembentukan PPKI
  • 168. Jepang menyerah kepada Sekutu - Kota Hiroshima dijatuhi Bom Atom oleh Amerika pada tanggal 6 Agustus 1945 - Kota Nagasaki dijatuhi Bom Atom oleh Amerika pada tanggal 9 Agustus 1945 - Jepang menyerah tanpa syarat tanggal 14 Agustus 1945 - Terjadi vacuum of power (kekosongan kekuasaan) di Indonesia Peristiwa Rengasdengklok - Kelompok pemuda ingin segera merdeka, sementara kelompok golongan tua ingin menunggu setelah sidang PPKI - Tokoh pemuda : Yusuf Kunto, Sukarni, Wikana - Ir. Soekarno dan Moh Hatta diculik oleh kelompok pemuda dan dibawa ke Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 - Tujuan : menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang - Hasil : Golongan Tua dan Golongan Muda sepakat membacakan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945
  • 169. PASCA KEMERDEKAAN o Perjanjian Linggarjati o Perjanjian Renville o Perjanjian Roe Royen o Konferensi Meja Bundar o Republik Indonesia Serikat
  • 170. ORDE LAMA Demokrasi Liberal (1950-1959) - Berlaku UUDS 1950 - Berlaku Sistem Kabinet Parlementer - Sistem multipartai Konflik antara partai politik - Terjadi tujuh kali pergantian kabinet 1. Kabinet Natsir (Sep 1950 – Maret 1951) 2. Kabinet Sukiman (April 1951-Feb 1952) 3. Kabinet Wilopo (April 1952 – Juni 1953) 4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (Agustus 1953 – Juli 1955) 5. Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955 – Maret 1956) 6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956 – Maret 1957) 7. Kabinet Djuanda (Maret 1957 – Juli 1959)
  • 171. ORDE LAMA Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965) Dekrit Presiden 5 Juli 1959 1. Pembubaran Konstituante 2. Tidak berlakunya UUDS 1945 3. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku 4. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara - Ir. Soekarno merangkap sebagai Presiden dan Perdana Menteri - Penyederhanaan partai politik - Ir. Soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat (19 Des 1961) yang salah satu isinya adalah pembebasan Papua Barat
  • 172. ORDE BARU Latar Belakang : - Perluasan pengaruh PKI pada politik, sosial dan ekonomi sehingga menyebabkan krisis - Adanya tudingan bahwa dalam TNI AD ada sebuah Dewan Jenderal yang bertugas menilai kebijakan presiden Peristiwa: - Penculikan dan pembunuhan perwira tinggi angkatan darat 1. Letjen. Ahmad Yani 2. Mayjend R. Suprapto 3. Mayjend H.M Tirtidarmo 4. Mayjend S. Parman 5. Brigjen D.I Panjaitan 6. Brigjen Sutoyo Siswomiharjo 7. Letnan Piere A Tendean Gerakan 30 September 1965 1 Oktober diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila
  • 173. ORDE BARU Surat Perintah Sebelas Maret o 11 Maret 1966 🡪 Mandat Presiden Soekarno Kepada Letjend Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. o Menandai lahirnya orde baru o Letjen Soeharto membubarkan PKI dan semua pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa G 30 S PKI Pemerintahan Presiden Soeharto o Sidang Umum MPRS (21-30 Maret 1968) mengukuhkan Letjen Soeharto menjadi Presiden RI o Presiden Soeharto membentuk Kabinet Pembangunan o Merancang konsep Pembangunan Lima Tahun (Repelita) o Pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi 🡪 masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok 🡪 hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 🡪 demonstrasi mahasiswa menuntut pemberantasan KKN
  • 174. REFORMASI Peristiwa Mei 1998 Latar Belakang : - Perekonomian nasional terpuruk akibat adanya krisis ekonomi global - Mahasiswa menuntut pemerintah untuk menurunkan harga sembako, menghapus KKN dan menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari pemerintahan 12 Mei 1998 Bentrokan mahasiswa Univ Trisakti dengan aparat mengakibatkan kematian mahasiswa dan puluhan luka- luka Peristiwa Trisakti 14&15 Mei 1998 Pusat perbelanjaan dijarah Kerusuhan Masal 17-19 Mei 1998 Mahasiswa Menduduki Gedung DPR/MPR 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mundur dan digantikan oleh Presiden B.J Habibie
