SlideShare a Scribd company logo
1 of 62
PELAKSANAAN DIVERSI DAN
KEADILAN RESTORATIF DALAM SPPA
Oleh :
KOMPOL SURYADI, S.Ik, MH
KASUBDIT IV RENAKTA
Diklat terpadu APH 2013
Paradigma
Sistem Peradilan Pidana Anak
• SPPA Wajib mengutamakan pendekatan
Keadilan Restoratif (Ps.5)
• Wajib diupayakan Diversi (Ps.5)
Proses Diversi dilakukan
melalui musyawarah berdasarkan
pendekatan Keadilan Restoratif. (Ps. 8)
Keadilan Restoratif
• adalah penyelesaian perkara tindak pidana
dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga
pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait
untuk bersama-sama mencari penyelesaian
yang adil dengan menekankan pemulihan
kembali pada keadaan semula, dan bukan
pembalasan (Ps. 1 UUSPPA)
• UN Resolution on Basic Prinsiples on the use
of Restorative Justice Program in Criminal
Matters (2002), menekankan 2 aspek penting
dalam mendefinisikan Keadilan Restoratif
yakni :
1. Proses
2. Outcomes/Capaian / hasil
Keadilan Restoratif
1. Proses dimaknai bahwa dalam setiap
penyelesaian perkara harus melibatkan korban
dan pelaku, dan apabila perlu setiap orang atau
anggota masyarakat yang terpengaruh oleh suatu
tindak pidana, berpartisifasi secara aktif dalam
penyelesaian masalah yang ditimbulkan akibat
tindak pidana tersebut.
2. Hasil atau capaian / outcomes ,dimaknai proses
tersebut menghasilkan kesepakatan yang
dicapai untuk membina pelaku, memulihkan
keadaan korban dan memulihkan hubungan
pelaku, korban dan masyarakat .
Prinsip Keadilan Restorative
• Mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak
Korban serta kesediaan Anak pelaku dan keluarganya,
• Melibatkan para korban , orang tua, atau keluarga besar
atau sekolah dan teman sebaya
• Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk
memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya
• Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk
membuktikan kepasitas dan kualitasnya disamping
mengatasi rasa bersalah secara konstruktif.
• Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam
menyelesaikan masalah tersebut
• Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara
kesalahan dengan reaksi sosial yang formal
Prasyarat Yang Harus di Penuhi Untuk
Terlaksananya Keadilan Restoratif
• Harus ada pengakuan atau pernyataan
bersalah dari pelaku
• Harus ada persetujuan dari pihak korban
• Harus ada dukungan pihak terkait dan
komunitas setempat untuk melaksanakan
penyelesaian
Diklat terpadu APH 2013
D I V E R S I
• adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari
proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan
pidana. (Ps.1 UUSPPA),
• Diversi yang dianut dalam SPPA :
1. DIVERSI dengan Pendekatan Keadilan Restoratif
(Pasal 8 UU SPPA) dan
2. DIVERSI MURNI (pasal 9 ayat 2)
Diklat terpadu APH 2013
Diversi dengan pendekatan Keadilan
Restoratif (Pasal 8)
• “ Proses Diversi dilakukan melalui
musyawarah dengan melibatkan Anak dan
orang tua/Walinya, korban dan/atau orang
tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan,
dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan
pendekatan Keadilan Restoratif”.
Diklat terpadu APH 2013
DIVERSI MURNI (Pasal 9 ayat 2)
• Kesepakatan Diversi harus mendapatkan
persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban
serta kesediaan Anak dan keluarganya , KECUALI
a. Tindak pidana berupa pelanggaran
b. Tindak pidana ringan
c. Tindak pidana tanpa korban
d. Nilai kerugian tidak lebih dari UMP setempat
Diversi
• Diversi wajib diupayakan :
• Pada tingkat penyidikan,
• penuntutan, dan
• Pemeriksaan di pengadilan negeri
SANKSI ADMTIF
Tujuan Diversi (Ps.6)
a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak
(pelaku);
b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
Syarat Diversi (Ps.7)
a. Tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. bukan merupakan pengulangan tindak
pidana.
Proses Diversi wajib memperhatikan: (Ps.8)
a. kepentingan korban; (apabila korbannya
anak lihat Ps.89-91)
b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
c. penghindaran stigma negatif;
d. menghindaran pembalasan;
e. keharmonisan masyarakat; dan
f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
• PERLINDUNGAN ANAK
• Segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi demi terwujudnya anak
Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia,
dan sejahtera. (UU No. 23 tahun 2002).
Diklat terpadu APH 2013
PENANGANAN ABH harus dengan
pendekatan pembangunan sistem
NORMA
STRUKTUR
DAN
PELAYANAN
PROSES
Diklat terpadu APH 2013
Prinsip Perlindungan Anak
Kelangsungan Hidup
dan tumbuh Kembang
Nondiskriminasi Partisipasi
Kepentingan terbaik bagi anak
Diklat terpadu APH 2013
PENANGANAN ABH
Sistem Kesejahteraan
Sosial bagi Anak dan
Keluarga
Sistem Peradilan/
penyelesaian
masaah anak
Dukungan Parenting,
pengasuhan anak, konseling dll.,
pelayanan dasar lain, yaitu
Kesehatan dan Pendidikan
Pengasuhan Anak, Peradilan
Anak, Perawatan, Adopsi, saksi
anak dan korban anak
Perubahan
Perilaku
Sosial
Kerangka Hukum dan Kebijakan
MONITORING DAN EVALUASI
Pemenuhan
hak dasar
Perlindung
an apabila
hak anak
tidak
terpenuhi
Diklat terpadu APH 2013
REHABILITA
SI NAMA
MEKANISME RUJUKAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Anak yang
Berhadapan
dengan Hukum
Sebagai Tersangka,
Terdakwa atau
Pelaku
Sebagai Korban
Anak 12
Tahun ke Atas
Anak di
Bawah
12 tahun
RUJUKAN KEPADA LEMBAGA LAYANAN SESUAI KEBUTUHAN
Bantuan Hukum
LBH, KBH, BBH, LM,
P2TP2A, PSMP, dsb
Layanan Kesehatan
Dinkes, RSKO,
RSUD, RS Polri,
Peksos, dsb
Layanan
Psikososial dan
Rohani
Dinsos, Kemenag,
P2TP2A, Psikolog,
Keagamaan, dsb
Layanan Pendidikan
Disbud, PAUD, Lembaga
Pendidikan, Peksos, dsb
Layanan
Rehabilitasi
Dinsos, RPSA, LM,
LKSA, BNPB, dsb
KEPOLISIAN
KEJAKSAAN
PENGADILAN ANAK
Menjadi Saksi
Korban
Bapas
DIVER
SI
Dikembalikan
ke Orang Tua
BEBAS
RESTORATI
F
Lapas
Dibina Dinas
Sosial
Tidak
Dilanjutkan
Diklat terpadu APH 2013
HAK-HAK ANAK KONFLIK
1. DIPERLAKUKAN SECARA MANUSIAWI DENGAN MEMPERHATIKAN
KEBUTUHAN SESUAI DENGAN UMURNYA;
2. DIPISAHKAN DARI ORANG DEWASA;
3. MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM DAN BANTUAN LAIN
4. MELAKUKAN KEGIATAN REKREASIONAL;
5. BEBAS DARI PENYIKSAAN, PENGHUKUMAN ATAU PERLAKUAN LAIN
YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, SERTA MERENDAHKAN DERAJAT
DAN MARTABATNYA;
6. TIDAK DIJATUHI PIDANA MATI ATAU PIDANA SEUMUR HIDUP;
7. TIDAK DITANGKAP, DITAHAN, ATAU DIPENJARA, KECUALI SEBAGAI
UPAYA TERAKHIR DAN DALAM WAKTU YANG PALING SINGKAT;
8. MEMPEROLEH KEADILAN DI MUKA PENGADILAN ANAK YANG
OBJEKTIF, TIDAK MEMIHAK, DAN DALAM SIDANG YANG TERTUTUP
UNTUK UMUM; Diklat terpadu APH 2013
HAK-HAK ANAK KONFLIK
9. TIDAK DIPUBLIKASIKAN IDENTITASNYA;
10.MEMPEROLEH PENDAMPINGAN ORANG TUA/WALI DAN ORANG YANG
DIANGGAP NYAMAN OLEH ANAK;
11.MEMPEROLEH ADVOKASI SOSIAL;
12. MEMPEROLEH KEHIDUPAN PRIBADI;
13. MEMPEROLEH AKSESIBILITAS, TERUTAMA BAGI ANAK CACAT;
14. MEMPEROLEH PENDIDIKAN;
15. MEMPEROLEH PELAYANANAN KESEHATAN; DAN
16. MEMPEROLEH HAK LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN.
SELAIN MENDAPATKAN HAK YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG
TENTANG PEMASYARAKATAN, ANAK YANG DIRAMPAS KEMERDEKAANNYA
BERHAK JUGA MENDAPATKAN CUTI BERSYARAT.
Diklat terpadu APH 2013
HAK ANAK SAKSI DAN ANAK KORBAN
1. BERHAK ATAS SEMUA PELINDUNGAN DAN HAK YANG
DIATUR DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
2. UPAYA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL, BAIK
DI DALAM LEMBAGA MAUPUN DI LUAR LEMBAGA;
3. JAMINAN KESELAMATAN, BAIK FISIK, MENTAL, MAUPUN
SOSIAL; DAN
4. KEMUDAHAN DALAM MENDAPATKAN INFORMASI
MENGENAI PERKEMBANGAN PERKARA.
5. HAK UNTUK TIDAK DIPUBLIKASIKAN IDENTITAS DIRINYA,
dsb
Diklat terpadu APH 2013
Pertimbangan Diversi (Ps.9)
• Kategori tindak pidana
• Usia Anak
• Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas
• Laporan sosial anak saksi dan anak korban dari
Peksos atau Tks (Ps.27) hak saksi dan korban (Ps.
89, 90,91)
• Kerugian yang ditimbulkan;
• Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
Proses Diversi
• Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah
dengan melibatkan Anak dan orang
tua/Walinya, korban dan/atau orang
tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan,
dan Pekerja Sosial Profesional / Tenaga
Kesejateraan Sosial berdasarkan pendekatan
Keadilan Restoratif. (Ps. 8)
Penyidikan (Ps.27)
• Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran
dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak
pidana dilaporkan atau diadukan.
• Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran
dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama,
Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan
Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
• Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja
Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial
setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan
apabila ada Anak Korban dan Anak Saksi,.
Upaya Diversi (12,29)
• Penyidik wajib mengupayakan Diversi
dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari
setelah penyidikan dimulai.
• Proses Diversi / musyawarah dilaksanakan
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah
dimulainya Diversi.
• Apabila Diversi gagal, Penyidik wajib
melanjutkan penyidikan dan melimpahkan
perkara ke Penuntut Umum dengan
melampirkan berita acara Diversi dan
laporan penelitian kemasyarakatan.(29)
Diversi berhasil mencapai kesepakatan
(Ps. 12)
• Apabila berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik
menyampaikan berita acara Diversi beserta
Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri
dalam waktu 3 hari setelah ada kesepakatan .
• dalam 3 hari Pengadilan Negeri membuat penetapan.
• penetapaan disampaikan kepada PK bapas, Penyidik,
JPU atau Hakim dalam waktu 3 hari sejak ditetapkan.
• Penyidik menerbitkan Penetapan penghentian
penyidikan , JPU menerbitkan penetapan penghentian
penuntutan.
• Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan
dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing
Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada
pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
• (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti
laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
(Ps.13)
• Di JPU atau Pengadilan Proses hampir sama.
Diversi oleh Kepolisian
Tindak
pidana
Upaya
Diversi
Para pihak
setuju Diversi
Proses
diversi
Kesepakatan
Diversi
Penetapan
Pengadilan
Pelaksanaan
Diversi
Diversi oleh Kejaksaan
Tindak pidana
Upaya Diversi
Para pihak
tidak setuju
Diversi
Penyidikan
berlanjut
Diserahkan ke
Kejaksaan
Kejaksaan
upayakan
Diversi
Para pihak
setuju
Proses Diversi
Kesepakatan
Diversi
Diversi oleh Pengadilan
Tindak pidana
Upaya Diversi
Gagal di
Penyidikan &
Penuntutan
Ke Pengadilan
Diversi di
Pengadilan
Kesepakatan
Diversi
Penetapan
Pengadilan
Implementasi
Diversi
Kesepakatan Diversi (ps.9)
• Kesepakatan Diversi harus mendapatkan
persetujuan korban dan/atau keluarga Anak
Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya,
kecuali :
• a. Tindak pidana berupa pelanggaran
