analisis rekom skd

1. KATEGO
RI
UU 36 SKN SKP SKD
BANDUNG
REKOMENDASI
UKP Ruang
Lingku
p
Ruang Lingkup Meliputi :
1. Sumber Daya Kesehatan
2. Upaya Kesehatan
3. Kesehatan Ibu, Bayi Dan
Anak
4. Gizi
5. Kesehatan Jiwa
6. Penyakit Menular Dan
Non Menular
7. Kesehatan Lingkungan
8. Kesehatan Kerja
9. Pengelolaan Kesehatan
10. Informasi Kesehatan
11. Pembiayaan Kesehatan
12. Peran Serta Masyarakat
13. Badan Pertimbangan
Kesehatan
14. Pembinaan Dan
Pengawasan
15. Penyidikan
16. Ketentuan Pidana
Pembahasan :
a. upaya kesehatan;
b. penelitian dan
pengembangan kesehatan;
c. pembiayaan kesehatan;
d. sumber daya manusia
kesehatan;
e. sediaan farmasi, alat
kesehatan,dan makanan;
f. manajemen, informasi,
dan regulasi kesehatan; dan
pemberdayaan masyarakat.
Ruang Lingkup SKP :
a. Upaya Kesehatan;
b. Pembiayaan Kesehatan;
c. Sumber Daya Manusia
Kesehatan;
d. Farmasi, Makanan,
Minuman, dan Perbekalan
Kesehatan;
e. Pemberdayaan Masyarakat;
f. Informasi dan Pengembangan
Kesehatan;
g. Regulasi Kesehatan;
h. Surveilans.
Ruang lingkup
penyelenggaraan
SKKB meliputi :
1.Pelayanan
Kesehatan;
2. Regulasi
Kesehatan
3.Penanganan
Gawat Darurat,
Bencana Dan
Kejadian Luar
Biasa (KLB);
4. Pembiayaan
Kesehatan;
5. Informasi
Kesehatan;
6. Farmasi Dan
Perbekalan
Kesehatan;
7. Sumber Daya
Manusia Kesehatan;
8.. Pemberdayaan
Masyarakat; Dan
9.. Penelitian Dan
Pengembangan
Kesehatan.
Ruang lingkup
a. Upaya Kesehatan;
b. Pembiayaan
Kesehatan;
c. Sumber Daya
Manusia Kesehatan;
d. Farmasi,
Makanan, Minuman,
dan Perbekalan
Kesehatan;
e. Pemberdayaan
Masyarakat;
f. Informasi dan
Pengembangan
Kesehatan;
g. Regulasi
Kesehatan;
h. Surveilans.
UPK Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Sebagaimana
Dimaksud Dalam Pasal 47
Dilaksanakan Melalui kegiatan:
UU NO 36
 Pelayanan kesehatan
perorangan primer 
puskesmas
1) Dinas kesehatan
menyelenggarakan :
a. bimbingan dan pengendalian
pelayanan kesehatan haji skala
provinsi
b. pengelolaan pelayanan
kesehatan rujukan sekunder dan
tersier tertentu
Pada wilayah kerja
Puskesmas,UKP
dapat diserahkan
kepada pelayanan
kesehatan swasta
berdasarkan
pertimbangan
efisiensi dan

2.  Sekunder  pj dinkes , RS
TIPE C.Pelayanan
kesehatan perorangan
sekunder yang bersifat
tradisional,alternatif dan
komplementer dilaksanakan
berafiliasi dengan atau di
rumah sakit pendidikan.
 Tersier  dokter spesialis ,
RS tipe A & B
Pemerintah wajib menyediakan
pelayanan kesehatan perorangan
Primer.
c. bimbingan dan pengendalian
upaya kesehatan pada daerah
perbatasan,terpencil,
rawan dan kepulauan skala
provinsi.
(2) Dinas kesehatan
bekerjasama dengan Kantor
Wilayah Departemen Agama
dan Kantor Kesehatan
Pelabuhan melakukan upaya
kesehatan dalam rangka
penyelenggaraan haji.
(3) Semua sarana kesehatan di
daerah perbatasan wajib
menerima pasien lintas batas.
(4) Dinas kesehatan bersama
dinas kesehatan kabupaten/kota
membuat kesepakatan
kerjasama dalam
menyelenggarakan upaya
pelayanan kesehatan dan/atau
pembiayaan
penduduk lintas batas.
(5) Pemerintah menyusun
kebijakan jangka panjang
kesehatan provinsi yang
meliputi
UKM dan UKP dengan tujuan
meningkatkan pelayanan dan
kualitas pelayanan
kesehatan.
(6) Pengendalian mutu
pelayanan kesehatan dilakukan
oleh dinas kesehatan dengan
instansi terkait.
kemitraan

3. UKM  Pelayanan kesehatan berbasis
masyarakat dalam bentuk
seperti Pos Kesehatan
 Desa (Poskesdes) dan
pengobatan tradisional,
alternatif dan komplementer
yang secara ilmiah telah
terbukti terjamin keamanan
dan khasiatnya.
 Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan masyarakat primer
menjadi tanggung jawab
Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota yang
pelaksanaan operasionalnya
dapat didelegasikan kepada
Puskesmas, dan/atau fasilitas
pelayanan kesehatan primer
lainnya yang diselenggarakan
oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat.
 Masyarakat termasuk swasta
dapat menyelenggarakan
pelayanan kesehatan
masyarakat primer sesuai
dengan peraturan
perundangundangan yang
berlaku dan bekerja sama
dengan
Pemerintah/Pemerintah
Daerah.
 Pemerintah/Pemerintah
Daerah dapat membentuk
fasilitas pelayanan
kesehatan yang secara
khusus ditugaskan untuk
RS melaksanakan
UKM dan
berkoordinasi dengan
Dinas Kesehatan