  • 175. Pemerintahan Pasca Reformasi B.J Habibie 1998-1999 Abdurrahman Wahid 1999-2001 Megawati Soekarno Putri 2001-2004 Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2014 Joko Widodo 2014 - sekarang
  • 176. Presiden ke-4 Republik Indonesia adalah .... A. Megawati B. Abdurrahman Wahid C. BJ. Habibie D. Susilo Bambang Yudhoyono
  • 177. Pembentukan Republik Indonesia Serikat adalah salah satu hasil dari .... A. Perjanjian Linggar Jati B. Konferensi Meja Bundar C. Perjanjian Renville D. Konferensi Asia Afrika
  • 178. Ejaan dan Tanda Baca Kata Baku Bahasa Indonesia Makna Kata (Kata Umum & Kata Khusus) Kalimat Efektif Paragraf (Ide Pokok) Bahasa Indonesia
  • 179. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) 4. Penulisan Unsur Serapan 1. Pemakaian Huruf 3. Pemakaian Tanda Baca 2. Penulisan Kata Huruf Kapital, Huruf Miring, Huruf Tebal Gabungan kata, kata depan, kata bilangan, akronim singkatan, angka dan bilangan, kata ganti, kata sandang (.), (,), (:), (;), (-), (--), (?), (!), (…), (“…”), (‘…’), (/), ((…)) Unsur serapan asing yang diadopsi dan diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia
  • 180. KATA BAKU BAHASA INDONESIA Kata Baku Kata Tidak Baku Apotek Apotik Analisis Analisa Antre Antri Asas Azaz Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaannya sesuai dengan apa yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
  • 181. KATA UMUM KATA KHUSUS o Kata umum adalah kata yang memiliki cakupan makna lebih luas dan digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak spesifik. o Kata khusus adalah kata yang memiliki makna terbatas, lebih spesifik, dan cakupannya sempit. KATA UMUM KATA KHUSUS Membawa menjinjing, memikul, menggotong, mendorong Melihat melirik, menengok, menengadah, menunduk Bunga mawar, melati, kamboja, dahlia, anggrek, teratai, dst Indah elok, menawan, menakjubkan, mengagumkan
  • 182. Kata Umum – Kata Khusus Kata Baku Kata Tidak Baku Apotek Apotik Analisis Analisa Antre Antri Asas Azaz Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaannya sesuai dengan apa yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
  • 183. Penulisan gelar berikut ini salah, kecuali .... A. DR. Muhammad Daffa Arrasya B. Agusthie Irvan, M.B.A C. Anastasia., S.Si, MT D. Shadiq alfarizi, S.H., MH
  • 184. Untuk memudahkan pembelian obat, sebaikny pergi ke apotik. Begitu kita menyerahkan resep obat, petugas segera menyiapkannya. Perlu diketahui bahwa resep obat yang dibuat oleh dokter tidak dapat dirubah, kecuali ada persetujuan dokter. Itulah sebabnya sebelum kita membeli obat untuk penyakit kita, sebaiknya kita pergi ke dokter. Di samping dokter mengetahui theory tentang obat, dia juga memberi nasehat tentang penggunaan obat. Perbaikan penulisan kata bercetak tebal pada paragraf di atas yaitu. . . . A. apotek, receipt, dirubah, teori, nasehat B. apotek, receipt, dirubah, teori, nasehat C. apotek, resep, diubah, theory, nasehat D. apotek, resep, diubah, teori, nasihat
  • 185. PERKEMBANGAN POLITIK Dalam Negeri| Luar Negeri Dalam Negeri 1. Jenis-jenis sistem pemerintahan 2. Ciri sistem pemerintahan RI 3. Sistem pemerintahan RI 4. Unsur-unsur pemerintahan 5. Jenis-jenis lembaga tinggi negara 6. Tugas dan fungsi lembaga tinggi negara Luar Negeri 1. Jenis-jenis hubungan antar negara 2. Asas-asas hubungan internasional 3. Politik Luar Negeri RI 4. Organisasi-organisasi internasional Khusus UD II
  • 186. KEPEMIMPINAN Khusus Ujian Dinas Tk. II Tipe/Gaya Kepemimpinan Ciri-ciri Tipe Kepemimpinan Ciri pemimpin yang ideal 01 03 02
  • 187. MANAJEMEN Khusus Ujian Dinas Tk. II Perencanaan o Definisi o Tahapan Perencanaan o Manfaat Perencanaan o Jenis Perencanaan Penggerakan o Definisi o Fungsi Penggerakan o Kegiatan dalam fungsi penggerakan Pengawasan o Definisi o Fungsi Pengawasan o Kegiatan dalam fungsi Pengawasan Pengorganisasian o Definisi o Fungsi Pengorganisasian o Manfaat Pengorganisasian o Kegiatan Pengorganisasian
