Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Keuangan Negara (E_Ryandi Dewa Syaputra).pdf
Similar to Keuangan Negara (E_Ryandi Dewa Syaputra).pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
Keuangan Negara (E_Ryandi Dewa Syaputra).pdf
- 1. 1 TUGAS KEUANGAN NEGARA Studi Kasus Penyimpangan Keuangan Daerah di Papua Disusun oleh: Nama :Ryandi Dewa Syaputra NIM :220605501025 Kelas :E ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 2023/2024
- 2. 2 KATA PENGANTAR Puji syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Paper bertemakan “Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Indonesia”. Saya menyadari bahwa dalam penulisan Paper ini masih banyak kekurangan baik dari segi susunan maupun tata bahasa. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar saya dapat memperbaiki Paper ini menjadi lebih baik ke depannya. Akhir kata kami ucapkan, kami harap semoga Paper ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca. Penulis Makassar, 26 September 2023
- 3. 3 Daftar Isi COVER........................................................................................................................... 1 Kata pengantar.............................................................................................................. 2 Daftar isi......................................................................................................................... 3 BAB I PENDAHULUAN............................................................................................... 4 A. Latar belakang...................................................................................................... 4 B. Rumusan masalah................................................................................................. 4 C. Tujuan................................................................................................................... 4 BAB II PEMBAHASAN................................................................................................. 5 A. Definisi korupsi..................................................................................................... 5 B. Contoh kasus......................................................................................................... 5 C. Dampak yang ditimbulkan.................................................................................... 6 BAB III PENUTUP......................................................................................................... 7 A. Kesimpulan........................................................................................................... 7 B. Saran..................................................................................................................... 7 Daftar pustaka................................................................................................................ 8
- 4. 4 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Korupsi merupakan gejala masyarakat yang sangat sulit untuk diberantas. Sejarah membuktikan, hampir setiap Negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tak hanya menjangkiti pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangannya kini korupsi juga mewabah pada perorangan, menyikapi keadaan ekonomi yang kian memburuk, tak sedikit yang menilai bahwa berbagai permasalahan yang timbul adalah karena telah berurat-akarnya praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Praktik tercela ini disinyalir sudah menjadi bagian dari budaya, sehingga dalam pikiran banyak orang terkesan sebagai sesuatu yang lumrah untuk dikerjakan, meskipun secara moral dan hukum diakui sebagai hal yang salah. Tindak pidana korupsi sudah mengkristal dalam sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Tidak hanya mengancam perekonomian Negara, nyatanya korupsi juga dapat mengancam lingkungan hidup, lembaga-lembaga demokrasi. Hak-hak asasi manusia dan hak-hak dasar kemerdekaan, dan yang paling buruk adalah menghambat jalannya pembangunan dan semakin memperparah kemiskinan. B. Rumusan Masalah 1. Apa itu korupsi? 2. Apa contoh korupsi? 3. Apa dampak yang ditimbulkan korupsi? C. Tujuan 1. Mengetahui definisi korupsi 2. Mengetahui contoh kasus di Indonesia 3. Mengetahui dampak yang ditimbulkan korupsi