4. melaksanakan upaya
kesehatan masyarakat sesuai
keperluan.
 Pembentukan fasilitas
pelayanan kesehatan tersebut
dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Upaya
Kesehatan
Upaya pelayanan kesehatan:
b.pelayanan kesehatan
tradisional;
c.peningkatan kesehatan dan
pencegahan penyakit;
d. penyembuhan penyakit dan
pemulihan kesehatan;
e. kesehatan reproduksi;
f. keluarga berencana;
g. kesehatan sekolah;
h. kesehatan olahraga;
i. pelayanan kesehatan pada
bencana;
j. pelayanan darah;
k. kesehatan gigi dan mulut;
l.penanggulangan gangguan
penglihatan dan gangguan
pendengaran;
m. kesehatan matra;
n. pengamanan dan penggunaan
sediaan farmasi dan alat
kesehatan;
o.pengamanan makanan dan
minuman;
p.pengamanan zat adiktif;
dan/atau
q. bedah mayat.
Upaya kesehatan meliputi :
a. Pengelolaan pelayanan
kesehatan dasar dan
rujukan
b. Pencegahan dan
pemberantasan
penyakit
c. Lingkungan sehat
d. Pelaynanan kesehatan
perorangan dan
masyarakat
e. Gawat darurat dan
bencana
f. KLB
Pelayanan kesehtan :
1. Pelayanan
kesehatan dasar
2. Pelayanan
kesehtan
rujukan
3. Pelayanan
kesehtan darah
4. Pemantauan &
pengamatan
penyakit
5. Pencegahan dan
penanggulangan
penyakit
6. Lingkungan
sehat
7. Kesehatan
pekerja
8. Pelayanan
kesehatan
keluarga
9. Kesehatan jiwa
10. Penanggulangan
masalah gizi
11. Pelayanan
kesehtan haji
12. Pelayanan
kesehatan

5. tradisional
13. Pelayanan
kesehatan lintas
daerah dan
kumuh
PENELIT
IAN DAN
PENGEM
BANGAN
Tujuan dari penyelenggaraan
subsistem penelitian dan
pengembangan
kesehatan adalah
terselenggaranya kegiatan
penelitian,
pengembangan, dan
penapisan teknologi dan
produk teknologi
kesehatan,yang ditujukan
untuk menghasilkan
informasi kesehatan,
teknologi, produk teknologi,
dan teknologi informasi (TI)
kesehatan
untuk mendukung
pembangunan kesehatan
guna meningkatkan
derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-
tingginya.
UNSUR2 nya :
a. biomedis dan teknologi
dasar kesehatan;
b. teknologi terapan
kesehatan dan epidemiologi
klinik;
c. teknologi intervensi
kesehatan masyarakat; dan
d. humaniora, kebijakan
kesehatan,dan
(1)Penelitian dan
pengembangan bidang
kesehatan dilaksanakan oleh
Badan Litbang Daerah dan/atau
lembaga lain atas usulan dinas
kesehatan dibawah koordinasi
Badan Litbang Daerah.
(2) Penelitian dan
pengembangan bidang
kesehatan yang dilaksanakan
oleh pihak lain berdasarkan atas
sepengetahuan dinas kesehatan
dan Badan Litbang Daerah.
(3) harus
dilaporkan ke Dinas Kesehatan
dan Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah
serta disosialisasikan kepada
instansi terkait.
(1) Pemerintah
Daerah
menyelenggarakan
penelitian dan
pengembangan dalam
bidang
kesehatan.
(2)Pemerintah
Daerah dapat bekerja
sama dengan institusi
pendidikan.
(3) Lembaga dan/atau
individu yang
melakukan penelitian
dalam bidang
kesehatan di Daerah
wajib memiliki
rekomendasi dari
Pemerintah Daerah.
(4) Hasil penelitian
kesehatan yang
dilakukan oleh
lembaga dan/atau
individu sebagaimana
dimaksud pada ayat
(3) wajib dilaporkan
ke Pemerintah
Daerah.

6. pemberdayaan masyarakat.
Penelitian, pengembangan,
penapisan teknologi dan
produk teknologi kesehatan
harus dilakukan atas dasar
persetujuan dari Pemerintah
dan apabila melibatkan
manusia harus atas dasar
persetujuan yang
bersangkutan setelah
diberikan penjelasan terlebih
dahulu.
Pembiayaa
n
kesehataa
n
Pembiayaan kesehatan bertujuan
untuk penyediaan pembiayaan
kesehatan yang
berkesinambungan dengan
jumlah yang mencukupi,
teralokasi secara adil, dan
termanfaatkan secara berhasil
guna dan berdaya guna untuk
menjamin terselenggaranya
pembangunan kesehatan agar
meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat setinggi-tingginya.
(2) Unsur-unsur pembiayaan
kesehatan terdiri atas
sumber pembiayaan, alokasi, dan
pemanfaatan.
(3) Sumber pembiayaan
kesehatan berasaldari
Pemerintah, pemerintah daerah,
masyarakat,swasta dan sumber
lain.
Pasal 171
(1) Besar anggaran kesehatan
Pemerintah dialokasikan
Penyelenggaraan sub sistem
pembiayaan kesehatan
terdiri dari:
a. penggalian dana;
b. pengalokasian dana; dan
c. pembelanjaan.
Pembiayaan pelayanan
kesehatan masyarakat
merupakan barang
publik (public good) yang
menjadi tanggung jawab
pemerintah,
sedangkan untuk pelayanan
kesehatan perorangan
pembiayaannya bersifat
privat, kecuali pembiayaan
untuk masyarakat miskin
dan tidak mampu menjadi
tanggung jawab pemerintah.
115. Pembiayaan pelayanan
kesehatan perorangan
diselenggarakan melalui
jaminan pemeliharaan
Sumber pembiayaan kesehatan
Provinsi Kaltim:
a. Pemerintah Pusat.
b. Pemerintah Provinsi.
c. Bantuan Luar Negeri.
d. Dunia Usaha dan Swasta.
e. Masyarakat.
Dinas kesehatan
menyelenggarakan pemantauan
dan pengawasan terhadap
sumbersumber
pembiayaan kesehatan.
Pengalokasian dana yang
dihimpun dan dilakukkan oleh
pemerintah dengan
memperhatikan pengutamaan
upaya pembangunan kesehatan
dengan prinsip yang
berkelanjutan, efektif dan
efisien.
(2) Alokasi dana yang berasal
dari pemerintah dilakukan
melalui penyusunan anggaran
dan pendapatan belanja serta
Pembiayaan
Kesehatan;
1. pembiayaan
pelyanan kesehtan
2. pembiyaan
jaminan pemelhran
kesmas
3. pembiayaan
jaminan pmlhran
keshtan masyrkt
miskin dan orang
terlantar
4. badan jaminan
pmliharan keshtan
daerah
5. jaminan pmlhran
keshtan bagi tenaga
kerja