• b. Tindak pidana ringan
• c. Tindak pidana tanpa korban
• d. Nilai kerugian tidak lebih dari UMP
setempat
Hasil Kesepakatan Diversi (11)
• Antara lain dapat berbentuk:
a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
b. rehabilitasi medis dan psikososial;
c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
d. keikutsertaan dalam pendidikan atau
pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS
paling lama 3 (tiga) bulan; atau
e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga)
bulan.
Pengawasan Diversi
• Pengawasan atas proses Diversi dan
pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan
berada pada atasan langsung pejabat yang
bertanggung jawab di setiap tingkat
pemeriksaan dan PK Bapas (ps.14)
Pendampingan,Pembimbingan dan
Pengawasan
• Selama proses Diversi berlangsung sampai
dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan,
Pembimbing Kemasyarakatan wajib
melakukan pendampingan, pembimbingan,
dan pengawasan (Ps.14, Ps.68)
Tugas Peksos dan Tks (68)
• Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial
bertugas:
a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi
Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan
mengembalikan kepercayaan diri Anak;
b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat
Anak dan menciptakan suasana kondusif;
d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku
Anak;
e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing
Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan
pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan
pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak
hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
g. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua,
lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar
bersedia menerima kembali Anak di lingkungan
sosialnya.
• Juga berlaku bagi Anak korban dan Anak saksi.
Dalam melaksanakan tugasnya,
Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga
Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi
dengan Pembimbing Kemasyarakatan.
CONTOH RENCANA DIVERSI
Diklat terpadu APH 2013
Format Rencana Diversi :
1. Identitas pelaku dan korban (nama, tanggal
lahir, alamat, dll)
2. Posisi kasus dan kerugian yang diderita korban
3. Rencana / tahapan kegiatan secara rinci (siapa
yang mebuat, kapan)
4. Rencana pelaksanaan musyawarah
5. Apa yang telah disetujui
6. Siapa yang akan mengawasi anak
7. Kapan berbagai tndakan akan selesai
8. Apa yang terjadi jika rencana selesai
9. Apa yang terjadi jika rencana tidak selesai
Co. Kasus
Badu seorang anak beusia 13 Th. Dia berjalan-jalan
disekitar toko minisuper. Setiap pulang sekolah Badu
selalu melewati toko tersebut dan selalu mampir untuk
melihat-lihat VCD yang ada di jual di toko tersebut. Badu
melihat didalam toko sangat ramai oleh pengunjung dan
Badupun memasuki toko tersebut.
Ditoko tersebut Badu melihat-lihat VCD seolah-olah akan
membelinya. Disana, Badu melihat ada VCD yang dia
inginkan, tetapi dia tidak punya uang untuk membelinya.
Akhirnya Badu memasukkan VCD trsebut ke dalam tas
sekolahnya.
Malangnya perbuatan Badu diketahui oleh pelayan toko,
akhirnya Badu diserahkan kepada satpam dan oleh
satpam Badu diserahkan ke polisi.
Contoh Proses Diversi
Data Pelaku :
Nama : Badu
Tanggal lahir :
Alamat :
Tindak pidana yang dilkukan
Data data Korban:
Nama :
Tanggal lahir :
Alamat :
Penderitaan korban:
Rencana pelaksanaan Diversi :
a. Siapa yang membuat : Ipda Sigit
b. Siapa yang terlibat : Badu dan orang tuanya, pemilik toko,
guru ngaji badu
c. Dimana dan Kapan dilaksanakan : di kantor Polsek Ps minggu .
Contoh Proses Diversi
Proses musyawarah:
Pertemuan I : apa yang disepakati dibuat berita acara yang ditanda
tangani oleh pelaku dan korban serta saksi para pihak yang hadir
Contoh :
Apa yang disetujui?
1. Badu akan mengembalikan VCD ke pemilik toko, dan meminta
maaf atas perbuatannya. Sutarji ( ayahnya) akan mengantarkan
Badu ketika ia pergi ke toko untuk meminta maaf. Hal ini akan
dilakukan pada tanggal 30 Mei2013.
2. Badu akan membantu ayahnya membangun ruangan di rumah
keluarganya. Ia akan membantu ayahnya selama 4 jam setiap hari
sabtu selama bulan Juni 2013.
3. Badu setuju bahwa ia akan menginformasikan kepada orang
tuanya kemana ia akan pergi setelah pulang sekolah setiap harinya.
4. Keluarga ini akan duduk bersama dan membicarakan masalah
mereka di minggu ke dua bulan Juni dan minggu terakhir di bulan
Siapa yang mengawasi anak?
Sutarji (ayah dari Badu) akan mengawasi pelaksanaan rencana tersebut
dan menginformasikan Ipda Sigit pada tanggal 14 Agustus dan 30
Agustus mengenai perkembangan rencana.
Kapan rencana ini akan dilaksanakan?
Lihat tanggal diatas.
Seluruh rencana akan diselesaikan pada hari terakhir bulan Agustus.
Apa yang terjadi jika rencana telah dilaksanakan?
Bila rencana telah dilaksanakan, Sersan Sigit setuju untuk tidak
memproses Badu. Keluarga Badu akan menyelamatinya karena telah
berhasil menyelesaikan seluruh rencana.
Apa yang terjadi jika rencana tidak berhasil?
Apabila rencana ini tidak berhasil, akan diadakan pertemuan lain untuk
membahas mengapa rencana tersebut tidak berhasil dan apa yang
dapat dilakukan.
PELAKSANAAN DIVERSI DI INDONESIA?
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
RESORT BONDOWOSO
PRO JUSTITIA
SURAT KEPUTUSAN DIVERSI
No.: … / SKD / VII / 2012 / RES. BWO
Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan terhadap tersangka, saksi dan dugaan tindak pidana yang
disangkakan kepada tersangka tidak dapat dilanjutkan ke proses penyidikan, maka perlu mengeluarkan
Surat Keputusan Diversi ini.
Mengingat : 1. Pasal …………. Undang Undang RI Nomor … tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Laporan Polisi Nomor : ……………….. / VII / 2012 / Dit. Tipidum, tanggal 2 Juli 2012.
4. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : ………………………
Memperhatikan : 1. Surat Pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor : ………………………….., tanggal ………………..…,
tentang Hasil Penelitian Masyarakat dan Saran dalam penanganan lanjut terhadap tersangka ……......
sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor …. / VII / 2012 / Dit. Tipidum, tanggal 2 Juli 2012.
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : 1. Menyerahkan tersangka kembali kepada orang tua / walinya, atas nama :
N a m a : ……………………………………………………………………………………………………………….
Jenis Kelamin : ……………………………………………………………………………………………………………….
Tempat / Tgl. Lahir : ……………………………………………………………………………………………………………….
Alamat : ……………………………………………………………………………………………………………….
Terhitung mulai tanggal : ……………………………………………………………………………………………………………….
karena : Usia Anak masih dibawah 12 (dua belas) tahun saat diduga melakukan tindak pidana dan per-
timbangan bahwa Anak masih dapat dibina oleh Orang Tua / Wali nya.
2. Memberitahukan Surat Keputusan Diversi ini kepada para pihak yang terkait.
3. Mengajukan Surat Permohonan Penetapan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri ………………………….
4. Dalam hal terdapat Barang Sitaan, maka dikembalikan kepada orang atau mereka dari siapa benda itu
disita atau kepada mereka yang paling berhak.
5. Surat Keputusan Diversi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
KAPOLRES BONDOWOSO
Selaku Penyidik
KAPOLRES BONDOWOSO
Selaku Penyidik
Nomor : B / …. / VII / 2012 / Dit. Tipidum.
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : 1 ( satu ) berkas.
Perihal : Permohonan Penetapan Diversi. Kepada
Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI
BONDOWOSO
di –
B o n d o w o s o
Jakarta, 17 Juli 2012
1. Rujukan :
a. Undang-Undang RI no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
b. Undang-Undang RI no. Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
c. Laporan Polisi Nomor : ….. / VII / 2012 / Bareskrim, tanggal 2 Juli 2012.
2. Bersama ini dikirimkan SURAT KEPUTUSAN DIVERSI Nomor : … / KD / VII / 2012 / Dit. Tipidum, tanggal 15 Juli 2012,
sebagaimana Laporan Polisi Nomor : ….. / VII / 2012 / Bareskrim, tanggal 2 Juli 2012, dengan PELAPOR :
………………….……….., dan TERLAPOR : …………………, lahir di Jogyakarta tanggal …………….. ( …. tahun ), alamat : Jalan
Padepokan V nomor 9, Jakarta Timur.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada KETUA untuk dapatnya menerbitkan SURAT PENETAPAN DIVERSI
atas Laporan Polisi tersebut.
4. Demikian Untuk Menjadi Maklum.
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
RESORT BONDOWOSO
BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA UMUM
PRO JUSTITIA
BERITA ACARA DIVERSI
No.: … / BAD / VII / 2012 / DIT. TIPIDUM
-----Pada hari ini ………. Tanggal …. Bulan …. Tahun …., saya : ---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- RUMI UNTARI, SIK -------------------------------------------------------------------------------
Pangkat KOMPOL, NRP. 75080042, jabatan selaku Penyidik pada Kantor Polisi tersebut diatas, bersama-sama dengan : ----------------------
----- 1. SUJONO, MBA pangkat Penata, NIP. 7 59856422897, j abatan P etugas Kemasyarakatan pada K antor Balai P emasyarakatan
------ Jakarta Timur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 2. H. MOCH. KARIM, u mur 65 tahun, alamat : Jalan Padepokan VI nomor 24, Jakarta Timur, selaku Tokoh Masyarakat di Desa
----- Padepokan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Berdasarkan : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 1. Laporan Polisi Nomor : LP / … / VII / 2012 / Bareskrim, tanggal 2 Juli 2012 . -------------------------------------------------------------------
----- 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Sidik / … / VII / 2012 / Dit. Tipidum, tanggal 5 Juli 2012 . -------------------------------------------
----- 3. Surat Hasil Penelitian Kemasyarakatan ( Litmas ) dari Kantor Balai Kemasyarakatan Nomor : … / Litmas / VII / 2012 , t anggal
----- 4 Juli 2012. --- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Telah melakukan UPAYA DIVERSI, berupa : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Pertemuan musyawarah pada tanggal 10 Juli 2012 di Kantor Kepolisian Bareskrim Polri, yang dihadiri oleh : -----------------------------
a. Pihak Korban / pelapor : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) JUNAEDI, 15 tahun, alamat : Jalan Padepokan VII nomor 12, Jakarta Timur ( sebagai korban ). --------------------------------------
2) MOCH. BASARUDIN, 51 tahun, alamat : Jalan Padepokan VII nomor 12, Jakarta Timur ( sebagai orang tua korban / pelapor ).
b. Pihak Terlapor : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) BAMBANG, 16 tahun, alamat : Jalan Padepokan V nomor 9, Jakarta Timur ( sebagai TERLAPOR ). --------------------------------
2) MALIKI, 48 tahun, alamat : Jalan Padepokan V nomor 9, Jakarta Timur ( sebagai orang tua TERLAPOR). ---------------------------
c. Pihak lain : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) SUJONO, MBA pangkat Penata, NIP. 7 59856422897, j abatan P etugas Kemasyarakatan pada K antor Balai P emasyara -
katan Jakarta Timur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) H. MOCH. KARIM, u mur 65 tahun, alamat : Jalan Padepokan VI nomor 24, Jakarta Timur, selaku Tokoh Masyarakat -
