1. Dokumen tersebut merangkum materi-materi yang akan diujikan dalam Ujian Dinas Tingkat I dan II, seperti Pancasila, UUD 1945, RPJMN, kepegawaian, KORPRI, teori kepemimpinan, dan sejarah Indonesia.
2. Materi-materi tersebut dibagi ke dalam kelompok-kelompok submateri dan dijelaskan kisi-kisinya serta jumlah soal untuk masing-masing materi.
3. Ujian Dinas Tingkat
KISI MATERI UDIN DAN UPKP Materi Kisi-kisi Ujian98f13708210194c475687be6106a3...YaniHeryani14
Ujian dinas tingkat I dan II serta UPKP memiliki materi yang meliputi Pancasila, UUD 1945, RPJMN, kepegawaian, KORPRI, dan lainnya. Soal-soal dibagi menjadi beberapa kelompok dan submateri. Syarat kelulusan meliputi nilai minimal mata pelajaran tertentu dan nilai tertimbang. Kenaikan pangkat PNS diatur berdasarkan regulasi dan dapat berupa reguler, pilihan, anumerta, dan pengabdian.
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pustakawan melalui Penyesuaian/Inpa...Muhammad Bahrudin
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional pustakawan melalui penyesuaian/inpassing dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi untuk memenuhi formasi jabatan fungsional sesuai dengan kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, dan uji kompetensi yang disyaratkan.
Aplikasi E-Aparatur merupakan sistem informasi yang dirancang untuk mengintegrasikan analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan ketentuan dari tiga peraturan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan BKN, dan Peraturan Menteri PAN-RB. Aplikasi ini disediakan secara gratis untuk pemerintah daerah guna memudahkan penyusunan kebutuhan jabatan dan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan
Posisi pengadministrasi kesejahteraan sosial bertanggung jawab untuk menerima, mencatat, dan mengelompokkan dokumen terkait kesejahteraan rakyat di Kecamatan Dusun Selatan, serta menyiapkan laporan pelaksanaan tugas. Pekerjaan ini memerlukan kualifikasi pendidikan SLTA dan pengalaman dalam bidang kesejahteraan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang SKP untuk kenaikan pangkat PNS, mencakup dasar hukum dan kegunaan SKP, masa kenaikan pangkat, career path dan kompetensi ASN, serta tahapan penilaian kinerja.
PENERAPAN JABATAN FUNGSIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA CILEGON.pptxFarukOktavian2
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan jabatan fungsional bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) di Indonesia. Beberapa poin penting yang diatur meliputi persyaratan pengangkatan Pol PP, jenjang jabatan, tunjangan, angka kredit, unsur penilaian, dan jenis diklat fungsional.
Dokumen tersebut merupakan jadual waktu mengajar bagi guru-guru di SK Titi Gantong, Bota, Perak untuk tahun 2015 yang mencakupi nama guru, subjek yang diajar, kelas dan jumlah jam mengajar.
KISI MATERI UDIN DAN UPKP Materi Kisi-kisi Ujian98f13708210194c475687be6106a3...YaniHeryani14
Ujian dinas tingkat I dan II serta UPKP memiliki materi yang meliputi Pancasila, UUD 1945, RPJMN, kepegawaian, KORPRI, dan lainnya. Soal-soal dibagi menjadi beberapa kelompok dan submateri. Syarat kelulusan meliputi nilai minimal mata pelajaran tertentu dan nilai tertimbang. Kenaikan pangkat PNS diatur berdasarkan regulasi dan dapat berupa reguler, pilihan, anumerta, dan pengabdian.
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pustakawan melalui Penyesuaian/Inpa...Muhammad Bahrudin
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional pustakawan melalui penyesuaian/inpassing dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi untuk memenuhi formasi jabatan fungsional sesuai dengan kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, dan uji kompetensi yang disyaratkan.