  • 188. Commanding Controllin g Coordinating Organizing Planning 1. Menetapkan tujuan 2. Perumusan tujuan 3. Identifikasi masalah 4. Menentukan strategi Planning (Perencanaan) 1. Pembagian tugas/pekerjaan 2. Pendelegasian Organizing (Pengorganisasian) 1. Sharing knowledge 2. Penugasan Commanding (Pengarahan) 1. penyatuan tindakan untuk tujuan bersama 2. sinkronisasi kegiatan Coordinating (Koordinasi) Actuating Henry Fayol George R Terry 1. Routing (alur kerja) 2. Scheduling (menjadwalkan kegiatan) 1. Dispatching (penyampaian hasil/solusi) 2. Follow up (tindaklanjut) Controlling (Pengendalian) Actuating (Pelaksanaan) Menggerakkan semua orang dalam organisasi untuk melakukan pekerjaan untuk tujuan yang telah disepakati
  • 189. 4 PILAR KEBANGSAAN WAWASAN KEBANGSAAN Pancasila UUD 1945 Bhineka Tunggal Ika NKRI
  • 190. Bhineka Tunggal Ika • Sejarah Bhineka Tunggal Ika • Makna Bhineka Tunggal Ika • Penerapan semboyan Bhineka Tunggal Ika • dalam kehidupan sehari-hari • Suku, lagu daerah dan budaya yang ada di Indonesia
  • 191. NKRI Tata negara Sejarah perjuangan bangsa Hubungan internasional (Peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan Regional dan global) Kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar Unsur negara Wawasan nusantara Hak mendapatkan kewarganegaraan Tugas dan fungsi lembaga negara Organisasi regional dan internasional
  • 193. Pelayanan Publik o Asas dan Prinsip Pelayanan Publik o Ruang Lingkup Pelayanan Publik o Pembina dan Organisasi penyelenggara Pelayanan Publik o Peran Pemerintah dalam lingkup pelayanan publik sumber: UU Nomor 25 Tahun 2009 Kebijakan Publik o E- Government o Bentuk Kebijakan Publik o Susunan Organisasi kementerian & Lembaga Pemerintah non Kementerian
  • 194. Kebijakan Publik dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu makro, meso dan mikro. Di bawah ini yang termasuk ke dalam kebijakan makro adalah.... A. Peraturan Pemerintah B. Surat Edaran Menteri C. Peraturan Gubernur D. Peraturan Walikota
  • 195. Secara sederhana dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dinyatakan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan Kebijakan Publik
  • 196. 3 Kelompok Kebijakan Publik 1. Makro (national level) Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau bisa juga dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. Partisipasi kebijakan makro sangat luas, meliputi, presiden, eksekutif, legislative, media, kelompok, dan berbagai kalangan lainnya. Kebijakan di tingkat makro akan menjadi landasan saat kebijakan meso dan mikro dibuat. Ex: UUD 1945, UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU, PP, Perpres 2. Meso (State Level) Kebijakan Publik yang bersifat (meso) atau menengah, atau penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur dan Bupati dan Walikota. 3. Mikro (Local Level) Kebijakan mikro berlaku untuk lingkup tertentu , sehingga kebijakan tsb bisa jadi tidak sama dengan yang lainnya, dan tidak berpengaruh pada pihak di luar lingkup tersebut Ex: Peraturan tentang cara berpakaian dinas di instansi tertentu
  • 197. UU Nomor 25 Tahun 2009 A. Kerakyatan B. Keseimbangan C. Kecermatan D. Keterbukaan Pasal 4 Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: a. kepentingan umum; b. kepastian hukum; c. kesamaan hak; d. keseimbangan hak dan kewajiban; e. keprofesionalan; f. partisipatif; g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; h. keterbukaan; i. akuntabilitas; j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k. ketepatan waktu; dan l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
  • 198. PI D3 – S2 o Structure & Written Expression (melengkapi kalimat sederhana) o Short Reading Comprehension (pemahaman paragraf pendek) o Makna kata o Sinonim
  • 199. Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024
  • 200. TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
  • 203. Keberlanjutan SDA Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi Lingkungan dan Isu Strategis Transformasi struktural berjalan lambat Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Keyword: Ketahanan EKonomi Pengelolaan Sumber daya ekonomi Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sbg modal dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi ekspor, dan daya saing perekonomian