Desa Padepokan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. -------------------------------------------------------------------------------------
2. Pertemuan musyawarah pada tanggal 15 Juli 2012 di Kantor Kelurahan Padepokan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur , yang -
dihadiri oleh : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. Pihak Korban / pelapor : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) JUNAEDI, 15 tahun, alamat : Jalan Padepokan VII nomor 12, Jakarta Timur ( sebagai KORBAN ). -----------------------------------
2) MOCH. BASARUDIN, 51 tahun, alamat : Jalan Padepokan VII nomor 12, Jakarta Timur ( sebagai orang tua korban / pelapor ).
b. Pihak Terlapor : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) BAMBANG, 16 tahun, alamat : Jalan Padepokan V nomor 9, Jakarta Timur ( sebagai TERLAPOR ). --------------------------------
2) MALIKI, 48 tahun, alamat : Jalan Padepokan V nomor 9, Jakarta Timur ( sebagai orang tua TERLAPOR). ---------------------------
c. Pihak lain : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) SUJONO, MBA pangkat Penata, NIP. 7 59856422897, j abatan P etugas Kemasyarakatan pada Kantor Balai Pemasyara -
katan Jakarta Timur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) H. MOCH. KARIM, u mur 65 tahun, alamat : Jalan Padepokan VI nomor 24, Jakarta Timur, selaku Tokoh Masyarakat -
Desa Padepokan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. -------------------------------------------------------------------------------------
Dalam perkara Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor
LP / … / VII / 2012 / Bareskrim, tanggal 2 Juli 2012 . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adapun hasil yang didapat dari kedua pertemuan tersebut adalah sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------
----- 1. Kedua pihak ( pihak PELAPOR dan TERLAPOR ) tidak berhasil mencapai kesepakatan / musyawarah . ------------------------------------
----- 2. Pihak PELAPOR menyatakan tetap menuntut TERLAPOR agar diproses secara hukum pidana. ---------------------------------------------
Adapun hasil yang didapat dari kedua pertemuan tersebut adalah sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------
----- 1. Kedua pihak ( pihak PELAPOR dan TERLAPOR ) tidak berhasil mencapai kesepakatan / musyawarah . ------------------------------------
----- 2. Pihak PELAPOR menyatakan agar terhadap TERLAPOR tetap di lakukan proses penyidikan lebih lanjut secara hukum pidana. ---
----- Demikian Berita Acara Diversi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda-tangani-
Oleh masing-masing pihak dan Penyidik sebagaimana tercantum di bawah ini. -----------------------------------------------------------------------------
PIHAK KORBAN / PELAPOR PIHAK LAIN PIHAK TERLAPOR
1. JUNAEDI : ……………………………. 1. SUJONO, MBA : ……………………. 1. BAMBANG : ……………………………..
2. MOCH. BASARUDIN : …………… 2. H. MOCH. KARIM : ……………….. 2. MALIKI : ……………………………………
Yang membuat Berita Acara,
Penyidik
RUMI UNTARI, SIK
KOMPOL NRP. 75080042
BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA UMUM
PRO JUSTITIA
BERITA ACARA KESEPAKATAN DIVERSI
No.: … / KD / VII / 2012 / DIT. TIPIDUM
-----Pada hari ini ………. Tanggal …. Bulan …. Tahun …., saya : ---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- RUMI UNTARI, SIK -------------------------------------------------------------------------------
Pangkat KOMPOL, NRP. 75080042, jabatan selaku Penyidik pada Kantor Polisi tersebut diatas, bersama-sama dengan : ----------------------
----- 1. SUJONO, MBA pangkat Penata, NIP. 7 59856422897, j abatan P etugas Kemasyarakatan pada K antor Balai P emasyarakatan
------ Jakarta Timur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 2. H. MOCH. KARIM, u mur 65 tahun, alamat : Jalan Padepokan VI nomor 24, Jakarta Timur, selaku Tokoh Masyarakat di Desa
----- Padepokan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Berdasarkan : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 1. Laporan Polisi Nomor : LP / … / VII / 2012 / Bareskrim, tanggal 2 Juli 2012 . -------------------------------------------------------------------
----- 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Sidik / … / VII / 2012 / Dit. Tipidum, tanggal 5 Juli 2012 . -------------------------------------------
----- 3. Surat Hasil Penelitian Kemasyarakatan ( Litmas ) dari Kantor Balai Kemasyarakatan Nomor : … / Litmas / VII / 2012 , t anggal
----- 4 Juli 2012. --- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Telah melakukan UPAYA DIVERSI, berupa : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Pertemuan musyawarah pada tanggal 10 Juli 2012 di Kantor Kepolisian Bareskrim Polri, yang dihadiri oleh : -----------------------------
a. Pihak Korban / pelapor : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) JUNAEDI, 15 tahun, alamat : Jalan Padepokan VII nomor 12, Jakarta Timur ( sebagai korban ). --------------------------------------
2) MOCH. BASARUDIN, 51 tahun, alamat : Jalan Padepokan VII nomor 12, Jakarta Timur ( sebagai orang tua korban / pelapor ).
b. Pihak Terlapor : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) BAMBANG, 16 tahun, alamat : Jalan Padepokan V nomor 9, Jakarta Timur ( sebagai TERLAPOR ). --------------------------------
2) MALIKI, 48 tahun, alamat : Jalan Padepokan V nomor 9, Jakarta Timur ( sebagai orang tua TERLAPOR). ---------------------------
c. Pihak lain : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) SUJONO, MBA pangkat Penata, NIP. 7 59856422897, j abatan P etugas Kemasyarakatan pada K antor Balai P emasyara -
katan Jakarta Timur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) H. MOCH. KARIM, u mur 65 tahun, alamat : Jalan Padepokan VI nomor 24, Jakarta Timur, selaku Tokoh Masyarakat -
Desa Padepokan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. -------------------------------------------------------------------------------------
2. Pertemuan musyawarah pada tanggal 15 Juli 2012 di Kantor Kelurahan Padepokan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur , yang -
dihadiri oleh : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. Pihak Korban / pelapor : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) JUNAEDI, 15 tahun, alamat : Jalan Padepokan VII nomor 12, Jakarta Timur ( sebagai KORBAN ). -----------------------------------
2) MOCH. BASARUDIN, 51 tahun, alamat : Jalan Padepokan VII nomor 12, Jakarta Timur ( sebagai orang tua korban / pelapor ).
b. Pihak Terlapor : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) BAMBANG, 16 tahun, alamat : Jalan Padepokan V nomor 9, Jakarta Timur ( sebagai TERLAPOR ). --------------------------------
2) MALIKI, 48 tahun, alamat : Jalan Padepokan V nomor 9, Jakarta Timur ( sebagai orang tua TERLAPOR). ---------------------------
c. Pihak lain : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) SUJONO, MBA pangkat Penata, NIP. 7 59856422897, j abatan P etugas Kemasyarakatan pada Kantor Balai Pemasyara -
katan Jakarta Timur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) H. MOCH. KARIM, u mur 65 tahun, alamat : Jalan Padepokan VI nomor 24, Jakarta Timur, selaku Tokoh Masyarakat -
Desa Padepokan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. -------------------------------------------------------------------------------------
Dalam perkara Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor
LP / … / VII / 2012 / Bareskrim, tanggal 2 Juli 2012 . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adapun hasil yang didapat dari kedua pertemuan tersebut adalah sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------
----- 1. Kedua pihak ( pihak PELAPOR d an TERLAPOR ) berhasil mencapai k esepakatan / musyawarah , dengan ketentuan sebagai -
berikut : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adapun hasil yang didapat dari kedua pertemuan tersebut adalah sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------
----- 1. Kedua pihak ( pihak PELAPOR d an TERLAPOR ) berhasil mencapai k esepakatan / musyawarah , dengan ketentuan sebagai -
berikut : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. TERLAPOR meminta maaf kepada PELAPOR / KORBAN. ---------------------------------------------------------------------------------------
b. Orang tua TERLAPOR mengganti biaya berobat PELAPOR sebesar Rp. 750.000,- ( TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH )
selambat-lambatnya pada tanggal 15 Agustus 2012 kepada Orang tua PELAPOR / KORBAN. ---------------------------------------
c. TERLAPOR berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya baik kepada KORBAN atau keluarganya. ----------------------------------
----- 2. Baik PELAPOR /KORBAN maupun ORANGTUA KORBAN setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan pidana terhadap ----
TERLAPOR sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / … / VII / 2012 / Bareskrim, tanggal 2 Juli 2012 . ----------------------------------
----- Demikian Berita Acara Diversi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda-tangani-
Oleh masing-masing pihak dan Penyidik sebagaimana tercantum di bawah ini. -----------------------------------------------------------------------------
PIHAK KORBAN / PELAPOR PIHAK LAIN PIHAK TERLAPOR
1. JUNAEDI : ……………………………. 1. SUJONO, MBA : ……………………. 1. BAMBANG : ……………………………..
2. MOCH. BASARUDIN : …………… 2. H. MOCH. KARIM : ……………….. 2. MALIKI : ……………………………………
Yang membuat Berita Acara,
Penyidik
RUMI UNTARI, SIK
KOMPOL NRP. 75080042
a.n. DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM
KASUBDIT 3
Selaku Penyidik
Drs. NAPOLEON BONAPARTE, MSi
KOMBES POL NRP. 65110480
BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA UMUM
Jalan Trunojoyo no. 3 Keb. Baru Jakarta Selatan
Nomor : B / …. / VII / 2012 / Dit. Tipidum.
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : 1 ( satu ) berkas.
Perihal : Permohonan Penetapan Diversi. Kepada
Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI
JAKARTA TIMUR
di –
J a k a r t a
Jakarta, 17 Juli 2012
1. Rujukan :
a. Undang-Undang RI no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
b. Undang-Undang RI no. Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
c. Laporan Polisi Nomor : ….. / VII / 2012 / Bareskrim, tanggal 2 Juli 2012.
2. Bersama ini dikirimkan Berita Acara Diversi / Kesepakatan Diversi Nomor : … / KD / VII / 2012 / Dit. Tipidum, tanggal 15 Juli 2012,
sebagaimana Laporan Polisi Nomor : ….. / VII / 2012 / Bareskrim, tanggal 2 Juli 2012, dengan PELAPOR : MOCH. BASARUDIN , dan
TERLAPOR : BAMBANG, 16 tahun, alamat : Jalan Padepokan V nomor 9, Jakarta Timur.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada KETUA untuk dapatnya menerbitkan SURAT PENETAPAN DIVERSI atas Laporan
Polisi tersebut.
4. Demikian Untuk Menjadi Maklum.
Diklat terpadu APH 2013
Diklat terpadu APH 2013
Diklat terpadu APH 2013
Diklat terpadu APH 2013
Terimakasih
Diklat terpadu APH 2013