7. minimal sebesar 5% (lima
persen)
dari anggaran pendapatan dan
belanja negara di luar gaji.
(2) Besar anggaran kesehatan
pemerintah daerah provinsi,
kabupaten/kota dialokasikan
minimal 10% (sepuluh persen)
dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah di luar
 gaji.
kesehatan dengan
mekanisme asuransi sosial
yang pada waktunya
diharapkan akan mencapai
universal health
coverage sesuaidengan
Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN) dan
Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan
Penyelenggara Jaminan
Sosial.
Pemerintah Provinsi
berkewajiban mengalokasi
anggaran untuk kesehatan
minimal 10% dari total APBD
dengan pembagian yang
proporsional untuk pelayanan
promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif.
(3) Pengalokasian dan yang
dihimpun dari masyarakat dan
dilakukan oleh lembaga
masyarakat dan dilakukan oleh
lembaga masyarakat
berdasarkan azas gotong-
royong
sesuai dengan potensi dan
kebutuhannya. Sedangkan
pengalokasian dana oleh swasta
dilakukan dengan prinsip
berkelanjutan, efektif dan
efisien serta tidak melupakan
fungsi sosialnya.
(4) Dinas kesehatan
menyelenggarakan :
a. pengelolaan, bimbingan,
pembinaan dan pengendalian
jaminan pemeliharaan
kesehatan daerah.
b. bimbingan dan pengendalian
penyelenggaraan jaminan
pemeliharaan kesehatan
nasional (tugas pembantuan).
Pemerintah menjamin
keterjangkauan dan/atau akses
serta mutu pelayanan kesehatan
bagi masyarakat.

8. (2) Pemerintah mempunyai
talangan anggaran untuk
masyarakat miskin baru
dan/atau
Tambahan, KLB dan gawat
darurat.
(3) Pemerintah memfasilitasi
penggalangan dana untuk
kesehatan bersumber dari
perusahaan dan/atau dunia
usaha (Corporate Social
Responsibility).
(4) Pembiayaan pelayanan
kesehatan masyarakat
dilaksanakan melalui sistem
asuransi
dan/atau Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Masyarakat (JPKM)
dan model
pembiayaan pelayanan
kesehatan lainnya.
(5) Bentuk penyelenggaraan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah dalam
Peraturan Gubernur.
Mekanisme pembiayaan
masyarakat miskin non
askeskin mengikuti sistem
Jaminan
Kesehatan Masyarakat
(JAMKESMAS).
(7) Setiap perusahaan wajib
memberikan jaminan
pemeliharaan kesehatan kepada
tenaga

9. kerja dan keluarganya melalui
sistem asuransi tenaga kerja
(JAMSOSTEK).
SDM
kesehatan
Pemerintah mengatur
perencanaan,pengadaan,
pendayagunaan, pembinaan, dan
pengawasan mutu tenaga
kesehatan dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan
kesehatan.
(2) Ketentuan mengenai
perencanaan,pengadaan,
pendayagunaan, pembinaan, dan
pengawasan mutu tenaga
kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam
Peraturan Pemerintah.
(3) Ketentuan mengenai tenaga
kesehatan diatur dengan
Undang-Undang.
Pasal 22
(1) Tenaga kesehatan harus
memiliki kualifikasi minimum.
(2) Ketentuan mengenai
kualifikasi minimum
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 23
(1) Tenaga kesehatan berwenang
untuk menyelenggarakan
pelayanan kesehatan.
(2) Kewenangan untuk
menyelenggarakan pelayanan
kesehatan sebagaimana
Sebagai pelaksana upaya
kesehatan,diperlukan
sumber daya
manusia kesehatan yang
mencukupi dalam jumlah,
jenis, dan
kualitasnya, serta
terdistribusi secara adil dan
merata,sesuai
tuntutan kebutuhan
pembangunan kesehatan.
117. Sumber daya manusia
kesehatan yang termasuk
kelompok tenaga
kesehatan,sesuai dengan
keahlian dan kualifikasi
yang dimiliki terdiri
dari tenaga medis, tenaga
kefarmasian, tenaga
keperawatan dan
kebidanan, tenaga kesehatan
masyarakat,tenaga
kesehatan
lingkungan, tenaga gizi,
tenaga keterapian fisik,
tenaga keteknisian
medis, dan tenaga kesehatan
lainnya, diantaranya
termasuk peneliti
kesehatan.
118. SKN memberikan
fokus penting pada
pengembangan dan
Dinas kesehatan berwenang
dalam hal menetapkan :
a. Rekruitmen dan seleksi yang
dilaksanakan oleh Badan
Kepegawaian Daerah atas
usul dari Dinas Kesehatan yang
meliputi seluruh sarana
kesehatan pemerintah.
b. Standar kebutuhan SDM
Kesehatan didasarkan pada
beban kerja, rasio jumlah
penduduk dan kebutuhan
masyarakat..
c. Penempatan dan
pendistribusian tenaga
kesehatan strategis, pemindahan
tenaga
kesehatan tertentu antar
kabupaten/kota skala provinsi.
d. Pendayagunaan tenaga
kesehatan skala provinsi.
(2) Standar kinerja SDM
Kesehatan dibuat oleh tim yang
dikoordinasikan oleh dinas
kesehatan.
(3) Masing-masing institusi
dan/atau instansi sarana
kesehatan wajib membuat pola
pengembangan karir sesuai
dengan kompetensi, kebutuhan
dan pembangunan
kesehatan
(1) Pemerintah
Daerah wajib :
a. merencanakan,
mendayagunakan dan
melakukan upaya
peningkatan kualitas
sumber
daya manusia
kesehatan; dan
b. menjamin
terpenuhinya
kebutuhan sumber
daya manusia
kesehatan pada
sarana
kesehatan milik
Pemerintah Daerah.
(2) Penyediaan
sumber daya manusia
kesehatan dapat
dilakukan oleh
pemerintah dan
swasta.

10. dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan bidang keahlian yang
dimiliki.
(3) Dalam menyelenggarakan
pelayanan kesehatan,tenaga
kesehatan wajib memiliki izin
dari pemerintah.
(4) Selama memberikan
pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)
dilarang mengutamakan
kepentingan yang bernilai
materi.
(5) Ketentuan mengenai
perizinan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dalam
Peraturan Menteri.
Pasal 24
(1) Tenaga kesehatan harus
memenuhi ketentuan
kode etik, standar profesi, hak
pengguna pelayanan kesehatan,
standar pelayanan, dan
standar prosedur operasional.
(2) Ketentuan mengenai kode
etik dan standar profesi
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)
diatur oleh organisasi profesi.
(3) Ketentuan mengenai hak
pengguna pelayanan kesehatan,
standar pelayanan, dan
standar prosedur operasional
sebagaimana dimaksud pada
pemberdayaan sumber daya
manusia kesehatan guna
menjamin
ketersediaan,
pendistribusian, dan
peningkatan kualitas sumber
daya manusia kesehatan.
Pengembangan dan
pemberdayaan sumber
daya manusia kesehatan
meliputi perencanaan
kebutuhan dan
program sumber daya
manusia yang diperlukan,
pengadaan yang
meliputi pendidikan tenaga
kesehatan dan pelatihan
sumber daya
manusia kesehatan,
pendayagunaan sumber daya
manusia
kesehatan,termasuk
peningkatan
kesejahteraannya,dan
pembinaan
serta pengawasan mutu
sumber daya manusia
kesehatan.

11. ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 25
(1) Pengadaan dan peningkatan
mutu tenaga kesehatan
diselenggarakan oleh
Pemerintah,
pemerintah daerah,dan/atau
masyarakat melalui pendidikan
dan/atau pelatihan.
(2) Penyelenggaraan pendidikan
dan/atau pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
menjadi tanggung jawab
Pemerintah dan pemerintah
daerah.
(3) Ketentuan mengenai
penyelengaraan pendidikan
dan/atau pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 26
(1) Pemerintah mengatur
penempatan tenaga kesehatan
untuk pemerataan pelayanan
kesehatan.
(2) Pemerintah daerah dapat
mengadakan dan
mendayagunakan tenaga
kesehatan sesuai
dengan kebutuhan daerahnya.
(3) Pengadaan dan
pendayagunaan tenaga kesehatan
sebagaimana dimaksud pada
ayat
(2) dilakukan dengan

12. memperhatikan:
a. jenis pelayanan kesehatan
yang dibutuhkan masyarakat;
b. jumlah sarana pelayanan
kesehatan; dan
c. jumlah tenaga kesehatan
sesuai dengan beban kerja
pelayanan kesehatan yang
ada.
(4) Penempatan tenaga
kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan
tetap memperhatikan hak tenaga
kesehatan dan hak masyarakat
untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan yang
merata.
(5) Ketentuan lebih lanjut
mengenai penempatan tenaga
kesehatan diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 27
(1) Tenaga kesehatan berhak
mendapatkan imbalan dan
pelindungan hukum dalam
melaksanakan tugas sesuai
dengan profesinya.
(2) Tenaga kesehatan dalam
melaksanakan tugasnya
berkewajiban mengembangkan
dan
meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan yang dimiliki.
(3) Ketentuan mengenai hak dan
kewajiban tenaga kesehatan

13. sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 28
(1) Untuk kepentingan hukum,
tenaga kesehatan wajib
melakukan pemeriksaan
kesehatan
atas permintaan penegak hukum
dengan biaya ditanggung oleh
negara.
(2) Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada kompetensi dan
kewenangan sesuai dengan
bidang keilmuan yang dimiliki.
Pasal 29
Dalam hal tenaga kesehatan
diduga melakukan kelalaian
dalam menjalankan profesinya,
kelalaian tersebut harus
diselesaikan terlebih dahulu
melalui mediasi.
farmasi
dan alkes
1.Sediaan farmasi dan alat
kesehatan harus aman,
berkhasiat/bermanfaat, bermutu,
dan
terjangkau.
(2) Setiap orang yang tidak
memiliki keahlian dan
kewenangan dilarang
mengadakan,
menyimpan, mengolah,
mempromosikan, dan
mengedarkan obat dan bahan
Subsistem ini meliputi
berbagai kegiatan untuk
menjamin: aspek
keamanan,
khasiat/kemanfaatan dan
mutu sediaan farmasi, alat
kesehatan,dan makanan
yang beredar; ketersediaan,
pemerataan,
dan keterjangkauan obat,
terutama obat esensial;
perlindungan
a.penyediaan dan pengelolaan
bufferstock obat provinsi, alat
kesehatan, reagensia dan vaksin
lainnya skala provinsi serta
berperan aktif dalam
menyebarluaskan dan
mengawasi branded generik.
b. pembinaan terhadap
kesesuaian jenis pelayanan dan
obat di rumah sakit bersama
dengan Komite Medik
Fungsional.
(1) Pemerintah
Daerah menjamin
ketersediaan dan
keterjangkauan obat
dalam jenis dan
jumlah
yang cukup di
Puskesmas dan
Rumah Sakit Daerah
serta melakukan
pengawasan terhadap
penggunaannya.