Aplikasi E-Aparatur merupakan sistem informasi yang dirancang untuk mengintegrasikan analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan ketentuan dari tiga peraturan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan BKN, dan Peraturan Menteri PAN-RB. Aplikasi ini disediakan secara gratis untuk pemerintah daerah guna memudahkan penyusunan kebutuhan jabatan dan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan
Posisi pengadministrasi kesejahteraan sosial bertanggung jawab untuk menerima, mencatat, dan mengelompokkan dokumen terkait kesejahteraan rakyat di Kecamatan Dusun Selatan, serta menyiapkan laporan pelaksanaan tugas. Pekerjaan ini memerlukan kualifikasi pendidikan SLTA dan pengalaman dalam bidang kesejahteraan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang SKP untuk kenaikan pangkat PNS, mencakup dasar hukum dan kegunaan SKP, masa kenaikan pangkat, career path dan kompetensi ASN, serta tahapan penilaian kinerja.
PENERAPAN JABATAN FUNGSIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA CILEGON.pptxFarukOktavian2
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan jabatan fungsional bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) di Indonesia. Beberapa poin penting yang diatur meliputi persyaratan pengangkatan Pol PP, jenjang jabatan, tunjangan, angka kredit, unsur penilaian, dan jenis diklat fungsional.
Dokumen tersebut merupakan jadual waktu mengajar bagi guru-guru di SK Titi Gantong, Bota, Perak untuk tahun 2015 yang mencakupi nama guru, subjek yang diajar, kelas dan jumlah jam mengajar.
1. Dokumen ini membahas tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil secara bertahap hingga tahun 2009 berdasarkan usia tertua.
2. Sekretaris Desa yang diangkat sebelum 15 Oktober 2004 dan masih aktif sampai berlakunya peraturan dapat diangkat menjadi PNS, sedangkan yang diangkat sesudah tanggal tersebut tidak dapat.
3. Proses pengangkatan melip
Dokumen tersebut membandingkan format hasil analisis jabatan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 33 Tahun 2011 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2012. Terdapat perbedaan pada format informasi jabatan antara kedua peraturan menteri tersebut, khususnya mengenai uraian isi informasi jabatan. Dokumen ini membahas perbandingan format informasi jabatan menurut masing
Penataan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu program yang
ingin diwujudkan dalam Reformasi Birokrasi. Program ini bertujuan meningkatkan
evektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh K/L dan
Pemda
(1) Pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil (CPNS) diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan termasuk UU 5/2014 dan PP 11/2017 tentang aparatur sipil negara. (2) Dokumen ini menjelaskan desain pelatihan dasar CPNS yang terdiri dari pembelajaran daring, kelasikal, dan aktualisasi di tempat kerja untuk membentuk karakter dan meningkatkan kompetensi. (3) Seminar laporan aktualisasi digunakan unt
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan dasar bagi calon pegawai negeri sipil yang mencakupi materi tentang kedudukan dan peran pegawai negeri sipil, hak dan kewajiban, kode etik, sistem manajemen pegawai negeri sipil.
Dokumen tersebut merangkum sistem kerja aparatur sipil negara di pemerintahan Kabupaten Seruyan yang mencakup dasar hukum, definisi pegawai ASN, jenis jabatan, syarat pengangkatan untuk masing-masing jenis jabatan, dan proses penyesuaian sistem kerja sesuai peraturan terbaru.
Dokumen tersebut merangkum prosedur standar operasi pelaksanaan hari-hari besar keagamaan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Budaya Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo. Prosedur tersebut meliputi persiapan rapat koordinasi, penyusunan undangan, dan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang regulasi dan peraturan terkait kepegawaian aparatur sipil negara di Indonesia, mulai dari UU hingga peraturan menteri. Dokumen tersebut juga membahas mengenai jabatan fungsional seperti analis SDM aparatur dan pranata SDM aparatur beserta tugas dan tanggung jawabnya.