More Related Content

What's hot

Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Asas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baikAsas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baikFKP2B Cikarang
 
Bab 6 pertanggungjawaban pidana
Bab 6   pertanggungjawaban pidanaBab 6   pertanggungjawaban pidana
Bab 6 pertanggungjawaban pidanaNuelimmanuel22
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Fenti Anita Sari
 
UU Nomor 1 Tahun 2023
UU Nomor 1 Tahun 2023UU Nomor 1 Tahun 2023
UU Nomor 1 Tahun 2023CIkumparan
 
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2villa kuta indah
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiKardoman Tumangger
 
Hukum lingkungan materi kuliah
Hukum lingkungan materi kuliahHukum lingkungan materi kuliah
Hukum lingkungan materi kuliahhukum_lingkungan
 
Produk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahProduk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahArdi Susanto
 
Tindak pidana terorisme bwt ngajar
Tindak pidana terorisme bwt ngajarTindak pidana terorisme bwt ngajar
Tindak pidana terorisme bwt ngajaryulisthg
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
 
P. 2 sejarah viktimologi..
P. 2 sejarah viktimologi..P. 2 sejarah viktimologi..
P. 2 sejarah viktimologi..yudikrismen1
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarUiversitas Muhammadiyah Maluku Utara
 
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan AgamaPembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan AgamaDaniel_Alfaruqi
 
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Leks&Co
 

What's hot (20)

Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 
Asas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baikAsas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baik
 
Bab 6 pertanggungjawaban pidana
Bab 6   pertanggungjawaban pidanaBab 6   pertanggungjawaban pidana
Bab 6 pertanggungjawaban pidana
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT
 
Legal drafting
Legal draftingLegal drafting
Legal drafting
 
UU Nomor 1 Tahun 2023
UU Nomor 1 Tahun 2023UU Nomor 1 Tahun 2023
UU Nomor 1 Tahun 2023
 
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 
Hukum lingkungan materi kuliah
Hukum lingkungan materi kuliahHukum lingkungan materi kuliah
Hukum lingkungan materi kuliah
 
Produk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahProduk Hukum Daerah
Produk Hukum Daerah
 
Tindak pidana terorisme bwt ngajar
Tindak pidana terorisme bwt ngajarTindak pidana terorisme bwt ngajar
Tindak pidana terorisme bwt ngajar
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
 
P. 2 sejarah viktimologi..
P. 2 sejarah viktimologi..P. 2 sejarah viktimologi..
P. 2 sejarah viktimologi..
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
 
Pembuktian
PembuktianPembuktian
Pembuktian
 
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan AgamaPembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
 
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 
Tindak pidana di bidang perpajakan
Tindak pidana di bidang perpajakanTindak pidana di bidang perpajakan
Tindak pidana di bidang perpajakan
 

Similar to SPPA

GAMBARAN UMUM UU SPPA.pptx
GAMBARAN UMUM UU SPPA.pptxGAMBARAN UMUM UU SPPA.pptx
GAMBARAN UMUM UU SPPA.pptxwarjani
 
sistem peradilan pidana anak (SPPA) ppt.pptx
sistem peradilan pidana anak (SPPA) ppt.pptxsistem peradilan pidana anak (SPPA) ppt.pptx
sistem peradilan pidana anak (SPPA) ppt.pptxajengrisnaa2
 
Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak ...
Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut  Anak adalah anak ...Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut  Anak adalah anak ...
Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak ...etsthu
 
Sosialisasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan - Full.pptx
Sosialisasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan - Full.pptxSosialisasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan - Full.pptx
Sosialisasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan - Full.pptxKeuanganPtbabel
 