14. yang
berkhasiat obat.
(3) Ketentuan mengenai
pengadaan, penyimpanan,
pengolahan, promosi,
pengedaran
sediaan farmasidan alat
kesehatan harus memenuhi
standar mutu pelayanan farmasi
yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.
(4) Pemerintah berkewajiban
membina, mengatur,
mengendalikan, dan mengawasi
pengadaan, penyimpanan,
promosi, dan pengedaran
sebagaimana dimaksud pada
ayat
(3).
Pasal 99
(1) Sumber sediaan farmasiyang
berasaldari alam semesta dan
sudah terbukti berkhasiat
dan aman digunakan dalam
pencegahan, pengobatan,
dan/atau perawatan,serta
pemeliharaan kesehatan tetap
harus dijaga kelestariannya.
(2) Masyarakat diberi
kesempatan yang seluas-luasnya
untuk mengolah, memproduksi,
mengedarkan, mengembangkan,
meningkatkan, dan
menggunakan sediaan farmasi
yang dapat
dipertanggungjawabkan manfaat
masyarakat dari penggunaan
yang salah dan
penyalahgunaan obat;
penggunaan obat yang
rasional; serta upaya
kemandirian di bidang
kefarmasian melalui
pemanfaatan sumber daya
dalam negeri.
c. pengambilan sampling
dan/atau sertifikasi alat
kesehatan,PKRT dengan
labkesda, Balai Besar
Pengawasan Obat dan Makanan
(BBPOM) atau badan
independen yang diakui oleh
Pemerintah Provinsi.
d. pembinaan produksi dan
distribusi sediaan farmasi,
makanan, minuman dan alat
kesehatan bersama dengan
Balai Besar POM.
e. pembinaan terhadap dinas
kesehatan kabupaten/kota
mengenai keamanan dan
sanitasi makanan dan minuman
yang beredar di masyarakat
bersama instansi
terkait.
(2) Dinas kesehatan
memberikan sertifikasi sarana
produksi dan distribusi alat
kesehatan,Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga
(PKRT) Kelas II.
(2) Pemerintah
Daerah wajib
mengelola
bufferstock obat
pelayanan kesehatan
dasar dan
rujukan, alat
kesehatan,regensia
dan vaksin.
Pemerintah Daerah
berwenang
melakukan
pengawasan terhadap
sediaan farmasi, alat
kesehatan
dan makanan
minuman melalui :
a. pengambilan
sampel atau contoh
sediaan farmasidan
makanan minuman di
lapangan.
b. pemeriksaan di
lokasi sarana
produksi dan
distribusi sediaan
farmasi dan makanan
minuman; dan
c. pembinaan,
pengawasan dan
setifikasi makaman
minuman produksi
rumah tangga,
industri
kecil obat tradisional
(IKOT) serta

15. dan keamanannya.
(3) Pemerintah menjamin
pengembangan dan
pemeliharaan sediaan farmasi.
Pasal 100
(1) Sumber obat tradisional yang
sudah terbukti berkhasiat dan
aman digunakan dalam
pencegahan, pengobatan,
perawatan,dan/atau
pemeliharaan kesehatan tetap
dijaga
kelestariannya.
(2) Pemerintah menjamin
pengembangan dan
pemeliharaan bahan baku obat
tradisional .
Pasal 101
(1) Masyarakat diberi
kesempatan yang seluas-luasnya
untuk mengolah, memproduksi,
mengedarkan, mengembangkan,
meningkatkan, dan
menggunakan obat tradisional
yang dapat
dipertanggungjawabkan manfaat
dan keamanannya.
(2) Ketentuan mengenai
mengolah, memproduksi,
mengedarkan, mengembangkan,
meningkatkan, dan
menggunakan obat tradisional
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 102
(1) Penggunaan sediaan farmasi
perbekalan kesehatan
rumah tangga.
(1) Pemerintah
Daerah menetapkan
standar dan
mengawasi obat-obat
yang harus tersedia
pada
sarana kesehatan
dasar dan rujukan
milik pemerintah dan
swasta.
(2) Tata cara
pengawasan obat-
obatan sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) diatur lebih lanjut
oelh Peraturan
Walikota.
(1) Alat kesehatan
modern, tradisional
dan hasil inovasi
perorangan wajib
mendapatkan
rekomendasi izin
produksi, izin edar
dan izin distribusi
dari lembaga yang
berwenang.
(2) Pemerintah
Daerah melakukan
pengawasan atas alat
kesehatan modern,
tradisional dan hasil
inovasi perorangan,
sebagaimana

16. yang berupa narkotika dan
psikotropika hanya dapat
dilakukan berdasarkan resep
dokter atau dokter gigi dan
dilarang untuk disalahgunakan.
(2) Ketentuan mengenai
narkotika dan psikotropika
dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 103
(1) Setiap orang yang
memproduksi, menyimpan,
mengedarkan, dan menggunakan
narkotika dan psikotropika wajib
memenuhi standar dan/atau
persyaratan tertentu.
(2) Ketentuan mengenai
produksi, penyimpanan,
peredaran,serta penggunaan
narkotika
dan psikotropika sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundangundangan.
Pasal 104
(1) Pengamanan sediaan farmasi
dan alat kesehatan
diselenggarakan untuk
melindungi
masyarakat dari bahaya yang
disebabkan oleh penggunaan
sediaan farmasidan alat
kesehatan yang tidak memenuhi
persyaratan mutu dan/atau
dimaksud pada ayat
(1) untuk keamanan
dan perlindungan
kepada masyarakat.
(3) Sarana Kesehatan
wajib melakukan
kalibrasi seluruh
peralatan yang
berhubungan dengan
pendukung diagnosa.

