Teks tersebut membahas tentang "Bedah Buku" yang merupakan pendekatan dalam membangun akses kontrol masyarakat terhadap pengelolaan keuangan lembaga publik. "Bedah Buku" melibatkan masyarakat untuk menelusuri dan menganalisis laporan keuangan lembaga tersebut secara terbuka dan berkelanjutan guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat diter

1. BEDAH BUKU: Sebuah Pendekatan dalam Membangun Akses
Kontrol Warga
Oleh : Ketut Alit Sukadana | 21-Nov-2008, 14:45:34WIB
KabarIndonesia - Tidak ada pengertian secara harfiah dari bedah buku. Namun demikian
mengutip dari beberapa sumber, bedah buku atau yang dikenal dengan resensi buku (a book
review) secara sederhana dapat diartikan sebuah kegiatan mengungkapkan kembali isi suatu buku
secara ringkas dengan memberikan saran terkait dengan kekurangan dan kelebihan buku tersebut
menurut aturan yang berlaku umum atau yang telah ditentukan.
Dalam konteks ini yang dimaksud dengan "Bedah Buku", tidak berbeda jauh dengan pengertian
diatas dimana buku yang dimaksud adalah catatan yang berisi tentang informasi keuangan dari
seluruh aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok atau lembaga dalam suatu rentang
periode tertentu.
"Bedah Buku" merupakan kegiatan simultan (secara terus-menerus/ berkelanjutan) yang
mengungkapkan isi dari sebuah laporan pertanggungjawaban keuangan dari suatu aktivitas
individu/kelompok/lembaga (dengan periode tertentu/terbatas) melalui penelusuran atas catatan
mengenai informasi keuangan menurut aturan yang berlaku umum atau yang telah ditentukan
guna mencari solusi terkait dengan kekurangan dan kelebihan yang ada.
Apa manfaat dari "Bedah Buku" ?
Tidak jauh dari manfaat bedah buku secara umum yaitu memahami secara mendalam isi dari buku
sehingga dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari buku tersebut serta dapat
membandingkannya dengan teori atau wacana yang baku. Adapun beberapa manfaat yang dapat
diperoleh dari "Bedah Buku" adalah :
 Tranparansi. Dengan "Bedah Buku", informasi mengenai proses - proses keuangan yang
terjadi dalam suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu/kelompok/lembaga dapat
diperoleh, dipahami dan dimonitor oleh pihak yang membutuhkan/berkepentingan
(stakeholders)
 Akuntabilitas. "Bedah Buku", memberikan ruang yang lebih luas bagi para pembuat
keputusan baik dalam pemerintahan, sektor swasta maupun masyarakat (civil society)
bertanggungjawab kepada publik dan lembaga stakeholder.
 Taat pada aturan (rule of law). Dengan "Bedah Buku", publik dan para stakeholder dapat
mengetahui dan memahami dan mengevaluasi apakah kerangka hukum yang ada sudah
dilaksanakan dengan adil dalam pelaksanaan kegiatan.
 Partisipasi. "Bedah Buku", memberikan akses kepada publik untuk menyampaikan saran
dan solusi (kebebasan berbicara) dalam pembuatan keputusan/kebijakan baik secara
langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya
bagi pencapaian hasil yang lebih baik.
 Visi Strategis. Dengan "Bedah Buku", para pemimpin dan publik akan selalu dituntut
mempunyai perspektif tata kelola yang baik (good governance) dalam pendayagunaan
sumber daya yang dimiliki sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.
Mengapa "Bedah Buku" dinyatakan sebagai sebuah pendekatan dalam membangun akses
kontrol warga?