BUKU AJAR NUR kespro.docx
BUKU AJAR NUR kespro.docxBUKU AJAR NUR kespro.docx
BUKU AJAR NUR kespro.docxHayati71
 
BUKU AJAR NUR kespro.docx
BUKU AJAR NUR kespro.docxBUKU AJAR NUR kespro.docx
BUKU AJAR NUR kespro.docxHayati71
 
DIVERSI SISvTEM PERADILANereve9fwuyucihwefw8ycwf8dafsn9ccwe PID.ANAK.ppt
DIVERSI SISvTEM PERADILANereve9fwuyucihwefw8ycwf8dafsn9ccwe PID.ANAK.pptDIVERSI SISvTEM PERADILANereve9fwuyucihwefw8ycwf8dafsn9ccwe PID.ANAK.ppt
DIVERSI SISvTEM PERADILANereve9fwuyucihwefw8ycwf8dafsn9ccwe PID.ANAK.pptDirgaGunk
 
Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Sebagai.pptx
Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Sebagai.pptxPerlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Sebagai.pptx
Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Sebagai.pptxsatreskrimresbolmut
 
Makalah anak berkonflik dengan hukum
Makalah anak berkonflik dengan hukumMakalah anak berkonflik dengan hukum
Makalah anak berkonflik dengan hukumSulaiman Zuhdi Manik
 
Paparan SEKOLAH RAMAH ANAK PLS 2022.pptx
Paparan SEKOLAH RAMAH ANAK PLS 2022.pptxPaparan SEKOLAH RAMAH ANAK PLS 2022.pptx
Paparan SEKOLAH RAMAH ANAK PLS 2022.pptxwiwied4
 
Paparan SEKOLAH RAMAH ANAK PLS 2022.pptx
Paparan SEKOLAH RAMAH ANAK  PLS 2022.pptxPaparan SEKOLAH RAMAH ANAK  PLS 2022.pptx
Paparan SEKOLAH RAMAH ANAK PLS 2022.pptxbudi pras
 
PPT PATBM_LKD_RL new.pptx
PPT PATBM_LKD_RL new.pptxPPT PATBM_LKD_RL new.pptx
PPT PATBM_LKD_RL new.pptxssuser1519bc
 
1 kebijakan KLA 1.pptx
1 kebijakan KLA 1.pptx1 kebijakan KLA 1.pptx
1 kebijakan KLA 1.pptxChoirunnisa93
 
Kebijakan perlindungan anak di dunia usaha rita save the chilldren
Kebijakan perlindungan anak di dunia usaha rita save the chilldrenKebijakan perlindungan anak di dunia usaha rita save the chilldren
Kebijakan perlindungan anak di dunia usaha rita save the chilldrenRita Pranawati
 
Narsum 2 - Ibu Chavhmhmghhmgmgtarina.pptx
Narsum 2 - Ibu Chavhmhmghhmgmgtarina.pptxNarsum 2 - Ibu Chavhmhmghhmgmgtarina.pptx
Narsum 2 - Ibu Chavhmhmghhmgmgtarina.pptxssuserd58201
 

Similar to SPPA (20)

GAMBARAN UMUM UU SPPA.pptx
GAMBARAN UMUM UU SPPA.pptxGAMBARAN UMUM UU SPPA.pptx
GAMBARAN UMUM UU SPPA.pptx
 
Analisis uu
Analisis uu Analisis uu
Analisis uu
 
Rj dalam sppa3
Rj dalam sppa3Rj dalam sppa3
Rj dalam sppa3
 
sistem peradilan pidana anak (SPPA) ppt.pptx
sistem peradilan pidana anak (SPPA) ppt.pptxsistem peradilan pidana anak (SPPA) ppt.pptx
sistem peradilan pidana anak (SPPA) ppt.pptx
 
Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak ...
Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut  Anak adalah anak ...Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut  Anak adalah anak ...
Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak ...
 
Hpa oci
Hpa ociHpa oci
Hpa oci
 
Sosialisasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan - Full.pptx
Sosialisasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan - Full.pptxSosialisasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan - Full.pptx
Sosialisasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan - Full.pptx
 
BUKU AJAR NUR kespro.docx
BUKU AJAR NUR kespro.docxBUKU AJAR NUR kespro.docx
BUKU AJAR NUR kespro.docx
 
BUKU AJAR NUR kespro.docx
BUKU AJAR NUR kespro.docxBUKU AJAR NUR kespro.docx
BUKU AJAR NUR kespro.docx
 
DIVERSI SISvTEM PERADILANereve9fwuyucihwefw8ycwf8dafsn9ccwe PID.ANAK.ppt
DIVERSI SISvTEM PERADILANereve9fwuyucihwefw8ycwf8dafsn9ccwe PID.ANAK.pptDIVERSI SISvTEM PERADILANereve9fwuyucihwefw8ycwf8dafsn9ccwe PID.ANAK.ppt
DIVERSI SISvTEM PERADILANereve9fwuyucihwefw8ycwf8dafsn9ccwe PID.ANAK.ppt
 
Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Sebagai.pptx
Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Sebagai.pptxPerlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Sebagai.pptx
Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Sebagai.pptx
 
MATERI KHA.pptx
MATERI KHA.pptxMATERI KHA.pptx
MATERI KHA.pptx
 
Kekerasan
KekerasanKekerasan
Kekerasan
 
Makalah anak berkonflik dengan hukum
Makalah anak berkonflik dengan hukumMakalah anak berkonflik dengan hukum
Makalah anak berkonflik dengan hukum
 
Paparan SEKOLAH RAMAH ANAK PLS 2022.pptx
Paparan SEKOLAH RAMAH ANAK PLS 2022.pptxPaparan SEKOLAH RAMAH ANAK PLS 2022.pptx
Paparan SEKOLAH RAMAH ANAK PLS 2022.pptx
 
Paparan SEKOLAH RAMAH ANAK PLS 2022.pptx
Paparan SEKOLAH RAMAH ANAK  PLS 2022.pptxPaparan SEKOLAH RAMAH ANAK  PLS 2022.pptx
Paparan SEKOLAH RAMAH ANAK PLS 2022.pptx
 
PPT PATBM_LKD_RL new.pptx
PPT PATBM_LKD_RL new.pptxPPT PATBM_LKD_RL new.pptx
PPT PATBM_LKD_RL new.pptx
 
1 kebijakan KLA 1.pptx
1 kebijakan KLA 1.pptx1 kebijakan KLA 1.pptx
1 kebijakan KLA 1.pptx
 
Kebijakan perlindungan anak di dunia usaha rita save the chilldren
Kebijakan perlindungan anak di dunia usaha rita save the chilldrenKebijakan perlindungan anak di dunia usaha rita save the chilldren
Kebijakan perlindungan anak di dunia usaha rita save the chilldren
 
Narsum 2 - Ibu Chavhmhmghhmgmgtarina.pptx
Narsum 2 - Ibu Chavhmhmghhmgmgtarina.pptxNarsum 2 - Ibu Chavhmhmghhmgmgtarina.pptx
Narsum 2 - Ibu Chavhmhmghhmgmgtarina.pptx
 

Recently uploaded

20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptxahmadrievzqy
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxkhairunnizamRahman1
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 

Recently uploaded (6)