17. keamanan dan/atau
khasiat/kemanfaatan.
(2) Penggunaan obat dan obat
tradisional harus dilakukan
secara rasional.
Pasal 105
(1) Sediaan farmasi yang berupa
obat dan bahan baku obat harus
memenuhi syarat
farmakope Indonesia atau buku
standar lainnya.
(2) Sediaan farmasi yang berupa
obat tradisional dan kosmetika
serta alat kesehatan harus
 memenuhi standar dan/atau
persyaratan yang ditentukan.
Sediaan farmasi dan alat
kesehatan hanya dapat diedarkan
setelah mendapat izin edar.
(2) Penandaan dan informasi
sediaan farmasidan alat
kesehatan harus memenuhi
persyaratan objektivitas dan
kelengkapan serta tidak
menyesatkan.
(3) Pemerintah berwenang
mencabut izin edar dan
memerintahkan penarikan dari
peredaran sediaan farmasi dan
alat kesehatan yang telah
memperoleh izin edar,yang
kemudian terbukti tidak
memenuhi persyaratan mutu
dan/atau keamanan dan/atau
kemanfaatan,dapat disita dan

18. dimusnahkan sesuaidengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 107
Ketentuan lebih lanjut mengenai
pengamanan sediaan farmasi dan
alat kesehatan
dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 108
(1) Praktik kefarmasiaan yang
meliputi pembuatan termasuk
pengendalian mutu sediaan
farmasi, pengamanan,
pengadaan, penyimpanan dan
pendistribusian obat, pelayanan
obat atas resep dokter, pelayanan
informasi obat serta
pengembangan obat, bahan obat
dan obat tradisional harus
dilakukan oleh tenaga kesehatan
yang mempunyai keahlian
dan kewenangan sesuaidengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Ketentuan mengenai
pelaksanaan praktik kefarmasian
sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah
manajeme
n,
informasi,
dan
Unsur-unsur subsistem
manajemen, informasi, dan
regulasi
kesehatan terdiri dari:
a. mengelola dan
mengembangkan sistem
informasi kesehatan yang
terpadu
Regulasikesehatan :
1.regulasi tenaga
kerja
2. Regulasi Sarana

19. regulasi a. kebijakan kesehatan;
b. administrasi kesehatan;
c. hukum kesehatan;
d. informasi kesehatan; dan
e. sumber daya manajemen
kesehatan.
meliputi sarana pelayanan
pemerintah, dan swasta
termasuk lintas batas melalui
Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
b. pengelolaan survei kesehatan
daerah (surkesda) Skala
Provinsi.
(2) Dinas kesehatan
kabupaten/kota melaporkan
kepada Dinas Kesehatan
Provinsi :
a. Kejadian Luar Biasa dalam
waktu 1x24 jam (Laporan W1)
b. informasi penyakit
berpotensi wabah (Laporan
W2).
(3) RS melaporkan laporan
kegiatannya kepada dinas
kesehatan dengan tembusan
kepada
Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota di wilayah
kedudukannya.
(4) Semua informasi yang
diterima dari Provinsi,
Kabupaten dan Kota
selanjutnya
menjadi dasar dalam proses
perencanaan pembangunan
kesehatan.
Regulasi Sarana Kesehatan
Pasal 25
(1) Dinas kesehatan
melaksanakan registrasi dan
Kesehatan
3. Regulasi Sarana
Kesehatan
Penunjang
4. Regulasi Sarana
Kesehatan
Lainnya
5. Regulasi Sarana
Kesehatan
Mobilitas/Trans
portasi
6. Regulasi
Penyelenggara
Pembiayaan
Kesehatan
7. Regulasi Sarana
Layanan Umum
8. Regulasi
Farmasi,
Makanan
Minuman dan
Perbekalan
Kesehatan
9. Regulasi Tarif
10. Regulasi
Identitas
Pelayanan
Kesehatan

20. sertifikasi sarana kesehatan
sesuai
peraturan perundang-undangan.
(2) Dinas kesehatan memiliki
kewenangan dalam hal :
a. memberikan rekomendasi
izin sarana kesehatan tertentu
yang diberikan oleh
pemerintah pusat.
b. memberikan izin sarana
kesehatan meliputi rumah sakit
pemerintah Kelas B non
pendidikan, rumah sakit khusus,
rumah sakit swasta serta sarana
kesehatan
penunjang yang setara.
(3) Bentuk penyelenggaraan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan peraturan perundangan
yang berlaku.
(4) Sarana kesehatan wajib
mengirimkan laporan
perkembangan hasil kegiatan
pelayanan
kesehatan kepada pemerintah
melalui Dinas Kesehatan dalam
rangka memperoleh
perpanjangan ijin.
(5) Dinas kesehatan
menyediakan format baku
untuk pelaporan bagi sarana
kesehatan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan memberikan
umpan balik kepada sarana