Beberapa alasan yang mendasari "Bedah Buku" sebagai sebuah pendekatan dalam membangun
akses kontrol warga yaitu :
 Indonesia mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
sebagai sebuah strategi untuk membangun kesejahteraan sebagai upaya yang
berkesinambungan dan berkeadilan Mengutip pengertian/pemahaman pemberdayaan
(World Bank, 2005) menyatakan "seluruh upaya untuk meningkatkan kekuatan politik,
sosial dan ekonomi dari individu atau kelompok". Dimana salah satu aspek dalam
pemberdayaan adalah upaya meningkatkan kontrol dan akses masyarakat dalam
pembangunan. Akses masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan

2. pembangunan sudah mulai tumbuh dan meningkat namun akses kontrol masih sangat
minim bahkan akses kontrol pengelolaan keuangan secara langsung ditingkat lokal dapat
dikatakan tidak ada. Secara umum kontrol terhadap pengelolaan keuangan yang
menberikan sebuah akuntabilitas bagi individu/kelompok/lembaga dilakukan dengan cara
audit keuangan dimana hal ini hanya dapat dilakukan oleh orang - orang yang memiliki
keahlian khusus dalam hal tersebut. Hal ini semakin menguatkan "kesan" sulitnya
(kurangnya ruang) kontrol bagi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan karena
kapasitas minim yang dimiliki. Namun demikian dalam asumsi dasar yang melandasi aksi
pemberdayaan dinyatakan bahwa "individu atau kelompok memberdayakan diri dengan
cara mencari peluang dari struktur yang ada". Salah satu peluang untuk membangun
akses kontrol adalah melalui sebuah pendekatan "soft system" yang dapat dilakukan oleh
semua pihak dan disesuaikan dengan sosio kultural yang ada.
 Secara umum, tujuan pembangunan adalah terciptanya masyarakat madani. Salah satu
karakteristik masyarakat madani adalah adanya kepercayaan (trust) sehingga individu-
individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri
serta adanya kepercayaan (trust) antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang
memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur,
terbuka dan terpercaya. Aktivitas audit keuangan dalam rangka melakukan kontrol atas
pengelolaan keuangan lebih intens hanya dilakukan ketika adanya sebuah kasus/
permasalahan (tidak teratur) dimana hasil audit juga tidak diungkapkan secara jelas (tidak
terbuka) dan sering kali pengungkapan sebuah hasil audit bisa berbeda diantara pelaksana
(kurang terpercaya). Disamping itu, kata "audit keuangan" bagi masyarakat yang masih
awam dimaknai sebagai sebuah aktivitas yang didasari pada sebuah kecurigaan daripada
memperkuata kepercayaan (trust). Untuk mencegah terjadinya degradasi dari makna
kepercayaan tersebut dibutuhkan sebuah pendekatan yang lebih "soft".
Bagaimana "Bedah Buku" dapat diaplikasikan?
Untuk mengaplikasikan "Bedah Buku", tidak dapat terlepas dari unsur - unsur yang ada dalam
sebuah bedah buku pada umumnya yaitu :
1. Adanya laporan pertanggungjawaban keuangan yang akan diungkap (buku). Laporan yang
dibuat dengan system pendokumentasian yang baik akan mempermudah proses "Bedah
Buku" dalam melihat kekurangan dan kelebihan yang ada serta mencari solusi yang
dibutuhkan. Berbeda dengan bedah buku secara umum, dalam "Bedah Buku", laporan
pertanggungjawaban keuangan yang akan dibedah/diungkap dapat secara partial misalnya
pada sisi sumber dana (penerimaan) saja, pada sisi pembelanjaan (pengeluaran) saja atau
lebih mengkhusus lagi pada sisi penerimaan domestik (sumber daya sendiri).
Pengungkapan secara partial ini akan memberikan ruang akses control yang semakin luas.
Hal ini pulalah yang mendasari mengapa "Bedah Buku" merupakan kegiatan yang bersifat
simultan.
2. Adanya pihak yang bertanggungjawab atas laporan keuangan (penulis dan penerbit). Pihak -
pihak yang terlibat mulai dari pembuat laporan keuangan (bendahara), pihak yang
mengetahui/memeriksa laporan (manajer/koordinator) sampai pihak menyetujui
pengesahan laporan (pimpinan puncak) menjadikan "Bedah Buku" sebagai sebuah promosi
atas integritas dan kompetensi mereka. Hal ini sangat diperlukan, mengingat merekalah
yang paling memahami informasi apa saja yang tersaji dan ingin disampaikan kepada
publik. Disamping itu, mereka pihak yang nantinya akan menerima dan diharapkan
melaksanakan rekomendasi terhadap kekurangan dan kelebihan pengelolaan keuangan
yang diperoleh dari "Bedah Buku"
3. Adanya pihak yang membedah (resensor). Pihak - pihak yang akan menelusuri laporan
pertanggungjawaban keuangan merupakan para pemangku kepentingan (stakeholder).