20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 

SPPA

  • 1. PELAKSANAAN DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SPPA Oleh : KOMPOL SURYADI, S.Ik, MH KASUBDIT IV RENAKTA Diklat terpadu APH 2013
  • 2. Paradigma Sistem Peradilan Pidana Anak • SPPA Wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (Ps.5) • Wajib diupayakan Diversi (Ps.5) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. (Ps. 8)
  • 3. Keadilan Restoratif • adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Ps. 1 UUSPPA)
  • 4. • UN Resolution on Basic Prinsiples on the use of Restorative Justice Program in Criminal Matters (2002), menekankan 2 aspek penting dalam mendefinisikan Keadilan Restoratif yakni : 1. Proses 2. Outcomes/Capaian / hasil
  • 5. Keadilan Restoratif 1. Proses dimaknai bahwa dalam setiap penyelesaian perkara harus melibatkan korban dan pelaku, dan apabila perlu setiap orang atau anggota masyarakat yang terpengaruh oleh suatu tindak pidana, berpartisifasi secara aktif dalam penyelesaian masalah yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut. 2. Hasil atau capaian / outcomes ,dimaknai proses tersebut menghasilkan kesepakatan yang dicapai untuk membina pelaku, memulihkan keadaan korban dan memulihkan hubungan pelaku, korban dan masyarakat .
  • 6. Prinsip Keadilan Restorative • Mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak pelaku dan keluarganya, • Melibatkan para korban , orang tua, atau keluarga besar atau sekolah dan teman sebaya • Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya • Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kepasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalah secara konstruktif. • Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah tersebut • Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal
  • 7. Prasyarat Yang Harus di Penuhi Untuk Terlaksananya Keadilan Restoratif • Harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku • Harus ada persetujuan dari pihak korban • Harus ada dukungan pihak terkait dan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian Diklat terpadu APH 2013
  • 8. D I V E R S I • adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (Ps.1 UUSPPA), • Diversi yang dianut dalam SPPA : 1. DIVERSI dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Pasal 8 UU SPPA) dan 2. DIVERSI MURNI (pasal 9 ayat 2) Diklat terpadu APH 2013
  • 9. Diversi dengan pendekatan Keadilan Restoratif (Pasal 8) • “ Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif”. Diklat terpadu APH 2013
  • 10. DIVERSI MURNI (Pasal 9 ayat 2) • Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya , KECUALI a. Tindak pidana berupa pelanggaran b. Tindak pidana ringan c. Tindak pidana tanpa korban d. Nilai kerugian tidak lebih dari UMP setempat
  • 11. Diversi • Diversi wajib diupayakan : • Pada tingkat penyidikan, • penuntutan, dan • Pemeriksaan di pengadilan negeri SANKSI ADMTIF
  • 12. Tujuan Diversi (Ps.6) a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak (pelaku); b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
  • 13. Syarat Diversi (Ps.7) a. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
  • 14. Proses Diversi wajib memperhatikan: (Ps.8) a. kepentingan korban; (apabila korbannya anak lihat Ps.89-91) b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; c. penghindaran stigma negatif; d. menghindaran pembalasan; e. keharmonisan masyarakat; dan f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
  • 15. • PERLINDUNGAN ANAK • Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. (UU No. 23 tahun 2002). Diklat terpadu APH 2013
  • 16. PENANGANAN ABH harus dengan pendekatan pembangunan sistem NORMA STRUKTUR DAN PELAYANAN PROSES Diklat terpadu APH 2013
  • 17. Prinsip Perlindungan Anak Kelangsungan Hidup dan tumbuh Kembang Nondiskriminasi Partisipasi Kepentingan terbaik bagi anak Diklat terpadu APH 2013
  • 18. PENANGANAN ABH Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Anak dan Keluarga Sistem Peradilan/ penyelesaian masaah anak Dukungan Parenting, pengasuhan anak, konseling dll., pelayanan dasar lain, yaitu Kesehatan dan Pendidikan Pengasuhan Anak, Peradilan Anak, Perawatan, Adopsi, saksi anak dan korban anak Perubahan Perilaku Sosial Kerangka Hukum dan Kebijakan MONITORING DAN EVALUASI Pemenuhan hak dasar Perlindung an apabila hak anak tidak terpenuhi Diklat terpadu APH 2013
  • 19. REHABILITA SI NAMA MEKANISME RUJUKAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Anak yang Berhadapan dengan Hukum Sebagai Tersangka, Terdakwa atau Pelaku Sebagai Korban Anak 12 Tahun ke Atas Anak di Bawah 12 tahun RUJUKAN KEPADA LEMBAGA LAYANAN SESUAI KEBUTUHAN Bantuan Hukum LBH, KBH, BBH, LM, P2TP2A, PSMP, dsb Layanan Kesehatan Dinkes, RSKO, RSUD, RS Polri, Peksos, dsb Layanan Psikososial dan Rohani Dinsos, Kemenag, P2TP2A, Psikolog, Keagamaan, dsb Layanan Pendidikan Disbud, PAUD, Lembaga Pendidikan, Peksos, dsb Layanan Rehabilitasi Dinsos, RPSA, LM, LKSA, BNPB, dsb KEPOLISIAN KEJAKSAAN PENGADILAN ANAK Menjadi Saksi Korban Bapas DIVER SI Dikembalikan ke Orang Tua BEBAS RESTORATI F Lapas Dibina Dinas Sosial Tidak Dilanjutkan Diklat terpadu APH 2013
  • 20. HAK-HAK ANAK KONFLIK 1. DIPERLAKUKAN SECARA MANUSIAWI DENGAN MEMPERHATIKAN KEBUTUHAN SESUAI DENGAN UMURNYA; 2. DIPISAHKAN DARI ORANG DEWASA; 3. MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM DAN BANTUAN LAIN 4. MELAKUKAN KEGIATAN REKREASIONAL; 5. BEBAS DARI PENYIKSAAN, PENGHUKUMAN ATAU PERLAKUAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, SERTA MERENDAHKAN DERAJAT DAN MARTABATNYA; 6. TIDAK DIJATUHI PIDANA MATI ATAU PIDANA SEUMUR HIDUP; 7. TIDAK DITANGKAP, DITAHAN, ATAU DIPENJARA, KECUALI SEBAGAI UPAYA TERAKHIR DAN DALAM WAKTU YANG PALING SINGKAT; 8. MEMPEROLEH KEADILAN DI MUKA PENGADILAN ANAK YANG OBJEKTIF, TIDAK MEMIHAK, DAN DALAM SIDANG YANG TERTUTUP UNTUK UMUM; Diklat terpadu APH 2013
  • 21. HAK-HAK ANAK KONFLIK 9. TIDAK DIPUBLIKASIKAN IDENTITASNYA; 10.MEMPEROLEH PENDAMPINGAN ORANG TUA/WALI DAN ORANG YANG DIANGGAP NYAMAN OLEH ANAK; 11.MEMPEROLEH ADVOKASI SOSIAL; 12. MEMPEROLEH KEHIDUPAN PRIBADI; 13. MEMPEROLEH AKSESIBILITAS, TERUTAMA BAGI ANAK CACAT; 14. MEMPEROLEH PENDIDIKAN; 15. MEMPEROLEH PELAYANANAN KESEHATAN; DAN 16. MEMPEROLEH HAK LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. SELAIN MENDAPATKAN HAK YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN, ANAK YANG DIRAMPAS KEMERDEKAANNYA BERHAK JUGA MENDAPATKAN CUTI BERSYARAT. Diklat terpadu APH 2013
  • 22. HAK ANAK SAKSI DAN ANAK KORBAN 1. BERHAK ATAS SEMUA PELINDUNGAN DAN HAK YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 2. UPAYA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL, BAIK DI DALAM LEMBAGA MAUPUN DI LUAR LEMBAGA; 3. JAMINAN KESELAMATAN, BAIK FISIK, MENTAL, MAUPUN SOSIAL; DAN 4. KEMUDAHAN DALAM MENDAPATKAN INFORMASI MENGENAI PERKEMBANGAN PERKARA. 5. HAK UNTUK TIDAK DIPUBLIKASIKAN IDENTITAS DIRINYA, dsb Diklat terpadu APH 2013
  • 23. Pertimbangan Diversi (Ps.9) • Kategori tindak pidana • Usia Anak • Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas • Laporan sosial anak saksi dan anak korban dari Peksos atau Tks (Ps.27) hak saksi dan korban (Ps. 89, 90,91) • Kerugian yang ditimbulkan; • Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
  • 24. Proses Diversi • Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional / Tenaga Kesejateraan Sosial berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. (Ps. 8)
  • 25. Penyidikan (Ps.27) • Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. • Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. • Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan apabila ada Anak Korban dan Anak Saksi,.
  • 26. Upaya Diversi (12,29) • Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. • Proses Diversi / musyawarah dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. • Apabila Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.(29)
  • 27. Diversi berhasil mencapai kesepakatan (Ps. 12) • Apabila berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri dalam waktu 3 hari setelah ada kesepakatan . • dalam 3 hari Pengadilan Negeri membuat penetapan. • penetapaan disampaikan kepada PK bapas, Penyidik, JPU atau Hakim dalam waktu 3 hari sejak ditetapkan. • Penyidik menerbitkan Penetapan penghentian penyidikan , JPU menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.
  • 28. • Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1). • (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. (Ps.13) • Di JPU atau Pengadilan Proses hampir sama.
  • 29. Diversi oleh Kepolisian Tindak pidana Upaya Diversi Para pihak setuju Diversi Proses diversi Kesepakatan Diversi Penetapan Pengadilan Pelaksanaan Diversi
  • 30. Diversi oleh Kejaksaan Tindak pidana Upaya Diversi Para pihak tidak setuju Diversi Penyidikan berlanjut Diserahkan ke Kejaksaan Kejaksaan upayakan Diversi Para pihak setuju Proses Diversi Kesepakatan Diversi
  • 31. Diversi oleh Pengadilan Tindak pidana Upaya Diversi Gagal di Penyidikan & Penuntutan Ke Pengadilan Diversi di Pengadilan Kesepakatan Diversi Penetapan Pengadilan Implementasi Diversi
  • 32. Kesepakatan Diversi (ps.9) • Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali : • a. Tindak pidana berupa pelanggaran • b. Tindak pidana ringan • c. Tindak pidana tanpa korban • d. Nilai kerugian tidak lebih dari UMP setempat
  • 33. Hasil Kesepakatan Diversi (11) • Antara lain dapat berbentuk: a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b. rehabilitasi medis dan psikososial; c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
  • 34. Pengawasan Diversi • Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan dan PK Bapas (ps.14)
  • 35. Pendampingan,Pembimbingan dan Pengawasan • Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan (Ps.14, Ps.68)
  • 36. Tugas Peksos dan Tks (68) • Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas: a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak; b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial; c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif; d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak; e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