21. kesehatan.
(6) Audit sasaran pelayanan
kesehatan oleh badan
independen (Badan Mutu) yang
diakui
oleh Pemerintah Provinsi.
Fasilitas
kesh
Fasilitas pelayanan kesehatan,
menurut jenis pelayanannya
terdiri atas:
a. pelayanan kesehatan
perseorangan; dan
b. pelayanan kesehatan
masyarakat.
(2) Fasilitas pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. pelayanan kesehatan tingkat
pertama;
b. pelayanan kesehatan tingkat
kedua; dan
c. pelayanan kesehatan tingkat
ketiga.
(3) Fasilitas pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh
pihak Pemerintah, pemerintah
daerah,dan swasta.
(4) Ketentuan persyaratan
fasilitas pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada
ayat
(2) dan ayat (3) ditetapkan oleh
Pemerintah sesuai ketentuan
yang berlaku.
(5) Ketentuan perizinan fasilitas
pelayanan kesehatan

22. sebagaimana dimaksud pada
ayat (2)
dan ayat (3) ditetapkan oleh
Pemerintah dan pemerintah
daerah.
Pasal 31
Fasilitas pelayanan kesehatan
wajib:
a. memberikan akses yang luas
bagi kebutuhan penelitian dan
pengembangan di bidang
kesehatan; dan
b. mengirimkan laporan hasil
penelitian dan pengembangan
kepada pemerintah daerah
atau Menteri.
Pasal 32
(1) Dalam keadaan darurat,
fasilitas pelayanan kesehatan,
baik pemerintah maupun swasta,
wajib memberikan pelayanan
kesehatan bagi penyelamatan
nyawa pasien dan
pencegahan kecacatan terlebih
dahulu.
(2) Dalam keadaan darurat,
fasilitas pelayanan kesehatan,
baik pemerintah maupun swasta
dilarang menolak pasien
dan/atau meminta uang muka.
Pasal 33
(1) Setiap pimpinan
penyelenggaraan fasilitas
pelayanan kesehatan masyarakat
harus
memiliki kompetensi manajemen

23. kesehatan masyarakat yang
dibutuhkan.
(2) Kompetensi manajemen
kesehatan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 34
(1) Setiap pimpinan
penyelenggaraan fasilitas
pelayanan kesehatan
perseorangan harus
memiliki kompetensi manajemen
kesehatan perseorangan yang
dibutuhkan.
(2) Penyelenggara fasilitas
pelayanan kesehatan dilarang
mempekerjakan tenaga
kesehatan yang tidak memiliki
kualifikasi dan izin melakukan
pekerjaan profesi.
(3) Ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 35
(1) Pemerintah daerah dapat
menentukan jumlah dan jenis
fasilitas pelayanan kesehatan
serta pemberian izin beroperasi
di daerahnya.
(2) Penentuan jumlah dan jenis
fasilitas pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada

24. ayat (1) dilakukan oleh
pemerintah daerah dengan
mempertimbangkan:
a. luas wilayah;
b. kebutuhan kesehatan;
c. jumlah dan persebaran
penduduk;
d. pola penyakit;
e. pemanfaatannya;
f. fungsi sosial; dan
g. kemampuan dalam
memanfaatkan teknologi.
Ketentuan mengenai jumlah dan
jenis fasilitas pelayanan
kesehatan serta pemberian izin
beroperasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku
juga untuk fasilitas pelayanan
kesehatan asing.
(4) Ketentuan mengenai jumlah
dan jenis fasilitas pelayanan
kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak
berlaku untuk jenis rumah sakit
khusus karantina,
penelitian, dan asilum.
(5) Ketentuan lebih lanjut
mengenai penyelenggaraan
fasilitas pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
PROMKE
S
SKN
Unsur-unsur subsistem
pemberdayaan masyarakat
terdiri dari:
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Pasal 21
(1) Dinas kesehatan
1. Masyarakat
berperan serta dalam
pemeliharaan dan
peningkatan

25. a. penggerak pemberdayaan;
b. sasaran pemberdayaan;
c. kegiatan hidup sehat; dan
d. sumber daya.
Prinsip
Prinsip-prinsip subsistem
pemberdayaan masyarakat
terdiri dari:
a. berbasis masyarakat;
b. edukatif dan kemandirian;
c. kesempatan
mengemukakan pendapat
dan memilih pelayanan
kesehatan; dan
d. kemitraan dan gotong
royong.
Penyelenggaraan
subsistem pemberdayaan
masyarakat terdiri dari:
a. penggerakan masyarakat;
b. pengorganisasian dalam
pemberdayaan;
c. advokasi;
d. kemitraan; dan
e. peningkatan sumber daya.
Setiap orang dan masyarakat
bersama dengan Pemerintah
dan
Pemerintah Daerah berperan,
berkewajiban, dan
bertanggung jawab
untuk memelihara dan
meningkatkan derajat
kesehatan perorangan,
keluarga, masyarakat,dan
lingkungannya.
menyelenggarakan upaya
promosi kesehatan Skala
Provinsi.
(2) Individu, masyarakat dan
kelompok potensial
berpartisipasi aktif dalam
pembangunan kesehatan.
(3) Dinas kesehatan membentuk
kemitraan dengan kelompok
potensial dan dunia usaha.
(4) Pemberdayaan masyarakat
umum dilakukan melalui
pembentukan wadah
perwakilan masyarakat yang
peduli kesehatan. Wadah
perwakilan yang dimaksud
yang antara lain adalah
penyantun puskesmas
(dikecamatan),
Konsil/Komite,Kesehatan
Kabupaten/Kota (di
Kabupaten/Kota) atau Koalisi
/Jaringan/ForumPeduli
Kesehatan (di Provinsi).
(5) Dalam mewujudkan
masyarakat sebagaipusat
pembangunan kesehatan,ditiap
daerah dapat dibentuk
Dewan/Komite Kesehatan yang
berfungsi untuk menjadi
mitra Pemerintah dalam
merumuskan kebijakan
Pembangunan Kesehatan,
mengawasi pelaksanaan
pembangunan kesehatan,dan
meningkatkan transparansi
kesehatan serta
menjaga lingkungan
yang bersih dan
sehat.
2. Pemerintah
Daerah menjalin
kemitraan dengan
kelompok masyarakat
dalam
memberdayakan
kesehatan
masyarakat.

