Petugas pengelola kesehatan haji di provinsi/kabupaten/kota diharapkan dapat melaksanakan program perlindungan kesehatan bagi jemaah haji melalui vaksinasi, pemeriksaan asrama dan katering, pengawasan makanan, penanggulangan kejadian luar biasa, dan penanggulangan krisis kesehatan."

1. PERLINDUNGAN KESEHATAN
JEMAAH HAJI
Oleh:
dr. MELZAN DHARMAYULI, MHM
PUSAT KESEHATAN HAJI KEMENKES RI
PELATIHAN MANAJEMEN KESEHATAN HAJI
BAGI PENGELOLA KESEHATAN HAJI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

2. CURRICULUM VITAE
dr. MELZAN DHARMAYULI, MHM
Pekerjaan : Kasubbag Program dan Informasi
Pusat Kesehatan Haji – Kemenkes RI
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 25 Juli 1966
Riwayat Pendidikan : 1. Fak. Kedokteran UNSRI Palembang (1985 – 1992)
2. Faculty of Health, Medicine & Prof. Studies
University of New England, Australia (2000 – 2002)
Riwayat Pekerjaan : 1. Puskesmas (PTT & PNS: 1993-1999)
2. Kanwil Depkes Prov. Sumsel (1999 - 2001)
3. Dinas Kesehatan Prov. Sumsel (2001 - 2012)
4. RS Khusus Paru –Paru Prov.Sumsel (2012 – 2015)
5. Puskes Haji Kemenkes RI (2015 – skrg)
HP / Email : 0812-8006-8371 / melzand@gmail.com

3. TUJUAN
PEMBELAJARAN
A. Tujuan Umum
Mampu melaksanakan upaya perlindungan
kesehatan bagi jemaah haji.
B. Tujuan Khusus
1. Mampu menjelaskan konsep perlindungan
kesehatan haji.
2. Mampu menjelaskan peran dan tugas
kabupaten/kota dalam melaksanakan
perlindungan kesehatan bagi jemaah haji.
3. Mampu menerapkan program
kabupaten/kota khususnya dalam
perlindungan kesehatan haji.

4. Modul
PERLINDUNGAN KESEHATAN
JEMAAH HAJI
POKOK BAHASAN 1
KONSEP
PERLINDUNGAN
KESEHATAN HAJI

5. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
b. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
c. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
d. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis
Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan.
f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.
g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 tahun 2016 tentang penyelenggaran Kesehatan Jemaah Haji.
h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi
i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan Dan
Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional.
j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Krisis
Kesehatan.

6. Definisi
a. Perlindungan kesehatan haji  upaya kesehatan dalam
bentuk tanggap cepat & perlindungan spesifik untuk
melindungi keselamatan jemaah haji pada seluruh tahapan
penyelenggaraan ibadah haji.
b. Dilaksanakan dalam bentuk:
i. Perlindungan spesifik;
ii. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan;
iii. Penyelenggaraan gizi;
iv. Visitasi Jemaah Haji sakit;
v. Penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini &
penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan
Dunia /KKMD;
vi. Penanggulangan krisis kesehatan.
c. Perlindungan kesehatan bagi jemaah haji merupakan
tanggung jawab bersama, mulai dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Petugas
Embarkasi serta Petugas PPIH & TKHI

7. Tujuan
Petugas pengelola kesehatan haji di
provinsi/kabupaten/ kota dapat
melaksanakan program perlindungan
kesehatan bagi jemaah haji.

8. PERAN DAN TUGAS
KABUPATEN/KOTA
DALAM
MELAKSANAKAN
PERLINDUNGAN
KESEHATAN BAGI
JEMAAH HAJI
1. Vaksinasi
2. Pemeriksaan asrama haji dan
katering
3. Pengawasan mutu makanan
4. Upaya Penanggulangan
KLB/Wabah
5. Penanggulangan Krisis Kesehatan

9. RuangLingkup
Perlindungan kesehatan haji dilaksanakan dalam bentuk:
a. Perlindungan spesifik.
• Merupakan upaya untuk mencegah terjadinya atau memberatnya keadaan
penyakit atau gangguan tertentu pada jemaah haji.
• vaksinasi & penyediaan alat pelindung diri (APD)
• Vaksinasi diwajibkan oleh pemerintah dalam rangka melindungi Jemaah Haji
dari penyakit tertentu, dilaksanakan di puskesmas dan/atau rumah sakit
yang ditunjuk oleh Dinkes setempat.
• Vaksinasi pilihan dapat dilaksanakan di puskesmas, rumah sakit, dan/atau
klinik swasta.
• Jemaah Haji yang sudah mendapat vaksinasi diberikan sertifikat vaksinasi
internasional.
b. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan, dilakukan dengan cara:
• Inspeksi Kesehatan Lingkungan  pemeriksaan & pengamatan secara
langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan
berdasarkan standar, norma, & baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan
kualitas lingkungan.

10. • Penyelenggaraan kesehatan lingkungan di Indonesia dilaksanakan pada:
 Asrama haji
 Pesawat
 Katering
c. Penyelenggaraan gizi, dilakukan melalui:
1) Pemberian rekomendasi kepada Kementerian Agama tentang standar menu
dan gizi makanan bagi Jemaah Haji dan petugas selama di Embarkasi.
2) Pengawasan mutu makanan katering Jemaah Haji di Embarkasi dan di Arab
Saudi.
3) Pemberian makanan pada jemaah haji sakit.

11. d. Visitasi Jemaah Haji sakit.
• Diselenggarakan di rumah sakit Arab Saudi.
• Dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), Tim Kesehatan Haji
Indonesia (TKHI), dan/atau Tenaga Pendukung Kesehatan (TPK).
e. Penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini & penanggulangan Kejadian Luar Biasa
(KLB)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan Dunia /KKMD.
• Dilaksanakan selama di Indonesia & di Arab Saudi.
• Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB, adalah timbulnya atau
meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara
epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, & merupakan keadaan
yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
• Kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah
penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada
waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka”

12. 12
Istilah wabah dan KLB:
- memiliki persamaan: yaitu peningkatan kasus yang melebihi situasi yang
lazim/normal,
- namun wabah memiliki konotasi keadaan yang sudah kritis, gawat atau
berbahaya, melibatkan populasi yang banyak pada wilayah yang lebih
luas.
f. Penanggulangan krisis kesehatan
• Diselenggarakan sebagai upaya perlindungan terhadap Jemaah Haji
pada saat di Indonesia & di Arab Saudi. Penanggulangan Krisis
Kesehatan di Indonesia dilaksanakan secara berjenjang oleh Dinkes
Kabupaten/Kota, Dinkes Provinsi, dan Kementerian Kesehatan sesuai
dengan tugas & fungsinya dengan mengutamakan kegiatan
pengurangan risiko Krisis Kesehatan.

13. Jenis-jenis
penyakit
menular
tertentu yang
dapat
menimbulkan
wabah
sebagai
berikut:
o Kolera
o Pes
o Demam Berdarah
Dengue
o Campak
o Polio
o Difteri
o Pertusis
o Rabies
o Malaria
o Avian Influenza H5N1
o Antraks
o Leptospirosis
o Hepatitis
o Influenza A baru
(H1N1)/Pandemi
2009
o Meningitis
o Yellow Fever
o Chikungunya

14. 2016
2019
2018
2017