  • 37. f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak; g. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya. • Juga berlaku bagi Anak korban dan Anak saksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.
  • 38. CONTOH RENCANA DIVERSI Diklat terpadu APH 2013
  • 39. Format Rencana Diversi : 1. Identitas pelaku dan korban (nama, tanggal lahir, alamat, dll) 2. Posisi kasus dan kerugian yang diderita korban 3. Rencana / tahapan kegiatan secara rinci (siapa yang mebuat, kapan) 4. Rencana pelaksanaan musyawarah 5. Apa yang telah disetujui 6. Siapa yang akan mengawasi anak 7. Kapan berbagai tndakan akan selesai 8. Apa yang terjadi jika rencana selesai 9. Apa yang terjadi jika rencana tidak selesai
  • 40. Co. Kasus Badu seorang anak beusia 13 Th. Dia berjalan-jalan disekitar toko minisuper. Setiap pulang sekolah Badu selalu melewati toko tersebut dan selalu mampir untuk melihat-lihat VCD yang ada di jual di toko tersebut. Badu melihat didalam toko sangat ramai oleh pengunjung dan Badupun memasuki toko tersebut. Ditoko tersebut Badu melihat-lihat VCD seolah-olah akan membelinya. Disana, Badu melihat ada VCD yang dia inginkan, tetapi dia tidak punya uang untuk membelinya. Akhirnya Badu memasukkan VCD trsebut ke dalam tas sekolahnya. Malangnya perbuatan Badu diketahui oleh pelayan toko, akhirnya Badu diserahkan kepada satpam dan oleh satpam Badu diserahkan ke polisi.
  • 41. Contoh Proses Diversi Data Pelaku : Nama : Badu Tanggal lahir : Alamat : Tindak pidana yang dilkukan Data data Korban: Nama : Tanggal lahir : Alamat : Penderitaan korban: Rencana pelaksanaan Diversi : a. Siapa yang membuat : Ipda Sigit b. Siapa yang terlibat : Badu dan orang tuanya, pemilik toko, guru ngaji badu c. Dimana dan Kapan dilaksanakan : di kantor Polsek Ps minggu .
  • 42. Contoh Proses Diversi Proses musyawarah: Pertemuan I : apa yang disepakati dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh pelaku dan korban serta saksi para pihak yang hadir Contoh : Apa yang disetujui? 1. Badu akan mengembalikan VCD ke pemilik toko, dan meminta maaf atas perbuatannya. Sutarji ( ayahnya) akan mengantarkan Badu ketika ia pergi ke toko untuk meminta maaf. Hal ini akan dilakukan pada tanggal 30 Mei2013. 2. Badu akan membantu ayahnya membangun ruangan di rumah keluarganya. Ia akan membantu ayahnya selama 4 jam setiap hari sabtu selama bulan Juni 2013. 3. Badu setuju bahwa ia akan menginformasikan kepada orang tuanya kemana ia akan pergi setelah pulang sekolah setiap harinya. 4. Keluarga ini akan duduk bersama dan membicarakan masalah mereka di minggu ke dua bulan Juni dan minggu terakhir di bulan
  • 43. Siapa yang mengawasi anak? Sutarji (ayah dari Badu) akan mengawasi pelaksanaan rencana tersebut dan menginformasikan Ipda Sigit pada tanggal 14 Agustus dan 30 Agustus mengenai perkembangan rencana. Kapan rencana ini akan dilaksanakan? Lihat tanggal diatas. Seluruh rencana akan diselesaikan pada hari terakhir bulan Agustus. Apa yang terjadi jika rencana telah dilaksanakan? Bila rencana telah dilaksanakan, Sersan Sigit setuju untuk tidak memproses Badu. Keluarga Badu akan menyelamatinya karena telah berhasil menyelesaikan seluruh rencana. Apa yang terjadi jika rencana tidak berhasil? Apabila rencana ini tidak berhasil, akan diadakan pertemuan lain untuk membahas mengapa rencana tersebut tidak berhasil dan apa yang dapat dilakukan.
  • 45.
  • 46.
  • 47. KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR RESORT BONDOWOSO PRO JUSTITIA SURAT KEPUTUSAN DIVERSI No.: … / SKD / VII / 2012 / RES. BWO Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan terhadap tersangka, saksi dan dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka tidak dapat dilanjutkan ke proses penyidikan, maka perlu mengeluarkan Surat Keputusan Diversi ini. Mengingat : 1. Pasal …………. Undang Undang RI Nomor … tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 2. Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Laporan Polisi Nomor : ……………….. / VII / 2012 / Dit. Tipidum, tanggal 2 Juli 2012. 4. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : ……………………… Memperhatikan : 1. Surat Pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor : ………………………….., tanggal ………………..…, tentang Hasil Penelitian Masyarakat dan Saran dalam penanganan lanjut terhadap tersangka ……...... sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor …. / VII / 2012 / Dit. Tipidum, tanggal 2 Juli 2012. M E M U T U S K A N : Menetapkan : 1. Menyerahkan tersangka kembali kepada orang tua / walinya, atas nama : N a m a : ………………………………………………………………………………………………………………. Jenis Kelamin : ………………………………………………………………………………………………………………. Tempat / Tgl. Lahir : ………………………………………………………………………………………………………………. Alamat : ………………………………………………………………………………………………………………. Terhitung mulai tanggal : ………………………………………………………………………………………………………………. karena : Usia Anak masih dibawah 12 (dua belas) tahun saat diduga melakukan tindak pidana dan per- timbangan bahwa Anak masih dapat dibina oleh Orang Tua / Wali nya.
  • 48. 2. Memberitahukan Surat Keputusan Diversi ini kepada para pihak yang terkait. 3. Mengajukan Surat Permohonan Penetapan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri …………………………. 4. Dalam hal terdapat Barang Sitaan, maka dikembalikan kepada orang atau mereka dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak. 5. Surat Keputusan Diversi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan. KAPOLRES BONDOWOSO Selaku Penyidik
  • 49. KAPOLRES BONDOWOSO Selaku Penyidik Nomor : B / …. / VII / 2012 / Dit. Tipidum. Klasifikasi : BIASA Lampiran : 1 ( satu ) berkas. Perihal : Permohonan Penetapan Diversi. Kepada Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO di – B o n d o w o s o Jakarta, 17 Juli 2012 1. Rujukan : a. Undang-Undang RI no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. b. Undang-Undang RI no. Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. c. Laporan Polisi Nomor : ….. / VII / 2012 / Bareskrim, tanggal 2 Juli 2012. 2. Bersama ini dikirimkan SURAT KEPUTUSAN DIVERSI Nomor : … / KD / VII / 2012 / Dit. Tipidum, tanggal 15 Juli 2012, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : ….. / VII / 2012 / Bareskrim, tanggal 2 Juli 2012, dengan PELAPOR : ………………….……….., dan TERLAPOR : …………………, lahir di Jogyakarta tanggal …………….. ( …. tahun ), alamat : Jalan Padepokan V nomor 9, Jakarta Timur. 3. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada KETUA untuk dapatnya menerbitkan SURAT PENETAPAN DIVERSI atas Laporan Polisi tersebut. 4. Demikian Untuk Menjadi Maklum. KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR RESORT BONDOWOSO
  • 50. BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI DIREKTORAT TINDAK PIDANA UMUM PRO JUSTITIA BERITA ACARA DIVERSI No.: … / BAD / VII / 2012 / DIT. TIPIDUM -----Pada hari ini ………. Tanggal …. Bulan …. Tahun …., saya : --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- RUMI UNTARI, SIK ------------------------------------------------------------------------------- Pangkat KOMPOL, NRP. 75080042, jabatan selaku Penyidik pada Kantor Polisi tersebut diatas, bersama-sama dengan : ---------------------- ----- 1. SUJONO, MBA pangkat Penata, NIP. 7 59856422897, j abatan P etugas Kemasyarakatan pada K antor Balai P emasyarakatan ------ Jakarta Timur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 2. H. MOCH. KARIM, u mur 65 tahun, alamat : Jalan Padepokan VI nomor 24, Jakarta Timur, selaku Tokoh Masyarakat di Desa ----- Padepokan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Berdasarkan : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 1. Laporan Polisi Nomor : LP / … / VII / 2012 / Bareskrim, tanggal 2 Juli 2012 . ------------------------------------------------------------------- ----- 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Sidik / … / VII / 2012 / Dit. Tipidum, tanggal 5 Juli 2012 . ------------------------------------------- ----- 3. Surat Hasil Penelitian Kemasyarakatan ( Litmas ) dari Kantor Balai Kemasyarakatan Nomor : … / Litmas / VII / 2012 , t anggal ----- 4 Juli 2012. --- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Telah melakukan UPAYA DIVERSI, berupa : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Pertemuan musyawarah pada tanggal 10 Juli 2012 di Kantor Kepolisian Bareskrim Polri, yang dihadiri oleh : ----------------------------- a. Pihak Korban / pelapor : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) JUNAEDI, 15 tahun, alamat : Jalan Padepokan VII nomor 12, Jakarta Timur ( sebagai korban ). -------------------------------------- 2) MOCH. BASARUDIN, 51 tahun, alamat : Jalan Padepokan VII nomor 12, Jakarta Timur ( sebagai orang tua korban / pelapor ).
  • 51. b. Pihak Terlapor : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) BAMBANG, 16 tahun, alamat : Jalan Padepokan V nomor 9, Jakarta Timur ( sebagai TERLAPOR ). -------------------------------- 2) MALIKI, 48 tahun, alamat : Jalan Padepokan V nomor 9, Jakarta Timur ( sebagai orang tua TERLAPOR). --------------------------- c. Pihak lain : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) SUJONO, MBA pangkat Penata, NIP. 7 59856422897, j abatan P etugas Kemasyarakatan pada K antor Balai P emasyara - katan Jakarta Timur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) H. MOCH. KARIM, u mur 65 tahun, alamat : Jalan Padepokan VI nomor 24, Jakarta Timur, selaku Tokoh Masyarakat - Desa Padepokan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. ------------------------------------------------------------------------------------- 2. Pertemuan musyawarah pada tanggal 15 Juli 2012 di Kantor Kelurahan Padepokan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur , yang - dihadiri oleh : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a. Pihak Korban / pelapor : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) JUNAEDI, 15 tahun, alamat : Jalan Padepokan VII nomor 12, Jakarta Timur ( sebagai KORBAN ). ----------------------------------- 2) MOCH. BASARUDIN, 51 tahun, alamat : Jalan Padepokan VII nomor 12, Jakarta Timur ( sebagai orang tua korban / pelapor ). b. Pihak Terlapor : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) BAMBANG, 16 tahun, alamat : Jalan Padepokan V nomor 9, Jakarta Timur ( sebagai TERLAPOR ). -------------------------------- 2) MALIKI, 48 tahun, alamat : Jalan Padepokan V nomor 9, Jakarta Timur ( sebagai orang tua TERLAPOR). --------------------------- c. Pihak lain : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) SUJONO, MBA pangkat Penata, NIP. 7 59856422897, j abatan P etugas Kemasyarakatan pada Kantor Balai Pemasyara - katan Jakarta Timur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) H. MOCH. KARIM, u mur 65 tahun, alamat : Jalan Padepokan VI nomor 24, Jakarta Timur, selaku Tokoh Masyarakat - Desa Padepokan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. ------------------------------------------------------------------------------------- Dalam perkara Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP / … / VII / 2012 / Bareskrim, tanggal 2 Juli 2012 . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Adapun hasil yang didapat dari kedua pertemuan tersebut adalah sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------- ----- 1. Kedua pihak ( pihak PELAPOR dan TERLAPOR ) tidak berhasil mencapai kesepakatan / musyawarah . ------------------------------------ ----- 2. Pihak PELAPOR menyatakan tetap menuntut TERLAPOR agar diproses secara hukum pidana. ---------------------------------------------