Dokumen tersebut merupakan pengumuman perpanjangan masa pendaftaran seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka di lingkungan pemerintah kota Tidore Kepulauan. Pengumuman ini memperpanjang masa pendaftaran untuk 12 jabatan eselon II dan menetapkan persyaratan administrasi, khusus, tata cara pendaftaran, tahapan seleksi, dan jadwal kegiatan seleksi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang kebutuhan jabatan fungsional apoteker dan asisten apoteker di provinsi Jambi pada tahun 2021, termasuk regulasi yang mengatur jabatan fungsional, jenis, manfaat, dan persyaratan menjadi pejabat fungsional.
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Rencana Kerja Seksi Pembinaan UPT Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja (PPSBR) Makkareso Maros memberikan pedoman dalam menyusun rencana kerja seksi pembinaan meliputi prosedur dan tahapannya dimulai dari pembuatan konsep, penerimaan calon penerima manfaat, penilaian awal, pembuatan jadwal dan absen, pemberian bimbingan, evaluasi, hingga pelaporan. S
MANAJEMEN ASN PENINGKATAN DISIPLIN DA KINERJA (1).pptxSARI788684
Rangkuman dari dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang manajemen ASN dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sambas, (2) Membahas tentang dasar hukum, definisi, hak, kewajiban, dan data pegawai ASN, serta upaya peningkatan disiplin dan kinerja pegawai, (3) Memberikan informasi mengenai jumlah dan kategori pegawai ASN di Kabupaten Sambas per 31 Juli 2022.
Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0Dr. Zar Rdj
Birokrasi 4.0
1. Fleksibilitas Kerja
2. Efesiensi Pelayanan
3. Akurasi Pelayanan
4. Percepatan Pelayanan
SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Manfaat dan Tujuan SPIP
kegiatan yg efektif & efisien
Efektif bila telah ditangani sesuai dgn rencana dan hasilnya telah sesuai dgn tujuan & sasaran yang telah ditetapkan.
Efisien bila mampu menghasilkan pelayanan prima dgn sumber daya yang sesuai standar.
Keandalan pelaporan keuangan
Informasi sangat penting untuk pengambilan keputusan.
Agar keputusan yg diambil tepat sesuai kebutuhan, maka informasi yg disajikan harus andal
Pengamanan aset negara
Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat (Pajak & PNBP) yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara.
Pengamanan aset negara merupakan isu yang mendapat perhatian dari pemerintah & masyarakat.
Ketaatan terhadap peraturan perundang2an
Setiap kegiatan & transaksi merupakan suatu perbuatan hukum.
Krn itu setiap pelaksanaan kegiatan & transaksi harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan UU yang berlaku.
SOP ini mengatur tentang pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, meliputi identifikasi kebutuhan pelatihan, koordinasi dengan lembaga pelatihan, pengiriman peserta pelatihan dengan biaya kurang dari Rp2 juta per orang dan total tidak lebih dari Rp5 juta, serta pelaksanaan pelatihan oleh lembaga pelatihan.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
1. Dokumen ini membahas tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil secara bertahap hingga tahun 2009 berdasarkan usia tertua.
2. Sekretaris Desa yang diangkat sebelum 15 Oktober 2004 dan masih aktif sampai berlakunya peraturan dapat diangkat menjadi PNS, sedangkan yang diangkat sesudah tanggal tersebut tidak dapat.
3. Proses pengangkatan melip
Dokumen tersebut membandingkan format hasil analisis jabatan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 33 Tahun 2011 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2012. Terdapat perbedaan pada format informasi jabatan antara kedua peraturan menteri tersebut, khususnya mengenai uraian isi informasi jabatan. Dokumen ini membahas perbandingan format informasi jabatan menurut masing
Penataan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu program yang
ingin diwujudkan dalam Reformasi Birokrasi. Program ini bertujuan meningkatkan
evektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh K/L dan
Pemda
(1) Pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil (CPNS) diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan termasuk UU 5/2014 dan PP 11/2017 tentang aparatur sipil negara. (2) Dokumen ini menjelaskan desain pelatihan dasar CPNS yang terdiri dari pembelajaran daring, kelasikal, dan aktualisasi di tempat kerja untuk membentuk karakter dan meningkatkan kompetensi. (3) Seminar laporan aktualisasi digunakan unt
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan dasar bagi calon pegawai negeri sipil yang mencakupi materi tentang kedudukan dan peran pegawai negeri sipil, hak dan kewajiban, kode etik, sistem manajemen pegawai negeri sipil.