- 5. 5 BAB II PEMBAHASAN A. Definisi Korupsi Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Korupsi dapat melibatkan banyak kegiatan yang meliputi penyuapan, penjualan pengaruh dan penggelapan dan mungkin juga melibatkan praktik yang legal di banyak negara. Korupsi politik terjadi ketika pejabat atau pegawai pemerintah lainnya bertindak dengan kapasitas resmi untuk keuntungan pribadi. Korupsi paling umum terjadi di kleptokrasi, oligarki, negara-narkoba, dan negara bagian mafia. B. Contoh Kasus Kasus Korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi perkara suap yang menyeret nama Gubernur Papua, Lukas Enembe. Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan perkara Lukas Enembe bermula ketika perusahaan milik tersangka RL yaitu PT TBP (Tabi Bangun Papua) mengerjakan proyek multiyears di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. “Lukas diduga ikut terlibat hingga berperan aktif dalam beberapa kegiatan pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUTR Pemprov Papua dengan memenangkan perusahaan tersebut,” ujar Firli dalam konferensi pers, Rabu (11/1/2023). Firli menjelaskan RL dan LE diduga melakukan komunikasi, pertemuan hingga pemberian sejumlah uang sebelum proses pelelangan berlangsung. Tujuan pemberian uang itu untuk memenangkan perusahaan milik RL. Singkat cerita, RL kemudian mendapatkan paket proyek pada tahun anggaran 2019-2021 antara lain proyek multiyears peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp14, 8 miliar. “Kemudian, proyek multiyears rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp13,3 miliar dan proyek multiyears penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar,” ucap Firli. Adapun usai penetapan pemenang proyek, kedua belah pihak setuju untuk pembagian persentase fee proyek hingga mencapai 14 persen dari nilai kontrak setelah dikurangi nilai PPh dan PPN. Uang itu diduga diterima Enembe dan beberapa pejabat di Pemprov Papua. Firli juga menjelaskan bahwa Lukas Enembe diduga menerima uang dari RL sebesar Rp1 miliar.“Lukas Enembe diduga menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya yang berdasarkan bukti permulaan sejauh ini berjumlah sekitar Rp10 miliar,” jelas Firli. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
- 6. 6 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. C. Dampak Yang ditimbulkan Korupsi Korupsi memberikan dampak buruk dalam berbagai bidang kehidupan manusia, terutama di bidang perekonomian. Berikut adalah dampak-dampak dari korupsi, yaitu: 1. Menurunkan tingkat investasi Menurut Mauro dalam buku Corruption and Growth: The Quarterly Journal of Economics 110 (1995), korupsi menurunkan tingkat investasi suatu negara. Hal ini dikarenakan investor akan merasa khawatir jika menaruh investasi di negara dengan kasus korupsi yang banyak. Investor akan menilai bahwa hasil keuntungan yang didapat tidak akan maksimal, karena banyak dana yang dikorupsi. Selain keuntungan tidak maksimal, investasi yang ditanam akan turun dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. 2. Menciptakan kesenjangan sosial Korupsi berdampak pada semakin lebarnya kesenjangan sosial. Menurut Bowles dalam buku Corruption: Encyclopedia of Law and Economics (2000), secara umum korupsi terbagi menjadi tiga jenis yaitu suap, pungli, dan juga penggelapan. Singkatnya korupsi memindahkan kekayaan publik ke saku koruptor. Korupsi menyebabkan masyarakat miskin menjadi semakin miskin, dan para koruptor semakin kaya. Hal tersebut menciptakan kesenjangan sosial, di mana jumlah pendapatan para koruptor jauh beda dengan pendapatan masyarakat. 3. Menciptakan kemiskinan Kesenjangan pendapatan antara para koruptor dan rakyat mengakibatkan kemiskinan relatif. Namun, secara keseluruhan perilaku korupsi akan meningkatkan kemiskinan absolut. Di mana akan semakin banyak orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Meningkatnya kemiskinan akan melahirkan banyak dampak buruk dan masalah sosial seperti krisis kepercayaan masyarakat, meningkatnya tindak kejahatan juga kekerasan, serta meningkatnya kasus bunuh diri. 4. Menghambat pembangunan Menurut Ibnu Santoso dalam buku Memburu Tikus-Tikus Otonom (2011) korupsi menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan fasilitas umum berkualitas rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya. Dalam kasus Lukas Enembe ini sendiri, telah merugikan negara sebesar Rp. 81,9 miliar. Hal ini tentu sangat merugikan dan juga pastinya semakin mendukungkan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat-pejabat pemerintah.
- 7. 7 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Korupsi dapat melibatkan banyak kegiatan yang meliputi penyuapan, penjualan pengaruh dan penggelapan dan mungkin juga melibatkan praktik yang legal di banyak negara. Korupsi memberikan dampak buruk dalam berbagai bidang kehidupan manusia, terutama di bidang perekonomian. Berikut adalah dampak-dampak dari korupsi, yaitu: 1. Menurunkan tingkat investasi 2. Menciptakan kesenjangan sosial 3. Menciptakan kemiskinan 4. Menghambat pembangunan 5. Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah B. Saran Seharusnya hukum terhadap tindak korupsi di Indonesia itu lebih dipertegas lagi bukannya malah mendapatkan keringanan. Hal inilah yang menyebabkan tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi yaitu karena lemahnya hukum terhadap korupsi. Selain itu tingkat transparansi tentang pengelolaan keuangan daerah maupun negara harus selalu transparan atau tidak ada yang ditutup-tutupi sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang hasil-hasil yang telah dibangun dari keuangan negara atau daerah.