Diperlukan inisiatif dan partisipatif yang aktif dari warga untuk ikut terlibat dalam "Bedah
Buku" sebagai wujud dari rasa memiliki dan berkepentingan terhadap pengelolaan
keuangan yang berperspektif good governance.
4. Adanya sarana untuk menyampaikan hasil bedah buku (media). Agar "Bedah Buku"
memberikan dampak yang luas dan sebagai promosi nilai - nilai yang terkandung sebagai
sebuah "best practise" untuk pencapaian tujuan pembangunan yang lebih baik diperlukan
sebuah media, yang dapat melibatkan publik secara luas. Dialog publik merupakan
alternative media yang efektif karena dapat menciptakan interaksi yang aktif antar pihak.
Yang perlu diperhatikan bahwa organizer dari dialog publik adalah kelompok/lembaga yang

3. benar - benar memiliki kompetensi dalam mengorganisir sebuah dialog publik serta
memiliki akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kelompok/lembaga.
5. Adanya kerangka acuan yang digunakan untuk resensi (panduan). Hasil dari bedah buku
akan baik apabila dilakukan secara obyektif sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
Untuk itu dalam mengawal proses "Bedah Buku" diperlukan adanya fasilitator yang akan
memandu dan mengarahkan pihak yang terlibat supaya tidak keluar dari kerangka yang
ada. Perlu diingat bahwa "Bedah Buku" merupakan suatu proses penelusuran yang mana
dari penelusuran tersebut dapat memberikan solusi dalam pengelolaan keuangan ke depan
yang lebih baik sesuai dengan kekurangan dan kelebihan yang ditemukan dalam
penelusuran. "Bedah Buku" bukan sebuah sidang (penghakiman) bagi "penulis" oleh
"resensor" sehingga dibutuhkan fasilitator yang kredibel dan netral (obyektif) yang mampu
mengiring audience dalam dialog publik untuk mengikuti kerangka acuan yang ada.
Sosialisasi dan adanya pelatihan bagi fasilitator merupakan langkah awal yang sangat baik untuk
dilakukan sebelum melaksanakan "Bedah Buku".
Siapa yang dapat mempergunakan "Bedah Buku" sebagai sebuah pendekatan ?
Bedah buku merupakan sebuah kegiatan yang umum dilakukan dimana hasilnya sangat
membantu pihak - pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam mengambil keputusan dalam
melakukan penawaran (supply) dan permintaan (demand). Demikian pula halnya dengan "Bedah
Buku" dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan (stakeholder) dari semua sektor
pembangunan. Namun demikian, "Bedah Buku" akan memberikan dampak yang sangat luas
apabila dilakukan pada oleh para stakeholder di tingkat lokal.
Dimana "Bedah Buku" sebaiknya dilakukan ?
"Bedah Buku" sangat baik dilakukan di lingkungan yang :
 Individu/kelompok/lembaga yang memiliki kapasitas dan ketrampilan yang minim
khususnya dalam hal pengelolaan keuangan karena hasil "Bedah Buku" akan dapat
memotivasi mereka untuk meningkatkan kapasitas agar memperoleh penghargaan
(pengakuan publik)
 Individu/kelompok/lembaga yang memiliki permasalahan terkait dengan pengelolaan
keuangan seperti adanya tunggakan pembayaran pinjaman (kredit macet)
 Kelompok/lembaga yang memiliki para pemimpin yang tidak transparan dalam pengelolaan
keuangan yang menimbulkan rumor kecurigaan - kecurigaan antar individu.
Kapan sebaiknya "Bedah Buku" dilaksanakan ?
Seperti halnya bedah buku yang dilakukan setiap adanya buku yang diterbitkan, maka "Bedah
Buku" dapat dilakukan setiap laporan pertanggungjawaban diterbitkan/disahkan. Namun akan
memberikan hasil yang lebih optimal apabila "Bedah Buku" dapat dilakukan secara periodik selama
periode pelaksanaan sebuah kegiatan sehingga akses kontrol akan menjadi lebih kuat.
http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=5&dn=20081121095853.