Dokumen tersebut merangkum sistem kerja aparatur sipil negara di pemerintahan Kabupaten Seruyan yang mencakup dasar hukum, definisi pegawai ASN, jenis jabatan, syarat pengangkatan untuk masing-masing jenis jabatan, dan proses penyesuaian sistem kerja sesuai peraturan terbaru.
Dokumen tersebut merangkum prosedur standar operasi pelaksanaan hari-hari besar keagamaan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Budaya Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo. Prosedur tersebut meliputi persiapan rapat koordinasi, penyusunan undangan, dan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang regulasi dan peraturan terkait kepegawaian aparatur sipil negara di Indonesia, mulai dari UU hingga peraturan menteri. Dokumen tersebut juga membahas mengenai jabatan fungsional seperti analis SDM aparatur dan pranata SDM aparatur beserta tugas dan tanggung jawabnya.
Dokumen tersebut merupakan pengumuman perpanjangan masa pendaftaran seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka di lingkungan pemerintah kota Tidore Kepulauan. Pengumuman ini memperpanjang masa pendaftaran untuk 12 jabatan eselon II dan menetapkan persyaratan administrasi, khusus, tata cara pendaftaran, tahapan seleksi, dan jadwal kegiatan seleksi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang kebutuhan jabatan fungsional apoteker dan asisten apoteker di provinsi Jambi pada tahun 2021, termasuk regulasi yang mengatur jabatan fungsional, jenis, manfaat, dan persyaratan menjadi pejabat fungsional.
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Rencana Kerja Seksi Pembinaan UPT Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja (PPSBR) Makkareso Maros memberikan pedoman dalam menyusun rencana kerja seksi pembinaan meliputi prosedur dan tahapannya dimulai dari pembuatan konsep, penerimaan calon penerima manfaat, penilaian awal, pembuatan jadwal dan absen, pemberian bimbingan, evaluasi, hingga pelaporan. S
MANAJEMEN ASN PENINGKATAN DISIPLIN DA KINERJA (1).pptxSARI788684
Rangkuman dari dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang manajemen ASN dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sambas, (2) Membahas tentang dasar hukum, definisi, hak, kewajiban, dan data pegawai ASN, serta upaya peningkatan disiplin dan kinerja pegawai, (3) Memberikan informasi mengenai jumlah dan kategori pegawai ASN di Kabupaten Sambas per 31 Juli 2022.
Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0Dr. Zar Rdj
Birokrasi 4.0
1. Fleksibilitas Kerja
2. Efesiensi Pelayanan
3. Akurasi Pelayanan
4. Percepatan Pelayanan
SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Manfaat dan Tujuan SPIP
kegiatan yg efektif & efisien
Efektif bila telah ditangani sesuai dgn rencana dan hasilnya telah sesuai dgn tujuan & sasaran yang telah ditetapkan.
Efisien bila mampu menghasilkan pelayanan prima dgn sumber daya yang sesuai standar.
Keandalan pelaporan keuangan
Informasi sangat penting untuk pengambilan keputusan.
Agar keputusan yg diambil tepat sesuai kebutuhan, maka informasi yg disajikan harus andal
Pengamanan aset negara
Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat (Pajak & PNBP) yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara.
Pengamanan aset negara merupakan isu yang mendapat perhatian dari pemerintah & masyarakat.
Ketaatan terhadap peraturan perundang2an
Setiap kegiatan & transaksi merupakan suatu perbuatan hukum.
Krn itu setiap pelaksanaan kegiatan & transaksi harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan UU yang berlaku.