26. Pembangunan kesehatan
harus mampu meningkatkan
dan
mendorong peran aktif
masyarakat.
66. Pembangunan kesehatan
dilaksanakan dengan
berlandaskan pada
kepercayaan atas
kemampuan dan kekuatan
sendiri, kepribadian
bangsa, semangat solidaritas
sosial, gotong royong, dan
penguatan
kesehatan sebagaiketahanan
nasional.
pembangunan kesehatan
YANKES Pelayanan kesehatan terdiri atas:
a. pelayanan kesehatan
perseorangan; dan
b. pelayanan kesehatan
masyarakat.
(2) Pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi kegiatan
dengan
pendekatan promotif, preventif,
kuratif, dan rehabilitatif.
Pasal 53
(1) Pelayanan kesehatan
perseorangan ditujukan untuk
menyembuhkan penyakit dan
memulihkan kesehatan
perseorangan dan keluarga.
(2) Pelayanan kesehatan
masyarakat ditujukan untuk
memelihara dan meningkatkan

27. kesehatan serta mencegah
penyakit suatu kelompok dan
masyarakat.
(3) Pelaksanaan pelayanan
kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus
mendahulukan pertolongan
keselamatan nyawa pasien
disbanding kepentingan lainnya.
Pasal 54
(1) Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan dilaksanakan secara
bertanggung jawab, aman,
bermutu, serta merata dan
nondiskriminatif.
(2) Pemerintah dan pemerintah
daerah bertanggung jawab atas
penyelenggaraan
pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(3) Pengawasan terhadap
penyelenggaraan pelayanan
kesehatan sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah,
dan masyarakat.
Pasal 55
(1) Pemerintah wajib
menetapkan standar mutu
pelayanan kesehatan.
(2) Standar mutu pelayanan
kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan

28. Peraturan Pemerintah.
Surveilans  Surveilans Epidemiologi
(1) Dinas kesehatan
menyelenggarakan
survailans epidemiologi
skala provinsi.
Surveilans gizi :
a.. penanggulangan gizi buruk.
b. perbaikan gizi keluarga dan
masyarakat dengan partisipasi
aktif masyarakat dan
swasta.
(2) Dinas kesehatan
menyelenggarakan :
a. survailans gizi buruk Skala
Provinsi
b. pemantauan penanggulangan
gizi buruk Skala Provinsi.
Perlu diatur
surveilans yang
dibutuhkan di Kab
Bulungan

SKN
TARGETAN Pada yankes
a. akses rumah tangga yang dapat menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan ≤ 30 menit sebesar 90,7% dan akses rumah tangga yang berada ≤ 5
km dari fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 94,1% (Riskesdas 2007);
b. peningkatan jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ditandai dengan peningkatan rasio Puskesmas dari 3,46 per 100.000 penduduk
pada tahun 2003 menjadi 3,65 per 100.000 pada tahun 2007 (Profil Kesehatan 2007);
c. pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh penduduk meningkat dari 15,1% pada tahun 1996 menjadi 33,7% pada tahun 2006;
d. kunjungan baru (contact rate) ke fasilitas pelayanan kesehatan meningkat dari 34,4% pada tahun 2005 menjadi 41,8% pada tahun 2007;
e. jumlah masyarakat yang mencari pengobatan sendiri sebesar 45% dan yang tidak berobat sama sekali sebesar 13,3% (2007);

29. f. secara keseluruhan, kesehatan ibu membaik dengan turunnya Angka Kematian Ibu (AKI); pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
meningkat dari 75,4% (Riskesdas 2007) menjadi 82,2% (Riskesdas 2010), sementara persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan meningkat dari
24,3% pada tahun 1997 menjadi 46% pada tahun 2007 dan meningkat lagi menjadi 55,4% (Riskesdas 2010);
h. akses terhadap air bersih sebesar 57,7% rumah tangga dan sebesar 63,5% rumah tangga mempunyai akses pada sanitasi yang baik (Riskesdas
2007);
i. akses terhadap air minum sebesar 45,1% dan akses pembuangan tinja sebesar 55,5%, keduanya menggunakan kriteria MDG’s (Riskesdas 2010);
j. pada tahun 2007, rumah tangga yang tidak menggunakan fasilitas buang air besar sebesar 24,8% dan yang tidak memiliki saluran pembuangan
air limbah sebesar 32,5%;
k. kontribusi penyakit menular terhadap kesakitan dan kematian semakin menurun.
Rumah tangga yang telah melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat meningkat dari 27% pada tahun 2005 menjadi 36,3% pada tahun 2007,
namun masih jauh dari sasaran yang harus dicapai, yakni sekurang-kurangnya dengan target 60%.
l. Jumlah Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM),sepertiPos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan Pos
Kesehatan Pesantren (Poskestren) semakin meningkat, tetapi pemanfaatan dan kualitasnya masih rendah. Hingga tahun 2008 sudah terbentuk
47.111 Desa Siaga dimana terdapat 47.111 buah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) lainnya yang
terus berkembang pada tahun 2008 adalah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang telah berjumlah 269.202 buah dan 967 Poskestren. Di samping
itu, Pemerintah telah memberikan pula bantuan stimulan untuk pengembangan 229 Musholla Sehat.
DATA PENDUKUNG
1. Profil Kesehatan kab Bulungan
2. Masalah kesehatan di kab Bulungan
3. Forum pemberdayaan masyarakat  poskesdes
4. Sarana pra sarana yang dimiliki kab Bulungan  puskesmas, posyandu , bidan , dokter , RS
5. Alokasi dana daerah untuk kesehatan