  • 204. Tingginya angka kemiskinan KTI Ketimpangan Pendapatan Lingkungan dan Isu Strategis Terbatasnya sarpras di daerah tertinggal Pengembangan ekonomi belum optimal di daerah tertinggal Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI Meningkatkan pemerataan antarwilayah KBI dan KTI Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat pertumbuhan wilayah Meningkatkan kualitas tata Kelola pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah Pengembangan Kawasan Strategis Pengembangan Kawasan Perkotaan Pembangunan daerah tertinggal, Kawasan perbatasan,pedesaan dan transmigrasi Pengembangan Sektor Unggulan Pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah Keyword: Pemerataan, Pengembangan Wilayah
  • 205. Meningkatkan pemerataan antarwilayah Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia merupakan salah satu kebijakan dalam agenda pembangunan …. A. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan B. Membangun Lingkungan Hidup,Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim C. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik D. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
  • 206. Di antara pilihan berikut ini yang merupakan salah satu dari empat pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024 adalah …. A. Kelembagaan Politik dan Hukum yang Mantap B. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan C. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat D. Pengelolaan Kelembagaan dan Keuangan Daerah
  • 207. Misi Presiden yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sejumlah …. A. Empat B. Lima C. Tujuh D. Sembilan
  • 209. Seluruh pegawai Pemerintah Jepang menjadi pegawai NKRI Kemerdekaan NKRI Pegawai NKRI terbagi menjadi 3: Pegawai RI di wil RI; Pegawai RI di wil Belanda (Non Kolabolator); Pegawai yang bekerjasama dengan Belanda (Kolabolator) Republik Indonesia Serikat Pemerintahan Kembali ke system presidensiil, muncul upaya agar pegawai pemerintah netral tidak berpolitik Dekrit Presiden KORPRI merupakan satu- satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai RI di luar kedinasan Kepres 82 Tahun 1971 29 November 1971 27 Desember 1949 5 Juli 1959 17 Agustus 1945 Sejarah Korpri
  • 210. LANDASAN HUKUM o Keputusan Presiden RI No. 82 Tahun 1971 o Keputusan Presiden RI No. 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPRI o Hasil Musyawarah Nasional KORPRI VIII Tahun 2015 o Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  • 211. DASAR KORPRI berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 KEDUDUKAN o Dewan Pengurus KORPRI Nasional berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. o Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara berkedudukan di instansi masing-masing
  • 212. FUNGSI o pembinaan dan pengembangan profesi ASN o memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota korps profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran Sistem Merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas o menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undaan o memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi TUJUAN o menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN o mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa UU ASN No. 5 Tahun 2014 Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia
  • 213. Pohon o Pohon melambangkan kehidupan masyarakat, pengayom dan pelindung bangsa o Pohon dengan17 ranting, 8 dahan, 45 daun yang melambangkan perjuangan sesuai dengan fungsi dan peran KORPRI sejak diproklamirkan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 Sayap --yang besar dan kuat ber-elar 4 (empat) ditengah dan 5 (lima) ditepi melambangkan pengabdian dan perjuangan KORPRI untuk mewujudkan organisasi yang mandiri dan profesional dalam rangka mencapai cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia yang luhur dan dinamis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bangunan -- berbentuk balairung dengan lima tiang melambangkan KORPRI sebagai tempat pemersatu seluruh anggota KORPRI, perekat bangsa dan mendukung pemerintahan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila Warna Emas --melambangkan keluhuran dan keagungan cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia
  • 214. KEPENGURUSAN KORPRI o Pengurus KORPRI terdiri dari Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI o Dewan Pengurus KORPRI berbentuk dewan dan bersifat kolektif yang dipilih oleh anggota berdasarkan musyawarah sesuai dengan tingkat kepengurusan o Tingkat kepengurusan KORPRI dan wilayah kerjanya o Masa jabatan Dewan Pengurus KORPRI adalah 5 (lima) tahun KEANGGOTAAN o Anggota Kehormatan: Penasihat KORPRI dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional o Anggota Biasa: PNS, pegawai BUMN, BUMD, LPP RI, BLU/BLUD, Badan Otorita/Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus, dan Aparatur Pemerintah Desa o Anggota Luar Biasa: Pensiunan dari anggota biasa
  • 215. Lambang Korpri terdiri dari …. A. Pohon, Garuda, dan Bangunan B. Pohon, Mahkota, dan GarudaTujuh C. Pohon, Sayap, dan Bangunan D. Bangunan, Mahkota, dan Sayap
  • 216. Dewan pengurus Korpri Nasional berkedudukan di …. A. Ibukota Kabupaten B. Ibukota Provinsi C. Ibukota Negara Republik Indonesia D. DKI Jakarta
  • 217. Diantara pilihan berikut ini yang bukan anggota Korpri adalah …. A. Pegawai BUMD B. Pegawai Pertamina C. Camat D. Pegawai RS Siloam
  • 218. KEPEGAWAIAN 1. UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. PP 17 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. PP 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS 4. Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 5. PermanpanRB 13 Tahun 2019 tentang tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 7. Kepka BKN No. 12 Tahun 2002 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
  • 219. APARATUR SIPIL NEGARA Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah PNS : warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. PPPK : warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
  • 220. PNS o Gaji, Tunjangan dan Fasilitas o Cuti o Jaminan` pensiun dan hari tua o Perlindungan o Pengembangan Kompetensi o Gaji dan Tunjangan o Cuti o Perlindungan o Pengembangan Kompetensi PPPK KEWAJIBAN o Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah o Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa o Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang o Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan o Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab o Menunjukkan integritas dan keteladan dalam sikap dan perilaku baik di dalam maupun di luar kedinasan o Menyimpan rahasia jabatan o Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI
  • 221. PPK Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ex: Menteri, Pimpinan Lembaga, Sekretaris Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota PyB Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ex: Sekretaris Jenderal, Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga Nonstruktural, Sekretaris Daerah
  • 222. LEMBAGA Lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional Lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN
  • 223. MANAJEMEN ASN Pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme 1) Penyusunan dan penetapan kebutuhan 2) Pengadaan 3) Pangkat dan jabatan 4) Pengembangan karier 5) Pola karier 6) Promosi 7) Mutasi 8) Penilaian kinerja 9) Penggajian dan tunjangan 10)Penghargaan 11)Disiplin 12)Pemberhentian 13)Jaminan pensiun dan hari tua 14)perlindungan
  • 224. JABATAN ASN Jabatan Administrasi o Administrator o Pengawas o Pelaksana Jabatan Fungsional o Keahlian o Keterampilan Jabatan Pimpinan Tinggi o Utama o Madya o Pratama