SOP ini mengatur tentang pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, meliputi identifikasi kebutuhan pelatihan, koordinasi dengan lembaga pelatihan, pengiriman peserta pelatihan dengan biaya kurang dari Rp2 juta per orang dan total tidak lebih dari Rp5 juta, serta pelaksanaan pelatihan oleh lembaga pelatihan.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
2. 1. UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN
2. PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN
3. PP 99 Tahun 2000 Jo PP 12 Tahun 2002
4. SEB Ka. BKN dan Ka. LAN Nomor 12/SE/1981
5. Peraturan Kepala BKN No. 50 Tahun 2019
tentang Prosedur Pelaksanaan Seleksi dengan
Metode CAT BKN
6. SE Kepala BKN Nomor 2/SE/XII/2016 tentang
Ketentuan Pelaksanaan UPKP, PPP, Ujian Dinas
Tingkat I dan II di Lingkungan BKN
LANDASAN HUKUM
ppss
5. Ujian dinas tingkat I
Kisi-Kisi dan jumlah soal
Materi yang akan dikerjakan
dalam Ujian Dinas Tingkat I
terbagi dalam 5 kelompok
submateri
Soal untuk Ujian Dinas
Tingkat I berjumlah 100 Soal
ppss
NO. MATERI JML SOAL NILAI PATOKAN
1 KELOMPOK A
a. Pancasila 10 15
b. UUD 1945 10 15
c. RPJMN 10 15
2 KELOMPOK B
a. Kepegawaian 10 10
b. KORPRI 10 10
3 KELOMPOK C
a. Pengetahuan
Perkantoran 10 8
4 KELOMPOK D
a. RENSTRA 10 8
b. SOTK 10 8
5 KELOMPOK E
a. Bahasa Indonesia 10 6
b. Sejarah Indonesia 10 5
Jumlah total 100 100
6. Ujian dinas tingkat II
Kisi-Kisi dan jumlah soal
Materi yang akan dikerjakan
dalam Ujian Dinas Tingkat I
terbagi dalam 6 kelompok
submateri dan 1 tes
tambahan yaitu karya tulis
dan atau wawancara
Soal untuk Ujian Dinas
Tingkat II berjumlah 130
Soal
ppss
NO. MATERI JML SOAL NILAI PATOKAN
1 KELOMPOK A
a. Pancasila 10 15
b. UUD 1945 10 15
c. RPJMN 10 10
2 KELOMPOK B
a. Kepegawaian 10 5
b. KORPRI 10 5
3 KELOMPOK C
a. Teori Kepemimpinan 10 5
b. Fungsi Manajemen 10 5
4 KELOMPOK D
a. RENSTRA 10 5
b. SOTK 10 5
5 KELOMPOK E
a. Bahasa Indonesia 10 5
b. Sejarah Indonesia 10 5
6 KELOMPOK F
a. Perkembangan Politik
Dalam Negeri 10 5
b. Perkembangan Politik Luar
Negeri 10 5
7 Karya Tulis dan Wawancara
Jumlah total 130 90
8. pancasila
ppss
Sejarah lahirnya Pancasila
Fungsi dan peran Pancasila
Pemahaman terhadap makna lambang Pancasila
Pengamalan/implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
9. Lembaga yang diatur dalam
UUD 1945
1. MPR
2. DPR
3. Presiden dan Wakil
Presiden
ppss
Bagian UUD 1945
1. Pembukaan (4 Alinea)
2. Batang Tubuh (37 Pasal)
3. Penutup
Lambang dan Semboyan Negara
1. Lambang (Burung Garuda)
2. Semboyan (Bhineka
Tunggal Ika)
10. Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional
ppss
1. 5 Arahan Utama Presiden
2. 7 Agenda Pembangunan
3. Strategi untuk meningkatkan keselamatan
dan Keamanan Transportasi
4. Strategi untuk meningkatkan budaya literasi
5. Kebijakan dalam 7 agenda pembangunan
11. Kepegawaian dan korpri
ppss