  • 52. Adapun hasil yang didapat dari kedua pertemuan tersebut adalah sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------- ----- 1. Kedua pihak ( pihak PELAPOR dan TERLAPOR ) tidak berhasil mencapai kesepakatan / musyawarah . ------------------------------------ ----- 2. Pihak PELAPOR menyatakan agar terhadap TERLAPOR tetap di lakukan proses penyidikan lebih lanjut secara hukum pidana. --- ----- Demikian Berita Acara Diversi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda-tangani- Oleh masing-masing pihak dan Penyidik sebagaimana tercantum di bawah ini. ----------------------------------------------------------------------------- PIHAK KORBAN / PELAPOR PIHAK LAIN PIHAK TERLAPOR 1. JUNAEDI : ……………………………. 1. SUJONO, MBA : ……………………. 1. BAMBANG : …………………………….. 2. MOCH. BASARUDIN : …………… 2. H. MOCH. KARIM : ……………….. 2. MALIKI : …………………………………… Yang membuat Berita Acara, Penyidik RUMI UNTARI, SIK KOMPOL NRP. 75080042
  • 53. BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI DIREKTORAT TINDAK PIDANA UMUM PRO JUSTITIA BERITA ACARA KESEPAKATAN DIVERSI No.: … / KD / VII / 2012 / DIT. TIPIDUM -----Pada hari ini ………. Tanggal …. Bulan …. Tahun …., saya : --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- RUMI UNTARI, SIK ------------------------------------------------------------------------------- Pangkat KOMPOL, NRP. 75080042, jabatan selaku Penyidik pada Kantor Polisi tersebut diatas, bersama-sama dengan : ---------------------- ----- 1. SUJONO, MBA pangkat Penata, NIP. 7 59856422897, j abatan P etugas Kemasyarakatan pada K antor Balai P emasyarakatan ------ Jakarta Timur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 2. H. MOCH. KARIM, u mur 65 tahun, alamat : Jalan Padepokan VI nomor 24, Jakarta Timur, selaku Tokoh Masyarakat di Desa ----- Padepokan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Berdasarkan : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 1. Laporan Polisi Nomor : LP / … / VII / 2012 / Bareskrim, tanggal 2 Juli 2012 . ------------------------------------------------------------------- ----- 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Sidik / … / VII / 2012 / Dit. Tipidum, tanggal 5 Juli 2012 . ------------------------------------------- ----- 3. Surat Hasil Penelitian Kemasyarakatan ( Litmas ) dari Kantor Balai Kemasyarakatan Nomor : … / Litmas / VII / 2012 , t anggal ----- 4 Juli 2012. --- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Telah melakukan UPAYA DIVERSI, berupa : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Pertemuan musyawarah pada tanggal 10 Juli 2012 di Kantor Kepolisian Bareskrim Polri, yang dihadiri oleh : ----------------------------- a. Pihak Korban / pelapor : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) JUNAEDI, 15 tahun, alamat : Jalan Padepokan VII nomor 12, Jakarta Timur ( sebagai korban ). -------------------------------------- 2) MOCH. BASARUDIN, 51 tahun, alamat : Jalan Padepokan VII nomor 12, Jakarta Timur ( sebagai orang tua korban / pelapor ).
  • 54. b. Pihak Terlapor : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) BAMBANG, 16 tahun, alamat : Jalan Padepokan V nomor 9, Jakarta Timur ( sebagai TERLAPOR ). -------------------------------- 2) MALIKI, 48 tahun, alamat : Jalan Padepokan V nomor 9, Jakarta Timur ( sebagai orang tua TERLAPOR). --------------------------- c. Pihak lain : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) SUJONO, MBA pangkat Penata, NIP. 7 59856422897, j abatan P etugas Kemasyarakatan pada K antor Balai P emasyara - katan Jakarta Timur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) H. MOCH. KARIM, u mur 65 tahun, alamat : Jalan Padepokan VI nomor 24, Jakarta Timur, selaku Tokoh Masyarakat - Desa Padepokan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. ------------------------------------------------------------------------------------- 2. Pertemuan musyawarah pada tanggal 15 Juli 2012 di Kantor Kelurahan Padepokan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur , yang - dihadiri oleh : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a. Pihak Korban / pelapor : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) JUNAEDI, 15 tahun, alamat : Jalan Padepokan VII nomor 12, Jakarta Timur ( sebagai KORBAN ). ----------------------------------- 2) MOCH. BASARUDIN, 51 tahun, alamat : Jalan Padepokan VII nomor 12, Jakarta Timur ( sebagai orang tua korban / pelapor ). b. Pihak Terlapor : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) BAMBANG, 16 tahun, alamat : Jalan Padepokan V nomor 9, Jakarta Timur ( sebagai TERLAPOR ). -------------------------------- 2) MALIKI, 48 tahun, alamat : Jalan Padepokan V nomor 9, Jakarta Timur ( sebagai orang tua TERLAPOR). --------------------------- c. Pihak lain : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) SUJONO, MBA pangkat Penata, NIP. 7 59856422897, j abatan P etugas Kemasyarakatan pada Kantor Balai Pemasyara - katan Jakarta Timur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) H. MOCH. KARIM, u mur 65 tahun, alamat : Jalan Padepokan VI nomor 24, Jakarta Timur, selaku Tokoh Masyarakat - Desa Padepokan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. ------------------------------------------------------------------------------------- Dalam perkara Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP / … / VII / 2012 / Bareskrim, tanggal 2 Juli 2012 . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Adapun hasil yang didapat dari kedua pertemuan tersebut adalah sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------- ----- 1. Kedua pihak ( pihak PELAPOR d an TERLAPOR ) berhasil mencapai k esepakatan / musyawarah , dengan ketentuan sebagai - berikut : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • 55. Adapun hasil yang didapat dari kedua pertemuan tersebut adalah sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------- ----- 1. Kedua pihak ( pihak PELAPOR d an TERLAPOR ) berhasil mencapai k esepakatan / musyawarah , dengan ketentuan sebagai - berikut : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a. TERLAPOR meminta maaf kepada PELAPOR / KORBAN. --------------------------------------------------------------------------------------- b. Orang tua TERLAPOR mengganti biaya berobat PELAPOR sebesar Rp. 750.000,- ( TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ) selambat-lambatnya pada tanggal 15 Agustus 2012 kepada Orang tua PELAPOR / KORBAN. --------------------------------------- c. TERLAPOR berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya baik kepada KORBAN atau keluarganya. ---------------------------------- ----- 2. Baik PELAPOR /KORBAN maupun ORANGTUA KORBAN setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan pidana terhadap ---- TERLAPOR sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / … / VII / 2012 / Bareskrim, tanggal 2 Juli 2012 . ---------------------------------- ----- Demikian Berita Acara Diversi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda-tangani- Oleh masing-masing pihak dan Penyidik sebagaimana tercantum di bawah ini. ----------------------------------------------------------------------------- PIHAK KORBAN / PELAPOR PIHAK LAIN PIHAK TERLAPOR 1. JUNAEDI : ……………………………. 1. SUJONO, MBA : ……………………. 1. BAMBANG : …………………………….. 2. MOCH. BASARUDIN : …………… 2. H. MOCH. KARIM : ……………….. 2. MALIKI : …………………………………… Yang membuat Berita Acara, Penyidik RUMI UNTARI, SIK KOMPOL NRP. 75080042
  • 56. a.n. DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM KASUBDIT 3 Selaku Penyidik Drs. NAPOLEON BONAPARTE, MSi KOMBES POL NRP. 65110480 BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI DIREKTORAT TINDAK PIDANA UMUM Jalan Trunojoyo no. 3 Keb. Baru Jakarta Selatan Nomor : B / …. / VII / 2012 / Dit. Tipidum. Klasifikasi : BIASA Lampiran : 1 ( satu ) berkas. Perihal : Permohonan Penetapan Diversi. Kepada Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR di – J a k a r t a Jakarta, 17 Juli 2012 1. Rujukan : a. Undang-Undang RI no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. b. Undang-Undang RI no. Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. c. Laporan Polisi Nomor : ….. / VII / 2012 / Bareskrim, tanggal 2 Juli 2012. 2. Bersama ini dikirimkan Berita Acara Diversi / Kesepakatan Diversi Nomor : … / KD / VII / 2012 / Dit. Tipidum, tanggal 15 Juli 2012, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : ….. / VII / 2012 / Bareskrim, tanggal 2 Juli 2012, dengan PELAPOR : MOCH. BASARUDIN , dan TERLAPOR : BAMBANG, 16 tahun, alamat : Jalan Padepokan V nomor 9, Jakarta Timur. 3. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada KETUA untuk dapatnya menerbitkan SURAT PENETAPAN DIVERSI atas Laporan Polisi tersebut. 4. Demikian Untuk Menjadi Maklum.
  • 57.