  • 225. BKN No Pangkat Golongan Ruang 1 2 3 4 1. Juru Muda I a 2. Juru Muda Tk. I I b 3. Juru I c 4. Juru Tk. I I d 5. Pengatur Muda II a 6. Pengatur Muda Tk. I II b 7. Pengatur II c 8. Pengatur Tk. I II d 9. Penata Muda III a 10. Penata Muda Tk. I III b 11. Penata III c 12. Penata Tk. I III d 13. Pembina IV a 14. Pembina Tk. I IV b 15. Pembina Utama Muda IV c 16. Pembina Utama Madya IV d 17. Pembina Utama IV e PANGKAT & GOLONGAN RUANG PNS No Eselon Jenjang Pangkat, Gol./Ruang> Terendah Tertinggi> Pangkat Gol Pangkat Gol 1 2 3 4 5 6 1. I a Pembina Utama Madya IV/b Pembina Utama IV/e 2. I b Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama> IV/e 3. II a Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama Madya IV/d 4. II b Pembina Tk. I IV/b Pembina Utama Muda IV/c> 1 2 3 4 5 6 5. III a> Pembina IV/a Pembina Tk. I IV/b 6. III b> Penata Tk. I> III/d Pembina IV/a 7. IV a Penata III/c Penata Tk. I III/d 8. IV b> Penata Muda Tk. I III/b Penata III/c ESELON & JENJANG PANGKAT JABATAN STRUKTURAL
  • 226. BKN ESELON DAN JENJANG JABATAN STRUKTURAL
  • 227. PENGHARGAAN o Tanda kehormatan o Kenaikan pangkat istimewa o Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi o Kesempatan menghadiri acara resmi/ kenegaraan o Reguler o Pilihan o Anumerta o Pengabdian KENAIKAN PANGKAT Dasar Hukum PP Nomor 99 Tahun 2000 Jo PP Nomor 12 Tahun 2002 PP Nomor 11 Tahun 2017
  • 228. PP 53/2010 PP 94/2021 RINGAN o Teguran lisan o Teguran tertulis o Pernyatan tidak puas secara tertulis SEDANG o pemotongan tunkin sebesar 25% selama 6 bulan; o pemotongan tunkin sebesar 25% selama 9 bulan; o pemotongan tunkin sebesar 25% selama 12 bulan. BERAT o Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 12 bulan; o pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; o Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS RINGAN o Teguran lisan o Teguran tertulis o Pernyatan tidak puas secara tertulis SEDANG o Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun o Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun o Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun BERAT o Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun o Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah o Pembebasan dari jabatan o Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS o Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
  • 229. CUTI PNS o Cuti Tahunan o Cuti Besar o Cuti Sakit o Cuti Melahirkan o Cuti Alasan Penting o Ctln o Cuti Bersama Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
  • 230. BKN ⮚ Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri ⮚ Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil ⮚ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS Penilaian Prestasi kerja Cuti PNS Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Cuti Tahunan : PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja. Cuti Besar PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) secara terus menerus, menurut PP ini. berhak lama 3 (tiga) bulan.
  • 231. BKN Cuti Sakit : PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, menurut PP ini, berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenangng untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter. Cuti Melahirkan : Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS, berhak atas cuti melahirkan. Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada PNS diberikan cuti besar. Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud adalah 3 (tiga) bulan
  • 232. BKN Cuti Karena Alasan Penting : PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila: a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau c. Melangsungkan perkawinan. Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting paling lama 1 (satu) bulan,” bunyi Pasal 330 PP No. 11 Tahun 2017 itu.
  • 233. BKN Cuti Bersama : Presiden dapat menetapkan cuti bersama. Cuti bersama sebagaimana dimaksud tidak mengurangi hak cuti tahunan. Cuti di Luar Tanggungan Negara : PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus- menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan negara itu dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
  • 234. BKN Pengembangan Karier PNS Bentuk pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan, seperti pendidikan dan pelatihan; kenaikan pangkat; dan promosi jabatan. Ketiga pola pengembangan karir tersebut bisa saling berhubungan dan keterkaitan satu dengan lainnya.