1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara
2. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen PNS
1. Lambang KORPRI
2. Makna Lambang KORPRI
3. Panca Prasetya KORPRI
Kepegawaian
KORPRI
12. Kepegawaian – manajemen pns
1. penyusunan dan penetapan kebutuhan
2. pengadaan
3. pangkat dan jabatan
4. pengembangan karier
5. pola karier
6. promosi
7. mutasi
8. penilaian kinerja
9. penggajian dan tunjangan
10. penghargaan
11. disiplin
12. pemberhentian
13. jaminan pensiun dan jaminan hari tua
14. perlindungan
14 Unsur Manajemen PNS
(PP Nomor 11 Tahun 2017)
ppss
13. Kenaikan pangkat pns
1. Kenaikan Pangkat Reguler
2. Kenaikan Pangkat Pilihan
3. Kenaikan Pangkat Anumerta
4. Kenaikan Pangkat Pengabdian
ppss
Dasar Hukum
PP No. 99 Tahun 2000
PP No. 12 Tahun 2002
PP No. 11 Tahun 2017
14. Ringan
Hukuman disiplin
ppss
Sedang Berat
1. Teguran Lisan
2. Teguran Tertulis
3. Pernyataan tidak Puas
secara Tertulis
1. Penundaan kenaikan
gaji berkala selama 1
tahun
2. Penundaan kenaikan
pangkat selama 1 tahun
3. Penurunan Pangkat
setingkat lebih rendah
selama 1 tahun
1. Penurunan Pangkat
setingkat lebih rendah
selama 3 tahun
2. Pemindahan dalam
rangka penurunan
jabatan setingkat lebih
rendah
3. Pembebasan dari
jabatan
4. Pemberhentian dengan
hormat tidak atas
permintaan sendiri
sebagai PNS
5. Pemberhentian tidak
dengan hormat sebagai
PNS
Dasar Hukum:
PP No. 53 Tahun 2010
15. Cuti pns
1. Cuti Tahunan
2. Cuti Besar
3. Cuti Sakit
4. Cuti Melahirkan
5. Cuti Karena Alasan Penting
6. Cuti Diluar Tanggungan Negara
7. Cuti Bersama
ppss
Diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
17. Perkantoran
SuratDinas
Aturan Penulisan Surat Dinas
Pengiriman Surat Dinas
Naskah Dinas
Aturan Penulisan Naskah Dinas
Kesekretariatan
Tata cara penerimaan telepon dan
mengirim surat
Tata cara menerima tamu
organisasi
Unsur-unsur Organisasi
Khusus Ujian Dinas Tk 1
ppss
20. Renstra dan sotk
ppss
1. Rencana Strategis Instansi
2. Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Instansi
21. ppss
Bahasa dan sejarah indonesia
1. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia
2. Makna Kata
3. Tanda Baca
4. Penulisan nama, gelar, tanggal, dll
5. Tata Bahasa Dalam Penulisan Surat
Bahasa
Indonesia
1. Sejarah Perjuangan Bangsa
2. Organisasi Pergerakan Kemerdekaan RI
3. Proklamasi Kemerdekaan RI
4. Orde Lama
5. Orde Baru
6. Orde Reformasi
Sejarah
Indonesia
22. Perkembangan politik
dalam dan luar negeri
ppss
Khusus Ujian Dinas Tk II
1. Jenis-jenis Sistem Pemerintahan
2. Ciri Sistem Pemerintahan RI
3. Sistem Pemerintahan RI
4. Unsur-unsur Pemerintahan
5. Jenis-jenis Lembaga Tinggi Negara
6. Tugas dan Fungsi Lembaga Tinggi
Negara
1. Jenis-jenis Hubungan Antarnegara
2. Asas-asas Hubungan Internasional
3. Politik Luar Negeri RI
4. Organisasi-Organisasi Internasional
Politik dalam negeri Politik Luar negeri