  • 235. Perbedaan hak antara PNS dan PPPK terletak pada .... A. Gaji dan tunjangan B. Jaminan pensiun dan hari tua C. Perlindungan D. Pengembangan kompetensi
  • 236. Berikut ini adalah bentuk penghargaan PNS, kecuali .... A. Kenaikan gaji berkala B. Tanda kehormatan C. Kesempatan acara kenegaraan D. Prioritas untu pengembangan kompetensi
  • 237. SEJARAH INDONESIA Proklamasi Kemerdekaan RI Pasca Kemerdekaan Orde Lama Orde Baru Reformasi
  • 238. PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI Organisasi Nasional | Jepang | BPUPKI | PPKI | Proklamasi Boedi Oetomo 20 Mei 1908 Organisasi sosial, ekonomi, budaya Dr. Wahidin Sudirohusodo Indische Partij 25 Desember 1912 Organisasi politik pertama Dr. Douwes Dekker Tjipto Mangoenkusumo Suwardi Suryaningrat Sarekat Islam 16 Oktober 1905 Organisasi Dagang H. Samanhudi
  • 239. Akhir Pendudukan Jepang - Latar Belakang : Jepang semakin terdesak dalam perang pasifik - Janji kemerdekaan dari PM Kunaiki Koiso - Realisasi : Pembentukan BPUPKI Pembentukan BPUPKI 🡪 (1 Maret 1945) - Ketua : Radjiman Widyodiningrat - Tugas : Merumuskan dasar negara dan UUD Sidang BPUPKI I 🡪 (29 Mei – 1 Juni 1945) - Hasil : 3 usulan dasar negara oleh Muh Yamin, Mr. Soepomo, Ir. Soekarno PERISTIWA-PERISTIWA SEBELUM PROKLAMASI
  • 240. Sidang II BPUPKI (10-17 Juli 1945) - Mengesahkan naskah rumusan panitia sembilan (Piagam Jakarta) sebagai Rancangan Mukadimah Hukum Dasar - Membentuk tiga panitia, yaitu : - Ir. Soekarno, Moh Hata dan Dr Radjiman Wediodiningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam oleh Marsekal Terauchi - Hasil : Pembentukan PPKI (7 Agustus 1945) - Tugas : Mempersiapkan Kemerdekaan RI - Ketua : Ir Soekarno - Wakil : Moh. Hatta Pembentukan PPKI
  • 241. Jepang menyerah kepada Sekutu - Kota Hiroshima dijatuhi Bom Atom oleh Amerika pada tanggal 6 Agustus 1945 - Kota Nagasaki dijatuhi Bom Atom oleh Amerika pada tanggal 9 Agustus 1945 - Jepang menyerah tanpa syarat tanggal 14 Agustus 1945 - Terjadi vacuum of power (kekosongan kekuasaan) di Indonesia Peristiwa Rengasdengklok - Kelompok pemuda ingin segera merdeka, sementara kelompok golongan tua ingin menunggu setelah sidang PPKI - Tokoh pemuda : Yusuf Kunto, Sukarni, Wikana - Ir. Soekarno dan Moh Hatta diculik oleh kelompok pemuda dan dibawa ke Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 - Tujuan : menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang - Hasil : Golongan Tua dan Golongan Muda sepakat membacakan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945
  • 242. PASCA KEMERDEKAAN o Perjanjian Linggarjati o Perjanjian Renville o Perjanjian Roe Royen o Konferensi Meja Bundar o Republik Indonesia Serikat
  • 243. ORDE LAMA Demokrasi Liberal (1950-1959) - Berlaku UUDS 1950 - Berlaku Sistem Kabinet Parlementer - Sistem multipartai Konflik antara partai politik - Terjadi tujuh kali pergantian kabinet 1. Kabinet Natsir (Sep 1950 – Maret 1951) 2. Kabinet Sukiman (April 1951-Feb 1952) 3. Kabinet Wilopo (April 1952 – Juni 1953) 4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (Agustus 1953 – Juli 1955) 5. Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955 – Maret 1956) 6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956 – Maret 1957) 7. Kabinet Djuanda (Maret 1957 – Juli 1959)
  • 244. ORDE LAMA Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965) Dekrit Presiden 5 Juli 1959 1. Pembubaran Konstituante 2. Tidak berlakunya UUDS 1945 3. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku 4. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara - Ir. Soekarno merangkap sebagai Presiden dan Perdana Menteri - Penyederhanaan partai politik - Ir. Soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat (19 Des 1961) yang salah satu isinya adalah pembebasan Papua Barat